LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam mengapresiasi pemerintah kota yang telah berupaya keras mencari solusi terkait permasalahan perparkiran di kota Makassar. Menurutnya persoalan parkir memang sangat kompleks, namun jika semua pihak yang terlibat dapat mematuhi aturan, makanya dirinya yakin masalah parkir dan kemacetan dapat teratasi.

Hal itu disampaikan Apiaty saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar, di Hotel Aston, Jl Slt. Hasanuddin, Kamis (29/9/2022).

“Persoalan parkir ini cukup kompleks, apalagi seperti Makassar yang merupakan kota metropolitan dengan volume kendaraan yang banyak, memang harus diatur sedemikian rupa. Namun Saya yakin dengan keterlibatan beberapa pihak yang telah berupaya keras untuk mengkaji dan menyusun perda ini, persoalan parkir dapat teratasi hingga akhirnya berdaya guna bagi masyarakat,” ungkap Apiaty.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini memandang perlunya diatur pengelolaan perparkiran, apalagi banyaknya juru parkir liar yang melanggar aturan perda.

“Pengelolaan parkir di Makassar perlu diatur, apalagi banyak juru parkir liar yang melanggar aturan,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini selain konstituen, dan masyarakat umum, juga hadir narasumber, Andi Imran Tenritata.SE, M.Si, Dr. Hj. Hatidja, SE, dan Ir. Hj Dahlia Kantoro, M.Si yang bertindak selaku Moderator.

Andi Imran Tenri Tata yang menjadi narasumber turut berpendapat bahwa penyebab seringnya terjadi kemacetan di kota Makassar, dikarenakan fungsi jalan di beberapa spot/daerah berubah menjadi lahan parkir. Adanya perubahan fungsi jalan yang tidak memiliki daya tampung kendaraan, jadi persoalan utama perparkiran.

“Banyak fungsi jalan di beberapa spot di kota Makassar khususnya tempat perbelanjaan yang berubah menjadi lahan parkir, menjadikan kemacetan di daerah tersebut, ini perlu menjadi perhatian pemkot Makassar” ujarnya.

Mantan Anggota DPRD Sulsel ini menilai banyak tepi jalan yang dijadikan lahan parkir namun tidak memperhatikan volume kendaraan. Akibatnya kemacetan tak terhindarkan.

“Jadi jangan melulu soal retribusi, kita harus lihat kualitas jalan, dan juga perhatikan volume kendaraan,” tutup Andi Imran. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin meminta penerapan Ojol Day setiap Selasa untuk ditinjau ulang. Khususnya pemberlakuannya untuk pegawai honorer Laskar Pelangi.

Ia mengatakan bahwa program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar ini hanya menyengsarakan para Laskar Pelangi. Mengingat besaran gajinya sedikit untuk harus terus naik Ojol setiap Selasa.

“Laskar pelangi untuk Ojol Day-nya itu perlu dipertimbangkan ulang. Kasihan juga kalau mereka harus menyisihkan dana nya setiap bulan untuk membayar ojol,” kata Fatma, Kamis (29/9/2022).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar ini menegaskan mendukung program Ojol Day ini. Hanya saja, penerapannya lebih tepat diwajibkan bagi para ASN. Sebab, besaran gajinya besar

“Kita sih ikut programnya pak Wali terkait Ojol Day tapi Ojol Day itu diperuntukkan untuk pejabat ASN,” tegas Fatma.

Terakhir, Fatma kembali meminta agar program Ojol Day tidak asal diberlakukan. Tanpa melihat sisi ekonomi dari berbagai kalangan terkhusus untuk para Laskar Pelangi.

“Tetap diadakan tetapi untuk pejabat ASN saja, kalau Laskar Pelangi perlu dipertimbangkan oleh pak Wali,” tukasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar –  Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menyampaikan bahwa jalan di daerah pemilihannya akan kembali diaspal. Proses pengaspalan pun diupayakan rampung tahun ini.

Demikian disampaikan Abdul Wahab saat menerima warga pada kunjungan dapil II, Jalan Teuku Umar 1, Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Rabu (28/9/2022).

Abdul Wahab mengaku sebelumnya telah melakukan peninjauan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, seperti di Jalan Teuku Umar 13 dan Dakwah Raya. Ia melihat urgensi jalan itu untuk diaspal.

“Tadi di beberapa titik sudah ada jaminan, jalan juga akan dipeping. Kalau tidak direalisasikan, kita akan desak lagi,” ungkap Abdul Wahab.

“Kalau dia nyebrang berarti dikerjakan bulan tiga tahun depan. Tapi Insya Allah kita upayakan tahun ini,” tambahnya.

Melalui kunjungan dapil, legislator dari Fraksi Golkar ini mengatakan momennya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Salah satunya yang menjadi perhatiannya memang adalah jalanan.

“Saya pikir apa yang kita lakukan adalah bagian daripda peningkatan kualitas kita terhadap warga. Kalau reses kita hanya menerima aspirasi tapi tidak bisa mengukur follow up-nya,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar ini juga menilai anggaran besar yang ada di Pemkot semestinya dipergunakan sebaik-baiknya. Alokasinya mesti jelas khususnya untuk infrastruktur.

“Coba bayangkan uang kita Rp5 Triliun lebih. Uang itu tidak sedikit loh. APBD terbesar di Sulawesi Selatan itu di Makassar. Oleh karena itu harus ada manfaatnya,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Wahab Tahir juga menyoroti terkait kegiatan dari SKPD lain. Seperti Dinas Sosial dalam hal ini mengenai pelayanan bantuan masyakarat.

Terpisah, Kepala Bidang Jalan Dinas PU Makassar, Noorhaq Alamsyah yang mendampingi Abdul Wahab meninjau mengaku pengaspalan dipastikan mulai dilakukan tahun ini. Total ada enam titik yang diaspal.

“Keenamnya itu ada Jalan Sawi, Jalan Dakwah Raya, Jalan Teuku Umar, Jalan Kandea Raya, Jalan Bersih Raya, Jalan Serdaku Usman. Sisanya ada juga yang akan di paving blok,” jelasnya.

Sesuai arahan, ia memastikan pengaspalan akan dilakukan secepatnya. “Itu kan sudah ada papan proyeknya. Tidak lama lagi itu. Tinggal hitung mengenai tambah kurangnya pengerjaannya,” tutup Noorhaq. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengapresiasi warga kompleks Bumi Permata Hijau (BPH) Jalan Sultan Alauddin yang kompak menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan ke Pemerintah Kota Makassar, Rabu, 28/9/2022.

“Kejadian yang baru pertama kalinya, kompakan dan persatuan warganya membantu pemerintah dalam menyelamatkan aset yang memang menjadi hak pemerintah,”kata Rudianto Lallo.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang aktif melakukan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas umum
yang sudah dituangkan dalam site plan pengembang sebelum membangun.

“Tidak boleh Pemkot Makassar diatur oleh swasta. Jangan dibiarkan pengembang seenaknya memindahkan PSUnya. Apa yang ada dalam gambar itu yang harus di serahkan, jangan lagi ada peruntukan PSU diperjual belikan kembali oleh pengusaha dengan alasan memindahkan ketempat lain,”paparnya.

Pemilik tagline Anak Rakyat itu menambahkan fungsi kontrol pemerintah harus berjalan. Jangan hanya mengeluarkan izin-izin namun setelah itu pengembangnya tidak ingin diatur. Pemerintah semestinya mengatur segalanya.

“jika ada yang tidak menyerahkan maka dapat dilakukan cara lain, salah satu yang efektif seperti sekarang ini, masyarakat bersatu, berjuang agar PSU menjadi milik pemerintah, dengan demikian maka ini dapat dipelihara dengan baik,”ujarnya.

Legislator dua Periode Makassar itu juga menyampaikan saat ini DPRD Makassar melalui pansus sedang menggagas ranperda tentang penyeragan, sarana dan utilitas. Perda ini dikemudian hari akan mengatur segala regulasi penyerahan dari pemgembang lebih detail lagi.

“Kenapa PSU itu harus dimiliki, sebab kadang pengembang jika selesai tidak lagi bertanggungjawab memelihara, sehingga penyakit di Makassar yakni genangan dan banjir kerap kembali, karena drainasenya tidak diurus, sementara jika itu menjadi aset maka ada anggaran dari pemerintah bisa dipergunakan,”paparnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Nirwan Niswan Mungkasa turut mengapresiasi kekompakan warga BPH yang melakukan inisiasif menyerahkan PSU perumahan ke Pemerintah Kota Makassar. Selama ini, kata dia yang pengembang menyerahkan setelah pembangunan tuntas.

“Pertama kalinya ada penyerahan PSU perumahan dari warga, biasanya dari pemgembang. Ini harus diapresiasi, dan semoga secepatnya PSU yang diserahkan ini dapat dibenahi,”kata Nirwan.

Nirwan menjelaskan ada beberapa tujuan pemyerahan ke Pemerintah, diantaranya u untuk menjamin keberlangsungan PSU, melindungi aset Pemkot Makassar yang menjadi hak, dan dapat memanfaatkan PSU untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik lagi.

“PSU yang dapat dipelihara oleh pemerintah yang sudah diambil alih kepemilikannya dari pengembang, jadi untuk di BPH ini sudah bisa diusulkan pengembangan infrastruktur PSUnya,”katanya.

Ketua RW 3, Erwin Natsir mengatakan warga menunggu kurang lebih 23 tahun lamanya untuk dilaksanakan penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Makassar. Sudah berbagai generasi RW dan RT bersama warga untuk mengalihkan kepemilikan dari PT Ganesa Langa Jaya yang sudah tidak aktif kepemerintah namun baru hari ini dapat terlaksanakan.

“Sebuah kesyukuran, penyerahan PSU ini terlaksana juga, semua ini berkat bantuan dari Ketua DPRD Rudianto Lallo, Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat yang aktif selalu mencari solusi, semoga dengan diambilnya pemerintah, infrastruktur di BPH dapat perlahan diperbaiki,”harapnya.

Menurut Natsir yang mendasari keinginan warga agar PSU perumahan BPH ini diambil alih pemerintah karena pada saat musim hujan tiba, genangan nyaris diseluruh kompleks setinggi lutut orang dewasa, drainase sudah tertutup sedimen dan sampah. “Tanpa bantuan anggaran pemerintah, maka PSU Perumahan tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya masyarakat,”tutupnya.