admin

LANGITKU.NET, Palopo – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 3,5 miliar kepada Pemerintah Kota Palopo.

Dana tersebut dialokasikan untuk dua program prioritas, yakni:

1.Revitalisasi Lapangan Gaspa, yang merupakan ikon olahraga dan ruang publik penting di Palopo.

2.Dukungan bagi UMKM, sebagai pilar utama penggerak ekonomi masyarakat.

Gubernur menegaskan pentingnya UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. “Dukungan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat produksi, dan memperluas akses pasar,” ujar Gubernur Andi Sudirman dalam sambutannya.

Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. “Dana ini sangat berarti untuk percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Palopo. Kami akan memastikan penggunaannya tepat sasaran,” tegasnya.

Dengan dukungan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan kemajuan UMKM di Palopo akan berjalan lebih cepat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.

Jika Anda membutuhkan versi untuk media sosial, infografis, atau siaran pers resmi, saya juga bisa bantu menyesuaikan.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu.

Melalui kebijakan terbaru yang tertuang dalam Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang retribusi sampah, Pemkot memberikan kuota tambahan bagi warga berpenghasilan rendah di Kecamatan Manggala untuk menikmati fasilitas iuran sampah gratis.

Kebijakan ini secara khusus menyasar rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 VA hingga 900 VA, sebagai bagian dari program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa warga Kecamatan Manggala patut mendapatkan perhatian khusus dalam program pembebasan iuran sampah.

Alasannya, karena warga di kawasan tersebut setiap hari hidup berdampingan langsung dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, dan merasakan dampak lingkungan secara langsung.

“Warga yang ada di Manggala ini hidup di dekat TPA. Kita akan mengatur supaya kuotanya bisa lebih banyak untuk mendapatkan subsidi pembayaran iuran sampah dari pemerintah,” kata Munafri, dikutip Selasa (1/7/2025).

Langkah tersebut pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Makassar yang menilai kebijakan ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mulai meluncurkan program pembebasan iuran sampah bagi warga kurang mampu, khususnya di Kecamatan Manggala.

Program ini resmi diumumkan oleh Munafri Arifuddin sebagai salah satu langkah konkret membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Kecamatan Manggala menjadi prioritas mendapat tambahan kuota penerima manfaat karena lokasinya yang langsung berbatasan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa.

“Iuran sampah sudah di-launching oleh Pak Wali, dan memang warga Manggala akan dapat kuota tambahan, kami mendukung. Apalagi diperkuat dalam bentuk Perwali,” ujar Supratman.

Menurut politisi NasDem itu, keputusan menjadikan Manggala sebagai wilayah dengan kuota penerima terbesar adalah langkah yang tepat dan selaras dengan kebijakan di berbagai daerah lain yang memiliki TPA.

Ia mencontohkan, sejumlah kota dan kabupaten sudah lebih dulu memberikan subsidi kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan sampah, mulai dari subsidi kebersihan hingga layanan kesehatan.

“Kalau ada pernyataan Pak Wali bahwa warga Manggala mendapat perlakuan prioritas atau spesial, saya kira itu sangat wajar. Disana punya TPA, jadi, warga sekitar itu disubsidi,” tambahnya.

Sebagai pimpinan DPRD dan wakil rakyat dari daerah pemilihan Manggala, Supratman menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan ini hingga tuntas.

“Saya atas nama pimpinan DPRD akan mendukung penuh. Apalagi ini dapil saya di Manggala. Ini luar biasa,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar semua tahapan administratif dan legal tetap dipenuhi. Salah satunya adalah penyusunan Perwali yang akan memuat ketentuan detail terkait kriteria penerima manfaat dan mekanisme pelaksanaan program.

Menanggapi pertanyaan soal penggunaan daya listrik rumah tangga sebagai salah satu indikator penerima, Supratman meminta publik bersabar menunggu substansi Perwali yang tengah disiapkan pemerintah kota.

“Saya pikir kita lihat dulu Perwali yang akan dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar. Karena memang harus ada hitungan yang dikaji dulu. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan,” pungkasnya.

Sedangkan, Camat Manggala, Andi Eldi Indra Malka, mengungkapkan bahwa pendataan calon penerima program iuran sampah gratis di wilayahnya telah dilakukan secara menyeluruh.

“Pendataan ini, kami mengacu pada klasifikasi daya listrik rumah tangga, sesuai ketentuan yang tertuang dalam Perwali Nomor 13 Tahun 2025,” katanya.

Dari hasil pendataan awal, tercatat lebih dari 20 ribu pelanggan PLN di Kecamatan Manggala memenuhi kriteria dasar program, yakni penggunaan daya listrik antara 450 VA hingga 900 VA.

“Rinciannya, sebanyak 1.662 rumah tangga menggunakan daya 450 VA, 11.505 rumah tangga kategori R1 (900 VA), dan 7.378 rumah tangga kategori R1 M (900 VA rumah tangga mampu),” jelas Eldi.

Data tersebut, lanjutnya, telah dikompilasi dan segera dikirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar untuk proses verifikasi lanjutan.

“Kami hanya menyetor datanya ke DLH, nanti mereka yang akan menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan pada tahap awal,” tambahnya.

Namun demikian, Eldi menegaskan bahwa tidak semua pelanggan yang masuk dalam klasifikasi daya listrik otomatis akan mendapatkan bantuan.

Salah satu pengecualian adalah rumah kos, yang meskipun menggunakan daya listrik rendah, tetap dianggap sebagai unit usaha.

“Dari hasil verifikasi di lapangan, ada sekitar 450 rumah kos di wilayah Manggala yang menggunakan daya sesuai kriteria, namun mereka tidak masuk dalam skema bantuan karena statusnya sebagai usaha,” ungkap Eldi.

Diketahui, program iuran sampah gratis ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, yang bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat.

LANGITKU.NET, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin secara resmi melepas ribuan peserta Pawai Obor dalam rangkaian Festival dan Renungan Muharram yang digelar oleh Yayasan Islamic Center (YIC) Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf, Rabu (26/6/2025) malam.

Festival yang digelar rutin setiap menyambut Tahun Baru Islam ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai hijrah, semangat pembaruan, dan kekuatan kebersamaan umat Islam. Dalam prosesi pembukaan, Wali Kota menyalakan obor pertama sebagai simbol dimulainya pawai.

“Kegiatan ini sangat positif dan penuh makna. Itulah sebabnya Pemerintah Kota Makassar memberikan dukungan penuh. Semoga ke depan, pawai obor ini menjadi agenda tahunan resmi kota dalam menyambut malam 1 Muharram,” ungkap Munafri dalam sambutannya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif pengurus Yayasan Masjid Al-Markaz dan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh perwakilan kecamatan yang turut hadir. Peserta pawai tampak berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Panakkukang, Mamajang, Manggala, Tamalanrea, Biringkanaya, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, hingga Sangkarrang, lengkap bersama para camat masing-masing.

Appi, sapaan akrab Wali Kota, menilai kegiatan ini sebagai contoh bagaimana perayaan hari besar Islam bisa dikemas secara kreatif sekaligus mempererat persatuan warga. “Mari kita jalankan pawai ini dengan tertib, menjaga sopan santun di jalan, dan menjadikan malam ini sebagai momen refleksi menuju pribadi dan kota yang lebih baik,” ujarnya.

Kegiatan turut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Festival dan Pawai Obor sebagai bagian dari kalender resmi keagamaan dan budaya daerah.

“Festival dan Pawai Obor ini menjadi penanda kuat bahwa sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dapat mewujudkan perayaan keagamaan yang edukatif, aman, dan meriah,” tutup Munafri.

LANGITKU.NET,Makassar – Indonesia – Netherlands Maritime Business Forum yang digelar di Hotel Hyatt Place Makassar, Rabu (18/6/2025), menjadi panggung strategis bagi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk memperkuat posisi Kota Makassar sebagai pusat maritim Indonesia Timur sekaligus menarik investasi asing yang inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat.

Dalam pemaparannya bertajuk “Port Development in Makassar”, Munafri menyambut positif kehadiran delegasi maritim dari Belanda, dan menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai lebih dari sekadar kunjungan biasa.

“Selamat datang di Kota Makassar. Kita tidak ingin tamu-tamu dari Belanda hanya datang jalan-jalan dan melihat-lihat. Kami berharap membawa semangat kolaborasi dan kemauan untuk berinvestasi di Makassar,” tutur Munafri di hadapan peserta forum tersebut.

Dengan forum ini, Munafri berharap kerja sama Indonesia–Belanda tidak hanya sebatas kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam bentuk investasi nyata yang mendorong kemajuan kota Makassar secara berkelanjutan.

Ia menekankan posisi strategis Makassar yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sebagai potensi besar dalam pengembangan sektor kemaritiman nasional.

“Kami di Kota Makassar siap membuka ruang investasi, tak hanya di sektor maritim, tetapi juga di sektor lain,” jelasnya, paparan dalam bahasa inggris.

Forum ini disebutnya sebagai momentum emas menjajaki kerja sama konkret, mulai dari pengembangan teknologi pelabuhan hingga pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kota Makassar, mendukung penuh, menyiapkan regulasi yang aman, dan menciptakan iklim investasi yang ramah,” ujarnya.

“Silakan datang ke Makassar. Pemerintah akan mendukung semua investasi yang ingin dibangun,” tambah Appi dalam bahasa inggris disambut tepuk tangan.

Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya menciptakan ekosistem investasi yang inklusif. Ia tidak menginginkan investasi hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan harus melibatkan masyarakat lokal dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita mau investasi berdampak langsung ke masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi warga Makassar. Ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial,” tegasnya.

Setelah memaparkan materi, Appi melanjutkan dengan agenda menghadiri pertemuan bilateral antara Pemerintah Kota Makassar dan Kedutaan besar Belanda untuk Indonesia, serta delegasi Belanda yang dihadiri Direktur Jenderal urusan Maritim dan Penerbangan dari Kementrian Belanda, bidang insfrastruktur, pengelolaan air, Brigit Gijsbers. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan mendukung Gerakan Indonesia Bersih, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri sekaligus memimpin kegiatan aksi bersih di Kanal Jongaya dan Pasar Pabaeng-Baeng.

Kegiatan ini dilakukan pihak Pemkot Makassar bersama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Sulawesi dan Maluku, Jumat (13/6/2025), bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot Makassar, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.

Aksi bersih ini melibatkan sejumlah instansi, komunitas lingkungan, serta elemen masyarakat sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kondisi kebersihan lingkungan perkotaan.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup harus menjadi momentum bersama untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kebersihan.

“Kami berharap Hari Lingkungan ini bukan hanya sekadar diperingati, tapi menjadi titik awal untuk kita semua memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa sistem kebersihan yang dibangun harus berdampak luas, tidak hanya pada lingkungan masyarakat, tetapi juga pada seluruh wilayah Kota Makassar.

“Kebersihan bukan sekadar tugas pemerintah. Ini tanggung jawab kita semua. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar kebersihan menjadi pondasi dalam pembangunan kota yang sehat dan nyaman,” tambahnya.

Munafri juga menyinggung permasalahan bangunan liar yang berdiri di atas jalur inspeksi kanal, yang kerap menghambat akses kendaraan operasional pembersih kanal.

“Bayangkan, untuk masuk membersihkan kanal saja kendaraan tidak bisa lewat karena adanya bangunan liar di atas jalan inspeksi. Jalan ini jelas milik balai, dan seharusnya tidak boleh ada bangunan di atasnya,” imbuh dia.

Ia menegaskan pentingnya ketertiban dan kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan lahan dan fungsi jalan inspeksi sebagai bagian dari infrastruktur publik.

Kegiatan ini ditutup dengan kerja bakti bersama membersihkan sampah dan lumpur kanal, serta penataan kawasan pasar yang menjadi titik tumpuan aktivitas warga sehari-hari.

Wali Kota berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari gerakan yang lebih besar dan berkelanjutan.

“Hari ini menjadi momentum untuk kita merencanakan aksi yang lebih terstruktur dan berdampak lebih besar ke depannya,” pungkas Munafri.

LANGITKU.NET, Makassar — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mulai 1 Juni 2025 merumahkan sebanyak 2.017 tenaga honorer di seluruh perangkat daerah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah pelaksanaan amanat pemerintah pusat terkait penataan ulang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta regulasi turunannya, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang secara tegas melarang pengangkatan tenaga honorer baru dan mendorong seluruh pegawai pemerintah untuk berstatus ASN—baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele, menegaskan bahwa penataan ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi nasional.

“Ini murni kebijakan pusat. Pemerintah provinsi hanya menjalankan aturan. Batas waktu penyesuaian status kepegawaian nasional ditetapkan paling lambat Desember 2024,” jelasnya kepada media.

Sukarniaty menyebutkan bahwa mayoritas formasi jabatan kini telah diisi dan akan diisi oleh ASN hasil rekrutmen tahap I dan II, yang saat ini sedang menunggu pengumuman final dari pusat.

“Karena formasi jabatan sudah tidak tersedia untuk tenaga honorer, mereka otomatis dirumahkan,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa semua formasi yang diusulkan daerah saat ini memang hanya untuk jalur ASN, khususnya PPPK. Bagi mereka yang tidak lolos seleksi, maka tidak ada lagi jabatan fungsional yang dapat diisi secara non-ASN.

LANGITKU.NET, Jakarta — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri pembukaan International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, pada Rabu, 11 Juni 2025.

Konferensi bertaraf internasional ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

“Kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, termasuk dari luar negeri, sangat diperlukan. Banyak calon investor yang menunjukkan minat untuk turut serta membangun infrastruktur di Indonesia,” ujar AHY.

AHY menyampaikan bahwa infrastruktur yang terintegrasi akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Forum ICI 2025 disebutnya sebagai momen penting untuk memperkuat kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

AHY memaparkan lima program prioritas pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi bagian dari visi strategis Presiden Prabowo Subianto.

Ketahanan pangan dan air melalui rehabilitasi 25 ribu hektare irigasi serta pembangunan bendungan dan fasilitas penyimpanan air.

Energi bersih dengan target 66 persen sumber energi nasional berasal dari energi terbarukan.

Pembangunan konektivitas dengan koridor pembangunan, jalan, pelabuhan, bandara, serta percepatan digitalisasi lewat infrastruktur broadband.

Pembangunan kota hijau dan inklusif, sebagai antisipasi meningkatnya urbanisasi penduduk.

Reformasi pembiayaan untuk menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Konektivitas harus menjangkau semua sudut negara kita. Infrastruktur digital kini sepenting membangun jembatan fisik, apalagi dalam pengembangan ekonomi digital,” kata AHY.

Selain itu, Menko IPK menyoroti pentingnya koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional. Ia menyebut pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu agenda strategis Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo secara progresif ingin membangun ribuan Koperasi Merah Putih. Koperasi harus kreatif, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman,” jelas AHY.

Partisipasi Pemprov Sulsel dalam ICI 2025 menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menyelaraskan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam sektor infrastruktur dan ketahanan pangan.(*)

LANGITKU.NET, Makassar –  – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, menyaksikan langsung prosesi penyembelihan hewan kurban di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025 Masehi, Sabtu (7/6/2025).

Sebanyak empat ekor hewan kurban disembelih di halaman Kantor Balai Kota Makassar. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada para pegawai serta petugas kebersihan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen sosial dari jajaran Pemerintah Kota.

“Hari ini kita masih berada dalam suasana Hari Raya Idul Adha. Pemotongan hewan kurban ini adalah bagian dari amanah yang kami jalankan bersama-sama untuk petugas dan pegawai lingkup Pemkot,” ujar Munafri di sela prosesi penyembelihan.

Masih dalam suasana penuh kekhidmatan, Appi—sapaan akrab Wali Kota Makassar—menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menumbuhkan semangat berbagi dengan sesama.

“Melalui penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di internal Pemkot, semangat kebersamaan dan kepedulian sosial kembali ditegaskan. Kami berharap ini dapat memberikan manfaat dan distribusinya tepat sasaran,” lanjutnya.

Berdasarkan data resmi Pemkot Makassar, total hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun ini mencapai 6.423 ekor. Rinciannya, sebanyak 6.013 ekor sapi dan 419 ekor kambing tersebar di berbagai masjid, mushala, serta komunitas masyarakat di seluruh wilayah kota.

“Pemerintah Kota Makassar terus mendorong semangat berbagi dan gotong royong dalam momentum keagamaan seperti Idul Adha, sebagai bagian dari pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan,” tutup Appi.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam membuka ruang investasi strategis di sektor industri maritim.

Pada Kamis, 5 Juni 2025, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menerima audiensi perusahaan pengolahan rumput laut Oceva di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel. Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Inspektorat Sulsel.

Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di Sulawesi Selatan. Oceva, perusahaan nasional yang bergerak di industri hilirisasi hasil laut, menargetkan investasi dalam waktu enam bulan ke depan.

“Karena investasi ini membutuhkan dukungan resmi dari pemerintah provinsi, maka harus diawali dengan nota kesepahaman (MoU) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya akan diterbitkan surat dukungan yang ditandatangani oleh kepala daerah,” ujar Jufri Rahman.

Jufri pun menyarankan Takalar sebagai lokasi utama pembangunan pabrik tersebut, mengingat kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi rumput laut terbesar di Sulawesi Selatan.

“Mereka membutuhkan lahan minimal 11 hektare. Saya sudah sarankan Takalar karena dekat dengan sumber bahan baku, sehingga bisa menekan biaya mobilisasi,” ungkapnya.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung rumput laut nasional. Sentra utama produksi berada di wilayah Takalar, Maros, Pangkep, Bone, dan Selayar. Produk rumput laut dari daerah ini sebagian besar diekspor ke Tiongkok, Jepang, dan Eropa.

Sementara itu, Founder Oceva, Fahrana Amelia Lubis, menjelaskan bahwa rencana investasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis perusahaan yang telah dikembangkan sejak tahun lalu.

“Hari ini agendanya adalah audiensi terkait dengan pengembangan industri rumput laut di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Takalar dan Maros. Hari ini kita melakukan audiensi untuk meminta dukungan Pemerintah Provinsi. Tujuannya memperkuat rencana masuknya investasi asing di sektor pengolahan rumput laut,” kata Fahrana.

Fahrana menambahkan, Sulawesi Selatan dipilih karena menjadi salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia.

“Ini kan salah satu produsen rumput laut terbesar di Indonesia. Sekitar 65 persen rumput laut nasional diproduksi di Sulawesi Selatan. Itu sebabnya Makassar menjadi pilihan pilot project hilirisasi rumput laut ini,” tambahnya.

Ia mengatakan, dampak terhadap masyarakat jika pabrik ini berjalan adalah untuk pemerataan sirkulasi ekonomi, sirkulasi pemerataan kekayaan yang tidak hanya industri saja yang mendapat benefit.

Tapi juga masyarakat, dan petani rumput laut melalui sistem yang akan berkeadilan. Bahkan, jika proyek ini berjalan sukses, Oceva berencana memperluas pengembangan industri rumput laut ke provinsi lain di Indonesia. (*)