LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Pa’baeng-baeng, Kota Makassar, Jumat, 6 Februari 2026.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga pangan menjelang Bulan Suci Ramadan.

Wakil Gubernur Sulsel menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga pasokan dan harga bahan pokok agar tetap stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan khusyuk.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Ramadan. Kami ingin masyarakat beribadah dengan tenang tanpa dibebani lonjakan harga,” katanya.

Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel terus bersinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke tingkat pasar tradisional.

“Kami hadir langsung di pasar untuk memastikan harga tetap terkendali dan distribusi berjalan baik. Pedagang, khususnya ibu-ibu, harus merasa dilindungi karena mereka adalah penggerak ekonomi rakyat,” ujar Wagub perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini.

Dalam peninjauan tersebut, Fatmawati Rusdi berdialog langsung dengan para pedagang, yang mayoritas merupakan perempuan, guna mendengar secara langsung kondisi harga dan pasokan bahan pokok di lapangan.

Pemerintah daerah memastikan stabilisasi harga pangan menjadi prioritas utama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan stok beras di Sulawesi Selatan berada dalam kondisi aman. Ia menyebutkan cadangan beras di Bulog Sulsel mencapai sekitar 500 ribu ton.

“Stok kita ada 500 ribu ton jadi aman,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pa’baeng-baeng masih berada di bawah rata-rata harga nasional.

“Stabil, yang murah sekali di sini cabai,” sebutnya.

Ia melanjutkan bahwa harga cabai keriting dan cabai merah besar masing-masing berada di kisaran Rp20.000 per kilogram, daging ayam masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp33.000, serta harga telur lebih murah dibandingkan wilayah Pulau Jawa.

Selain memantau harga pangan, kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menko Pangan memastikan program tersebut tetap berjalan selama Ramadan dengan penyesuaian pola distribusi.

“Ramadan akan tetap berjalan. Untuk sekolah yang siswanya berpuasa, makanan diberikan dalam bentuk kering saat pulang sekolah, seperti telur rebus, susu, roti, dan kurma,” katanya.

Untuk daerah dengan mayoritas masyarakat tidak berpuasa, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, program MBG tetap berjalan seperti biasa. Sementara di pondok pesantren, distribusi makanan disesuaikan dengan waktu berbuka puasa.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulsel menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan ekonomi rumah tangga tetap kuat, harga pangan terkendali, dan anak-anak kita tetap sehat,” tandasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, kembali melakukan penyegaran birokrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, di tahun 2026.

Rotasi tersebut mencakup jabatan camat, kepala bagian (Kabag), kepala bidang (Kabid), hingga kepala seksi, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).

Meritokrasi menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan kepegawaian, yakni sistem penempatan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas, yang dijalankan secara objektif, adil, dan profesional.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi Pemerintahan.

Di tengah dinamika rotasi jabatan yang kerap dipersepsikan sebagai “mutasi berjamaah”. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa proses penyegaran birokrasi ini tidak dilandasi oleh kepentingan politik, diskriminasi, maupun sentimen personal.

“Seluruh ASN diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdi, tanpa melihat latar belakang atau pilihan politik di masa lalu,” tegasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (6/2/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam pergeseran jabatan tersebut, tidak ada ASN yang dinonjobkan. Rotasi yang dilakukan murni merupakan penyesuaian dan penempatan kembali pejabat pada posisi baru yang dinilai paling sesuai dengan tugas, fungsi. Serta kompetensi masing-masing, baik dari jabatan lama ke jabatan baru maupun sebaliknya.

Momentum ini menjadi simbol semangat baru bagi para pejabat yang dilantik, baik yang memperoleh amanah baru maupun yang kembali mengemban tugas pada posisi berbeda.

Melalui rotasi dan penyegaran ini, Appi berharap kinerja birokrasi semakin adaptif, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sejalan dengan visi pembangunan kota yang inklusif, profesional, dan berintegritas.

Munafri Arifuddin, memberikan apresiasi kepada para camat yang mengalami pergeseran jabatan dalam rotasi dan penyegaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar.

Ia menilai para camat tersebut merupakan figur-figur terbaik dengan kinerja yang telah teruji selama menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan yang dilakukan bukanlah bentuk penilaian negatif terhadap kinerja aparatur, melainkan bagian dari dinamika organisasi dan strategi pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik.

“Para camat yang hari ini bergeser adalah camat-camat terbaik yang telah menunjukkan kinerja baik di wilayah mereka masing-masing,” tuturnya.

“Pelantikan ini bukan soal naik atau turun jabatan, tetapi bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” lanjut Munafri.

Dalam penataan birokrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, resmi melantik 106 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemkot Makassar hasil mutasi jabatan perdana tahun 2026.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan, dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi, kapasitas, dan kebutuhan organisasi.

Dari total 106 pejabat yang dilantik, sebanyak 13 Camat dirotasi, dan masuk naik jabatan dipromosikan. Sesnagkan camat baru, diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan wilayah yang responsif, tegas, dan humanis dalam menjawab berbagai persoalan di masyarakat.

Pada kesmepatan ini, Wali kota yang akrab disapa Appi itu menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, dalam menjalankan program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan lainnya.

“Program prioritas tidak bisa berjalan sendiri. Harus dikerjakan bersama-sama. Semua harus terlibat, saling mendukung, dan bergerak dalam satu irama,” tegasnya.

Secara khusus, Munafri mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk fokus menjalankan program unggulan MULIA sebagai arah kebijakan utama Pemerintah Kota Makassar.

Program tersebut, kata dia, menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Munafri berharap para pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru, menjaga soliditas organisasi, serta bekerja dengan semangat pengabdian demi kemajuan Kota Makassar dan kesejahteraan masyarakat.

“Program unggulan bukan hanya slogan. Ini adalah komitmen bersama yang harus diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa proses pengisian dan pergeseran jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan dinamika organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menilai, pelantikan pejabat bukanlah bentuk pengambilan hak atau penilaian negatif terhadap aparatur, melainkan bagian dari proses penyegaran birokrasi.

Munafri menekankan bahwa pergeseran jabatan dilakukan untuk memaksimalkan fungsi dan tugas masing-masing individu sekaligus memperkuat sistem kelembagaan.

“Pelantikan ini adalah proses penyegaran dan pergeseran untuk memaksimalkan fungsi dan tugas, baik secara individu maupun kelembagaan,” ujar Munafri dalam sambutannya.

Secara khusus, Munafri menyampaikan pesan kepada para camat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa camat-camat yang digantikan merupakan figur-figur yang berhasil menjalankan tugas dan menunjukkan kinerja yang baik di wilayah masing-masing.

Pergeseran tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan ruang pengembangan karier agar tidak berada pada satu posisi dalam waktu terlalu lama.

Lanjut dia, Camat baru yang gantikan camat lama adalah camat yang sangat berhasil. Mereka ditempatkan di posisi lain untuk membangun yang lebih baik.

Alumni IKA FH Unhas itu berharap, para camat yang baru dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik bahkan melampaui capaian pendahulunya, khususnya dalam merespons dan menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat secara tegas namun tetap humanis.

Ia menegaskan bahwa masa uji kinerja para camat akan berlangsung selama enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kelanjutan jabatan yang bersangkutan.

“Kalau setelah enam bulan rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf, banyak yang antre di posisi itu,” tegas Munafri.

Selain camat, Munafri juga menekankan pentingnya jabatan-jabatan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, dan urusan umum.

Menurutnya, posisi tersebut memegang peran strategis dalam menjaga ritme kerja organisasi agar tetap berjalan efektif.

“Ketika kepala OPD dan sistem kelembagaannya berlari kencang, Bapak Ibu di posisi administrasilah yang harus memastikan semuanya tertata, terdokumentasi, dan terlapor dengan baik,” katanya.

Appi mengingatkan agar kelalaian administrasi tidak menjadi beban di akhir periode kerja yang justru dapat memperlambat roda birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Golkar Makassar itu, mengakui bahwa persoalan Kota Makassar sangat kompleks dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan soliditas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya tidak mau lagi ada ego sektoral. Tidak ada lagi saling menjatuhkan atau membicarakan kelemahan individu. Orang besar berbicara tentang ide dan gagasan, bukan tentang pribadi,” imbuh Appi.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintah fokus pada tujuan utama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Makassar.

Sehingga, ia mengingatkan bahwa pengabdian sebagai ASN menuntut komitmen, kerja keras, dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan publik.

Dia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Ditegaskan, pentingnya semangat belajar dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru sebagai bekal menghadapi persoalan nyata di tengah masyarakat.

Selain itu, mantan Bos PSM itu menegaskan pentingnya integritas, pemahaman hak dan kewajiban, serta kekompakan seluruh aparatur pemerintahan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Munafri mengingatkan agar setiap ASN memahami secara jelas batas antara hak dan kewajiban.

“Yang lebih penting adalah tahu mana hak dan kewajiban. Jangan sekali-kali mengambil yang bukan haknya dan jangan sekali-kali tidak mengerjakan kewajibannya,” harap Munafri.

Appi menekankan bahwa persoalan integritas tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga.

Appi secara khusus mengingatkan pasangan ASN agar saling menjaga dan mendukung karier masing-masing.

Ia juga menegaskan bahwa sistem pengawasan pemerintahan saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran tidak mencoba bermain-main dengan sistem dan aturan yang berlaku.

“Pengawasan semakin hari semakin ketat. Jangan coba-coba bermain-main dengan sistem. Integritas harus dibangun untuk menciptakan kepemimpinan yang komprehensif,” katanya.

Menurut Munafri, integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan kepemimpinan dan pelayanan publik.

Tanpa integritas, ia menilai seluruh sistem pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal.

Lanjut dia, proses penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Makassar tidak berhenti pada pelantikan kali ini. Ia memastikan akan ada putaran rotasi dan pengisian jabatan berikutnya untuk mengisi seluruh posisi kosong dengan figur yang berkapabilitas.

Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses tersebut adalah mewujudkan pemerintahan yang berdampak (impactful government), sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

“Kalau integritas hilang, jangan harap semua bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau integritas kita pertahankan, insyaallah segala bentuk godaan dan ancaman bisa kita lewati,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Munafri mengajak para lurah dan camat yang baru dilantik untuk membangun kerja sama yang solid dan bergerak dalam satu irama demi keberhasilan program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Bekerjasamalah untuk memberikan pelayanan maksimal dan dampak langsung bagi masyarakat. Saya tidak mau program prioritas terganjal karena ada yang tidak mau satu gerak satu jalan.

Dua mengungkapkan perlu ada keseriusan menjalankan seluruh program prioritas harus dijalankan secara konsisten sebagai bentuk pemenuhan janji pemerintahan kepada masyarakat Kota Makassar.

“Program prioritas ini adalah janji yang harus kita deliver sampai ke tengah masyarakat,” pungkasnya.

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, pelantikan ini merupakan amanah dan tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, dan semangat kolaborasi demi kemajuan Kota Makassar,” harap Aliyah Mustika Ilham. (*)

Dalam mutasi jabatan perdana tahun 2026 ini, Wali Kota Makassar Munafri Appi Arifuddin melantik 13 camat baru yang mengemban amanah memimpin wilayah masing-masing, sedangkan camat lama dipromosikan naik kelas jabatan Sekretaris Dinas dan Kabag, Kabid di OPD lain.

1. Muharuddin, S.Sos., M.M. – Camat Biringkanaya
2. Fataullah, AP.,  – Camat Bontoala
3. Tri Sugiarto, S.STP., M.A.P. – Camat Makassar
4. M. Rizal, ZR, S.STP. – Camat Mamajang
5. Nanin Sugiar, AP. – Camat Ujung Pandang
6. Andi Husni, S.STP., – Camat Tallo
7. Ahmad, S.Sos. – Camat Manggala
8. Andi Syahrir, S.E. – Camat Mariso
9. Syahril, S.STP. – Camat Panakkukang
10. Yudistira Ekaputra Nugraha, S.STP., Master Administrasi Pemerintahan – Camat Rappocini
11. Andi Patihroi, S.H., M.H. – Camat Tamalanrea
12. Muhammad Aril Syahbani KH, S.I.P. – Camat Tamalate
13. Andi Unru, S.STP., S.AP., M.A.P. – Camat Ujung Tanah.

LANGITKU.NET, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menerima kunjungan Embassy of the Republic of Singapore–Jakarta yang diwakili First Secretary (Political) Malik Vickland, di Ruang Kerja Sekdaprov Sulsel, Selasa, 3 Februari 2026.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral antara Singapura dan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada sektor pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta ekonomi dan investasi yang dinilai memiliki prospek strategis dan berkelanjutan.

Malik Vickland menyampaikan bahwa Singapura saat ini memiliki sejumlah program pelatihan yang menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas SDM pemerintahan melalui program Singapore Cooperation Programme (SCP).

“Kita berharap agar ada banyak PNS yang dari Sulsel ke Singapore untuk pelatihan ini, insya Allah,” ujar Malik Vickland usai pertemuan.

Selain sektor pendidikan dan pengembangan SDM, Kedutaan Besar Singapura juga menjajaki peluang kerja sama di bidang ekonomi dan investasi. Malik menyebutkan, pihaknya berharap semakin banyak perusahaan Singapura yang menanamkan modal di Sulawesi Selatan.

Ia mencontohkan, di Kota Makassar telah terdapat sejumlah investasi Singapura, salah satunya jaringan restoran cepat saji 4Fingers Crispy Chicken.

“Untuk itu kami berharap agar ada lagi perusahaan yang datang untuk investasi,” katanya.

Di tingkat daerah, Sulawesi Selatan memandang Singapura sebagai mitra strategis dan sahabat dekat, terutama dalam pengembangan ekonomi, inovasi, serta pertukaran pengetahuan.

Hubungan bilateral ini dinilai berperan penting dalam memperkuat persahabatan antarmasyarakat sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, Asrul Sani, menambahkan bahwa kerja sama peningkatan kapasitas aparatur diharapkan tidak hanya menyasar ASN Pemerintah Provinsi, tetapi juga menjangkau ASN kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.

“Terkait penawaran peningkatan SDM ASN, jangan hanya ASN Sulsel saja, tetapi ASN kabupaten dan kota juga,” ujar Asrul.

Ia juga mengungkapkan bahwa kontribusi investasi Singapura di Sulawesi Selatan saat ini telah mencapai sekitar Rp500 miliar, dan masih sangat potensial untuk terus dikembangkan.

“Dari segi investasi, Singapura ini sangat mendukung dan potensial untuk terus dijajaki serta dikembangkan kerja samanya antara Singapura dengan Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Sulawesi Selatan sendiri memiliki potensi investasi yang luas, mulai dari sektor hortikultura—yang mencakup pertanian, perkebunan, dan kehutanan—hingga perikanan dan kelautan, pariwisata, sumber daya mineral dan non-mineral, energi terbarukan, serta pengembangan infrastruktur dan sektor strategis lainnya.

Sementara itu, Sekdaprov Sulsel Jufri Rahman menyambut baik kunjungan Kedutaan Besar Republik Singapura dan menyampaikan apresiasi atas komitmen memperkuat kerja sama dengan Sulawesi Selatan.

Ia menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kolaborasi lintas sektor, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan penguatan pendidikan vokasi.

“Pelatihan peningkatan kapasitas pegawai, pelatihan sekolah untuk vokasi, pelatihan sekolah kejuruan,” ungkap Jufri Rahman.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam memperluas kerja sama strategis dengan Singapura, baik di bidang pendidikan maupun investasi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, kompak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri para pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa Rakornas ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Munafri, Rakornas 2026 bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif arah, target, dan indikator Program Prioritas Presiden, mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan di daerah.

Serta memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel melalui kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah.

“Hari ini, kami menghadiri Rakornas 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden RI, bapak Prabowo Subianto. Ini sangat penting untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat,” ujar Munafri.

Rakornas 2026 merupakan Rakornas ke-2 yang diselenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Rakornas 2026 dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda.

Menurutnya, pertemuan nasional ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah.

Apalagi, tingginya animo kepala daerah hadir menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan.

“Apa yang dipaparkan pak Presiden menekankan memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi masing-masing daerah,” jelasnya.

Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam Rakornas 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sekaligus memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sebagai Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar, untuk berkolaborasi dan mendukung penuh seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, serta menjalankan setiap arahan yang disampaikan dalam forum Rakornas tersebut.

Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta program Zero Waste atau bebas sampah yang sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami siap menjalankan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, serta pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Pada kesmepatan ini, saat membuka acara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya keselarasan visi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam taklimatnya, Presiden menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat. Prabowo menyebut rakyat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang dan harmonis.

Presiden menyampaikan harapan rakyat tertuju pada hadirnya pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Harapan semua rakyat kita dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Ketua umum Gerindra itu.

Selain itu, dalam arahannya, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, sebuah gerakan nasional yang menekankan pembangunan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.

Menurutnya, ASRI bukan sekadar slogan, melainkan gerakan yang harus diwujudkan melalui perubahan nyata di lapangan.

Presiden menjelaskan bahwa gerakan ini berfokus pada pembenahan lingkungan secara menyeluruh, mulai dari kebersihan kawasan permukiman hingga penataan ruang publik.

Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Indonesia di mata wisatawan mancanegara.

Dalam pelaksanaannya, Presiden menekankan peran aktif seluruh instansi pemerintah sebagai teladan bagi masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pelaksanaan kerja bakti atau korve secara rutin dan serentak, termasuk dengan melibatkan sekolah-sekolah.

“Kegiatan bersih-bersih tidak harus memakan waktu lama. Namun, jika dilakukan secara masif dan berkesinambungan, dampaknya akan sangat signifikan bagi kebersihan dan kerapian lingkungan,” ungkapnya.

Untuk mendukung kelancaran gerakan tersebut, Pemerintah juga akan menyiapkan berbagai sarana pendukung, seperti gerobak sampah dan truk pengangkut, agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif.

Selain kebersihan, Presiden Prabowo juga meminta agar penataan kawasan perkotaan dilakukan secara lebih rapi dan terintegrasi.

Jalan-jalan protokol, kawasan wisata, hingga pusat-pusat kota diminta mendapat perhatian khusus, termasuk penertiban kabel-kabel semrawut serta penyesuaian tampilan bangunan usaha agar selaras dengan lingkungan sekitar.

“Keindahan kota merupakan bagian penting dari citra bangsa, sekaligus faktor penunjang kenyamanan masyarakat dan daya tarik pariwisata nasional,” tuturnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan RKPD 2027 menjadi instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan program dan mempercepat pencapaian target RPJMD 2025–2029.

Munafri menyampaikan bahwa tahun 2027 memiliki posisi penting karena merupakan fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD Kota Makassar 2025–2029. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa RKPD tidak boleh dimaknai sebagai dokumen tahunan semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang memastikan konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Visi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKPD 2027 agar dapat menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah.

Ia menekankan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan berbasis data dan indikator kinerja, partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan.

“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama program yang secara langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” ujarnya.

Menurut Munafri, keberlanjutan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.

Munafri juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil forum ini ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027 serta menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.

“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus dapat diukur outcome dan impact-nya untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri oleh unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Komisaris Utama PT Bank Sulselbar, Jufri Rahman, menghadiri acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 28 Januari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Frangky Halomoan Manalu, secara resmi menyerahkan LHP kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, serta kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.

Komisaris Utama PT Bank Sulselbar, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi kepada BPK Sulsel atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara profesional dan komprehensif.

“Hasil pemeriksaan ini akan menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi untuk bekerja ke depannya dalam mencermati persoalan yang dihadapi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, rekomendasi dalam LHP diharapkan mampu mendorong peningkatan efektivitas operasional Bank Sulselbar sekaligus memperkuat peran bank daerah dalam mendukung perekonomian regional.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Frangky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menilai sejauh mana efektivitas kegiatan operasional Bank Sulselbar dalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai Bank Pembangunan Daerah.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mencatat sejumlah capaian positif, di antaranya penerapan ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, pembentukan Security Operation Center (SOC), keterbukaan informasi produk dana pihak ketiga (DPK), serta implementasi konsep three lines of defence dalam penyaluran kredit produktif.

Namun demikian, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan pelaporan berkala atas pengamanan teknologi informasi, integrasi strategi pendanaan berbiaya murah dengan penyaluran kredit yang mendorong profitabilitas, serta penetapan kebijakan efektif dalam pengendalian Non-Performing Loan (NPL) sesuai target risiko dan profitabilitas bank.

“Kami berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Bank Sulselbar. DPRD juga dapat menjadikan LHP ini sebagai referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” tuturnya.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan dan berharap LHP ini mendorong peningkatan kinerja serta inovasi Bank Sulselbar ke depan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, mendorong Bank Sulselbar untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, seiring hadirnya jajaran komisaris yang baru.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Semoga LHP ini menjadi acuan untuk bekerja lebih baik lagi,” ungkapnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penggunaan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada instansi pusat dan daerah yang salah satu isinya meminta ASN menggunakan seragam batik Korpri pada setiap hari Kamis.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulawesi Selatan, Jayady mengatakan, sampai saat ini Pemprov Sulsel belum memastikan untuk menerapkan aturan atau Surat Edaran dari BKN tersebut.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Sulsel juga masih harus menunggu sinkronisasi aturan dari Surat Edaran tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang selama ini menjadi pedoman ASN.

“Kami (Pemprov Sulsel) pada prinsipnya melihat perkembangan dulu karena dalam Permendagri Nomor 10 Tshun 2024, sebagai pedoman kita Pemerintah Daerah itu diatur bahwa hari Kamis itu ASN menggunakan pakaian batik,” ucapnya, saat dihubungi, Selasa 28 Januari 2026.

Meski begitu, lanjutnya, jika sudah ada hasil koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan BKN untuk menerapkan aturan baru tersebut ke tingkat daerah, maka pihaknya harus melaporkan dulu hasil koordinasi tersebut ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.

“Pada prinsipnya kita di Pemprov menunggu perkembangan hasil koordinasi (antara BKN dengan Kemendagri). Itu saja,” tegasnya. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong kemajuan daerah melalui penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat terus diwujudkan secara konsisten melalui langkah-langkah nyata dan terukur.

Komitmen tersebut kembali ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang melanjutkan rangkaian agenda strategisnya dengan melakukan pertemuan langsung bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar terus aktif membangun komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga strategis guna memastikan setiap kebijakan daerah sejalan dengan regulasi nasional serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.

Wali Kota Munafri menekankan bahwa pertemuan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat.

“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri) RI, untuk mendiskusikan beberapa hal strategis keberlanjutan pembangunan kota,” ujar Munafri Rabu (28/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, orang nomor satu Kota Makassar ini, didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah.

Kehadiran jajaran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Makassar, dalam memperkuat tata kelola pendapatan dan keuangan daerah sebagai fondasi utama pembangunan yang berdaya saing dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menyampaikan bahwa diskusi bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah membahas sejumlah isu penting yang berkaitan langsung dengan konektivitas kebijakan pusat dan daerah, serta dukungan fiskal Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Kota Makassar.

“Kami membahas bagaimana menjaga keuangan daerah. Khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berkelanjutan, dan berpihak pada percepatan pembangunan di Kota Makassar,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pembahasan pertama difokuskan pada sistem dan skema keuangan daerah ke depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran dapat tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan riil daerah, serta mendukung program prioritas pembangunan.

Lebih lanjut, Munafri menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.

Menurutnya, menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kota Makassar, untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada saat ini.

“Dengan kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, kami di daerah dituntut untuk lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” ungkapnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mekanisme perubahan nama Perusahaan Daerah (Perseroda) milik Pemerintah Kota Makassar, termasuk skema keuangan dan penyertaan modal yang akan diterapkan ke depan.

Pembahasan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi serta mendukung penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Agenda penting lainnya adalah undangan resmi kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berkunjung ke Kota Makassar.

Munafri berharap Agus Fatoni dapat secara langsung memberikan arahan dan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

“Kami meminta waktu kesediaan pak Dirjen Keuangan untuk berkunjung ke Makassar, berikan pemahaman dan penguatan bagi ASN dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.

Tak hanya itu, Wali Kota Makassar juga meminta arahan dan pandangan terkait pengelolaan serta penataan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagai salah satu BUMD strategis yang berperan penting dalam pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan seiring dengan arah kebijakan nasional.

“Alhamdulillah respon pak Dirjen baik, tentu akan terus berkoordinasi dan komunikasi terkait hal kami butuhkan,” tutup Appi.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni, merespons positif berbagai hal yang disampaikan Pemerintah Kota Makassar dalam pertemuan bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Kami mendukung upaya optimalisasi APBD, termasuk melalui skema pemanfaatan aset daerah, BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus Fatoni.

Agus Fatoni menegaskan bahwa optimalisasi APBD dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk mendorong kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sektor-sektor potensial.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak lain dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah sekaligus peningkatan PAD),” sambung dia.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga telah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Cheka Virgowansyah, di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Rangkaian pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, memastikan kebijakan daerah sejalan dengan regulasi nasional.

Guna mendorong tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)