LANGITKU.NET, Jakarta – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Orang nomor satu Kota Makassar itu, hadir didampingi Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, hadir bersama kepala daerah se-Indonesia.

Forum berskala nasional yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut, dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selaku Wali Kota, pria yang akrab disapa Appi itu mengatakan, forum tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung arahan Presiden terkait langkah-langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan yang berkelanjutan.

“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden (Pak Prabowo) sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah Kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, Rakornas TPAKD menjadi momentum penting untuk memperkuat kebijakan daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti arahan dan harapan Presiden dengan menyesuaikan pelaksanaannya pada kebutuhan serta program pembangunan di tingkat Kota.

“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.

Rakornas TPAKD mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan akses terhadap layanan dan produk keuangan.

Munafri menyampaikan bahwa hasil dari Rakornas ini diharapkan semakin memperkuat sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah pusat dan sektor keuangan, sehingga kebijakan perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha,” katanya.

“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.

Dalam arahnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Prabowo menilai pembentukan TPAKD di seluruh daerah merupakan pencapaian kelembagaan yang patut dihargai karena menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Ketua umum partai Gerindra itu.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.

Menurut Prabowo, perluasan akses keuangan harus mampu menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang dan sektor pekerjaan.

Presiden menyebut, penerima manfaat tersebut berasal dari kalangan pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.

“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan perhatian serius terhadap kondisi kabut asap dan penurunan kualitas udara yang terjadi di Kota Makassar dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah agenda internasional United Nations Forum of Mayors 2026 di Jenewa, Swiss, Appi meminta jajaran Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah cepat untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil yang lebih rentan terhadap paparan polusi udara.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi tersebut, Appi menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk menyiapkan masker yang dapat dibagikan secara gratis kepada anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

“Saya merasa prihatin dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara yang terjadi saat ini,” ujar Appi, dalam keterangan resmi, Selasa (13/10/2026).

“Saya sudah instruksikan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menyiapkan masker untuk dibagikan secara gratis kepada anak-anak sekolah dan kelompok rentan, termasuk para lanjut usia dan ibu hamil,” sambung Appi.

Menurutnya, langkah perlindungan perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan partikel debu, asap, dan polutan di udara.

Ia menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama, khususnya ketika kondisi udara memburuk dan aktivitas di luar ruangan berpotensi meningkatkan paparan partikel berbahaya.

Selain pembagian masker, Appi juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), serta perangkat daerah lainnya, memperkuat koordinasi dan berkolaborasi pihak swasta dalam merespons kondisi tersebut.

“Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memetakan kondisi di lapangan, meningkatkan kewaspadaan, serta menyiapkan langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” imbuh orang nomor satu Kota Makassar itu.

Dia menegaskan, bahwa upaya tersebut, termasuk kemungkinan penyemprotan air dan langkah pendukung lainnya, perlu dikoordinasikan berdasarkan kondisi lapangan dan efektivitasnya dalam membantu mengendalikan debu maupun partikel di lingkungan.

Tak hanya itu, Appi juga mengimbau masyarakat umum untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Warga, terutama kelompok rentan, diminta mengurangi kegiatan di luar rumah ketika kualitas udara memburuk.

“Perlindungan diri harus menjadi perhatian bersama. Kami mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi kegiatan apabila kondisi udara sedang kurang baik,” pesannya.

Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi yang berkembang di daerah, Appi dijadwalkan meninggalkan rangkaian kegiatan United Nations Forum of Mayors 2026 di Jenewa, Swiss, dan kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2026, meskipun agenda tersebut belum selesai.

Rencananya tiba di Makassar, Munafri akan melakukan koordinasi dan pemantauan langsung terhadap langkah-langkah penanganan yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota Makassar.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar menempatkan perlindungan kesehatan warga sebagai salah satu perhatian dalam merespons kondisi kabut asap.

Sehingga langkah antisipasi melalui pembagian masker, koordinasi lintas perangkat daerah, dan imbauan kesehatan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko paparan, sembari terus memantau perkembangan kualitas udara.

“Kami mengajak masyarakat untuk saling menjaga, mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang memburuk akibat paparan asap,” imbuh Appi sebagai bentuk kepedulian.

Menindaklanjuti arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyiapkan aksi pembagian masker gratis kepada siswa sebagai langkah perlindungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dan kabut asap.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Sekolah Telkom untuk melaksanakan kegiatan pembagian masker gratis pada Rabu (14/10/2026) pagi.

Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut atas perhatian Wali Kota Makassar terhadap kesehatan peserta didik, khususnya di tengah kondisi kualitas udara yang perlu diwaspadai.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Wali Kota, kami akan berkolaborasi dengan Sekolah Telkom untuk melaksanakan kegiatan pembagian masker gratis kepada siswa pada Rabu pagi,” ujar Achi.

Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi siswa sekaligus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik.

Pembagian masker juga menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan debu dan partikel asap saat siswa beraktivitas.

Ia berharap kolaborasi ini dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman dan sehat.

Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan serta mengingatkan siswa agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.

“Upaya ini, sejalan dengan arahan Wali Kota Makassar agar perangkat daerah terkait bergerak bersama mengambil langkah pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak sebagai kelompok yang rentan terhadap dampak penurunan kualitas udara,” tutup Achi. (*)

LANGITKU.NET, Luwu Timur – Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, mengapresiasi kekompakan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.

Apresiasi itu disampaikan Ferry Juliantono saat menghadiri puncak Pekan Expo Koperasi dan UMKM (K-UMKM) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Lapangan Iniaku, Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (10/10/2026) malam.

“Baru kali ini saya datang ke provinsi di Sulawesi Selatan, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kotanya kompak hadir. Begitu pun dengan kecintaan terhadap olahraga, kekompakan itu saya saksikan sendiri. Ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujar Ferry.

Menkop Ferry juga menyatakan ketertarikannya terhadap semangat gerakan koperasi di Sulsel, terutama keterlibatan masyarakat dalam memasarkan produk lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Koperasi sekarang membanggakan dan menumbuhkan kepercayaan lagi. Ini bisa menjadi ekosistem baru bagi ekonomi kita,” katanya.

Ferry mengungkapkan, Kementerian Koperasi mendorong pengembangan skema offtaker melalui penyediaan alat dan mesin pascapanen atau pascaproduksi bagi KDKMP untuk memperkuat kemampuan koperasi dalam menyerap, menampung, dan memasarkan hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan.

Hasil produksi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kerajinan, peternakan, perikanan hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui dukungan alat dan mesin pascapanen, koperasi mampu meningkatkan kualitas produk, memperkuat proses pengolahan, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

“Karena itu, saya ingin Sulawesi Selatan menjadi pilot project kegiatan offtaker, dengan penyediaan alat dan mesin pascapanen untuk seluruh hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan se-Sulawesi Selatan,” tegasnya.

Ia optimis dukungan pemerintah daerah dan semangat kolaborasi yang ditunjukkan di Sulsel dapat menjadi fondasi bagi lahirnya model pengembangan koperasi yang kuat, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur di provinsi ini akan lahir sebuah gerakan koperasi yang menjadi referensi di masa mendatang bagi daerah lain,” tutup Ferry. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus mematangkan langkah strategis dalam mewujudkan penataan ruang kota dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sebagai kelanjutan dari kunjungannya melihat kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) di Tamangapa yang terbengkalai, Munafri bersama jajaran Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar kini tengah mengkaji kelayakan rencana revitalisasi area tersebut sebagai Pusat Pasar Hewan Terpadu, Jumat (9/10/2026).

Langkah tersebut dirancang dalam menghidupkan kembali kawasan RPH dan mengembangkannya sebagai kawasan pasar hewan terpadu dengan menata sirkulasi perdagangan ternak yang lebih higienis dan terpusat.

Pada pertemuan tersebut, Munafri menyimak kajian kelayakan kesiapan tata ruang dan lahan. Ia memastikan pusat perdagangan ternak ini dibangun dengan memenuhi seluruh fasilitas standar operasional prima.

Seperti fasilitas pemeriksaan kesehatan, pemandian hewan, gudang pakan, irigasi air kotor, toilet, masjid, hingga integrasi langsung dengan area RPH. Selain tata ruang, kajian kelayakan juga membahas mitigasi potensi genangan melalui penambahan urukan tanah.

“Kita harus memastikan regulasi terhadap pasar hewan ini sudah ada (terpenuhi) semua ya,” katanya.

Adapun rencana pembangunan pasar hewan tersebut saat ini diproyeksikan untuk menampung komoditas ternak besar dan kecil secara terpusat, meliputi sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kuota tampung area diperkirakan dapat memenuhi ke kebutuhan pasokan warga Makassar.

Pada kesempatan tersebut, Munafri juga mencoba mengkaji cakupan luas area lahan dan mempertimbangkan integrasi komoditas hewan unggas.

“Supaya jadi satu nanti semua, seperti one stop shopping lah,” pungkasnya.

Dengan konsep tersebut, Munafri lantas menekankan agar tata ruang turut memprioritaskan kenyamanan infrastruktur penunjang. Seperti penyediaan area parkir yang luas bagi kendaraan pengangkut (pick-up) dan logistik agar mendukung mobilitas pedagang maupun pembeli.

Lebih jauh, Munafri menegaskan regulasi tata ruang dan kebijakan harus berjalan beriringan untuk memastikan ketertiban kota sekaligus memberikan kepastian kenyamanan bagi pelaku usaha maupun masyarakat kedepannya.

“Pendekatan kita bukan sekadar fair business, melainkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui konsep kawasan terpusat di Tamangapa ini, Munafri berharap langkah penataan ini mampu memperkuat ketahanan pangan kota, rantai pasokan ternak, sekaligus menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tertib dan nyaman bagi warga Makassar.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan Kota Makassar kepada Komisi VII DPR RI. Mulai dari dukungan kebijakan untuk pengembangan industri, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor kepulauan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Aspirasi tersebut disampaikan wali kota yang akrab disapa Appi ini dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Bersama Pemerintah Provinsi dan Kota di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi selatan (Sulsel), Jumat (9/10/2026).

Appi menjelaskan, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,04 persen, ia menilai penguatan ekosistem usaha dan investasi perlu didukung kebijakan yang memungkinkan industri berkembang di daerah.

“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” jelasnya.

Untuk itu, Appi menekankan pentingnya insentif terhadap bahan baku yang masuk untuk diolah di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan industri di Makassar , termasuk industri garmen yang menghadapi tantangan tingginya biaya bahan baku.

“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” jelasnya.

Di sektor pariwisata, Munafri meminta dukungan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur khusus. Seperti gedung representatif yang mendukung kegiatan pegelaran seni dan budaya warga Makassar.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Makassar yang selalu menjadi pusat kegiatan skala nasional dan internasional memerlukan adanya gedung yang mampu menampung mengakomodasi penyelenggaraan berbagai kegiatan berkapasitas ribuan orang.

“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ujarnya.

Appi juga menjelaskan Kota Makassar sangat terkenal dengan gastronominya. Pinisi, kata Ia, sudah menjadi warisan takbenda yang sudah terdaftar di UNESCO. Sehingga Ia berharap pemerintah pusat dapat mendorong gastronomi Makassar dapat didaftarkan sebagai bagian dari warisan gastronomi UNESCO.

Lebih jauh, Appi meminta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur untuk wilayah Kepulauan. Ia mengatakan akses dermaga sangat dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas masyarakat dan pengembangan wisata bahari.

Namun, Ia mengungkapkan bahwa kewenangan pemerintah kota dalam pembangunan infrastruktur di kawasan spermonde tersebut masih terbatas. Sehingga Pemerintah Kota tidak dapat melakukan intervensi.

“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ungkapnya.

Melalui pertemuan tersebut, Appi berharap aspirasi dapat menjemput dukungan dan perhatian pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

Mereka memang hadir untuk menghimpun informasi dan memperoleh gambaran faktual mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian dan pariwisata.

“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi menekankan pentingnya setiap event berskala besar yang digelar di Kota Makassar mampu memberikan dampak ekonomi secara masif bagi masyarakat.

Menurut Appi, kehadiran ribuan peserta dari luar daerah bukan sekadar meningkatkan aktivitas sebuah acara, tetapi harus menciptakan efek berantai bagi sektor pariwisata, perhotelan, UMKM, kuliner hingga perdagangan lokal.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi pembicara dalam forum Diskusi Panel “Inclusive dan Sustainable Leadership: People, Planet and Long-Term Values” pada Makassar Leadership Summit 2026 di Sandeq Ballroom Claro Hotel, Kamis (8/10/2026).

Menurut Appi, penyelenggaraan event besar merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong perputaran ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik.

“Saya mau sampaikan untuk tahun depan, event acara ini kita lakukan lebih besar,” ujar Appi, mengawali sambutan.

Lonjakan jumlah pengunjung, kata dia, secara otomatis dapat meningkatkan tingkat hunian atau occupancy rate hotel dan penginapan di sekitar lokasi kegiatan.

Namun, efek ekonomi tersebut tidak boleh berhenti pada sektor perhotelan.

Selain itu, perputaran uang juga harus masuk ke pelaku UMKM, usaha kuliner, transportasi, perdagangan, ekonomi kreatif, hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan kegiatan.

“Kalau datang ke Makassar, jangan hanya datang kemudian pulang. Kita ingin kegiatan-kegiatan seperti ini memberikan dampak perputaran ekonomi kepada masyarakat,” katanya.

Munafri mengatakan, Makassar saat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Makassar berada di angka 6,61 persen dan kemudian meningkat menjadi 7,04 persen.

Namun, menurutnya, angka pertumbuhan tersebut tidak boleh hanya menjadi capaian statistik. Dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kota Makassar terus mengupayakan perubahan paradigma dari sekadar mengejar output menjadi pemerintahan yang berorientasi pada dampak atau impactful governance.

“Jangan sampai pertumbuhan ini hanya berada di atas kertas. Kami terus melakukan berbagai kegiatan dan program untuk bisa memberikan dampak dan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegas Appi.

Lebih lanjut, Munafri berharap Makassar Leadership Summit maupun event besar lainnya di masa mendatang tidak hanya semakin besar dari sisi skala penyelenggaraan.

Ia ingin kegiatan tersebut berkembang menjadi agenda yang memberi ruang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

“Saya berharap tahun depan kegiatan ini tidak hanya besar, tapi kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang tumbuh oleh seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia Timur,” harapnya.

Ia juga mencontohkan bagaimana kebijakan sederhana pemerintah dapat menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Salah satunya melalui penggunaan batik Lontara sebagai pakaian kerja aparatur Pemerintah Kota Makassar setiap Kamis.

Menurutnya, penggunaan produk lokal oleh jajaran pemerintah merupakan bentuk sederhana dari kebijakan yang berorientasi pada dampak.

“Ini batik Lontara, kalau di hari Kamis, Pemerintah Kota Makassar harusnya kita pakai batik Lontara. Ini akan memberikan dampak langsung kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar,” jelasnya.

Selain sektor ekonomi, Munafri juga memaparkan sejumlah transformasi yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat pelayanan publik.

Ketua IKA FH Unhas itu menyebut, Pemerintah terus membangun dan merevitalisasi berbagai infrastruktur serta ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Menurutnya, ruang-ruang publik tersebut dihadirkan agar masyarakat memiliki tempat untuk beraktivitas dan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah tanpa dibebani biaya.

Di sisi lain, Pemkot Makassar juga terus mendorong transformasi digital melalui Lontara Apps. Munafri menyebut platform tersebut mengintegrasikan ratusan aplikasi yang sebelumnya berjalan secara terpisah ke dalam satu ekosistem layanan digital.

Melalui platform tersebut, pemerintah dapat menerima pengaduan masyarakat sekaligus membangun interaksi yang lebih mudah antara pemerintah dan warga.

“Dari Lontara Apps inilah kita bisa tahu pengaduan-pengaduan masyarakat, kita bisa berinteraksi antara pemerintah dengan masyarakat,” beber Appi di hadapan peserta Makassar Leadership Summit 2026.

Munafri juga mengajak para tamu dari luar daerah untuk menikmati sekaligus menggerakkan ekonomi lokal selama berada di Makassar.

Ia menyampaikan dua pesan sederhana bagi setiap orang yang datang ke Kota Makassar.

Saya ingin menyampaikan, nilailah Kota Makassar dengan dua aturan yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, kalau datang ke Makassar dilarang untuk diet, karena makanannya enak-enak.

“Yang kedua, dilarang untuk tidak belanja,” ucapnya disambut suasana hangat peserta.

Menurutnya, belanja merupakan bagian penting untuk memastikan kehadiran sebuah event ikut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Munafri pun memastikan Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional yang digelar di kota tersebut.

“Kami akan terus memberikan support yang terbaik kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Makassar,” tutup Appi. (*).

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam penyaluran bantuan pangan di GOR Sudiang, Jalan Pajaiyyang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Rabu (7/10/2026).

Penyaluran bantuan tersebut merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya dalam Asta Cita untuk memperkuat kemandirian pangan, membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi dan kondisi pangan.

Bantuan diberikan sebanyak 10 kilogram per bulan untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2026, dengan penyaluran dirapel sehingga setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras sekaligus.

Di Kecamatan Biringkanaya sendiri, sebanyak 750 kepala keluarga (KK) dari 10 kelurahan menerima bantuan beras. Bahkan, para pengemudi ojek online (ojol) juga menerima paket bantuan beras premium dalam kegiatan penyerahan simbolis.

Jika dihitung berdasarkan alokasi 30 kilogram per penerima, total alokasi bantuan yang diperuntukkan bagi 750 KK mencapai 22,5 ton untuk periode Oktober hingga Desember.

Gubernur Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat kepada masyarakat Sulawesi Selatan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pangan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.

“Bantuan ini menyasar masyarakat, terutama yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Ini tentu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” sambung Andi Sudirman.

Andi Sudirman mengatakan, pemerintah daerah juga mendapat arahan bahwa program bantuan pangan tersebut akan terus dilanjutkan, termasuk kemungkinan adanya tambahan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Semoga stimulus ini dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi yang kita hadapi saat ini,” ungkapnya.

Sementara itu, secara nasional, program ini menyasar sekitar 33,24 juta penerima bantuan pangan dengan kebutuhan sekitar 997 ribu ton beras untuk tiga bulan.

Menko Zulhas mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan.

“Jadi bantuan pangan yang 10 kilo untuk bulan Juli sampai September sudah selesai kan. Nah, hasil rapat dengan Kementan kita tambah lagi 30 kilo untuk periode Oktober hingga Desember. Jadi bapak ibu tidak usah khawatir, akan dapat beras 30 kilo lagi sekaligus,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pengembangan kawasan perumahan di Kota Makassar harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur layanan dasar oleh Pemerintah.

Munafri menggaris bawahi, pertumbuhan kawasan hunian perlu diikuti ketersediaan infrastruktur layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya agar perkembangan permukiman berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD Real Estet Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan bertajuk “Solidaritas dan Kolaborasi REI dalam Mendukung Percepatan Program 3 Juta Rumah” tersebut di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).

Munafri menekankan pengembangan kawasan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan rumah. Seiring bertambahnya jumlah hunian dan penduduk, pengembang perlu bersinergi bersama pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat ikut dipetakan sejak tahap perencanaan.

“Kalau kita lihat selama ini, tumbuhnya kawasan pemukiman ini luput dari perhatian kita. Pemukiman ini harus tumbuh disertai dengan infrastruktur tambahan seperti sekolah dan puskesmas,” kata Munafri.

Ia mencontohkan wilayah perumahan baru di kawasan Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan permukiman dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus bergerak keluar jauh dari kawasan tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Selain pendidikan, Munafri menekankan pentingnya fasilitas kesehatan dan layanan publik lainnya hadir beriringan dengan pertumbuhan kawasan permukiman. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang semakin jauh untuk mendapatkan layanan dasar.

Karena itu, Munafri mengajak REI membangun pola kolaborasi dengan pemerintah dalam menentukan rasio pembangunan hunian dan kebutuhan fasilitas publik. Ia berharap kolaborasi perencanaan seperti itu dapat menjadi langkahnya strategis pengembangan kawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Mungkin di setiap rasio pembangunan rumah harus ikut rasio pembangunan sekolah yang ada di sana. Kita perlu duduk sama-sama untuk merencanakan berapa besar rasio yang harus kita laksanakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Munafri menyampaikan apresiasi atas kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Kota Makassar. Ia menyebut kiprah pengembang turut memberikan dampak terhadap penerimaan daerah melalui berbagai sektor perpajakan dan aktivitas ekonomi turunannya.

“REI ini adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Makassar ini,” katanya.

Munafri juga menyampaikan bahwa perekonomian Kota Makassar pada triwulan terakhir tumbuh 7,04 persen, meningkat dari 6,61 persen. Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencakup kontribusi sektor dunia usaha yang bergerak di bidang real estate dan perumahan.

Terakhir Munafri menyampaikan harapannya agar Musda XV DPD REI Sulsel menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Sinergi tersebut ia nilai penting untuk mendukung penyediaan hunian, sekaligus membangun kawasan permukiman yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jadikanlah Musda ini sebagai ajang konsolidasi untuk membangun Kota Makassar dan merealisasikan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu program 3 juta rumah,” tutupnya(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berharap Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) tidak menjadikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II sekadar agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Rakernas II Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Sulawesi Selatan yang digelar DPW GWS Provinsi Sulsel di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026) malam.

“Atas nama Pemerintah Kota Makasar saya mengapresiasi GWS yang memilih Kota Makassar sebagai lokasi pelaksanaan Rakernas,” ucap Appi.

Rakernas II GWS Sulsel diharapkan menjadi ruang konsolidasi sekaligus penyusunan program kerja yang mampu memperkuat pemberdayaan perempuan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.

Khususnya dalam isu ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, perhatian GWS terhadap isu swasembada dan ketahanan pangan menjadi hal penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam memastikan pemenuhan gizi generasi mendatang.

“Organisasi GWS ini menjadi satu bagian dari kekuatan perempuan yang berpikir tentang seperti apa itu swasembada. Ini yang menurut saya menjadi sangat menarik,” ujar Munafri.

Ia mengatakan, swasembada pangan merupakan salah satu elemen penting dalam membangun ketahanan dan karakter bangsa.

Menurutnya, keberhasilan menjaga ketersediaan bahan pangan harus diikuti dengan kemampuan memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Dalam konteks tersebut, Munafri menilai ketahanan pangan tidak selalu harus dibangun melalui lahan pertanian berskala luas.

Kota, kata dia, juga memiliki peluang besar memanfaatkan lahan-lahan terbatas melalui konsep urban farming.

“Ketahanan pangan, tidak hanya harus melalui lahan yang luas, sawah yang terbentang dari ujung barat sampai ujung timur,” katanya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menyebutkan, di Makassar digaungkan urban farming, dimana pemanfaatan lahan sempit melalui urban farming dapat menjadi bagian dari sistem yang membantu memastikan kebutuhan pangan sekaligus gizi rumah tangga tetap terpenuhi.

Karena itu, ia berharap gagasan dan program yang dibahas dalam Rakernas II GWS tidak berhenti pada forum organisasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi gerakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Harapan kami adalah kegiatan rapat kerja akan menghasilkan rancangan-rancangan kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung nyata kepada masyarakat,” harapnya.

Selaku Wali Kota, ia menilai, fokus GWS terhadap isu swasembada menjadi modal penting untuk memperkuat peran organisasi perempuan dalam pembangunan.

Ia menambahkan, keberagaman budaya sekaligus penghormatan terhadap adat istiadat merupakan bagian penting dalam menjaga Makassar sebagai kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun tamu yang datang.

“Kota Makassar ini adalah tempat asimilasi dari bagaimana kita membangun budaya secara bersama,” tuturnya.

Di penghujung sambutannya, Munafri pun mencairkan suasana dengan candaan khas Makassar. Ia mengingatkan para peserta Rakernas agar tidak terlalu lama berada di Kota Makassar karena banyak godaan kuliner yang sulit ditolak.

“Jangan lupa di Kota Makassar ini aturannya tidak boleh diet. Karena makanannya enak-enak, Bu Ketua,” kelakarnya.

Bahkan, Munafri menyebut ada dua peraturan yang perlu diingat para peserta selama berada di Makassar.

“Ada dua peraturan yang sangat penting, yang pertama dilarang diet, yang kedua tidak boleh tinggal kalau cuma satu hari,” ujarnya disambut tawa emak-emak. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).

Munafri menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Pemerintah Kota Makassar.

“Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berdasarkan struktur APBD dengan mengaitkan substansi pandangan fraksi-fraksi yang saling bersesuaian,” kata Munafri.

Ia menjelaskan, Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian anggaran dilakukan agar program yang dijalankan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan target pembangunan.

Di sisi pendapatan, Munafri menegaskan Pemkot Makassar terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dilakukan melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Sementara dari sisi belanja, Munafri memastikan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” ujarnya.

Munafri menekankan perubahan anggaran bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakatakan perubahan ini menjadi penajaman program pemerintah, melihat kesiapan pelaksanaan, serta memastikan anggaran digunakan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata.

“Efisiensi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian yang matang, tetapi melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan pemilihan kegiatan yang memiliki kesiapan dan dampak langsung,” jelasnya.

Ia juga meminta agar pelaksanaan program dan anggaran terus dikawal bersama sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan di penghujung tahun. Pemerintah Kota Makassar, katanya, akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Munafri menegaskan, pembahasan perubahan APBD merupakan proses bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan segera dirampungkan sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya pembahasan perubahan APBD 2026 dilakukan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, Pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” tambahnya.

“Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.(*)