LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan penandatanganan prasasti Cetiya Zhen An Kong “Sam Ong Hu” Makassar di Jalan Pangeran Diponegoro, Sabtu (13/06/2026). Penandatanganan prasasti tersebut sekaligus menandai peresmian hadirnya salah satu tempat ibadah agama Buddha di Makassar.

Pada kegiatan peresmian tersebut, Munafri mengaku kagum dengan bangunan rumah ibadah agama Buddha tersebut. Ia mengapresiasi rumah ibadah dua lantai tersebut dibangun dengan sangat modern dan memperhatikan setiap detail arsitektur maupun interior tionghoanya.

“Saya benar-benar takjub melihat rumah ibadah ini dibuat dengan sangat serius, sangat proper. Semua ornamennya, detailnya, benar-benar sangat luar biasa,” ujarnya.

Namun demikian, Munafri menegaskan bahwa fungsi rumah ibadah tidak hanya sebagai tempat beribadah. Melainkan juga menjadi ruang yang mampu membangun interaksi sosial dan mempererat hubungan antarmasyarakat.

Ia mengajak seluruh pengurus rumah ibadah untuk membangun toleransi dan memperhatikan masyarakat di sekitar lingkungan tempat ibadah. Hal itu kata dia, sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai kebersamaan dan kerukunan di Kota Makassar.

“Rumah ibadah harus menjadi tempat asimilasi bagi para penganut agama untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya bangunannya yang bagus, tetapi juga bagaimana kita memperhatikan saudara-saudara yang ada di sekitar rumah ibadah,” katanya.

Menurut Munafri, toleransi merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menyampaikan keberhasilan Kota Makassar masuk dalam 10 besar kota toleran di Indonesia menjadi capaian yang harus terus dipertahankan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Alhamdulillah Kota Makassar tahun ini sudah masuk 10 besar kota toleransi di Indonesia, berada di peringkat sembilan. Ini harus terus kita jaga dengan membangun kebersamaan di tengah keberagaman yang kita miliki,” tuturnya.

Lebih lanjut, wali kota yang akrab disapa Appi juga ni juga menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat yang harmonis akan melahirkan stabilitas sosial. Dan kondisi positif tersebut akan berdampak baik terhadap pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah.

“Toleransi sangat penting untuk menjaga stabilitas sebuah daerah. Kalau stabilitasnya bagus, investasinya akan lancar. Kalau investasi aman, makin banyak orang datang ke Makassar membawa peluang ekonomi, dan pada akhirnya masyarakat akan semakin sejahtera,” jelasnya.

Terakhir, Appi menyampaikan Atas nama Pemerintah Kota Makassar, Ia apresiasi seluruh pengurus Yayasan Zhen An Kong Makassar atas berdirinya rumah ibadah tersebut.

Ia berharap keberadaan Cetiya Zhen An Kong dapat memperkuat nilai toleransi, serta menjadi bagian dari simbol pembangunan Kota Makassar yang inklusif dan harmonis.

Adapun peresmian tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat umat Budha, diantaranya dihadiri Ketua DPD WALUBI Sulawesi Selatan, Henry Sumitomo, Ketua DPD Majubuthi Sulawesi Selatan, Pendeta Roy Rushim.

Selain itu hadir Perwakilan DPD KCBI Sulawesi Selatan, Caroline Couri, Dewan Pembina Yayasan Zhen An Kong Makassar, Wilson Tiodang, Ketua Yayasan Zhen An Kong Makassar, Erdy Wijaya, serta para pengurus yayasan.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Warga kepulauan di Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut secara gratis.

Bukan lagi sekadar wacana atau janji kampanye, melalui pengoperasian “KM Banawa Nusantara 27” yang akrab disebut sebagai “Pete-pete Laut”.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan soft launching langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (12/6/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan peluncuran Pete-pete Laut merupakan salah satu program penting karena menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Sangkarrang.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri, saat peresmian kapal jenis kayu itu, di dermaga Pulau Barrang Lompo.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 Wita, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, dan melanjutkan perjalanan ke pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan bahwa layanan Pete-pete Laut diberikan secara gratis Layani rute antar jemput masyarakat di pulau.

Menurutnya, transportasi ini bukan semata-mata milik pemerintah, melainkan fasilitas publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh warga kepulauan.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” sambung Appi.

Menurutnya, kehadiran moda transportasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dengan daratan.

Selama ini, akses transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat pulau, mulai dari pelajar yang harus menempuh perjalanan ke sekolah, guru yang bertugas di wilayah kepulauan, hingga tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada warga.

Kini, melalui layanan transportasi laut yang beroperasi secara terjadwal dan tanpa biaya, mobilitas masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

Program ini sekaligus menjadi solusi nyata untuk mendukung akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya yang selama ini terkendala faktor transportasi.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelas Appi.

Pengoperasian Pete-pete Laut menjadi simbol pemerataan pembangunan yang menyentuh seluruh wilayah Kota Makassar, termasuk gugusan kepulauan.

Program ini juga merupakan bagian dari realisasi janji politik Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, saat Pilkada 2024, yang menempatkan masyarakat kepulauan sebagai bagian penting dari pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan beroperasinya “KM Banawa Nusantara 27”, warga kepulauan tidak lagi hanya mendengar rencana atau menunggu janji.

Warga Kepulauan, kini menyaksikan dan merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Dengan bukti tersebut, Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan moda transportasi laut yang dapat menghubungkan pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang secara lebih teratur dan terjadwal.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tuturnya.

“Pulau-pulau disini, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, satu armada belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan.

Karena itu, pemerintah akan menghitung kebutuhan operasional dan skema pengembangan layanan agar program ini dapat terus berlanjut dengan menghadirkan sekitar dua sampai tiga kapal nantinya.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Munafri memberikan perhatian khusus terhadap aspek keselamatan pelayaran, apalagi mengangkut penumpang kisaran 30 orang.

Politisi Golkar itu, meminta Dinas Perhubungan memastikan seluruh standar keamanan dan pelayanan dipenuhi secara maksimal.

Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengoperasian Pete-pete Laut.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai, serta tidak boleh overload,” imbuh Munafri.

Ketua IKA FH Unhas itu juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung (life jacket), serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama perjalanan.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesan Wali Kota.

Munafri menekankan bahwa operasional Pete-pete Laut harus memenuhi prinsip keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesetaraan, dan kemudahan sebagai bagian dari standar pelayanan minimal transportasi publik.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Sangkarrang untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dihadirkan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Saya berharap masyarakat bersama-sama menjaga Pete-pete Laut ini. Ini adalah milik kita semua, milik warga pulau yang difasilitasi pemerintah untuk menjadi sarana transportasi antar pulau,” tutup Munafri.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, memaparkan secara rinci kesiapan armada, sumber daya manusia, hingga skema operasional kapal yang akan melayani masyarakat kepulauan.

Rheza menjelaskan, kapal yang digunakan dalam program Pete-pete Laut merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Dari sisi keselamatan pelayaran, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Dikatakan, seluruhnya telah memiliki sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), dan Security Awareness Training yang merupakan persyaratan wajib bagi pelaut sesuai standar keselamatan maritim internasional.

Ia menambahkan, seluruh awak kapal berstatus tenaga kerja yang terikat melalui perjanjian kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Rheza juga mengungkapkan bahwa operasional Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran khusus yang baru dialokasikan pemerintah.

Program ini dijalankan dengan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang selama ini telah tersedia.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” katanya.

Untuk mendukung operasional kapal selama satu tahun, Dishub mengalokasikan anggaran bahan bakar. Sementara untuk pemeliharaan kapal, termasuk perbaikan mesin dan fisik kapal, dialokasikan anggaran pada tahun 2026.

Selain itu, Dishub juga menganggarkan belanja jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Terkait pola pelayanan, Pete-pete Laut direncanakan mulai beroperasi secara rutin satu kali setiap pekan, tepatnya setiap hari Senin.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo, melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, dan melanjutkan perjalanan ke pulau terluar sebelum kembali ke Barrang lompo.

“Ini merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah kecamatan dan masyarakat. Rute tersebut dipilih karena selama ini menjadi wilayah yang masih sangat terbatas akses transportasi umumnya,” jelas Rheza.

Program Pete-pete Laut diprioritaskan untuk mendukung mobilitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelajar, serta masyarakat umum yang tinggal di wilayah Kepulauan Sangkarrang.

Yang menarik, layanan ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.

“Banyak yang bertanya berapa biaya tiketnya. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, insya Allah layanan ini gratis untuk masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ungkapnya.

Di sisi lain, Rheza juga menekankan tantangan infrastruktur yang masih dihadapi sejumlah pulau tujuan selama kapal kayu tersebut menuju pulau dengan membawa penumpang.

Dari empat pulau yang akan dilayani, sebagian masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal berukuran besar belum dapat bersandar secara langsung.

Ia mencontohkan kondisi di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga, sehingga kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal-kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Melalui kehadiran Pete-pete Laut, Rheza berharap konektivitas antar pulau di wilayah Kepulauan Sangkarrang semakin baik, sekaligus membuka akses yang lebih mudah bagi layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat pulau.

“Karena program ini menjadi langkah awal Pemkot Makassar dalam menghadirkan layanan transportasi publik laut yang terintegrasi, aman, terjangkau, bagi warga di pulau-pulau terluar Kota Makassar,” tukansya.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Seperti Kadis PU, Kaban BPKAD, Kadis Pendidikan, Kalak BPBD, Kabag Kesra, Kabag Protokol, serta Kadis Perdagangan, dan Kadis Kesehatan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penguatan tata kelola arsip dan pengembangan Pusat Khazanah Maritim Indonesia menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kamis, 11 Juni 2026.

Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, Prof Muhammad Jufri, diterima langsung Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional ANRI, Andi Abu Bakar.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), penguatan nilai dan substansi arsip, kebijakan serta regulasi kearsipan, hingga peningkatan kualitas layanan arsip di daerah.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah gagasan pengembangan Pusat Khazanah Maritim Indonesia yang direncanakan hadir di Sulawesi Selatan.

Fasilitas itu dirancang bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan arsip, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat dokumentasi, penelitian, pendidikan, dan pariwisata berbasis sejarah maritim Indonesia Timur.

ANRI menawarkan konsep pengembangan fasilitas yang dilengkapi diorama dan berbagai media edukatif untuk menghadirkan pengalaman belajar sejarah yang lebih menarik dan interaktif bagi masyarakat.

Pengembangan pusat khazanah maritim tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat literasi sejarah dan pelestarian memori kolektif bangsa di tengah percepatan transformasi digital.

Menurut Andi Abu Bakar, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis karena menyimpan banyak jejak sejarah dan peradaban maritim yang berperan penting dalam perkembangan Indonesia Timur.

Sulawesi Selatan juga dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah pelayaran dan perdagangan Nusantara, termasuk jejak peradaban suku bangsanya yang dikenal hingga mancanegara.

Dalam kesempatan itu, Andi Abu Bakar menegaskan pentingnya arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dunia usaha. Menurut dia, arsip menjadi instrumen penting yang berkaitan dengan akuntabilitas dan keamanan administrasi sebuah lembaga.

“Di sektor mana pun, baik pemerintahan, kementerian, maupun swasta, ketika ada pengelolaan anggaran dan keuangan maka arsip menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Arsip inilah yang nantinya menjadi bukti, sumber informasi, sekaligus security (perlindungan administrasi) bagi lembaga di masa depan,” ujarnya.

Karena itu, pengelolaan arsip tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen, tetapi juga menjadi bagian penting dari tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Muhammad Jufri menyambut baik gagasan pengembangan pusat khazanah maritim tersebut. Menurut dia, keberadaan fasilitas itu dapat menjadi ruang pembelajaran yang bernilai bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat sejarah maritim nasional.

Ia menilai penguatan arsip bukan hanya penting bagi birokrasi, tetapi juga menjadi sarana masyarakat mengenali sejarah, identitas, dan perjalanan peradaban daerahnya.

“Kami sangat mengapresiasi berbagai gagasan dan arahan dari ANRI. Ini menjadi peluang besar bagi Sulawesi Selatan untuk semakin memperkuat ekosistem literasi sejarah, penelitian, dan pelestarian arsip sebagai bagian dari pembangunan berbasis pengetahuan,” kata Jufri.

Sementara itu, Kepala UPT Jasa Kearsipan Sulsel, Hj Mustaana, mengatakan koordinasi dengan ANRI menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas layanan kearsipan di daerah.

Menurut dia, pengelolaan arsip yang baik bukan hanya menjaga memori institusi, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendukung pengambilan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Pengembangan layanan arsip berbasis digital juga dinilai penting agar akses informasi publik semakin mudah, cepat, dan tertata.

“Kami berharap sinergi dengan ANRI terus diperkuat sehingga pengelolaan arsip di Sulawesi Selatan semakin modern, tertata, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Mustaana.

Melalui koordinasi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kearsipan yang profesional dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan arsip sebagai sumber pengetahuan, sejarah, dan peradaban bangsa. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, bersama DPRD Kota Makassar kembali menunjukkan sinergi kuat dalam proses pembentukan regulasi daerah melalui pelaksanaan tiga agenda rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Makassar, Kamis (11/6/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar memberikan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada DPRD Kota Makassar atas kerja keras dalam membahas rancangan peraturan daerah ini,” jelas Munafri.

Agenda paripurna yakni, pertama yakni Rapat Paripurna Kedua Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Makassar dengan agenda penyampaian usul inisiatif Komisi C Bidang Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.

Selanjutnya, DPRD Kota Makassar melaksanakan Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Rangkaian agenda kemudian ditutup dengan Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 yang membahas pengambilan keputusan terhadap Ranperda Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi DPRD Kota Makassar menyampaikan pendapat akhir mereka terhadap Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan yang selanjutnya disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan terhadap Ranperda tersebut.

Menurut Munafri, sektor perhubungan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.

Lanjut dia, seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat di Kota Makassar, mobilitas orang maupun barang juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Karena itu, dibutuhkan payung hukum yang kuat, terarah, dan komprehensif guna mengatur sistem transportasi yang lebih tertib, aman, nyaman, dan ramah lingkungan,” ujar Munafri.

Dia menjelaskan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan disusun untuk menjawab berbagai tantangan transportasi perkotaan yang semakin kompleks.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib, dan lancar.

Selain itu, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan prasarana dan sarana perhubungan yang terintegrasi serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan maupun pengawasan sektor transportasi.

Munafri juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Makassar yang telah menjalankan fungsi legislasi secara optimal dalam pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah.

“Semoga ke depan semakin banyak Ranperda yang dapat diinisiasi baik oleh DPRD maupun Pemerintah Kota Makassar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa proses pembentukan peraturan daerah yang telah dilalui merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang dibangun melalui semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.

Menurutnya, keberhasilan pembahasan hingga pengesahan Ranperda tersebut menjadi cerminan harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia menambahkan, semangat kolaboratif tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan (MULIA), yang menjadi landasan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Visi ini telah menyatu dalam setiap langkah kerja sama yang dibangun antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pemerintah Kota Makassar berharap regulasi tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat.

Serta mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang lebih modern, terintegrasi, menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di masa mendatang.

“Saya yakin dengan komitmen bersama eksekutif dan legislatif menjadi warna dalam setiap dinamika pembentukan peraturan daerah sekaligus tercermin dalam kualitas produk hukum yang kita bentuk dan tetapkan bersama,” tutup Munafri.

Pada kesempatan ini, Juru Bicara Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi, dalam penyampaian naskah akademik dan penjelasan inisiator Ranperda, menegaskan bahwa perkembangan Kota Makassar yang semakin pesat menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaan ruang dan pembangunan.

Menurutnya, tingginya laju pembangunan berpotensi memicu alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi tersebut kerap menimbulkan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang di lapangan dengan dokumen perencanaan wilayah yang telah ditetapkan pemerintah.

“Karena itu, Pemerintah Kota membutuhkan payung hukum yang lebih kuat, terperinci, dan mengikat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan bangunan secara efektif,” jelasnya.

Ranperda tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan dinilai mendesak untuk menjamin proses pembangunan berjalan tertib sesuai arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2024–2040.

Lanjut dia, pembentukan Perda ini akan menjadi instrumen penegakan hukum yang memberikan kepastian serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang.

“Tujuannya agar pemanfaatan ruang kota berjalan aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan inklusif,” katanya.

Dalam pemaparannya, Ray menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda tersebut didasarkan pada tiga landasan utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dari aspek filosofis, Ranperda ini diarahkan untuk mewujudkan keadilan spasial melalui keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat atas ruang yang adil dan setara sebagaimana amanat sila kelima Pancasila.

Sementara dari sisi sosiologis, regulasi ini hadir sebagai respons terhadap dinamika urbanisasi yang terus meningkat, kepadatan kawasan permukiman, serta upaya mencegah hilangnya ruang hidup masyarakat akibat konflik pemanfaatan ruang.

Adapun secara yuridis, Ranperda tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Ini, guna menghadirkan kepastian hukum yang lebih spesifik bagi Kota Makassar,” tuturnya.

Komisi C juga mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menjadi dasar penyusunan regulasi tersebut, mulai dari fragmentasi spasial, gejala urban gentrification, lemahnya pengendalian ruang, hingga aspek kelembagaan dan penegakan hukum yang masih memerlukan penguatan.

Ray menjelaskan, Perda PPRB nantinya akan berfungsi sebagai pedoman hukum dan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan bangunan.

Selain itu, aturan tersebut juga akan menjadi acuan bagi masyarakat maupun investor dalam menjalankan aktivitas pembangunan.

“Perda ini akan menyelaraskan antara dokumen rencana tata ruang dengan pengawasan dan pelaksanaan di lapangan sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi pembangunan,” tegasnya.

Ranperda ini juga memiliki sejumlah sasaran utama, di antaranya mengintegrasikan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan dalam satu sistem yang akuntabel, menghadirkan kepastian hukum yang transparan dan tegas.

Menjaga keseimbangan antara investasi dan hak ruang masyarakat, serta mempercepat pelayanan perizinan berbasis risiko melalui instrumen pengendalian yang jelas dan terukur.

Selain itu, Ranperda tersebut dirancang untuk memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi, insentif, maupun disinsentif terhadap setiap bentuk pemanfaatan ruang.

Regulasi ini juga akan menjadi pedoman dalam penerbitan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan pembangunan agar lebih tertib dan tidak menimbulkan multitafsir.

Dalam ruang lingkup pengaturannya, Ranperda Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan akan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari asas dan prinsip pengendalian ruang, pengendalian bangunan gedung, mekanisme koordinasi.

“Sistem informasi dan dokumentasi, pengawasan, penindakan, ketentuan sanksi, hingga aturan peralihan dan ketentuan penutup,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa regulasi ini juga diarahkan untuk melindungi kawasan strategis, kawasan lindung, kawasan pesisir, serta kawasan cagar budaya.

“Di samping itu, Ranperda akan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian tata ruang kota,” tukasnya. (*)

LANGITKU.NET, Luwu Timur – Usai menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Malili, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menghadiri kegiatan Gerakan Pola Hidup Sehat dan Lingkungan Bersih di Desa Atue, Kecamatan Malili, Senin, 8 Juni 2026.

Kehadiran Fatmawati disambut antusias masyarakat. Anak-anak, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, hingga para pemuda memadati lokasi kegiatan. Suasana semakin semarak dengan pertunjukan kuda lumping yang menyambut kedatangan perempuan pertama yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tersebut.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus membangun pola hidup sehat berbasis keluarga dan komunitas.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi pengingat bahwa upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat hingga tingkat desa.

Fatmawati mengatakan, pemilihan Desa Atue sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Desa tersebut dinilai memiliki sejumlah capaian di bidang lingkungan, statistik desa, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain menjadi desa penerima penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim), Desa Atue juga ditetapkan sebagai Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), meraih Juara II Lomba Kebersihan Tingkat Desa, serta masuk dalam daftar 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

Menurut Fatmawati, berbagai capaian tersebut menunjukkan kuatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa.

“Kalau berbicara lingkungan sehat, tentu Luwu Timur harus menjadi yang terdepan. Saya yakin karena saya tahu bagaimana partisipasi dan kebersamaan masyarakatnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Fatmawati mengajak masyarakat memulai perubahan dari rumah masing-masing melalui kebiasaan sederhana, yakni memilah sampah sejak dari sumbernya.

Ia menjelaskan, sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai sebenarnya dapat menjadi sumber ekonomi apabila dipisahkan dan dikelola dengan baik. Sampah plastik, misalnya, dapat dijual setelah dipilah dan memiliki nilai jual lebih tinggi apabila diolah terlebih dahulu menggunakan mesin pencacah sebagai bahan baku daur ulang.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pengelolaan sampah berbasis rumah tangga melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

Pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai menjadi salah satu solusi efektif untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus membuka peluang ekonomi baru di tingkat rumah tangga.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan bantuan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) beserta sarana pendukung berupa motor pengangkut sampah dan mesin pencacah plastik.

Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu juga menyerahkan dua unit bak sampah secara simbolis kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Desa Atue guna memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Menurut Fatmawati, pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga dengan memisahkan sampah organik, anorganik, residu, hingga limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan cara tersebut, volume sampah yang masuk ke TPA dapat terus ditekan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang menjadi bagian penting dari ekosistem Luwu Timur.

“Kebersihan dan kelestarian lingkungan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi juga untuk masa depan anak cucu kita. Karena itu, menjaga lingkungan harus menjadi kesadaran bersama,” tegasnya.

Selain isu lingkungan, Fatmawati turut mendorong penguatan ketahanan pangan keluarga sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi daerah.

Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan secara simbolis parcel bibit hortikultura berupa cabai Juwita, cabai Baskara, dan kangkung Bangkok kepada Bupati Luwu Timur.

Ia juga menyerahkan bibit cabai siap tanam kepada lima kepala keluarga sebagai perwakilan penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Fatmawati mengajak setiap rumah tangga menanam sedikitnya lima pohon cabai di pekarangan rumah.

Menurutnya, cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang kerap memengaruhi inflasi daerah ketika pasokan berkurang dan harga meningkat. Karena itu, gerakan menanam cabai di lingkungan rumah dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjaga stabilitas harga.

Program penanaman cabai di pekarangan rumah juga sejalan dengan upaya pemanfaatan lahan sempit yang terus didorong pemerintah untuk memperkuat kemandirian pangan keluarga dari tingkat rumah tangga.

Fatmawati bahkan berjanji akan kembali mengunjungi Desa Atue dalam beberapa bulan ke depan untuk melihat perkembangan program tersebut.

Selain bibit cabai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyerahkan bantuan 500 bibit tanaman produktif yang terdiri atas 50 pohon durian Musang King, 100 pohon durian sambung, 50 pohon alpukat sambung, 50 pohon mangga Mahathir, 50 pohon rambutan, 50 pohon manggis, 50 pohon cempedak, serta 100 pohon jengkol.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada lima kepala keluarga sebagai perwakilan penerima manfaat.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung penghijauan lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan masyarakat.

Fatmawati juga mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam tanaman obat keluarga (TOGA), jahe merah, serta berbagai komoditas produktif lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat Luwu Timur, khususnya Desa Atue.

Menurutnya, Gerakan Pola Hidup Sehat dan Lingkungan Bersih sejalan dengan berbagai program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, seperti Jumat Bersih Juara dan Sabtu Sehat Juara yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan.

“Kehadiran Ibu Wakil Gubernur menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan yang bersih, dan kehidupan yang berkelanjutan,” ujar Irwan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat terus diperkuat sehingga berbagai program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ani Nurbani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Camat Malili, Kepala Desa Atue, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kader PKK, serta ratusan warga Desa Atue.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat gerakan hidup sehat, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, ketahanan pangan keluarga, serta pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Usai meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa yang tengah dibenahi menuju sistem sanitary landfill, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menemui warga dan para Ketua RT/RW di Cluster Berlin Permai, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Selasa (9/06/2026).

Kedatangan Munafri mendapatkan sambutan antusias dari warga yang telah mendengar kabar rencana kunjungan Munafri selepas dari TPA. Penyambutan orang nomor satu Kota Makassar tersebut dikemas sederhana kedalam jamuan makan siang sambil mendengar aspirasi RT/RW.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pengelolaan sampah di Kota Makassar tidak hanya bergantung pada pembenahan TPA. Tetapi juga dari rumah tangga melalui budaya memilah dan mengolah sampah dari sumbernya.

Sehingga, lanjutnya, perubahan sistem dari open dumping menjadi sanitary landfill lebih jauh, menuntut perubahan pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

“Artinya tidak boleh lagi semua sampah langsung dibuang ke TPA. Sampah harus diselesaikan di rumah tangga, lalu yang sampai di TPA adalah yang sudah tidak bisa termanfaatkan,” katanya.

Untuk itu, Munafri mendorong setiap RT membentuk Bank Sampah Unit (BSU) sebagai pusat pemilahan sampah. Sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah anorganik seperti plastik yang memiliki nilai jual.

Selain pengelolaan sampah, Munafri juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan-lahan kosong menjadi kawasan urban farming. Seperti budidaya ikan, tanaman pangan, peternakan skala rumah tangga, hingga pengolahan kompos dari sampah organik.

Konsep tersebut, kata Munafri, tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan, bahwa sampah dapur dapat diolah menjadi kompos melalui metode sederhana sehingga menghasilkan pupuk organik untuk mendukung pertumbuhan tanaman di lingkungan warga.

Lebih jauh, Munafri mengungkapkan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Makassar akan memberikan hadiah berupa uang senilai Rp100 juta bagi lingkungan yang dinilai berhasil mengimplementasikannya. Dana tersebut diharapkan menjadi modal untuk membenahi fasilitas dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat l.

“Saya pastikan RT yang terbaik tidak akan kurang 100 juta hadiahnya di ulang tahun Kota Makassar,” tegasnya.

Munafri berharap para Ketua RT dan RW menjadi motor penggerak perubahan di wilayah masing-masing dengan menghadirkan inovasi yang mampu memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Ke depan, lanjut Munafri, Pemerintah Kota Makassar juga akan menghadirkan pendampingan dari berbagai perangkat daerah, komunitas, akademisi, dan sektor swasta.

Pendampingan tersebut akan memberikan pelatihan pengelolaan sampah, urban farming, budidaya perikanan, peternakan, hingga pengembangan eco-enzyme sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang bersih, produktif, dan bernilai ekonomi.

Munafri menargetkan, melalui gerakan massif tersebut akan lahir ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mampu mengurangi beban TPA sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih hijau, mandiri, dan berkelanjutan.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu Timur.

Komitmen tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Hari Jadi ke-23 Tahun Kabupaten Luwu Timur dengan tema “Bersama Juara, Bersinergi Membangun Masa Depan” di Lapangan Pendidikan Malili, Senin (8/6/2026).

Andi Sudirman menyampaikan Pemprov Sulsel terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu program strategis yang tengah dijalankan adalah Program Multi Years Project (MYP) tahun 2025-2027 senilai Rp3,7 Triliun untuk Infrastruktur Jalan, Pembangunan Daerah Irigasi dan 2 RS Regional.

Untuk Kabupaten Luwu Timur, pembangunan infrastruktur jalan masuk dalam Paket 6 MYP dengan nilai sekitar Rp239 miliar. Paket ini mencakup peningkatan struktur jalan pada ruas Ussu–Nuha hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu jalur penting penunjang aktivitas masyarakat dan distribusi barang.

“Luwu Timur juga termasuk dalam pembangunan irigasi melalui Paket 4 MYP Rehabilitasi Daerah Irigasi senilai Rp120 miliar yang mencakup kabupaten Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur,” ujar Andi Sudirman.

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas adalah rehabilitasi Daerah Irigasi Angkona di Kabupaten Luwu Timur guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Pada momentum Hari Jadi ke-23 Kabupaten Luwu Timur tersebut, Gubernur Sulsel juga menyerahkan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp15 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

“Bantuan ini kita peruntukan untuk peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Luwu Timur,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, sejumlah bantuan lainnya turut diserahkan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat di Luwu Timur.

Bantuan tersebut meliputi satu unit traktor roda empat untuk mendukung sektor pertanian, bantuan buffer stock logistik penanggulangan bencana, bantuan pasang baru listrik (BPBL) Tahun Anggaran 2026 bagi 65 rumah tangga, serta tiga unit mobil truk pengangkut sampah dari Bank Sulselbar untuk mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan.

Di tahun ini juga, kata Andi Sudirman, Pemprov Sulsel segera melakukan pembangunan Matano Belt Road bersama PT Vale Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar sumber daya alam Luwu Timur bagi pembangunan daerah.

Pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Matano sepanjang 35 kilometer yang membentang dari Desa Ussu, Malili, melewati Nuha, hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Luwu Timur.

“Inilah yang akan menjadi legacy untuk menegaskan Luwu Timur sebagai penghasil sumber daya alam, dan 35 kilometer ini akan memangkas jarak tempuh masyarakat kita naik kapal dari Malili ke sulawesi tengah,” pungkasnya. (*)