Daerah

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan pokok pikiran dan pandangan strategis terkait arah pembangunan Kota Makassar ke depan.

Gagasannitu, dipaparkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/2/2026).

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham.

Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Ketua DPRD Makassar Supratman, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran kepala SKPD, camat dan lurah se-Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan momen strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai forum penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Menurutnya, forum ini juga menjadi instrumen untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan dokumen tahunan.

“Musrenbang hari ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, tapi merupakan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Makassar tahun 2025 sampai 2029 dalam rangka mewujudkan visi Kota Makassar: Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” ujar Munafri.

Munafri menjelaskan bahwa sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, arah kebijakan pembangunan daerah harus selaras dan sinkron dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.

Ia menegaskan bahwa visi pembangunan nasional melalui RPJPN menegaskan cita-cita Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, visi RPJMN menekankan komitmen bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

Dalam konteks tersebut, Munafri menegaskan bahwa Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi lokomotif pembangunan regional.

“Oleh karena itu, tema RKPD Kota Makassar tahun 2027 yang kita usung dan kita sepakati hari ini adalah ‘Akselerasi pembangunan Infrastruktur, lingkungan Hidup, SDM, dan pelayanan publik berbasis digital menuju makassar unggul dan berkelanjutan’,” katanya.

Ketua DPD II Golkar Makassar menekankan bahwa tema tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan arah strategis, komitmen kolektif.

Sekaligus penegasan bahwa tahun 2027 merupakan tahun percepatan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas, integrasi, serta keberlanjutan pembangunan.

Dalam forum tersebut, mantan CEO PSM itu, memaparkan arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Pilar pertama adalah akselerasi pembangunan infrastruktur perkotaan. Kebijakan ini diarahkan pada percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi serta berketahanan terhadap risiko bencana.

“Fokus intervensi dalam pilar ini meliputi peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas antarwilayah, revitalisasi serta integrasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, serta penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi,” ungkapnya.

Pilar kedua adalah pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Munafri menegaskan bahwa pembangunan Makassar sebagai kota metropolitan harus tetap memperhatikan prinsip ekologi untuk menjaga daya dukung serta daya tampung lingkungan.

“Kebijakan diarahkan pada peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau, modernisasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi atau PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” jelasnya.

Lanjut dia, pilar ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM merupakan determinan utama dalam meningkatkan daya saing daerah.

Fokus kebijakan pada tahun 2027 diarahkan pada penurunan prevalensi stunting dan penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan vokasi.

Serta penguatan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.
Pilar keempat adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Munafri menuturkan, bahwa transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Fokus kebijakan ini meliputi integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Juga integrasi data kota dalam satu sistem yang dikenal sebagai Satu Data Makassar,” terangnya.

Sedangkan, ke empat adalah pilar kebijakan tersebut bermuara pada tujuan strategis yaitu terwujudnya Makassar yang unggul dan berkelanjutan.

Unggul dimaknai sebagai meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya daya saing daerah, penguatan investasi dan sektor unggulan.

Lanjut dia, peningkatan pendapatan per kapita secara merata sehingga Makassar menjadi pusat pertumbuhan Indonesia Timur dengan daya saing internasional.

Sementara itu, berkelanjutan dimaknai sebagai terjaganya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menekankan beberapa hal kepada seluruh perangkat daerah.

Pertama, menjamin konsistensi antara RKPD Tahun 2027 dengan target serta indikator dalam RPJMD.
Kedua, menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented) dan berbasis kinerja.

Ketiga, mengutamakan efisiensi belanja daerah dengan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Keempat, memperkuat integrasi lintas sektor serta kolaborasi multipihak.
Munafri juga menegaskan bahwa Musrenbang harus menghasilkan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2027.

“Perencanaan yang baik adalah fondasi bagi pelaksanaan yang efektif,” imbuh orang nomor satu Kota Makassar itu.

Di akhir sambutannya, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Makassar Tahun 2027 serta yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang.

Karena itu, ia mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, serta berorientasi solusi.

Appi optimistis dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat, Kota Makassar dapat terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia yang berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan.

“Mari kita pastikan bahwa RKPD Tahun 2027 benar-benar menjadi instrumen akselerasi pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif,” ajakannya.

Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Ia ingin memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan di Kota Makassar benar-benar terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Musrenbang menjadi langkah penting untuk mewujudkan hal tersebut,” singkat.

Sedangkan, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar.

Supratman menuturkan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2025 hingga 2029 telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dimana, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, serta arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027.

“RPJMD Kota Makassar tahun 2025 sampai dengan 2029 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah atau RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta rancangan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027,” ujarnya.

Ia menekankan, bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur kaidah perumusan kebijakan rencana kerja pembangunan daerah.

Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang diperoleh dari DPRD melalui risalah rapat maupun hasil penyerapan aspirasi masyarakat saat kegiatan reses.

Supratman menjelaskan bahwa substansi pokok-pokok pikiran DPRD berfokus pada sejumlah isu strategis pembangunan daerah.

“Dntaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial,” tuturnya.

Seluruh fokus tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum dalam pokok-pokok pikiran masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan.

“Dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur serta optimalisasi kualitas layanan publik,” jelasnya.

Menurut Supratman, dalam konteks tersebut, para pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, komunikasi, serta sinergi dalam mengoptimalkan berbagai upaya strategis pembangunan.

Hal ini terutama berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam konteks tersebut tugas kita sebagai pengambil kebijakan adalah melakukan koordinasi, mengomunikasikan.

“Serta mensinergikan upaya strategis dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terutama terkait pelayanan dasar yang masuk dalam standar pelayanan minimal atau SPM,” katanya.

Politisi NasDem menambahkan bahwa Musrenbang merupakan forum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Karena itu, dibutuhkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi antara seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.

Untuk itu diperlukan koordinasi, integritas, dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah.

“Sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan terarah dalam jangka panjang,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Hasil pengecekan langsung di lapangan menunjukkan ketebalan lapisan aspal Jalan Hertasning telah memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan. Hal tersebut disampaikan setelah kunjungan kedua anggota DPRD Sulawesi Selatan bersama tim teknis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 5 Februari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua dan anggota Komisi D DPRD Sulsel melakukan uji petik terhadap ketebalan aspal pada sejumlah titik di ruas Jalan Hertasning yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Di mana sebelumnya, Rabu (4/3), DPRD Sulsel menyoroti ketebalan peningkatan Jalan hanya 4 sentimeter (cm) dan dinilai telah selesai.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ZN. Ahmad Wildani, menjelaskan bahwa pengukuran langsung di lapangan menunjukkan ketebalan lapisan aspal rata-rata telah memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang dipersyaratkan.

“Setelah kunjungan pertama kemarin, sekarang kunjungan kedua. Mungkin saat itu belum mendapat penjelasan yang komprehensif di lapangan,” ujar Ahmad Wildani.

Ia menjelaskan bahwa dalam pengecekan terbaru, anggota dewan bersama tim teknis melakukan uji ketebalan secara langsung.

“Jadi hari ini dicek ketebalan. Posisi tadi sudah dicek dan ketebalan rata-rata memenuhi syarat bahkan melebihi 4 cm yang dipersyaratkan,” jelas Dani, sapaan Kepala Seksi Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel ini.

Bahwa untuk AC-WC (Asphalt Concrete – Wearing Course) sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga untuk perkerasan aspal, tebal memang 4 cm untuk lapis aus atau lapisan permukaan dalam pekerjaan overlay jalan.

Dibandingkan dengan lapisan di bawahnya, AC-WC memiliki proporsi agregat halus dan kadar aspal yang sedikit lebih tinggi. Dirancang untuk menahan beban lalu lintas. Karena posisinya berada di lapisan paling atas memiliki peran krusial. Tujuannya agar tekstur permukaan lebih rapat, kedap air, dan halus saat dilalui kendaraan.

Pengujian dilakukan melalui metode uji petik di beberapa titik pada ruas jalan yang tengah dilakukan preservasi sepanjang sekitar 1,8 kilometer.

Menurut Dani, setelah hasil pengukuran menunjukkan ketebalan telah memenuhi standar, pengujian tidak dilanjutkan ke titik lain karena sampel yang diperiksa dinilai sudah mewakili kondisi keseluruhan.

“Anggota dewan melaksanakan uji petik. Karena hasilnya dirasa cukup, sehingga tidak dilanjutkan ke sampel lainnya. Secara mayor sudah didapatkan ketebalannya,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tim teknis, serta laboratorium provinsi yang membantu proses pengujian di lapangan.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel Muhammad Sadar juga mengakui bahwa ketebalan lapisan aspal yang diperiksa telah memenuhi persyaratan teknis.

Selain melakukan pengecekan di Jalan Hertasning, anggota DPRD Sulsel juga menanyakan perkembangan pengerjaan ruas Jalan Aroepala yang merupakan bagian dari program preservasi jalan.

Dani menjelaskan bahwa saat ini pengerjaan di lokasi tersebut masih menunggu tahap pabrikasi saluran beton pracetak atau U-Ditch.

Menurutnya, metode pekerjaan sengaja dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan lalu lintas yang lebih besar.

“Jalan Aroepala saat ini menunggu tahap pabrikasi U-Ditch atau saluran. Karena metodenya nanti kalau sudah ada baru kita melakukan pembongkaran saluran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembongkaran saluran yang terlalu lama tanpa pemasangan pengganti berpotensi mengganggu arus kendaraan di kawasan tersebut.

“Kalau terlalu lama terbongkar, dikhawatirkan akan berdampak pada lalu lintas yang bisa menjadi terhambat atau macet,” katanya.

Karena itu, Pemprov Sulsel mempertimbangkan agar proses pembongkaran saluran dilakukan setelah seluruh komponen U-Ditch tersedia di lokasi.

“Pertimbangannya kalau U-Ditch sudah lengkap baru kita lanjutkan pekerjaan di Jalan Aroepala, dimulai dengan pembongkaran saluran,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pekerjaan infrastruktur jalan dilaksanakan sesuai standar teknis yang berlaku.

Melalui pengawasan lapangan, uji teknis, serta keterlibatan DPRD dalam proses pengecekan, Pemprov Sulsel berharap kualitas pembangunan jalan tetap terjaga sekaligus memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah terus memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar.

Dalam rangka pengendalian inflasi serta pengawasan pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso dalam kunjungan kerja di Kota Makassar, Rabu (4/3/2026).

Kunjungan tersebut dipusatkan di Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, salah satu pasar tradisional terbesar dan menjadi barometer pergerakan harga pangan di Kota Makassar.

Tak hanya pasar tradisional, Munafri bersama Mendag juga memantau program belanja Ramadan atau lebaran serta bapok di ritel modern lokal baji pamai Pupermarket, di Jalan Ranggong, Kecamatan Ujung Pandang.

Dalam peninjauan itu, rombongan Menteri Perdagangan bersama Gubernur Sulawesi Selatan, dan jajaran Pemerintah Kota Makassar, turun langsung berdialog dengan pedagang serta pembeli, guna mengecek harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, telur, cabai, dan bawang.

Usia memantau harga bahan pokok di pasar Terong, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa pemantauan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri dilakukan secara bersama-sama dengan Budi Santoso dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga.

Munafri mengakui, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali.

“Hari ini, kami bersama Bapak Menteri Perdagangan dan Bapak Gubernur, kita mengontrol harga-harga kebutuhan menjelang Idulfitri. Memang kita lihat ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, tapi semuanya masih dalam batas kendali,” ujar Munafri.

Langkah pemantauan ini dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap sesuai dengan ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus mengantisipasi lonjakan harga menjelang puncak Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026, akhir bulan Maret ini.

Pemerintah ingin memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun gangguan distribusi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain memantau harga, kunjungan kerja tersebut juga bertujuan memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pokok berjalan optimal.

Momentum ini menjadi bagian dari komitmen sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam menjaga daya beli masyarakat.

Wali Kota Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.

Ia menegaskan, secara umum harga pangan di pasar tradisional Kota Makassar, masih berada di bawah ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Masih di bawah HET, khususnya yang ada di pasar. Dan ini relatif sangat terjaga harga pangan di Kota Makassar ini,” tambahnya.

Sedangkan, Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso, memastikan harga kebutuhan pokok di Kota Makassar relatif stabil menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Hasil pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas perdagangan berjalan normal dan pasar dalam kondisi ramai oleh pengunjung,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mendag tidak hanya memantau harga di tingkat pedagang pengecer, baik di pasar tradisional maupun modern, tetapi juga memastikan distribusi dan pasokan berjalan lancar.

Sejumlah komoditas yang dipantau antara lain sayur-mayur, cabai merah, bawang merah, ayam potong, daging, telur ayam, beras, minyak goreng, gula pasir, hingga berbagai kebutuhan pokok lainnya.

“Kami Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi dan pemerintah kota terus bersinergi untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan normal selama Ramadan hingga Idulfitri,” tutupnya.

Diketahui, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Makassar, bervariasi. Misalnya, harga cabai rawit Rp60 sampai Rp70 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah masih relatif stabil di angka Rp40 ribu per kilogram. Adapun bawang putih berada pada kisaran Rp35 ribu per kilogram.

Di sisi lain, harga telur ayam Rp57 ribu per rak, hingga Rp60 ribu per rak. Untuk komoditas daging ayam, harga jual berada pada rentang Rp35 ribu hingga Rp38 ribu per kilogram, tergantung ukuran dan kualitas.

Sedangkan harga gula pasir terpantau masih stabil di angka Rp16.500 per kilogram. Minyak goreng merek Minyakita pun masih dijual sesuai ketentuan, yakni Rp15.600 per liter. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, bersama Kementerian Perhubungan terus mematangkan langkah percepatan revitalisasi Terminal Daya Tipe A.

Melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Toni Tauladan dan jajaran Kemenhub di Balai Kota Makassar, Selasa (3/3/2026).

Pada kesempatan ini, kolaborasi dua lembaga Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan proses pengalihan aset sebagai fondasi utama pembenahan terminal terbesar di kawasan timur Indonesia tersebut.

Revitalisasi Terminal Daya tidak hanya diproyeksikan sebagai pembaruan infrastruktur semata, tetapi juga sebagai upaya strategis menjadikan terminal ini simpul transportasi regional yang modern, terintegrasi, dan mampu mendukung mobilitas penumpang maupun angkutan logistik.

Langkah ini dinilai krusial bagi Makassar sebagai kota dagang dan jasa yang membutuhkan sistem transportasi publik yang tertata dan berdaya saing.

Sinergi lintas pemerintah pusat dan daerah pun menjadi kunci, agar proses pengalihan dan penataan kawasan Terminal Daya dapat berjalan tuntas, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Ini, ditekankan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Pengalihan Terminal Penumpang Tipe A Terminal Daya dari Pemerintah Kota Makassar kepada Kementerian Perhubungan, di Balaikota Makassar.

“Pentingnya percepatan proses pengalihan aset sebagai kunci utama revitalisasi Terminal Daya agar dapat berfungsi optimal sebagai terminal regional dan simpul transportasi publik yang terintegrasi,” jelas Appi.

Ia menjelaskan, saat ini proses penyerahan aset dari Perumda Terminal ke Pemerintah Kota Makassar masih dalam proses audit guna memastikan status lahan dan administrasi, sebelum nantinya diserahkan ke Kementerian Perhubungan.

“Proses pengalihan ini menjadi inti dari semua persoalan yang akan kita selesaikan di tempat ini. Kami ingin memastikan pada saat peralihan tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal, aset harus clear and clean,” tegasnya.

Munafri menambahkan, secara regulasi aset Terminal Daya sebelumnya telah diserahkan kepada Perumda Terminal melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga proses pengambil alihan kembali juga harus melalui mekanisme Perda.

Kawasan Terminal Daya, lanjutnya, direncanakan menjadi terminal terintegrasi dengan pelayanan AKAP dan infrastruktur yang lebih modern.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Makassar, Ia juga berkomitmen akan akan menyiapkan terminal tipe C sebagai simpul angkutan kota (feeder).

Munafri menargetkan pembangunan dua koridor bus kota yang menghubungkan Terminal Daya dan Terminal Mallengkeri, melintasi sejumlah kampus dan pusat aktivitas masyarakat.

Munafri menegaskan, Makassar sebagai kota dagang dan jasa membutuhkan pelayanan mobilisasi lalu lintas yang signifikan.

Untuk itu Ia berharap revitalisasi terminal yang terintegrasi dapat mendukung kebutuhan masyarakat disektor logistik dan komersial.

“Kita ingin tempat ini menjadi ruang aktivitas bersama, dengan batasan fungsi yang jelas, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar,” tuturnya.

Munafri berharap, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Terminal Daya dapat segera berfungsi optimal sebagai simpul transportasi modern dan terintegrasi di Kota Makassar.

“Kalau semua tugas masing-masing kita selesaikan bersama, saya yakin bisa memaksimalkan aset ini untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Toni Tauladan menyampaikan bahwa berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, saat ini masih terdapat 35 perusahaan otobus dengan 236 armada AKAP yang berizin resmi dan beroperasi di Terminal Daya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih memiliki bangkitan permintaan angkutan antarprovinsi yang cukup besar. Sehingga, melalui dukungan APBN, pemerintah pusat dapat mengoptimalkan rehabilitasi dan revitalisasi terminal Daya Tipe A.

Dalam proses revitalisasi, Toni Tauldan menjelaskan Kemenhub akan melakukan identifikasi kebutuhan terminal hingga perancangan timeline pelaksanaan revitalisasi, sembari menunggu Penyerahan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) dari Pemkot Makassar.

Ia mendeskripsikan rencana revitalisasi terminal Tipe A akan akan membutuhkan sekitar 12 hektar dari total hampir 14 hektar kawasan terminal Daya saat ini.

Terminal Daya Tipe A berdasarkan identifikasi kebutuhan akan menghadirkan area kedatangan, area ramp check, ruang tunggu, hingga area pengendapan bus-bus apabila terdapat jam timetable yang agak lama.

“Kita akan menggunakan identifikasi kebutuhan minimal seperti gate kedatangan, area ramp check, ruang tunggu, dan area pengendapan bus,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Kota Makassar atas pertumbuhan ruang-ruang ekonomi masyarakat yang ada di kawasan terminal Daya. Ia menegaskan meski dilakukan revitalisasi, Perumda Terminal dapat melanjutkan kerjasama tersebut demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Tidak sampai 12 hektar pastinya yang akan di P3D kan. Selebihnya kerja sama dengan Perumda ini merupakan poin keunggulan daripada terminal-terminal yang lain,” katanya.

“Kami harapkan lebih dari batas-batas yang di PD3 kan, kerja sama itu tetap bisa berjalan untuk pertumbuhan ekonomi juga. Jadi dua-duanya bisa jalan,” lanjutanya.

Toni menambahkan dalam waktu dekat, menjelang masa angkutan Lebaran, Kemenhub juga akan menurunkan tim pengawasan untuk melakukan ramp check dan pemeriksaan kelaikan armada di Terminal Daya guna menjamin keselamatan penumpang.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Makna pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana perempuan diberi ruang untuk berdaya dan berkontribusi.

Prinsip itulah yang menjadi latar audiensi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dengan Puteri Indonesia Sulawesi Selatan II 2026, Andi Aisyah Anjaliekhan Kilat, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Minggu, 1 Maret 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Fatmawati menyampaikan apresiasi atas capaian Andi Aisyah sebagai Puteri Indonesia Sulawesi Selatan II 2026 sekaligus mendorongnya menjadi representasi perempuan Sulawesi Selatan yang mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan.

Fatmawati menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen memperkuat pemberdayaan perempuan melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kapasitas kewirausahaan perempuan di berbagai daerah.

“Kami menyambut baik kehadiran Puteri Indonesia Sulawesi Selatan sebagai mitra strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Pemerintah membuka ruang kolaborasi agar advokasi yang dibawa dapat bersinergi dengan program-program yang telah berjalan,” ujar Fatmawati.

Ia juga menekankan pentingnya membangun mental kewirausahaan di kalangan perempuan agar program pemberdayaan tidak hanya bersifat bantuan, melainkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Menurutnya, edukasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi kunci dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tengah masyarakat.

Fatmawati turut menyoroti potensi besar perempuan di berbagai wilayah, termasuk daerah pesisir dan kawasan dengan potensi pariwisata yang belum optimal dikembangkan.

Ia berharap generasi muda, termasuk Puteri Indonesia Sulawesi Selatan, dapat menjadi bagian dari solusi dalam memperkuat peran perempuan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Sementara itu, Andi Aisyah mengaku bersyukur dapat diterima langsung oleh Wagub. Ia menyampaikan audiensi tersebut juga menjadi bagian dari silaturahmi sekaligus permohonan dukungan dan restu dalam rangka persiapannya mewakili Sulawesi Selatan pada ajang Puteri Indonesia tingkat nasional di Jakarta.

“Saya sangat senang karena diterima dengan baik. Dengan kunjungan ini, saya jadi mengetahui data-data mengenai UMKM yang berkesinambungan dengan advokasi saya yang berfokus pada pemberdayaan perempuan,” ungkapnya.

Melalui inisiatif advokasinya bertajuk EmpowHER, ia berkomitmen membantu menjembatani kesenjangan kapasitas kewirausahaan perempuan melalui mentorship, pelatihan bisnis praktis, serta penguatan literasi usaha bagi pelaku UMKM perempuan.

“Saya berharap bisa berkolaborasi dan berkontribusi dengan baik sebagai putri daerah Sulawesi Selatan, khususnya melalui workshop dan edukasi entrepreneurship, agar perempuan dapat mandiri secara ekonomi,” katanya.

Andi Aisyah merupakan putri daerah Sulawesi Selatan berusia 25 tahun anak dari Andi Muhammad Kilat Karaka ini, aktif mengadvokasi pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia adalah Founder dan CEO PT Acte Krastala Indonesia sekaligus inisiator platform pemberdayaan perempuan EmpowHER.

Ia juga merupakan lulusan Teknis Sipil Universitas Hasanuddin dan Master Management with Enterprise and Business Growth dari University of Glasgow, Inggris, dan saat ini mewakili Sulawesi Selatan pada ajang Puteri Indonesia tingkat nasional.

Audiensi tersebut menjadi langkah sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Puteri Indonesia Sulawesi Selatan dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar pembangunan daerah, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak perempuan mandiri, produktif, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan Andi Mirna dan jajaran, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Fitriani Nas, Plt. Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Fadhilah Ainun Nisaa, serta Fungsional Muda Pamong Budaya Erniwati.

Hadir pula Ketua Adwindo Sulsel periode 2023–2026 Muhammad Tahsin Usman, Ketua Adwindo periode 2020–2023 Fadel Nurfiqra dan Ketua Adwindo periode 2026–2028 Fathurrahman. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bertindak sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) dalam pengisian JPT Pratama Pemkab Gowa melalui mekanisme seleksi terbuka.

Bersama tiga penguji lainnya, ia melakukan wawancara akhir terhadap 10 peserta seleksi di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Senin, 2 Maret 2026.

Tim penguji terdiri dari Sekda Gowa Andy Azis Peter, Direktur Politeknik STIA LAN Makassar Sulaeman Fattah, serta akademisi STIA LAN Makassar Alam Tauhid Syukur.

Seleksi terbuka ini dilakukan untuk mengisi enam jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, yakni Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Direktur RSUD Syekh Yusuf.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, berharap seluruh peserta menjalani tahapan seleksi dengan integritas dan profesionalisme.

“Hari ini momentum bulan Suci Ramadan, mari melaksanakan seleksi ini dengan bersih, penuh kejujuran. Apa yang dilakukan adalah bagian bentuk ibadah kepada Allah,” katanya.

“Saya ingin pejabat dari sini, sudah siap bekerja dengan pola dan cara Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan persoalan pelayanan dan persoalan dasar di Pemda Gowa,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya energi, kreativitas, dan inovasi dalam kepemimpinan birokrasi.

“Mari jadikan Gowa menjadi Kabupaten yang maju dan (semoga) masyarakat kita akan sejahtera,” pungkasnya.

Sekda Sulsel Jufri Rahman menjelaskan bahwa salah satu materi wawancara menitikberatkan pada pemahaman peserta terhadap visi-misi kepala daerah serta kemampuan menyusun solusi berbasis aksi nyata.

“Dibutuhkan orang yang tahu persoalan, jadi ketahui masalahnya, untuk dipelajari menjadi, dan bisa tahu apa solusinya. Termasuk rencana aksi yang akan dilakukan para peserta (seleksi terbuka),” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jufri Rahman juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel telah menerapkan Sistem Manajemen Talenta ASN berbasis meritokrasi dan digital.

Sistem ini menggunakan pendekatan nine box talent management untuk memetakan ASN berdasarkan potensi dan kinerja, serta terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara.

Ia mendorong Pemkab Gowa segera mengadopsi sistem serupa guna meningkatkan kompetensi ASN sekaligus memastikan pengisian jabatan dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kinerja. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dinamis, Wali Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh jajaran bekerja lebih responsif dan solutif di lapangan.

Bertempat di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan ultimatum tegas kepada seluruh SKPD agar tidak lagi menunda penyelesaian persoalan maupun pekerjaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa reposisi atau pergeseran jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.

Menurut Munafri, dalam setiap penempatan jabatan baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah proses penyesuaian yang cepat dan tepat.

Ia menekankan pentingnya transisi yang baik dari pekerjaan lama ke pekerjaan baru, agar tidak terjadi kekosongan kinerja maupun hambatan administratif.

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” tegasnya.

Dalam pelantikan 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar tersebut, Munafri menekankan bahwa pergeseran dan pertukaran posisi merupakan langkah strategis untuk mempercepat kinerja birokrasi.

Ia tidak menginginkan adanya persoalan di lapangan yang berlarut-larut tanpa solusi, terutama dalam hal pelayanan publik dan respons cepat terhadap keluhan warga.

Menurutnya, Kota Makassar adalah “rumah besar” bersama yang harus dijaga dan dibangun secara kolaboratif.

Karena itu, seluruh SKPD diminta memprioritaskan program-program utama di masing-masing bidang, serta memastikan setiap aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi pelayanan yang prima, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.

Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda Kota Makassar, serta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Momentum ini menjadi penegasan arah kepemimpinan yang menuntut soliditas, percepatan kerja, dan komitmen bersama demi kemajuan Kota Makassar.

Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Appi itu menekankan pentingnya kontribusi dalam manajemen team building di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Lanjut dia, dalam satu lingkup OPD dibutuhkan peran aktif seluruh bidang untuk saling mendukung demi menghasilkan output kerja yang maksimal.

Seluruh pejabat yang dilantik diminta mampu memberikan dukungan konkret dan menghasilkan outcome yang baik terhadap target capaian OPD masing-masing.

Appi secara khusus menyinggung dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut berkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan yang berada di sektor tersebut.

“Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.

Dengan penegasan tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar dapat bergerak lebih cepat, solid, dan profesional dalam menjalankan program prioritas demi mewujudkan pelayanan publik yang prima serta pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar.

Ketua Golkar Makassar itu menjelaskan, sejumlah pejabat di lingkungan PU yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) harus segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan cepat.

Langkah ini penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang berujung pada kejar-kejaran serapan.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Mantan CEO PSM itu mengakui masih banyak posisi strategis yang harus segera diisi dan diproses, termasuk pengajuan pertimbangan teknis (Pertek).

Dia memastikan proses simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan yang kosong terlalu lama.

Bahkan, dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian serius.

“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan seluruh jajaran bahwa Pemerintah Kota Makassar adalah satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama.

Ia menilai sangat tidak bijak apabila persoalan internal justru diumbar dan memperlihatkan kelemahan organisasi kepada publik.

“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala SKPD membangun pola kepemimpinan yang kuat atau strong leadership agar seluruh jajaran dapat bergerak masif hingga ke level bawah.

Program-program prioritas, lanjutnya, dirancang untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Makassar, sehingga harus dijaga dan dikawal pelaksanaannya.

“Kalau pola seperti itu terbangun dalam kerja-kerja pemerintahan, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada yang miss, walaupun lintas OPD,” jelas Appi.

Perhatian khusus juga diarahkan kepada jajaran yang bertugas di wilayah. Ia mengingatkan bahwa banyak persoalan kecil di tingkat bawah yang jika tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi masalah besar.

Penataan menyeluruh, lanjut Munafri, harus dilakukan untuk menghentikan praktik pembiaran dan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi merugikan pemerintah daerah.

Selain itu, perhatian serius juga diberikan kepada pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Daya.

Politisi Golkar itu menegaskan, bahwa rumah sakit tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah di Kota Makassar.

“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

“Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan,” lanjutanya.

Appi meminta Direktur RSUD Daya beserta jajaran memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat di sektor kesehatan.

Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan didahului dengan pengambilan sumpah, yang menurutnya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perjanjian antara manusia dengan Tuhan.

Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang.

“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makasssr, Munafri Arifuddin mempercayakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Plt Asisten I Pemkot Makassar. (*)
———————————

Nama-nama yang Dilantik :

1. dr. Reini Meilani Isbarch, Wakil Direktur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar

2. Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

3. Muhammad Amin, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

4. Suriady, Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

5. Rismawati Hamid, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

6. Achmad Rivaldy Rizal, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

7. Arie Satriadi Sadewa, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Makassar

8. Fitriah Ramadhani, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

9 Islamiyah Sondeng, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

10. Besse Nuryanti, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar

11. Andi Fitriani, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Makassar

12 Deddy Yosep Orie, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

13. Rahmi Indry Sam, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

14. Daniel Dessi Arruanlumeme, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

15. Sri Wanti Mamonto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Dinas Kebudayaan Kota Makassar

16. Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Makassar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

17. Monica Suparman, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Manggala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

18. Nurtina, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga NBerencana Kecamatan Mamajang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

19. Lukman, Kepala Seksi Manajemen Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.

20. Paisal, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar

21. Linda Any Fitriani, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Makassar

22. Fatmawati, Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Formal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar

23. Yusuf Susandy Misman, Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar

24. St. Ariani K, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontoala Kota Makassar

25. M. Syarif, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

26. Hamka Darwis, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Mariso Kota Makassar

27. Aisyiyah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

LANGITKU.NET, Makassar – Makna stabilitas pangan bukan sekadar menjaga harga tetap terkendali, tetapi memastikan keamanan, mutu, dan distribusi pangan berjalan adil bagi masyarakat.

Prinsip inilah yang ditegaskan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pangan Sulawesi Selatan bersama Badan Pangan Nasional di Polda Sulawesi Selatan, Minggu, 1 Maret 2026.

Rakor tersebut dihadiri Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sekaligus Koordinator Satgas Pangan Sulsel, Kombes Pol Dr. Andri Ananta Yudhistira, menegaskan pengawasan pangan harus diperkuat terutama pada komoditas strategis.

Distribusi minyak goreng melibatkan berbagai pihak, baik swasta maupun BUMN. Karena itu, pengawasan dilakukan secara merata sebagai langkah rutin untuk memastikan tata niaga berjalan sesuai ketentuan.

“Minyak kita itu 65 persen dikelola pelaku usaha atau swasta, sementara 35 persen BUMN. Nah, yang perlu diawasi ini 65 persen tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut komoditas cabai dari Kabupaten Enrekang telah dikirim ke Jakarta melalui koordinasi dengan Bapanas sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga antarwilayah.

Andriko Noto Susanto mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung pengawasan dan distribusi pangan.

Ia menekankan pentingnya peta jalan (road map) pengawasan, termasuk di sektor kesehatan hewan, guna menjamin ketersediaan pasokan. Serta sebagai langkah pencegahan agar seluruh produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan ketentuan kehalalan.

“Jangan sampai ada daging haram dicampur dengan daging halal. Semua harus diawasi dengan ketat,” katanya.

Ia juga menegaskan peran Perum Bulog dalam mobilisasi komoditas strategis serta pentingnya komunikasi publik agar tidak menimbulkan kepanikan.

Menurutnya, Pemprov Sulsel telah mendukung pengawasan pangan melalui penerbitan surat tindak lanjut kebijakan pusat serta pengiriman cabai ke ibu kota untuk membantu stabilisasi harga.

Komoditas yang menjadi perhatian pengawasan meliputi beras, jagung, daging, telur, cabai, minyak goreng, gula, dan terigu.

“Kalau ada harga yang naik tidak sesuai ketentuan, kita tindak langsung, apalagi komoditas yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, Dr. M. Ilyas, menyatakan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Ia menyebut Gubernur Sulsel cepat menerbitkan surat keputusan (SK) terkait pengendalian harga pangan. “Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan eksekusi,” kata Ilyas.

Menurut dia, Pemprov Sulsel telah menambah kios pangan murah di seluruh kabupaten/kota dan mendorong bupati agar penyaluran beras SPHP menjangkau hingga tingkat kecamatan.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Pol Hermawan, menambahkan bahwa pengendalian harga memerlukan komitmen kuat lintas sektor, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia juga menyoroti praktik penjualan beras yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pengemasan ulang beras medium menjadi premium atau khusus untuk meraup keuntungan lebih besar.

“Harga eceran tertinggi (HET), kualifikasi beras, nama dagang, kelas mutu, hingga alamat produsen harus jelas agar seluruh produk beras yang beredar memenuhi standar mutu sesuai ketentuan,” sebutnya.

Hermawan menegaskan, rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan di Sulsel.

“Rakor ini penting untuk menyamakan langkah dan strategi pengawasan, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan pangan yang beredar aman serta memenuhi standar mutu,” katanya.

Juga turut hadir, Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Diskominfo SP Sulsel, pimpinan wilayah Bulog Sulselbar, Kepala BBPOM, perwakilan Bank Indonesia, serta BPS.

Rakor ini diharapkan memperkuat pengawasan terpadu terhadap potensi pelanggaran harga, distribusi, serta standar keamanan pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kepedulian yang nyata bukan sekadar bantuan, melainkan hadirnya harapan baru bagi masa depan generasi.

Makna inilah yang tercermin dalam pengukuhan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi sebagai Bunda Yatim Sulawesi Selatan pada kegiatan Yatim Fest 2026 yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Jumat, 27 Februari 2026.

Kegiatan yang dihadiri ribuan anak yatim dari berbagai kabupaten dan kota tersebut mengusung tema “Dari Luka Menjadi Pembawa Cahaya”. Yatim Fest merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Makassar bersama Komunitas Pola Pertolongan Allah (PPA).

Program ini telah berjalan konsisten selama delapan tahun terakhir dengan fokus pembinaan, pendampingan, serta penguatan mental dan spiritual anak yatim di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Fatmawati menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepadanya sebagai Bunda Yatim Sulawesi Selatan.

Ia menilai pengukuhan tersebut bukan sekadar simbol, tetapi tanggung jawab moral untuk memastikan anak-anak yatim mendapatkan perhatian, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik.

“Ini adalah amanah besar bagaimana menunjukkan bahwa ada harapan besar bagi anak-anakku. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya,” ujar Fatmawati.

Ia juga mengapresiasi Yayasan Abulyatama Indonesia dan Komunitas PPA yang terus konsisten menghadirkan ruang pembinaan dan harapan bagi anak-anak yatim.

Tahun ini, program pembinaan ditargetkan menjangkau 5.000 anak yatim melalui roadshow di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

“Dan tahun ini targetnya 5.000 anak yatim yang akan diasuh. Ini langkah luar biasa, dan akan menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan,” katanya.

Fatmawati menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam upaya membina dan melindungi anak-anak yatim sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

Menurutnya, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki karakter solidaritas dan empati yang kuat sebagai modal sosial membangun masa depan anak-anak.

“Kami siap berkontribusi, siap bergandengan tangan, karena kita tahu anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Masyarakat Sulawesi Selatan punya solidaritas tinggi, punya empati, dan saling merangkul,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi muda.

Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat, di mana Sulawesi Selatan telah memiliki tujuh Sekolah Rakyat sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan inklusif.

Selain itu, Fatmawati secara rutin menggelar forum diskusi kelompok terarah (FGD) di rumah jabatan Wakil Gubernur guna merumuskan langkah strategis dalam memberikan perlindungan dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh anak, termasuk anak yatim.

“Setiap bulan saya membuka FGD di rumah jabatan, untuk mencari cara terbaik memberikan kesetaraan pendidikan dan perlindungan yang baik bagi generasi kita,” jelasnya.

Ia pun memberikan pesan motivasi kepada anak-anak yatim agar terus memiliki harapan dan semangat dalam meraih masa depan.

“Teruslah bermimpi, mimpi itu gratis. Terus belajar, terus mencintai Al-Qur’an, karena kalian adalah cahaya untuk Sulawesi Selatan,” pesannya.

Ketua Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Makassar, H. Ardiansyah, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, dukungan pemerintah menjadi energi besar dalam memperluas jangkauan pembinaan anak yatim di daerah ini.

Hal senada disampaikan Ustadz Muhlis Katili, Trainer PPA Institute, yang menilai kehadiran dan dukungan langsung Wakil Gubernur memberikan semangat baru bagi anak-anak yatim untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya menjaga toleransi dan merawat kebersamaan dalam keberagaman saat pagelaran Festival Jappa Jokka Cap Go Meh 2026, yang digelar di Jalan Sulawesi, tepatnya di perempatan Jalan Timor, Kota Makassar, Sabtu (28/2/2026) sore.

Dalam suasana penuh kehangatan dan semangat persaudaraan lintas etnis dan agama, Munafri menyampaikan bahwa Festival Jappa Jokka Cap Go Meh bukan sekadar perayaan budaya, tetapi telah menjadi simbol kuat persatuan masyarakat Kota Makassar.

Menurutnya, festival Jappa Jokka Cap Go Meh bukan sekadar perayaan budaya, tetapi telah menjadi simbol keberagaman dan persatuan masyarakat Kota Makassar.

“Kegiatan ini telah menjadi ruang perjumpaan budaya yang mempererat persaudaraan lintas etnis, agama, dan tradisi, di Kota Makassar,” ujar Munafri.

Ia menambahkan, penyelenggaraan festival tahun ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan momentum Bulan Suci Ramadan.

Perpaduan dua perayaan yang sarat makna tersebut, menurutnya, menjadi gambaran nyata harmonisasi kehidupan masyarakat Makassar.

“Tahun ini, penyelenggaraan festival terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan momentum Bulan Suci Ramadan. Tema yang diangkat, ‘Harmony in Light’, menggambarkan perpaduan indah antara cahaya lampion Cap Go Meh dan cahaya spiritual Ramadan,” jelasnya.

Tema tersebut, lanjut Munafri, mengandung pesan mendalam bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan masyarakat dalam harmoni dan toleransi.

Cahaya lampion dan cahaya spiritual Ramadan menjadi simbol bahwa keberagaman dapat berjalan beriringan dalam semangat saling menghormati.

Pria yang akrab disapa Appi, juga menegaskan bahwa sejak dahulu Kota Makassar dikenal sebagai kota yang terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman.

Masyarakatnya hidup berdampingan dengan semangat saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga satu sama lain.

“Nilai-nilai inilah yang terus kita pelihara agar kota ini tetap menjadi rumah yang nyaman bagi semua,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Appi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Permabudhi, seluruh panitia, relawan, serta masyarakat yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini.

Menurutnya, festival ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM, seniman, dan pelaku industri kreatif di Kota Makassar.

Melalui kegiatan seperti Festival Jappa Jokka Cap Go Meh, Pemerintah Kota Makassar juga berupaya memperkuat citra Makassar sebagai kota wisata budaya yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal.

Munafri berharap festival ini dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan yang semakin besar serta mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara.

“Momentum kebersamaan seperti ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberagaman adalah anugerah,” tuturnya.

“Dengan semangat persaudaraan dan gotong royong, kita dapat menjaga kedamaian serta membangun Kota Makassar menjadi kota yang maju, inklusif, dan harmonis,” sambung Munafri.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat menjadikan festival tersebut sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat toleransi, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan tradisi yang dimiliki bersama.

“Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, meriah, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)