Daerah

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Seminar Nasional Desa/Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Seminar tersebut digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dihelat oleh Pemerintah Provinsi Sulsel melalui dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Melibatkan 10 asosiasi desa sebagai upaya penguatan pemahaman terkait program KDKMP.

Kehadiran Munafri dalam forum tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemkot Makassar untuk terus mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat perekonomian masyarakat serta mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat.

Kegiatan yang mengangkat tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” tersebut dihadiri langsung oleh dua menteri. Diantaranya Menko Pangan RI, Zulkifli Hasan, dan Mendes PDT RI, Yandri Susanto.

Munafri bersama kepala daerah kabupaten kota dan se-Sulawesi selatan yang hadir menyimak langsung pemaparan arah kebijakan pemerintah pusat melalui keduanya.

Zulkifli Hasan dan Yandri Susanto menjelaskan langkah-langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan pemerintah pusat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan KDKMP.

“Tujuan kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sebagian rakyat. Apa itu? desa yang paling banyak. Oleh karena itu, desa-desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Zulkifli Hasan.

Mereka menjelaskan sejumlah kebijakan dan program pemerintah yang disiapkan untuk mendorong koperasi menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung agenda swasembada pangan.

Sementara itu, Munafri menuturkan Penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat. Karena itu, penyamaan pemahaman melalui forum seperti seminar tersebut penting agar kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat di daerah.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mendukung program KDKMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Sinergi antarpemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Nufransa, di Kantor Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/8/2026)

Dalam pertemuan tersebut, Andi Sudirman melaporkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk terkait belanja pegawai yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kami melaporkan kondisi keuangan Sulsel termasuk belanja pegawai yang menjadi atensi pusat dan daerah,” ujar Andi Sudirman.

Selain itu, pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Gubernur Sulsel juga meminta proyeksi transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk komponen belanja pegawai ASN pada perubahan Tahun Anggaran 2026 dan pokok Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut dinilai penting sebagai bahan perencanaan pemerintah daerah dalam menjaga kondisi fiskal agar tetap sehat serta memastikan keberlanjutan program pembangunan di Sulawesi Selatan.

“Semoga komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus terjaga demi penguatan kapasitas fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Selatan,” tuturnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjadi pembicara dalam Business Investment Forum yang digelar di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakornas) yang ke XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tahun 2026.

Forum nasional bertajuk “Ketahanan Nasional: Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global’ itu diikuti pengurus APINDO dari seluruh Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, M. Jusuf Kalla, turut hadir membuka kegiatan tersebut.

Dalam forum tersebut, Munafri tampil sebagai pembicara bersama Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Asrul Sani, Kepala DPMPTSP Kalimantan Utara, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, serta Direktur Investasi dan Perdagangan Luar Negeri APINDO Sherly Susilo.

Di hadapan para pengusaha, Munafri yang akrab disapa Appi memaparkan sejumlah keunggulan Kota Makassar yang dinilai menjadi modal penting dalam menarik investasi.

Ia merangkumnya dalam tiga alasan utama, yakni posisi geografis yang strategis, pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, serta iklim investasi yang didukung tata kelola pemerintahan berbasis Smart City.

“Kenapa Makassar? Kami memiliki beberapa alasan, tetapi saya menampilkan tiga alasan utama. Yang pertama adalah Makassar dengan lokasi yang sangat strategis, dengan ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang, dan menjadi kota yang sangat ramah terhadap investasi yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis Smart City,” jelasnya.

Ia melanjutkan, posisi Makassar semakin strategis karena berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan aktivitas ekonomi antara Australia, Asia, hingga benua lainnya. Posisi tersebut memperkuat Makassar sebagai hub pergerakan barang, jasa, sekaligus tenaga kerja di kawasan Indonesia Timur.

Appi menegaskan, investasi menjadi salah satu sektor penting bagi Makassar karena kota ini tidak memiliki sumber daya alam seperti sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan. Karena itu, Pemkot Makassar berupaya memastikan kemudahan, hospitality, serta jaminan bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di Makassar.

“Dan mungkin satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan, kota yang punya dua alur penghubung ekonomi, yaitu Pelabuhan Internasional dan Bandara Internasional, yang mampu menghubungkan proses barang dan jasa langsung ke tujuan ekspor dan impor,” ujarnya.

Ia juga memaparkan tren realisasi investasi Makassar yang terus meningkat. Setelah mengalami koreksi pada 2024, realisasi investasi kembali menunjukkan rebound pada 2025, ditandai dengan meningkatnya investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) sekaligus pertumbuhan investasi dalam negeri.

Appi menyebut lima negara yang memiliki investasi besar di Kota Makassar, yakni Malaysia, Singapura, Hong Kong, China, dan Jepang. Ia juga memperkenalkan sejumlah potensi dan proyek pengembangan yang dapat menjadi ruang investasi baru.

Di sektor pariwisata, lanjutnya, Pemkot Makassar tengah mendorong pengembangan kawasan sports tourism di Untia yang diawali pembangunan stadion sepak bola milik pemerintah kota.

Selain itu, gugusan Kepulauan Spermonde dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata maritim sekaligus memperpanjang length of stay wisatawan di Makassar.

Sementara dari sektor industri, Munafri menyoroti Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang tingkat okupansinya telah mencapai lebih dari 90 persen.

Kawasan tersebut menjadi pusat hilirisasi berbagai komoditas dari daerah lain, termasuk kopi dan hasil perikanan, sekaligus mendukung aktivitas ekspor-impor dari Makassar.

“Ini memberikan gambaran bahwa Kota Makassar, kami siap untuk menerima investasi bersama-sama dengan supporting infrastruktur yang dimiliki oleh kota ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, potensi perikanan, pertanian, industri pengolahan makanan, hingga dukungan perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin menjadi ekosistem yang dapat memperkuat investasi dan riset di Kota Makassar.

Menutup paparannya, Appi menegaskan Makassar merupakan kota yang terus tumbuh dan terbuka terhadap peluang investasi. Ia juga mengajak para peserta forum menikmati potensi lain yang menjadi identitas Makassar.

“Makassar terkenal dengan kuliner yang sangat nikmat. Jadi kalau di Makassar, peraturannya: dilarang diet,” tutupnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembangnya.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 tingkat Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Minggu (2/8/2026).

Dalam arahannya, Munafri mengatakan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder, bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

“Ini memang tanggung jawab yang harus kita selesaikan secara bersama-sama, bukan hanya di satu Dinas DP3A, tapi seluruh stakeholder harus tumbuh dan bersama untuk membenahi penjagaan terhadap anak-anak kita,” ujarnya.

Menurut Munafri, keluarga menjadi fondasi utama dalam memastikan anak dapat tumbuh dengan baik. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, keluarga, sekolah dan lingkungan dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Tantangan tersebut, kata Munafri, semakin besar karena anak-anak saat ini tumbuh di tengah perkembangan digital yang sangat pesat. Teknologi memberikan kemudahan, tetapi juga dapat membawa pengaruh negatif jika tidak disertai pendampingan.

“Maka yang perlu kita perhatikan, teknologi tidak hanya memberikan akses kemudahan kepada anak-anak, tetapi teknologi juga bisa memberikan dampak atau pengaruh buruk terhadap anak-anak kita,” katanya.

Karena itu, ia meminta orang tua dan seluruh pihak yang berinteraksi dengan anak memperkuat pengawasan serta memastikan anak tidak terpapar pengaruh negatif teknologi. Di sisi lain, anak juga harus memiliki ruang interaksi yang cukup untuk tumbuh sesuai usianya.

“Anak-anak kita harus tumbuh dan mempunyai ruang-ruang interaksi yang cukup di kota ini, sehingga kota ini bisa menjadi kota yang ramah anak,” tuturnya.

Munafri menegaskan anak tidak boleh dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Anak harus mendapatkan ruang untuk bermain, belajar, berinteraksi dan berkembang sesuai tahapan usianya.

“Anak-anak tidak bisa dipaksakan oleh keadaan untuk bisa lebih dewasa daripada umurnya. Anak-anak harus dibawa, dibimbing sesuai dengan bagaimana usia mereka bertumbuh,” jelasnya.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari investasi untuk menyiapkan generasi yang akan mengisi masa depan Indonesia. Perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan menjelang Indonesia Emas 2045, tetapi harus dibangun secara berkelanjutan di seluruh sektor.

Dalam HAN 2026 yang mengangkat subtema “Menelusuri Jejak La Galigo, Belajar, Berkarya, dan Bertumbuh Bersama”, Munafri juga menekankan pentingnya memperkenalkan budaya lokal kepada anak. Ia menilai kecerdasan anak harus berjalan beriringan dengan akhlak, moralitas dan pemahaman terhadap budaya.

“Kita tidak butuh anak-anak yang hanya tumbuh secara cerdas, tapi anak-anak tumbuh yang mempunyai akhlak yang baik, punya moralitas, mengerti akan budaya, dan tahu tentang konten lokal-konten yang ada di daerah kita,” ujarnya.

Munafri mengatakan Pemkot Makassar terus berupaya memasukkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pendidikan dasar. Ia juga mendorong sekolah menjadi ruang yang lebih panjang bagi anak untuk belajar, bermain dan berinteraksi setelah pembelajaran selesai.

“Biarkanlah pelajarannya selesai sampai jam 10, tapi mereka bisa bermain di sekolah untuk mengikuti kakak-kakak kelasnya sampai pulang sekolah,” katanya.

Di akhir arahannya, Munafri mengajak seluruh OPD memperkuat sinergi dalam pemenuhan hak anak, penguatan sekolah ramah anak, perlindungan dari kekerasan, peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, serta penyediaan ruang partisipasi anak.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari rumah tangga yang saat ini diterapkan Pemerintah Kota Makassar bukan sekadar program inisiatif. Melainkan langkah darurat untuk menyelamatkan Kota Makassar dari ancaman krisis pengelolaan sampah.

Penegasan itu disampaikan Munafri saat menanggapi masukan sejumlah fraksi pada Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Aula Sipakalebbi Balaikota Makassar, Rabu (29/07/2026). Terlepas dari Ranperda yang disetujui, sejumlah fraksi menyoroti minimnya sosialisasi kebijakan pemilahan sampah.

Munafri mengakui masih terdapat kekurangan dalam proses edukasi kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak bisa ditunda mengingat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang sudah berada pada kondisi kritis.

“Kami mengakui sosialisasinya belum maksimal. Tetapi kondisi yang kami hadapi tidak memungkinkan untuk menunggu lebih lama. Ini bukan sekadar soal sampah, tetapi menyangkut keselamatan lingkungan dan masa depan Kota Makassar,” ujarnya.

Munafri mengungkapkan, sistem pengelolaan persampahan Makassar selama ini termasuk salah satu yang paling bermasalah di Indonesia. Status TPA seluas sekitar 21 hektare masih beroperasi dengan sistem open dumping berpotensi mendapatkan sanksi pidana karena tidak lagi memenuhi standar pengelolaan lingkungan.

“Pemerintah tidak punya pilihan selain mempercepat transformasi dari open dumping menuju sanitary landfill. Alhamdulillah, hari ini progres pembenahan sudah mencapai hampir 80 persen,” katanya.

Ia menjelaskan, setelah TPA bertransformasi penuh menjadi sanitary landfill pada 1 Agustus mendatang, hanya sampah residu yang boleh dibuang ke lokasi tersebut. Karena itu, pemilahan sampah sejak dari rumah tangga menjadi syarat utama agar sistem baru dapat berjalan.

“Modalnya cuma dua ember. Satu untuk sampah organik, satu lagi untuk sampah nonorganik. Tidak ada yang sulit kalau kita mulai bersama,” ucapnya.

Lebih jauh, ia menyebut pemilahan sampah bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Selama ini lebih dari 70 persen biaya pengelolaan sampah terserap untuk operasional pengangkutan.

Apabila hanya sampah residu yang diangkut menuju TPA, beban operasional dapat ditekan secara signifikan sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lain yang lebih produktif.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kota Makassar juga telah memperluas pembangunan TPS 3R di seluruh kecamatan, mendistribusikan komposter dan Teba-Teba modern di tingkat RT/RW, memperkuat bank sampah unit, hingga mengembangkan rumah maggot sebagai bagian dari sistem ekonomi sirkular.

Munafri juga mengungkapkan potensi ekonomi dari pemilahan sampah plastik. Menurutnya, harga plastik bekas di Makassar saat ini berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram, sementara industri daur ulang membutuhkan pasokan hingga 40–50 ton setiap hari.

Artinya, sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai justru dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat apabila dipilah sejak dari rumah.

Selain itu, Pemkot juga tengah mengembangkan pemanfaatan gas metana dari TPA untuk disalurkan ke rumah tangga sebagai energi alternatif, sehingga dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan gas memasak.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir yang berkelanjutan.

“Kita tidak sedang bicara soal memilah sampah semata. Kita sedang bicara tentang masa depan lingkungan, efisiensi anggaran, dan ekonomi sirkular yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Tidak sampai disitu, Munafri turut mengajak seluruh anggota DPRD menjadi teladan di tengah masyarakat. Munafri mengajar para anggota dewan memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah masing-masing serta ikut menyosialisasikan kebijakan tersebut di daerah pemilihannya.

Menurutnya, perubahan kebiasaan memang tidak mudah, tetapi harus dimulai sekarang agar Kota Makassar tidak menghadapi persoalan lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.

“Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya.(*)

LANGITKU.NET, Toraja Utara – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan Ground Breaking pembangunan ruas Rantepao-Pangala-Baruppu-Batas Provinsi Sulawesi Barat, di Kabupaten Toraja Utara, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Bupati Tana Toraja Frederik Victor Palimbong, dan Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi.

Ruas Rantepao-Pangala-Baruppu-Batas Provinsi Sulbar merupakan bagian dari Paket 6 Multiyears Project (MYP) dengan total nilai anggaran Rp239 miliar.

Khusus di Kabupaten Toraja Utara, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp42,7 miliar untuk penanganan empat ruas jalan, yakni ruas Tedong Bonga-Buntao-Batas Kabupaten Luwu, ruas Rantepao-Sa’dan-Batas Kabupaten Luwu, ruas Batas Kabupaten Tana Toraja (Madandan)-Alang Alang-Rantepao, serta ruas Rantepao-Pangala-Baruppu-Batas Provinsi Sulbar.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengatakan, pembangunan ruas tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang dinantikan masyarakat, mengingat kondisi jalan yang cukup ekstrem dan kerap mengalami longsor.

“Saya berharap dukungan masyarakat. Ini adalah pekerjaan jalan yang dinantikan karena kondisi jalan yang cukup ekstrem karena jalan sering longsor,” kata Andi Sudirman.

Ia berharap seluruh proses pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita doakan semoga sukses dan lancar,” ujarnya.

Pembangunan ruas jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Toraja Utara dan sekitarnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Komitmen Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam menghadirkan ruang-ruang kreatif sebagai pusat kolaborasi, edukasi, dan akselerasi bagi pemuda serta pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar kembali diwujudkan.

Wujud komitmen tersebut ditandai dengan dilakukannnya launching Makassar Creative Hub (MCH) kedua bertajuk “Nabuka Nusantara” yang berlokasi di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Minggu (26/7/2026).

Launching MCH ditandai dengan penabuhan gendang oleh Munafri, didampingi Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Digital Kota Komdigi RI, Rama Krisna Prasetya, Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, serta Koordinator MCH, Muhammad Sabeq.

Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Appi ini menyampaikan sukacitanya karena gedung ruang kreatif kedua akhirnya dapat diresmikan dan dimanfaatkan masyarakat, khususnya bagi anak muda Makassar.

“Pada malam hari ini saya begitu gembira karena apa yang lama kita nantikan, kita cita-citakan, malam hari ini bisa terwujud dan kita resmikan bersama. Ini adalah Creative Hub yang kedua yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.

Appi menegaskan, kehadiran MCH merupakan bentuk keseriusan pemerintah kota dalam menyediakan infrastruktur pendukung bagi aktivitas anak muda, khususnya di bidang kreativitas, digitalisasi, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Peresmian MCH kedua ini sekaligus menegaskan keberhasilan MCH pertama yang lebih dulu hadir dan berkembang pesat di kawasan Pantai Losari, dengan ratusan kegiatan yang telah berlangsung di dalamnya.

“Kita membuat Creative Hub ini dengan satu keyakinan bahwa ruang-ruang kreatif yang ada di Kota Makassar harus disediakan sebagai infrastruktur utama untuk mensupport segala kegiatan yang akan dilakukan oleh anak muda Kota Makassar,” katanya.

Appi menjelaskan MCH Losari telah membuktikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari lokasi tersebut, telah terlaksana berbagai kegiatan mulai dari kegiatan lokal, nasional, internasional, hingga berbagai aktivitas yang mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif di Kota Makassar.

“Di MCH ini kita mempertemukan para pencari kerja dan pemberi kerja, para konsumen dan produsen. Ini menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan meningkatkan kemampuan anak-anak muda kita,” tambahnya.

Appi juga bercerita bagaimana kehadiran MCH pertama menyambut sejumlah pandangan miring pada awal hadirnya program tersebut. Namun, lanjutnya, hasil yang ditunjukkan MCH justru membuktikan bahwa ruang kreatif ini benar-benar dibutuhkan warga.

“Dulu sempat ada negative tone. Tapi kami buktikan bahwa tempat ini dipakai anak-anak muda untuk upskilling dan upgrading kemampuan mereka. Bahkan menjadi salah satu tujuan belajar bagi saudara-saudara kita dari berbagai daerah di Indonesia,” tambahnya.

Pada momen tersebut, Ia juga menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir bahwa pemerintah dalam pengelolaan MCH hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana.

Sementara, pengelolaan kegiatan dan pengembangan ruang kreatif tersebut, kata Appi, harus dikelola oleh anak-anak muda itu sendiri tanpa intervensi kepentingan dari perangkat daerah.

“Pemerintah hanya menjadi fasilitator. Jangan bawa alur birokrasi ke dalam Creative Hub ini. Biarkan anak-anak muda yang mengurus dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah agar memaksimalkan fasilitas yang tersedia di MCH Nusantara sebagai lokasi kegiatan dan kolaborasi lintas sektor.

Appi mengungkapkan bahwa tahun ini Pemerintah Kota Makassar menargetkan hadirnya tiga MCH. Ia pun berharap ke depan pengelolaan MCH semakin matang dan mampu menjadi embrio lahirnya lebih banyak event positif di Kota Makassar.

“Mudah-mudahan di tahun ini akan ada tiga Creative Hub yang ada di Kota Makassar,” harapnya.(*)

LANGITKU.NET, Takalar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang dipusatkan di Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Jumat (17/7/2026).

Sebelum itu, Gubernur Andi Sudirman bersama Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra beserta jajaran, Bupati Jeneponto, Wakil Bupati Takalar serta para petani, terlebih dahulu mengikuti acara seremoni panen raya secara virtual.

Panen raya ini dilaksanakan serentak di 43 lokasi se-Indonesia, khususnya komoditas tebu yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

Andi Sudirman mengatakan Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil produksi komoditas tebu yang ada di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Bone dalam pengembangan kawasan tebu nasional.

“Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI Khususnya di angkatan udara yang telah melakukan pendampingan kuat untuk mencapai swasembada pangan khususnya di bidang produksi tebu,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran TNI Angkatan Udara, khususnya Lanud Sultan Hasanuddin, atas komitmennya dalam mendukung pengembangan produksi tebu di Sulawesi Selatan.

“Tentu apresiasi kepada jajaran TNI yang telah melampaui daripada panggilan tugas demi mendukung program asta cita Bapak Presiden dalam rangka ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Kabupaten Takalar sendiri menjadi salah satu sentra utama pengembangan kawasan tebu nasional di Sulawesi Selatan, didukung oleh Kabupaten Gowa dan Jeneponto sebagai daerah penunjang.

Sementara itu, Kabupaten Bone juga memiliki peran strategis sebagai sentra pengembangan tebu yang didukung oleh dua pabrik gula. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kota Makassar, kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan agenda berskala nasional.

Kali ini, ibu kota Sulawesi Selatan dipastikan akan menggelar Local Fest 2026, festival kreatif besutan USS Networks yang untuk pertama kalinya hadir di kawasan Indonesia Timur, tepatnya di Makassar.

Founder USS Networks, Sayed Muhammad, mengatakan persiapan penyelenggaraan Localfest Makassar saat ini masih berada pada tahap finalisasi.

“Berbagai aspek teknis, termasuk penentuan lokasi pelaksanaan, tengah dimatangkan agar seluruh rangkaian acara dapat berlangsung sesuai jadwal,” jelasnya, usai audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai kota Makassar, Selasa (14/7/2026).

Festival yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2026 tersebut diproyeksikan menjadi salah satu agenda hiburan dan ekonomi kreatif terbesar di Makassar tahun ini.

Mengusung konsep festival sehari penuh, Localfest akan memadukan pertunjukan musik, fashion, seni, budaya kreatif, hingga ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM, brand lokal, komunitas, dan para kreator muda.

Kehadiran Localfest di Makassar dinilai menjadi sinyal semakin besarnya daya tarik kota ini sebagai destinasi penyelenggaraan berbagai event nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Makassar semakin sering dipilih menjadi lokasi festival, konferensi, maupun ajang olahraga dan hiburan berskala besar karena didukung infrastruktur, akses transportasi, serta tingginya antusiasme masyarakat.

“Localfest rencananya digelar pada awal Oktober. Saat ini kami masih dalam tahap finalisasi dan berharap seluruh persiapan dapat berjalan lancar sehingga acara bisa terlaksana sesuai rencana,” ujar Sayed.

Menurutnya, Kota Makassar dipilih bukan tanpa alasan. Kota ini dinilai memiliki ekosistem kreatif yang terus berkembang dengan dukungan komunitas yang aktif, pelaku industri kreatif yang semakin bertumbuh, serta pasar yang dinamis terhadap berbagai event musik dan gaya hidup.

Sayed menjelaskan, konsep Localfest Makassar akan mengadopsi standar penyelenggaraan yang selama ini diterapkan di berbagai kota di Indonesia.

Festival tersebut akan menghadirkan panggung musik sebagai magnet utama, yang dipadukan dengan pameran fashion, karya seni, produk kreatif, serta berbagai aktivitas interaktif yang melibatkan masyarakat.

“Kami memiliki standar penyelenggaraan yang sudah diterapkan di beberapa kota. Di dalamnya akan ada festival musik, kegiatan kreatif, fashion, seni,” tuturnya

“Dan yang paling penting kami akan banyak berkolaborasi dengan kreator lokal, mulai dari brand, seniman, hingga musisi asal Makassar,” lanjutanya.

Dia menegaskan, kolaborasi dengan pelaku kreatif daerah merupakan identitas utama Lokalfest. Karena itu, setiap kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan selalu menghadirkan karakter yang berbeda dengan menonjolkan potensi lokal masing-masing.

Dikatakan, yang membedakan Localfest di setiap kota adalah kolaborasinya dengan para pelaku kreatif lokal.

“Sesuai namanya, kami ingin menjunjung tinggi karakter dan nilai-nilai dari setiap kota yang kami kunjungi,” ungkapnya.

Selain melibatkan kreator lokal, Localfest Makassar juga dipastikan akan menghadirkan deretan musisi nasional. Namun, daftar pengisi acara belum dapat diumumkan karena masih dalam proses penyelesaian kontrak.

“Kami pastikan akan ada sekitar delapan musisi yang tampil. Kemungkinan sekitar satu bulan lagi kami akan mengumumkan secara resmi,” ungkap Sayed.

Penyelenggara menargetkan sekitar 15.000 pengunjung akan memadati Localfest Makassar selama satu hari pelaksanaan.

Target tersebut didasarkan pada tingginya minat masyarakat Makassar terhadap berbagai festival musik dan kegiatan ekonomi kreatif yang selama ini selalu mendapat sambutan positif.

“Melihat antusiasme masyarakat Makassar yang luar biasa, kami optimistis Localfest dapat menarik sekitar 15 ribu pengunjung dalam satu hari penyelenggaraan,” tuturnya.

Lebih dari sekadar festival hiburan, penyelenggaraan Localfest di Makassar diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Ribuan pengunjung yang datang diperkirakan akan menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, pusat perbelanjaan, hingga penjualan produk-produk UMKM dan brand lokal yang terlibat dalam festival.

Kehadiran Localfest juga menjadi momentum penting bagi pelaku ekonomi kreatif Makassar untuk memperluas jejaring, memperkenalkan karya kepada pasar nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai kreator dari daerah lain.

Dengan masuknya Makassar dalam kalender penyelenggaraan Lokalfest 2026, posisi kota ini semakin menguat sebagai salah satu pusat industri kreatif dan destinasi event nasional di Indonesia Timur.

“Festival ini, kami harapkan tidak hanya menghadirkan hiburan berkualitas, tetapi juga memperkuat citra Makassar sebagai kota yang ramah terhadap kreativitas, kolaborasi, dan pertumbuhan ekonomi berbasis industri kreatif,” tukasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Hendra Hakamuddin, mengatakan penyelenggaraan Localfest tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang luas bagi pelaku ekonomi kreatif lokal.

“Mulai dari UMKM, brand lokal, seniman, komunitas, hingga musisi asal Makassar,” ungkapnya.

Menurutnya, kepercayaan USS Networks memilih Makassar sebagai salah satu kota penyelenggara merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Localfest merupakan salah satu intellectual property (IP) milik USS Networks dan menjadi salah satu festival kreatif terbesar di Indonesia.

“Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Makassar karena dipercaya menjadi tuan rumah. Kami ingin momentum ini dimanfaatkan dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi kreatif lokal,” ujar Hendra.

Dia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan festival tersebut.

Dukungan itu tidak hanya sebatas fasilitasi administrasi, tetapi juga pendampingan sejak tahap awal persiapan hingga pelaksanaan kegiatan.

Pemkot Makassar, kata Hendra, akan mengawal seluruh proses perizinan agar dapat berjalan sesuai ketentuan serta selesai tepat waktu sehingga penyelenggara dapat mempersiapkan kegiatan secara maksimal.

Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait guna memastikan seluruh aspek teknis penyelenggaraan terpenuhi, termasuk keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pengunjung.

“Kami akan mendampingi seluruh proses perizinan sejak awal hingga seluruh rekomendasi diterbitkan,” katanya.

“Soal venue juga menjadi perhatian utama, termasuk potensi kemacetan, parkir, dan langkah-langkah mitigasi agar pelaksanaan berjalan aman dan tertib,” tambah dia.

Menurut Hendra, kesiapan lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung suksesnya Lokalfest.

Karena itu, pemerintah akan memastikan venue yang dipilih memiliki kapasitas memadai, didukung sistem parkir yang baik, rekayasa lalu lintas yang terukur, serta skema mitigasi risiko apabila terjadi lonjakan pengunjung.

Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang menghadiri festival sekaligus menjaga kelancaran aktivitas di sekitar lokasi acara.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat Makassar terhadap berbagai festival musik dan kegiatan ekonomi kreatif, Hendra optimistis Lokalfest akan mendapat sambutan yang sangat besar.

Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pengunjung agar ikut menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung sehingga pelaksanaan festival dapat berjalan sukses dan memberikan kesan positif bagi seluruh tamu yang hadir.

“Kami melihat acara ini akan sangat meriah. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk menunjukkan antusiasme secara positif, menjaga keamanan, keselamatan, dan nama baik Kota Makassar,” terangnya.

Hendra berharap penyelenggaraan Lokalfest 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi Kota Makassar.

Ribuan pengunjung yang diproyeksikan hadir diharapkan mampu menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, perdagangan, hingga meningkatkan penjualan produk-produk UMKM dan brand lokal.

“kehadiran festival tersebut semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu pusat industri kreatif di Indonesia Timur sekaligus kota yang semakin dipercaya menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional maupun internasional,” tutup Hendra. (*)

LANGITKU NET, Makassar  – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menjadi agenda rutin yang dipenuhi wacana tanpa implementasi.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Launching Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026, di Aston Hotel Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (13/7/2026).

Munafri menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tidak boleh berhenti pada tataran wacana, perencanaan, maupun kegiatan seremonial semata.

“Digitalisasi, harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Jangan hanya serimoni terus menerus kita bahas,” jelas Appi.

Dalam arahannya, orang nomor satu Kota Makassar itu mengaku ingin melihat data dan perkembangan konkret dari implementasi digitalisasi yang selama ini dijalankan.

Dia menilai, pembahasan mengenai digitalisasi hampir selalu dilakukan setiap tahun, namun belum menunjukkan hasil yang benar-benar terasa dalam pelaksanaan pemerintahan.

“Hari ini kita masih bisa hadir bersama dalam rangka mengikuti kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD Kota Makassar tahun 2026,” tuturnya.

“Sebenarnya saya ingin menyampaikan, saya butuh data dan progres dari digitalisasi ini. Hampir setiap tahun kita begini-begini saja. Artinya dibutuhkan realisasi dan implementasi yang jelas terhadap penggunaan digitalisasi,” tambah Appi Munafri.

Dia menilai forum TP2DD tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan yang berakhir tanpa tindak lanjut. Ditegaskan, tidak dibutuhkan acara seremonial yang pada awal dibukanya kita mengangguk lalu setelah itu pulang dan bubar.

“Lalu nanti tahun depan ada lagi rapat ini baru kita berpikir lagi apa lagi yang kita bikin. Semuanya dalam tahapan rencana-rencana yang tidak ada ujungnya, yang tidak memberikan dampak eksekusi yang baik,” imbuh politisi Golkar itu.

Munafri menekankan bahwa setiap kebijakan digital harus diawali dengan perencanaan yang lahir dari kebutuhan nyata organisasi.

Menurutnya, konsep digitalisasi harus dibangun berdasarkan dua dasar berpikir, yakni needs (kebutuhan) dan wants (tujuan yang ingin dicapai).

Ia menyampaikan bahwa tataran berpikir itu harus dimulai dari sebuah perencanaan yang baik, yang lahir dari sebuah kajian berdasarkan kebutuhan atau needs.

“Dari kebutuhan itu, kita mau menyelesaikan persoalan, artinya kita punya wants. Dua dasar berpikir inilah yang harus mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita, terutama dalam rangka menyelesaikan persoalan digitalisasi ini,” jelasnya.

Menurut Munafri, istilah digitalisasi selama ini memang menjadi kata yang paling sering muncul dalam setiap pembahasan mengenai pertumbuhan, perubahan, maupun percepatan pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar slogan.

Appi kemudian menggambarkan tujuan utama digitalisasi, yakni meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja secara signifikan.

Wali Kota Makassar itu, juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak akan berhasil apabila tidak dibangun dengan kesamaan cara pandang di seluruh organisasi perangkat daerah.

Dia menilai masih terdapat kondisi di mana pimpinan perangkat daerah telah mendorong penggunaan sistem digital, namun di tingkat pelaksana masih mempertahankan pola kerja konvensional.

“Jangan kepala dinasnya sudah mendorong digitalisasi, tetapi di bawahnya tetap menggunakan cara-cara konvensional,” ungkapnya.

“Menurut saya digitalisasi ini sangat kompleks. Bukan hanya perubahan sebuah sistem, tetapi bagaimana digitalisasi mampu mengubah tatanan kerja,” lanjut Appi.

Untuk menggambarkan pentingnya perubahan yang menyeluruh, Munafri mengibaratkan digitalisasi seperti renovasi sebuah rumah.

Menurut Appi, memperbaiki bagian luar rumah tidak akan menyelesaikan persoalan apabila struktur pondasinya tidak ikut diperbaiki.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa implementasi digitalisasi harus disertai sistem evaluasi yang jelas, termasuk adanya konsekuensi bagi perangkat daerah yang tidak menjalankannya secara optimal.

Ia menambahkan, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Seluruh proses transparansi dan akuntabilitas sangat bisa dilakukan kalau kita menggunakan dasar digitalisasi.

Selqin itu, bagaimana digitalisasi memberikan kemudahan, memberikan dampak yang bisa terlihat secara transparan dan akuntabel, menghilangkan langkah-langkah panjang dalam proses birokrasi, dan meminimalisir persoalan-persoalan, khususnya di bidang keuangan yang selalu berpotensi menjadi fraud.

Menurutnya, penerapan sistem digital yang terintegrasi juga akan mempersempit ruang terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses pengadaan maupun pelayanan publik.

Jika digitalisasi terus dihindari, menurut Munafri, birokrasi akan tetap dibayangi praktik-praktik subjektif yang mengedepankan faktor kedekatan, suka atau tidak suka, hingga kepentingan tertentu.

“Tapi kalau kita menghindari ini, yang

ada persoalan kita ke depan adalah persoalan enak dan tidak enak, suka atau tidak suka, malu atau tidak malu. Itu yang harus kita ikuti atau tinggalkan,” pungkasnya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa transformasi digital kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Aliyah, Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen mempercepat transformasi digital melalui TP2DD dengan memperluas digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan daerah.

Upaya ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Aliyah.

Melalui kolaborasi antara percepatan digitalisasi dan inovasi aparatur sipil negara, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu membangun sistem pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Ia menjelaskan, percepatan digitalisasi daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan efisien. Karena itu, sinergi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasi transformasi digital di Kota Makassar.

Selain itu, Aliyah juga mengapresiasi peluncuran proyek perubahan yang digagas peserta PKN Angkatan IV Tahun 2026.

“Menurut saya, setiap inovasi yang lahir dari program tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi mampu diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup politisi Demokrat itu.

Pada kesempatan ini, Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan digitalisasi layanan perpajakan bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Sebenarnya ini memberikan kemudahan kepada masyarakat. Saat ini memang masih fokus pada layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi ke depan tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan untuk seluruh jenis pajak daerah,” ujarnya usai High Level Meeting TP2DD Kota Makassar.

Menurut Asminullah, melalui TP2DD Pemerintah Kota Makassar terus didorong memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Pihaknya ingin efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta memberikan layanan publik yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.

“Melalui TP2DD, kita didorong untuk memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah,” katanya.

Dia menambahkan, optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi potensi kebocoran penerimaan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern.

Melalui integrasi layanan ke aplikasi Lontara+, masyarakat kini dapat mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara mandiri, mendaftarkan objek pajak, mengajukan perubahan data, melakukan pembayaran secara elektronik, hingga mencetak bukti pembayaran tanpa harus datang ke kantor Bapenda.

Asminullah menjelaskan, salah satu pembaruan penting dibandingkan aplikasi sebelumnya adalah hadirnya fitur cetak SPPT secara mandiri serta pengakuan resmi terhadap bukti pembayaran digital.

Selama ini, kata dia, bukti pembayaran yang dicetak melalui aplikasi kerap mengalami penolakan karena dianggap berbeda dengan bukti pembayaran manual.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan surat edaran yang menegaskan bahwa bukti pembayaran yang dicetak melalui aplikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti pembayaran manual.

“Termasuk untuk cetak SPPT secara online dan ini sudah terintegrasi ke Lontara+. Jadi kami tidak membuat aplikasi baru, tetapi mengintegrasikan layanan yang sudah ada ke dalam Lontara+ sehingga seluruh layanan nantinya berada dalam satu platform,” jelasnya.

Meski demikian, Bapenda masih mengoperasikan aplikasi lama selama masa transisi hingga seluruh fitur di Lontara+ dapat berjalan optimal.

“Sementara aplikasi lama tetap digunakan sampai semua fitur siap. Tetapi seluruh sistem sudah saling terkoneksi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asminullah menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan di Bapenda pada dasarnya telah berjalan secara menyeluruh.

Seluruh pembayaran pajak kini dilakukan secara non-tunai dan langsung disetorkan ke bank, sehingga tidak ada lagi penerimaan uang tunai oleh petugas Bapenda.

“Kalau kami sebenarnya sudah 100 persen digitalisasi. Tidak ada lagi penerimaan uang tunai di Bapenda. Kalaupun masyarakat datang ke loket, pembayaran tetap dilakukan langsung melalui bank,”tuturnya.

Selain melalui Lontara+, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan Bapenda, seperti layanan perbankan, Indomaret, Alfamart, hingga Kantor Pos.

Semakin banyak kanal pembayaran yang tersedia diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Kemudahan layanan digital tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Asminullah mengungkapkan realisasi PAD Kota Makassar hingga triwulan kedua 2026 meningkat lebih dari Rp100 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kalau kepatuhan masyarakat semakin baik, tentu berdampak pada peningkatan PAD. Hingga triwulan kedua, capaian kita sudah meningkat sekitar Rp100 miliar lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” pungkasnya. (*)