News

LANGITKU.NET, Makassar – Pembangunan infrastruktur jalan melalui program Multi Years Contract (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menujukkan progres signifikan. Hingga kini, sudah ada 49 ruas jalan yang sedang dikerja.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan, menyampaikan bahwa progres pengerjaan fisik pada Paket MYP 1 hingga 6 saat ini masih berjalan sesuai dengan rencana.

“Keseluruhan ada 85 ruas jalan. Dari jumlah tersebut, 49 ruas sedang ditangani, sementara 36 ruas lainnya masih dalam tahap perencanaan,” kata Andi Ihsan kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, pengerjaan pada tiap paket berada dalam kondisi normal. Bahkan, beberapa ruas telah menyelesaikan tahap fisik utama dan tinggal menuntaskan pengerjaan pelengkap, seperti pemasangan marka jalan.

Salah satu ruas yang mendekati perampungan adalah Jalan Hertasning di Kota Makassar. Menurut Andi Ihsan, pengerjaan fisik di lokasi tersebut sudah hampir tuntas.

“Hertasning sudah hampir 90 persen. Jalan Aroepala dan Burung-Burung juga sudah masuk tahap pengecoran beton. Sebagian besar sisanya tinggal penyelesaian marka jalan,” ujarnya.

Program MYP Tahun 2025-2027 terbagi dalam enam paket pekerjaan dengan panjang penanganan mencapai 1.400 kilometer jalan provinsi. Adapun rincian masing-masing per paket yakni; Paket I sepanjang 300,24 kilometer, Paket II 209,38 kilometer, Paket III 254,85 kilometer, Paket IV 286,80 kilometer, Paket V 218,75 kilometer, dan Paket VI 157,49 kilometer. Total anggaran mencapai Rp2,5 Triliun yang bersumber dari APBD Pemprov Sulsel.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, progres fisik masing-masing paket hingga awal Agustus 2026 mencapai 28,92 persen untuk Paket I, 20,56 persen Paket II, 28,31 persen Paket III, 12,03 persen Paket IV, 16,92 persen Paket V, dan 0,96 persen untuk Paket VI.

Pembangunan infrastruktur jalan ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, konektivitas antarwilayah, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengajak masyarakat untuk terus mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar seluruh tahapan pekerjaan di lapangan dapat berjalan dengan baik.

“Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap. Yang kami harapkan adalah dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” harap Andi Sudirman beberapa waktu lalu. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).

Program ini diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta serta memperkenalkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujar Roem.

Sementara itu, rombongan dipimpin oleh Course Leader Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia), Rachel Nolan, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari lokakarya pra-studi singkat sebelum peserta mengikuti Lokakarya Pra-Studi Singkat Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Australia.

“Studi ini yang bertujuan memperkenalkan praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, salah satu daerah yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas bidang kebijakan publik, digitalisasi, serta administrasi pemerintahan,“ujarnya.

Dalam sesi pemaparan bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Dr. Muhammad Roem memperkenalkan berbagai inovasi digital Pemerintah Kota Makassar yang dikembangkan melalui Dinas Kominfo, yakni Makassar Super Apps Lontara+ yang resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 lalu.

Dr. Roem menjelaskan, sebelum hadirnya Lontara+, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi milik perangkat daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan layanan tidak terintegrasi, aspirasi masyarakat tersebar di berbagai platform, serta menyulitkan pemerintah dalam mengukur kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelasnya

Ia juga memaparkan capaian pengelolaan aduan masyarakat selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Tercatat sebanyak 25.219 aduan masuk melalui Lontara+, dengan 22.663 aduan berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 89,9 persen.

“Hasil evaluasi menunjukkan implementasi Lontara+ berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Sebanyak 92,5 persen pengguna menilai aplikasi tersebut mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan mudah digunakan, 87,5 persen menilai layanan semakin transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima. Sementara itu, lebih dari 70 persen responden menilai respons penanganan aduan berlangsung cepat,” paparnya.

Roem mengatakan berbagai capaian tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih sejumlah apresiasi dan penghargaan nasional di bidang transformasi digital, sekaligus menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Selain Lontara+, Roem juga memperkenalkan Call Center 112 sebagai layanan kegawatdaruratan yang memberikan respons cepat terhadap laporan masyarakat selama 24 jam. Ia turut menjelaskan fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat analisis dan integrasi data Kota Makassar.

“Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara real-time, mulai dari CCTV lalu lintas, proses pelayanan pajak, pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai indikator strategis lainnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data,” jelasnya

Pemaparan tersebut mendapat perhatian besar dari para peserta. Mereka aktif mengajukan berbagai pertanyaan mengenai strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.

Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, mengaku sangat terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar serta sistem teknologi yang digunakan dalam merespons keluhan masyarakat.

“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem yang dibangun Pemerintah Kota Makassar memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dengan mudah, termasuk melalui foto, sekaligus memperoleh informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai proses penanganannya. Menurutnya, sistem tersebut juga membantu pemerintah mengelola sumber daya secara efektif sehingga pelayanan dasar dapat berjalan optimal.

“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutup Rachel Nolan.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Seminar Nasional Desa/Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Seminar tersebut digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dihelat oleh Pemerintah Provinsi Sulsel melalui dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Melibatkan 10 asosiasi desa sebagai upaya penguatan pemahaman terkait program KDKMP.

Kehadiran Munafri dalam forum tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemkot Makassar untuk terus mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat perekonomian masyarakat serta mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat.

Kegiatan yang mengangkat tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” tersebut dihadiri langsung oleh dua menteri. Diantaranya Menko Pangan RI, Zulkifli Hasan, dan Mendes PDT RI, Yandri Susanto.

Munafri bersama kepala daerah kabupaten kota dan se-Sulawesi selatan yang hadir menyimak langsung pemaparan arah kebijakan pemerintah pusat melalui keduanya.

Zulkifli Hasan dan Yandri Susanto menjelaskan langkah-langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan pemerintah pusat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan KDKMP.

“Tujuan kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sebagian rakyat. Apa itu? desa yang paling banyak. Oleh karena itu, desa-desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Zulkifli Hasan.

Mereka menjelaskan sejumlah kebijakan dan program pemerintah yang disiapkan untuk mendorong koperasi menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung agenda swasembada pangan.

Sementara itu, Munafri menuturkan Penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat. Karena itu, penyamaan pemahaman melalui forum seperti seminar tersebut penting agar kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat di daerah.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mendukung program KDKMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Sinergi antarpemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Nufransa, di Kantor Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/8/2026)

Dalam pertemuan tersebut, Andi Sudirman melaporkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk terkait belanja pegawai yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kami melaporkan kondisi keuangan Sulsel termasuk belanja pegawai yang menjadi atensi pusat dan daerah,” ujar Andi Sudirman.

Selain itu, pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Gubernur Sulsel juga meminta proyeksi transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk komponen belanja pegawai ASN pada perubahan Tahun Anggaran 2026 dan pokok Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut dinilai penting sebagai bahan perencanaan pemerintah daerah dalam menjaga kondisi fiskal agar tetap sehat serta memastikan keberlanjutan program pembangunan di Sulawesi Selatan.

“Semoga komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus terjaga demi penguatan kapasitas fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Selatan,” tuturnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjadi pembicara dalam Business Investment Forum yang digelar di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakornas) yang ke XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tahun 2026.

Forum nasional bertajuk “Ketahanan Nasional: Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global’ itu diikuti pengurus APINDO dari seluruh Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, M. Jusuf Kalla, turut hadir membuka kegiatan tersebut.

Dalam forum tersebut, Munafri tampil sebagai pembicara bersama Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Asrul Sani, Kepala DPMPTSP Kalimantan Utara, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, serta Direktur Investasi dan Perdagangan Luar Negeri APINDO Sherly Susilo.

Di hadapan para pengusaha, Munafri yang akrab disapa Appi memaparkan sejumlah keunggulan Kota Makassar yang dinilai menjadi modal penting dalam menarik investasi.

Ia merangkumnya dalam tiga alasan utama, yakni posisi geografis yang strategis, pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, serta iklim investasi yang didukung tata kelola pemerintahan berbasis Smart City.

“Kenapa Makassar? Kami memiliki beberapa alasan, tetapi saya menampilkan tiga alasan utama. Yang pertama adalah Makassar dengan lokasi yang sangat strategis, dengan ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang, dan menjadi kota yang sangat ramah terhadap investasi yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis Smart City,” jelasnya.

Ia melanjutkan, posisi Makassar semakin strategis karena berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan aktivitas ekonomi antara Australia, Asia, hingga benua lainnya. Posisi tersebut memperkuat Makassar sebagai hub pergerakan barang, jasa, sekaligus tenaga kerja di kawasan Indonesia Timur.

Appi menegaskan, investasi menjadi salah satu sektor penting bagi Makassar karena kota ini tidak memiliki sumber daya alam seperti sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan. Karena itu, Pemkot Makassar berupaya memastikan kemudahan, hospitality, serta jaminan bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di Makassar.

“Dan mungkin satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan, kota yang punya dua alur penghubung ekonomi, yaitu Pelabuhan Internasional dan Bandara Internasional, yang mampu menghubungkan proses barang dan jasa langsung ke tujuan ekspor dan impor,” ujarnya.

Ia juga memaparkan tren realisasi investasi Makassar yang terus meningkat. Setelah mengalami koreksi pada 2024, realisasi investasi kembali menunjukkan rebound pada 2025, ditandai dengan meningkatnya investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) sekaligus pertumbuhan investasi dalam negeri.

Appi menyebut lima negara yang memiliki investasi besar di Kota Makassar, yakni Malaysia, Singapura, Hong Kong, China, dan Jepang. Ia juga memperkenalkan sejumlah potensi dan proyek pengembangan yang dapat menjadi ruang investasi baru.

Di sektor pariwisata, lanjutnya, Pemkot Makassar tengah mendorong pengembangan kawasan sports tourism di Untia yang diawali pembangunan stadion sepak bola milik pemerintah kota.

Selain itu, gugusan Kepulauan Spermonde dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata maritim sekaligus memperpanjang length of stay wisatawan di Makassar.

Sementara dari sektor industri, Munafri menyoroti Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang tingkat okupansinya telah mencapai lebih dari 90 persen.

Kawasan tersebut menjadi pusat hilirisasi berbagai komoditas dari daerah lain, termasuk kopi dan hasil perikanan, sekaligus mendukung aktivitas ekspor-impor dari Makassar.

“Ini memberikan gambaran bahwa Kota Makassar, kami siap untuk menerima investasi bersama-sama dengan supporting infrastruktur yang dimiliki oleh kota ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, potensi perikanan, pertanian, industri pengolahan makanan, hingga dukungan perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin menjadi ekosistem yang dapat memperkuat investasi dan riset di Kota Makassar.

Menutup paparannya, Appi menegaskan Makassar merupakan kota yang terus tumbuh dan terbuka terhadap peluang investasi. Ia juga mengajak para peserta forum menikmati potensi lain yang menjadi identitas Makassar.

“Makassar terkenal dengan kuliner yang sangat nikmat. Jadi kalau di Makassar, peraturannya: dilarang diet,” tutupnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembangnya.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 tingkat Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Minggu (2/8/2026).

Dalam arahannya, Munafri mengatakan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder, bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

“Ini memang tanggung jawab yang harus kita selesaikan secara bersama-sama, bukan hanya di satu Dinas DP3A, tapi seluruh stakeholder harus tumbuh dan bersama untuk membenahi penjagaan terhadap anak-anak kita,” ujarnya.

Menurut Munafri, keluarga menjadi fondasi utama dalam memastikan anak dapat tumbuh dengan baik. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, keluarga, sekolah dan lingkungan dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Tantangan tersebut, kata Munafri, semakin besar karena anak-anak saat ini tumbuh di tengah perkembangan digital yang sangat pesat. Teknologi memberikan kemudahan, tetapi juga dapat membawa pengaruh negatif jika tidak disertai pendampingan.

“Maka yang perlu kita perhatikan, teknologi tidak hanya memberikan akses kemudahan kepada anak-anak, tetapi teknologi juga bisa memberikan dampak atau pengaruh buruk terhadap anak-anak kita,” katanya.

Karena itu, ia meminta orang tua dan seluruh pihak yang berinteraksi dengan anak memperkuat pengawasan serta memastikan anak tidak terpapar pengaruh negatif teknologi. Di sisi lain, anak juga harus memiliki ruang interaksi yang cukup untuk tumbuh sesuai usianya.

“Anak-anak kita harus tumbuh dan mempunyai ruang-ruang interaksi yang cukup di kota ini, sehingga kota ini bisa menjadi kota yang ramah anak,” tuturnya.

Munafri menegaskan anak tidak boleh dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Anak harus mendapatkan ruang untuk bermain, belajar, berinteraksi dan berkembang sesuai tahapan usianya.

“Anak-anak tidak bisa dipaksakan oleh keadaan untuk bisa lebih dewasa daripada umurnya. Anak-anak harus dibawa, dibimbing sesuai dengan bagaimana usia mereka bertumbuh,” jelasnya.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari investasi untuk menyiapkan generasi yang akan mengisi masa depan Indonesia. Perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan menjelang Indonesia Emas 2045, tetapi harus dibangun secara berkelanjutan di seluruh sektor.

Dalam HAN 2026 yang mengangkat subtema “Menelusuri Jejak La Galigo, Belajar, Berkarya, dan Bertumbuh Bersama”, Munafri juga menekankan pentingnya memperkenalkan budaya lokal kepada anak. Ia menilai kecerdasan anak harus berjalan beriringan dengan akhlak, moralitas dan pemahaman terhadap budaya.

“Kita tidak butuh anak-anak yang hanya tumbuh secara cerdas, tapi anak-anak tumbuh yang mempunyai akhlak yang baik, punya moralitas, mengerti akan budaya, dan tahu tentang konten lokal-konten yang ada di daerah kita,” ujarnya.

Munafri mengatakan Pemkot Makassar terus berupaya memasukkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pendidikan dasar. Ia juga mendorong sekolah menjadi ruang yang lebih panjang bagi anak untuk belajar, bermain dan berinteraksi setelah pembelajaran selesai.

“Biarkanlah pelajarannya selesai sampai jam 10, tapi mereka bisa bermain di sekolah untuk mengikuti kakak-kakak kelasnya sampai pulang sekolah,” katanya.

Di akhir arahannya, Munafri mengajak seluruh OPD memperkuat sinergi dalam pemenuhan hak anak, penguatan sekolah ramah anak, perlindungan dari kekerasan, peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, serta penyediaan ruang partisipasi anak.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari rumah tangga yang saat ini diterapkan Pemerintah Kota Makassar bukan sekadar program inisiatif. Melainkan langkah darurat untuk menyelamatkan Kota Makassar dari ancaman krisis pengelolaan sampah.

Penegasan itu disampaikan Munafri saat menanggapi masukan sejumlah fraksi pada Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Aula Sipakalebbi Balaikota Makassar, Rabu (29/07/2026). Terlepas dari Ranperda yang disetujui, sejumlah fraksi menyoroti minimnya sosialisasi kebijakan pemilahan sampah.

Munafri mengakui masih terdapat kekurangan dalam proses edukasi kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak bisa ditunda mengingat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang sudah berada pada kondisi kritis.

“Kami mengakui sosialisasinya belum maksimal. Tetapi kondisi yang kami hadapi tidak memungkinkan untuk menunggu lebih lama. Ini bukan sekadar soal sampah, tetapi menyangkut keselamatan lingkungan dan masa depan Kota Makassar,” ujarnya.

Munafri mengungkapkan, sistem pengelolaan persampahan Makassar selama ini termasuk salah satu yang paling bermasalah di Indonesia. Status TPA seluas sekitar 21 hektare masih beroperasi dengan sistem open dumping berpotensi mendapatkan sanksi pidana karena tidak lagi memenuhi standar pengelolaan lingkungan.

“Pemerintah tidak punya pilihan selain mempercepat transformasi dari open dumping menuju sanitary landfill. Alhamdulillah, hari ini progres pembenahan sudah mencapai hampir 80 persen,” katanya.

Ia menjelaskan, setelah TPA bertransformasi penuh menjadi sanitary landfill pada 1 Agustus mendatang, hanya sampah residu yang boleh dibuang ke lokasi tersebut. Karena itu, pemilahan sampah sejak dari rumah tangga menjadi syarat utama agar sistem baru dapat berjalan.

“Modalnya cuma dua ember. Satu untuk sampah organik, satu lagi untuk sampah nonorganik. Tidak ada yang sulit kalau kita mulai bersama,” ucapnya.

Lebih jauh, ia menyebut pemilahan sampah bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Selama ini lebih dari 70 persen biaya pengelolaan sampah terserap untuk operasional pengangkutan.

Apabila hanya sampah residu yang diangkut menuju TPA, beban operasional dapat ditekan secara signifikan sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lain yang lebih produktif.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kota Makassar juga telah memperluas pembangunan TPS 3R di seluruh kecamatan, mendistribusikan komposter dan Teba-Teba modern di tingkat RT/RW, memperkuat bank sampah unit, hingga mengembangkan rumah maggot sebagai bagian dari sistem ekonomi sirkular.

Munafri juga mengungkapkan potensi ekonomi dari pemilahan sampah plastik. Menurutnya, harga plastik bekas di Makassar saat ini berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram, sementara industri daur ulang membutuhkan pasokan hingga 40–50 ton setiap hari.

Artinya, sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai justru dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat apabila dipilah sejak dari rumah.

Selain itu, Pemkot juga tengah mengembangkan pemanfaatan gas metana dari TPA untuk disalurkan ke rumah tangga sebagai energi alternatif, sehingga dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan gas memasak.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir yang berkelanjutan.

“Kita tidak sedang bicara soal memilah sampah semata. Kita sedang bicara tentang masa depan lingkungan, efisiensi anggaran, dan ekonomi sirkular yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Tidak sampai disitu, Munafri turut mengajak seluruh anggota DPRD menjadi teladan di tengah masyarakat. Munafri mengajar para anggota dewan memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah masing-masing serta ikut menyosialisasikan kebijakan tersebut di daerah pemilihannya.

Menurutnya, perubahan kebiasaan memang tidak mudah, tetapi harus dimulai sekarang agar Kota Makassar tidak menghadapi persoalan lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.

“Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya.(*)

LANGITKU.NET, Toraja Utara – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan Ground Breaking pembangunan ruas Rantepao-Pangala-Baruppu-Batas Provinsi Sulawesi Barat, di Kabupaten Toraja Utara, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Bupati Tana Toraja Frederik Victor Palimbong, dan Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi.

Ruas Rantepao-Pangala-Baruppu-Batas Provinsi Sulbar merupakan bagian dari Paket 6 Multiyears Project (MYP) dengan total nilai anggaran Rp239 miliar.

Khusus di Kabupaten Toraja Utara, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp42,7 miliar untuk penanganan empat ruas jalan, yakni ruas Tedong Bonga-Buntao-Batas Kabupaten Luwu, ruas Rantepao-Sa’dan-Batas Kabupaten Luwu, ruas Batas Kabupaten Tana Toraja (Madandan)-Alang Alang-Rantepao, serta ruas Rantepao-Pangala-Baruppu-Batas Provinsi Sulbar.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengatakan, pembangunan ruas tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang dinantikan masyarakat, mengingat kondisi jalan yang cukup ekstrem dan kerap mengalami longsor.

“Saya berharap dukungan masyarakat. Ini adalah pekerjaan jalan yang dinantikan karena kondisi jalan yang cukup ekstrem karena jalan sering longsor,” kata Andi Sudirman.

Ia berharap seluruh proses pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita doakan semoga sukses dan lancar,” ujarnya.

Pembangunan ruas jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Toraja Utara dan sekitarnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Komitmen Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam menghadirkan ruang-ruang kreatif sebagai pusat kolaborasi, edukasi, dan akselerasi bagi pemuda serta pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar kembali diwujudkan.

Wujud komitmen tersebut ditandai dengan dilakukannnya launching Makassar Creative Hub (MCH) kedua bertajuk “Nabuka Nusantara” yang berlokasi di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Minggu (26/7/2026).

Launching MCH ditandai dengan penabuhan gendang oleh Munafri, didampingi Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Digital Kota Komdigi RI, Rama Krisna Prasetya, Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, serta Koordinator MCH, Muhammad Sabeq.

Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Appi ini menyampaikan sukacitanya karena gedung ruang kreatif kedua akhirnya dapat diresmikan dan dimanfaatkan masyarakat, khususnya bagi anak muda Makassar.

“Pada malam hari ini saya begitu gembira karena apa yang lama kita nantikan, kita cita-citakan, malam hari ini bisa terwujud dan kita resmikan bersama. Ini adalah Creative Hub yang kedua yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.

Appi menegaskan, kehadiran MCH merupakan bentuk keseriusan pemerintah kota dalam menyediakan infrastruktur pendukung bagi aktivitas anak muda, khususnya di bidang kreativitas, digitalisasi, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Peresmian MCH kedua ini sekaligus menegaskan keberhasilan MCH pertama yang lebih dulu hadir dan berkembang pesat di kawasan Pantai Losari, dengan ratusan kegiatan yang telah berlangsung di dalamnya.

“Kita membuat Creative Hub ini dengan satu keyakinan bahwa ruang-ruang kreatif yang ada di Kota Makassar harus disediakan sebagai infrastruktur utama untuk mensupport segala kegiatan yang akan dilakukan oleh anak muda Kota Makassar,” katanya.

Appi menjelaskan MCH Losari telah membuktikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari lokasi tersebut, telah terlaksana berbagai kegiatan mulai dari kegiatan lokal, nasional, internasional, hingga berbagai aktivitas yang mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif di Kota Makassar.

“Di MCH ini kita mempertemukan para pencari kerja dan pemberi kerja, para konsumen dan produsen. Ini menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan meningkatkan kemampuan anak-anak muda kita,” tambahnya.

Appi juga bercerita bagaimana kehadiran MCH pertama menyambut sejumlah pandangan miring pada awal hadirnya program tersebut. Namun, lanjutnya, hasil yang ditunjukkan MCH justru membuktikan bahwa ruang kreatif ini benar-benar dibutuhkan warga.

“Dulu sempat ada negative tone. Tapi kami buktikan bahwa tempat ini dipakai anak-anak muda untuk upskilling dan upgrading kemampuan mereka. Bahkan menjadi salah satu tujuan belajar bagi saudara-saudara kita dari berbagai daerah di Indonesia,” tambahnya.

Pada momen tersebut, Ia juga menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir bahwa pemerintah dalam pengelolaan MCH hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana.

Sementara, pengelolaan kegiatan dan pengembangan ruang kreatif tersebut, kata Appi, harus dikelola oleh anak-anak muda itu sendiri tanpa intervensi kepentingan dari perangkat daerah.

“Pemerintah hanya menjadi fasilitator. Jangan bawa alur birokrasi ke dalam Creative Hub ini. Biarkan anak-anak muda yang mengurus dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah agar memaksimalkan fasilitas yang tersedia di MCH Nusantara sebagai lokasi kegiatan dan kolaborasi lintas sektor.

Appi mengungkapkan bahwa tahun ini Pemerintah Kota Makassar menargetkan hadirnya tiga MCH. Ia pun berharap ke depan pengelolaan MCH semakin matang dan mampu menjadi embrio lahirnya lebih banyak event positif di Kota Makassar.

“Mudah-mudahan di tahun ini akan ada tiga Creative Hub yang ada di Kota Makassar,” harapnya.(*)

LANGITKU.NET, Takalar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang dipusatkan di Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Jumat (17/7/2026).

Sebelum itu, Gubernur Andi Sudirman bersama Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra beserta jajaran, Bupati Jeneponto, Wakil Bupati Takalar serta para petani, terlebih dahulu mengikuti acara seremoni panen raya secara virtual.

Panen raya ini dilaksanakan serentak di 43 lokasi se-Indonesia, khususnya komoditas tebu yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

Andi Sudirman mengatakan Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil produksi komoditas tebu yang ada di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Bone dalam pengembangan kawasan tebu nasional.

“Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI Khususnya di angkatan udara yang telah melakukan pendampingan kuat untuk mencapai swasembada pangan khususnya di bidang produksi tebu,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran TNI Angkatan Udara, khususnya Lanud Sultan Hasanuddin, atas komitmennya dalam mendukung pengembangan produksi tebu di Sulawesi Selatan.

“Tentu apresiasi kepada jajaran TNI yang telah melampaui daripada panggilan tugas demi mendukung program asta cita Bapak Presiden dalam rangka ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Kabupaten Takalar sendiri menjadi salah satu sentra utama pengembangan kawasan tebu nasional di Sulawesi Selatan, didukung oleh Kabupaten Gowa dan Jeneponto sebagai daerah penunjang.

Sementara itu, Kabupaten Bone juga memiliki peran strategis sebagai sentra pengembangan tebu yang didukung oleh dua pabrik gula. (*)