admin

LANGITKU.NET , Makassar – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Khutbah Seragam secara serentak di seluruh masjid se-Sulawesi Selatan, Jumat, (1/4/2022). Gelaran acara tersebut dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana menjadi penonton yang cerdas dan juga dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional Ke-88. Kegiatan tersebut juga disiarkan serentak oleh 188 stasiun radio di Sulsel.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi MUI Dr Firdaus Muhammad MAg mengatakan Kegiatan ini merupakan sebuah trobosan dan yang paling penting adalah dampaknya bagi umat. Yang mana saat ini umat membutuhkan pencerahan-pencerahan terutama terkait dengan bidang penyiaran dan informasi. Tidak lupa dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (LEPRID) yang telah menstimulus kegiatan tersebut sehingga terlaksana dengan sukses.

“Kita selalu bekerjasama menjadi mitra pemerintah. MUI Sulsel juga telah bekerja sama dengan KPID Sulsel dalam kaitannya dengan sosialisasi migrasi analog ke digital. Ini sangat penting sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat,”  jelas Firdaus Muhammad

Sementara itu Ketua Umum dan Pendiri Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (LEPRID) Paulus Pangka memuji serta mengapresiasi ide kreatif yang melatarbelakangi terselenggaranya acara tersebut. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi masyarakat khususnya kepada kawula muda sebagai generasi penerus bangsa. Untuk mengapresiasi hal tersebut Leprid memberikan piagam penghargaan kepada MUI Sulawesi Selatan, KPID Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Pemerintah Kota Makassar.

“Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa dimana KPID Sulsel memilih ide yang sangat kreatif. Pesan-pesan moral yang disampaikan saat khotbah yang disiarkan ke seluruh masjid di Sulawesi Selatan dan dipancarluaskan oleh lembaga penyiaran Sulsel ini merupakan hal yang sangat luar biasa,” kata Paulus Pangka

Pada akhir acara, Kepala Dinas Kominfo-SP Amson Padolo mewakili Pemprov Sulsel menerima Piagam Penghargaan dari LEPRID atas prestasi Pendukung Rekor Khotbah Jumat Seragam se-Sulawesi Selatan dalam Rangka Sosialisasi dan Literasi Analog Switch Off (Digitalisasi Penyiaran). Piagam penghargaan juga diserahkan kepada MUI Sulsel, KPID Sulsel, serta Pemkot Makassar atas ide, gagasan, serta keberhasilan terselenggaranya acara tersebut. Hadir juga Kabid Humas dan Komunikasi Publik Diskominfo Sulsel Sultan Rakib dalam acara tersebut. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Kesuksesan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dalam menjalankan program kota cerdas Sombere’ and Smart City kembali membuahkan hasil dengan meraih penghargaan.

Inovasi Pemkot Makassar yakni War Room Innovation for Public Service and Crime Reduction berhasil meraih penghargaan Digital Innovation Award 2022  yang diberikan oleh MNC Portal Indonesia. di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

War Room yang diinisiasi Walikota Danny, menerima penghargaan untuk kategori Digital Innovation For Public Service, sebuah apresiasi kepada berbagai pihak atas penciptaan inovasi digital di bidang layanan publik.

Danny Pomanto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada MNC Portal Indonesia atas penghargaan dan apresiasinya kepada Pemkot Makassar. Menurutnya, DIA 2022 ini menjadi pecut bagi pemerintah daerah untuk lebih berinovasi lagi.

Tidak hanya itu, DIA 2022 juga disebut oleh Danny memberi tambahan kekuatan bagi Indonesia untuk segera pulih melalui kemampuan adaptasi di era pandemi, di mana digitalisasi adalah solusi.

” Terima kasih kepada MNC karena terus membuat Indonesia memperkuat keunggulannya. Saya kira DIA 2022 mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam layanan publik. Apalagi di masa pandemi sekarang ini digitalisasi adalah solusi, kecepatan dan kemampuan adaptasi adalah keunggulan. Sebagaimana dikatakan Bapak Presiden, Recover Together Recover Stronger,” ujar Danny Pomanto.

War Room merupakan pusat data pelayanan publik real time yang terintegrasi seluruh SKPD Pemkot Makassar. Selain itu  War Room menghubungkan ratusan CCTV yang dapat dipantau selama 24 jam oleh pihak kepolisian.

“Dengan sistem yang ada di War Room kita dengan pihak kepolisian saling bersinergi untuk mengurangi angka tingkat kriminalitas yang terjadi di Makassar,” ujarnya.

Pemerintah Kota Makassar, lanjut Danny, memiliki tradisi inovasi yang berlaku setiap SKPD termasuk juga Perusda. Bahkan mempersiapkan diri menuju Makassar Kota Metaverse.

“Kita di  Makassar memiliki tradisi inovasi di mana setiap SKPD wajib membuat program inovatif. Sekarang setiap SKPD akan membuat konten Metaverse,” terang Danny Pomanto.

Diketahui, terobosan War Room yang diinisiasi Danny  pernah mendapat penghargaan dari berbagai lembaga dan instansi seperti; Kemendagri RI, Kementerian PAN/RB, Kemkominfo RI, Kemenkes dan beberapa kementerian lainnya.

Juga pernah mendapat penghargaan tertinggi dari Kepolisian RI, bahkan dilirik mancanegara untuk menjalin kerjasama Kota kembar atau Sister City.

LANGITKU.NET, Makassar – Warga Turatea Jeneponto yang berdomisili diseluruh Indonesia sebentar lagi akan memiliki pengurus wilayah. Nantinya pengurus wilayah ini akan menjadi perpanjangan tangan pengurus pusat yang berada di Kota Makassar.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto (PP KKTJ) Abdul Rachmat Noer mengungkapkan rencana pembentukan pengurus di 34 Propinsi ini merupakan amanah Munas yang disempurnakan di Rakernas KKT Jeneponto beberapa bulan lalu di Makassar.

Untuk saat ini sudah terbentuk pengurus wilayah dan kabupaten kota di Indonesia seperti Sultra, Sulut, Sulteng, Kaltim, Riau. Insya Allah pada tahun 2024 nanti, sudah terbentuk pengurus di 34 Propinsi sampai ke kabupaten dan kota, tutur Rachmat.

Menyusul wilayah tersebut, setelah lebaran Idul Fitri tahun ini segera dilakukan pelantikan PW KKTJ di Sulbar, Sumut dan NTT, ujar pria kelahiran Makassar yang saat ini menjabat Dirut PT. Biringkassi Raya.

Target kami sebelum pesta demokrasi, pengurus wilayah di 34 Propinsi sudah terbentuk. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi warga Turatea Jeneponto menyalurkan aspirasi politiknya. Kita harap warga Jeneponto di seluruh Indonesia turut aktif dalam pesta demokrasi yang akan mulai digelar di tahun 2023, kata Rachmat.

Khusus untuk Kota Makassar, dalam waktu dekat akan disusun pengurus KKT Jeneponto. Kami sudah membentuk Tim beranggotakan 3 orang yang bertugas menyusun PD KKT Jeneponto, papar Rachmat.

LANGITKU.NET , Makassar – Kepala Bidang Humas Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib berkesempatan menjelaskan tugas pokok dan fungsi PPID berkaitan dengan upaya Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU no. 8 Tahun 2014. Sultan didapuk menjadi narasumber dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS SMA/SMK) Kota Makassar dalam rangka Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah Mendorong Akselerasi Program Unggulan Gubernur Mencerdaskan Sulawesi Selatan, yang bertempat di Ballroom Nobel Convention Centre, Nobel Indonesia Institute, Jl Alauddin Makassar, Kamis (31/3/2022).

Pengelolaan dana BOS yang masih menyisakan masalah sehingga menimbulkan protes wali murid, presentase kelulusan siswa antar sekolah yang belum seimbang, orang tua murid melaporkan guru ke pihak berwajib karena dianggap kasar dalam mendidik, merupakan beberapa peristiwa negatif yang mencoreng wajah institusi pendidikan di Indonesia. Kejadian tersebut kerap berulang dari waktu ke waktu. Ditambah kemajuan teknologi informasi yang membantu mempercepat kejadian tersebut viral.

Keresahan tersebut akhirnya terjawab oleh Sultan Rakib. Terkait keterbukaan informasi publik yang harus disediakan pihak sekolah dalam pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut Sultan menerangkan peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia menjelaskan, semua informasi mempunyai titik sentral di PPID pembantu dalam hal ini Dinas Pendidikan. Mengingat sekolah merupakan UPT yang merupakan subordinasi dari dinas. Sultan menegaskan pihak sekolah baiknya fokus pada proses pembelajaran, smeentara pengelolaan informasi dapat dikoordinasikan dengan PPID Pelaksana di tingkat Dinas hingga PPID Utama.

“Ketika pemohon informasi datang ke sekolah, seharusnya yang bertanggung jawab memberikan jawaban dan lain sebagainya itu adalah PPID Pelaksana di dinas. Dalam waktu dekat pak kadis (Kadis Kominfo) akan membuat surat edaran kepada seluruh kepala sekolah bahwa ketika ada permohonan informasi oleh pemohon baik perorangan atau lembaga maka secara serta merta kepala sekolah akan menyerahkan hal ini kepada PPID  Pembantu,” terang Sultan Rakib.

Ada empat macam kategori informasi yang disediakan PPID diantaranya, informasi serta merta, berkala, setiap saat serta informasi yang dikecualikan. Berbagai bentuk informasi yang diminta masyarakat tersebut  harus telah melalui uji konsekuensi. Sehingga jelas, apakah informasi tersebut bisa dishare ke publik atau tidak.

“Kita memberikan peluang kepada guru untuk fokus mengajar. Kepala sekolah membantu para guru untuk fokus melaksanakan tugasnya. Urusan pemberian informasi dan lain sebagainya itu domain dari dinas”. tegas Sultan.

Sultan Rakib tidak lupa menjelaskan mengenai alur permintaan dan pemberian informasi di PPID.

“Kalau pihak pemohon masih melakukan protes PPID Pembantu akan mengarahkan ke PPID Utama. Disitu akan kita proses, jadi tidak langsung ke meja hijau. Batasnya itu sepuluh hari plus tujuh (10 hari + 7),” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, pada Dinas Pendidikan ada beberapa informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dipublikasikan. Sebagai contohnya data anak didik yang bermasalah serta laporan keuangan yang belum diaudit. Mengenai pengelolaan dan penyediaan  informasi termasuk informasi tentang dana BOS beserta informasi terkait pendidikan lainnya dapat diperoleh melalui PPID Pembantu. Sebagai penutup diskusi Ia meminta tenaga pendidik untuk fokus dalam bekerja mempersiapkan masa depan anak didiknya. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) bagi ASN di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bakal segera cair.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BKD Sulsel Imran Jausi. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk segera membayarkan TPP bagi ASN.

“Kami berharap pencairan TPP ini dapat tuntas di semua OPD dalam minggu ini, dan ini juga sesuai arahan bapak Gubernur agar pembayaran TPP sudah dapat dilakukan secepatnya sebelum memasuki bulan Ramadan,” ungkap Imran, Selasa (29/3/2022).

Keterlambatan ini menurut Imran dikarenakan ada perubahan regulasi dari aturan Pemerintah Pusat.

“adanya perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 tahun 2020 yang mengatur tentang kriteria TPP. Selain itu, adanya keterlambatan rekomendasi terkait besaran TPP dari Kemendagri dan ini berlaku secara Nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, hal ini juga dipengaruhi adanya penyesuaian dengan SKP format baru sesuai Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja.

“Selain itu penginputan target dan capaian kinerja oleh masing-masing ASN berbasis dokumen secara bersamaan, sehingga akses jaringan ke aplikasi sangat lambat,” ujarnya.

Selain itu menurut Imran, saat ini juga ada penyesuaian pada aplikasi yang digunakan.

“Untuk itu, kami di BKD Melakukan percepatan proses verifikasi berdasarkan hasil penginputan SKP oleh setiap ASN, dan tentunya kami semua berharap dukungan jaringan internet dan aplikasi yg digunakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan,” tuturnya.

Sementara terkait besaran TPP yang akan diterima oleh ASN, saat ini diberlakukan berbasis kinerja.

“Sehingga ini akan memicu semangat ASN untuk lebih aktif untuk terus berinovasi dan memberikan capaian-capaian yang baik untuk Sulsel,” ungkapnya. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Pemerintah Kota Makassar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk TA 2023, di Phinisi Ballroom Claro, Jumat (25/3/22).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Dharmawan Tim Ahli, Sekretaris Daerah Kota Makassar, forkopimda Kota Makassar dan Provinsi Seluruh Camat Kota Makassar, RT/RW. tim ahli Walikota, tokoh adat masyarakat, serta tokoh perempuan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M.Anshar yang mewakili Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan Musrenbang kota makassar menjadi wadah usulan prioritas aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan bagi rakyat.

“Kita bisa lihat contoh periode pertama pak Danny dengan membuat lorong garden dan alhamdulillah berhasil. Periode kedua ini sementara digodok lorong wisata dan kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmi Budiman mengungkapkan pengusulan musrembang terdapat 2561 usulan program. Dimana sebanyak 1611 program dikerjakan dari kecamatan dan pokok pikiran sendiri ada 715 usulan di tahun 2023.

“Jadi usulan tahun ini kebijakan cukup berubah dari tahun kemarin di mana tahun ini kita membagi usulan menjadi dua pertama usulan dana sektoral dan sektoral itu di kerja oleh SKPD masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya,” ucapnya.

“Yang kedua usulan yang berkaitan dengan dana Kelurahan. Kenapa kita membagi dua Karena yang namanya dana Kelurahan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat,” tambah Helmi

Dia menyebutkan ada empat kunci pada musrembang TA 2023 yakni produktifitas, kesejahteraan, kemudian transformasi digital metaverse.

“Sebagian besar usulan program yang diterima seperti penyediaan infrastruktur, drainase serta keluhan masyarakat tentang kemacetan,” sebutnya.

Tak hanya itu, pemerintah Kota Makassar juga akan memfokuskan buat kesehatan masyarakat utamanya pada anak yang mengalami stunting.

Kata Helmi, total ada 80 persen anak yang mengalami stunting dari 153 kelurahan. Karenanya, ia akan menyiapkan anggarannya secara serius terhadap masalah stunting ini, agar masyarakat sadar untuk hidup sehat.

Berbicara dana kelurahan, Helmi berencana menaikkan anggarannya untuk tahun depan senilai Rp 500 juta.

“Mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya di masa pemerintahan Danny- Fatma kita maksimalkan terus dan tadi kan sudah ada arahan ada atau harapan bisa dinaikkan menjadi 1 Miliar mudah-mudahan itu tercapai di tahun-tahun selanjutnya,” harap Helmi.

LANGITKU.NET , Bone – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri acara 692 Tahun Kabupaten Bone di halaman Rumah Jabatan Bupati Bone di Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Senin (28/3/2022).

Hadir dalam kegiatan itu, Anggota DPR RI, Dirlantas Polda Sulsel, Pangdam XIV Hasanuddin, Menteri Pertanian Periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Pimpinan Nasional, Ketua Kerukunan Keluarga Bone (KKMB) Pusat, Ketua KKMB Sejumlah Provinsi di Indonesia, Bupati Bulukumba, Bupati Gowa, Muspida, pejabat Pemprov Sulsel dan Bone serta tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Andi Sudirman menyerahkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bone yang diterima langsung Bupati Bone Andi Fashar Mahdin Padjalangi dengan nilai Rp 37 miliar. Untuk tahun 2021, Pemprov Sulsel telah memberikan bantuan keuangan senilai Rp 54 Miliar.

Bantuan ini diperuntukkan untuk sejumlah pembangunan di Bone, diantaranya jalan akses masuk Bandara Arung Palakka, jalan bypass Sumpallabu (Lilina Ajangale – Alinge), beberapa infrastruktur lainnya serta subsidi tiket penerbangan.

“Yang pertama New By Pass Sumpallabbu (Lilina – Ajangale – Alinge) mudah diakses, kita punya alternatif, insya Allah dengan bantuan keuangan. Kemudian untuk akses bandara (Arung Pallaka) kita perbaiki sekaligus untuk subsidi tiket,” katanya.

Diharapkan, bantuan keuangan ini bisa diserap dan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

“Untuk upaya pemulihan perekonomian masyarakat. Dengan memberikan kemudahan akses mobilitas masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bone Andi Fashar Padjalangi mengungkapkan bahwa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada perkembangan dan pembangunan Kabupaten Bone.

“Meski di masa pandemi Covid-19, komitmen Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung program pembangunan infrastruktur di kabupaten Bone tetap berjalan seperti Jembatan Watu Kecamatan Cenrana dan Jembatan Solo Kecamatan Ponre,” ungkapnya.

Alokasi bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Andi Sudirman  dari tahun ke tahun telah menangani jalan kabupaten yang strategis terhadap pengembangan perekonomian dari sektor pariwisata, maupun akses perlintasan kabupaten.

“Bantuan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pemicu pembangunan di Kabupaten Bone,” akunya.
Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Sulsel meresmikan beberapa pengerjaan di Bone,  diantaranya pengaspalan jalan Bakunge – Solo, jembatan sungai solo, dan jalan Uloe – Ujung. Ketiganya merupakan pembangunan dari bantuan keuangan Provinsi untuk Kabupaten Bone. (*)