admin

LANGITKU NETWORKS, Makssar – Perjalanan karir Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengedukasi warga kota daeng dalam berdemokrasi menarik perhatian dunia.

Sehingga, Walikota Danny diundang sebagai pemateri dalam forum demokrasi Internasional, bersama 12 Walikota sedunia yang dijadwalkan dibuka langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Hal tersebut diutarakan Rosniati Asis mitra USAID Makassar, saat bertemu Walikota Danny di kediaman pribadinya Jalan Amirullah. Minggu (21/11/2021). 

Kata Rosmiati kegiatan ini, diadakan secara virtual dengan durasi 3 menit pada 6 Desember 2021 mendatang.

“Jadi Walikota Danny Pomanto di lirik mewakili Indonesia karena mampu mengedukasi warga menggunakan hak pilihnya secara demokrasi. Hadirnya pun diharapkan mampu menginspirasi kota lainnya juga dunia akan beberapa langkahnya yang mengiringi perjalanan karirnya,” ungkap Rosniati.

“Alasan dipilihnya Danny Pomanto menjadi perwakilan Indonesia, karena eksistensinya berjuang pada pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu,” imbuhnya.

Sementara itu Walikota Danny yang menerima mandat menjadi pemateri menyatakan kesiapannya dan ungkapan terima kasihnya dipilih mewakili Indonesia.

“Kehormatan bagi saya mendapat undangan ini. Waktu singkat durasi 3 menit akan saya manfaatkan nanti untuk berbicara sepak terjang menapaki demokrasi. Kota Makassar bangga dengan undangan ini”,tutupnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar melakukan pembahasan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) tahun 2022, Kamis (18/11/2021) di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar.

Pertemuan ini dilakukan guna membahas sejumlah usulan perda inisiatif Pemerintah Kota Makassar dan Prakarsa DPRD Makassar berdasarkan skala prioritas dan urgensi masing-masing ranperda untuk selanjutnya dilakukan pembahasan di tingkat pansus.

Dipimpin Koordinator Bapemperda DPRD Makassar Eric Horas didampingi Wakil Ketua Bapemperda Aswar, ST, rapat ini menghadirkan pihak Bagian Hukum Pemkot Makassar.

Adapun sejumlah Ranperda Prakarsa DPRD Makassar yang berasal dari masing-masing Komisi, sebagai berikut:
Komisi A Bidang Pemerintahan mengusulkan, Perda Tentang Kerjasama Daerah, Perda tentang Inovasi Daerah, Perda tentang Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

Sedang, Komisi B Bidang Perekenomian dan Keuangan mengusul, Perda tentang Perubahan PD Terminal Menjadi Perumda. Sementara, Komisi C Bidang Pembangunan mengusul, Perda tentyang Pembangunan Gedung, Perda tentang Perhubungan.

Juga Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat mengusul Perda tentang Hari Kebudayaan Kota Makassar, Perda tentang Penanggulangan Bencana, Perda tentang Kota Layak Anak.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – DPRD Kota Makassar menggelar Rapat paripurna dalam rangkaian pembahasan APBD Tahun 2022, Rabu (17/11/2021) di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.

Rapat Paripurna ini digelar dalam rangka Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Makassar terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas Penjelasan Walikota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD TA. 2022.

Penyampaian tanggapan/jawaban Walikota Makassar dibacakan Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar, yang memberikan penjelasan sesuai dengan urutan pembacaan pandangan.

Diantaranya yang dijelaskan yaitu, inovasi layanan dukcapil berbasis online, terkait data terpadu UMKM meningkatkan perekonomian.

“Pihak eksekutif sependapat untuk melakukan pengelolaan anggaran berbasis teknologi, dengan memaksimalkan PAD,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar juga menyampaikan, pihaknya akan memperdalam jawaban jika sekiranya penyampaian ini dipandang perlu pembahasan lebih lanjut.

“Harapan kami pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar demi memnuhi pemenuhan pembangunan”, tutupnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pasca menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Penjelasan Walikota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD TA. 2022.

Rapat Paripurna DPRD Makassar mengagendakan Penjelasan Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kunjungan Dapil (Kundapil) dan Konsultasi Publik, Selasa (16/11/2021) di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.

Rancangan dua Ranperda tersebut, dibacakan Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile yang mengungkapkan tujuan dan maksud dibentuknya ranperda ini yaitu diperlukan suatu kegiatan monitoring proses dan hasil pembangunan di daerah pemilihan masing-masing serta regulasi dan petunjuk teknis kegiatan tersebut.

Dirinya juga menyampaikan, hal ini akan diatur dalam peraturan DPRD Kota Makassar dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pengawasan.

“Melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pembangunan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD”, ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Suhada menyampaikan, pihaknya berharap hal ini dapat menjadi regulasi yang jelas dalam menjalin kemitraan bersama pemerintah kota Makassar demi kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan pembangunan.

“Kami berharap kedua rancangan peraturan daerah kota makassar dapat memberi kontribusi dalam pembangunan kota makasaar”, tutupnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Rapat Paripurna DPRD Makassar kembali digelar dalam rangkaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Selasa (15/11/2021) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.

Rapat Paripurna kali ini diagendakan dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Penjelasan Walikota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD TA. 2022.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sikapi Aspirasi Pedagang Asongan Pelabuhan Makassar,Komisi D Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait,Senin (15/11). Di ruang Badan Anggaran.

Rapat sore ini dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir (F-Golkar) didampingi Sekretaris Komisi D H. Sahruddin Said (F-PAN) beserta Anggota Komisi D Irwan Djafar (F-Nasdem).

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Setelah melalui serangkaian pembahasan, Rapat Paripurna diagendakan dalam rangka Penjelasan Walikota Makassar sebagai Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kota Makassar, Senin (15/11/2021) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo didamlingi Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, dan Andi Nurhaldin beserta Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto yang akan membacakan penjelasan.

Dalam penjelasannya, Walikota Makassar Ramdhan Pomanto menyampaikan, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 19,17 persen jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2021.

“Rancangan APBD tahun 2022 telah diupayakan untuk disusun secara arif dan bijak dengan lebih mempertajam skala prioritas, dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian yang terdampak Covid-19,” pungkasnya.

Selanjutnya, penyerahan naskah Rancangan APBD tahun 2022 diserahkan oleh Walikota Makassar kepada Ketua DPRD makassar, untuk itu pimpinan Sidang diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile.

Rangkaian rapat paripurna penjelasan ini disampaikan Ketua DPRD Rudianto Lallo, sebagai bahan bagi DPRD Makassar untuk memberikan pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun 2022. “Rapat Paripurna hari ini ditutup dengan resmi”, tutupnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Setelah membahas bersama Komisi dan Badan Anggaran DPRD Makassar bersama Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar, kini KUA PPAS APBD tahun 2022 dimintakan kesepakatan dalam rapat paripurna.

Rapat Paripurna ini diagendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Makassar Tahun 2022, Jumat (12/11/2021).

Hasil pembahasan tersebut, dibacakan oleh Juru bicara Banggar DPRD Makassar Hasanuddin Leo menyampaikan sejumlah catatan yang dihimpun dari hasil reses, musrembang dan aspirasi masyarakat.

Diantaranya, hal yang sangat krusial, tambah Hasanuddin Leo yaitu soal kebersihan terkait penambahan armada sampah terkhusus di kepulauan. Pihaknya juga berharap pemkot makassar membentuk tim pengamanan aset guna menambah nilai pendapatan.

“Kami berharap pemerintah kota makassar membentuk tim pengamanan aset sebagai bentuk perhatian terhadap pendapatan dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, penandatanganan kesepakatan oleh Pimpinan DPRD bersama Walikota Makassar berserta penyerahan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan DPRD Makassar ini oleh Plt. Sekretaris DPRD Makassar H. Dahyal.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – DPRD Makassar,- Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD kabupaten Berau kunjungi DPRD Maksssar,Kamis (11/11).

Diterima oleh Kasubag Protokol DPRD Makassar Puspawati Haera, Koordinator rombongan Ratna,SH menjelaskan maksud dan tujuan bersama dua koleganya ingin sharing terkait aturan pembatasan retail Nasional serta bagaimana kerja-kerja Dewan Makassar menghasilkan dan mengajukan perda inisiatif.

“Disini sebenarnya kami ingin sharing perihal kerja-kerja Dewan Makassar terkait pengajuan perda inisiatif,”jelasnya.

Menanggapi hal tersebut,Puspawati Haera meminta maaf karena dengan kesibukan Anggota DPRD Makassar membahas APBD 2022 sehingga dirinya mewakili menerima DPRD Berau.

“Mewakili Anggota DPRD, kami mohon maaf karena tidak bisa menerima langsung. Mengenai apa yang ingin disharingkan kita akan memberi file pdf perda yang ingin dipelajari oleh DPRD Berau,”ungkapnya.

Mengakhiri pertemuan pagi ini,dilakukan foto bersama sebagai pertanggungjawaban dokumentasi kunjungan.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pasca pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2022 pada tahap Komisi, Badan Anggaran DPRD Makassar kembali melakukan hasil pembahasan tersebut bersama OPD Lingkup Pemkot Makassar. Rabu (10/11/2021), di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.

Pemaparan anggaran pendapatan dan belanja daerah sejumlah OPD, dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali didampingi Wakil Ketua III DPRD Makassar A. Nurhaldin, NH serta Asisten III Pemkot Makassar M. Mario S.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar secara bergantian mengemukakan sejumlah program prioritas pemerintah beserta nilai anggaran yang telah disepakati bersama komisi yang menjadi mitra kerja OPD.

Salah satu yang menjadi sorotan dewan kali ini, yaitu masalah drainase yang sering menjadi keluhan warga. Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali mengatakan, pihaknya meminta data progres pengerjaan kerukan ataupun perbaikan dari tahun ke tahun.

“Selain itu saya juga berharap untuk dinas lingkungan hidup tolong berikan penjelasan terkait pemisahan sampah basah dan kering itu, tapi tetap diangkut dengan digabung. Dan juga Dinas Kebudayaan, kami minta untuk pengembangan meseum misalnya, perlu inovasi kreatif yang menarik agar bisa lebih optimal,” pungkasnya.

Hal ini juga diperkuat Anggota banggar Yeni Rahman, yang mengungkapkan pihaknya perlu penjelasan sebelum memtuskan anggaran belanja terkait pelaksanaan perbaikan drainase yang tiap reses menjadi keluhan warga. “Harus ada skema pengerjaan drainase,” ujarnya.

“Inovasi dari lingkungan hidup, kita punya perda pengelolaan limbah domestik. Saya harap ada pendampingan di masyarakat bagaimana mengelola limbahnya,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, beberapa OPD menyampaikan program unggulannya di Tahun 2022 nantinya.

Setelah mendengar sejumlah pemaparan OPD, wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali beserta anggota Banggar menyepakati akan melanjutkan pembahasan ini pada hari jumat, 12 November mendatang.

source : info DPRD Makassar