admin

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Demonstran yang tergabung dalam Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) menyambangi gedung DPRD Makassar. Didominasi juru parkir jalan pengayoman dan boulevard, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelolaan perparkiran yang semakin amburadul. hal itu membuat Serikat jukir “naik pitam” hingga menyuarakan untuk membubarkan Perusahaan Daerah Parkir Makassar.

Terutama penarikan retribusi parkir dan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah. Dipimpin Koordinator Lapangan Petrus Sihombing, yang menuturkan tuimpang tindihnya pelaksanaan penarikan retribusi antara Bapenda dan PD. Parkir Makassar.

Dalam tuntutannya, mereka mendukung walikota makassar mengevaluasi sekaligus membubarkan PD. Parkir, menyerahkan sepenuhnya pengelolaan retribusi parkir ke dinas perhubungan, sedangkan pengelolaan pajak parkir oleh Bapenda.

“Kami juga meminta untuk mencabut atau meniadakan sejumlah parkir elektronik yang terletak di jalan boulevard dan jalan pengayoman,” pungkasnya.

Aspirasi ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin, NH didampingi Wakil Ketua Komisi B Andi Hadi Ibrahim Baso, Senin (12/10/2021) di ruang Penerimaan Aspirasi DPRD Makassar.

Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin menyampaikan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, menruskan aspirasi ini untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mediasi yang akan menghasilkan rtekomendasi dan ditidaklnjuti oleh eksekutif.

“Selaku Pimpinan DPRD, saya sendiri akan meneruskan aspirasi ini hingga dilakukana RDP dengan pihak terkait untuk menemukan duduk perkara yang dihadapi oleh teman-teman jukir dan sekaligus menemukan solusi yang benar-benar mengedapanlan kemanusiaan,” tutup Legislator Golkar itu.(*)

LANGITKU NETWORKS, Yogyakarta – Usai mengikuti pembukaan secara resmi Indo Smart City Forum dan Expo 2021 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, di Rich Hotel, Rabu (13/10/21).

Ketua APEKSI, Bima Arya bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming didampingi Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto meninjau kegiatan Expo. Dimana semua booth dari berbagai kota hadir.

Bima dan Gibran pun tak melewatkan Booth Kota Makassar. Kunjungannya disambut dengan irama sinrilik khas sejarah kota Makassar.

Saat memasuki booth, Bima dan Gibran terpincut dengan konsep yang ditampilkan Danny.

“Luar biasa booth dari Makassar ini. Terlihat jelas yang membuat konsepnya sangat inovator. Tak diragukan lagi Pak Danny,” ucap Bima Arya.

Tak hanya itu, Bima Arya juga mengungkapkan bagaimana Kota Makassar bisa menyelaraskan konsep kearifan lokal yang berbasis teknologi Smart City sesuai dengan tema APEKSI saat ini.

“Perpaduan kearifan lokal dan teknologi pada Booth Makassar terlihat jelas. Bagaimana visualisasi kebudayaan dipadukan Smart City untuk solusi di masa pandemi sangat luar biasa,” sebutnya.

Apresiasi juga datang dari Wali Kota Surakarta, Gibran. Katanya, banyak hal yang dapat dipetik dari Kota Makassar.

“Luar biasa boothnya. Sangat kental dengan budaya di Kota Makassar,” pungkasnya.

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menjelaskan beberapa inovasi yang terpampang pada background booth Kota Makassar.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir menerima aspirasi Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat di Ruang Aspirasi DPRD Makassar, Senin (11/10/2021).

Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Makassar dengan membawa tiga tuntutan. Diantaranya, meminta Dinas Lingkungan Hidup Makassar untuk menunjukan izin Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) Apartemen Royal yang terletak di Jalan Topas Raya.

Selain itu mereka juga meminta Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Makssar mempublish izin layak huni yang belum terbit tetapi Apartemen Royal telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Bahkan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat menduga telah terjadi kongkalikong antara pihak apartemen dengan berbagai instansi-instansi di Kota Makassar.

Wahab Tahir mengatakan, apa yang disampaikan oleh Mahasiswa harus ditindaklanjuti.

“Karena dalam sebuah pengelolaan pemerintahan, data harus akuntabel. Karena data yang akuntabel berhak dipublikasi karena data itu bukan rahasia negara yang mereka minta,” katanya.

“Maka Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang harus menyampaikan kepada publik terhadap seluruh dukumen pendukung oleh Royal Apartemen sehingga tidak menimbulkan bias kemana-mana,” bebernya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar itu mengatakan, keluhan Mahasiswa ini tidak lain karena adanya timbul pertanyaan dari masyarakat terkait pembangunan Apartemen Royal yang diduga dokumennya tidak jelas.

“Ini kan masyarakat bertanya. Kenapa ada bangunan tinggi Royal Apartemen tidak jelas dokumen lingkungannya dan tiba-tiba beroperasi. Akhirnya mereka bertanya,” bebernya.

Dalam waktu dekat, kata dia, ia akan melakukan koordinas dengan Komisi C untum ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP).

“Dalam waktu dekat kita akan gelar rapat dengar pendapat, sehingga ada pertanggungjawaban kita kepada publik. Saya berharap minggu ini. Karena ini tidak boleh didiamkan. Kalau memang melanggar langsung segel,” jelasnya.

“Boleh jadi juga ada yang tidak beres. Soal tuntutan ketiga, saya serahkan kepada lembaga penyidik polisi dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan. kalau memang ada pejabat yang terlibat selesaikan,” pungkasnya.(*)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakili DPRD Kota Makassar, Wakil Ketua I, Adi Rasyid Ali (F-Demokrat) hadiri launching aplikasi “Lapor Korupsi” dan penandatanganan perjanjian kerja sama Proyek Perubahan Optimalisasi Pengawasan Tipikor melalui Kebijakan sistem Terintegrasi menuju Provinisi Sulsel bebas dari Korupsi,Kamis (07/10). Di Mahoni Hall Hotel Claro Makassar

Acara yang digelar oleh Polda Sulawesi Selatan ini dihadiri oleh beberapa Walikota/Bupati Se-Sulsel dan Forkopimda Sulsel serta Makassar.

LANGITKU NETWORKS, Bali – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (12/10/21).

Kunjungan kerja ini dalam rangka sharing session atau diskusi terkait pemulihan pariwisata dan ekonomi di tengah pandemi covid 19 bersama Bupati Badung. 

Dalam diskusinya, Danny mengatakan pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi paling terdampak pandemi corona sejak mulai merebak Maret 2020 hingga saat ini. 

Anjloknya jumlah wisatawan berdampak pada produk hasil budaya dan tingkat konsumsi di semua daerah yang memiliki lokasi wisata pun terjun bebas

Termasuk Kota Makassar, karenanya, dalam diskusi ini Danny banyak belajar dan mendapatkan inspirasi dari Bupati Badung.

“Visi misi saya tentang restinasi kami ingin mengembangkan pariwisata di kota makassar. Tentunya budaya tempat belajar terbaik yakni di badung. Kami mendapatkan inspirasi dan inovasi dari pak Bupati,” ucapnya.

Selain pemulihan pariwisata Danny juga banyak berdiskusi tentang pondasi-pondasi pertahanan pariwisata, cluster wisata dan pengembangan wisata. 

“Makanya saya datang kesini belajar karena merujuk pada sejarah dan budaya di Badung ini sangat kental. Itu juga kami akan terapkan di Kota Makassar. Kami harus mempertahankan sejarah dan memperkenalkan budaya kepada generasi kedepan,” harap Danny. 

Saat ini Di kota Makassar sudah level 2 status pandemi covid. Namun, kata Danny, pihaknya terus berhati-hati dan tetap mengontrol kegiatan masyarakat. 

Ia pun mengimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun langkah ada langkah yang dilakukan dalam konteks pembangkitan pariwisata yakni tetap mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga confidencenya dengan clean, health, safety, and environment sustainability.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sejumlah tenaga kebersihan Kecamatan Tamalanrea menyambangi DPRD Kota Makassar. Kedatangan ini dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait pemberhentian secara sepihak yang diduga dilakukan oleh oknum kecamatan Tamalanrea.

Dipimpin oleh Pertugas Kebersihan Kel. Kapasa Raya Anwar Aliah, aspirasi ini diterima Wakil Ketua Komisi B DPRD makassar Andi Hadi Ibrahim Baso (F-PKS), Rabu (06/10/2021) di ruang Aspirasi DPRD makassar.

Pihak petugas kebersihan meminta adanya mediasi antara pihaknya dengan oknum camat yang bersangkutan. Terungkap kronologi pemberhentian ini, saat petugas kebersihan menjalankan tugas di lapangan.

Menurut Anwar Aliah, dirinya merasa dirugikan dengan pemberhentian secara sepihak ini. Sebab, dirinya mengaku tak pernah berbuat kesalahan apapun dan tindakan ini menyalahi aturan prosedur yang berlaku.

“Kita hanya disuruh berhenti pak, katanya ada penggantian, sementara kita tidak pernah melakukan kesalahan. Apalagi tindakan ini sudah menyalahi aturan yang telah kami sepakati ini dari oknum kecamatan. Ada kesepakatan yang kita tandatangani,” ujarnya.

Sementara, Andi Ibrahim Baso didepan para aspirator, mengungkapkan dirnya akan meneruskan masalah ini untuk digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Kami akan panggil pihK-pihak yang terkait, dengan catatan bapak-bapak (petugas kebersihan) punya data yang kuat terkait ini,” pungkasnya.

Ditempat yang berbeda,rombongan petugas kebersihan kecamatan Tamalanrea ini juga diterima oleh dua legislator PAN yakni Hamzah Hamid dan Sangkala Saddiko.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Komisi D DPRD Makassar tinjau kesiapan Program Kontainer Makassar Recover di Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar dan Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang,Selasa (05/10).

Rombongan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi D DPR Makassar Abdul Wahab Tahir (F-Golkar) dihadiri beberapa Anggota Komisi D diantaranya Budi Hastuti (F-Gerindra),Fatma Wahyudin (F-Demokrat),dan Anggota Komisi C DPRD Makassar Muchlis A Misbah (F-NIB).

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir dari Fraksi Golkar meluangkan waktu meninjau rencana pembangunan asrama pondok Tahfiz yang letaknya di Jl Tinumbu Lr 149 No 6 A Kelurahan Layang, Makassar, Senin (11/10).

Wahab didampingi anggota Komisi A Rahmat Taqwa Quraisy dari Fraksi PPP melihat langsung lokasi. Lokasi ini milik Yayasan Nahdatul Ummah Abqariah yang diketuai Ny Akramunnisa yang didampingi Pimpinan Pondok Tahfiz Muh Rizal.

Bangunan semi.permanen yang berukuran 7 x 13 meter itu rencananya akan dibangun bertingkat    yang diperuntukkan bagi santri yang ingin menginap di pondok tersebut.

Wahab meminta kepada pemilik lahan untuk mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan agar dapat diusulkan di APBD 2022.

“Jika RAB rampung dan telah dimasukkan ke RAPBD pokok 2022, maka pembangunan yang diawali dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sudah bisa dijadwalkan,” kata WT akronim nama Wahab Tahir.

“Insha Allah kita beramal jariyah mengurus ummat sebagai modal akhirat nanti,” kata WT.

Selain pengurus pondok tahfiz, hadir pula sejumlah aparat Kelurahan Layang turut memantau.(*)