admin

LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Dr.Ir.Hj. Apiaty K Amin Syam,M.Si, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost di kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston, Jl. Slt. Hasanuddin, Selasa (22/11/2022).

Dalam sambutannya, Apiaty Amin Syam meminta pemilik rumah kost untuk mematuhi aturan yang tertera dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost.

Menurut dia, regulasi ini penting untuk disebarluaskan sebab masih banyak masyarakat yang kurang paham terkait aturan pengelolaan rumah kost. Belum memiliki izin dan beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Yang pertama apakah rumah kost itu memiliki izin, dan yang kedua sudah sesuai peruntukannya atau tidak. Bukan justru menjadi tempat tinggal yang menurunkan kualitas iman dan ketakwaan masyarakat,” kata Apiaty.

Karenanya itu penting bagi pemilik kost untuk menatuhi tata tertib sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011. Seperti memiliki izin pengelolaan rumah kost, pengelola wajib bertanggungjawab atas segala aktivitas yang terjadi di rumah kost.
Menyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamat kost, menyediakan minimal satu kamar mandi untuk setiap tiga kamar kost, membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kost, pengelola juga wajib melapor minimal tiga bulan sekali jumlah pemondok atau identitas ke camat lurah atau RT/RW setempat.

Acara Sosper yang dipandu oleh Moderator Muliati Kulle, SE berturut turut memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah, Dr. Ir. Nurul Jamala Bangsawan MT yang membawakan materi tentang Manfaat Perda No 10 tahun 2011. Disamping itu juga hadir nara sumber lainnya yaitu Dr. Ir. Suardi, M.Si yang memberikan materi tentang Sanksi Hukum bagi yang melanggar Perda tersebut.

Politisi dari Partai Dolkar ini juga mengatakan perlunya keterlibatan masyarakat secara luas dalam pelasanaan Perda ini, salah satunya adalah wajib melaporkan ke RT/RW jika ada tamu yang akan menginap, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pemondok untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Bukan hanya pengelola, pemondok juga wajib menaati aturan yang berkaitan dengan administrasi.

Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menjaga keamanan ketertiban dan menghormati adat istiadat lingkungan sekitar, serta mematuhi semua aturan yang ditetapkan pemilik rumah kost.

“Pengelolaan rumah kost di Kota Makassar pada umumnya sudah ada yang baik, tapi masih ada juga yang melakukan pelanggaran. Karena itu penting bagi pemerintah kota untuk melakukan pengawasan secara rutin sehingga bisa melihat peruntukan rumah kost,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Hasanuddin gelar kejuaraan UNHAS CUP se-Indonesia Timur, yang berlangsung selama 3 hari, 11-13 November 2022, di JK Arenatorium GOR UNHAS

Kejuaraan tersebut melibatkan 555 atlet yang berkompetisi yang terbagi dua kelas yaitu Kyorugi (pertarungan) dan Poomasae (rangkaian jurus) masing-masing atlet berlaga untuk memperebutkan medali kejuaraan tingkat Indonesia Timur tersebut.

Ketua Panitia Unhas Cup 2022 Anita Idris, dalam kata sambutannya menyampaikan kepada para peserta agar senantiasa menjaga sportifitas dalam pertandingan. Turnamen Taekwondo Unhas Cup 2022 dengan tema “Solve it and get you own crown”

Pada kejuaraan tersebut atlet perwakilan Sekretariat DPRD Kota Makassar mendulang prestasi. Diketahui dari 14 atlet yang diturunkan, sebanyak 11 medali yang berhasil diperoleh yaitu 3 medali emas, 5 medali perak dan 3 medali perunggu.

Atlet Taekwondo Dojang DPRD Kota Makassar dalam kejuaraan tersebut meraih total 3 medali emas, 5 medali perak dan 3 medali perunggu.

Berikut ini atlet Taekwondo Dojang DPRD Kota Makassar, yang meraih medali diantaranya Jihan Sahira Taufik (emas) kelas under 37 Kg, Arsyila Khasyi (emas) kelas under 21 Kg dan Cherilyn Queenaia (emas) under 17 Kg.

Untuk atlet taekwondo yang meraih medali perak diantaranya Aron Anthony, Khairunnisa, Adliah Rahman, Ulfa Aliyah Rahman dan Haildan Vanieryo. Sedang yang meraih perunggu yaitu Muh. Ghaftan Af Fikra, Adnan Zaki Fawwazi dan Muhammad Rafisqy Pratama.

Dengan beberapa kemenangan yang diraih oleh atlet taekwondo dojang DPRD Kota Makassar, maka Sekretariat DPRD Kota Makassar yang diwakili oleh Kasubbag Humas, Akbar Rasyid – kk Ocha dan pembina atlet Taekwondo DPRD, Abdal Saputra , mengundang atlet tersebut di Ruang Penerimaan Tamu Sekretariat DPRD Kota Makassar pada Senin (21/11/2022).

Undangan tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada atlet yang telah berprestasi guna memberikan motivasi kepada para atlet agar terus mempertahankan gelar dan terus meraih prestasi.

Ini pun sejalan dengan program Walikota Makassar, “One Student One Sport”.

LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Ir. Hj. Apiaty K Amin Syam,M.Si, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2019 tentang Perlindungan Perawat, di Hotel Horison, Senin (21/11/2022).

Kata Apiaty, pihaknya sengaja melaksanakan penyebarluasan perda perlindungan perawat lantaran keberadaannya rentan dengan perlakukan buruk saat bertugas, sehingga, perlu payung hukum.

“Latarbelakang kita ambil ini perda karena tidak sedikit kejadian di rumah sakit dimama perawat sering kali mendapat perlakuan kurang baik dari pasien,” ujar Apiaty.

Ia menilai, perawat rentan dengan tindak kekerasan saat bertugas. Acap kali, pasien hingga keluarga pasien memberikan perlakukan tidak menyenangkan lantaran kinerja perawat dianggap tidak sesuai. “Perda ini bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap perawat,” jelasnya.

Acara Sosper yang dipandu oleh Moderator Dra. Hj. Adilah MH, berturut turut memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah, drg. Sukmawati Dahlan, MM yang membawakan materi tentang Manfaat Perda No 4 tahun 2019. Disamping itu juga hadir nara sumber lainnya yaitu Ir. H. Zulkifli Salam yang memberikan materi tentang Sanksi Hukum bagi yang melanggar Perda tersebut.

Sebelum acara berakhir, Apiaty K Amin Syam kembali menekankan agar masyarakat yang hadir dalam sosper ini untuk turut berperan aktif dalam mensosialisasikan Perda nomor 4 tahun 2019.

“Saya selaku anggota DPRD Makassar akan mendorong dan mengawasi pemerintah kota Makassar agar dapat menjalankan perda ini dengan sungguh sungguh. Selain itu tentu Saya berharap masyarakat dapat turut mensosialisasikan perda ini” pungkas Apiaty.

LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Arifin Dg Kulle meminta para pemuda di Kota Makassar untuk terus mengembangkan potensi dan melakukan pembinaan terhadap kepemudaan.

“Anak muda itu harus tampil dan ambil peran ditengah masyarakat,” kata Arifin Kulle saat Sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Kepemudaan, di Hotel Khas Makassar, Jl Andi Mappanyukki, Minggu (13/11/2022).

Menurutnya, peringatan hari sumpah pemuda yang baru saja diperingati pada 28 Oktober 2022, bisa menjadi semangat dan spirit baru terhadap pemuda yang ada di Kota Makassar.

“Karena baru-baru saja kita memperingati hari sumpah pemuda, maka harusnya itu menjadikan spirit baru dengan menjadikan eksistensi pemuda terus berkembang,” ujar Legislator dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Makassar.

Karena itu, Arkul sapaan akrabnya, sangat berharap potensi pemuda saat ini bisa terus dikembangkan dan melakukan sejumlah program-program kepemudaan di wilayahnya masing-masing.

Sementara, Camat Mamajang, Ari Fadli mengatakan konsederan Perda kepemudaan masih segar dan baru semua, tentunya Perda ini masih bisa digunakan sesuai dengan zaman saat ini, bahkan masih layak sebagai acuan pembinaan kepemudaan di kota Makassar.

“Karena baru tiga tahun Perda ini berjalan jadi masih bisa digunakan sebagai acuan para anak-anak muda kita di kota Makassar,” terang Camat termuda di Kota Makassar ini.

Ari Fadli meyakini dengan mengacu pada hari sumpah pemuda yang ke-94 tahun ini, peran kepemudaan di era sekarang sangat berbeda dengan pemuda dahulu.

“Panjang besarnya dan juga lamanya bangsa ini bisa eksis tergantung anak mudanya, karena kemajuan suatu negara bisa dilihat bagaimana peran pemudanya menciptakan gerakan perubahan,” jelasnya.

Sekretaris Pokdarkamtibmas Kota Makassar, Muh Ishak mengatakan fungsi Perda ini menjadi kekuatan untuk pemuda, menjadi alat bargening dalam melaksanakan program kepemudaan.

“Misalnya ada keterampilan, nah dalam perda ini sudah mengatur adanya keterampilan. Persoalan yang kadang dihadapi mau kemana jika terjadi masalah, seperti pengangguran maupun tidak punya tempat pengembangan,” katanya.

Pengalaman dahulu, kata Ishak, banyak pemuda yang tidak memiliki keterampilan ataupun skill, bahkan tidak ada wadah untuk menampung para pemuda untuk dibina dan mengembangkan potensinya.

“Tapi saat ini, para pemuda kita sudah banyak yang punya keterampilan dan skill, begitu juga wadahnya yang sudah sangat mudah dijangkau. Namun, tingkat kemauan anak muda kita menurun, itulah yang harus sama-sama kita carikan solusinya,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Rezki menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, di Hotel Karebosi Premier, Jl Jenderal M Jusuf, Kamis (17/11/2022).

Sesuai dengan perda ini, legislator dari Fraksi Demokrat ini menghadirkan dua narasumber. Ialah Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Makassar, Sulfiani Karim dan Mantan Sekretaris DPPPA, Ratna Rauf.

Kepada peserta, Rezki menyampaikan bahwa istilah gender banyak disalah artikan oleh warga. Gender, kata dia, bukan merujuk pada jenis kelamin.

“Masih banyak yang bingung padahal ini beda. Atau ada yang juga mengaitkannya dengan perempuan,” ungkap Rezki.

Dijelaskan Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar ini, istilah gender lebih mengutamakan pada perbedaan peran dan tanggung jawab. Dari situ, kesetaraan kemudian muncul.

“Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Karena gender adalah mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan atau direkayasa sosial dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Senada dengan Rezki. Kepala Bidang Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Makassar, Sulfiani Karim mengatakan kehadiran perda PUG pun mempertegas peran antara laki-laki dan perempuan.

“Contohnya dulu laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan kini juga bisa. Adapula perempuan yang bisa jadi pemimpin, jadi sekarang tidak laki-laki saja,” ungkapnya.

Adapun contoh lainnya ialah Rezki sebagai Anggota DPRD Kota Makassar. Kata Sulfiani, kini jabatan strategis sudah diambil oleh perempuan

“Ada 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar, salah satunya adalah ibu Rezki,” tambah Sulfiani.

Mantan Sekretaris DPPPA Makassar, Ratna Rauf menambahkan bahwa PUG juga merupakan salah satu dari banyaknya upaya pemerintah kota untuk kesetaraan gender. Sehingga, asas keadilan juga diterapkan.

“Jadi tujuannya sudah jelas. Pemerintah melihat kesetaraan gender menjadi hak penting. Dan melihat sudah banyak perempuan yang memiliki jabatan yang strategis,” ujarnya.

Rezki sebagai wakil perempuan di DPRD Makassar, kata Ratna Rauf, juga telah memberikan kesempatan bagi perempuan lain untuk bersuara. “Misalnya kalau ada program yang ingin disampaikan, bisa langsung. SKPD hanya merencanakan dan DPRD yang mengeksekusi,” tukasnya. (*)