LANGITKU.NET , Makassar – Jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengan Panitia Penyelenggara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (18/7/2022).

Kepala BKD Imran Jausi selaku Ketua Panitia Penyelenggara HUT RI Ke-77 berharap rapat ini  dapat mematangkan pelaksanaan kegiatan agar nantinya bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Selain itu, semua pihak diharapkan dapat bertanggung jawab sesuai tugasnya masing-masing. Dalam rapat ini, dibahas terkait rangkaian acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut.

“Pada hari selasa (16/8/2022) pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertempat di Baruga Patingalloang, Rujab Gubernur Sulsel. Setelah itu ada kegiatan apel kehormatan dan renungan suci pada malamnya. Pada puncak peringatan acara akan diadakan upacara pengibaran bendera merah mutih dan sore harinya penurunan bendera merah putih yang bertempat di Lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.” jelas Imran Jausi.

Imran Jausi mengajak semua yang terlibat dalam kepanitiaan dapat bertanggung jawab dalam kegiatan yang telah direncanakan. Saat pelaksanaan rapat seluruh peserta rapat berkesempatan memberikan usulan dan masukan untuk kegiatan yang telah direncanakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Sulsel Amson Padolo dalam usulannya mengatakan siap mensupport dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan.

“Dimana kami selalu membuat spanduk, baliho dan publikasi lainnya sehingga acara ini bisa berlangsung meriah dan terpublikasi dengan baik. Terkait hari jadi proklamasi kita akan membuat video tentang keberhasilan bapak gubernur untuk kita tayangkan pada puncak acara peringatan HUT RI.” tandas Amson Padolo. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menggelar konferensi pers mendukung program strategis nasional pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare-Pare.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto bersama Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, dalam konferensi persnya menegaskan sikap pemerintahannya mendukung pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare-Pare dengan konsep elevated yang menjadi program strategis nasional.

“Melihat dari sejarah saat ide pembangunan rel kereta api dicanangkan oleh Bapak Syahrul Yasin Limpo, maka yang pertama mendukung ide tersebut adalah kota Makassar,” tegasnya, Senin (18/07/2022).

Hal tersebut dikarenakan Makassar dengan pembangunan Makassar New Port (MNP) sejak tahun 1997 dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan kepelabuhanan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Makassar 2015-2035.

“Pada saat pencanangan rel kereta api, dukungan pertama diberikan oleh Kota Makassar hingga saat ini, sehingga jika ada opini yang berkembang bahwa Pemkot Makassar ataupun DPRD Kota Makassar menolak kereta api, itu tidak benar. Kami yang pertama mendukung,” tegasnya.

Wali Kota berlatar arsitek itu melanjutkan, secara teknis Pemerintah Kota Makassar turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang dapat dilakukan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, berkesesuaian dengan tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda.

“Sekali lagi tidak benar, jika ada opini yang berkembang dan mengatakan Pemerintah Kota Makassar menolak program strategis kereta api, justru kami paham filosofi hadirnya kereta api di Sulsel, maka wajib untuk didukung,” lanjutnya.

Namun, saat itu kereta api di Kota Makassar telah disepakati dalam rapat bahwa konsepnya adalah elevated (melayang), sehingga di rancanglah jalan arteri, dengan menyisakan 5 meter di median sebagai persiapan kereta api.

Wali Kota Makassar pun menjelaskan secara teknis, mengapa konsep elevated menjadi hal yang penting dalam pembangunan rel kereta api di Makassar, untuk menyesuaikan dengan tata ruang kota.

“Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, mengapa mengharuskan elevated, selain membutuhkan lahan yang lebih sedikit, juga untuk menghindarkan masyarakat dari banjir,” ujarnya.

Danny pun mengungkapkan bahwa dapat dipastikan jika pembangunan rel kereta api menggunakan konsep grounded atau landed atau at grade (di atas tanah) maka wilayah Mandai dan sekitarnya akan terancam banjir seperti di Kabupaten Barru.

“Jika menggunakan konsep itu (grounded, landed, at grade), maka dibutuhkan pembebasan lahan 50 Meter, sedangkan dengan konsep elevated hanya 5 meter, belum lagi harus membangun banyak jembatan untuk kelancaran arus yang terputus dikarenakan pembangunan rel kereta api secara grounded atau landed,” tambahnya.

Hal yang sangat disayangkan, menurut Danny, karena adanya proses perubahan konsep tidak melibatkan pihak Pemerintah Kota Makassar sama sekali.

Wali Kota Makassar, juga membandingkan dengan kota-kota lain, yang pembangunan rel kereta api telah menggunakan konsep elevated, seperti di Palembang, Medan dan Bandung.

“Masa kota lain bisa, Makassar tidak, ini siri’na pacce,” tegasnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan berkomitmen bersama untuk mendukung program strategis nasional.

“Mendengar penjelasan dari Wali Kota Makassar, tentunya DPRD akan bersama mengawal Wali Kota Makassar, dengan konsep desain yang telah ditetapkan di awal (elevated), dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti dampak bagi masyarakat jika menggunakan desain yang berbeda,” lanjutnya.

Apalagi jika bercermin pada kota lain, menurut Rudianto, pembangunan jalur kereta api di Makassar sangat memungkinkan menggunakan konsep elevated.

“Hari ini kita jelaskan kepada publik seperti inilah kondisinya, jadi tidak ada kata menolak, kami dukung penuh. Tapi kalau ada program, jangan setengah-tengah, Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, juga menambahkan akan segera menggelar rapat dengar pendapat, dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, dengan memperlihatkan seluruh dokumen perencanaan, agar diketahui kebenaran yang sesungguhnya, dengan menghadirkan pula tenaga ahli tata ruang.

LANGITKU.NET , Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menghadiri Workshop yang digelar Pemerintah Kota Palu bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah VI (Sulawesi, Maluku, Papua).

Kegiatan yang dibuka Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, dilaksanakan dari 13-15 Juli bertempat di Hotel Best Western, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Workshop dengan tema “Pengurangan Risiko Bencana (PRB)” dihadiri Direktur Pengembangan Strategi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo dan sejumlah wali kota dari berbagai daerah.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan workshop apeksi ini digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus penyamaan persepsi terhadap paradigma baru dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Semua daerah memiliki potensi besar terjadinya bencana dan sehingga dapat saling bersinergi terkait langkah apa yang dianggap efektif dalam mendukung pengurangan risiko bencana tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, wilayah Indonesia rawan bencana alam sehingga perlu dilakukan langkah strategi guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

“Kota Palu sudah pernah ditimpa gempa, tsunami dan likuifaksi pada September 2018. Speed Recovery Palu pasca bencana dibahas dalam workshop ini sebagai bahan pertimbangan bagi daerah lain agar lebih memperkuat ketangguhan kota pasca bencana,” ucapnya saat ditemui di sela workshop, Kamis (14/07).

Lanjut dia, isu kebencanaan yang dibahas melalui kegiatan ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi penyelenggara pemerintahan di masing-masing daerah lewat program pembangunan dengan mengedepankan aspek kebencanaan.

“Tema PRB ini penting sebagai kesiapan penanganan bencana yang bisa terjadi setiap saat,” katanya.

Dia menambahkan, Walikota Palu, Hadianto Rasyid juga menyampaikan terima kasih kepada Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto atas respon cepat Pemkot Makassar dalam memberikan bantuan kemanusiaan pasca bencana alam dahsyat 2018.

Adapun rangkaian kegiatan tambahan dalam Apeksi ini yakni kunjungan ke lokasi eks likuifaksi yang dipusatkan di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat.

LANGITKU.NET , Makassar – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) gencar turun langsung ke setiap kelurahan.

Kali ini tim DP3A turun ke Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Rabu (13/7/22).

Tim DP3A mengundang puluhan anak yang berumur 12-18 tahun mewakili setiap lorong di kelurahan tersebut. Hal itu dikarenakan program DP3A tahun ini berfokus untuk membentuk Forum Anak (FA).

Melalui FA tersebut DP3A berharap bisa membentuk karakter yang baik dengan prinsip sentuh hati.

“Anak-anak ini sebagai penerus perjuangan bangsa. Khususnya di Kota Makassar kami berfokus membangun karakter anak milenial agar bisa memiliki pola pikir untuk membangun kota menjadi lebih baik. Hari ini kita bentuk juga Forum Anak di Kelurahan Bontomarannu,” ucap, Irma Awalia, Sekdis DP3A usai membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Tak hanya itu, prinsip sentuh hati sesuai arahan Wali Kota Makassar diterapkan agar penyerapan program FA bisa diterima baik oleh anak.

“Jadi ada beberapa program dalam Forum Anak yang akan diberikan kepada mereka kami sentuh hatinya sesuai arahan pak wali. Salah satunya, jagai anakta yang akan kami gaungkan di 5000 lorong wisata. Ini bentuk dukungan kami kepada program prioritas Pemkot Makassar tahun ini,” sebutnya.

Kegiatan positif ini juga menghadirkan pemateri handal dari Kepala UPTD PPA DP3A, Muslimin yang menyajikan materi “Peran Anak Untuk Pembangunan Kota di Masa Depan” yang didampingi langsung Kepala Bidang, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Amirai.

LANGITKU.NET , Makassar – Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Amson Padolo, membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Penyelenggara Statistik Satu Data se-Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Gammara Makassar, Rabu (13/07/2022).

Dalam sambutannya, Amson Padolo menjelaskan, pelaksanaan Rakor Satu Data ini merupakan usaha untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pembangunan data yang komprehensif dan berkesinambungan di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Satu data Indonesia bertujuan untuk menghasilkan data akurat yang mutakhir, terpadu, mudah untuk diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi daerah,” jelas Amson.

Lanjut Amson, penyelenggaraan statistik sektoral ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Diskominfo sebagai wali data saja. Apalagi, Diskominfo sendiri sebagai bank data masih sering mengalami kesulitan, utamanya dalam proses pengumpulan data sektoral dari OPD.

“Ini merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah daerah sebagai produsen data yang juga bertanggung jawab, sehingga update data berjalan secara berkesinambungan dan menjadi dasar pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan,” lanjutnya.

Amson Padolo juga berharap, Rakor satu data ini dapat menjadi acuan untuk kabupaten/kota dalam membuat forum dan regulasi tentang satu data.

“Peran pembentukan forum satu data tingkat Kabupaten/kota ini adalah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemimpin negara, penyedia data, dan warga untuk berkoordinasi dan berkomunikasi, dimana hasil dari Rakor ini diharapkan tidak ada lagi Kabupaten/kota yang tidak mempunyai forum satu data dan regulasi yang terkait dengan satu data,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan II Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulsel, Kepala Diskominfo dan Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-Sulsel serta Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Sulsel.

Direktur Urusan Pemda II Iwan Kurniawan menyampaikan penting Pemerintah Daerah untuk mempublikasikan data Statistik Sektoralnya sebagai bentuk pelayanan Informasi bagi masyarakat.

“Data sektoral Pemerintah Daerah penting untuk dipublikasikan sebagai bentuk pelayanan informasi bagi masyarakat,” Jelas Iwan kurniawan Plt. Direktur  Perencanaan.

Selain itu sejumlah pejabat Pemprov Sulsel lingkup Diskominfo yang hadir antara lain; Sekretaris Diskominfo Erwin Werianto, Kabid Persandian Riswan, Kabid Humas Sultan Rakib, dan lain sebagainya. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar menggelar coffee morning di salah satu cafe di Kota Makassar, Rabu (13/7).

Kegiatan tersebut membahas tentang potensi pengembangan UMKM menjadi star-up lorong wisata.

Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Aplikasi Informasi dan Telematika Diskominfo Makassar Jusman dan dr Pratiwi Quranita Meagaung Owner Maulagi Food.

Kepala Bidang Aplikasi Informasi dan Telematika Diskominfo Makassar, Jusman mengatakan pemerintah kota saat ini fokus mengambangkan UMKM berbagis digital di lorong wisata.

Melalui Dinas Koperasi dan UKM Makassar, pemerintah kota akan menghadirkan inkubator center yang menjadi wadah bagi UMKM yang ada di lorong.

“Inkubator center ini nanti bisa mewadahi pemgembangan UMKM berbasis digital. Jadi masalah yang dihadapi UMKM kita itu nanti dibantu di sini biar produknya bisa go online,” kata Jusman.

Sementara Diskominfo Makassar ke depan akan mensupport melalui sistem aplikasi. Mulai dari infrastruktur hingga jaringan di lorong-lorong. Khususnya di lorong wisata.

Dengan begitu, kata Jusman, Diskominfo fokus agar bagaimana star-up ini bisa bermitra dengan UMKM yang masih terkendala dengan penggunaan teknologi.

“Jadi kami akan bridging (menjembatani) supaya UMKM dengan starup ini bisa bermitra dengan Diskominfo, kemudian disiapkan satu wadah untuk mengakomodir secara teknologi,” jelasnya.

Sementara dr Pratiwi Quranita Meagaung selaku Owner Maulagi Food berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaan UMKM berbasis digital.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut memulai usaha. Apalagi menurutnya, usaha berbasis digita memiliki profit atau keuntungan yang jelas.

“Alhamdulillah selama saya memulai bisnis ini, saya merasa tidak mengalami kerugian karena konsumen harus membayar terlebih dulu satu hari sebelum makanan itu diantar,” tuturnya.

LANGITKU.NET , Makassar – Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kerukunan Kekuatga Turatea (PP KKT) Jeneponto menyatakan Kabupaten Jeneponto butuh pemimpin yang visioner untuk membawa daerah ini keluar dari daerah teratas Kabupaten termiskin di Sulsel.

Menyusul laporan Biro Pusat Statistik Sulsel tentang Kabupaten Jeneponto sebagai  daerah peringkat pertama  Kabupaten termiskin di Sulsel membuat para tokoh masyarakatnya merasa bahwa calon bupati yang akan datang haruslah seorang yang visioner.

Abdul Rachmat Noer berharap pada Pilkada 2024 para calon Bupati berani mengadu  program pembangunan. Khususnya program pengentasan kemiskinan sehingga Jeneponto bisa keluar dari lingkaran daerah termiskin di Sulsel. Saatnya mengadu progran, bukan berlomba-lomba membagikan sembako kepada  rakyat tegas Rachmat.

“Siapapun nanti yang bakal maju sebagai calon Bupati Jeneponto wajib hukumnya membawa Jeneponto keluar dari kondisi sebagai daerah termiskin di Sulsel, kenapa? karena ini berkaitan dengan siri’,  harga diri orang Turatea”, jelas Rachmat.

”Jujur saja, potensi daerah sangat kaya akan sumber daya alamnya. Siapa bilang Jeneponto tanah tandus dan tidak produktif ? Saya kira ini anggapan yang keliru jika menganggap sektor pertanian atau perkebunan sulit dikembangkan di Jeneponto”, lanjut Rachmat.

Kontur tanah dan sifat tanah di Jeneponto sangat cocok untuk ditanami dan pengembangan jagung kuning, bawang merah, kapas dan masih banyak lagi komoditas pertanian lainnya. Apalagi dengan kehadiran Bendungan Karalloe akan mendukung sistem pengairan untuk peningkatan produktivitas pertanian, ujar Dirut PT. Biringkassi Raya.

Itu baru sektor pertanian dan perkebunannya,  belum lagi sektor lainnya seperti perikanan, kelautan, energi dan pariwisata. Menurut hemat saya, Jeneponto ini ibaratnya mutiara yang terbenam dalam lumpur. Mesti ada keberanian dari pemimpin daerahnya untuk merelakan tangan, kaki dan badannya kotor untuk menemukan mutiara itu. Tidak boleh berpangku tangan menunggu datangnya keberuntungan, menunggu mukjizat, tegas Rachmat.

Menurut Wakil Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel ini, saat ini ada beberapa tokoh yang pantas memimpin Jeneponto dimasa mendatang. Mereka berasal dari birokrat, politisi, pengusaha dan akademisi dengan kompetensi dibidang masing-masing. Namun siapapun nanti yang akan maju bertarung, saya berharap mereka tidak membawa check kosong tetapi membawa sejumlah program pembangunan yang akan memajukan daerah Jeneponto sekaligus mengeluarkan daerah ini sebagai daerah termiskin di Sulsel, papar Rachmat.