LANGITKU.NET , Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menghadiri agenda bergengsi yakni Farewell Reception Duta Besar Singapura, Mr. Anil Kumar Nayar, di Shangri-La Hotel Grand Ballroom, Kamis (30/6/22).

Agenda khusus ini hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu seperti Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan TNI Purn, Doni Monardo, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Presiden Lippo Group, Theo L. Sambuaga, serta beberapa mantan menteri dan petinggi partai-partai di Indonesia.

Danny merasa terhormat dengan undangan khusus ini. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mr Anil karena selama 11 tahun sudah menjalin hubungan yang sangat baik.

“Saya berada disini untuk menghadiri perpisahan dubes singapura yang akan pindah ke Australia. Ini dubes senior sudah 11 tahun di Indonesia. Ia sahabat saya sejak periode pertama,” ucapnya.

Kata Danny, Selama menjabat jadi dubes Singapura untuk indonesia, Mr Anil banyak memberikan kontribusi besar bagi kerjasama dengan Kota Makassar termasuk mendapatkan penghargaan bergengsi. Dimana penghargaan tersebut difasilitasi langsung oleh singapura.

“Peran dubes ini sangat banyak. Saya tadi berbincang dan menyampaikan rasa terima kasih atas hubungan baik selama di Indonesia,” ujarnya.

Danny berharap dubes yang baru bisa menyambungkan semangat yang telah dibangun dari dubes sebelumnya.

Mr. Anil sendiri juga tercatat sebelumnya sebagai First Secretary di Kedubes Singapura untuk Indonesia pada 1995-2000.

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengingatkan perlunya koordinasi serta kebersamaan seluruh multi sektor dalam penanganan stunting, karena menjadi perhatian dari pemerintah pusat.

Hal tersebut diutarakan Fatmawati saat kembali menggelar rapat koordinasi tindak lanjut rembuk stunting 3, bertempat di ruang rapat Wakil Walikota lantai 11 menara Balaikota. Rabu (29/6/2022).

“Kenapa saya mengundang, karena kita butuh koordinasi dan kebersamaan, masalah prevalensi stunting adalah pekerjaan rumah kita, yang harus terselesaikan,”ucap Fatma dihadapan camat dan lurah yang hadir.

Fatmawati mengatakan, dari 24 kab/ kota di Sulawesi Selatan, Makassar adalah kota yang paling rendah stuntingnya.

“Kita bersyukur dari 24 kab / kota, Makassar adalah yang terendah stuntingnya. Selama 1 tahun lebih kepemimpinan pak Wali bersama saya, stunting menjadi salah satu perhatian serius kami,” ujar Fatma.

Walaupun begitu Fatmawati meminta, seluruh multi sektor yang terlibat didalamnya untuk mengupdate data data kasus stunting di wilayahnya.

“Saya minta update data dulu kasus stunting ini, yang mana dikategorikan kurang gizi, yang mana betul betul masuk kategori stunting,” bebernya.

Selanjutnya kata Fatma langkah konkrit dilakukan menangani stunting, yakni dengan melalui 24 program strategis Pemkot Makassar.

“Langkah kongkrit Pemkot dari 24 program strategis kami itu salah satunya adalah perkuatan imunitas untuk semuanya lalu ada program Jagai Anakta,” tuturnya lagi.

Di tahun 2023 nanti kata Fatma, Pemkot Makassar akan menggelontorkan anggaran 50 juta di masing masing kelurahan yang akan digunakan sebagai promotif dan edukasi menangani kasus stunting.

“Ini merupakan bukti keseriusan kami dari Pemerintah kota Makassar untuk menangani kasus stunting yang terjadi di tengah masyarakat,” jelasnya.

Usai memimpin rakor, Fatmawati mengunjungi rumah keluarga stunting (Gerebek Stunting) di kelurahan Mandala, kecamatan Mamajang bersama Asisten Pemkot Makassar Rusmayani Madjid, Dandim 1408/BS Makassar Letkol Inf. Nurman Syahreda, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIX Tahun 2022 yang diadakan BKKBN Provinsi Sulsel.

LANGITKU.NET , Makassar – Ketua TP PKK kota Makassar Indira Jusuf Ismail menghadiri pelantikan pengurus Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI), di Aula Dinas Pendidikan Kota Makassar. Jalan Anggrek. Senin (27/6/2022).

Pelantikan pengurus KICI Kota Makassar periode 2022 – 2025 dilakukan oleh ketua KICI Provinsi Sulsel A. Asfianti Syamsu Alam.

Indira Jusuf Ismail yang juga selaku dewan penasehat KICI menghimbau seluruh anggota KICI,memiliki tekad yang kuat sesuai dengan temanya yakni “Menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban”

” Sesuai dengan temanya, mari mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita, lalu lingkungan masyarakat, saya kira ini tidak sulit, banyak hal yang bisa kita lakukan,” ucap Indira.

Olehnya itu Indira mengajak KICI untuk meningkatkan Capacity Building anggotanya, dengan berkolaborasi bersama dinas pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Pertama yang harus kita dahulukan, meningkatkan capacity building dengan training seluruh anggota KICI, karena kedepan tantangan yang kita hadapi akan semakin berat,” ujar Indira.

Kepala Dinas Pendidikan kota Makassar Muhyiddin yang turut hadir dalam kesempatan itu mengatakan, KICI bukanlah suatu struktur organisasi saja, melainkan bagaimana bisa bekerjasama dengan pemerintah, khususnya di dunia pendidikan.

“Kalau bicara pendidikan, peranan ibu yang lebih besar, karena hati ibu adalah ruang pertama anaknya untuk belajar, termasuk didalamnya pendidikan karakter. Intinya KICI harus punya konsep dan membekali diri menjadi contoh kepada masyarakat,” terangnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terus mendorong pengembangan dan peningkatan UMKM di Sulawesi Selatan.

Sebagai wujud pengembangan UMKM, tahun 2022 ini Gubernur memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi 150 UMKM di Sulsel. Jumlah UMKM yang difasilitasi pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Alhamdulillah, tahun ini sebanyak 150 UMKM yang kita fasilitasi untuk sertifikasi halal yang tersebar di Kabupaten/Kota se Sulsel. Semoga ini dapat membantu UMKM dalam pengembangan produk,” jelas Andi Sudirman.

Ia pun berharap, dengan pengembangan UMKM ini akan bermuara pada peningkatan perekonomian masyarakat.

“UMKM menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sulsel. Olehnya itu, kita terus mendorong untuk peningkatan UMKM, termasuk dalam mendorong UMKM untuk ekspor,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Sukarniaty Kondolele menuturkan sejumlah upaya yang dilakukan Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman dalam mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM.

“Diantaranya memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada semua sektor usaha UMKM; memfasilitasi legalitas usaha dan produknya dengan sertifikat hak merek, Sertifikat Halal, Sertifikat PIRT serta pendampingan Penerbitan NIB ( Nomor Induk Berusaha); membantu memasarkan produk melalui pameran dan sosial media; serta membuka sentra tempat usaha baru bagi UMKM, seperti foodcourd  Lego-lego,” paparnya. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Migrasi tv analog ke digital merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan dari segi kuantitatif penyiaran kepada masyarakat agar bisa mendapatkan siaran-siaran televisi yang lebih bermutu dan berkualitas. Untuk itu pemerintah menyiapkan set up box gratis segaai sarana prasarana untuk membantu masyarakat melakukan migrasi ke tv digital.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas dan IKP Diskominfo-SP Sulsel Sultan Rakib saat menerima kunjungan kerja Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Wajo dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

“Sampai saat ini baru sekitar 20% distribusi set up box gratis ke masyarakat. Untuk itu butuh peran serta pemerintah kabupaten/kota dalam pendistribusian set up box ini secara masif karena yang paling tau siapa yang layak menerima set up box gratis ini adalah pemerintah kabupaten/kota.” jelas Sultan Rakib, Senin (27/6/2022)

Pertemuan yang dikemas dengan diskusi santai bertempat di ruang Toraja Room Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga membahas keterbukaan informasi publik. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun komunikasi publik dengan masyarakat yang merupakan amanat dari UU No. 14 Tahun 2008.

“Badan publik harus memiliki PPID Pelaksana. Ada pejabat yang mengelola informasi, mendokumentasikan informasi. Informasi apapun itu harus terbuka. Saat ini tidak ada informasi yang dirahasiakan, kecuali informasi yang dikecualikan. Informasi-informasi yang dikecualikan itupun harus diuji konsekuensi.” terang Sultan.

Menurut Sultan, pemerintah harus siap menginformasikan seluruh program dan kegiatan secara transparan melalui PPID dengan keterbukaan informasi publik tersebut sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pada kunjungan kali ini, turut hadir Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wajo  Dwi Apryanto mendampingi rombongan Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Wajo. (*)