LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE (F-Nasdem) melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan, Sabtu (22/05/2021) di Hotel Almadera Makassar.

Ketua Fraksi Nasdem itu mengajak warga khususnya di daerah pemilihan (dapil) 5 meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate sosialisasikan Perda nomor 5 tahun 2019 dilingkungan masing-masing.

Kata Ari Azhari, tujuan dari Perda ini adalah menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan kesamaan hak. Tidak hanya itu, regulasi yang disahkan 2019 ini bisa menjadi acuan menyusun strategi dalam pengintegrasian gender.

“Saya selaku anggota legislatif merasa bangga denga adanya perda ini bisa menjamin kesetaraan gender di kota Makassar,” pungkasnya.

Dengan adanya perda ini, Ari Azhari berharap agar pemerintah kota, pihak swasta, masyarakat, ormas dapat mewujudkan dan menerapkan serta meningkatkan kesataraan dan keadilan gender.

“Baik itu dalam partisipasi, kontrol dalam proses pembagunan, dalam kedudukan, peranan serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya,” tambahnya.

Turut Hadir sebagai Narasumber lainnya, akademisi UNHAS Dr. Sakka Pati SH MH dan Kepala Bagian Persidangan Sekertariat DPRD Kota Makassar H. Jabbar, S. Sos M. Si.

source : Info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Asia, jalan Bouvelard, Kota Makassar, Kamis (20/5/2021).

Hadir sebagai narasumber Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Iman Hud, Lurah Tamangapa, Abdul Rasyid dan Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali.

Dalam pemaparannya ARA sapaan akrab legislator tiga periode itu mengungkapkan, kondisi pengelolaan sampah di Makassar sangat memprihatinkan.

Sementara berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Makassar mencapai 900 ton per hari.

“Makassar masuk kota darurat sampah. Sebetulnya, sebelum kita mengatakan Makassar menuju kota dunia maka lebih awal harusnya kita memperbaiki pengelolaan sampah. Kondisi sampah di TPA Antang cukup mengerikan dan krusial,” tegas ARA.

Menurut Ketua DPC Demokrat Kota Makassar itu pemerintah mesti hadir melihat setiap fenomena sampah. Selain regulasi, juga harus disokong dengan peralatan angkutan yang memadai.

“Bagaimana masyarakat taat dan sadar akan pengelolaan sampah, tentu pemerintah harus inovatif dan solutif,” tandasnya.

Utamanya, sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami.

Senada, juga disampaikan oleh Plt Kadis DLH Makassar Iman Hud mengatakan sampah bukan lah persoalan yang sepeleh. Baginya, pemerintah selalu siap dikritik dan diberi masukan. Meski begitu, ia mengatakan tetap berupaya melakukan perbaikan baik sarana dan prasarana.

“Apa yang kita lihat jumlah sampah di Makassar cukup krusial. 900 ton per hari merupakan jumlah yang sangat besar. Olehnya itu, sudah ada beberapa komunitas dan organisasi yang sudah melakukan upaya pengelolaan sampah menjadi barang siap pakai. Meski begitu, itu belum maksimal,” jelasnya.

source : infor DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Legislator Kota Makassar Ir. Hj. Nurul Hidayat (F-Golkar) Melakukan sosialisasi perda kota makassar no. 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Kamis (20/05/2021) di Hotel Pesonna Makassar.

Nurul Hidayat menilai perda nomor 2 Tahun 2018 terkait Pajak Daerah dianggap sangat penting untuk menopang kelangsungan pembangunan daerah kota Makassar, apalagi di tengah pandemi cukup banyak isu yang menggeliat di sektor perpajakan.

“Kita ambil perda nomor 2 tentang pajak karena pajak ini memang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka perlu tau bahwa pajak merupakan suatu kewajiban, warga kita lihat sangat bagus apalagi berkaitan dengan PBB,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan Narasumber Kasubid Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Andi Ahkam dan Kepala UPTD Pajak Bumi Bangunan Adrianto Adnan.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Panitia Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Pemerintah provinsi Sulsel menyambangi kediaman Walikota Makassar Moh. Ramdhan ” Danny” Pomanto di jalan Amirullah, Jumat 21/5/2021.

Kedatangan Panitia Paskibraka dipimpin Kadispora Provinsi Sulsel Andi Arwin Azis didampingi kadispora Makassar Ahmad Hendra dalam dalam rangka melaporkan kepada Walikota Danny hasil seleksi yang telah memilih satu orang siswa utusan dari Makassar ke Paskibraka tingkat nasional.

“Kita menghadap ke Walikota dalam rangka melaporkan bahwa panitia seleksi penerimaan calon paskibraka telah berhasil memilih salah satu yang terbaik dari 100 siswa Kab kota yang ikut seleksi yakni siswa dari SMAN 17 Makassar Ginaya Desembria untuk tampil di istana negara,” kata Arwin.

Mendengar hal tersebut Walikota Danny Pomanto mensupport penuh apa yang disampaikan panitia Paskibraka, karena menurutnya ini adalah kesempatan

emas kota Makassar terpilih kembali masuk formasi paskibraka tingkat nasional.

“Ini adalah kesempatan baik yang tidak datang dua kali. Kita sangat support Makassar bisa masuk dalam format Paskibraka Nasional, kita akan bantu apa yang dibutuhkan,” jelas Danny.

Danny juga meminta kepada pihak Panitia Paskibraka dan pembimbing untuk memberikan pengetahuan kepada calon paskibraka mengenai sejarah indonesia

“Bagi pembimbing yang sudah berpengalaman, pernah ikut Paskibraka di tingkat nasional harus memberi pembekalan, khususnya pengetahuan tentang sejarah Makassar,” jelasnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulsel, nilai ekspor Sulsel rriwulan I-2021 sebesar US$ 296,51 juta naik secara y-on-y sebesar 19,15 persen.

Plt Gubernur Sulsel mengaku mulai Januari-April 2021, ada lima negara besar tujuan ekspor komoditas Sulsel.

“Tujuan ekspor terbesar yaitu negara Jepang, Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, dan Bangladesh,”ungkapnya. Sabtu (22/5).

Ia menyebutkan untuk semakin meningkatkan nilai ekspor, berbagai rencana dilakukan diantaranya mendorong direct flight ke beberapa negara.

“Beberapa rencana negara tujuan ekspor untuk direct flight diantaranya Cina, Hongkong, Singapura, Malaysia, serta Arab Saudi Sehingga ekspor bisa semakin meningkatkan,” sebutnya.

Andi Sudirman Sulaiman lebih jauh mengaku, meningkatnya nilai ekspor Provinsi Sulsel menjadi bukti Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pemulihan ekonomi.

“Alhamdulillah, nilai ekspor di Sulawesi Selatan periode Januari-Maret tahun 2021 dengan nilai US$ 296,51 juta atau Rp 4,21 triliun (kurs 14.200). Nilai ekspor tumbuh 19,15 persen (yoy) dari triwulan 1-2020,” ujarnya.

Hal ini pun berpengaruh pada neraca perdagangan Sulsel. Dimana pada periode Januari-Maret 2021 mengalami surplus US$ 135,69 juta atau Rp 1,92 triliun. Adapun komoditas ekspor utama Sulsel Maret 2021 di antaranya nikel, rumput laut, udang segar, carragenan, mete kupas, kakao liquor, clinker, daging kepiting, biji kakao, ikan olahan.

“Alhamdulillah, ekspor kita naik diantarnya dari hasil pertanian berupa rempah-rempah. Jika dahulu Indonesia dijajah karena rempah-rempah. Kini kita harus “jajah”(dominasi pasar) rempah-rempah dengan ekspor keluar negeri. Untuk tahun 2021 ini, rempah-rempah menjadi salah satu komoditas yang kita ekspor,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ashari F. Radjamilo menambahkan, Provinsi sulsel akan menjadi Sulawesi Selatan sebagai hub alias tempat yang di dalamnya terjadi aktivitas transit barang atau persinggahan barang di wilayah Indonesia Timur.

“Kita sudah memiliki pelabuhan Makassar New Port (MNP) serta bandara besar yang saat ini tengah dalam pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Kita harap, bisa memicu lahirnya pertumbuhan ekonomi baru dan akan memunculkan eksportir baru sehingga akan menambah taraf kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ia menjelaskan untuk memacu pertumbuhan ekonomi baru, Pemprov Sulsel berencana membangun lokasi pergudangan untuk Pelabuhan Daratan atau Dry Port.

“Bapak Plt Gubernur telah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) bersama PT. Pelindo 4 dan kabupaten untuk pembangunan Dry Port, di Jeneponto untuk wilayah selatan dan direncanakan di kabupaten lainnya untuk wilayah utara,” pungkasnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Hebat, satu kata yang patut diutarakan kepada sosok Rudianto Lallo, selaku Ketua DPRD Makassar turut serta dalam rombongan kunjungan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel ke Uzbekistan.

Dalam lawatan sepekan tersebut, Rudi sapaan akrabnya, mendampingi kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel di Uzbekistan berkesempatan bertemu Wakil Perdana Menteri/Menteri Perdagangan Uzbekistan beserta Ketua Senator dan Ketua Majelis Parlemen Uzbekistan.

Menurut Rudi, kunjungan ini penting karena Uzbekistan adalah mitra dan punya kesamaan budaya khususnya sebagai negara muslim terbesar, apalagi ada sejarah bagaimana Presiden Sukarno mengunjungi Makam Imam Buchari dan Indonesia adalah satu negara yang mengakui kemerdekaan Uzbekistan.

Karena itu, pentingnya untuk menjalin hubungan kerjasama perdagangan dan berbagai bidang demi kepentingan bersama kedua negara.

“Selain itu, kami ingin mendorong kerjasama komunikasi antar ulama dan pertukaran pelajar mahasiswa,” kata Rudi mengutip pernyataan Rahmat Gobel.

Rudi, yang bertagline anak rakyat ini bertolak dari Jakarta menuju Usbekistan, satu negara di bagian Eropa Timur ini, Sabtu pekan lalu dan jika tak ada aral melintang, rencananya rombongan kembali ke Tanah Air, hari Jumat pekan ini.(*)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kota Makassar termasuk dalam daftar prioritas negara dalam hal kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan penyediaan angkutan Massal berbasis jalan atau Bus Rapid Transit (BRT).

Menanggapi hal itu Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menganggap ini sebagai kesempatan yang luar biasa. Pasalnya, BRT ini sempat gagal.

“Pada prinsipnya saya akan melakukan submit di dengan Sutri nama dan indobus serta kepala daerah terkait untuk mengusulkan ini. Mumpung ada kesempatan ini dan semua biaya dari pusat,” ucap Danny usai melakukan pertemuan dengan pihak Indobus dan Sutri nama dari jerman, di kediaman pribadi Wali kota Makassar, Kamis (20/5/21).

Kata Danny, BRT memang sangat dibutuhkan di Kota Makassar. Karena, sebagai kota Ibu Kota Provinsi, Makassar sangat perlu memiliki publik transport.

“Makanya kita kemarin itu melakukan penghijauan di pedestrian, karena pedestrian awal dari penggunaan transportasi publik. Di mulai dari pejalan kaki,” jelasnya.

Menindaklanjuti penandatanganan MOU pada oktober 2019, Sutri Nama, Indobus didukung oleh Financing Energy for low -carbon Investment – Cities Advisory Facility (Felicity) telah memulai studi kelayakan (FS) pada awal tahun 2021 di metropolitan Makassar mencakup koridor BRT 28,1 Km, Stasiun BRT 43 Unit, Rute BRT 15 rute. Penumpang bisa mencakup 80rb perjalanan per hari.

“Dengan estimasi waktu operasi 2023-2024. Titik integrasi pelabuhan makassar dan Bandara Sultan Hasanuddin,” pungkasnya.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Sulawesi Selatan yang digelar secara virtual diruang rapat Walikota, Selasa 18/5/2021.

Penyerahan LHP LKPD tahun 2020 oleh BPK memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kota dengan berbagai catatan laporan keuangan selama tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto akan segera mempelajari secara rinci hasil temuan dari BPK tersebut.

“Dua tahun lalu sejak dipergunakan perhitungan akrual basic dalam laporan keuangan daerah tidak boleh diperkenankan itu pinjam meminjam, hal ini sangat primitif sekali, saya heran kenapa muncul di satu tahun ini, itu tandanya pemerintahan pada saat itu modelnya tidak terkontrol,mestinya semua harus terkontrol,” ungkap Danny.

Danny menegaskan dibawah kepemimpinannya bersama wakil walikota Fatmawati Rusdi memimpin kota Makassar, dirinya memastikan akan membenahi LHP untuk meraih kembali target WTP.

“Saya bersama Fatmawati Rusdi akan membenahi semuanya agar kita kembali meraih WTP, yang terkait dan terlibat didalamnya akan kita resetting total, kita akan pelajari pelajari semua,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, mengatakan, hal ini akan menjadi perhatian pihaknya sebagai lembaga pengawas. Berubahnya WTP menjadi WDP, ia berharap Walikota akan mengembalikan capaian WTP di tahun depan dengan dukungan DPRD.

“Ini akan menjadi perhatian penuh kami sebagai lembaga pengawas, bagi tim dan segalanya itu satu pekerjaan rumah bagi kami. Doakan sja semoga ke depannya pak wali sudah bilang insya Allah tahun depan kita berusaha target WTP”, ungkap Andi Suahada.

Acara ditutup dengan penanda tanganan berita acara penyerahan LHP LKPD tahun 2020 dari pihak pertama yakni kepala Perwakilan BPK Sulsel Wahyu Priyono kepada pihak Pertama Walikota Makassar.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengajak petinggi BI yang tertarik ingin melihat bagaimana sistem ruang War room bekerja dengan pantauan jarak jauh.

Di ruang kontrol milik Pemkot tersebut Walikota Danny menjelaskan bagaimana program andalannya termasuk penempatan CCTV di sejumlah ruas jalan di Makassar beserta Makassar Recover yang saat ini sistemnya berjalan dengan baik.

“Jadi ini tempat kontrol kami dan terhubung juga dengan pihak kepolisian. Untuk program Makassar Recover sendiri karena berhubungan dengan pemulihan di segala aspek,kami konsen semuanya serba digital. Hal ini dimaksudkan agar ada peringatan dini untuk kita bisa mawas diri,” jelas Danny Rabu 19/5/2021.

Lebih lanjut Ia pun menjelaskan jika masyarakat Makassar patuh pada protokol kesehatan maka pemerintah akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan kredit usaha ataupun keringanan dalam membayar pajak.

“Tiap warga Makassar ke depan akan diberikan barcode dan secara sistem akan tampak siapa saja yang tidak taat prokes. Jika patuh akan kami berikan penghargaan dimana salah satunya dalam bentuk kemudahan mendapatkan kredit atau keringanan membayar pajak,”jelasnya kembali.

Mendengar paparan tersebut Budi Hanoto Kepala Perwakilan BI Sulsel yang di dampingi Iwan Setiawan Direktur Perwakilan BI Sulsel mengaku kagum dan menilai sistem ini akan sangat memudahkan perputaran roda ekonomi di Makassar.

“Luar biasa inovasi yang diterapkan pemerintah Makassar. saya kira ini sangat dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat dan roda perekonomian bisa kembali stabil bahkan melaju secara nasional, dan kita pastikan semuanya berjalan dengan lancar,”  kuncinya.

source: Hidayat