LANGITKU.NET, Makassar – Jalan sehat satu putaran Prabowo Gibran berjalan sukses dan diikuti ratusan ribu massa.

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabumi didampingi istri Selvi Ananda melepas peserta jalan santai dengan melambaikan bendera.

Kehadiran putera Presiden Jokowi ini menarik perhatian sejumlah peserta. Mereka berebut untuk foto selfie. Peserta tua muda, laki-laki perempuan semua berebut untuk foto selfie.

Salah seorang Caleg DPR RI Dapil Sulsel 1 dari Partai Demokrat Abdul Rachmat Noer turut serta berbaur dengan peserta jalan sehat. Mengawali start dari depan Monumen Mandala Jl. Sudirman, Rachmat ikut dalam barisan peserta jalan santai.

Kegiatan ini bisa menjadi ukuran bagaimana masyarakat Sulsel khususnya warga kota Makassar menyukai pasangan Capres Prabowo Gibran, ujar Rachmat.

Meskipun bukan Capres Prabowo Subianto yang hadir namun tidak mengurangi animo masyarakat mengikuti jalan sehat ini. Anda bisa melihat sendiri bagaimana warga berjubel dalam barisan jalan sehat ini, pungkas Sekjen PP KKT Jeneponto.

Pelaksana jalan sehat satu putaran menyediakan 222 hadiah dengan total nilai Rp.k 2 Milyar. Hadiah terdiri 2 unit rumah, 2 unit mobil, 22 paket umrah, 22 unit motor, 22 unit laptop, 22 unit kulkas, 22 unit TV, 22 unit HP, 22 unit sepeda, 22 unit dispenser, 22 unit rice cooker, dan 20 hadiah hiburan lainnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Kominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Media Center Daerah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 23 November 2023.

Monev yang dibuka langsung Kepala Bidang Persandian, Irvan, mewakili Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel ini, dihadiri sejumlah Kepala Dinas Kominfo-SP se-Sulawesi Selatan, Para Kepala Bidang di Dinas Kominfo-SP Sulsel, dan Redaktur Nusantara Portal Infopublik.id.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Persandian Diskominfo-SP Sulsel, Irvan, menjelaskan, media center memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, acara ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.

“Keberadaan media center pada lembaga penyelenggara pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Irvan, Media Center harus menjadi wadah yang mengedepankan informasi yang akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga mencakup responsif terhadap aspirasi dan pertanyaan masyarakat.

“Kami mendorong kegiatan Monev ini menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar Media Center mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam mengedukasi masyarakat dan membuka ruang partisipasi dalam proses pembangunan daerah di Sulsel,” ujarnya.

Sementara itu Redaktur Infopublik.id, Kementerian Komunifo, Eka Yonavilbia monev ini dilaksanakan untuk memberikan semangat kepada Dinas Kominfo-SP Sulawesi Selatan dan sejumlah Dinas Kominfo-SP Kabupaten di Sulsel untuk kembali aktif berkontribusi memasukkan berita-berita dari daerahnya masing-masing ke portal berita milik Kementerian Kominfo RI, infopublik.id.

“Maksud dan tujuan saya datang ke sini, itu ada beberapa media center baik dari provinsi maupun dari kabupaten yang tadinya aktif itu menjadi tidak aktif. Dari mana Ukurannya tidak aktif, kita punya datanya di pusat Kominfo itu semuanya terlihat,” ucapnya.

Menurutnya, dengan pertemuan ini maka tujuan Monev, seperti peningkatan potensi pariwisata daerah, popularitas kepala daerah, bisa lebih dikenal. Selain itu, peluang investasi juga cukup luas dengan adanya kontribusi informasi perkembangan daerah melalui infopublik.id.

Keuntungan lainnya, lanjut Eka, kualitas media center Dinas Kominfo-SP dalam menyajikan informasi kepada masyarakat melalui infopublik.id menjadi ukuran bagi daerah untuk mendapatkan Media Center Award yang digelar oleh Kementerian Kominfo RI.

“Kita juga setiap tahun ada Media Center Award dan ini membawa nama suatu daerah. Jika nanti mereka menang, mereka nanti akan dikenal seluruh Indonesia dan juga membawa potensi betapa majunya daerah tersebut, betapa bangganya daerah tersebut,” ungkapnya.

Eka pun berharap melalui kegiatan monev ini Dinas Kominfo-SP Sulsel dan sejumlah Dinas Kominfo-SP Kabupaten/Kota di Sulsel bisa kembali aktif menyajikan informasi potensi daerahnya masing-masing melalui infopublik.id. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemkot Makassar siap memfasilitasi sekira 1.000-an bikers yang akan melakukan deklarasi Pemilu Damai pada 26 November di Anjungan Pantai Losari, mendatang.

Ketua Panitia Deklarasi Damai Ala Motor Sauleng Rauf mengatakan pihaknya dari perkumpulan berbagai komunitas biker se-Sulawesi akan melakukan deklarasi pemilu damai.

“Anak-anak bikers menyampaikan sikap bahwa kami siap mendukung pemilu yang akan berlangsung. Konsep yang disampaikan pak wali tadi menjadi aspirasi kami untuk anak-anak bikers,” kata Sauleng usai beraudiensi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediaman wali kota, Jl Amirullah, Rabu, (22/11/2023).

“Jadi judulnya deklarasi pemilu damai ala anak motor. Insyaallah kita laksanakan pada 26 November di Anjungan Pantai Losari,” tambahnya.

Ia katakan keterlibatan anak motor cukup urgent. Kenapa? Lantaran, pihaknya sadar bahwa sebagai warga negara harus betul-betul mendukung setiap apa yang sudah ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

“Olehnya kami berkomitmen bahwa kami anak bikers tetap harus mengikuti dan mendukung program pemerintah untuk sukseskan pemilu,” ujar Yoyok sapaan akrabnya.

Pesertanya diestimasikan 1.000 lebih bikers dari berbagai macam komunitas bikers yang ada. Bukan hanya Makassar tetapi se-Sulawesi jadi ada beberapa dari daerah lain yang akan hadir.

Danny Pomanto mendukung upaya teman-teman bikers tersebut. Ia menyambut para bikers agar menjaga dan terlibat dalam deklarasi pemilu damai.

“Kontribusi teman-teman anak motor sangat dibutuhkan untuk sama-sama membantu pemilu berjalan aman, damai dan lancar,” ucapnya.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Luwu Utara – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Kesehatan menargetkan seluruh puskesmas di Kabupaten Luwu Utara sudah terakreditasi pada 2023 ini.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, drg. Hj. Marhani Katma, MARS., Rabu (22/11/2023), di Masamba. Diketahui bahwa di Kabupaten Luwu Utara terdapat 16 puskesmas.

“Setelah melalui berbagai proses, mulai Minggu II November telah berlangsung survei akreditasi Puskesmas oleh lembaga akreditasi yang di-SK-kan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Marhani.

Ia menjelaskan, pelaksanaan akreditasi bertujuan mengukur kualitas dan mutu layanan kesehatan serta memastikan semua pelayanan di fasilitas kesehatan memiliki dasar dan kebijakan sebagai panduan pelaksanaan setiap jenis layanan, baik layanan fungsional maupun layanan administrasi.

“Dengan latar belakang tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan semua fasilitas kesehatan harus diakreditasi secara berkala, dan kami merespon kebijakan itu, sehingga kita menargetkan 16 Puskesmas di Luwu Utara harus terakreditasi di 2023, baik yang re-akreditasi, maupun yang baru pertama diakreditasi,” jelas Marhani.

Ia menyebutkan bahwa sampai hari ini, pada tepatnya minggu kedua November, telah ada 2 puskesmas yang sementara di-survey.

“Kami harap, apa yang telah dilaksanakan selama ini dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan diharapkan 16 puskesmas meraih predikat paripurna,” harapnya.

“Apa yang menjadi harapan kami ini adalah semata-mata untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat,” sambungnya.

Untuk itu, mantan Direktur RSUD Andi Djemma Masamba ini berharap doa dan dukungan semua elemen masyarakat agar survei akreditasi di semua puskesmas berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami harap doa dan dukungannya agar survei akreditasi ini berjalan baik dan lancar, sehingga tercipta derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui layanan kesehatan yang profesional dan berkualitas di Kabupaten Luwu Utara,” pungkasnya.

Dalam pelaksanaan survei akreditasi fasilitas kesehatan di Luwu Utara, semua jajaran Dinas Kesehatan, baik pejabat dan staf, ikut hadir mendampingi serta memfasilitasi terlaksananya survei akreditasi tersebut. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel, Sofha Marwah Bahtiar, mengikuti pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan masing-masing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan program yang bertajuk Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).

Rangkaian program PAKU Integritas terdiri atas tiga kegiatan. Pertama, executive briefing penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan. Kedua, pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Dan ketiga, pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami.

Program PAKU Integritas melibatkan pimpinan dan pejabat struktural Eselon 1 di

lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi fokus area KPK 2023.

Untuk menjangkau lebih banyak penyelenggara negara, KPK juga melibatkan pemerintah daerah tingkat provinsi yang terdiri atas Pj Gubernur dan Ketua DPRD dari 12 Provinsi. Yaitu, Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua.

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengaku sudah dua kali mengikuti PAKU Integritas di KPK. Pertama saat masih sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan saat ini sebagai Pj Gubernur Sulsel.

“Saya bersama istri, hari ini dan sampai besok akan mengikuti PAKU Integritas. Ini yang kedua kalinya kami ikut. Yang pertama tahun 2022, kami juga sudah ikut sebagai Dirjen Politik bersama istri juga,” ungkap Bahtiar usai mengikuti kegiatan tersebut, Rabu, 22 November 2023.

Meski sudah dua kali mengikuti, menurut dia, penting bagi dirinya bersama istri mengikuti kegiatan tersebut. Pasalnya, banyak hal-hal baru disampaikan, bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi, khususnya di komunitas keluarga para pejabat negara.

“Saya pikir tidak ada salahnya mengikuti sampai dua kali. Karena yang penting sebenarnya yang seperti ini pengingat juga buat kita, bahwa bagaimana soal upaya-upaya pendidikan dan peran serta masyarakat, dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini harus terus diingatkan,” urainya.

“Jadi semakin sering hal-hal seperti ini diulangi semakin baik dan semakin banyak unsur yang menegakkan semakin baik. Saya kira metode baru yang terus dikembangkan oleh KPK dalam rangka upaya-upaya pencegahan korupsi, termasuk upaya pendidikan anti korupsi dan memperluas peran serta masyarakat,” tuturnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – DPRD Makassar bersama Pemkot Makassar sepakat membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024.

Persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo di Ruang Banggar, Selasa (21/11/2023) malam.

Usai Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan jika proyeksi APBD 2024 dalam KUA-PPAS yang disepakati sebesar Rp5,7 triliun.

“Yang jelas itu komposisi yang kita selalu jaga. Belanja modal haru 33%, belanja operasional jangan lewat 30%, dan ada juga belanja lain. Yang jelas itu anggaran BTT sedikit,” kata Danny Pomanto.

Dengan besaran APBD Rp5,7 triliun, kata Danny ada beberapa yang menjadi skala prioritas di tahun 2024. Salah satunya yaitu menyelesaikan proyek infrastruktur yang sedang berjalan saat ini.

Seperti Makassar Government Center (MGC) yang pengerjaan fisiknya sementara berjalan, Makassar Core City Arena (Macca), hingga melanjutkan kembali revitalisasi Kantor Balai Kota.

“Itu tadi kan fisik, tapi ada beberapa kebijakan yang kita lakukan juga di 2024. Kita perbaiki anggaran untuk stunting. Jadi stunting tahun depan intervensinya lebih ke makan dan minum, tidak lagi berputar di zona sosialisasi,” tegasnya.

Pengesahan Rancangan KUA-PPAS APBD 2024 menjadi KUA-PPAS APBD 2024 menjadi dasar penetapan APBD 2024 yang batas akhirnya 30 November.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Wilayah IV dipusatkan di Kota Makassar, tepatnya di Hotel Claro, Rabu, 22 November 2023.

Plh Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, yakin rakor ini akan memberikan manfaat yang besar bagi penyelenggara Pemilu, dan berharap DKPP sebagai petunjuk penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu bekerja profesional, dan harus betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya.

“Rakor ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggara Pemilu kita, serta mencegah dan menangani pelanggaran kode etik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Arsjad.

Ia menjelaskan, 83 hari lagi akan dilaksanakan hari pencoblosan dan pemungutan suara Pilpres dan Pileg 2024. Tahapan kampanye pada 25 November 2023, pasca penetapan tiga pasangan Calon Presiden, Wakil Presiden dan DCT anggota legislatif.

“Alhamdulillah, stabilitas sosial politik, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di Sulsel tetap terjaga hingga saat ini. Situasi ini hendaknya kita jaga bersama-sama. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Termasuk juga dalam hal ini kami sampaikan, Sulawesi Selatan beserta 24 kabupaten kota sisa tiga yang belum melakukan NPHD,” terangnya.

KPU dan Bawaslu memegang peranan penting dalam menyukseskan pelaksanaan agenda nasional. Arsjad mengajak untuk bersama-sama menjaga netralitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam mewujudkan Pemilu berintegritas.

“Semoga para KPU dan Bawaslu Sulsel bekerja secara profesional, independen, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi kode etik dalam setiap tahapan Pemilu,” harapnya.

Sekretaris DKPP, David Yama, menjelaskan, secara umum DKPP mempunyai tugas untuk menjaga dan menegakkan integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara khusus, tugas DKPP adalah menerima pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Kemudian menetapkan putusan dan menyampaikan putusan kepada para pihak.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua DKPP Heddy Lugito, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol CH Patopoi, Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin Brigjen TNI M. Syech Ismed. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Atase Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 21 November 2023.

Rombongan dipimpin oleh Chairman Education Malaysia, Prof. Dr. Abdul Razak Bin Ahmad serta turut hadir Konsul Kehormatan Malaysia, Dr. Bahar Ngitung; Kedubes Malaysia Atase Pendidikan, Zulfadhi Hamzah; Asistant Chairman Education Malaysia, Megat Samsul, EMGS Malaysia, Firdaus Ismail dan Duty Konhor Malaysia, Ichlapio Rio. Sedangkan Pj Gubernur didampingi oleh Kepala BPSDM, Karo Pemerintahan dan Kabid Pembinaan SMS Disdik Sulsel.

Di awal perbincangan, Bahtiar menyampaikan bahwa Malaysia dan Sulawesi Selatan memiliki hubungan sosial kultural sangat dekat. Hubungan itu telah tercipta ratusan tahun. Para perantau atau diaspora dari Sulsel memiliki peranan besar di Malaysia, bahkan kebudayaan Bugis-Makassar tetap kuat di sana mewarnai kehidupan masyarakat Malaysia. Juga stabilitas sosial dan ekonomi.

Masyarakat yang menempati wilayah Sulsel saat ini juga telah lama dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang, serta di mana pun berada senantiasa menjaga kehormatan serta berbaur dengan masyarakat tempatnya mencari penghidupan dan membangun daerah tersebut. Termasuk yang saat ini masuk dalam wilayah Kerajaan Malaysia.

“Fakta memang seperti itu, kita punya hubungan sejarah yang panjang,” kata Bahtiar.

Ia bercerita, masyarakat Bugis-Makassar yang merantau di daerah Melayu yang kemudian ke daerah lainnya di Indonesia membantu menyebarkan bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia.

Selanjutnya, Bahtiar menyampaikan program kerjanya selama setahun di Sulsel. Demikian juga dengan harapannya, agar kerjasama pendidikan antara Malaysia dan perguruan tinggi di Sulsel semakin kuat. Ia bahkan mendorong agar kampus bereputasi Malaysia membuka cabang di Indonesia, khususnya Sulsel.

Sementara itu, Abdul Razak Bin Ahmad, yang merupakan Pengurus Education Malaysia Global Service, menyampaikan, kunjungan ini untuk mengetahui Sulsel lebih jauh dan kemungkinan peluang kerjasama bidang pendidikan.

“Saya datang untuk belajar, saya rasa pengetahuan kita tentang Sulawesi, Makassar sangat sedikit, jadi saya mengambil inisiatif untuk mengetahui lebih banyak tentang Makassar dan Sulawesi,” ujarnya.

“Fokus saya adalah untuk memastikan bahwa kerjasama knowledge, kerjasama pendidikan, kerjasama ilmu menjadi dimensi yang paling penting dalam hubungan antara Malaysia dengan Indonesia,” imbuhnya.

Setelah bertemu dengan Gubernur Sulsel ia optimistis kerjasama bisa terjalin dengan baik. Termasuk kampus-kampus di Malaysia membuka cabang.

“Saya rasa itu adalah cadangan (usul) yang sangat wajar untuk diberikan pertimbangan oleh Malaysia. Karena potensi pendidikan di Makassar ini sangat besar. Dan Malaysia sepatutnya mempertimbangkan operasi kampus di sini. Bukan saja karena potensinya besar karena dia adalah manivestasi terbaik antara hubungan dua negara,” paparnya.

Ia berharap lebih banyak perguruan tinggi di Sulsel datang ke Malaysia bekerjasama. “Saya rasa kita sudah harus melihat lebih strategis, umpamanya isu tentang makanan (pangan), climate change (perubahan iklim). Ini adalah isu fenomenal, dan kerjasama strategis antara universitas akan menyelesaikan berbagai persoalan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Senin, 20 November 2023, Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Education Malaysia Global Service menggelar seminar internasional bertajuk Wacana Pendidikan, Memajukan Pendidikan Tinggi Malaysia dan Indonesia. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan apresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan data, MCP Pemkot Makassar berada di angka 82% pada tahun 2022. Angka itu meningkat 14% dibandingkan 2021 lalu yang hanya 68%.

Sedangkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Makassar juga meningkat. Naik 6,4% dari 60% pada tahun 2021 menjadi 66,40% di tahun 2022.

Capaian itu disampaikan PIC Korsupgah KPK Wilayah IV Sulsel Tri Budi Rochmanto dalam paparannya saat Sosialisasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kantor DPRD Makassar, Selasa (14/11/2023).

“MCP Pemkot Makassar ada kenaikan 14%. Berarti pemerintah kota sudah berusaha untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Tri Budi.

Ia berharap tahun ini baik MCP maupun SPI Pemkot Makassar meningkat di atas angka rata-rata nasional.

“Untuk MCP di area APBD yang harusnya bisa dicapai lebih baik lagi,” ujarnya.

MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.

Dari delapan area intervensi MCP KPK, APBD Pemkot Makassar berada di angka 61,55%, PBJ 80,25%, PTSP 86,06%, APIP 50,31%, Manajemen ASN 76,24%, OPD 65,89%, Aset 57,02%, dan Dana Desa -.

“Ada beberapa yang mesti dibenahi, terkait dengan perencanaan APBD dan terkait dana hibah tadi, kalau bisa dipercepat perwalinya,” tegasnya.

Sementara, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan pemerintah kota terus berkomitmen untuk menjadikan Makassar bebas korupsi.

“Alhamdulillah kita punya (MCP) sudah bagus,” kata Danny Pomanto.

Ia menyebut sejauh ini transparansi Pemkot Makassar jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Transparansi pemerintahan kita sudah bagus, kendati demikian kita tak boleh berpuas diri. Kampanye terhadap peningkatan transparansi dan integritas masih harus digalakkan agar hasilnya bisa lebih optimal,” tutupnya.

Sumber : Humas Kominfo Makassar