LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, kompak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri para pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa Rakornas ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Munafri, Rakornas 2026 bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif arah, target, dan indikator Program Prioritas Presiden, mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan di daerah.

Serta memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel melalui kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah.

“Hari ini, kami menghadiri Rakornas 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden RI, bapak Prabowo Subianto. Ini sangat penting untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat,” ujar Munafri.

Rakornas 2026 merupakan Rakornas ke-2 yang diselenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Rakornas 2026 dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda.

Menurutnya, pertemuan nasional ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah.

Apalagi, tingginya animo kepala daerah hadir menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan.

“Apa yang dipaparkan pak Presiden menekankan memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi masing-masing daerah,” jelasnya.

Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam Rakornas 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sekaligus memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sebagai Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar, untuk berkolaborasi dan mendukung penuh seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, serta menjalankan setiap arahan yang disampaikan dalam forum Rakornas tersebut.

Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta program Zero Waste atau bebas sampah yang sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami siap menjalankan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, serta pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Pada kesmepatan ini, saat membuka acara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya keselarasan visi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam taklimatnya, Presiden menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat. Prabowo menyebut rakyat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang dan harmonis.

Presiden menyampaikan harapan rakyat tertuju pada hadirnya pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Harapan semua rakyat kita dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Ketua umum Gerindra itu.

Selain itu, dalam arahannya, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, sebuah gerakan nasional yang menekankan pembangunan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.

Menurutnya, ASRI bukan sekadar slogan, melainkan gerakan yang harus diwujudkan melalui perubahan nyata di lapangan.

Presiden menjelaskan bahwa gerakan ini berfokus pada pembenahan lingkungan secara menyeluruh, mulai dari kebersihan kawasan permukiman hingga penataan ruang publik.

Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Indonesia di mata wisatawan mancanegara.

Dalam pelaksanaannya, Presiden menekankan peran aktif seluruh instansi pemerintah sebagai teladan bagi masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pelaksanaan kerja bakti atau korve secara rutin dan serentak, termasuk dengan melibatkan sekolah-sekolah.

“Kegiatan bersih-bersih tidak harus memakan waktu lama. Namun, jika dilakukan secara masif dan berkesinambungan, dampaknya akan sangat signifikan bagi kebersihan dan kerapian lingkungan,” ungkapnya.

Untuk mendukung kelancaran gerakan tersebut, Pemerintah juga akan menyiapkan berbagai sarana pendukung, seperti gerobak sampah dan truk pengangkut, agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif.

Selain kebersihan, Presiden Prabowo juga meminta agar penataan kawasan perkotaan dilakukan secara lebih rapi dan terintegrasi.

Jalan-jalan protokol, kawasan wisata, hingga pusat-pusat kota diminta mendapat perhatian khusus, termasuk penertiban kabel-kabel semrawut serta penyesuaian tampilan bangunan usaha agar selaras dengan lingkungan sekitar.

“Keindahan kota merupakan bagian penting dari citra bangsa, sekaligus faktor penunjang kenyamanan masyarakat dan daya tarik pariwisata nasional,” tuturnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan RKPD 2027 menjadi instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan program dan mempercepat pencapaian target RPJMD 2025–2029.

Munafri menyampaikan bahwa tahun 2027 memiliki posisi penting karena merupakan fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD Kota Makassar 2025–2029. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa RKPD tidak boleh dimaknai sebagai dokumen tahunan semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang memastikan konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Visi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKPD 2027 agar dapat menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah.

Ia menekankan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan berbasis data dan indikator kinerja, partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan.

“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama program yang secara langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” ujarnya.

Menurut Munafri, keberlanjutan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.

Munafri juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil forum ini ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027 serta menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.

“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus dapat diukur outcome dan impact-nya untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri oleh unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Komisaris Utama PT Bank Sulselbar, Jufri Rahman, menghadiri acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 28 Januari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Frangky Halomoan Manalu, secara resmi menyerahkan LHP kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, serta kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.

Komisaris Utama PT Bank Sulselbar, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi kepada BPK Sulsel atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara profesional dan komprehensif.

“Hasil pemeriksaan ini akan menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi untuk bekerja ke depannya dalam mencermati persoalan yang dihadapi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, rekomendasi dalam LHP diharapkan mampu mendorong peningkatan efektivitas operasional Bank Sulselbar sekaligus memperkuat peran bank daerah dalam mendukung perekonomian regional.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Frangky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menilai sejauh mana efektivitas kegiatan operasional Bank Sulselbar dalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai Bank Pembangunan Daerah.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mencatat sejumlah capaian positif, di antaranya penerapan ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, pembentukan Security Operation Center (SOC), keterbukaan informasi produk dana pihak ketiga (DPK), serta implementasi konsep three lines of defence dalam penyaluran kredit produktif.

Namun demikian, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan pelaporan berkala atas pengamanan teknologi informasi, integrasi strategi pendanaan berbiaya murah dengan penyaluran kredit yang mendorong profitabilitas, serta penetapan kebijakan efektif dalam pengendalian Non-Performing Loan (NPL) sesuai target risiko dan profitabilitas bank.

“Kami berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Bank Sulselbar. DPRD juga dapat menjadikan LHP ini sebagai referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” tuturnya.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan dan berharap LHP ini mendorong peningkatan kinerja serta inovasi Bank Sulselbar ke depan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, mendorong Bank Sulselbar untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, seiring hadirnya jajaran komisaris yang baru.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Semoga LHP ini menjadi acuan untuk bekerja lebih baik lagi,” ungkapnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penggunaan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada instansi pusat dan daerah yang salah satu isinya meminta ASN menggunakan seragam batik Korpri pada setiap hari Kamis.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulawesi Selatan, Jayady mengatakan, sampai saat ini Pemprov Sulsel belum memastikan untuk menerapkan aturan atau Surat Edaran dari BKN tersebut.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Sulsel juga masih harus menunggu sinkronisasi aturan dari Surat Edaran tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang selama ini menjadi pedoman ASN.

“Kami (Pemprov Sulsel) pada prinsipnya melihat perkembangan dulu karena dalam Permendagri Nomor 10 Tshun 2024, sebagai pedoman kita Pemerintah Daerah itu diatur bahwa hari Kamis itu ASN menggunakan pakaian batik,” ucapnya, saat dihubungi, Selasa 28 Januari 2026.

Meski begitu, lanjutnya, jika sudah ada hasil koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan BKN untuk menerapkan aturan baru tersebut ke tingkat daerah, maka pihaknya harus melaporkan dulu hasil koordinasi tersebut ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.

“Pada prinsipnya kita di Pemprov menunggu perkembangan hasil koordinasi (antara BKN dengan Kemendagri). Itu saja,” tegasnya. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong kemajuan daerah melalui penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat terus diwujudkan secara konsisten melalui langkah-langkah nyata dan terukur.

Komitmen tersebut kembali ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang melanjutkan rangkaian agenda strategisnya dengan melakukan pertemuan langsung bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar terus aktif membangun komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga strategis guna memastikan setiap kebijakan daerah sejalan dengan regulasi nasional serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.

Wali Kota Munafri menekankan bahwa pertemuan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat.

“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri) RI, untuk mendiskusikan beberapa hal strategis keberlanjutan pembangunan kota,” ujar Munafri Rabu (28/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, orang nomor satu Kota Makassar ini, didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah.

Kehadiran jajaran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Makassar, dalam memperkuat tata kelola pendapatan dan keuangan daerah sebagai fondasi utama pembangunan yang berdaya saing dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menyampaikan bahwa diskusi bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah membahas sejumlah isu penting yang berkaitan langsung dengan konektivitas kebijakan pusat dan daerah, serta dukungan fiskal Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Kota Makassar.

“Kami membahas bagaimana menjaga keuangan daerah. Khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berkelanjutan, dan berpihak pada percepatan pembangunan di Kota Makassar,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pembahasan pertama difokuskan pada sistem dan skema keuangan daerah ke depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran dapat tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan riil daerah, serta mendukung program prioritas pembangunan.

Lebih lanjut, Munafri menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.

Menurutnya, menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kota Makassar, untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada saat ini.

“Dengan kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, kami di daerah dituntut untuk lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” ungkapnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mekanisme perubahan nama Perusahaan Daerah (Perseroda) milik Pemerintah Kota Makassar, termasuk skema keuangan dan penyertaan modal yang akan diterapkan ke depan.

Pembahasan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi serta mendukung penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Agenda penting lainnya adalah undangan resmi kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berkunjung ke Kota Makassar.

Munafri berharap Agus Fatoni dapat secara langsung memberikan arahan dan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

“Kami meminta waktu kesediaan pak Dirjen Keuangan untuk berkunjung ke Makassar, berikan pemahaman dan penguatan bagi ASN dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.

Tak hanya itu, Wali Kota Makassar juga meminta arahan dan pandangan terkait pengelolaan serta penataan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagai salah satu BUMD strategis yang berperan penting dalam pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan seiring dengan arah kebijakan nasional.

“Alhamdulillah respon pak Dirjen baik, tentu akan terus berkoordinasi dan komunikasi terkait hal kami butuhkan,” tutup Appi.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni, merespons positif berbagai hal yang disampaikan Pemerintah Kota Makassar dalam pertemuan bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Kami mendukung upaya optimalisasi APBD, termasuk melalui skema pemanfaatan aset daerah, BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus Fatoni.

Agus Fatoni menegaskan bahwa optimalisasi APBD dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk mendorong kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sektor-sektor potensial.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak lain dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah sekaligus peningkatan PAD),” sambung dia.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga telah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Cheka Virgowansyah, di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Rangkaian pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, memastikan kebijakan daerah sejalan dengan regulasi nasional.

Guna mendorong tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan Pekan Leadership Spiritual ASN Ber-AKHLAK yang akan digelar pada 22–28 Februari 2026.

Kegiatan penguatan kapasitas aparatur ini dirancang lintas sektor dengan melibatkan 900 peserta dari berbagai perangkat daerah serta narasumber eksternal.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Sulsel, Prof. Muhammad Jufri, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah aspek krusial yang harus dipersiapkan secara terkoordinasi oleh seluruh perangkat daerah terkait.

Fokus persiapan meliputi pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pendidikan karakter, serta penguatan wawasan kebangsaan.

“Panitia kerja ditetapkan hari ini, dan pelaksanaan kegiatan akan melibatkan sekitar 900 peserta,” ujar Prof. Jufri dalam rapat koordinasi persiapan kegiatan.

Ia menambahkan, kegiatan ini akan menghadirkan narasumber eksternal dari Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi, Kodam, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memperkuat materi substantif yang disampaikan kepada peserta.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Sulsel, Irwan, ST, menegaskan bahwa penyusunan pemateri sangat bergantung pada rundown kegiatan yang telah dirancang secara sistematis.

Menurutnya, terdapat enam klaster materi utama yang akan diberikan selama pelaksanaan kegiatan.

“Ini bukan hanya menghadirkan pemateri, tetapi juga modul pembelajaran yang terstruktur,” katanya.

Enam materi tersebut meliputi keuangan dan perbendaharaan, pengadaan barang dan jasa, aspek hukum dan antikorupsi, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter dan akhlak, hingga hafalan Juz 30 sebagai penguatan spiritual ASN.

Dari sisi pengamanan, Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis, memastikan seluruh peserta akan berada dalam pengawasan ketat selama kegiatan berlangsung.

Satpol PP akan mengatur sistem keluar-masuk lokasi kegiatan secara terbatas.

“Kami pastikan tidak ada peserta yang meninggalkan kegiatan tanpa pengawasan dan izin,” tegasnya.

Sementara itu, kesiapan layanan kesehatan disampaikan oleh Perwakilan Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Aradadi.

Sebanyak delapan rumah sakit milik Pemprov Sulsel disiapkan untuk mendukung kegiatan, dengan tambahan rumah sakit rujukan terdekat seperti RS Pertamina, RS Sayang Rakyat, RS Daya, dan RS Wahidin untuk penanganan kondisi darurat.

Dukungan penyebarluasan informasi juga disampaikan oleh Kabid Humas Dinas Kominfo-SP Pemprov Sulsel, Fitra.

Menurutnya, publikasi kegiatan akan dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan.

“Ini kegiatan InsyaAllah setiap saat akan disampaikan kepada khalayak,” tuturnya.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai perangkat daerah, antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Dinas Kominfo SP, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan, serta dihadiri Staf Khusus Gubernur Sulsel Rahmat Hidayat, Irwan, ST, dan Haerudin Nurman. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir pada pada ajang internasional The 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit. Appi dijadwalkan meparkan materi terkait kawan bebas rokok di forum tersebut.

Forum strategis yang mengusung tema “Together We Bring Health Solutions”, ini menjadi ruang penting bagi para pemimpin kota di kawasan Asia Pasifik untuk berbagi gagasan, inovasi, serta praktik terbaik dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan perkotaan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (26/1/2026), dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Kehadiran para pemangku kebijakan nasional tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sedangkan, Wali Kota Makassar turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, serta Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian.

“Partisipasi ini, menjadi penegasan posisi Kota Makassar sebagai salah satu kota yang aktif mengambil peran dalam percakapan regional dan global terkait pengembangan solusi kesehatan perkotaan,” singkat Wali Kota Munafri, sebelum dimulai kegiatan.

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memerangi pengaruh korporasi yang terbukti merusak kualitas hidup masyarakat, khususnya industri tembakau.

Di hadapan para perwakilan kepala daerah dan anggota The 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit, dari berbagai negara, Bima Arya secara terbuka menyoroti agresivitas industri tembakau yang dinilainya terus mengancam masa depan generasi muda.

Ia memaparkan data terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kelima dunia dalam prevalensi perokok, dengan angka yang terus meningkat hingga mencapai 38,2 persen pada tahun 2026.

“Argumen mengenai dampak mematikan rokok bukan lagi sekadar opini, melainkan fakta ilmiah yang tidak terbantahkan,” katnaya.

Oleh karena itu, penyampaian dan perjuangan terhadap data-data terbaru mengenai bahaya kesehatan akibat rokok harus terus dilakukan secara konsisten demi melindungi masa depan generasi bangsa.

Wamendagri juga mengingatkan bahwa strategi industri tembakau telah mengalami pergeseran signifikan. Jika dahulu promosi dilakukan secara vulgar melalui iklan terbuka, kini pendekatannya berubah menjadi pesan-pesan subliminal yang menyerupai iklan produk konsumsi sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, Bima Arya mengingatkan para kepala daerah agar tidak lengah dan tetap konsisten dalam kebijakan pengendalian tembakau.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tergoda oleh program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri rokok yang nilainya jauh dari sebanding dengan beban kesehatan dan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat akibat konsumsi tembakau.

“Pengendalian tembakau membutuhkan komitmen yang kuat dan keberanian untuk berkata tidak terhadap pengaruh industri. Ini bukan sekadar kebijakan kesehatan, tetapi soal keberpihakan pada keselamatan dan kualitas hidup warga,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Bima Arya menyampaikan tiga pesan kunci yang dinilainya penting bagi keberlanjutan gerakan APCAT ke depan, yakni inovasi, co-creation, dan regenerasi.

Inovasi diperlukan untuk memperkuat riset serta kampanye yang relevan dengan karakter generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Y.

Sementara itu, co-creation ditekankan sebagai model kemitraan yang setara antara pemerintah, korporasi, dan komunitas dalam merumuskan solusi bersama.

Adapun regenerasi kepemimpinan dinilai penting agar gerakan pengendalian tembakau tetap hidup, berkelanjutan, dan terus diperbarui semangatnya oleh generasi penerus.

“Saya berharap APCAT dapat terus menjadi motor penggerak kolaborasi lintas kota dan lintas negara dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk industri tembakau,” tukasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Alumni Australia asal Makassar, Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si., meraih Emerging Leader Award.

Penghargaan tersebut diserahkan pada Australian Alumni Gala Dinner yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Australia di Hotel Rinra Makassar, Jumat (24/1) dalam rangka memperingati 10 tahun Konsulat Jenderal Australia di Makassar.

Acara tersebut dihadiri ratusan alumni Australia, perwakilan pelaku bisnis Australia, anggota Australia-Indonesia Youth Association, serta Indonesia Youth Diplomacy.

Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk pengakuan atas kontribusi nyata para alumni Australia, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur.

Dr. Muhammad Roem, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, dinobatkan sebagai Winner of the Emerging Leader Award atas dedikasi, kepemimpinan, dan kiprahnya dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kehidupan profesional saya sangat terbantu. Saya mendapatkan jejaring, kepercayaan, dan kesempatan berkolaborasi dengan banyak orang hebat dari berbagai negara. Hubungan-hubungan itu hingga hari ini terus hidup dan memberi dampak nyata dalam pekerjaan dan pengabdian saya.Terima kasih kepada Pemerintah Australia, khususnya Konsulat Jenderal Australia di Makassar, atas penghargaan ini. Apresiasi ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan membangun jejaring,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar ini.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan sesama alumni Australia diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan Kota Makassar ke depan.

“Penghargaan ini sangat berarti bagi saya. Mengikuti program tersebut bukan hanya tentang belajar, tetapi tentang perubahan, cara berpikir, cara bekerja, dan cara memaknai peran saya untuk melayani masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Konsul-Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, menyampaikan apresiasi terhadap peran alumni Australia, termasuk Muhammad Roem, yang dinilai mewakili generasi pemimpin muda dengan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Saya bangga karena lebih dari 600 warga Sulawesi Selatan pernah menempuh pendidikan di Australia. Kini mereka berkontribusi besar bagi pembangunan Sulsel melalui berbagai posisi strategis di pemerintahan, akademisi, masyarakat sipil, dan dunia usaha,” kata Dias.

Penghargaan Emerging Leader Award diberikan kepada Muhammad Roem atas perannya sebagai alumni yang aktif berkontribusi, menunjukkan kepemimpinan, serta menginspirasi generasi muda untuk melanjutkan studi ke Australia.

Selain penganugerahan penghargaan, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para alumni untuk mempresentasikan usaha mereka, memperluas jejaring profesional, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global pada tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Outlook Ekonomi 2026 yang digelar Herald Indonesia di Hotel Claro, Makassar, Jumat malam (23/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Diskominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib, saat membuka secara resmi forum tersebut. Ia membacakan sambutan Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra.

Dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada Herald Indonesia atas penyelenggaraan forum Outlook Ekonomi 2026 yang dinilai relevan dan strategis, serta sejalan dengan agenda pembangunan daerah maupun nasional.

Sultan Rakib menegaskan bahwa Sulawesi Selatan terus memperkuat perannya sebagai lokomotif ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Namun, tantangan ke depan dinilai tidak ringan, mengingat ketidakpastian global yang terjadi bersamaan dengan terbukanya peluang besar di sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, serta rumah sakit regional provinsi dengan skema multiyears. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulsel untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” ujar Sultan Rakib.

Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup peningkatan kualitas jalan dan jembatan pada ruas dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi, wilayah terisolasi, serta kondisi jalan rusak.

Program ini juga diarahkan untuk memperkuat jalur utama transportasi barang dan jasa yang menghubungkan antarwilayah, kawasan wisata, serta kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan bandara.

Selain konektivitas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga fokus pada pembangunan sektor pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas petani, serta memperluas areal pertanian beririgasi teknis.

Melalui forum Outlook Ekonomi 2026, Sultan Rakib berharap lahir gagasan-gagasan segar serta kolaborasi lintas sektor yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi daerah dan nasional. Ia juga memberikan apresiasi kepada Herald.id yang dinilai berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait kebijakan ekonomi.

Pada kesempatan tersebut, Sultan Rakib turut menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan dalam rangkaian Herald Award 2026. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi pemantik semangat bagi tokoh, institusi, dan pelaku usaha untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Forum Outlook Ekonomi Herald 2026 menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof. Marsuki, DEA, perwakilan Kadin Sulsel Sulaiman Andi Loeloe, serta perwakilan IWAPI Ainun Jariah, yang memaparkan pandangan strategis terkait arah dan prospek ekonomi ke depan. (*)

LANGITKU NET, Makassar – Program unggulan yang menjadi bagian dari janji politik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Makassar.

Salah satu kebijakan pro-rakyat tersebut adalah pembebasan iuran sampah bagi warga miskin dan kurang mampu, yang mulai diterapkan sejak Juli 2025 melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Retribusi Sampah.

Kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret pemerintah kota dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Data menunjukkan, penerima manfaat iuran sampah gratis untuk kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA di seluruh kecamatan se-Kota Makassar mencapai 11.487 kepala keluarga atau lebih dari 11 ribu rumah tangga.

Sementara itu, kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/900 VA tercatat sebanyak 37.722 kepala keluarga atau lebih dari 37 ribu rumah tangga turut menikmati program unggulan ini.

Dengan demikian, total warga Kota Makassar dari kategori miskin dan kurang mampu yang merasakan langsung manfaat program Munafri–Aliyah terkait pembebasan iuran sampah mencapai 49.209 kepala keluarga berdasarkan data tahun 2025.

Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah pada tahun 2026, seiring dengan penguatan kebijakan dan perluasan cakupan program yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Program diterapkan lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tujuanya, pembebasan dan keringanan retribusi sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menjelaskan bahwa syarat utama penerima iuran sampah gratis adalah warga miskin yang tergolong rumah tangga dengan daya listrik 450 VA hingga 900 VA.

Menurutnya, sesuai regulasi Perwali. Kelompok ini dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar retribusi sampah.

“Pembebasan ini diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah, dengan indikator utama daya listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Penetapannya dilakukan berdasarkan data resmi yang telah diverifikasi,” ujar Helmy, Sabtu (24/1/2026).

Ini menjawab opini liar berkembang, di tengah berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik, penting untuk menempatkan fakta sebagai pijakan utama.

Berdasarkan data penerima manfaat, program iuran sampah gratis untuk kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA tersebar di 14 kecamatan se-Kota Makassar dengan total 11.487 kepala keluarga.

Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 2.607 KK, disusul Manggala sebanyak 1.687 KK dan Tamalanrea 1.520 KK.

Sementara kecamatan lainnya seperti Rappocini, Panakkukang, Mariso, Bontoala, hingga wilayah pesisir dan pusat kota seperti Ujung Tanah, Ujung Pandang, dan Wajo juga turut menikmati manfaat program ini sesuai karakteristik dan kondisi sosial masing-masing wilayah.

Selain itu, penerima iuran sampah gratis untuk kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/900 VA tercatat lebih besar, yakni mencapai 37.722 kepala keluarga yang tersebar merata di seluruh kecamatan.

Kemudian, Kecamatan Manggala mencatat jumlah tertinggi dengan 5.696 KK, diikuti Rappocini sebanyak 4.808 KK, Tamalate 4.143 KK, serta Panakkukang dan Mariso yang masing-masing di atas 3.000 KK.

Data ini menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan iuran sampah tidak hanya menyasar wilayah pinggiran, tetapi juga menjangkau kawasan padat penduduk di pusat kota.

Program iuran sampah gratis yang digagas Wali Kota Makassar bukanlah janji kosong, melainkan kebijakan yang nyata dan telah dirasakan langsung oleh warga, khususnya masyarakat kurang mampu, kini dinikmati warga miskin.

Oleh seba itu, Helmy menegaskan jika program ini berjalan dan memberi manfaat, sehingga tudingan adanya program tidak jalan, terbatahkan.

“Namun faktanya, layanan iuran sampah gratis tetap berjalan dan menjadi bentuk komitmen pemerintah kota (Pak Wali Kota) dalam menghadirkan keadilan sosial serta pelayanan dasar yang berpihak kepada rakyat,” tutur Helmy.

Ia menegaskan, proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan mengacu pada data ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang.

Data tersebut bersumber dari basis data resmi pemerintah yang telah disinkronkan lintas perangkat daerah.
Sebagai bentuk pengendalian dan kejelasan di lapangan, rumah tangga yang telah dinyatakan lolos verifikasi akan diberikan tanda pengenal berupa stiker dan barcode khusus.

Tanda ini berfungsi sebagai penanda resmi bagi petugas kebersihan saat melakukan pelayanan pengangkutan sampah.

“Stiker dan barcode ini menjadi identitas resmi penerima manfaat, sehingga petugas kebersihan dapat dengan mudah mengenali rumah tangga yang mendapat pembebasan retribusi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Helmy menambahkan bahwa dasar hukum kebijakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Khususnya Pasal 80, yang memberikan ruang pengaturan pembebasan dan keringanan retribusi berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selain pembebasan penuh, Pemkot Makassar juga memberikan keringanan tarif retribusi sampah bagi rumah tangga dengan daya listrik 1.300 VA hingga 2.200 VA.

Namun demikian, kelompok ini tidak termasuk dalam kategori penerima pembebasan penuh, melainkan hanya mendapat pengurangan besaran tarif.

“Keringanan diberikan bagi pelanggan daya listrik 1.300 VA sampai 2.200 VA, tetapi bukan pembebasan total. Skemanya sudah diatur sesuai ketentuan Perda,” tambah Helmy.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan pelayanan kebersihan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada masyarakat rentan.

“Tujuan utama program ini adalah meringankan beban warga miskin sekaligus memastikan pelayanan kebersihan tetap berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar,” tutup Helmy. (*)