LANGITKU.NET, Karawang – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Penghargaan bergengsi ini diberikan atas jasa dan kontribusi besar Pemprov Sulsel dalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Gubernur Sulsel dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang berlangsung di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (7/1/2026).

“Penghargaan ini sebagai apresiasi bersama seluruh Petani se-Sulsel, Penyuluh, Kades, KDH, Dinas Pertanian Prov dan Kabupaten Kota, TNI/Polri, Kejaksaan, Bulog, Kementrian Pertanian dan seluruh stakeholder lainnya,” ujar Andi Sudirman.

Di bawah kepemimpinan Andi Sudirman bersama Fatmawati Rusdi, Sulsel dinilai konsisten menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani dan ketahanan pangan nasional.

Dalam mendukung program swasembada pangan, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Salah satu program unggulan adalah pemberian Mandiri Benih Andalan untuk lahan seluas 200 ribu hektare, serta penyaluran ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

“Pemprov Sulsel mengalokasikan ratusan miliar untuk peningkatan produktivitas pangan khusus padi dengan pemberian 200 Ribu Hektare Mandiri Benih Andalan dan Ratusan Alsintan kepada petani se-Sulsel,” terangnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pembangunan infrastruktur jalan dengan melibatkan peran sektor swasta secara profesional dan transparan.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri peresmian Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Tujuh Wali Wali, unit Bisnis Bosowa Corporindo dibidang konstruksi yang dihelat di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Jumat (09/01/2026).

Peresmian AMP PT Tujuh Wali Wali sendiri ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Munafri Arifuddin, disaksikan langsung oleh Founder Bosowa Corporindo Aksa Mahmud, CEO Bosowa Corporindo sekaligus Director in Charge (DIC) Bosowa Property Group Subhan Aksa, Ketua Yayasan Aksa Mahmud sekaligus Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa serta mitra perbankan dan pengelola kawasan industri.

Munafri mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan di Kota Makassar saat ini telah mencapai 97 persen. Pada tahun anggaran 2026, Pemkot Makassar menargetkan peningkatan hingga 98 persen melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan.

“Setiap tahun kami membangun dan memelihara sekitar 50 kilometer jalan. Pembangunan baru berada di kisaran 32–33 kilometer, sementara sisanya adalah pemeliharaan. Ini menunjukkan kebutuhan material konstruksi, khususnya aspal, beton, dan paving, sangat besar,” ujar Munafri.

Ia menjelaskan, pasca musim penghujan, hampir seluruh wilayah kota mengalami kerusakan jalan yang membutuhkan perbaikan cepat dan berkualitas. Karena itu, Pemkot Makassar mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung ketersediaan material infrastruktur.

Namun demikian, terlepas dari posisi personalnya sebagai menantu Founder Bosowa Corporindo, Munafri menegaskan kepada jajaran pimpinan Bosowa bahwa seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tetap dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

“Semua proyek dilakukan melalui mekanisme lelang, baik e-katalog maupun mini kompetisi. Kami ingin memastikan proyek dikerjakan oleh perusahaan yang kompeten dan mampu menjamin mutu serta kualitas pekerjaan,” tegasnya.

Lebih jauh, Munafri menyampaikan selain infrastruktur jalan, Pemkot Makassar juga menggenjot pembangunan fasilitas publik lainnya, seperti puskesmas, kantor camat, dan kantor lurah. Ia menargetkan pada tahun 2026, dua puskesmas baru akan dibangun untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

Di sektor pendidikan, Munafri menyampaikan Pemkot Makassar tengah memperluas kerja sama dengan sekolah swasta unggulan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar dapat mengakses pendidikan berkualitas melalui skema beasiswa pemerintah.

Tak hanya itu, Munafri juga memaparkan rencana besar pembangunan Stadion Makassar yang akan dimulai melalui skema multiyears. Stadion berkapasitas sekitar 15–17 ribu penonton tersebut direncanakan menjadi pemicu pengembangan kawasan baru di Untia.

“Pembangunan stadion akan menjadi trigger pengembangan kawasan baru. Ini membuka peluang besar bagi dunia usaha, khususnya perusahaan lokal, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur kota,” jelasnya.

Pemkot Makassar juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar per bulan untuk mendukung pelaksanaan event berskala nasional dan internasional. Langkah ini ditargetkan mendatangkan lebih dari 20 ribu pengunjung setiap bulan guna menggerakkan UMKM, perhotelan, dan sektor ekonomi lainnya.

Dengan total belanja daerah tahun 2026 mencapai sekitar Rp3 triliun, Munafri menegaskan Kota Makassar terbuka bagi dunia usaha untuk berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

“Kami ingin Makassar terus tumbuh sebagai kota yang ramah investasi, memiliki infrastruktur yang andal, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan agar seluruh rancangan program pembangunan tahun 2026 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga Kota Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Aliyah saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Acara Orientasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota pada RKPD Kota Makassar dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, bertempat di Hotel Aston Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin, Selasa (6/1/2026).

Dalam sambutannya, Aliyah mengawali dengan harapan agar tahun 2026 dapat dijalani dengan semangat yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengajak seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk menghadirkan semangat baru, harapan baru, serta memperkuat loyalitas, integritas, soliditas, dan kekompakan sebagai aparatur negara dan birokrat.

“Semoga di tahun 2026 ini kita dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya berharap semangat baru dan harapan baru ini kita tunjukkan melalui loyalitas, integritas, soliditas,” ujar Aliyah.

“Dan kekompakan kita sebagai aparatur negara dan birokrat, dalam menjalankan program-program yang bertanggung jawab kepada masyarakat Kota Makassar,” sambung politisi Demokrat ini.

Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan merupakan bentuk pertanggungjawaban utama pemerintah kepada masyarakat, sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

“Program yang kita susun dan laksanakan adalah bentuk pertanggungjawaban pertama kita sebagai aparatur negara kepada masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPR RI ini juga menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis dan istimewa dalam menentukan arah, tujuan, serta langkah pembangunan daerah.

Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengatasi berbagai persoalan lokal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Sehingga pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.

“Pembangunan daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, perencanaan yang berkualitas menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tambah Aliyah.

Ia menambahkan bahwa kegiatan orientasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan penting dalam proses sinkronisasi perencanaan di awal tahun.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, serta memberikan pemahaman teknis dan strategis kepada seluruh perangkat daerah terkait tahapan, arah kebijakan, dan mekanisme penyusunan RKPD tahunan.

“RKPD memiliki peran strategis sebagai pedoman pembangunan tahunan daerah dan harus selaras dengan RPJMD serta Renstra masing-masing perangkat daerah, sebelum disusun secara detail melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” terangnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tahapan penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2027 telah dimulai sejak Desember 2025, ditandai dengan penyampaian pedoman penyusunan Renstra RKPD dan Renstra perangkat daerah kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Lebih lanjut, Aliyah mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja agar memahami serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

“Pentingnya pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan Tahun 2026,” imbuh Aliyah.

Mengakhiri sambutan, mantan Ketua TP PKK Kota Makassar itu mengimbau kepada para camat, agar Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan dilaksanakan secara optimal dengan mengedepankan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.

Dia juga menginstruksikan perangkat daerah teknis untuk hadir dan terlibat aktif dalam Musrenbang kelurahan yang dijadwalkan pada 8–15 Januari 2026, serta Musrenbang kecamatan pada 19–28 Januari 2026.

“Seluruh tahapan perencanaan ini harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh agar program yang dihasilkan benar-benar terukur, berdampak, dan sejalan dengan visi jangka panjang pembangunan Kota Makassar,” tutup Aliyah.

Diketahui, kegiatan ini diikuti oleh jajaran SKPD, camat dan Lurah se-Kota Makassar. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Swasembada pangan menjadi poros utama pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan syarat utama kemerdekaan sejati sebuah bangsa, karena negara tidak akan berdaulat bila bergantung pada pasokan pangan dari luar.

Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo dalam kunjungan kerjanya di Bengkayang pada 5 Juni 2025. Ia menyatakan bahwa perjuangannya di dunia politik selalu diarahkan pada terwujudnya swasembada pangan. Presiden bahkan menegaskan tidak akan merasa tenang sebelum Indonesia mampu memproduksi kebutuhan pangannya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

Arah politik yang kuat itu diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten mempercepat target swasembada, dari empat tahun menjadi tiga tahun, lalu dua tahun, hingga akhirnya ditargetkan tercapai dalam satu tahun. Percepatan ini didorong melalui penguatan produksi, reformasi kebijakan, dan keberpihakan pada petani.

Hasilnya mulai terlihat pada 2025. Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 34,71 juta ton berdasarkan KSA November 2025, melampaui kebutuhan domestik. Surplus tersebut diperkuat dengan pengadaan beras terbesar sepanjang sejarah Bulog, serta cadangan beras pemerintah yang sempat menyentuh rekor 4,2 juta ton, mencerminkan stabilitas pasokan dan peran aktif negara dalam menjaga harga serta stok pangan.

Dari sisi ekonomi, sektor pertanian mencatat kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, pertanian tumbuh 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kesejahteraan petani juga meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 yang mencapai 125,35, tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini diperkuat dengan kebijakan pupuk bersubsidi yang lebih sederhana, harga lebih terjangkau, dan distribusi yang makin tepat sasaran.

Mentan Amran menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, hingga TNI, Polri, BUMN, dan penyuluh lapangan, dengan petani sebagai aktor utama. Dengan kepemimpinan politik yang tegas dan kebijakan yang progresif, swasembada pangan kini bukan sekadar target, melainkan penanda Era Kebangkitan Pertanian Indonesia. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Upaya pemerataan Kota Makasssr, menghadirkan pelayanan publik antara wilayah daratan dan kepulauan terus diperkuat Pemerintah Kota Makassar.

Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, komitmen menghadirkan standar pelayanan yang setara dan inklusif bagi warga di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang diwujudkan melalui berbagai inovasi konkret.

Kepala Disdukcapil Kota Makassar, Muhammad Hatim, menuturkan bahwa sepanjang tahun 2025, Disdukcapil Makassar secara khusus memfokuskan peningkatan layanan administrasi kependudukan di wilayah kepulauan.

Langkah ini selaras dengan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin agar pelayanan publik di wilayah daratan dan kepulauan memiliki kualitas dan standar yang sama.

“Di tahun 2025 kami memang fokus pada pelayanan-pelayanan di wilayah kepulauan. Selaras dengan program Pak Wali Kota, bagaimana menghadirkan layanan di daratan dan kepulauan itu memiliki standar yang sama dengan di daratan,” jelas Muh Hatim, Selasa (6/1/2026).

“Karena itu kami dari Dukcapil berpikir bagaimana memberikan layanan yang setara bagi warga yang ada di pulau,” lanjut Hatim.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Disdukcapil Makassar telah membuka layanan permanen di Kantor Kelurahan Kodingareng dan Kantor Kelurahan Barrang Caddi.

Dengan dibukanya dua titik layanan ini, warga kepulauan tidak lagi harus terpusat ke Pulau Barrang Lompo untuk mengurus administrasi kependudukan.

“Alhamdulillah, sekarang warga kepulauan tidak lagi tersentralistik di pulau Barrang Lompo. Warga bisa mengakses layanan di Barrang Caddi ataupun di Kodingareng, dengan layanan yang sama seperti di Barrang Lompo maupun di kantor Dukcapil kota,” jelasnya.

Hatim menjelaskan, layanan yang tersedia di wilayah kepulauan tersebut meliputi pencetakan KTP elektronik, pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta layanan administrasi kependudukan lainnya.

Bahkan untuk layanan KTP-el, proses perekaman hingga pencetakan sudah dapat dilakukan langsung di pulau. Bahakan KTP yang sudah di distribusikan ke pulau.

“Perekaman dan pencetakan bisa langsung dilakukan di Pulau Kodingareng dan Barrang Caddi, selain di Barrang Lompo yang memang sudah lebih dulu memiliki layanan,” ungkap Hatim.

Menjawab tantangan keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah kepulauan, Disdukcapil Makassar mengambil langkah strategis dengan memanfaatkan jaringan internet berbasis satelit Starlink.

Perangkat Starlink dipasang di kantor kelurahan yang menjadi lokasi layanan Dukcapil.

“Kemarin kami menggunakan Starlink milik Dukcapil, kami pasang dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan disana. Ada kelurahan yang belum memiliki Starlink, kami fasilitasi dan biayai,” tuturnya.

“Starlink ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan Dukcapil, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh kantor kelurahan,” tambah dia.

Dia menambahkan, pemasangan Starlink tersebut sekaligus menjadi bentuk kompensasi karena Disdukcapil menempatkan layanan dan petugas di kantor kelurahan setempat.

Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, Disdukcapil Makassar juga menempatkan petugas yang merupakan warga pulau.

“Kami merekrut warga pulau menjadi petugas Dukcapil. Dengan begitu, pelayanan lebih efektif karena mereka memahami kondisi wilayah dan tidak terkendala akses,” katanya.

Hatim menegaskan bahwa layanan Dukcapil di Pulau Kodingareng, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo bersifat permanen, bukan layanan sementara atau insidental.

“Ini bukan layanan mobile, peralatannya lengkap dan standby di sana, mulai dari perangkat perekaman, kamera, sampai mesin pencetakan KTP. Warga bisa mengakses layanan setiap hari kerja,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Disdukcapil Makassar berharap pemerataan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kepulauan dapat terus ditingkatkan.

Sehingga seluruh warga Kota Makassar, baik di daratan maupun di pulau, memperoleh hak layanan publik yang setara, mudah diakses, dan berkualitas.

Saat ini, Disdukcapil Makassar, masih menghadapi tantangan untuk membuka layanan permanen di pulau-pulau lain, terutama keterbatasan sarana perkantoran yang bisa dijadikan tempat pelayanan.

Sebagai solusi, Disdukcapil Makassar akan mengintensifkan layanan mobile atau jemput bola ke pulau-pulau yang belum memiliki layanan permanen.

Rencananya, kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan sekitar Maret hingga April mendatang dengan menyusuri pulau-pulau terluar di Kecamatan Sangkarrang.

“Untuk pulau-pulau yang belum ada layanan permanennya, kami akan datangi melalui layanan mobile,” ungkapnya.

“Sementara yang sudah ada layanan tetap, tidak perlu lagi kami datangi karena masyarakat sudah bisa mengakses layanan setiap hari,” tambahnya.

Pelaksanaan layanan mobile ini akan diumumkan secara terbuka melalui media sosial, serta melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat, dan tempat ibadah agar informasi dapat tersampaikan secara luas dan antusiasme warga meningkat.

“Nanti kami bersurat ke lurah, diteruskan ke RT/RW, dan diumumkan juga di masjid-masjid atau tempat ibadah. Warga akan diinformasikan agar menyiapkan dokumen yang ingin di urus,” tutup Hatim. (*)

LANGITKU.NET, Aceh – Sebagai wujud nyata kepedulian dan solidaritas antar daerah, Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan kehadiranya di tengah masyarakat yang tertimpa musibah.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung mengantarkan dan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam yang melanda Provinsi Aceh dan Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Langkah ini bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi pesan kuat bahwa penderitaan di satu daerah adalah duka bersama seluruh warga di tanah air.

Penyerahan bantuan pertama dilakukan di Provinsi Aceh pada Senin (5/1/2026). Bantuan kemanusiaan Pemkot Makassar diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, sebagai bentuk sinergi antar pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

Selanjutnya, pada Selasa (6/1/2026), Wali Kota Makassar kembali menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir di Provinsi Sumatra Utara. Penyerahan diterima langsung Wakil Gubernur Sumatra Utara, H. Surya.

Dengan menempuh perjalanan lintas Provinsi, Wali Kota Makassar memastikan bantuan dari Pemkot Makassar sampai langsung ke tangan pemerintah daerah setempat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak.

“Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana alam di Aceh dan Sumatra. Alhamdulillah bantuan sudah kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat,” ujar Munafri, Selasa (6/1).

Orang nomor satu Kota Makassar ini menyampaikan, bahwa Pemkot Makassar, telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi, yakni Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara.

Adapun total bantuan yang disalurkan Pemerintah Kota Makassar untuk korban bencana alam di Aceh dan Sumatra Utara sebesar ratusan juta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta membantu percepatan pemulihan pascabencana.

Ia menegaskan komitmen kolaborasi dan kepedulian lintas wilayah dalam kepedulian sosial. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta membantu percepatan pemulihan pascabencana.

“Melalui misi kemanusiaan ini, kami Pemerintah Kota Makassar berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban para korban bencana serta mempererat rasa persaudaraan antar daerah di Indonesia,” tutur politisi Golkar itu.

Munafri menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan rangkaian misi kemanusiaan Pemkot Makassar sebagai bentuk empati dan dukacita kepada masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan Aceh.

“Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Makassar membawa misi kemanusiaan ke tiga Provinsi yang terdampak bencana. Kemarin dan hari ini di Aceh dan Sumut,” katanya.

“Sebelum tahun baru, Wakil Wali Kota Makassar (Ibu Aliyah Mustika Ilham), telah lebih dulu ke Sumatera Barat dan bertemu langsung dengan Gubernur Sumatera Barat untuk menyampaikan amanah dari Pemerintah Kota Makassar,” tambah Munafri.

Diketahui, rombongan Pemkot Makassar saat memberikan bantuan di Provinsi Aceh. Di daerah berjuluk Serambi Mekkah tersebut, bantuan kemanusiaan diserahkan dan diterima langsung oleh Sekretaris Provinsi Aceh sebagai perwakilan Pemerintah Aceh.

“Kemarin kami ke Aceh dan bertemu dengan Sekretaris Provinsi Aceh, untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Pemkot Makassar kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” lanjutnya.

Rangkaian misi kemanusiaan ini kemudian ditutup dengan kunjungan ke Provinsi Sumatra Utara. Di sana, Wali Kota Makassar, Munafri bersama rombongan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumut.

“Dan sekarang kita berada di Sumatera Utara bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Sumut dan seluruh jajarannya,” ungkap Munafri.

Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan, bantuan yang disalurkan tersebut merupakan wujud simpati, solidaritas, serta kepedulian seluruh masyarakat Kota Makassar terhadap saudara-saudara di Sumatra yang sedang tertimpa musibah.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami, serta turut berduka cita atas apa yang melanda saudara-saudara kami yang ada di Sumatra Utara ini,” ucapnya.

Dua juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Aceh selama proses penyerahan bantuan.

“Terima kasih atas penerimaan yang sangat luar biasa dari Bapak Wakil Gubernur Sumatra dan seluruh jajarannya. Salam hormat kami untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara,” tutup Munafri.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta sejumlah pejabat lainnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan keberhasilan dalam upaya penyelamatan aset daerah. Melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemprov Sulsel dinyatakan menang kasasi atas sengketa lahan seluas 52 hektare yang berada di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan rasa syukur atas putusan tersebut yang dinilai sebagai berkah besar, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.

“Alhamdulillah ini berkah-Nya untuk warga Manggala. Pemprov Sulsel kembali berhasil menyelamatkan aset besar, dan yang terpenting hampir seribu warga bisa terhindar dari potensi penggusuran jika aset ini tidak kita perjuangkan,” ujar Andi Sudirman dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Biro Hukum Pemprov Sulsel yang telah bekerja maksimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat hingga ke tingkat kasasi.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Hukum Provinsi Sulsel, Herwin Firmansyah, menjelaskan berdasarkan informasi pada sistem e-court Mahkamah Agung, upaya kasasi yang diajukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikabulkan atau diterima oleh Mahkamah Agung RI.

“Perkara sengketa lahan di Kecamatan Manggala seluas 52 hektare telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan mengabulkan kasasi Pemprov Sulsel. Putusan tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025,” jelas Herwin.

Herwin memaparkan, perkara ini menempuh perjalanan hukum yang sangat panjang. Pada tahun 2024, sengketa bermula dari gugatan perdata yang diajukan oleh Samla dg Simba selaku ahli waris Hasyim dg Manapa ke Pengadilan Negeri Makassar. Dalam prosesnya, muncul pula penggugat intervensi atas nama Hj. Magdalena de Munnik yang mengklaim kepemilikan lahan berdasarkan eigendom verponding.

Namun, pada tingkat pengadilan pertama, gugatan dari kedua pihak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya, pada awal tahun 2025, penggugat intervensi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan upaya banding tersebut diterima, dengan menyatakan penggugat intervensi sebagai pemilik lahan.

“Dalam rangka penyelamatan aset daerah sekaligus membela kepentingan ribuan masyarakat yang bermukim di atas lahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung pada Maret 2025,” ungkap Herwin.

Dengan dikabulkannya kasasi tersebut, perkara kini telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Putusan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam menjaga aset daerah serta melindungi kepentingan masyarakat.

“Pemprov Sulsel sangat concern terhadap penyelamatan aset, terlebih yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah juga tidak pernah menoleransi praktik mafia tanah di Sulawesi Selatan,” pungkas Herwin.

LANGITKU.NET, Makassar – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Makassar Raya memastikan melakukan penertiban dan relokasi pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan dan area depan Pasar Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sesuai peruntukannya, sekaligus menata pasar agar lebih tertib, nyaman, dan adil bagi seluruh pedagang.

Direktur Operasional (Dirops)
Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara menjelaskan, bahwa area di bagian depan Pasar Pabaeng-baeng sejatinya bukan diperuntukkan sebagai lokasi berdagang.

Kawasan tersebut merupakan fasilitas umum yang seharusnya berfungsi sebagai area parkir, ruang terbuka hijau, serta fasilitas penunjang aktivitas pasar.

“Pasar tradisional Pabaeng-baeng itu sebenarnya kita akan melakukan relokasi pedagang yang berada di bagian depan pasar, ini memberikan rasa keadilan bagi pedagang yang lain juga,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

“Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin mengembalikan fungsinya sebagai tempat parkir, ruang terbuka hijau, dan fasilitas depan pasar. Intinya, lokasi itu memang bukan tempat pedagang,” tambah Rusli.

Ia mengungkapkan, jumlah pedagang yang menempati area terlarang tersebut sebanyak 44 orang, terdiri dari 21 pedagang di sisi kiri dan 23 pedagang di sisi kanan pintu masuk pasar.

Keberadaan mereka dinilai melanggar aturan dan mengganggu fungsi fasilitas umum. Apalagi, tempat berdagang yang mereka tempati itu tidak benar.

“Ini sudah inkrah, sudah diputuskan melalui pengadilan bahwa lokasi tersebut memang bukan tempat berjualan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rusli menegaskan bahwa Perumda Pasar Makassar Raya telah menyiapkan lokasi relokasi di dalam pasar dengan kondisi yang representatif. Bahkan, jumlah kios yang disiapkan melebihi jumlah pedagang yang akan direlokasi.

“Jumlah pedagang yang akan direlokasi itu 44 orang. Sementara kios yang kami siapkan ada lebih dari cukup, sekitar 50 hingga 58 kios. Artinya, kesiapan kami dalam hal relokasi ini sudah sangat siap,” tegasnya.

Para pedagang tersebut diketahui telah menempati area depan pasar sejak tahun 2016. Namun selama itu pula, Perumda Pasar Makassar Raya mengaku tidak pernah melakukan pungutan apa pun, baik sewa tempat maupun jasa harian, karena sejak awal lokasi tersebut bukan area resmi untuk berdagang.

“Kami tidak pernah melakukan pungutan di situ. Jasa harian pun tidak pernah, apalagi sewa tempat. Karena memang kami tahu, itu bukan tempat berjualan,” kata Ali Gauli.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung adanya oknum yang memperjualbelikan lapak secara ilegal di area tersebut. Oknum tersebut kini telah berstatus tersangka dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“Dia (oknum) memperjualbelikan lokasi tanpa menyetor ke kas Perumda. Uang hasil jual beli itu tidak masuk ke kas negara, dalam hal ini kas Perumda Pasar. Secara hukum, perbuatannya terbukti melawan hukum,” ungkapnya.

Meski dalam putusan pengadilan tidak dicantumkan nilai kerugian negara secara rinci, Rusli menyebut bahwa berdasarkan informasi di lapangan, harga jual satu lapak bisa mencapai Rp150 juta, tergantung tingkat strategis lokasi.

“Yang terakhir kami dengar, satu tempat bisa ditransaksikan sampai Rp150 juta. Ada juga yang Rp60 juta atau Rp70 juta, tergantung posisi. Yang di depan itu memang sangat strategis,” jelasnya.

Menurut Rusli, praktik ilegal tersebut justru merugikan pedagang lain di dalam pasar. Pasalnya, pembeli cenderung berbelanja di bagian depan, sehingga kios-kios di dalam pasar menjadi sepi.

“Kalau ini dibiarkan, prosesnya salah karena ini fasum. Uang hasil transaksi juga tidak masuk ke kas negara. Selain itu, pedagang di dalam pasar jadi terzalimi karena pembeli hanya belanja di depan. Kalau ditata rapi, ada parkiran, pembeli masuk ke dalam, pasar akan hidup merata,” paparnya.

Terkait jadwal relokasi, Perumda Pasar Makassar Raya akan menggelar pertemuan dan sosialisasi dengan para pedagang dalam waktu dekat. Pedagang diberikan kesempatan untuk membongkar lapaknya secara mandiri dan memilih kios relokasi di dalam pasar.

“Kita akan bertemu pedagang untuk sosialisasi. Kita beri kesempatan mereka membongkar lapak secara mandiri dan memilih kios di dalam pasar. Kalau dalam waktu sekitar satu minggu tidak berjalan, dari tanggal 6 sampai tanggal 14, maka kami akan melakukan pembongkaran,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa proses ini telah berjalan selama beberapa bulan terakhir dan dilakukan secara bertahap, humanis, serta sesuai aturan yang berlaku.

“Kami sudah memberi ruang dan waktu. Jangan sampai nanti merasa dirugikan karena bangunan dibongkar. Silakan bongkar sendiri dan pindah ke lokasi yang sudah kami siapkan,” pungkasnya.