LANGITKU.NET, Makassar – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. Rahmawati Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good governance hanya dapat terwujud melalui sinergi solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penegasan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Makassar, Sudiang, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan etika birokrasi selama bulan Ramadan. Dalam paparannya, Rahmawati menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujar Rahmawati.
Ia juga mengapresiasi berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk capaian penurunan angka kemiskinan tertinggi dalam enam tahun terakhir serta inovasi Ramadhan Leadership Camp sebagai upaya peningkatan kapasitas ASN.
“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.
Rahmawati berharap kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. “Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya. Ia pun mengaku awalnya mengira program tersebut lebih bernuansa spiritual semata.
“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” tambahnya.
Pada sesi pertama, RLC menghadirkan unsur Forkopimda yang membahas good governance dari berbagai perspektif kelembagaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Ali Syahdi, memaparkan peran penegak hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulsel, Brigjen Pol Nasri, menyoroti pentingnya transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan APBD, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih, termasuk pada sektor pengelolaan dana desa dan perizinan investasi.
Dari perspektif pertahanan, Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko memaparkan kontribusi TNI dalam mendukung program strategis pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil dan penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan serta stabilitas sosial. Seluruh materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN mengenai pentingnya integritas, kolaborasi lintas sektor, serta orientasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing(*).
