DPRD Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam mengapresiasi pemerintah kota yang telah berupaya keras mencari solusi terkait permasalahan perparkiran di kota Makassar. Menurutnya persoalan parkir memang sangat kompleks, namun jika semua pihak yang terlibat dapat mematuhi aturan, makanya dirinya yakin masalah parkir dan kemacetan dapat teratasi.

Hal itu disampaikan Apiaty saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar, di Hotel Aston, Jl Slt. Hasanuddin, Kamis (29/9/2022).

“Persoalan parkir ini cukup kompleks, apalagi seperti Makassar yang merupakan kota metropolitan dengan volume kendaraan yang banyak, memang harus diatur sedemikian rupa. Namun Saya yakin dengan keterlibatan beberapa pihak yang telah berupaya keras untuk mengkaji dan menyusun perda ini, persoalan parkir dapat teratasi hingga akhirnya berdaya guna bagi masyarakat,” ungkap Apiaty.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini memandang perlunya diatur pengelolaan perparkiran, apalagi banyaknya juru parkir liar yang melanggar aturan perda.

“Pengelolaan parkir di Makassar perlu diatur, apalagi banyak juru parkir liar yang melanggar aturan,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini selain konstituen, dan masyarakat umum, juga hadir narasumber, Andi Imran Tenritata.SE, M.Si, Dr. Hj. Hatidja, SE, dan Ir. Hj Dahlia Kantoro, M.Si yang bertindak selaku Moderator.

Andi Imran Tenri Tata yang menjadi narasumber turut berpendapat bahwa penyebab seringnya terjadi kemacetan di kota Makassar, dikarenakan fungsi jalan di beberapa spot/daerah berubah menjadi lahan parkir. Adanya perubahan fungsi jalan yang tidak memiliki daya tampung kendaraan, jadi persoalan utama perparkiran.

“Banyak fungsi jalan di beberapa spot di kota Makassar khususnya tempat perbelanjaan yang berubah menjadi lahan parkir, menjadikan kemacetan di daerah tersebut, ini perlu menjadi perhatian pemkot Makassar” ujarnya.

Mantan Anggota DPRD Sulsel ini menilai banyak tepi jalan yang dijadikan lahan parkir namun tidak memperhatikan volume kendaraan. Akibatnya kemacetan tak terhindarkan.

“Jadi jangan melulu soal retribusi, kita harus lihat kualitas jalan, dan juga perhatikan volume kendaraan,” tutup Andi Imran. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin meminta penerapan Ojol Day setiap Selasa untuk ditinjau ulang. Khususnya pemberlakuannya untuk pegawai honorer Laskar Pelangi.

Ia mengatakan bahwa program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar ini hanya menyengsarakan para Laskar Pelangi. Mengingat besaran gajinya sedikit untuk harus terus naik Ojol setiap Selasa.

“Laskar pelangi untuk Ojol Day-nya itu perlu dipertimbangkan ulang. Kasihan juga kalau mereka harus menyisihkan dana nya setiap bulan untuk membayar ojol,” kata Fatma, Kamis (29/9/2022).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar ini menegaskan mendukung program Ojol Day ini. Hanya saja, penerapannya lebih tepat diwajibkan bagi para ASN. Sebab, besaran gajinya besar

“Kita sih ikut programnya pak Wali terkait Ojol Day tapi Ojol Day itu diperuntukkan untuk pejabat ASN,” tegas Fatma.

Terakhir, Fatma kembali meminta agar program Ojol Day tidak asal diberlakukan. Tanpa melihat sisi ekonomi dari berbagai kalangan terkhusus untuk para Laskar Pelangi.

“Tetap diadakan tetapi untuk pejabat ASN saja, kalau Laskar Pelangi perlu dipertimbangkan oleh pak Wali,” tukasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar –  Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menyampaikan bahwa jalan di daerah pemilihannya akan kembali diaspal. Proses pengaspalan pun diupayakan rampung tahun ini.

Demikian disampaikan Abdul Wahab saat menerima warga pada kunjungan dapil II, Jalan Teuku Umar 1, Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Rabu (28/9/2022).

Abdul Wahab mengaku sebelumnya telah melakukan peninjauan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, seperti di Jalan Teuku Umar 13 dan Dakwah Raya. Ia melihat urgensi jalan itu untuk diaspal.

“Tadi di beberapa titik sudah ada jaminan, jalan juga akan dipeping. Kalau tidak direalisasikan, kita akan desak lagi,” ungkap Abdul Wahab.

“Kalau dia nyebrang berarti dikerjakan bulan tiga tahun depan. Tapi Insya Allah kita upayakan tahun ini,” tambahnya.

Melalui kunjungan dapil, legislator dari Fraksi Golkar ini mengatakan momennya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Salah satunya yang menjadi perhatiannya memang adalah jalanan.

“Saya pikir apa yang kita lakukan adalah bagian daripda peningkatan kualitas kita terhadap warga. Kalau reses kita hanya menerima aspirasi tapi tidak bisa mengukur follow up-nya,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar ini juga menilai anggaran besar yang ada di Pemkot semestinya dipergunakan sebaik-baiknya. Alokasinya mesti jelas khususnya untuk infrastruktur.

“Coba bayangkan uang kita Rp5 Triliun lebih. Uang itu tidak sedikit loh. APBD terbesar di Sulawesi Selatan itu di Makassar. Oleh karena itu harus ada manfaatnya,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Wahab Tahir juga menyoroti terkait kegiatan dari SKPD lain. Seperti Dinas Sosial dalam hal ini mengenai pelayanan bantuan masyakarat.

Terpisah, Kepala Bidang Jalan Dinas PU Makassar, Noorhaq Alamsyah yang mendampingi Abdul Wahab meninjau mengaku pengaspalan dipastikan mulai dilakukan tahun ini. Total ada enam titik yang diaspal.

“Keenamnya itu ada Jalan Sawi, Jalan Dakwah Raya, Jalan Teuku Umar, Jalan Kandea Raya, Jalan Bersih Raya, Jalan Serdaku Usman. Sisanya ada juga yang akan di paving blok,” jelasnya.

Sesuai arahan, ia memastikan pengaspalan akan dilakukan secepatnya. “Itu kan sudah ada papan proyeknya. Tidak lama lagi itu. Tinggal hitung mengenai tambah kurangnya pengerjaannya,” tutup Noorhaq. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengapresiasi warga kompleks Bumi Permata Hijau (BPH) Jalan Sultan Alauddin yang kompak menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan ke Pemerintah Kota Makassar, Rabu, 28/9/2022.

“Kejadian yang baru pertama kalinya, kompakan dan persatuan warganya membantu pemerintah dalam menyelamatkan aset yang memang menjadi hak pemerintah,”kata Rudianto Lallo.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang aktif melakukan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas umum
yang sudah dituangkan dalam site plan pengembang sebelum membangun.

“Tidak boleh Pemkot Makassar diatur oleh swasta. Jangan dibiarkan pengembang seenaknya memindahkan PSUnya. Apa yang ada dalam gambar itu yang harus di serahkan, jangan lagi ada peruntukan PSU diperjual belikan kembali oleh pengusaha dengan alasan memindahkan ketempat lain,”paparnya.

Pemilik tagline Anak Rakyat itu menambahkan fungsi kontrol pemerintah harus berjalan. Jangan hanya mengeluarkan izin-izin namun setelah itu pengembangnya tidak ingin diatur. Pemerintah semestinya mengatur segalanya.

“jika ada yang tidak menyerahkan maka dapat dilakukan cara lain, salah satu yang efektif seperti sekarang ini, masyarakat bersatu, berjuang agar PSU menjadi milik pemerintah, dengan demikian maka ini dapat dipelihara dengan baik,”ujarnya.

Legislator dua Periode Makassar itu juga menyampaikan saat ini DPRD Makassar melalui pansus sedang menggagas ranperda tentang penyeragan, sarana dan utilitas. Perda ini dikemudian hari akan mengatur segala regulasi penyerahan dari pemgembang lebih detail lagi.

“Kenapa PSU itu harus dimiliki, sebab kadang pengembang jika selesai tidak lagi bertanggungjawab memelihara, sehingga penyakit di Makassar yakni genangan dan banjir kerap kembali, karena drainasenya tidak diurus, sementara jika itu menjadi aset maka ada anggaran dari pemerintah bisa dipergunakan,”paparnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Nirwan Niswan Mungkasa turut mengapresiasi kekompakan warga BPH yang melakukan inisiasif menyerahkan PSU perumahan ke Pemerintah Kota Makassar. Selama ini, kata dia yang pengembang menyerahkan setelah pembangunan tuntas.

“Pertama kalinya ada penyerahan PSU perumahan dari warga, biasanya dari pemgembang. Ini harus diapresiasi, dan semoga secepatnya PSU yang diserahkan ini dapat dibenahi,”kata Nirwan.

Nirwan menjelaskan ada beberapa tujuan pemyerahan ke Pemerintah, diantaranya u untuk menjamin keberlangsungan PSU, melindungi aset Pemkot Makassar yang menjadi hak, dan dapat memanfaatkan PSU untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik lagi.

“PSU yang dapat dipelihara oleh pemerintah yang sudah diambil alih kepemilikannya dari pengembang, jadi untuk di BPH ini sudah bisa diusulkan pengembangan infrastruktur PSUnya,”katanya.

Ketua RW 3, Erwin Natsir mengatakan warga menunggu kurang lebih 23 tahun lamanya untuk dilaksanakan penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Makassar. Sudah berbagai generasi RW dan RT bersama warga untuk mengalihkan kepemilikan dari PT Ganesa Langa Jaya yang sudah tidak aktif kepemerintah namun baru hari ini dapat terlaksanakan.

“Sebuah kesyukuran, penyerahan PSU ini terlaksana juga, semua ini berkat bantuan dari Ketua DPRD Rudianto Lallo, Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat yang aktif selalu mencari solusi, semoga dengan diambilnya pemerintah, infrastruktur di BPH dapat perlahan diperbaiki,”harapnya.

Menurut Natsir yang mendasari keinginan warga agar PSU perumahan BPH ini diambil alih pemerintah karena pada saat musim hujan tiba, genangan nyaris diseluruh kompleks setinggi lutut orang dewasa, drainase sudah tertutup sedimen dan sampah. “Tanpa bantuan anggaran pemerintah, maka PSU Perumahan tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya masyarakat,”tutupnya.

LANGITKU.NET, Makassar – DPRD Kota Makassar launching Aplikasi eRO’TA atau e-Reses Oleh Kita. Aplikasi eRO’TA’ merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat di setiap Dapil melalui e-reses.

Acara Launching Aplikasi oleh DPRD kota Makassar ini sekaligus juga menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “eRO’TA wujudkan Makassar Sombere dan Smart City” di Hotel Gammara Makassar, Kamis (22/9/2022). Aplikasi eRO’TA ini adalah salah satu yang menjadi inovasi dari Kota Makassar yang dirintis oleh DPRD kota Makassar.

Dalam sambutannya, Dahyal selaku Sekretaris DPRD Kota Makassar mengatakan aplikasi e-RO’TA ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kota Makassar dalam menyalurkan pokok pikiran (Pokir) anggota dewan melalui aplikasi mobile.

“Jadi kelebihan eRO’TA ini, kita menggunakan satu aplikasi yang mana aplikasi itu bisa akses seluruh masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, reses yang dilakukan oleh anggota dewan dinilai belum bisa menjangkau seluruh masyarakat, karena reses cuma diadakan selama 3 kali dalam satu tahun dan titik pelaksanaannya juga terbatas.

“Sehingga pelibatan masyarakat ini, kurang bisa maksimal. Nah, dengan aplikasi ini maka masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif,” jelasnya.

Warga yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung saat reses anggota dewan, bisa menyampaikan usulannya melalui aplikasi eRO’TA.

“Contoh misalnya orang di Kecamatan Biringkanaya atau orang di pulau, tanpa mengikuti reses anggota dewan bisa menyampaikan aspirasinya,” tutur Dahyal.

Dahyal juga menambahkan bahwa masyarakat bisa memberikan kritik ataupun saran terhadap aplikasi e-RO’TA ini, demi memberikan yang terbaik.

“Aplikasi ini tidak berhenti sampai disini saja, teman-teman juga bisa memberikan masukan terhadap kekurangan yang ada di aplikasi tersebut,” tambahnya.

Selain itu, mewakili Wali Kota Makassar, Mario Said selaku Asisten 3 Bidang Administrasi Umum mengatakan bahwa aplikasi ini bisa memudahkan bagi masyarakat yang ingin memberikan saran ataupun pendapat kepada anggota DPR terkait kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

“Tentu melalui inovasi e-RO’TA ini masyarakat bisa dengan mudah melalui smartphonenya dapat mengusulkan, memantau, merealisasikan, dan menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPR apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dia juga mengajak media dan pemerhati kebijakan publik untuk melakukan sinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan Kota Makassar yang lebih baik lagi.

“Saya mengajak teman media dan semua pemerhati kebijakan publik untuk bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah atas apa yang bisa dikerjasamakan atau disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET , Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Ir. Apiaty Amin Syam menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kegiatan itu berlangsung di Hotel Khas Makassar, Jalan A. Mappanyukki, Senin (19/09/2022).

Melalui sosialisasi ini, Legislator Golkar ini mengingatkan kepada masyakarat agar tidak sembarang untuk merokok. Sebab, ada kawasan tertentu yang dilarang.

“Jadi memang ada kawasan tertentu. Dan itu kita harus patuhi bersama,” ujar Apiaty.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar ini pun mengungkapkan alasan diterbitkannya Perda KTR tersebu, adalah untuk menjaga kenyamanan masyakarat.

Hal itu pun dirasa perlu. Sebab, kata dia, sejumlah orang kerap terganggu dengan asap rokok terkhusus mereka yang tidak pernah menghisap rokok.

“Bukan untuk melarang, jadi ini bagaimana agar upaya kita bisa merokok dan mengetahui tempat mana saja yang dilarang oleh aturan karena akan menggangu orang-orang yang mungkin tidak merokok,” jelasnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh beberapa narasumber seperti Andi Imran Tendritata dan dr. Rahmawati Rasyid serta moderator Lina Marliana ini diikuti beberapa konstituen dan masyarakat umum yang secara serius menyimak materi tentang KTR ini.

Ir. Apiaty Amin Syam berharap peserta yang hadir dalam kegiatan sosper ini dapat memahami materi ini dan membagi informasi ini ke keluarga dan lingkungan sekitar.

“Harapan saya selaku anggota DPRD yang memang tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan sosper ini berharap peserta dapat memahami materi yang diberikan dan akan di share kepada keluarga, teman dan tetangga” ujarnya.

Ia pun mengajak agar masyakarat lebih patuh terhadap Perda yang berlaku. Terkhusus KTR agar tidak menganggu kenyamanan masyakarat.

“Makanya perda ini perlu disosialisasikan agar masyakarat bisa paham semuanya. Tujuan daripada DPRD dan Pemkot menerbitkan ini kan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kota,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengapresiasi kekompakan dan persatuan warga Persaudaraan Setia Hati Terate Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan saat menghadiri tasyakuran warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 046 Makassar-Pusat Madium.

“Luar biasa kekompakan warga persaudaraan setia hati terate. Senang sekali rasanya diundang dalam kegiatan ini, yang dihadiri ratusan warga PSHT dari berbagai cabang,”kata Rudianto Lallo di Makassar, Minggu 18/9/2022.

Dalam kegiatan ini, Rudianto Lallo yang juga bagian dari warga kehormatan PSHT dapat menyaksikan langsung pertunjukan jurus-jurus pembuka dan jurus kunci yang ditampilkan dalam kegiatan warga persaudaraan setia hati terate dalam kegiatan akbar.

“Sebuah kehormatan, kesyukuran, karena hari ini sudah bisa pakai baju kehormatan, sekaligus dapat menyaksikan secara langsung jurus-jurus dari pencak silat persaudaraan setia hati teratai, semoga dilain waktu tidak sekedar menyaksikan namun juga dapat berlatih bersama,”sebut RL sapaan akrab Rudianto Lallo.

Politisi Partai NasDem itu juga menyatakan kesiapan untuk turut berpartisipasi, termasuk membantu sarana dan prasarana latihan agar seluruh yang berlatih silat dapat merasa nyaman dan tetap merasa aman dalam memperagakan jurus-jurus PSHT.

“Saya mendoakan, semoga PSHT di Makassar semakin jaya dan sukses terus dan juga berharap PSHT Cabang Makassar dapat melahirkan atlet-atlet pencak silat yang profesional, sehingga dapat mewakili Kota Makassar dalam ajang turnamen pencak silat tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, bahkan Internasional,” tutur Rudianto Lallo.

Pada kegiatan tasyakuran warga baru PSHT cabang 046 Makassar ini dihadiri langsung pimpinan dan anggota 15 ranting se-Makassar dan beberapa cabang Kabupaten/ Kota se-Sulsel. Politisi Partai NasDem juga itu turut diperkenalkan dengan sebutan “kan mas Rudi” dari warga PSHT.

LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Anton Paul Goni menggelar sosialisasi penyebaran produk hukum daerah “Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel  Grand Town, Jum’at  (16/9/2022).

Hadir selaku narasumber, Lianda V Kantoor, SH, Buman Muin, SH dan yang bertindak selaku moderator adalah Rini Susanty, SE.

Legislator dari Partai PDIP ini mengundang konstituennya untuk hadir sebagai peserta sosialisasi tersebut.

Pada kesempatan itu Anton Paul Goni mengatakan bahwa sosialisasi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini perlu diketahui masyrakat. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih memahami adanya produk hukum yang sifatnya untuk membantu dan membela masyarakat.

Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, masyarakat bisa mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Artinya, pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dengan cukup menunjukkan keterangan tidak mampu dari pemerintah kelurahan.

“Setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum oleh pemerintah, dengan adanya bantuan hukum ini masyarakat bisa meminta bantuan hukum secara gratis kepada pemerintah saat menghadapi masalah hukum, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar politisi PDIP ini.

LANGITKU.NET , Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini sedang menjalankan program Lorong Wisata (Longwis). Program tersebut merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

Hal tersebut tentunya mempunyai visi dan misi agar UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pada lorong bisa bangkit dan dapat memulihkan ekonomi Kota Makassar.

Bukan hanya itu, program longwis yang sedang dijalankan Pemkot Makassar saat ini juga diharapkan bisa menjadi daya tarik tempat wisata pada tiap-tiap kecamatan di Makassar.

Salah satu destinasi lorong yang disulap menjadi longwis unggulan adalah di Karmila Sari, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea.

Leglisator DPRD Kota Makassar dari Fraksi Gerindra, Nunung Dasniar, menyempatkan diri untuk mengunjungi lorong wisata yang berada di Karmila Sari.

Dalam lawatannya ia disambut oleh Camat Tamalanrea, Andi Salman Baso, didampingi oleh Lurah Tamalanrea, Sudarman Udha, dan warga setempat.

Andi Salman Baso menjelaskan kepada Nunung Dasniar bahwa di wilayahnya ada 80 Longwis. Dari 80 Longwis tersebut ada beberapa yang menjadi unggulan. Salah satunya di Karmila Sari di NTI.

“Di Karmila Sari mempunyai potensi yang menjadi daya tarik wisata di lorong ini. Seperti ekogreen dan budidaya ikan. Berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan yang menjadi kebutuhan masyarakat ada disini. Dan itu sangat membantu warga dalam meningkatkan UMKM mereka dengan menciptakan produk sendiri dari hasil tanaman yang mereka kelolah,” ungkap Andi Salman Baso.

Pada kesempatannya, Nunung Dasniar meninjau langsung beberapa spot yang menjadi tempat budidaya sayur-sayuran, buah-buahan dan budidaya ikan.

Apresiasi diberikan oleh Nunung Dasniar saat berkunjung di lorong tersebut. Ia mengatakan bahwa potensi di lorong itu sangat membantu warga dalam menjalankan roda ekonomi yang terdapat di lorong.

“Ada ekonomi kreatif yang tercipta di lorong ini sehingga dapat menopang perekonomian warga dari segi UMKM-nya. Sangat kreatif warga-warga di sini,” ujar Nunung Dasniar, Jumat (16/9/2022). (*)