DPRD Makassar

LANGITKU.NET , Makassar – Para lembaga adat passereanta kerajaan Islam kembar Gowa Tallo diterima Ketua DPRD Kota Makassar. Mereka adalah para Gallarrang tujua dan Tumbu appaka Kerajaan Tallo.

Kedatangan para lembaga adat passereanta kerajaan Tallo itu disambut dengan penuh rasa kekeluargaan oleh Rudianto Lallo di rumah jabatan Ketua DPRD Makassar, Jalan Letjen. Hertasning. Rabu (14/9).

RL akronim dari Rudianto Lallo yang merupakan putra asli Makassar (Lakkang) menerima para gallarang dan Tumbu appaka diruang tamu rumah jabatan ketua DPRD Makassar.

Ketua DPRD Makassar ini banyak mengisahkan sejarah tentang kerajaan Tallo dan sejarah masuknya islam di kerajaan itu hingga penyebaran Islam diterima oleh kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

“Hari ini kita bersyukur dapat hadir bersama para Gallarang dan Tumbu Appaka kerajaan Tallo. Ini Satu kebahagian buat saya, sebagai putra Makassar,” kata Rudianto.

Rudianto Lallo yang juga putra asli Lakkang jni dihadapan para pengurus Lembaga Adat Pasereanta Firma Sombali Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo banyak mengisahkan tentang kehebatan para raja-raja Tallo dimasa nya hingga pada akhirnya para keturunan raja Tallo banyak meninggalkan kerajaannya akibat dari perjanjian Bongaya. Dimana saat itu kerajaan Gowa takluk ditangan penjajah belanda.

“Untuk mengenang kehebatan raja Tallo. Bapak ibu para gallarang dan Tumbu Appaka. Nama ruang ini saya beri nama Karaeng Matoayya,” kata Rudianto.

Mendengar apa yang disampaikan ketua DPRD Makassar itu pelaksana tugas Raja Tallo 39 Andi Iskandar Esa Daeng Pasore Karaeng Bonto Majanang yang juga Ketua Lembaga Adat Pasereanta Firman Sombali Kerjaan Islam Kembar Gowa Tallo merasa bersyukur atas perhatian putra lakkang itu.

Ketua DPRD Makassar itu pun berharap nama-nama jalan di Makassar juga diberikan nama para raja Tallo yang termasyur di zaman.

“Makassar ini kampung halaman kita, Jangan lah kita seperti tamu. Tapi jadikanlah Makassar tempat kita membangun dan menjaga budaya kita sendiri. Jalan di Makassar ini sebaiknya diberikan nama-nama para raja Tallo, Supaya apa? Supaya anak-anak kita kelak masih ingat sejarah besar kerajaan Tallo,” tutur kader NasDem ini.

“Terus terang saya merasa sedih. Baru-baru ini saya mengunjungi Balla Lompoa Barrombong. Saya berkunjung sekaligus berziarah ke pekuburan para kesatria dan para punggawa pegawal Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin raja Gowa XVI,” ujar Rudianto.

Tidak hanya itu putra Lakkang itu juga merasa miris. Hingga saat ini Kerajaan Tallo tidak memiliki Balla Lompoa.

“Ada Balla Lompoa Barombong. Kerajaan Tallo hingga saat ini belum memiliki Balla Lompoa. Ini juga yang membuat saya miris. Saya berharap kepada para gallarang dan Tumbu Appaka, untuk berupaya agar Kerajaan Islam terbesar ini bisa memiliki Balla Lompoa,” tutur putra Lakkang ini.

Mendengar apa yang disampaikan Ketua DPRD kota Makassar itu. Ketua Lembaga Adat Pasereanta Firman Sombali Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo pun mengatakan berharap Kerajaan Tallo kedepan telah memiliki Istana Balla Lompoa.

“Kami memiliki lahan tanah milik Kerajaan Tallo di Campagayah. Saat ini lahan itu ditempati oleh para penggarap, itu sudah kami sepakati dengan para pejaga lahan akan dibangun Balla Lompoa,” ungkap Andi Iskandar.

Mendengar itu Rudianto lalu mengatakan dirinya akan memanggil Kepala Dinas Kebudayaan Makassar.

“Nanti saya pangil Kadis Kebudayaan, untuk membicarakan rencana pembangunan Balla Lompoa,” kata Rudianto Lallo.

Apa yang disampaikan Ketua DPRD Makassar itu mendapat sambutan. Rasa haru pun dirasakan para Gallarang dan Tumbuh Appaka Kerajaan Islam kembar Gowa Tallo.

“Saya akan bicarakan dengan Wali kota Makassar, Kebetulan pak Wali punya perhatian besar terhadap Kebudayaan Makassar, itu dibuktikan melalui ivent tahunan F8,” beber Rudianto.

Terrah (Turunan) para Gallarrang Tujua dan Tumbu Appaka telah menggelar silahturahmi yang berlangsung di Jalan Datu Ditiro No.8, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Ahad (28/8) lalu.

Karaeng Lembang Parang Sombayya ri Gowa, Raja Gowa ke 38, Andi Kumala Idjo. Ketua Lembaga Adat Pasereanta Firma Sombali Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo, Dihadapan Raja Gowa menyampaikan rencana pemilihan raja Tallo ke 39 sebagai pelanjut tahtah kerajaan Tallo pasca sepeninggalnya Raja Tallo ke 38 Brigjend Purn. TNI-AD Andi Ondang.

Andi Kumala Idjo menyambut baik rencana itu. Tapi Raja Gowa itu mengatakan alangkah baik nya perlu adanya Balla Lompoa (Istana) bagi Raja Tallo nantinya.

“Alangkah baiknya dibangun dulu Balla Lompoa, Istana buat Raja Tallo yang baru, Ada Raja tapi tidak memiliki Istana itu kan juga kurang elok,” tutur Andi Iskandar meniru perkataan Raja Gowa.

Diketahui rencana pembangunan Balla Lompoa akan berdiri di kawasan situs bersejarah Kerajaan Tallo.

Istana Balla Lompoa Kerajaan Tallo Ikon Baru di Kota Makassar

Rumah adat Kerajaan Tallo (Balla Lompoa) nantinya akan menjadi ikon baru di kota Makassar. Tujuannya untuk melestarikan budaya dan benda-benda bersejarah peninggalan raja Tallo ini tentunya untuk menarik para wisatawan baik lokal maupun manca negara.Tidak hanya itu,

Kehadiran Istana Balla Lompoa nantinya untuk menambah khasanah para Pelajar dan Masyarakat untuk dapat menimba ilmu pengetahuan agar mengetahui sejarah berdirinya Kerajaan Tallo dan Para Raja Tallo di era nya.

Menurut Andi Iskandar nantinya bila Balla Lompoa telah berdiri akan disimpan benda-benda bersejarah milik para Raja Tallo. Selain itu tiap tahun nya bakal digelar A’tammu Tau.

“Nanti di Istana Balla Lompoa, Raja Tallo, Tiap tahun nya digelar A’tammu Tau, itu berlangsung tiap 1 Muharram dan Di tanggal 22 September tiap tahun nya, Digelar peringatan masuknya Islam di kerajaan Tallo, itu juga nantinya dilakukan kirab benda bersejarah milik kerajaan Tallo,” tutur Pelaksana (Plt) Tugas Raja Tallo ini. (**)

LANGITKU.NET , Makassar – Komisi C DPRD Makassar menindaklanjuti aduan LPM kelurahan Lakkang, Kecamatan Talllo Makassar atas adanya dugaan pencemaran limbah perusahaan di Sungai Tallo.

Ketua LPM Kelurahan Lakkang, H Ruslan mengatakan tercemarnya aliran Sungai Tallo tidak lepas dari dampak limbah dari perusahaan di Kecamatan Biringkananaya dan Tamalanrea, dalam hal ini PT Kima dan PT Makassar Tene. Perusahaan itu dianggap penyebab utama tercemarnya Sungai Tallo yang menjadi sumber air utama untuk petani tambak di Kelurahan Lakkang.

“Selain dua perusahaan itu, masih banyak lagi yang membuang limbahnya, khusus yang ada di kawasan pesisir Sungai Tallo. Dampak ini sangat merugukan warga yang ada di Kelurahan Lakkang dan lainnya,” ungkap H Ruslan dalam rapat gelar pendapat dengan Komisi C dan Perusahaan di Gedung DPRD Makassar, 9/9/2022.

Lanjut, H Ruslan kondisi air Sungai Tallo dari tahun ke tahun sangat memperhatikan, banyak habitat di Sungai Tallo mulai punah, tak hanya itu, hasil panen warga yang awalnya dua kali setahun dengan hasil yang melimpah, kini sekali dalam setahun sulit, adapun hasilnya sangat minim.

“Dulu kepeting di Sungai Tallo melimpah, saat ini nyaris tidak ditemukan lagi. Hasil tambak juga semakin kerdil. Tolong kami warga Lakkang, dampak limbah yang tidak dikelolah dengan baik sangat merugikan warga,”keluhnya.

H Ruslan meceritakan jika pencemaran ini masuk dari anak-anak Sungai Tallo, seperti dari Kecamatan Tamalanrea, wilayah kima 10, dan ada juga anak Sungai dari Bontoa. “Bisa kita cek langsung, air didalam sungainya hitam, itu dapat dipastikan beracun,”ujarmya.

Mendengarkan hal itu, Ketua Komisi C Makassar, Sangkala Saddiko geram. Menurut dia, pihaknya telah berkali-kali menyampaikan kepada perusahan di PT Kima dan PT Makassar Tene untuk mengelolah limbahnya sebelum dibuang.

“Tentang limbah sudah kami tegaskan, hingga melakukan sidak agar pengelolaan limbahnya diperbaiki, harus benar-benar bersih sebelum dibuang, tapi hingga saat ini masih saja tidak dibenahi,_kata Politisi PAN itu.

Legislator dua Periode itu menegaskan, masalah limbah yang menjadi biang utama pencemaran Sungai Tallo harus ditindak tegas. Dia tak main-main jika ancama pidananya berat hingga pencabutan izin izin sekaligus pembekuan segala bentuk aktivitas.

“Jadi sebelum tindakan pencabutan dikeluarkan, agar kiran berbenah. Warga di Lakkang juga ingin hidup. sama dengan perusahaan yang ada di Kima dan sekitarmya,” ujarnya.

Senada dengan Sangkala Saddiko, Anggota Komisi C, Fasruddin Rusli menduga ada prosedur pengelolaan limbah tak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Politisi PPP itu mengancam akan melaporkan kasus ini kepihak kementrian jika dalam tenggak seminggu kedepan tidak ada perubahan.

“Dalam waktu dekat ini kamu kembali turun. Jangan sampai kami temukan pengelolaan limbah yang asal-asalan, kami akan laporkan kasus di kementrian,”ancam Fasruddin.

Pemerhati Lingkungan, Susuman Halim turut menyampaika keprihatinannya terhadap sikap perusahaan yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja membuang limbah ke anak Sungai Talllo yang berdampak terhadap kotornya air.

Dia menegaskan, daerah Lakkang yang masuk dalam kawasan konservasi wajib dijaga kelesteraiannya, termasuk kebersihan air dan udara. Olehnya dengan adanya pengaduan warga Lakkang tentang pencemaran yang diakibatkan limbah harus ada sikap tegas oleh DPRD Makassar.

“Permasalahan limbah ini harus kita buatkan klaster, antara PT Kima dan Luar Kima. Ini harus menjadi perhatian kita. Yang utama harus kita laksanakan adalah pembentukan tim DPRD bersama Gakkumdu, sekaligus dilaksanakan oji kualitas air”kata Susuman Halim.

Sugali juga menilai jika apa yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya proses ferivikasi saja, namun tidak melaksanakan pemeriksaan lebih detail. Utamanya kepada perusahaan Makassar Tene. Sehinngga harus melibatkan pihak luar seperti Gakkumdu.

“Apalagi hasil pertemuan kami dengan Kementrian Lingkungan Hidup, St Nurbaya baru-baru ini, telah ikut mengatensi pencemaran lingkungan di Sungai Tallo. ini harus betul-betul divcarikan solusinya,”tambah Sugali.

Dirut PT Kima Zainuddin Mappa mengatakan jika seluruh limbah perusahaan yang ada di kima merupakan tanggungjawab PT Kima. Seluruh limbah telah ditangani dentan baik sebelum di buang. “Proses itu selesai, jadi limbah yang keluar benar-benar telah diproses,”singkatnya.

LANGITKU.NET , Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di Hotel Royal Bay, Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu (7/9/2022).

Kegiatan itu menghadirkan dua narasumber. Diantaranya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba dan Dosen Universitas Muslim Indonesia, Andi Tamsil.

Melalui sosialisasi Perda ini, Hasanuddin Leo mengajak masyakarat untuk merawat lingkungan terkhusus dalam memperhatikan pohon sekitar. Sebab merupakan bagian dari ibadah.

“Ketika tidak sembarang memotong itu bagian dari ibadah. Ibadah secara umum itu termasuk merawat lingkungan hidup,” ujar Legislator dari Fraksi PAN ini.

Selain masyakarat, Anggota Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi ini juga mengingatkan kepada pemerintah. Itu untuk tetap menjaga lingkungan termasuk memperhatikan pohon.

“Itu karena kurangnya pemantauan mungkin sehingga lingkungan kita memperhatikan sekarang. Makanya perlu diawasi lebih ketat,” tambahnya.

Adapun mengenai pohon yang acap kali ditebang sembarangan, ia mengaku akan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. “Nanti kami akan tindak lanjuti,” ucap Hasanuddin Leo.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba mengatakan peran masyakarat penting menjadi contoh. Apalagi untuk anak-anak mereka.

“Ini kan juga bisa menjadi potensi bagi anak-anak kita untuk bisa lebih menjaga lingkungan,” katanya.

Nielma menambahkan merawat lingkungan juga berlaku bagi perusahaan atau instansi manapun. Ia mengingatkan agar mereka tetap memperhatikan itu sebagaimana yang tertera dalam AMDAL.

“Sebab masih banyak perusahaan yang sampahnya itu banyak sekali. Kita khawatirkan itu akan mencemari lingkungan,” ujarnya.

Dosen Universitas Muslim Indonesia, Andi Tamsil juga berpendapat yang sama. Ia mengatakan bahwa masyarakat sudah harus mulai menjaga lingkungan dimulai dari hal kecil.

“Seperti tali rapia itu kan biasa dibuang-buang padahal itu bisa kita simpan sempat bisa digunakan lagi. Itu salah satu menjaga lingkungan biar tidak banyak sampah,” ucapnya.

“Dan masyakarat kita itu paling boros. Kalau ada makanan itu jangan disisa. Lebih baik dihabiskan karena itu menjadi sampah juga,” tukas Andi Tamsil. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo memberikan apresiasi positif terhadap penyelenggaraan Makassar International Eight Festival atau Makassar F8 yang resmi dibuka Rabu (7/9/2022) malam.

Rudianto Lallo menyebut, saat ini industri kreatif yang banyak dijalankan kaum millenial telah menjadi kekuatan baru dalam menopang pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah dan nasional.

“Hadirnya Makassar F8 ini sangat positif untuk memberi ruang bagi industri kreatif bertumbuh dan pelaku-pelaku usaha di bidang ini mempunyai wadah untuk memperkenalkan karyanya yang pasti bernilai ekonomis,” tutur Rudianto Lallo.

Usaha kreatif menurut Ketua IKA Unhas Makassar ini berkembang cukup baik saat ini ditunjang oleh pesatnya kemajuan teknologi. Celah pasar yang selama ini dilakukan secara offline kini telah bisa dilakukan secara online.

“Nonton film hasil karya anak Makassar misalnya sudah bisa melalui gandget di tangan. Ini membuka ruang bagi pelaku perfilman bertumbuh mendapatkan lebih banyak penghasilan melalui internet,” kata politisi yang akrab dengan taqline Anak Rakyat.

Hal positif juga dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang umumnya merupakan usaha kuliner. Menurut Rudianto Lallo, hadirnya Makassar F8 juga menjadi sarana yang baik untuk melakukan promosi.

“Pelaku usaha kuliner khususnya yang khas Makassar kalau selama ini jualannya online misalnya, di acara F8 ini hadir langsung dilokasi menjajakan hasil usahanya, orang menjadi lebih tahu dan kedepannya nyaman untuk memesan secara online. Ini positif,” tutur Rudianto Lallo.

Rudianto Lallo menyatakan, kedepannya khusus di Kota Makassar, sektor ekonomi kreatif akan menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi, pelaku usaha di bidang ini tidak terikat dengan ruang dan waktu.

“Selain bidang usaha formal, kedepannya ekonomi Makassar saya lihat akan banyak ditopang oleh industri kreatif, mulai dari seni, fashion hingga teknologi. Ruang untuk pelaku usaha kreatif berekspresi, yang sedang bertumbuh saat ini dan diisi oleh generasi millenial harus tetap dijaga, seperti event F8,” tutur Rudianto Lallo.

Acara pembukaan Makassar F8 sendiri berlangsung meriah di Anjungan Pantai Losari, Rabu (8/9/2022) malam. Pertunjukan seni, budaya dan sejarah Makassar mampu memukau para pengunjung yang hadir. Acara pembukaan F8 sendiri juga diwarnai atraksi pesawat Sukhoi.

Hadir membuka event Makassar F8 ini adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomj Kreatif RI Sandiaga Uno. Turut hadir Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Budi Arie, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan forum komunikasi pemerintah daerah tingkat Provinsk Sulsel dan kabupaten-kota se Sulsel. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menerima langsung aspirasi perwakilan pedagang Pasar Butung Makassar yang selama ini mendapatkan intimidasi dan perlakuan sewenang-wenang oleh oknum pengelola atas nama Andry Yusuf yang sementara dijadikan DPO oleh kejaksaan nergeri makassar.

Rudianto Lallo merespon seluruh keluhan pedagang Pasar Butung Makassar agar Pemerintah dalam hal ini Perumda Pasar Makassar melakukan bersih-bersih di dalam Pasar. Apalagi terdapat pengakuan pedagang adanya pengusiran atau dikeluarkan secara paksa oleh si DPO Andry Yusuf dengan alasan tidak jelas.

“Atas adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Andry Yusuf dan sudah jadi DPO atas dugaan korupsi dana sewa lods dan jasa produksi di Pasar Butung, maka menjadi waktu yang pas pemerintah untuk melakukan evaluasi besar-besaran,”kata Rudianto Lallo di Gedung DPRD Makassar, Jumat,2/9/2022.

Politisi Partai NasDem itu juga meminta kepada penegak hukum agar melakukan langkah langkah penekahan hukum secara tegas, atas dugaan kasus ini, Pemerintah Kota sangat dirugikan.

“bukannya menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar tapi malah memberikan kerugian yang sangat besar yang diduga dilakukan oknum,”ujarnya.

RL sapaan Rudianto Lallo meminta Komisi B dan Perumda Pasar melakukan segera evaluasi atas permasalah yang selama ini takkunjung menemui titik temu antara pengelola dan Pedagang, kata Rudianto Lallo, Pedagang harus mendapat jaminan beraktifitas, bukan dilakukan pengusiran dan semacamnya.

“Saya harapkan penegak hukum kita memperhatikan hak-hak pedagang atau masyarakat yang ada dilingkup pasar. Mereka para pedagang ini sangat membantu pemerintah, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan,”papar Rudianto Lallo.

Senadan dengan Rudianto Lallo, Komisi B DPRD Makassar, Wiliam Laurin turut mempersilahkan penegak hukum melakukan penelusauran hingga tuntas, agar tidak ada lagi oknum yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pedagang.

“Momentum ini cukup bagus, dengan masuknya Andry Yusuf selaku DPO maka seharusnya pemerintah menata ulang semuanya, termasuk melihat kembali perjanjian kontrak, jika ada hal yang merugikan pedagang, maka dapat dilakukan adendum,”ujarnya.

Lanjut Politisi PDIP itu, pihaknya tidak akan tinggal diam, dalam waktu yang tidak lama akan melaksanakan evaluasi, PD Pasar dan Pengelolah Pasar akan dipanggil duduk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk pedagang.

“Sebagai mitranya PD Pasar, tentunya kami akan menekankan agar para direksi ini benar-benar bekerja, jangan hanya ikut lelang terpilih dan tidak menjalankan tanggungjawabnya,”tambahnya.

Agar dapat melakukan evaluasi lebih tajam, Wilian meminta kepada pedagang membantunya dengan menyiapkan seluruh berkas-berkas, lengap, termasuk perjanjian dan bukti pembayaran pajak ataupun retribusi yang selama ini dibayarkan.

*Dengan kondisi seperti sekarang, maka PD Pasar dan pedagang sangat di rugikan, saatnya kita lakukan perubahan,”paparnya.

Sementara itu, Perwakilan pedagang, Ariadi menyampaikan sejumlah aspiranya, menurut dia sejak Andry Yusuf yang sementara ini jadi DPO Kejari Makassar, maka sejak itu tata kelola Pasar Butung mulai hancur.

“Tedesius yang ada. banyak pedagang tanpa alasan usir paksa denga cara lods disegel,”kata Asriadi.

Olehnya itu, dia berharap pemerintah mengambil alih pengelolaan pasar butung secepat mungkin sebelum tambah hancur. karena hampir semua pedagang mulai resah.

“Ada lods disegel yang didalamnya terdapat pakaian dengan nilai ratusan juta, ini kami inginkan agar secepatnya dapat diambil alih oleh Pemerintah, agar semua pedagang yang pernah tergusur bisa kembali berjualan”ujarnya.

LANGITKU.NET , Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosperda) nomor 1 tahun 2019 terkait penyelenggaraan pendidikan di Hotel Golden Tulip Makassar, Senin (29/8/2022).

Hadir sebagai pemateri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin dan Pemerhati Pendidikan Dr Nurhikma S.

Yeni berujar, perda ini merupakan salah satu perda inisiatif dari DPRD Kota Makassar pada periode pertamanya.

“Kenapa ini diajukan karena ketika itu SMA sudah terpisah dari pemerintah kota, jadi perda ini kita kejar supaya segera kita lakukan pembahasan,” ujarnya.

Menurutnya, perlu ditekankan pada dunia pendidikan adalah banyak anak tidak mau sekolah karena sebagian anak menganggap bahwa tidak perlu sekolah.

Kadang kala ada anak yang memiliki pemikiran anak yang tidak sekolah lebih bagus mendapat pekerjaan daripada yang punya sekolah tinggi-tinggi. Paradigma ini yang harus diluruskan kepada anak-anak.

“Ini yang harus diubah paradigma kita bahwa sesungguhnya pendidikan itu bukan hanya untuk bekerja, tetapi pendidikan itu penting karena bisa mencerdaskan generasi bangsa yang bisa dititipkan ke anak,cucu kita,” ucap legislator dari fraksi PKS ini.

Kepala Dinas Pendidikan, Muhyiddin mengatakan, selaku legislatif upaya yang dilakukan dengan adanya perda ini adlaah menjalankan peraturan di dalam perda tersebut.

“Perda ini jelas tentang penyelenggaran pendidikan. Undang-undang sistem pendidikan nasional ini bakal akan direvisi. Guru-guru dan dosen jangan muda terprovokasi dengan aturan ini karena kita lihat komitmen pemerintah dulu,” katanya.

Muhyiddin mengajak masyarakat untuk menyelesaikan bersama apa yang menjadi persoalan terkait pendidikan.

“Perlu dibicarakan bersama. Tanggungjawab pendidikan itu adalah tanggungjawab bersama, pemerintah dan masyarakat berarti kalau ada masalah ayo kita selesaikan, kita cari solusi jangan diperdebatkan,” ajaknya.

Visis Misi Wali Kota ada tiga program prioritas soal pendidikan. Salah satunya adalah revolusi pendidikan semua anak harus sekolah. Artinya, tidak boleh ada anak tidak sekolah hanya karena persoalan tidak ada tempat.

“Itu adalah kewajiban pemerintah untuk menyiapkan sarana pendidikan, kemudian kewajiban masyarakat atau orang tua menyiapkan anaknya untuk bersekolah. Perda ini juga tertuang kewenangan pendidikan PAUD hingga tingkat SMP,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Pemerhati Pendidikan Dr Nurhikma S menerangkan terkait pentingnya pendidikan formal dan non formal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas.

Sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur.

“Pendidikan formal harus ditempuh oleh setiap anak, agar memiliki bekal untuk dapat mempertahankan hidupnya dan memenuhi kebutuhan primernya. Karena kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang harus terpenuhi,” terangnya.

LANGITKU.NET , Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K. Amin Syam, menegaskan semua anak mesti bersekolah. Sebab, pendidikan merupakan hal penting dalam rangka mengembangkan karakter.

Hal itu disampaikannya saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Khas Makassar, Jalan Andi Mappanyukki, Sabtu (27/8/2022).

Kata Apiaty, pendidikan mesti didapat oleh semua anak sebagaimana keinginan Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto. Hal ini seiring masih adanya kasus anak yang putus sekolah.

“Jadi, kita akan terus mengupayakan instruksi Wali Kota agar semua anak sekolah. Dan kita sangat setuju dan terus melakukan upaya,” ujar legislator Fraksi Golkar ini.

Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Makassar ini mengungkapkan, sejauh ini pihaknya bersama stakeholder terkait mencari solusi agar semua anak sekolah. Salah satunya mengkaji Perda penyelenggaraan pendidikan ini.

“Kita terus mendiskusikan ini ke semua pihak yang memang punya kompetensi dan konsen terhadap pendidikan. Bagaimana kita bisa agar anak semua bisa sekolah,” ucap Apiaty.

Termasuk pula memberikan sarana dan prasarana yang layak. Karena memang saat ini masih belum memungkinkan untuk mampu menampung semua,” tambahnya.

Apiaty juga menyatakan, tidak boleh ada diskriminasi dalam pendaftaran masuk sekolah atau PPDB. Hal itu tidak dibenarkan untuk pihak sekolah.

“Untuk ke depannya agar keinginan anak kita bisa terpenuhi untuk sekolah, jadi tidak ada diskriminasi. Semua berhak mendapatkan pendidikan,” tegas Apiaty.(*)

LANGITKU.NET , Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, menghadiri laga final turnamen sepak bola piala Ketua DPRD Kota Makassar yang digelar di Lapangan Daeng Ri Lakkang, Minggu, (28/08/2022).

Laga final itu merupakan penutupan pertandingan sepakbola yang mempertemukan dua tim terbaik di kelurahan Lakkang yaitu, Semut Merah melawan Bassi Toayya FC dalam rangka memperebutkan Piala bergilir Ketua DPRD Makassar sebagai rangkaian HUT RI ke 77 yang diikuti 6 tim terbaik di keluarahan Lakkang.

Politisi Partai Nasdem itu, turut serta bermain dalam partai final tersebut. RL memperkuat tim Semut Merah dengan memakai jersey bernomor punggung 46. RL akronim nama Rudianto Lallo tampak larut dalam partai final tersebut, terbukti beberapa kali peluang ia ciptakan.

Pada menit awal, kedua tim bermain cukup berimbang. Mereka beberapa kali saling tukar serangan. Namun baru di menit ke 21 tim Bassi Toayya FC berhasil mendapatkan hadiah pinalti lewat pelanggaran handball tim Semut merah di kotak pinalti, Suardi Cua yang menjadi Algojo berhasil mencetak gol. Kedudukan 1-0 untuk bassi Toayya FCFC bertahan hingga akhir peluit babak pertama.

Memasuki babak ke-dua, kedua Tim kembali saling tukar serangan. Menit ke 50 RL hampir saja mencetak gol lewat tendangan bebas dari luar kotak pinalti. Sayangnya tendangan tersebut hanya mengenai mistar gawang.

Tak ingin bersantai dengan keunggulan 1-0, Tim Bassi Toayya FC, kembali mempertajam serangan, terbukti menit ke 65, playmaker (Syamsul) Bassi Toayya berhasil menambah keunggulannya lewat umpan matang dari Omver.

Tak sampai disitu, baru 5 menit waktu berjalan setalah gol kedua, tim Bassi Toayya kembali memperkokoh keunggulan lewan tedangan bebas yang Playmaker (Syamsul) dari luar kotak pinalti. Keunggulan 3-0 untuk Bassi Toayya.

Pada menit akhir pertandingan tim Semut Merah baru berhasil memecah kebuntuan lewat tendangan pinalti dari Sukarno Lallo yang berhasil menjadi algojo. Kedudukan menjadi 3-1 untuk Bassi Toayya dan bertahan hingga peluit ditiup.

Pada Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengucapkan selamat kepada para pemenang serta berpesan untuk terus berlatih demi meningkatkan lagi dalam pertandingan dan turnamen turnamen berikutnya.

Menurutnya, dalam satu perhelatan pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah.

“Karena dalam gelanggang olahraga itu bukan bertujuan untuk mencari lawan ataupun musuh, tapi hubungan silaturahmi dan jalin persaudaraan antar pemain itulah yang lebih diutamakan,” ujarnya.

Lebih lanjut RL mengatakan kejuaraan tersebut akan berlanjut tahun depan dengan mengundang tim dari pulau pulau yang ada di Kota Makassar.

“Tahun depan, InsyaAllah akan lebih meriah lagi, kita udang tim sepak bola yang ada di pulau pulau kota Makassar” pungkasnya.

Selain itu, RL juga meminta para pemuda untuk terus berlatih guna mengembangkan bakat yang dimilikinya. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Khas, Jl Andi Mappanyukki, Kamis (25/8/2022).

Anggota Komisi D Bidang Kesra ini menyampaikan bahwa Perda ini mengatur hak masyakarat terkait bantuan hukum. Di mana tujuannya membantu mereka yang tersangkut kasus hukum.

“Jadi semua masyakarat itu mempunyai hak dalam masalah bantuan hukum. Terkhusus membantu orang yang tidak mampu terhadap masalah yang dihadapi,” ujar Nurul.

Legislator dari Fraksi Golkar ini juga mengatakan, Pemkot sebagai fasilitator yang termaktub dalam Perda membuka layanan bantuan hukum secara gratis. Sehingga, masyakarat tidak perlu khawatir terhadap masalah biaya.

“Kalau kita (Pemkot) itu tidak ada biaya, dalam tujuannya Perda ini untuk menjamin hak bagi setiap warga untuk mendapatkan akses keadilan,” tambahnya.

Perda ini, tegas Nurul, semata-mata diperuntukkan untuk warga. Ia mengatakan bahwa Pemkot bersama DPRD berupaya hak mereka semuanya terpenuhi, terlebih terkait masalah hukum.

“Dalam Perda ini berdasarkan asas keadalian, persamaan di dalam hukum, dan efektivitas. Jadi ini kita baca dan bisa tahu dimana hak-hak kita dalam bantuan hukum,” tukas Nurul.

Sementara itu, Kasubag Humas DPRD Kota Makassar, Akbar Rasyid menyebut perda ini mengatur secara rinci perihal penyelenggaraan bantuan hukum. Adapun isinya terdiri dari 10 bab dan 28 pasal.

Ocha–sapaan akrabnya menyampaikan terdapat poin yang menegaskan jika bantuan hukum itu bisa diperoleh masyakarat secara gratis. Mereka pun didampingi oleh pengacara yang telah disiapkan oleh Pemkot.

“Jadi ada lawyer atau pengacara yang dampingi ki dan itu dibiayai Pemkot. Selanjutnya Perda yang mengatur itu lebih jelasnya lagi ada di Perwali,” ucapnya.

Jika ada masalah hukum, masyakarat diminta mengadu melalui aplikasi Ajamma yang dibuat oleh DPRD Kota Makassar. Ocha mengatakan keluhan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti.

“Ada namanya Ajamma, aplikasi Ajamma yang didownload di Play Store, Jadi prosesnya itu akan sampai dari warga masuk ke kami PPID, lalu diteruskan ke instansi bersangkutan,” tambahnya.

Narasumber kedua, akademisi dari Universitas Hasanuddin, Sakka Pati mengatakan, jika Perda ini dibuat atas banyaknya keluhan dari masyakarat. Itu didapat langsung oleh Anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat.

“Jadi Perda ini ada karena masukan-masukan dari warga. Dan ternyata banyak yang menghadapi masalah hukum makanya dibuatlah penyelenggaraan bantuan hukum,” jelasnya.

Sakka Pati yang juga Tim Ahli Pemkot Makassar ini pun mengatakan bahwa Perda ini tercipta untuk semua masyakarat. Jadi, mereka diminta untuk tidak sungkan melapor jikalau tengah menghadapi masalah hukum.

“Intinya adalah bantuan hukum merupakan hak konstitusional masyakarat dan yang harus terpenuhi,” tukas Sakka Pati. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – DPRD Kota Makassar memperkenalkan applikasi eRO’TA (e-Reses Oleh Kita), yang merupakan aplikasi berbasis mobile. Pengenalan aplikasi ini digelar pada Rabu, (24/8/2022) di Hotel The Rinra Makassar. Applikasi ini salah satu yang akan menjadi inovasi dari Kota Makassar yang diprakarsai oleh DPRD Kota Makassar.

eRO’TA merupakan salah satu layanan berbasis digital yang dikembangkan oleh DPRD Kota Makassar. eRO’TA dikembangkan untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam hal penyaluran aspirasi yang akan menjadi pokok pikiran anggota dewan.

Era digitalisasi dan kecepatan informasi menjadikan aplikasi ini satu kebutuhan bagi masyarakat.

“Melalui eRO’TA ini masyarakat bisa berperan aktif. Contoh misalnya ketika ada masyarakat yang tidak sempat mengikuti reses anggota dewan, itu bisa berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasinya melalui applikasi ini. Setelah itu akan bergulir ke beberapa tahapan yang pada akhirnya akan diferivikasi oleh SKPD terkait persoalan aspirasi yang disampaikan,” ujar Sekretaris DPRD Kota Makassar Dahyal yang juga sebagai reformer eRO’TA.

Dari sisi teknis, eRO’TA dikembangkan sebagai suatu upaya yang dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran anggota dewan yang partisipatif, langsung dari masyarakat dari bawah, tersaring dan terverifikasi oleh SKPD terkait.

“Untuk sementara ini eRO’TA masih tahap soft launching dan akan kita uji coba. Jadi mohon dukungan teman-teman karena ini merupakan proyek perubahan dan sebagai reformer yang penggagas inovasi itu bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada,” tutup Dahyal.