admin

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berharap pengembangan kegiatan komunitas industri di Makassar terus berkembang.

Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dalam penyelenggaraan acara Backstagger Team Makassar, untuk setiap event.

Appi mengingatkan seluruh pihak untuk tidak melibatkan anak-anak sekolah, khususnya siswa SD, tanpa kompensasi yang layak.

“Jangan sekali-kali pakai anak SD setiap event,” tegas Munafri, saat silaturahmi di RM Labakkang Makassar, Rabu (4/6/2025).

Ia juga mengingatkan terhadap tugas kelompok seni, seperti penari sanggar, menjaga profesionalisme.

Munafri menekankan bahwa seluruh pelaku seni yang dilibatkan dalam acara harus dihargai secara profesional.

“Saya tidak mau dengar ada kelompok penari yang tdk sesuai. Tidak boleh ada sanggar datang menagih karena belum dibayar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Munafri mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor, termasuk bidang olahraga, untuk mendukung program-program kreatif di Makassar.

Ia menyebut kawasan Summarecon sebagai contoh inspiratif dalam menciptakan rekor dan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Olahraga juga bisa dibuat, makanya kolaborasi ini penting, saling support,” katanya.

Munafri menekankan bahwa setiap kegiatan harus dimaksimalkan demi hasil yang optimal, baik dari sisi kreativitas maupun tanggung jawab penyelenggara.

“Kita berharap setiap pihak yang terlibat dapat menjaga etika dan profesionalisme demi kesuksesan program-program ke depan,” harapnya.

Pada kesempatan ini, perwakilan EO dari Backstagger Team Makassar, Wawa menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dan membangun industri yang sehat.

Hal ini kembali ditegaskan dalam acara bersama Wali Kota Makassar tersebut.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota atas arahan dan dukungan terhadap pengembangan sektor kreatif dan komunitas di kota ini.

“Insya Allah, apa yang dikatakan Pak Wali tadi nantinya akan kami diskusikan lebih lanjut dan jalankan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antarpihak dalam menjalankan program-program ke depan.

“Pertama-tama, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Sekaligus kita mampu bersinergi kegiatan kedepan” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung tentang pentingnya menjaga kesehatan industri lokal, sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh Wali Kota.

“Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar industri tetap sehat dan berkembang,” katanya.

Menutup pernyataannya, ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan.

“Semoga menjadi momentum awal untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kemajuan kota Makassar secara berkelanjutan,” harapnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Pelayanan Publik Polda Sulsel Tahun 2025” yang digelar di Aula Mappaodang, Mapolda Sulsel, Rabu, 4 Juni 2025.

Dalam paparannya, Jufri Rahman menyampaikan, lima poin penting, yakni FGD harus menghasilkan rekomendasi strategis; Reformasi birokrasi harus berdampak nyata bagi masyarakat; Kecepatan dan kualitas pelayanan publik menentukan kepercayaan masyarakat; Pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; dan Kepolisian memiliki peran strategis di tengah masyarakat.

Pertama berharap FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian.

“Kenapa reformasi birokrasi menjadi perhatian? Karena dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini tidak lagi sebatas upaya internal institusi,” katanya.

“Tetapi harus berdampak nyata, baik di hulu maupun hilir, terutama dalam bentuk pelayanan publik yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya, juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik seiring dengan dinamika sosial dan transformasi sektor publik.

Selain reformasi secara internal juga berdampak kepada masyarakat.

“Kalau pelayanan publik lambat, itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Maka, bagaimana kita menjaga trust (kepercayaan) publik dan tetap responsif adalah kuncinya,” ujar Jufri.

Lebih jauh, Jufri menegaskan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan terbaik dan setiap penyelenggara wajib memenuhinya,” tutur Jufri.

Dalam forum tersebut, ia turut menyinggung pentingnya penilaian indeks pelayanan publik dan zona integritas sebagai wujud komitmen institusi dalam memberikan kepuasan masyarakat.

Saat ini, Polda Sulsel telah menyediakan 15 layanan publik, meliputi layanan pengaduan dan informasi, layanan berbasis digital dan aplikasi, serta layanan perizinan dan pengawalan. Seluruh layanan itu menjadi indikator penting dalam penilaian indeks pelayanan publik di Sulsel.

Menutup pemaparannya, Jufri mengajak jajaran kepolisian untuk terus berbenah demi pelayanan yang lebih baik.

“Polisi memiliki peran strategis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan harus dilakukan, baik di tingkat Polda maupun hingga ke Bhabinkamtibmas,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2021, Pemprov Sulsel berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (28/5). LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi.

“Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif,” ujar Dede Sukarjo.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dede juga memberikan apresiasi atas konsistensi Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

“Opini WTP ini bukan hanya soal angka, tapi juga mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov serta BPK RI atas kerja keras dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Dengan penuh rasa syukur kami menerima hasil pemeriksaan ini. Raihan opini WTP yang kembali diperoleh menjadi bukti komitmen Pemprov Sulsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Fatmawati.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Ia menegaskan bahwa budaya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel harus terus diperkuat.

“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Dengan capaian ini, Sulawesi Selatan sukses mempertahankan predikat WTP selama empat tahun berturut-turut, menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam mewujudkan good governance dan tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Setelah melalui masa kekosongan selama hampir 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan, Pemerintah Kota Makassar akhirnya resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.

Sejauh ini, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif kosong pasca Muh Anshar memasuki masa purna bakti per 31 Desember 2023.

Selama lebih dari satu tahun hanya diisi oleh Pelaksana harian (Plh), Pejabat pelaksana tugas (Plt) maupun Penjabat (Pj), mendorong Munafri-Aliyah bergerak cepat melantik Sekda definitif.

Dalam suasana khidmat, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melantik Dr. Andi Zulkifli Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar definitif, di Balai Kota Makassar, Rabu (28/5/2025).

Dalam prosesi pelantikan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham (Aliyah), Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Prosesi pelantikan ini menjadi penanda penting berakhirnya masa transisi yang cukup panjang dalam struktur birokrasi Pemkot Makassar.

Dengan dilantiknya Sekda definitif, diharapkan roda pemerintahan berjalan lebih efektif, stabil, dan mampu mempercepat realisasi program prioritas daerah.

Munafri menekankan pentingnya peran Sekda sebagai penggerak utama roda pemerintahan yang solid, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Serta memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat akselerasi program-program strategis Pemkot Makassar lima tahun ke depan.

Munafri menekankan bahwa pelantikan Sekda bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bentuk kepedulian kepala daerah terhadap prinsip good governance dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

“Fungsi sentral Sekretaris Daerah ini akan memberikan kita kemampuan yang kuat dalam tata kelola sistem pemerintahan. Harapan kita besar karena kita tahu, tugas-tugas ke depan tidak ringan, meski terlihat sederhana. Tantangan kita besar,” ujarnya.

Appi juga menekankan pentingnya sinergi, loyalitas, dan kecepatan dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Tata kelola ini tidak bisa berjalan parsial. Harus ada kolaborasi dan kebersamaan yang tinggi, serta menjunjung nilai-nilai saling pengertian dan saling memahami,” lanjutnya.

Munafri berharap kehadiran Sekda definitif akan memperkuat koordinasi internal di seluruh jajaran perangkat daerah.

Ia juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Makassar untuk memberikan dukungan penuh demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan tentang saya sebagai wali kota, bukan tentang Ibu Aliyah sebagai wakil wali kota, atau pak Sekda sebagai individu. Ini tentang Pemerintah Kota Makassar sebagai satu kesatuan tim,” jelasnya.

“Jangan sampai hanya karena satu bagian yang tidak sinkron, menjalankan pemerintahan secara utuh. Kita mau program sesuai asta cita pak Presiden,” tegasnya.

Munafri mengingatkan bahwa jabatan merupakan bentuk pengabdian, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.

“Kita hadir sebagai pelayan masyarakat. Tidak boleh ada alasan untuk tidak membantu menyelesaikan persoalan mereka, sekecil apa pun itu. Semangat pengabdian harus menjadi muara dari semua pekerjaan kita,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menandatangani Declaration of Intent (DoI) kerja sama di bidang pertanian dengan Pemerintah Prancis dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Prancis yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).

Penandatanganan ini dilakukan bersama Menteri Ekonomi, Keuangan, serta Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard, dan menjadi bagian dari kesepakatan strategis yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Macron merupakan kunjungan resmi pertama kepala negara Uni Eropa ke Indonesia sejak dirinya menjabat sebagai Presiden RI, sekaligus menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Prancis.

“Kami sepakat untuk melangkah lebih jauh melalui Deklarasi Visi Bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia–Prancis pada 2050. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk ketahanan pangan,” ujar Presiden Prabowo.

Deklarasi kerja sama pertanian ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Fokus kerja sama meliputi transfer teknologi pertanian, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, perdagangan produk agroindustri, serta modernisasi alat dan infrastruktur pertanian.

Kerja sama ini juga mencakup pengembangan pertanian berkelanjutan yang tangguh terhadap perubahan iklim, melalui pemanfaatan teknologi rumah kaca, irigasi presisi, dan pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan dan banjir. Bidang pendidikan dan riset pertanian berbasis agroekologi juga menjadi bagian dari agenda kolaboratif.

Presiden Macron menyambut baik penguatan kemitraan ini dan menekankan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi tantangan pangan dunia.

“Saya sepenuhnya mendukung perjanjian kerja sama global antara Uni Eropa dan Indonesia demi keadilan sosial, termasuk melalui akses makan siang anak di sekolah sesuai program pangan dunia. Keahlian Prancis di bidang pertanian siap mendukung ambisi besar Indonesia,” ujar Macron.

Penandatanganan DoI ini menandai langkah konkret menuju kemitraan strategis jangka panjang antara Indonesia dan Prancis, dengan semangat saling mendukung dan berinovasi demi ketahanan pangan global yang berkelanjutan.(*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) atas keberhasilan mereka dalam menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton.

Pengungkapan spektakuler ini terjadi dalam operasi gabungan yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2025, sekitar pukul 15.30 WIB. Petugas berhasil mengamankan 2.000.000 gram (2 ton) sabu yang dibawa menggunakan Kapal Motor Sea Dragon Tarawa di wilayah perairan Kepulauan Riau. Ini menjadi pengungkapan kasus narkotika terbesar dalam sejarah Indonesia.

“Ini adalah sebuah sejarah baru di Indonesia, pengungkapan narkoba terbesar sepanjang sejarah,” ungkap Andi Amar saat diwawancarai via telepon pada Rabu, 28 Mei 2025.

Dalam keterangannya, Andi Amar menegaskan bahwa temuan ini menjadi peringatan keras bahwa narkoba masih menjadi ancaman serius yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

“Hari ini kita menyaksikan fakta pahit dengan ditemukannya 2 ton narkoba. Ini bukti bahwa narkoba masih menjangkau banyak lapisan masyarakat di Indonesia. Saya menegaskan, narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Andi Amar juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba adalah perang bersama yang harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Ia menyampaikan penghormatan kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum dan instansi yang terlibat dalam operasi tersebut.

“Kami hormat dan bangga kepada Kepala BNN dan Kapolda Kepulauan Riau yang telah berupaya keras memperbaiki dan membangun generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba, yang merupakan harapan kita di masa mendatang,” pungkasnya.

Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa kerja sama lintas lembaga dan sinergi antarinstansi dapat memberikan hasil yang luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketahanan bangsa dari ancaman narkotika.(*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang diselenggarakan di Gedung A Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025. Acara tersebut mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” dan menjadi panggung apresiasi atas berbagai capaian sektor pendidikan di tingkat nasional.

Sulawesi Selatan kembali menunjukkan prestasi gemilang dengan menyabet tiga penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketiganya adalah: Provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah secara Nasional, Peringkat Kedua Nasional dalam Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Menengah Tahun 2024, serta Apresiasi atas Tingkat Serapan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui Seleksi ASN PPPK Tahun 2023–2024.

“Alhamdulillah, apresiasi luar biasa dari pemerintah pusat untuk Sulawesi Selatan. Ini buah dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh tenaga pendidik,” ujar Fatmawati Rusdi usai menerima penghargaan, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulsel.

Fatmawati menuturkan, sepanjang tahun 2024, Pemprov Sulsel telah berhasil menyerap lebih dari 12 ribu guru lulusan PPG ke dalam formasi ASN PPPK. Menurutnya, ini menjadi indikator nyata keberhasilan reformasi sektor pendidikan di Sulsel, meskipun masih terdapat tantangan dalam kesesuaian formasi dengan kebutuhan guru di berbagai daerah.

“Strategi kita jelas, meningkatkan kompetensi guru, memperluas pemerataan guru berkualitas ke seluruh daerah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kita juga terus memperjuangkan insentif TPP bagi guru-guru yang mengabdi di daerah terpencil,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penghargaan ini bukanlah titik akhir, melainkan pemicu semangat untuk terus memperbaiki mutu pendidikan. Fatmawati menekankan pentingnya menjaga kesinambungan reformasi pendidikan dalam rangka menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. “Kami ingin pendidikan di Sulsel benar-benar merata dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Sulsel juga berharap sinergi dengan pusat terus diperkuat, utamanya untuk memperluas akses DAK dan PIP. Kita telah melihat dan merasakan langsung dampaknya di lapangan,” imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Fatmawati mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam kemajuan pendidikan di Sulsel. “Capaian ini milik kita bersama. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, saya yakin pendidikan Sulsel akan terus menjadi inspirasi nasional,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menjalin kerja sama strategis dengan Google for Education dalam rangka membangun ekosistem pembelajaran modern berbasis teknologi. Kolaborasi ini mencakup penggunaan perangkat Chromebook, pemanfaatan akun belajar.id, serta pelatihan kecerdasan buatan (AI) untuk guru dan siswa sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi pendidikan di era digital.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan jawaban atas tantangan zaman sekaligus bukti komitmen kota Makassar dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berdaya saing global. “Dengan program ini, maka pelatihan guru dan didukung infrastruktur memadai, Kota Makassar siap menjadi pusat inovasi pendidikan digital di Indonesia,” ujar Munafri saat menerima Education Specialist Google wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, M. Edward Ranggong, di Kantor Balai Kota, Senin (26/5/2025).

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pendirian sekolah unggulan berbasis teknologi di setiap kecamatan pada tahun ajaran baru 2025. Sekolah ini akan menampung guru bersertifikasi digital dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti Chromebook dan akses akun belajar.id.

“Kita targetkan untuk SD satu sekolah per kecamatan diterapkan di kelas 4–6. Sedangkan SMP, bisa di lima kecamatan sesuai dapil, mulai kelas 1–3,” jelas Munafri.

Program ini juga memberikan perhatian khusus bagi anak-anak dari wilayah kepulauan agar dapat ikut serta dalam sistem pendidikan digital. Pemerintah akan melakukan uji coba untuk memetakan kebutuhan guru dan siswa.

“Anak-anak dari pulau pun akan kita fasilitasi untuk bisa masuk dalam sekolah digital ini. Kita akan uji coba, tes seberapa besar kebutuhan guru dan sebaran muridnya,” tambah Munafri.

M. Edward Ranggong dari Google Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya tengah menggulirkan pelatihan AI berbasis platform Gemini untuk satu juta guru selama tiga tahun ke depan. Chromebook dipilih sebagai perangkat utama karena efisiensi dan keamanannya yang tinggi.

“Chromebook ini hanya bisa diakses melalui akun belajar.id. Bahkan di kota Madiun, siswa diperbolehkan membawa Chromebook pulang karena keamanannya sangat tinggi,” ujar Edward.

Edward juga memperkenalkan program Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG) yang ditujukan bagi sekolah negeri. Sekolah yang memenuhi syarat, seperti memiliki minimal 60 Chromebook dan 30% guru bersertifikasi Google, akan mendapat pendampingan langsung serta peluang kolaborasi lintas negara. “Kami berharap dalam waktu dekat, kota Makassar juga bisa turut menyusul menjadi bagian dari transformasi digital pendidikan nasional melalui program KSRG,” pungkasnya.