admin

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Tim Sekretariat Kepresidenan RI, Rio Gunawan kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri para Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Sulawesi Selatan serta para petani dan peternak sapi dari berbagai daerah di Sulsel.

Dalam kesempatan tersebut, Sulawesi Selatan menerima total 25 ekor sapi kurban bantuan Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan bobot masing-masing sapi mencapai lebih dari 1 ton.

Adapun rinciannya, satu ekor sapi diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi Sulsel dan 24 ekor lainnya disalurkan untuk pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Gubernur Andi Sudirman menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian Presiden RI kepada masyarakat Sulawesi Selatan melalui bantuan sapi kurban tersebut.

“Alhamdulillah, Sulawesi Selatan mendapatkan 25 ekor sapi kurban dengan berat lebih dari 1 ton dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto melalui Tim Sekretariat Kepresidenan, Bapak Rio Gunawan,” ujar Andi Sudirman.

Ia mengatakan, sapi kurban tersebut akan didistribusikan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan dan menjadi prioritas penerima bantuan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

“Sapi kurban ini kami kirimkan ke beberapa wilayah yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat kita yang menjadi prioritas untuk diberikan pada Hari Raya Idul Adha,” katanya.

“Pemerintah juga akan menyiapkan kemasan ramah lingkungan berupa totebag dan goodie bag, supaya tidak memakai plastik lagi untuk masyarakat penerima,” tambahnya.

Andi Sudirman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan kemasyarakatan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Tentu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban kepada Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mendorong pengembangan program urban farming atau pertanian perkotaan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Hal ini disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan urban farming dan pertemuan dengan tokoh masyarakat serta Ketua RT/RW di RW 02, RT 03, Kelurahan Paccerakkang, Selasa (19/5/2026).

Munafri menekankan, Pemkot Makassar secara aktif menginstruksikan jajaran wilayah untuk menghadirkan program pertanian lahan sempit sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan laju inflasi.

“Urban Farming ini bukan hanya soal menanam, tapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan lahan terbatas untuk menghasilkan kebutuhan pangan sehari-hari,” ujarnya.

Munafri mengapresiasi praktik urban farming yang dikembangkan oleh warga setempat, termasuk yang dilakukan oleh Haji Ridwan bersama keluarganya.

Ia menilai konsep pertanian terintegrasi yang menggabungkan budidaya ikan, sayuran, hingga ternak menjadi contoh konkret yang bisa direplikasi di wilayah lain.

“Ini luar biasa. Ada ayam, ikan, sayur, semua terintegrasi dalam satu kawasan. Ini harus menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan yang dimiliki,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu juga mengungkapkan, sejumlah wilayah di Makassar telah lebih dulu mengembangkan konsep serupa.

Di Kecamatan Tamalate, misalnya, kelompok masyarakat berhasil membudidayakan kangkung dengan masa panen sekitar 20–21 hari dan mampu menghasilkan hingga 150 kilogram.

Hasil panen tersebut, lanjutnya, telah terserap oleh pasar lokal seperti MBG (Makanan Bergisi Gratis), yang membutuhkan pasokan rutin setiap hari.

Pola kerja sama ini dinilai saling menguntungkan antara kelompok tani dan pelaku usaha.

“Ini yang kita harapkan, ada siklus ekonomi yang berjalan. Masyarakat dapat penghasilan tambahan, sementara kebutuhan pasar juga terpenuhi,” katanya.

Tak hanya itu, Munafri menekankan pengelolaan limbah yang dilakukan kelompok tani dengan memanfaatkan sisa makanan menjadi pupuk kompos.

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya ekosistem pertanian berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Dia pun mendorong camat dan lurah untuk lebih aktif membuka akses serta pendampingan kepada warga agar program urban farming semakin meluas dan terorganisir.

Selain pertanian pangan, Pemkot Makassar juga tengah mendorong pengembangan kawasan berbasis tanaman herbal.

“Ini potensi besar. Kalau dikelola dengan baik, bisa menjadi identitas wilayah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” ungkap Munafri.

Pemkot Makassar, lanjutnya, juga akan memberikan dukungan berupa bantuan bibit, sarana kandang ternak, serta pendampingan teknis guna memastikan keberlanjutan program.

Appi turut menyinggung kenaikan harga telur yang mulai terjadi, sehingga menurutnya penting bagi masyarakat untuk mulai memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri di pekarangan rumah.

Ia berharap program urban farming tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Ini harus menyebar luas ke seluruh kelurahan. Bahkan di wilayah yang lahannya terbatas pun tetap bisa dilakukan,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Munafri mengajak seluruh perangkat wilayah untuk menjadikan urban farming sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi rumah tangga.

“Kalau ini berjalan baik, masyarakat berdaya, ada tambahan penghasilan, dan kebutuhan pangan juga lebih terjamin. Inilah yang kita harapkan,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya literasi dan pengembangan perpustakaan sebagai gerbang ilmu pengetahuan masa depan di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada kegiatan talkshow literasi dalam rangka Hari Buku Nasional Tahun 2026, yang digelar oleh Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026), dengan tema “Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital”.

Hadir pada kesempatan ini, Bunda Literasi Kota Makassar, yang juga bunda PAUD, Melinda Aksa.

Dalam paparannya, Munafri menekankan pentingnya membangun ekosistem literasi yang kuat, dimulai dari lingkungan internal pemerintah.

Dia mendorong aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat eselon III seperti kepala bidang (kabid), kepala subbagian (kasubag), hingga kepala dinas (kadis), untuk menghasilkan karya tulis berupa buku sebagai bagian dari penguatan literasi dan kontribusi ilmiah.

“ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional,” ujarnya.

Appi menjelaskan, buku yang ditulis tidak harus bersifat akademik berat, melainkan dapat disusun dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pelajar tingkat SD dan SMP.

Selain itu, kontennya pun diharapkan relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan sampah, kepedulian terhadap lingkungan dan hewan, hingga pola hidup di ruang terbatas.

Menurut Munafri, langkah tersebut merupakan strategi konkret untuk menghadirkan literasi yang aplikatif dan dekat dengan masyarakat.

Jika setiap perangkat daerah mampu menghasilkan satu buku setiap tahun, maka akan ada sekitar 150 buku baru yang dapat diproduksi oleh Pemerintah Kota Makassar.

“Buku-buku ini nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta,” tuturnya.

“Saat ini terdapat puluhan SMP dan ratusan SD di Makassar yang membutuhkan bahan bacaan kontekstual dan mudah dipahami,” sambung politisi Golkar itu.

Lebih lanjut, alumni FH Unhas itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya literasi.

Ia menyebut, penguatan literasi tidak dapat berjalan maksimal tanpa sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, penerbit, serta seluruh pemangku kepentingan.

Setiap persoalan pembangunan kota, juga di diskusikan dengan pihak kampus. Dari sana muncul berbagai perspektif dan solusi.

“Artinya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kota, termasuk dalam penguatan literasi,” ungkapnya.

Appi menekankan, peran perpustakaan sebagai ruang asimilasi berbagai disiplin ilmu dan komunitas. Menurutnya, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi juga memberikan pengetahuan baru.

“Disis lain, perpustakaan menampung buku sebagai jendela dunia menjadi ruang interaksi intelektual yang mempertemukan beragam gagasan. Karena Perpustakaan adalah ruang pertemuan berbagai segmen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Appi menjelaskan dalam konteks transformasi digital, ia menegaskan bahwa digitalisasi bukanlah pengganti buku fisik, melainkan jembatan untuk memperluas akses literasi.

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara buku cetak dan platform digital dalam proses pembelajaran.

“Digitalisasi tidak menghilangkan buku teks, tetapi menjadi penghubung menuju akses yang lebih luas. Kita harus membangun kombinasi yang baik antara keduanya,” katanya.

Munafri juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan perpustakaan daerah yang modern.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, pihaknya optimistis dalam waktu dekat perpustakaan kota dapat menjadi salah satu yang terbaik di Sulawesi Selatan.

Selain itu, melalui Dinas Perpustakaan, berbagai program literasi terus digalakkan secara rutin, termasuk kegiatan edukasi yang menjangkau langsung masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.

Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan indeks literasi di Kota Makassar yang saat ini termasuk tinggi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia berharap kegiatan literasi yang dilaksanakan tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Lanjut dia, literasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah kerja kolaboratif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah, kampus, dan seluruh stakeholder terus terjalin kuat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD Kota Makassar atas rekomendasi yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Munafri Arifuddin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda pengumuman masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025/2026, yang dirangkaikan dengan penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).

Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sangat mengapresiasi sekaligus berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam Pansus DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi dasar menjalankan Pemerintahan.

“Tentu, kami dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” ujar Munafri.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan cerminan perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus bentuk dukungan dan partisipasi aktif dari legislatif dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, hal tersebut selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar, yakni mewujudkan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, yang diimplementasikan melalui tujuh program prioritas “Sapta Mulia”.

“Rekomendasi ini menjadi penguatan bagi kami dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dengan menyusun langkah-langkah strategis yang terukur.

“Tentu saja kami akan segera menyampaikan tanggapan atas rekomendasi tersebut serta merumuskan kebijakan strategis yang akan diimplementasikan,” tuturnya.

“Baik dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran maupun melalui regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota,” sambung Appi.

Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Makassar atas kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Dia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Appi turut memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran perangkat daerah Kota Makassar atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat.

” Rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kinerja pemerintah Kota,” katanya.

Aliyah menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi sekaligus penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

“Kami berharap kolaborasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah kota dan DPRD menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan publik yang efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Tentu, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dalam melayani masyarakat akan semakin memperkuat kualitas pemerintahan di Kota Makassar,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, SKPD Pemkot Makassar. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Pemerintah Kota Makassar, memastikan proses seleksi Direksi PDAM segera memasuki tahap lanjutan, menyusul hasil audiensi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu terus mendorong penguatan reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya pada sektor pelayanan air minum, agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, yang berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

“Hari ini, kami bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Bapak Agus Fatoni. Berdiskusi mendengarkan arahan soal lanjutan seleksi PDAM,” ujar Munafri.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan proses seleksi dan percepatan lelang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, agar berjalan sesuai koridor regulasi sekaligus menjawab kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik.

Dalam audiensi tersebut, pemerintah pusat melalui Dirjen Keuda memberikan penegasan sekaligus restu agar tahapan seleksi dilanjutkan tanpa mengulang proses sebelumnya, sepanjang tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, menjelaskan bahwa arahan pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, menegaskan bahwa tahapan seleksi yang telah berjalan tidak diulang, melainkan dilanjutkan dengan mekanisme yang telah ada.

“Jadi sesuai arahan Pak Dirjen, tahapan yang sudah berjalan itu akan kita lanjutkan kembali dalam waktu dekat,” ujar Muh Amri.

“Saat ini kami fokus menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi dan pembentukan tim seleksi, sebelum masuk ke tahapan lanjutan,” lanjutnya.

Diketahui, sebanyak 24 peserta yang telah lolos tahapan administrasi sebelumnya akan langsung melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) melalui sesi wawancara.

Proses ini difokuskan pada penentuan posisi jabatan strategis di tubuh PDAM, guna menghadirkan manajemen yang profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pelayanan air bersih di Kota Makassar.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk memastikan transformasi PDAM berjalan lebih cepat, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pendekatan yang dikonsultasikan langsung ke pemerintah pusat mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan regulasi nasional dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Pada kesmepatan ini, Amri menegaskan, proses ini disebut sebagai kelanjutan seleksi karena hanya diikuti oleh peserta yang sebelumnya telah memenuhi ambang batas nilai Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Pemerintah kota nantinya akan kembali melayangkan undangan resmi kepada seluruh peserta tersebut untuk mengikuti tahapan berikutnya.

“Ada 24 peserta yang ikut, mereka hanyalah calon direksi PDAM yang nilai UKK-nya sudah memenuhi syarat. Kita akan lakukan pesuratan ulang untuk mengundang mereka mengikuti tahapan lanjutan,” jelasnya.

Dalam skema terbaru, terdapat penyesuaian penting yang menjadi penekanan dari Kemendagri. Jika sebelumnya peserta hanya melamar sebagai anggota direksi secara umum.

Lanjut Amri, kini setiap calon diwajibkan memilih secara spesifik jabatan yang dilamar, seperti Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Umum, atau Direktur Teknik.

“Nanti mereka harus memilih satu posisi jabatan. Jadi saat UKK wawancara, penilaiannya akan spesifik berdasarkan jabatan yang dipilih,” tambah Amri.

Lebih lanjut, hasil komunikasi dengan Kemendagri juga menyepakati adanya penguatan komposisi tim seleksi (timsel), dengan penambahan satu perwakilan dari Kemendagri.

Pemkot Makassar, akan terlebih dahulu menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat sebagai dasar pembentukan tim tersebut.

Tahapan UKK yang akan dilaksanakan pun tidak mengulang keseluruhan proses, melainkan difokuskan pada sesi wawancara, mengingat nilai kompetensi peserta telah diperoleh pada tahapan sebelumnya.

“Seleksi bulan Mei ini, UKK-nya nanti hanya wawancara. Karena nilai kompetensi sudah ada, jadi wawancara ini untuk menguji kesesuaian dengan jabatan yang dipilih,” katanya.

Di sisi lain, Amri juga menekankan pentingnya percepatan proses ini, mengingat PDAM saat ini belum memiliki pimpinan definitif.

“Kita ingin proses ini lebih cepat, karena jangan terlalu lama PDAM dalam kondisi tanpa pimpinan definitif,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa struktur di PDAM saat ini masih diisi oleh dewan pengawas (Dewas) yang merangkap, sehingga tidak akan ikut dalam proses seleksi direksi.

Sebaliknya, mereka akan berperan dalam memfasilitasi jalannya seleksi.
Adapun masa jabatan direksi PDAM yang terpilih nantinya bersifat fleksibel, dengan masa maksimal lima tahun sejak pelantikan.

Namun, evaluasi oleh pimpinan yakni Wali Kota tetap dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kebijakan pimpinan daerah.

“Secara aturan maksimal lima tahun, tapi bisa dievaluasi kapan saja. Jadi sifatnya kondisional, tergantung kinerja dan kebutuhan organisasi,” tutup Amri. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Langkah reformasi birokrasi di Kota Makassar kian menemukan bentuknya untuk lebih baik.

Di tengah tuntutan publik akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya mengakhiri praktik-praktik lama dalam pengelolaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap dipersepsikan tidak transparan.

Melalui penerapan manajemen talenta berbasis digital, Pemkot Makassar kini mendorong sistem yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kompetensi serta kinerja, sebagai fondasi menuju birokrasi modern yang akuntabel dan berintegritas.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menerapkan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) secara matang dan terukur berbasis digitalisasi.

Komitmen tersebut disampaikan Munafri kepada jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dalam kegiatan Ekspose Manajemen Talenta Pemerintah Kota Makassar, yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (9/5/2026).

Jajaran BKN RI hadir diantaranya Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Herman, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Rahman Hadi, Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Diah Kusuma Ismuwardani.

Mereka hadir untuk mengevaluasi kesiapan Pemkot Makassar melalui presentasi simulasi penggunaan aplikasi SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta) yang telah diimplementasikan Pemkot Makassar.

Munafri menegaskan penerapan manajemen talenta Pemkot Makassar bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan langkah strategis untuk memastikan ASN ditempatkan sesuai kompetensi dan kapasitasnya.

“Pemkot Makassar menginginkan pola penjenjangan karier ASN yang jelas, transparan, dan akuntabel. Seluruh ASN harus duduk pada posisi yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. The right man on the right place,” katanya.

Munafri berharap, penerapan sistem tersebut menghapus paradigma lama dalam proses mutasi, promosi, maupun pengangkatan jabatan yang selama ini kerap dipersepsikan dipengaruhi faktor nonteknis.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi kesan bahwa promosi dan mutasi dilakukan karena pengaruh di luar ketentuan teknis. Semua harus berbasis sistem, berbasis kompetensi, dan berbasis kinerja,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memfasilitasi proses pendampingan penerapan manajemen talenta di Kota Makassar.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Herman, menekankan pentingnya bagi seluruh ASN memahami arah pengembangan kariernya, termasuk kompetensi apa yang perlu ditingkatkan untuk menempati posisi tertentu.

Ia menilai Makassar telah matang dalam menjalankan sistem manajemen talenta ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan sistem merit pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Yang terpenting adalah semua pegawai harus tahu bahwa Kota Makassar sudah memiliki model pengembangan pegawai dengan manajemen talenta. Jadi ASN tahu apa yang harus mereka tingkatkan, baik dari sisi kinerja maupun kualifikasi,” jelasnya.

Apresiasi juga disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Rahman Hadi. Ia mendorong Pemkot Makassar untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN agar aktif memperbarui data kompetensi, prestasi, dan rekam jejak dalam sistem SIMATA sehingga pengembangan karier dapat berjalan lebih optimal dan objektif.

“Dengan manajemen talenta, kepala daerah memiliki argumentasi yang kuat karena seluruh proses berbasis sistem dan data,” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Penyaluran dan Rekomendasi BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 4 Mei 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat pengendalian penyaluran serta penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi, khususnya bagi sektor prioritas penerima manfaat di Sulawesi Selatan. Rakor ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel dalam mendukung kebijakan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang memengaruhi sektor energi. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah serta gangguan distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, memberikan tekanan terhadap stabilitas pasokan dan harga energi dunia.

Kondisi tersebut berdampak pada negara importir energi, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor minyak.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak mentah dunia berada pada tren tinggi dan sempat melampaui 100 dolar AS per barel. Indonesia sendiri masih mengimpor sekitar 700–800 ribu barel minyak per hari atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional.

“Situasi ini membawa konsekuensi terhadap perekonomian nasional, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi, meningkatnya biaya logistik, hingga potensi tekanan inflasi,” ujar Jufri.

Di sejumlah wilayah, kondisi ini bahkan sempat memicu antrean dan kelangkaan BBM sebagai dampak tekanan rantai pasok energi. Dalam konteks ini, negara hadir melalui kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi global.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran guna menjaga stabilitas harga BBM subsidi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, konsumsi BBM nasional terus meningkat. Untuk solar subsidi mencapai 17–18 juta kiloliter per tahun, sedangkan pertalite sekitar 30 juta kiloliter per tahun. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran jika tidak dikelola dengan baik.

Persoalan BBM subsidi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terukur.

“Saya menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dan integrasi sistem distribusi BBM,” kata Jufri.

Pemanfaatan teknologi seperti barcode dan sistem aplikasi dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi. Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meminimalkan praktik penyelewengan di lapangan serta memperkuat pengawasan berbasis data.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi agar semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

BBM bersubsidi tidak hanya menyasar kendaraan, tetapi juga petani dan nelayan untuk kebutuhan alat mesin pertanian serta operasional kapal.

“Petani dan nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi melalui surat rekomendasi dari dinas terkait. Diperlukan sinergi, termasuk dengan aparat penegak hukum, agar pengawasan berjalan optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyebut kuota BBM bersubsidi Sulsel tahun 2026 mencapai sekitar 1,8 juta kiloliter yang terdiri dari pertalite dan biosolar.

Pertamina juga menjalankan sejumlah langkah pengendalian, antara lain implementasi program subsidi tepat sasaran, koordinasi dengan aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan.

Sepanjang Januari–April 2026, tercatat 28 SPBU telah mendapat pembinaan hingga sanksi, serta 3.314 nomor polisi kendaraan diblokir.

Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Andri Ananda Yudhistira, menekankan tiga langkah utama, yakni penguatan pengawasan dari hulu ke hilir, pembukaan hotline pengaduan masyarakat, serta komitmen internal untuk mencegah keterlibatan oknum dalam penyalahgunaan BBM subsidi.

“Masing-masing satker tingkatkan pengawasan dari mulai hulu hingga hilir,” tegas nya.

Pemprov Sulsel menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang berhak. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kota Makassar kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional pada tahun 2026 ini. Ini membuktikan Makassar keluar dari zona merah intoleransi.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Kota ini resmi masuk dalam 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia, berdasarkan penilaian SETARA Institute melalui Indeks Kota Toleran (IKT).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan capaian tersebut.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi seluruh pihak yang telah menunjukkan bahwa kota ini adalah kota yang inklusif, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah,” ucap Appi, Rabu (6/5/2026).

Menariknya, jika melihat Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2024, Makassar berada di posisi ke-52, maka pada riset IKT mengalami kenaikan drastis dengan lompatan 43 peringkat hingga menempati posisi ke-9 nasional, diumumkan 2026.

Menurut Munafri, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Kota Makassar.

“Toleransi bukan sekadar jargon, tetapi harus benar-benar hadir dan dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Capaian ini menjadi lompatan signifikan, di mana Makassar berhasil naik 43 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Prestasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh elemen masyarakat dalam merawat keberagaman dan memperkuat harmoni sosial di tengah kehidupan perkotaan yang dinamis.

Penilaian IKT yang dirilis pada April 2026 di Jakarta mengukur berbagai indikator, mulai dari regulasi yang mendukung kebebasan beragama, kebijakan pemerintah daerah, hingga praktik sosial masyarakat dalam menjaga toleransi dan inklusivitas.

Hasil ini menunjukkan bahwa Makassar tidak hanya mampu menghadirkan stabilitas sosial, tetapi juga berhasil membangun ruang hidup yang aman, setara, dan saling menghargai bagi seluruh warganya.

Munafri menegaskan, capaian ini tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas toleransi di Kota Makassar.

“Kita berharap kondisi ini dapat kita pertahankan secara bersama-sama. Dengan masuknya Makassar sebagai salah satu dari 10 besar kota toleran,” tuturnya.

“Ini menjadi bukti bahwa ketika semua pihak peduli dan bekerja bersama, maka tujuan besar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dapat tercapai,” tambahnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar, sendiri selama ini terus mendorong berbagai program yang mendukung terciptanya iklim toleransi, mulai dari penguatan regulasi yang inklusif.

Fasilitasi dialog antarumat beragama, hingga pendekatan persuasif dalam menyelesaikan potensi konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan juga menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan indeks toleransi di Kota Makassar.

Budaya gotong royong, saling menghormati, serta keterbukaan antarwarga menjadi fondasi kuat dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman.

Dengan capaian ini, Kota Makassar diharapkan dapat menjadi role model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif, dan berkeadilan sosial.

“Ke depan, kami Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan dan program yang berorientasi pada keberagaman, serta memastikan bahwa nilai-nilai toleransi tetap menjadi bagian integral dalam pembangunan kota,” tutup Appi. (*)