LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global pada tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Outlook Ekonomi 2026 yang digelar Herald Indonesia di Hotel Claro, Makassar, Jumat malam (23/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Diskominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib, saat membuka secara resmi forum tersebut. Ia membacakan sambutan Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra.

Dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada Herald Indonesia atas penyelenggaraan forum Outlook Ekonomi 2026 yang dinilai relevan dan strategis, serta sejalan dengan agenda pembangunan daerah maupun nasional.

Sultan Rakib menegaskan bahwa Sulawesi Selatan terus memperkuat perannya sebagai lokomotif ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Namun, tantangan ke depan dinilai tidak ringan, mengingat ketidakpastian global yang terjadi bersamaan dengan terbukanya peluang besar di sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, serta rumah sakit regional provinsi dengan skema multiyears. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulsel untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” ujar Sultan Rakib.

Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup peningkatan kualitas jalan dan jembatan pada ruas dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi, wilayah terisolasi, serta kondisi jalan rusak.

Program ini juga diarahkan untuk memperkuat jalur utama transportasi barang dan jasa yang menghubungkan antarwilayah, kawasan wisata, serta kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan bandara.

Selain konektivitas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga fokus pada pembangunan sektor pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas petani, serta memperluas areal pertanian beririgasi teknis.

Melalui forum Outlook Ekonomi 2026, Sultan Rakib berharap lahir gagasan-gagasan segar serta kolaborasi lintas sektor yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi daerah dan nasional. Ia juga memberikan apresiasi kepada Herald.id yang dinilai berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait kebijakan ekonomi.

Pada kesempatan tersebut, Sultan Rakib turut menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan dalam rangkaian Herald Award 2026. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi pemantik semangat bagi tokoh, institusi, dan pelaku usaha untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Forum Outlook Ekonomi Herald 2026 menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof. Marsuki, DEA, perwakilan Kadin Sulsel Sulaiman Andi Loeloe, serta perwakilan IWAPI Ainun Jariah, yang memaparkan pandangan strategis terkait arah dan prospek ekonomi ke depan. (*)

LANGITKU NET, Makassar – Program unggulan yang menjadi bagian dari janji politik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Makassar.

Salah satu kebijakan pro-rakyat tersebut adalah pembebasan iuran sampah bagi warga miskin dan kurang mampu, yang mulai diterapkan sejak Juli 2025 melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Retribusi Sampah.

Kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret pemerintah kota dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Data menunjukkan, penerima manfaat iuran sampah gratis untuk kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA di seluruh kecamatan se-Kota Makassar mencapai 11.487 kepala keluarga atau lebih dari 11 ribu rumah tangga.

Sementara itu, kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/900 VA tercatat sebanyak 37.722 kepala keluarga atau lebih dari 37 ribu rumah tangga turut menikmati program unggulan ini.

Dengan demikian, total warga Kota Makassar dari kategori miskin dan kurang mampu yang merasakan langsung manfaat program Munafri–Aliyah terkait pembebasan iuran sampah mencapai 49.209 kepala keluarga berdasarkan data tahun 2025.

Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah pada tahun 2026, seiring dengan penguatan kebijakan dan perluasan cakupan program yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Program diterapkan lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tujuanya, pembebasan dan keringanan retribusi sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menjelaskan bahwa syarat utama penerima iuran sampah gratis adalah warga miskin yang tergolong rumah tangga dengan daya listrik 450 VA hingga 900 VA.

Menurutnya, sesuai regulasi Perwali. Kelompok ini dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar retribusi sampah.

“Pembebasan ini diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah, dengan indikator utama daya listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Penetapannya dilakukan berdasarkan data resmi yang telah diverifikasi,” ujar Helmy, Sabtu (24/1/2026).

Ini menjawab opini liar berkembang, di tengah berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik, penting untuk menempatkan fakta sebagai pijakan utama.

Berdasarkan data penerima manfaat, program iuran sampah gratis untuk kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA tersebar di 14 kecamatan se-Kota Makassar dengan total 11.487 kepala keluarga.

Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 2.607 KK, disusul Manggala sebanyak 1.687 KK dan Tamalanrea 1.520 KK.

Sementara kecamatan lainnya seperti Rappocini, Panakkukang, Mariso, Bontoala, hingga wilayah pesisir dan pusat kota seperti Ujung Tanah, Ujung Pandang, dan Wajo juga turut menikmati manfaat program ini sesuai karakteristik dan kondisi sosial masing-masing wilayah.

Selain itu, penerima iuran sampah gratis untuk kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/900 VA tercatat lebih besar, yakni mencapai 37.722 kepala keluarga yang tersebar merata di seluruh kecamatan.

Kemudian, Kecamatan Manggala mencatat jumlah tertinggi dengan 5.696 KK, diikuti Rappocini sebanyak 4.808 KK, Tamalate 4.143 KK, serta Panakkukang dan Mariso yang masing-masing di atas 3.000 KK.

Data ini menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan iuran sampah tidak hanya menyasar wilayah pinggiran, tetapi juga menjangkau kawasan padat penduduk di pusat kota.

Program iuran sampah gratis yang digagas Wali Kota Makassar bukanlah janji kosong, melainkan kebijakan yang nyata dan telah dirasakan langsung oleh warga, khususnya masyarakat kurang mampu, kini dinikmati warga miskin.

Oleh seba itu, Helmy menegaskan jika program ini berjalan dan memberi manfaat, sehingga tudingan adanya program tidak jalan, terbatahkan.

“Namun faktanya, layanan iuran sampah gratis tetap berjalan dan menjadi bentuk komitmen pemerintah kota (Pak Wali Kota) dalam menghadirkan keadilan sosial serta pelayanan dasar yang berpihak kepada rakyat,” tutur Helmy.

Ia menegaskan, proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan mengacu pada data ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang.

Data tersebut bersumber dari basis data resmi pemerintah yang telah disinkronkan lintas perangkat daerah.
Sebagai bentuk pengendalian dan kejelasan di lapangan, rumah tangga yang telah dinyatakan lolos verifikasi akan diberikan tanda pengenal berupa stiker dan barcode khusus.

Tanda ini berfungsi sebagai penanda resmi bagi petugas kebersihan saat melakukan pelayanan pengangkutan sampah.

“Stiker dan barcode ini menjadi identitas resmi penerima manfaat, sehingga petugas kebersihan dapat dengan mudah mengenali rumah tangga yang mendapat pembebasan retribusi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Helmy menambahkan bahwa dasar hukum kebijakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Khususnya Pasal 80, yang memberikan ruang pengaturan pembebasan dan keringanan retribusi berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selain pembebasan penuh, Pemkot Makassar juga memberikan keringanan tarif retribusi sampah bagi rumah tangga dengan daya listrik 1.300 VA hingga 2.200 VA.

Namun demikian, kelompok ini tidak termasuk dalam kategori penerima pembebasan penuh, melainkan hanya mendapat pengurangan besaran tarif.

“Keringanan diberikan bagi pelanggan daya listrik 1.300 VA sampai 2.200 VA, tetapi bukan pembebasan total. Skemanya sudah diatur sesuai ketentuan Perda,” tambah Helmy.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan pelayanan kebersihan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada masyarakat rentan.

“Tujuan utama program ini adalah meringankan beban warga miskin sekaligus memastikan pelayanan kebersihan tetap berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar,” tutup Helmy. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kota Makassar, kembali diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi cuaca ekstrem ini berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari genangan banjir, pohon tumbang, hingga gangguan aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan dan warga di wilayah pesisir serta kepulauan.

Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali mengingatkan seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar rumah dan berkendara di tengah cuaca buruk.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca ekstrem yang melanda Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir.

“Pemerintah Kota Makassar, sudah menetapkan status siaga demi mengantisipasi potensi dampak yang lebih luas. Ini juga keselamatan warga,” jelas Munafri, kepada awak media di kantor Balai Kota Makassar, Rabu (21/1/2026), waktu petang.

Munafri mengatakan, intensitas cuaca ekstrem yang terjadi saat ini tergolong berbahaya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pohon tumbang yang tidak hanya patah, tetapi tercabut hingga ke akar.

“Cuaca saat ini relatif ekstrem. Kalau kita lihat, pohon-pohon yang tumbang itu bukan hanya patah, tapi terangkat sampai akar-akarnya,” tuturnya.

“Ini artinya kita butuh kewaspadaan ekstra. Hari ini Makassar berada dalam posisi siaga,” sambung Munafri.

Ia menegaskan, keselamatan warga menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar rumah jika tidak mendesak.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak memaksakan keluar rumah di tengah cuaca yang sangat ekstrem demi keselamatan bersama,” imbuh politisi Golkar itu.

Pemerintah Kota Makassar juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk tetap siaga, terutama di titik-titik rawan seperti genangan banjir, abrasi, dan potensi pohon tumbang, guna meminimalkan risiko bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, orang nomor satu Kota Makassar itu, menekankan pentingnya kehati-hatian guna menghindari potensi kecelakaan lalu lintas maupun kejadian yang tidak diinginkan akibat jalan licin, jarak pandang terbatas, serta terpaan angin kencang.

“Kami mengimbau seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengatur aktivitas harian di tengah cuaca hujan yang disertai angin kencang, khususnya dengan menghindari area yang berpotensi mengalami pohon tumbang,” saran Appi.

Imbauan ini disampaikan menyusul informasi dan prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa wilayah Kota Makassar dan sekitarnya masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, disertai angin kencang dalam beberapa hari ke depan.

Munafri juga meminta seluruh jajaran pemerintah di tingkat kewilayahan, khususnya camat dan lurah, untuk tetap aktif memantau dan memperhatikan kondisi di wilayah masing-masing.

“Langkah antisipatif ini penting, guna memastikan respons cepat apabila terjadi genangan banjir, pohon tumbang, maupun kondisi darurat lainnya yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan warga,” tuturnya.

Selain itu, Wali Kota Makassar menginstruksikan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar meningkatkan kesiapsiagaan dan siaga penuh di titik-titik rawan.

Termasuk kawasan yang kerap mengalami genangan air, saluran drainase bermasalah, serta area dengan potensi pohon tumbang.

Tidak hanya untuk wilayah daratan, perhatian khusus juga diberikan kepada kawasan pesisir dan kepulauan.

Munafri mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan warga yang beraktivitas di laut, agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan melaut maupun penyeberangan antar pulau dan daratan.

Hal tersebut mengingat kondisi perairan Selat Makassar yang saat ini dilaporkan mengalami gelombang cukup tinggi dan cuaca ekstrem, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran dan aktivitas transportasi laut.

Pemerintah Kota Makassar terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan penanganan dampak cuaca ekstrem, sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi cuaca dari BMKG serta segera melaporkan apabila menemukan kondisi darurat di lingkungan sekitar.

Terkait laporan kondisi wilayah kepulauan, Munafri memastikan Pemerintah Kota Makassar terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif dengan aparat wilayah.

“Iya, kami akan memastikan laporan dari wilayah, termasuk Pak Camat dan Pak Lurah di Pulau. Kami perlu melihat apa yang harus dilakukan segera kepentingan keselamatan masyarakat,” tukasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meresmikan rehabilitasi 136 unit sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB se-Sulawesi Selatan dengan total anggaran mencapai Rp484 miliar pada tahun anggaran 2025.

Peresmian tersebut dipusatkan di SLB Negeri 2 Makassar sekaligus meresmikan Aula Sipakatau, di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Selasa (20/1/2026).

Andi Sudirman menyampaikan program rehabilitasi tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyebut komitmen Pemprov untuk menghadirkan lingkungan belajar yang layak dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

“Bismillah, hari ini kita meresmikan rehabilitasi 136 unit sekolah SMA, SMK dan SLB se-Sulsel. Ini adalah program rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan terbanyak yang pernah kita lakukan,” ujar Andi Sudirman.

Andi Sudirman menjelaskan, program ini sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah serta Digitalisasi Pembelajaran.

Dirinya pun berharap rehabilitasi sekolah tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Fasilitas yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang prestasi dan kenyamanan siswa maupun tenaga pendidik.

“Kami berharap mudah-mudahan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan siswa se-Sulsel. Program ini secara bertahap dilakukan untuk menyisir sekolah-sekolah dengan kondisi rusak parah dan sedang yang kemudian dilakukan perbaikan,” cetusnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas peran dan kontribusi Kementerian Agama Kota Makassar, dalam memperkuat kehidupan keagamaan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong penguatan layanan keagamaan hingga menjangkau wilayah kepulauan, agar seluruh warga memperoleh pelayanan yang adil dan merata.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri Ramah Tamah Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80, yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Makassar, di Jalan Rappocini Raya, Makassar, Rabu (21/1/2026).

“Kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan peran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam memperkuat kehidupan keagamaan serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.

Hadir pada kesmepatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, Kepala Kemenag Kota Makassar, H. Muhammad, Kabag Kesra Kota Makassar, Muhammad Syarif, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Evy Aprialti.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendukung peningkatan layanan keagamaan, termasuk bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar telah mendorong percepatan penyediaan lahan dan penguatan sistem pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

“Saya mengapresiasi hadirnya Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Saya berharap tahun ini penyediaan lahan dan sistem pelayanan di Kepulauan Sangkarrang dapat kita resmikan bersama,” katnaya.

Dengan perluasan dan layanan KUA di kepulauan, sehingga masyarakat pulau yang jauh dari pusat kota juga dapat menikmati layanan keagamaan secara maksimal,” tambah pria yang akrab diapa Appi itu.

Mantan Bos PSM itu menilai, Kementerian Agama merupakan lembaga yang sangat vital, karena mengatur bukan hanya kehidupan sosial dan administrasi umat beragama, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual masyarakat.

Menurutnya, salah satu tugas paling berat adalah tugas Kementerian Agama. Bukan hanya mengurus kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan beragama umat.

“Menyatukan perbedaan, melakukan pengawasan, serta mengelola urusan umat di tengah tantangan zaman bukanlah hal yang mudah,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mendukung Kementerian Agama, terutama dalam menjaga stabilitas kehidupan beragama di tengah maraknya penyalahgunaan isu agama yang berpotensi memicu konflik sosial.

“Jika kita semua berjalan sesuai aturan dan norma agama, semuanya akan berjalan dengan baik tanpa perselisihan,” ujarnya.

Munafri juga menekankan pentingnya membangun arsitektur toleransi dan kebersamaan secara sistematis, bukan sekadar jargon.

Menurutnya, toleransi harus dibangun melalui kebijakan, program, dan aksi nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Lanjut dia, keberagaman adalah pilar. Toleransi harus menjadi menara yang menyatukan.

“Semua itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibangun dengan perencanaan yang matang agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri memaparkan sejumlah program Pemerintah Kota Makassar di sektor sosial dan keagamaan.

Salah satunya adalah perluasan jaminan sosial bagi masyarakat, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta penambahan jaminan hari tua bagi 41.000 orang tahun 2026 bagi warga Kota Makassar yang dibiayai melalui APBD.

“Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan unsur keagamaan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pesantren, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan pembentukan akhlak generasi muda.

“Percuma anak-anak kita cerdas secara akademik tetapi tidak berakhlak. Pendidikan akhlak dan etika harus diperkuat sejak dini melalui kurikulum yang tepat,” tegas Munafri.

Selain itu, Munafri mengungkapkan dukungan terhadap percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kota Makassar, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan umat.

“Insya Allah tahun ini sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih baik. Ini menjadi bagian dari upaya kita menghadirkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Pada kesmepatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, khususnya dalam memperkuat layanan keagamaan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

Ali Yafid menilai, di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen nyata dalam memperluas akses layanan keagamaan.

Salah satu capaian yang diapresiasi adalah kehadiran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, yang menurutnya menjadi bukti perhatian pemerintah kota terhadap wilayah kepulauan.

“Layanan keagamaan di Kota Makassar cukup luar biasa. Kehadiran KUA di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah bukti bahwa pemerintah kota benar-benar hadir melayani masyarakat, termasuk di wilayah terluar,” ujar Ali Yafid.

Ia menyebut, Makassar layak menjadi contoh bagi daerah lain karena mampu membangun kekompakan, kebersamaan, serta suasana kekeluargaan antara pemerintah, Kementerian Agama, dan seluruh elemen masyarakat.

“Kota Makassar menunjukkan energi kebersamaan yang kuat. Sinergi ini menjadi modal penting dalam memajukan kehidupan keagamaan. Tanpa kebersamaan, program apa pun tidak akan berjalan optimal,” ungkapnya.

Ali Yafid juga menegaskan dukungan penuh Kementerian Agama terhadap seluruh program keagamaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.

Dia bahkan meminta agar setiap agenda keagamaan yang melibatkan Pemkot Makassar dapat dikoordinasikan dengan Kemenag untuk ditindaklanjuti bersama.

“Kalau ada kegiatan keagamaan di Kota Makassar, silakan sampaikan. Kementerian Agama siap mendukung dan mempraktikkan langsung di lapangan, apalagi jika itu berkaitan dengan program pemerintah kota,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yafid menyebutkan, peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Makassar berhasil meraih juara umum dalam berbagai kategori lomba dan pembinaan keagamaan.

“Dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Makassar terbukti tampil sebagai juara umum. Ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pembelajaran keagamaan di Makassar berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk terus menjaga persatuan.

Serta saling mengingatkan, serta mengedepankan nilai-nilai kebaikan dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis.

“Yang perlu kita tonjolkan adalah kebaikan, karena itulah yang membangun rasa cinta, persatuan, dan kekuatan kita bersama,” pungkas Ali Yafid. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melantik tujuh Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Senin (19/1/2026).

Andi Sudirman menyampaikan pelantikan ini memiliki nilai sejarah tersendiri, karena untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan, pengisian jabatan Eselon II dilakukan melalui sistem manajemen talenta (talent management), bukan melalui mekanisme lelang jabatan.

“Pelantikan ini sejarah karena full talent pertama di Sulsel dilakukan tidak melalui lelang, tetapi menggunakan metode manajemen talenta atau proses menempatkan seseorang yang berkinerja terbaik agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, pendekatan manajemen talenta menjadi langkah strategis untuk memastikan birokrasi diisi oleh figur-figur profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan sistem ini, ia berharap para pejabat dilantik semakin responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Andi Sudirman juga menekankan pentingnya peran pejabat yang dilantik dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, serta program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, mensupport penuh pelaksanaan program prioritas, serta memperkuat sinergi dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.

Adapun tujuh pejabat yang dilantik masing-masing diantaranya:

1. Ir. Taufiq, S.Pt., M.Si (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)

2. Yarham Y., S.STP., M.Si (Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

3. Andi Munawir, S.Pt., M.M (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat)

4. Irawan Dermayasamin Ibrahim, S.T., M.Si (Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa)

5. Syamsul S., S.T (Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)

6. Suhartono Nurdin, S.Pi., M.P., Ph.D (Kepala Biro Umum)

7. Jayady, S.E., M.M (Kepala Biro Organisasi)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka secara resmi Workshop on Managing Child Health for Healthcare Workforce yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melalui Poltekkes Makassar, di The Rinra Hotel, Selasa (20/1/2026).

Workshop internasional yang berlangsung selama tiga hari, 20–22 Januari 2026 ini, bertujuan untuk berbagi best practice serta memperkuat kolaborasi pengelolaan kesehatan anak antarnegara di kawasan Asia Pasifik.

Sejumlah delegasi dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam hadir secara langsung, sementara perwakilan dari Meksiko, Jepang, dan China Taipei mengikuti kegiatan secara daring.

Munafri menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Makassar sebagai tuan rumah kegiatan internasional tersebut. Ia menilai forum ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan solusi bersama dalam memperkuat pelayanan kesehatan anak, khususnya di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk besar.

“Kota Makassar memiliki sekitar 1,4 juta penduduk yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Dengan jumlah tersebut, tentu tantangan di sektor kesehatan cukup besar. Karena itu, kami sangat senang APEC dan Poltekkes membawa forum penting ini ke Makassar,” ujar Munafri.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama kesehatan anak sebagai generasi masa depan.

“Kami tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan kesehatan yang kuat bersama seluruh komunitas. Kesehatan anak adalah fondasi utama untuk masa depan kota ini,” tambahnya.

Ia memaparkan kondisi fasilitas dan sumber daya kesehatan di Kota Makassar di depan peserta Internasional. Saat ini, Makassar memiliki 47 puskesmas, 35 puskesmas pembantu (Pustu), 214 klinik, satu rumah sakit umum daerah, serta total 52 rumah sakit umum.

Menurutnya, ketersediaan data tenaga kesehatan yang akurat, terstandarisasi, dan mutakhir menjadi kunci penguatan sistem pelayanan kesehatan.

Munafri turut menyoroti angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan serius. Data menunjukkan, pada tahun 2024 terdapat 19 kasus kematian ibu dan 198 kematian bayi. Sementara pada tahun 2025, angka tersebut menurun menjadi 13 kematian ibu dan 185 kematian bayi.

“Angka ini menunjukkan masih adanya persoalan dalam akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan,” ujarnya.

Karena itu, Munafri menyampaikan harapannya agar Workshop APEC ini dapat memperkuat jejaring kerja sama lintas negara dan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesehatan anak dan masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

“Kami berharap lokakarya ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa kami terapkan di Makassar,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Makassar, Rusli, menyatakan bahwa lokakarya ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga pembuat kebijakan, dalam pengelolaan kesehatan anak.

Menurutnya, kesehatan anak merupakan isu krusial yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Melalui pertukaran praktik terbaik, diskusi mendalam, dan pemanfaatan teknologi, kami berharap lokakarya ini mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat sistem kesehatan primer di masing-masing negara,” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri sekaligus mewakili kepala daerah pada kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun Anggaran 2025.

Yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bertempat di Ruang Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025.

Serta Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Tahun 2023 hingga Triwulan III Tahun 2025.

Melalui forum resmi ini, Munafri menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan, aset, dan kinerja birokrasi daerah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK bukan semata-mata sebagai bentuk evaluasi, melainkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Rekomendasi yang diberikan BPK Provinsi Sulsel, kami harapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan, aset, serta peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh,” jelas Munafri.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional.

“Serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” tuturnya Appi.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang telah dilakukan BPK Perwakilan Sulsel pada sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Alhamdulillah, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Selatan,” katnaya.

“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” sambung mantan Bos PSM itu.

Dia menjelaskan, pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai melalui keuangan daerah dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta benar-benar mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif yang mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada pemerintah kabupaten/kota terkait tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sekaligus membantu mencegah potensi terjadinya indikasi kerugian daerah.

“Atas nama pemerintah kabupaten/kota, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas masukan, koreksi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung,” ungkapnya.

Munafri juga mengakui bahwa selama proses pemeriksaan, pemerintah daerah masih menemukan berbagai kekurangan dan kealpaan, khususnya dalam penyediaan dan penyajian dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan mengikuti seluruh pedoman serta ketentuan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam menindaklanjuti temuan Pemeriksaan Kinerja dan PDTT, Pemerintah Kota Makassar telah menyusun rencana aksi (action plan) sebagai bentuk keseriusan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Munafri berharap, dalam pelaksanaannya, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dapat terus memberikan bimbingan dan arahan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Lebih lanjut, Appi menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan terinci, terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau tanggapan yang dirasa kurang simpatik dari jajaran pemerintah daerah kepada tim pemeriksa BPK.

Politisi Golkar ini berharap, rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab.

“Selain itu, hasil pemeriksaan ini juga kami harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah,” harapnya.

Menutup sambutannya, Munafri kembali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Hasil pemeriksaan ini, dapat menjadi motivasi bagi kami seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” tutup Munafri.

Sedangkan, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa seluruh pemeriksaan yang dilakukan BPK harus memberikan manfaat nyata dan nilai tambah bagi pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan Winner Franky saat memberikan arahan pada Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2025, yang dihadiri oleh para kepala daerah, perwakilan pemerintah daerah, BNPB, serta sejumlah instansi terkait.

Lebih lanjut, Winner Franky menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan Semester II Tahun 2025.

Baik dari unsur eksekutif maupun jajaran teknis, sehingga seluruh rangkaian pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Pada periode sebelumnya, kami telah membahas sebanyak 24 agenda pemeriksaan dan seluruhnya dapat diselesaikan,” katanya.

“Sementara pada hari ini, dibahas sebanyak 22 agenda lanjutan yang sebagian masih menunggu penyesuaian dengan kebijakan pusat dan tema-tema nasional. Namun kami bersyukur seluruh pembahasan dapat diselesaikan dengan baik,” sambung Winner Franky.

Ia menegaskan, sejalan dengan slogan BPK Bermanfaat, setiap pemeriksaan diarahkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Winner Franky menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, lembaganya memiliki tugas melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Seluruh hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan disampaikan kepada lembaga perwakilan sesuai tingkat pemerintahannya.

Menurutnya, dalam setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan lapangan, pembahasan awal, hingga penyusunan laporan, BPK selalu menyampaikan temuan kepada entitas terkait untuk memperoleh tanggapan.

Sehingga bisa melengkapi dokumen dan memberikan klarifikasi, sehingga hasil pemeriksaan bersifat adil, akurat, dan objektif.

Ditegaskan, setiap temuan dibahas secara internal dan kemudian dikomunikasikan kembali kepada entitas.

“Dengan demikian, laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan diharapkan tidak lagi menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan dan telah disepakati bersama,” jelasnya.

Lanjut dia, pada periode pemeriksaan ini, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, melaksanakan sejumlah pemeriksaan strategis. Pertama, Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas manajemen aset daerah pada Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Pemeriksaan ini fokus aspek digitalisasi pengelolaan aset, penataan data, serta pemanfaatan aset daerah,” tuturnya.

Kedua, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) pada Pemerintah Kota Makassar, dan beberapa kabupaten lainya di Sulsel.

Dalam pemeriksaan ini, BPK menemukan permasalahan antara lain tingginya tingkat kehilangan air di luar ketentuan, pengelolaan pendapatan air yang belum optimal, serta perizinan pengambilan air baku yang belum sepenuhnya dipenuhi.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar direksi perusahaan air minum melakukan pengendalian kebocoran air.

“Serta mengoptimalkan pendapatan, menyusun regulasi turunan sesuai ketentuan, serta menyelesaikan perizinan pengambilan air baku,” saran dia.

Ketiga, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kesesuaian pengelolaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

BPK menemukan bahwa pendataan objek dan wajib pajak PBB-P2 serta retribusi layanan kebersihan belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan daerah.

“Sehingga, kami BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan pendataan ulang, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah,” ungkapnya.

Keempat, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah pada beberapa pemerintah kabupaten.

Dalam pemeriksaan ini ditemukan ketidaksesuaian pengelolaan belanja dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta standar biaya yang berlaku.

BPK mendorong kepala daerah untuk segera menyesuaikan regulasi internal, memperbaiki tata kelola belanja, dan memastikan seluruh pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, Winner Franky menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas melalui penyusunan rencana aksi nyata.

BPK menginginkan tindak lanjut tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu, ia menekankan LHP yang diserahkan dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran. Dan pengawasan, khususnya dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi oleh kepala daerah.

“Semoga hasil pemeriksaan ini benar-benar memberikan manfaat dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara,” tutup Winner Franky. (*).

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsda TNI Mohammad Syafii serta unsur Forkopimda rapat evaluasi dan koordinasi terkait perkembangan pencarian korban pesawat ATR 42-500 di Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar, Minggu (17/1/2026).

Andi Sudirman menyampaikan seluruh unsur yang terlibat terus berupaya maksimal dalam proses pencarian dan pertolongan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh guna memastikan strategi pencarian berjalan efektif, terkoordinasi, serta mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan.

“Kami juga sekaligus menjenguk keluarga salah satu kru pesawat ATR 42-500 yang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Udara dr Dody Sardjoto,” ujarnya.

Terkait perkembangan hasil pencarian, Andi Sudirman mengungkapkan informasi resmi akan disampaikan oleh Kepala Basarnas selaku leading sector dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Lebih lanjut, Andi Sudirman menyampaikan operasi pencarian lanjutan akan terus dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan sekitar ribuan personel dari berbagai instansi.

“Rencana pencarian lanjutan akan terus dilakukan oleh tim gabungan kurang lebih 1000-an personel. Mari kita semua mendoakan yang terbaik dan mengajak semua pihak untuk bersabar,” tukas Andi Sudirman.