LANGITKU.NET, Makassar – Pelaksana BPBD HIPMI Sulawesi Selatan Bidang VIII menggelar buka puasa bersama sekaligus diskusi interaktif bertema “Transformasi Digital: Kemajuan Ekonomi Kreatif dan Pertumbuhan Ekonomi Umat” di Vann In Sky, Jalan Aroepala, Makassar, Senin, 9 Maret 2026.

Diskusi ini menghadirkan narasumber Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Selatan (Diskominfo SP Sulsel) Sultan Rakib serta Kepala BBLSDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Makassar Baso Saleh.

Diskusi ini bertujuan melihat peluang pengembangan ekonomi kreatif melalui transformasi digital. Terlebih, DPD HIPMI Sulsel telah menjalin kerja sama dengan Balai Komdigi untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu melakukan scale-up usaha melalui pemanfaatan teknologi digital.

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Irma Trisnawati Anwar, berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa yang telah memulai usaha di sektor ekonomi kreatif.

“Acara ini bisa memberikan kontribusi khususnya kaum muda atau mahasiswa yang memiliki usaha di bidang ekonomi kreatif sehingga bisa mengikuti perkembangan di era komunikasi dan informasi yang begitu pesat,” ujarnya.

Ia juga berharap para pelaku usaha muda dapat memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya juga berharap teman-teman bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat membantu Pemprov meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa lebih dari 5,43 persen,” tambahnya.

Sekretaris Diskominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berbicara mengenai peningkatan keterampilan teknologi, tetapi juga harus diimbangi dengan kesadaran keamanan dan etika digital.

Menurutnya, ada empat pilar penting dalam literasi digital yang perlu diperhatikan, yakni digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics.

“Bahwa jangan fokus saja pada bagaimana meningkatkan digital skill di era transformasi digital ini, tetapi juga harus meningkatkan bagaimana selain kecakapan digital dalam hal ini skill juga tiga pilar lainnya,” sebutnya.

Sultan Rakib juga mengapresiasi program Digital Talent Scholarship dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang memberikan pelatihan digital bagi pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM.

Melalui program tersebut, peserta dapat mempelajari berbagai kompetensi seperti digital marketing, pengembangan bisnis digital, hingga pemanfaatan teknologi untuk usaha.

“Di situ terdapat silabus khusus untuk mahasiswa, pelajar, dan pelaku UMKM. Mereka diajarkan dengan mekanisme belajar mandiri, kemudian digital marketing berbagai level. Ini penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan skill digitalnya,” ujarnya.

Ia juga menilai pelaku usaha yang mewarisi bisnis keluarga memiliki peluang besar melakukan transformasi digital.

“Pelaku usaha yang mewarisi usaha orang tua dapat melakukan transformasi dengan menerapkan digitalisasi pada kegiatan usaha seperti transaksi dan sebagainya, sehingga adaptif dengan kondisi sekarang,” katanya.

Ia juga mengingatkan generasi muda, termasuk wirausaha muda, untuk mewaspadai fenomena judi online (judol) dan pinjaman online ilegal yang dapat merusak stabilitas ekonomi pelaku usaha.

“Karena banyak saudara kita yang sukses sudah mampu membangun UMKM, tetapi di satu sisi ada yang terjebak judi online. Ini bagaimana tanggung jawab kita untuk berempati dan menyusun sebuah strategi agar hal-hal ini tidak terjadi di generasi muda mendatang,” katanya.

“Sehebat-hebatnya bermain, yang akan menang itu bandar (judi). Gayung bersambut ada yang namanya pinjol. Jadi biasanya kalau kalah di judol akan berurusan dengan pinjol,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur keuntungan instan di ruang digital.

“Jangan pernah percaya bisa mendapatkan sesuatu yang tinggi atau cuan banyak, tetapi tidak dengan effort yang tinggi. Itu tidak mungkin. Pasang mindset kita di situ,” ujarnya.

Selain itu, Sultan Rakib mengingatkan pentingnya perlindungan keamanan perangkat digital, salah satunya dengan mengaktifkan verifikasi dua faktor.

“Kalau tidak sengaja membuka tautan ilegal tersebut lalu sadar, langsung lakukan factory setting pada handphone misalnya. Karena bisa saja sudah tertanam aplikasi yang melakukan remote control di gawai kita,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BBLSDM Komdigi Makassar, Baso Saleh, menilai tema transformasi digital sangat relevan dengan momentum Ramadan.

“Berbicara transformasi digital, ini menjadi menarik didiskusikan terutama terkait Ramadan. Kita diajarkan tentang disiplin dan melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik dalam konteks transformasi digital,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi kini telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha.

“Dengan teknologi sekarang jadi mudah. Dulu mesti ada tempat atau toko fisik, sekarang bisa menjual di marketplace. Kita di rumah saja bisa juga melakukan promosi melalui media sosial,” jelasnya.

Transformasi digital dinilai semakin penting mengingat struktur ekonomi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Data perekonomian daerah menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 52,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel, disusul investasi sebesar 38,96 persen dan konsumsi pemerintah sekitar 10,76 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM dan digitalisasi ekonomi memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sulawesi Selatan sendiri memiliki sekitar 1,8 juta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Digitalisasi juga terlihat dari penggunaan sistem pembayaran digital. Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat sekitar 1,31 juta pengguna QRIS di Sulawesi Selatan, dengan 76,8 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Jumlah merchant QRIS di Sulsel juga mencapai sekitar 1,3 juta, menjadikan provinsi ini peringkat ketujuh nasional dengan merchant QRIS terbanyak.

Sepanjang 2025, volume transaksi QRIS di Sulawesi Selatan mencapai 170,5 juta transaksi, dengan pertumbuhan hingga 116,56 persen.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki inovasi digital melalui BajuBodo Marketplace yang menjadi platform e-purchasing untuk mendukung UMKM lokal masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Platform tersebut telah mencatat 33.709 produk terdaftar, dengan sekitar 85 persen merupakan produk dalam negeri dari 2.238 penyedia, yang sebagian besar adalah UMKM lokal Sulawesi Selatan.

Total valuasi transaksi melalui platform tersebut telah mencapai Rp211,7 miliar, menjadikannya peringkat ketiga nasional dalam transaksi e-purchasing pemerintah berbasis UMKM.

Dengan dukungan digitalisasi, sektor ekonomi kreatif Sulawesi Selatan seperti kuliner lokal, fesyen daerah, kriya, hingga konten kreatif digital diproyeksikan terus berkembang, seiring posisi Makassar sebagai hub ekonomi di kawasan Indonesia Timur. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar, lewat kebijakan Wali Kota Munafri Arifuddin mulai menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar program menjemput bola lewat mobile pasar murah yang akan dilaksanakan di sejumlah wilayah Kecamatan di Kota Makassar.

Sebagai Wali Kota, Munafri menyampaikan, program loket mbile pangan ini dihadirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Melalui kegiatan ini, kami Pemerintah Kota Makassar, berupaya menstabilkan harga di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan di penghujung Ramadan dan jelang idul fitri,” kata Munafri.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin usai memimpin rapat koordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Dinas Perdagangan, serta para camat se-Kota Makassar, dan PD Pasar di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (10/3/2026).

Lanjut dia, selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasar murah juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Program pangan murah ini, berlangsung di titik yang ditentukan, sekaligus menekan potensi inflasi daerah yang kerap dipicu oleh lonjakan harga sejumlah komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur menjelang Lebaran akhir bulan ini.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di Kota Makassar, tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya permintaan bahan pangan memenuhi kebutuhan hari besar keagamaan menjelang hari raya.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan, rencana tersebut diputuskan setelah pemerintah kota menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perangkat daerah dan pihak Kecamatan.

“Kami sudah melakukan meeting koordinasi bersama para camat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindag, serta Bappeda untuk memastikan kondisi harga menjelang Idul Fitri stabil,” katnaya.

“Biasanya di periode akhir Ramadan ini, harga-harga mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan bisa berdampak pada inflasi. Sehingga kami mencari solusi untuk kebutuhan masyarakat terpenuhi,” lanjut Munafri usai rapat koordinasi.

Ia mengungkapkan, mulai besok (Rabu 11/3), Pemerintah Kota akan menurunkan tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan untuk melaksanakan pasar murah di berbagai titik di Kota Makassar.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menggandeng Perum Bulog untuk memastikan pasokan bahan pangan tersedia dan dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

“Mulai besok dan selama sepuluh hari terakhir Ramadan, teman-teman dari Ketahanan Pangan dan Dinas Perindag akan turun langsung bersama bahan kebutuhan pokok dari Bulog untuk membuat beberapa pasar murah di berbagai tempat setiap hari,” jelasnya.

Apa yang dilakukan, bagian dari tugas Pemerintah Kota Makassar, mengintensifkan langkah pengendalian inflasi menjelang Idulfitri dengan menggelar pasar murah di sejumlah wilayah kecamatan.

Program ini dilakukan melalui mobil inflasi yang disiapkan untuk mendekatkan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Untuk tahap awal, kegiatan pasar murah dijadwalkan berlangsung di dua titik, yakni di Jalan Kapasa Raya tepatnya di halaman Masjid Nurul Amin, serta di Kecamatan Mariso, Kelurahan Mattoangin, Kompleks Pesona Dahlia.

Sebanyak sembilan unit mobil inflasi disiapkan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk berkeliling ke berbagai kecamatan. Kehadiran mobil ini menjadi bagian dari upaya intervensi pasar guna menekan angka inflasi yang saat ini tercatat berada di angka 6,23 persen.

Melalui program pasar murah tersebut, pemerintah berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat terpenuhi, khususnya di tengah kecenderungan kenaikan harga menjelang akhir Ramadan.

“Selain itu, intervensi pasar ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tidak melonjak terlalu tinggi,” kata mantan CEO PSM itu.

Ini, bagian dari komitmen, Pemerintah Kota Makassar menugaskan sejumlah perangkat daerah untuk memastikan program ini berjalan optimal.

Dinas terkait, Perumda Pasar, serta pihak kecamatan diminta berkoordinasi dalam mengatur distribusi barang, jadwal operasional mobil inflasi, serta titik pelaksanaan pasar murah setiap harinya.

Mobil inflasi ini nantinya akan bergerak secara bergilir di berbagai wilayah dengan membawa sejumlah kebutuhan pokok yang dijual dengan harga yang telah diintervensi oleh pemerintah.

Dalam operasi pasar tersebut, beberapa komoditas disediakan dengan harga lebih terjangkau, di antaranya beras SPHP yang dijual sekitar Rp55.000 hingga Rp58.000 per kemasan, minyak goreng merek Minyak Kita seharga Rp15.000 per liter, serta gula pasir dengan harga Rp17.500 per kilogram.

“Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Makassar berharap masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih stabil sekaligus menekan laju inflasi,” sebutnya.

Munafri menyebutkan, setiap hari pemerintah kota akan membuka sekitar 8 sampai 9 titik pasar murah yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Setiap hari akan ada sekitar tujuh sampai delapan titik yang kita buka untuk merespons kondisi pasar, supaya rantai pasokan tetap stabil dan harga eceran di masyarakat tidak melonjak,” tegansya.

Menurutnya, kehadiran pasar murah lewat mobile menjadi sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi warga yang ingin mendapatkan bahan pokok dengan harga standar di tengah fluktuasi harga yang terjadi di pasar.

Pihaknya, akan menjangkau titik lokasi di berbagai Kelurahan dan Kecamatan. Harga bahan pangan lebih murah dibanding kebutuhan di pasaran.

Pria yang akrab disapa Appi itu menambahkan, seluruh kecamatan di Kota Makassar telah diminta untuk bersiaga dan menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di wilayah masing-masing.

Namun karena keterbatasan distribusi, kegiatan tersebut akan dilakukan secara bergiliran di sejumlah titik setiap harinya.

“Semua kecamatan kita standby. Pihak kecamatan akan menyiapkan daftar lokasi pelaksanaan, sementara Dinas Perindag dan Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan bahan kebutuhan pokok yang akan dibawa ke lokasi yang sudah ditentukan,” jelasnya.

“Mekanisme pasar sudah mulai naik turun, maka pemerintah harus hadir masuk untuk melakukan solusi. Tujuannya agar harga-harga kebutuhan pokok masih bisa didapatkan masyarakat dengan harga yang lebih rendah,” tambah Appi.

Ia memperkirakan setiap hari akan dibuka sekitar delapan hingga sembilan titik pasar murah yang tersebar di beberapa kelurahan dalam wilayah kecamatan.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga laju inflasi daerah tetap terkendali menjelang perayaan Idul Fitri.

“Ini juga menjadi bagian dari upaya kita menyambut Idul Fitri, sekaligus memastikan inflasi di Kota Makassar tidak mengalami kenaikan yang terlalu tinggi,” pungkas Munafri. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Selama puluhan tahun, keberadaan terminal bayangan di sejumlah ruas jalan Kota Makassar, seolah dibiarkan tanpa penataan serius.

Aktivitas angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan tak hanya melanggar aturan, tetapi juga kerap memicu kemacetan.

Kini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar mulai melakukan langkah penertiban dengan ‘membersihkan’ terminal bayangan yang kian menjamur dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Terbaru, penertiban difokuskan di Jalan Perintis Kemerdekaan, khususnya di sekitar Mako AURI hingga kawasan Daya yang selama ini dikenal sebagai titik mangkal angkutan mobil lintas daerah.

Aktivitas kendaraan yang berhenti sembarangan di sepanjang ruas jalan tersebut kerap menyebabkan perlambatan hingga kemacetan lalu lintas.

Kepala Bidang Terminal, Perparkiran, Audit, dan Inspeksi (TPAI) Dishub Kota Makassar, Irwan Sampeang, mengatakan penertiban difokuskan di Jalan Perintis Kemerdekaan, khususnya di sekitar Mako AURI hingga kawasan Daya yang selama ini dikenal sebagai titik mangkal angkutan mobil lintas daerah.

“Lokasi utama, kami tertibkan yakni terminal bayangan di Jalan Perintis Kemerdekaan, khususnya sekitar Mako AURI, sering jadi keluhan,” ujar Irwan, Minggu (8/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, Dishub Kota Makassar berkolaborasi dengan unsur TNI, Polri, dan Satpol PP untuk menertibkan kendaraan yang masih beroperasi di terminal bayangan.

Pemerintah Kota Makassar juga terus melakukan sosialisasi kepada para sopir dan pelaku transportasi agar memanfaatkan terminal resmi, yakni Terminal Daya, yang memiliki area lebih luas dan fasilitas yang memadai untuk aktivitas angkutan penumpang.

Sebagai langkah awal pencegahan, Dishub Makassar memasang spanduk larangan menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan.

Spanduk tersebut dipasang di sejumlah titik di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan yang selama ini dikenal sebagai lokasi maraknya aktivitas terminal bayangan.

Menurut Irwan, pemasangan spanduk tersebut merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat dan pengemudi angkutan agar mematuhi aturan lalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ia menjelaskan, keberadaan terminal bayangan selama ini sering memicu kemacetan dan mengganggu kelancaran arus kendaraan di kawasan tersebut.

“Kami membersihkan terminal bayangan yang ada di sepanjang Jalan Perintis. Selama ini keberadaannya selalu meresahkan masyarakat karena menimbulkan kemacetan di ruas jalan tersebut,” katanya.

Irwan juga mengungkapkan bahwa praktik terminal bayangan di kawasan tersebut diduga telah berlangsung lama, bahkan sejak Terminal Regional Daya mulai difungsikan menggantikan Terminal Panaikang sekitar tahun 2015.

Sejak saat itu, muncul kendaraan pribadi yang membuka layanan angkutan penumpang secara tidak resmi di sejumlah titik di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan.

“Selama ini ada mobil-mobil pribadi yang membuka terminal bayangan, beroperasi mulai subuh, pagi, siang hingga malam,” ungkapnya.

Ia juga tidak menampik adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.

Karena itu, dalam proses penertiban Dishub Makassar turut melibatkan unsur TNI, kepolisian, serta Satpol PP.

“Diduga ada oknum-oknum yang membackup aktivitas ini. Makanya kami melibatkan TNI dan kepolisian agar bisa berkolaborasi mengantisipasi dan menjawab keluhan masyarakat,” terangnya.

Dia juga mengakui, dalam pelaksanaan penertiban di lapangan pihaknya menghadapi berbagai tantangan, termasuk intimidasi dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan penataan tersebut.

Meski demikian, Dishub Makassar menegaskan akan terus melakukan pengawasan di lokasi untuk memastikan kendaraan tidak lagi menaikkan penumpang di kawasan terminal bayangan.

“Tim kami akan terus berjaga dan memantau di lokasi agar kendaraan tidak lagi mengangkut penumpang di sana. Ini bagian dari upaya menata transportasi dan mengurai kemacetan agar kota tidak terlihat semrawut,” pungkasnya.

Dishub Makassar berharap langkah penertiban ini dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan dasar di sektor transportasi.

Selain melakukan penertiban di lapangan, Dishub Makassar juga mengumpulkan para sopir angkutan yang selama ini kerap parkir dan mencari penumpang di terminal bayangan untuk diarahkan kembali beroperasi di kawasan Terminal Regional Daya.

Irwan menambahkan, untuk penanganan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), pihaknya juga berharap dukungan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) serta Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini mengingat kewenangan pengelolaan angkutan tersebut berada di tingkat kementerian dan pemerintah provinsi.

Selain terminal bayangan, Dishub Makassar juga mewantu-wanti maraknya penggunaan kendaraan jenis Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) atau mobil keluarga yang difungsikan sebagai angkutan penumpang antar kota maupun antar provinsi.

Menurut Irwan, kendaraan jenis tersebut pada dasarnya merupakan kendaraan pribadi dan tidak diperuntukkan sebagai angkutan umum jarak jauh.

“Mobil ini sebenarnya kendaraan pribadi dan tidak layak digunakan sebagai angkutan umum AKDP atau AKAP. Kendaraan tersebut seharusnya hanya berfungsi sebagai feeder atau pengangkut penumpang dalam kota,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa angkutan resmi antar kota maupun antar provinsi memiliki standar dan persyaratan tertentu, mulai dari kapasitas penumpang hingga spesifikasi kendaraan yang harus dipenuhi demi menjamin keselamatan penumpang.

“Kalau AKDP atau AKAP itu ada ketentuannya, seperti kapasitas minimal penumpang dan ukuran kendaraan,” tuturnya.

Sementara ini mobil kecil milik pribadi, tapi digunakan mengangkut penumpang hingga ke luar daerah seperti Palu, Sulawesi Barat, bahkan Palopo. Tentu ini tidak memenuhi standar keselamatan.

Saat ini Dishub Makassar masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada para pengemudi dan masyarakat.

Namun demikian, Irwan menegaskan bahwa jika setelah sosialisasi masih ditemukan pelanggaran, pihaknya tidak akan segan melakukan penindakan dengan melibatkan aparat kepolisian.

“Kalau setelah sosialisasi masih ada yang mencari penumpang di terminal bayangan, tentu akan ada penindakan,” Terangnya.

“Kami akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian, khususnya Satlantas Polrestabes Makassar, sesuai dengan kewenangan masing-masing,” lanjut dia. (*)

LANGITKU.NET, Bone – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri pengukuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Bone, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan pengukuhan ini dilaksanakan secara serentak di tujuh UPT di berbagai daerah dan dipusatkan di Kabupaten Bone. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar, sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengikuti kegiatan secara daring.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Badan POM yang telah memusatkan kegiatan pengukuhan di Kabupaten Bone.

Ia berharap kehadiran Loka BPOM Bone dapat menjadi pusat atau hub pengawasan obat dan makanan di kawasan Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai (Bosowasi).

Termasuk di dalamnya pengawasan terhadap produk kosmetik dan skincaretradisional yang saat ini berkembang pesat di tengah masyarakat.

“Terima kasih kepada Kepala Badan POM yang telah memusatkan kegiatan ini di Bone. Kehadiran Loka BPOM Bone diharapkan menjadi hub pengawasan obat dan makanan di wilayah Bosowasi,” ujar Andi Sudirman.

Ia juga berharap ke depan Loka BPOM Bone dapat berkembang menjadi Balai Besar yang mewakili kawasan Bosowasi.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sangat siap untuk terus berkolaborasi dan memperkuat pengawasan demi melindungi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan dari tujuh UPT yang mendapatkan dukungan dari Kementerian PAN-RB, Kabupaten Bone dinilai sebagai daerah yang paling siap.

Menurutnya, kesiapan tersebut terlihat dari sisi bangunan, fasilitas, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Dari tujuh UPT yang mendapatkan dukungan dari MenPAN-RB, Kabupaten Bone yang paling siap, mulai dari bangunan, fasilitas, hingga dukungan dari pemerintah daerah. Loka BPOM Bone ini akan membawahi wilayah Bosowasi,” jelas Taruna Ikrar.

Ia menegaskan bahwa pembentukan dan penguatan UPT di daerah merupakan bagian dari semangat BPOM untuk lebih dekat dengan masyarakat.

“Kita mau menunjukkan bahwa ada semangat Badan POM sekarang untuk betul-betul turun ke daerah-daerah terdepan,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan Cabang Makassar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Jumat (6/3/2026).

Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat sinergi dan koordinasi antara BPJS Kesehatan Cabang Makassar dengan Pemerintah Kota Makassar, sekaligus sebagai ajang silaturahmi dan perkenalan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Makassar yang baru.

Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Cabang Makassar, dr. Prabowo, M.Kes., AAK, didampingi Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dr. Roy Yusuf Anwar serta Kepala Bagian Kepesertaan Yunita Andriani, S.Si., Apt.

Audiensi ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Hj. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes.

Dalam kesempatan tersebut dibahas berbagai hal terkait penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar, termasuk peningkatan koordinasi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan BPJS Kesehatan dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Makassar.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan pokok pikiran dan pandangan strategis terkait arah pembangunan Kota Makassar ke depan.

Gagasannitu, dipaparkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/2/2026).

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham.

Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Ketua DPRD Makassar Supratman, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran kepala SKPD, camat dan lurah se-Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan momen strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai forum penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Menurutnya, forum ini juga menjadi instrumen untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan dokumen tahunan.

“Musrenbang hari ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, tapi merupakan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Makassar tahun 2025 sampai 2029 dalam rangka mewujudkan visi Kota Makassar: Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” ujar Munafri.

Munafri menjelaskan bahwa sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, arah kebijakan pembangunan daerah harus selaras dan sinkron dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.

Ia menegaskan bahwa visi pembangunan nasional melalui RPJPN menegaskan cita-cita Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, visi RPJMN menekankan komitmen bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

Dalam konteks tersebut, Munafri menegaskan bahwa Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi lokomotif pembangunan regional.

“Oleh karena itu, tema RKPD Kota Makassar tahun 2027 yang kita usung dan kita sepakati hari ini adalah ‘Akselerasi pembangunan Infrastruktur, lingkungan Hidup, SDM, dan pelayanan publik berbasis digital menuju makassar unggul dan berkelanjutan’,” katanya.

Ketua DPD II Golkar Makassar menekankan bahwa tema tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan arah strategis, komitmen kolektif.

Sekaligus penegasan bahwa tahun 2027 merupakan tahun percepatan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas, integrasi, serta keberlanjutan pembangunan.

Dalam forum tersebut, mantan CEO PSM itu, memaparkan arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Pilar pertama adalah akselerasi pembangunan infrastruktur perkotaan. Kebijakan ini diarahkan pada percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi serta berketahanan terhadap risiko bencana.

“Fokus intervensi dalam pilar ini meliputi peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas antarwilayah, revitalisasi serta integrasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, serta penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi,” ungkapnya.

Pilar kedua adalah pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Munafri menegaskan bahwa pembangunan Makassar sebagai kota metropolitan harus tetap memperhatikan prinsip ekologi untuk menjaga daya dukung serta daya tampung lingkungan.

“Kebijakan diarahkan pada peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau, modernisasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi atau PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” jelasnya.

Lanjut dia, pilar ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM merupakan determinan utama dalam meningkatkan daya saing daerah.

Fokus kebijakan pada tahun 2027 diarahkan pada penurunan prevalensi stunting dan penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan vokasi.

Serta penguatan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.
Pilar keempat adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Munafri menuturkan, bahwa transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Fokus kebijakan ini meliputi integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Juga integrasi data kota dalam satu sistem yang dikenal sebagai Satu Data Makassar,” terangnya.

Sedangkan, ke empat adalah pilar kebijakan tersebut bermuara pada tujuan strategis yaitu terwujudnya Makassar yang unggul dan berkelanjutan.

Unggul dimaknai sebagai meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya daya saing daerah, penguatan investasi dan sektor unggulan.

Lanjut dia, peningkatan pendapatan per kapita secara merata sehingga Makassar menjadi pusat pertumbuhan Indonesia Timur dengan daya saing internasional.

Sementara itu, berkelanjutan dimaknai sebagai terjaganya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menekankan beberapa hal kepada seluruh perangkat daerah.

Pertama, menjamin konsistensi antara RKPD Tahun 2027 dengan target serta indikator dalam RPJMD.
Kedua, menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented) dan berbasis kinerja.

Ketiga, mengutamakan efisiensi belanja daerah dengan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Keempat, memperkuat integrasi lintas sektor serta kolaborasi multipihak.
Munafri juga menegaskan bahwa Musrenbang harus menghasilkan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2027.

“Perencanaan yang baik adalah fondasi bagi pelaksanaan yang efektif,” imbuh orang nomor satu Kota Makassar itu.

Di akhir sambutannya, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Makassar Tahun 2027 serta yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang.

Karena itu, ia mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, serta berorientasi solusi.

Appi optimistis dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat, Kota Makassar dapat terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia yang berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan.

“Mari kita pastikan bahwa RKPD Tahun 2027 benar-benar menjadi instrumen akselerasi pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif,” ajakannya.

Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Ia ingin memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan di Kota Makassar benar-benar terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Musrenbang menjadi langkah penting untuk mewujudkan hal tersebut,” singkat.

Sedangkan, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar.

Supratman menuturkan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2025 hingga 2029 telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dimana, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, serta arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027.

“RPJMD Kota Makassar tahun 2025 sampai dengan 2029 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah atau RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta rancangan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027,” ujarnya.

Ia menekankan, bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur kaidah perumusan kebijakan rencana kerja pembangunan daerah.

Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang diperoleh dari DPRD melalui risalah rapat maupun hasil penyerapan aspirasi masyarakat saat kegiatan reses.

Supratman menjelaskan bahwa substansi pokok-pokok pikiran DPRD berfokus pada sejumlah isu strategis pembangunan daerah.

“Dntaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial,” tuturnya.

Seluruh fokus tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum dalam pokok-pokok pikiran masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan.

“Dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur serta optimalisasi kualitas layanan publik,” jelasnya.

Menurut Supratman, dalam konteks tersebut, para pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, komunikasi, serta sinergi dalam mengoptimalkan berbagai upaya strategis pembangunan.

Hal ini terutama berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam konteks tersebut tugas kita sebagai pengambil kebijakan adalah melakukan koordinasi, mengomunikasikan.

“Serta mensinergikan upaya strategis dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terutama terkait pelayanan dasar yang masuk dalam standar pelayanan minimal atau SPM,” katanya.

Politisi NasDem menambahkan bahwa Musrenbang merupakan forum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Karena itu, dibutuhkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi antara seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.

Untuk itu diperlukan koordinasi, integritas, dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah.

“Sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan terarah dalam jangka panjang,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Hasil pengecekan langsung di lapangan menunjukkan ketebalan lapisan aspal Jalan Hertasning telah memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan. Hal tersebut disampaikan setelah kunjungan kedua anggota DPRD Sulawesi Selatan bersama tim teknis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 5 Februari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua dan anggota Komisi D DPRD Sulsel melakukan uji petik terhadap ketebalan aspal pada sejumlah titik di ruas Jalan Hertasning yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Di mana sebelumnya, Rabu (4/3), DPRD Sulsel menyoroti ketebalan peningkatan Jalan hanya 4 sentimeter (cm) dan dinilai telah selesai.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ZN. Ahmad Wildani, menjelaskan bahwa pengukuran langsung di lapangan menunjukkan ketebalan lapisan aspal rata-rata telah memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang dipersyaratkan.

“Setelah kunjungan pertama kemarin, sekarang kunjungan kedua. Mungkin saat itu belum mendapat penjelasan yang komprehensif di lapangan,” ujar Ahmad Wildani.

Ia menjelaskan bahwa dalam pengecekan terbaru, anggota dewan bersama tim teknis melakukan uji ketebalan secara langsung.

“Jadi hari ini dicek ketebalan. Posisi tadi sudah dicek dan ketebalan rata-rata memenuhi syarat bahkan melebihi 4 cm yang dipersyaratkan,” jelas Dani, sapaan Kepala Seksi Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel ini.

Bahwa untuk AC-WC (Asphalt Concrete – Wearing Course) sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga untuk perkerasan aspal, tebal memang 4 cm untuk lapis aus atau lapisan permukaan dalam pekerjaan overlay jalan.

Dibandingkan dengan lapisan di bawahnya, AC-WC memiliki proporsi agregat halus dan kadar aspal yang sedikit lebih tinggi. Dirancang untuk menahan beban lalu lintas. Karena posisinya berada di lapisan paling atas memiliki peran krusial. Tujuannya agar tekstur permukaan lebih rapat, kedap air, dan halus saat dilalui kendaraan.

Pengujian dilakukan melalui metode uji petik di beberapa titik pada ruas jalan yang tengah dilakukan preservasi sepanjang sekitar 1,8 kilometer.

Menurut Dani, setelah hasil pengukuran menunjukkan ketebalan telah memenuhi standar, pengujian tidak dilanjutkan ke titik lain karena sampel yang diperiksa dinilai sudah mewakili kondisi keseluruhan.

“Anggota dewan melaksanakan uji petik. Karena hasilnya dirasa cukup, sehingga tidak dilanjutkan ke sampel lainnya. Secara mayor sudah didapatkan ketebalannya,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tim teknis, serta laboratorium provinsi yang membantu proses pengujian di lapangan.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel Muhammad Sadar juga mengakui bahwa ketebalan lapisan aspal yang diperiksa telah memenuhi persyaratan teknis.

Selain melakukan pengecekan di Jalan Hertasning, anggota DPRD Sulsel juga menanyakan perkembangan pengerjaan ruas Jalan Aroepala yang merupakan bagian dari program preservasi jalan.

Dani menjelaskan bahwa saat ini pengerjaan di lokasi tersebut masih menunggu tahap pabrikasi saluran beton pracetak atau U-Ditch.

Menurutnya, metode pekerjaan sengaja dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan lalu lintas yang lebih besar.

“Jalan Aroepala saat ini menunggu tahap pabrikasi U-Ditch atau saluran. Karena metodenya nanti kalau sudah ada baru kita melakukan pembongkaran saluran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembongkaran saluran yang terlalu lama tanpa pemasangan pengganti berpotensi mengganggu arus kendaraan di kawasan tersebut.

“Kalau terlalu lama terbongkar, dikhawatirkan akan berdampak pada lalu lintas yang bisa menjadi terhambat atau macet,” katanya.

Karena itu, Pemprov Sulsel mempertimbangkan agar proses pembongkaran saluran dilakukan setelah seluruh komponen U-Ditch tersedia di lokasi.

“Pertimbangannya kalau U-Ditch sudah lengkap baru kita lanjutkan pekerjaan di Jalan Aroepala, dimulai dengan pembongkaran saluran,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pekerjaan infrastruktur jalan dilaksanakan sesuai standar teknis yang berlaku.

Melalui pengawasan lapangan, uji teknis, serta keterlibatan DPRD dalam proses pengecekan, Pemprov Sulsel berharap kualitas pembangunan jalan tetap terjaga sekaligus memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah terus memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar.

Dalam rangka pengendalian inflasi serta pengawasan pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso dalam kunjungan kerja di Kota Makassar, Rabu (4/3/2026).

Kunjungan tersebut dipusatkan di Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, salah satu pasar tradisional terbesar dan menjadi barometer pergerakan harga pangan di Kota Makassar.

Tak hanya pasar tradisional, Munafri bersama Mendag juga memantau program belanja Ramadan atau lebaran serta bapok di ritel modern lokal baji pamai Pupermarket, di Jalan Ranggong, Kecamatan Ujung Pandang.

Dalam peninjauan itu, rombongan Menteri Perdagangan bersama Gubernur Sulawesi Selatan, dan jajaran Pemerintah Kota Makassar, turun langsung berdialog dengan pedagang serta pembeli, guna mengecek harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, telur, cabai, dan bawang.

Usia memantau harga bahan pokok di pasar Terong, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa pemantauan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri dilakukan secara bersama-sama dengan Budi Santoso dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga.

Munafri mengakui, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali.

“Hari ini, kami bersama Bapak Menteri Perdagangan dan Bapak Gubernur, kita mengontrol harga-harga kebutuhan menjelang Idulfitri. Memang kita lihat ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, tapi semuanya masih dalam batas kendali,” ujar Munafri.

Langkah pemantauan ini dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap sesuai dengan ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus mengantisipasi lonjakan harga menjelang puncak Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026, akhir bulan Maret ini.

Pemerintah ingin memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun gangguan distribusi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain memantau harga, kunjungan kerja tersebut juga bertujuan memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pokok berjalan optimal.

Momentum ini menjadi bagian dari komitmen sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam menjaga daya beli masyarakat.

Wali Kota Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.

Ia menegaskan, secara umum harga pangan di pasar tradisional Kota Makassar, masih berada di bawah ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Masih di bawah HET, khususnya yang ada di pasar. Dan ini relatif sangat terjaga harga pangan di Kota Makassar ini,” tambahnya.

Sedangkan, Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso, memastikan harga kebutuhan pokok di Kota Makassar relatif stabil menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Hasil pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas perdagangan berjalan normal dan pasar dalam kondisi ramai oleh pengunjung,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mendag tidak hanya memantau harga di tingkat pedagang pengecer, baik di pasar tradisional maupun modern, tetapi juga memastikan distribusi dan pasokan berjalan lancar.

Sejumlah komoditas yang dipantau antara lain sayur-mayur, cabai merah, bawang merah, ayam potong, daging, telur ayam, beras, minyak goreng, gula pasir, hingga berbagai kebutuhan pokok lainnya.

“Kami Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi dan pemerintah kota terus bersinergi untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan normal selama Ramadan hingga Idulfitri,” tutupnya.

Diketahui, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Makassar, bervariasi. Misalnya, harga cabai rawit Rp60 sampai Rp70 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah masih relatif stabil di angka Rp40 ribu per kilogram. Adapun bawang putih berada pada kisaran Rp35 ribu per kilogram.

Di sisi lain, harga telur ayam Rp57 ribu per rak, hingga Rp60 ribu per rak. Untuk komoditas daging ayam, harga jual berada pada rentang Rp35 ribu hingga Rp38 ribu per kilogram, tergantung ukuran dan kualitas.

Sedangkan harga gula pasir terpantau masih stabil di angka Rp16.500 per kilogram. Minyak goreng merek Minyakita pun masih dijual sesuai ketentuan, yakni Rp15.600 per liter. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, bersama Kementerian Perhubungan terus mematangkan langkah percepatan revitalisasi Terminal Daya Tipe A.

Melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Toni Tauladan dan jajaran Kemenhub di Balai Kota Makassar, Selasa (3/3/2026).

Pada kesempatan ini, kolaborasi dua lembaga Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan proses pengalihan aset sebagai fondasi utama pembenahan terminal terbesar di kawasan timur Indonesia tersebut.

Revitalisasi Terminal Daya tidak hanya diproyeksikan sebagai pembaruan infrastruktur semata, tetapi juga sebagai upaya strategis menjadikan terminal ini simpul transportasi regional yang modern, terintegrasi, dan mampu mendukung mobilitas penumpang maupun angkutan logistik.

Langkah ini dinilai krusial bagi Makassar sebagai kota dagang dan jasa yang membutuhkan sistem transportasi publik yang tertata dan berdaya saing.

Sinergi lintas pemerintah pusat dan daerah pun menjadi kunci, agar proses pengalihan dan penataan kawasan Terminal Daya dapat berjalan tuntas, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Ini, ditekankan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Pengalihan Terminal Penumpang Tipe A Terminal Daya dari Pemerintah Kota Makassar kepada Kementerian Perhubungan, di Balaikota Makassar.

“Pentingnya percepatan proses pengalihan aset sebagai kunci utama revitalisasi Terminal Daya agar dapat berfungsi optimal sebagai terminal regional dan simpul transportasi publik yang terintegrasi,” jelas Appi.

Ia menjelaskan, saat ini proses penyerahan aset dari Perumda Terminal ke Pemerintah Kota Makassar masih dalam proses audit guna memastikan status lahan dan administrasi, sebelum nantinya diserahkan ke Kementerian Perhubungan.

“Proses pengalihan ini menjadi inti dari semua persoalan yang akan kita selesaikan di tempat ini. Kami ingin memastikan pada saat peralihan tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal, aset harus clear and clean,” tegasnya.

Munafri menambahkan, secara regulasi aset Terminal Daya sebelumnya telah diserahkan kepada Perumda Terminal melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga proses pengambil alihan kembali juga harus melalui mekanisme Perda.

Kawasan Terminal Daya, lanjutnya, direncanakan menjadi terminal terintegrasi dengan pelayanan AKAP dan infrastruktur yang lebih modern.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Makassar, Ia juga berkomitmen akan akan menyiapkan terminal tipe C sebagai simpul angkutan kota (feeder).

Munafri menargetkan pembangunan dua koridor bus kota yang menghubungkan Terminal Daya dan Terminal Mallengkeri, melintasi sejumlah kampus dan pusat aktivitas masyarakat.

Munafri menegaskan, Makassar sebagai kota dagang dan jasa membutuhkan pelayanan mobilisasi lalu lintas yang signifikan.

Untuk itu Ia berharap revitalisasi terminal yang terintegrasi dapat mendukung kebutuhan masyarakat disektor logistik dan komersial.

“Kita ingin tempat ini menjadi ruang aktivitas bersama, dengan batasan fungsi yang jelas, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar,” tuturnya.

Munafri berharap, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Terminal Daya dapat segera berfungsi optimal sebagai simpul transportasi modern dan terintegrasi di Kota Makassar.

“Kalau semua tugas masing-masing kita selesaikan bersama, saya yakin bisa memaksimalkan aset ini untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Toni Tauladan menyampaikan bahwa berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, saat ini masih terdapat 35 perusahaan otobus dengan 236 armada AKAP yang berizin resmi dan beroperasi di Terminal Daya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih memiliki bangkitan permintaan angkutan antarprovinsi yang cukup besar. Sehingga, melalui dukungan APBN, pemerintah pusat dapat mengoptimalkan rehabilitasi dan revitalisasi terminal Daya Tipe A.

Dalam proses revitalisasi, Toni Tauldan menjelaskan Kemenhub akan melakukan identifikasi kebutuhan terminal hingga perancangan timeline pelaksanaan revitalisasi, sembari menunggu Penyerahan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) dari Pemkot Makassar.

Ia mendeskripsikan rencana revitalisasi terminal Tipe A akan akan membutuhkan sekitar 12 hektar dari total hampir 14 hektar kawasan terminal Daya saat ini.

Terminal Daya Tipe A berdasarkan identifikasi kebutuhan akan menghadirkan area kedatangan, area ramp check, ruang tunggu, hingga area pengendapan bus-bus apabila terdapat jam timetable yang agak lama.

“Kita akan menggunakan identifikasi kebutuhan minimal seperti gate kedatangan, area ramp check, ruang tunggu, dan area pengendapan bus,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Kota Makassar atas pertumbuhan ruang-ruang ekonomi masyarakat yang ada di kawasan terminal Daya. Ia menegaskan meski dilakukan revitalisasi, Perumda Terminal dapat melanjutkan kerjasama tersebut demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Tidak sampai 12 hektar pastinya yang akan di P3D kan. Selebihnya kerja sama dengan Perumda ini merupakan poin keunggulan daripada terminal-terminal yang lain,” katanya.

“Kami harapkan lebih dari batas-batas yang di PD3 kan, kerja sama itu tetap bisa berjalan untuk pertumbuhan ekonomi juga. Jadi dua-duanya bisa jalan,” lanjutanya.

Toni menambahkan dalam waktu dekat, menjelang masa angkutan Lebaran, Kemenhub juga akan menurunkan tim pengawasan untuk melakukan ramp check dan pemeriksaan kelaikan armada di Terminal Daya guna menjamin keselamatan penumpang.(*)