LANGITKU.NET, Soppeng – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendorong penguatan data dan intervensi penanganan stunting di Kabupaten Soppeng. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng, Senin, 10 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati meninjau langsung pelayanan di UPTD Puskesmas Sewo sekaligus mendorong penguatan koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

Penguatan tersebut mencakup pemutakhiran data, pengukuran pertumbuhan anak, intervensi gizi, penguatan pelayanan kesehatan primer, serta keterlibatan kader Posyandu dan keluarga.

Fatmawati yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar pemerintah menentukan intervensi sesuai kondisi dan kebutuhan anak.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan pengukuran ulang apabila terdapat kendala pada alat antropometri yang digunakan di puskesmas.

“Kalau alat antropometrinya kurang atau ada kendala di masing-masing Puskesmas, tolong segera dilaporkan. Nanti kita bantu alatnya. Saya mau melihat bahwa data yang akurat,” kata Fatmawati.

Berdasarkan data SSGI 2024 yang dirilis pada 2025, angka stunting Kabupaten Soppeng tercatat 26,6 persen. Data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat intervensi penurunan stunting di daerah.

Sementara berdasarkan laporan UPTD Puskesmas Sewo, terdapat 110 balita stunting atau 15,7 persen serta 32 balita wasting atau 4,5 persen di wilayah kerja puskesmas tersebut.

Fatmawati mengatakan, penanganan stunting membutuhkan intervensi yang dilakukan secara terpadu. Tidak hanya melalui sektor kesehatan, tetapi juga dengan memperkuat dukungan keluarga, lingkungan, pendidikan, pangan, serta program lintas sektor.

“Ini harus menjadi PR kita bersama karena kita harusnya di bawah rata-rata nasional, di bawah 21 persen,” ujarnya.

Ia juga mendorong kader Posyandu untuk terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai penyebab, pencegahan, dan penanganan stunting.

Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai stunting perlu terus diperkuat dengan pelaksanaan program dan pemantauan yang konsisten sehingga setiap intervensi dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Pada kesempatan tersebut, Fatmawati juga menyerahkan bantuan paket penanganan stunting berupa susu yang disesuaikan dengan usia dan kondisi anak.

Ia meminta tenaga kesehatan memberikan perhatian kepada anak yang mengalami wasting maupun kondisi lain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Fatmawati menekankan agar pemberian bantuan pangan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, pengukuran, dan kondisi masing-masing anak serta mengikuti rekomendasi tenaga kesehatan.

“Kalau sampai bulan depan setelah kita melakukan pengukuran ulang anak kita masih masuk stunting dan wasting, itu harus ada intervensi selama tiga bulan, baik pemberian makanan tambahan ataupun intervensi lainnya,” jelasnya.

Fatmawati juga mendorong Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat dukungan program pencegahan dan penanganan stunting dalam APBD 2027.

Selain intervensi sensitif, ia mendorong agar berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mendukung kelompok sasaran sesuai kebijakan yang berlaku, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Yang lebih utama adalah peran orang tua untuk bagaimana bersama-sama kita melakukan perbaikan gizi dan kondisi kesehatan anak-anak kita,” katanya.

Wakil Bupati Soppeng Selle K.S. Dalle menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengarkan kebutuhan di lapangan.

Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menjalankan berbagai program untuk mendukung penurunan stunting, termasuk inovasi berbasis potensi lokal melalui program Buras atau Bujukan Rujukan Atasi Stunting.

Program tersebut dikembangkan melalui kolaborasi kader Posyandu, Puskesmas, dan pemerintah di tingkat kecamatan dengan menyesuaikan potensi serta kebutuhan masyarakat setempat.

Selle berharap sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng terus diperkuat, tidak hanya dalam penanganan stunting, tetapi juga pada sektor UMKM dan pertanian.

Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Sewo, drg. Nurhayati, melaporkan sejumlah intervensi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Intervensi tersebut antara lain pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, pemeriksaan kesehatan remaja putri dan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, serta penguatan kapasitas kader kesehatan.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Fatmawati juga meninjau pelatihan sekaligus menyerahkan bantuan 20 mesin jahit dan 20 mesin obras kepada masyarakat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng.

Bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang ekonomi bagi perempuan sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga.

Fatmawati meminta penerima bantuan memanfaatkan mesin tersebut secara optimal dan tidak menjual atau memindahtangankannya.

“Tujuannya bisa membangun kemandirian masyarakat kita, khususnya pemberdayaan perempuan. Jangan sampai disalahgunakan ataupun dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegasnya.

Ia mengatakan, pemerintah akan melihat perkembangan pemanfaatan bantuan tersebut. Jika bantuan digunakan secara optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi keluarga, dukungan dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya.

“Ketika tahun depan kita turun dan ternyata mesinnya benar-benar digunakan bahkan bisa bernilai tambah, membantu ekonomi keluarga, kita tambahkan lagi,” ujarnya.

Selain bantuan mesin jahit dan mesin obras serta bantuan untuk penanganan stunting, dalam kunjungan kerja tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan bibit tanaman, antara lain cabai, rambutan, dan alpukat, serta bantuan mesin pompa kepada lima kelompok tani di Dusun Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri kegiatan Karya Bakti di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang, Kota Makassar, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kodim 1408/Makassar.

Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh Komandan Kodim (Dandim) 1408/Makassar, Kolonel Kav. Ino Dwi Setyo Darmawan, S.E., M.Han., selaku Inspektur Upacara.

Dalam sambutannya, Dandim 1408/Makassar menyampaikan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan seluruh peserta untuk hadir di Taman Makam Pahlawan.

Ia mengatakan, bulan Agustus menjadi momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Karya bakti berupa pemeliharaan dan pembersihan Taman Makam Pahlawan, menurutnya, merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia.

“Tanpa jasa dan pengorbanan para pahlawan, kita tidak akan dapat berdiri tegak dan melaksanakan tugas hingga saat ini. Karena itu, kita harus terus menghargai dan mengenang jasa mereka,” ujarnya.

Dandim juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi tradisi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga generasi penerus tidak melupakan sejarah serta perjuangan para pahlawan bangsa.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut hadir dan berpartisipasi, mulai dari unsur TNI-Polri, organisasi masyarakat, Karang Taruna, Pemerintah Kota Makassar beserta dinas terkait, hingga para pelajar yang ikut dalam kegiatan karya bakti.

“Semoga kegiatan ini kita niatkan dengan baik. Insyaallah menjadi catatan kebaikan dan memberikan dampak positif bagi Kota Makassar,” katanya.

Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong sekaligus menanamkan nilai-nilai patriotisme kepada generasi muda.

Kebersamaan lintas unsur diharapkan terus terjaga dalam menjaga persatuan, kedaulatan, serta membangun Kota Makassar menjadi lebih baik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda dan jajaran terkait. Kegiatan Karya Bakti ditutup dengan pelaksanaan pembersihan dan pemeliharaan kawasan Taman Makam Pahlawan Panaikang secara bersama-sama.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan sektor reklame memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, kontribusi tersebut harus berjalan seiring dengan penataan kota, estetika lingkungan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Reklame yang ada di Kota Makassar ini harus betul-betul memberikan dampak yang baik, tidak boleh semrawut,” hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dan para pengusaha reklame di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (10/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi meminta Bapenda dan pelaku usaha membangun pola komunikasi yang lebih baik dalam hal penataang titik reklame.

Menurutnya, penataan reklame tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan komersial, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

“Artinya, kita mau bukan hanya kepada pengusaha, tapi juga kepada pemerintah penataan ulang. Bahkan, harus berdampak sebaliknya, pemerintah juga memberikan dampak kepada pengusaha,” imbuh Appi.

Orang nomor satu Kota Makassar itu mengakui masih terdapat persoalan dalam tata kelola reklame, termasuk persoalan pembayaran pajak atau kewajiban lainnya yang kerap muncul menjelang akhir tahun.

Karena itu, ia berharap pertemuan dengan para pengusaha reklame menjadi awal untuk membangun hubungan yang lebih terbuka dan konstruktif.

Appi mengungkapkan, Pemkot Makassar akan melakukan penataan ulang terhadap titik-titik reklame yang ada di wilayah kota.

Penataan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap titik reklame memiliki nilai komersial yang jelas, sekaligus tidak menimbulkan kesemrawutan visual.

Menurutnya, keberadaan reklame dengan ukuran dan ketinggian yang tidak beraturan dapat mengganggu estetika kota.

“Ini untuk memastikan bahwa value dari sebuah titik ini memang harus mempunyai value yang kuat dan tidak bertumpuk-tumpuk,” tuturnya.

“Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Ini sangat mengganggu estetika kota,” sambung politisi Golkar itu.

Selain menata titik reklame, Appi juga mendorong peningkatan penggunaan media reklame digital Videotron atau Light Emitting Diode (LED) atau dioda pemancar cahaya di sejumlah lokasi strategis.

Ketua IKA FH Unhas itu menilai, eksistensi reklame digital dapat menjadi salah satu alternatif untuk membuat wajah kota lebih modern, sekaligus memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi kepentingan komersial maupun penyampaian informasi publik.

“Kalau mau membantu program pemerintah, naikkanlah sambil menunggu komersialnya. Kasih muncul iklan-iklan layanan masyarakat, tentang pembangunan, pengelolaan sampah, peraturan lalu lintas dan sebagainya,” saran Appi.

Jenis reklame meliputi penggolongan berdasarkan tujuan (komersial dan nonkomersial), sifat (penerangan, peringatan, ajakan), serta media yang digunakan yaitu reklame audio, visual (dalam dan luar ruang), serta audio visual.

Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu juga menyebutkan keberadaan materi reklame yang tidak segera diganti setelah masa tayangnya berakhir.

Bahkan, Appi mengungkapkan masih menemukan sejumlah reklame yang menampilkan ucapan atau materi kegiatan lama (setahun berlalu).

Menurutnya, ruang reklame yang sedang tidak digunakan untuk kepentingan komersial dapat dimanfaatkan sementara untuk menyampaikan pesan-pesan layanan masyarakat.

“Dengan tampilan yang sifatnya informasi, reklame tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga dapat menjadi media komunikasi publik yang mendukung berbagai program pemerintah,” terangnya.

Pada kesempatan ini, lanjut Munafri Pemkot Makassar juga berencana menyusun grand design penempatan reklame.

Langkah ini dilakukan agar pertumbuhan reklame di setiap kawasan dapat dikontrol dan tidak hanya bergantung pada ketersediaan ruang kosong.

Appi menegaskan, pemasangan reklame tidak boleh dilakukan hanya karena terdapat lokasi kosong kemudian langsung dipasangi reklame.

“Jadi, tidak asal ada tempat kosong, lalu prosedurnya langsung dipasang. Apalagi biasa pasang dulu baru izin, tidak boleh,” tegasnya.

Dia meminta seluruh proses pemasangan dilakukan sesuai prosedur sejak awal, termasuk memastikan status kewenangan jalan dan perizinannya.

Menurut Appi, tidak semua ruas jalan berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Makassar, ada juga jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kalau jalan provinsi, izinnya ke instansi provinsi, kalau jalan negara, ke balai. Kalau jalan kota, ke kota. Kabupaten dan sebagainya,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai masih terdapat sejumlah regulasi dan mekanisme yang perlu dibenahi agar tata kelola reklame ke depan dapat berjalan lebih tertib.

Selain reklame permanen, Appi juga meminta Bapenda memperketat pengawasan terhadap pemasangan baliho insidentil.

Ia menilai baliho yang dipasang dalam waktu tertentu tetapi kemudian dibiarkan setelah masa tayangnya selesai dapat mengganggu keindahan kota.

“Memasang baliho-baliho yang insidentil sifatnya itu sangat mengganggu. Kadang-kadang cuma pasang, setelah itu dibiarkan begitu saja, nanti kita lagi yang urusin,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong adanya mekanisme bersama antara pemerintah dan pengusaha reklame, termasuk kemungkinan membangun media bersama untuk kebutuhan pemasangan materi insidentil.

Aturan mengenai pemasangan, masa berlaku, hingga kewajiban menurunkan baliho setelah masa tayang berakhir, menurutnya, perlu diperjelas dan ditegakkan secara konsisten.

Appi juga menyampaikan bahwa Pemkot Makassar akan mengatur lebih ketat lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame.

Sejumlah ruang publik, termasuk taman kota, dipertimbangkan untuk dibatasi bahkan dilarang menjadi lokasi pemasangan reklame.

Dia menegaskan, ruang publik harus tetap memiliki fungsi utama sebagai ruang yang nyaman bagi masyarakat, bukan dipenuhi kepentingan komersial.

“Ini, sejalan dengan aturan yang telah dimiliki Pemkot Makassar melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mengatur antara lain titik penempatan, estetika, serta larangan pemasangan reklame pada ruang publik tertentu,” bebernya.

Hal lain yang menjadi perhatian serius Wali Kota adalah keberadaan reklame rokok, khususnya yang menampilkan identitas produk secara langsung di ruang-ruang publik.

Ia mengatakan Pemkot Makassar sedang mendorong penataan agar iklan rokok tidak tampil secara langsung dengan identitas produk di kawasan perkotaan, terutama pada lokasi yang berdekatan dengan sekolah maupun taman.

“Kalau di dalam kota bisa, tapi tidak direct. Tidak seperti menampilkan merek secara langsung,” imbuh Munafri.

Dia menyebut bentuk promosi yang tidak secara langsung menampilkan produk masih dapat dipertimbangkan sepanjang tidak melanggar ketentuan.

Namun, ia menegaskan keberadaan iklan rokok yang menampilkan produk secara terang-terangan, terutama di kawasan tengah kota, dekat sekolah dan taman, harus menjadi perhatian khusus.

“Apalagi kalau ada di tengah-tengah kota, ada di dekat persekolahan dan taman-taman, itu sama sekali pasti tidak bisa,” tegasnya.

Menurut Appi, penataan reklame tersebut juga berkaitan dengan upaya Makassar memperkuat status sebagai kota sehat dan kota ramah anak.

Ketua Golkar Makassar itu menyebut salah satu persoalan yang selama ini menjadi perhatian dalam penilaian kota sehat dan ramah anak adalah masih ditemukannya identitas iklan rokok di ruang-ruang strategis perkotaan.

“Makassar ini menuju salah satu yang diproyeksikan menjadi kota sehat dan kota ramah anak. Kota sehat dan kota ramah anak ini membutuhkan salah satu persyaratannya adalah tidak boleh ada lagi tulisan rokok di tengah-tengah kota,” katanya.

Di sisi lain, Appi meminta Bapenda tidak hanya menunggu kewajiban pajak reklame masuk, tetapi juga aktif melakukan pengawasan di lapangan.

Ia menilai reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga kondisi fisik dan kepatuhannya harus dipantau secara rutin.

Munafri menegaskan penataan reklame bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pengusaha. Akan tetapi Pemerintah juga memiliki kewajiban memastikan tata kelola, pengawasan, perizinan, dan koordinasi antarlembaga berjalan dengan baik.

“Ini sebenarnya bukan hanya urusannya pengusaha reklame. Ini harusnya menjadi urusan pemerintah Kota harus mampu berkoordinasi,” ungkapnya.

Appi menekankan, sinergi antara pemerintah dan pengusaha reklame menjadi kunci agar sektor tersebut mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD sekaligus menjaga wajah Kota Makassar.

Ia berharap reklame ke depan tidak hanya dipandang sebagai ruang komersial, tetapi juga bagian dari desain kota.

“Yang lebih penting adalah sinergi antara pengusaha dan pemerintah itu harus kita jaga dengan baik, sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita semua,” pungkas Appi. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Cita rasa khas Makassar turut mewarnai kemeriahan ASEAN Day Food Festival 2026 yang digelar di Hibiscus Room, Heritage Building ASEAN Secretariat, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Dekranasda Kota Makassar mendapat undangan dari ASEAN Women Circle (AWC) untuk mengisi salah satu booth dalam ASEAN Day Food Festival 2026 sekaligus menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang membawa kekayaan kuliner dari wilayah Indonesia Timur.

Melalui partisipasi tersebut, Dekranasda Kota Makassar memperkenalkan kekayaan kuliner Sulawesi Selatan di tengah perayaan ASEAN Day ke-59 yang mempertemukan 11 negara anggota ASEAN dan 11 negara mitra dialog.

Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menyampaikan mehadiran Dekranasda Kota Makassar menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas budaya dan kekayaan kuliner Indonesia Timur dalam ruang perjumpaan masyarakat internasional.

“Partisipasi Dekranasda Kota Makassar dalam ASEAN Day Food Festival 2026 sekaligus menjadi momentum untuk membawa cerita tentang Makassar melalui sajian di atas meja,” ujarnya.

Melinda mengatakan mengusung cita rasa khas Kota Makassar, Dekranasda menghadirkan sejumlah hidangan tradisional, di antaranya Coto Makassar, pisang ijo, serta beragam kue tradisional dengan sekitar enam jenis kue yang disajikan kepada para pengunjung.

“Ini pengalaman pertama saya menghadiri ASEAN Day dan tentunya sangat exciting. Kita bisa melihat dan mencicipi berbagai macam makanan dari banyak negara, sekaligus memperkenalkan makanan khas Makassar kepada mereka,” ujar Melinda.

Antusiasme pengunjung pun terlihat begitu tinggi. Sajian kuliner yang dibawa Dekranasda Kota Makassar mendapat respons positif, bahkan sejumlah kue tradisional hampir habis sebelum rangkaian acara berakhir. Cita rasa khas Makassar pun berhasil menarik perhatian pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang dan negara.

Bagi Melinda, antusiasme tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus menunjukkan bahwa kuliner khas Makassar memiliki daya tarik untuk diperkenalkan lebih luas, termasuk dalam forum internasional.

“Kita senang sekali karena makanan khas Makassar ternyata laris manis. Kue-kue yang kita bawa hampir habis bahkan sebelum acara selesai. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita karena bisa membawa nama Makassar dan memperkenalkan kuliner kita di sini,” tuturnya.

Melinda berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang dengan skala yang lebih besar. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap festival kuliner tersebut, menurutnya, menjadi sinyal positif bahwa acara ini memiliki potensi untuk menjadi ruang promosi budaya dan kuliner yang semakin luas.

“Semoga ke depannya ASEAN Day bisa semakin besar. Hari ini saja tempatnya sangat ramai dan padat, bahkan pendaftaran pengunjung sampai harus ditutup karena antusiasmenya tinggi. Mudah-mudahan tahun depan bisa menggunakan tempat yang lebih luas dan terbuka untuk umum, sehingga semakin banyak orang yang bisa menikmati dan mengenal kuliner dari berbagai negara, termasuk kuliner khas Makassar,” harapnya.

Dari Coto Makassar yang kaya rempah, pisang ijo yang ikonik, hingga aneka kue tradisional, setiap hidangan menjadi cara sederhana namun kuat untuk memperkenalkan kekayaan budaya Makassar kepada dunia.

Kehadiran kuliner Makassar di forum ASEAN ini diharapkan tidak berhenti sebagai pengalaman mencicipi makanan, tetapi juga membuka ruang promosi yang lebih luas bagi produk kuliner dan pelaku usaha kreatif daerah. (*)

LANGITKU.NET, Bone – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, serta unsur Forkopimda melepas ribuan peserta Jalan Sehat Anti Mager di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Minggu (9/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 dengan tema “Bersama Mengabdi, Berkarya, dan Menjaga Alam untuk Indonesia” yang dipusatkan di Lapangan Bakunge, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre.

Pada momen itu dilakukan juga penanaman pohon dalam menyemarakkan Hari Pramuka ke-65.

Gubernur Andi Sudirman mengatakan, kegiatan jalan sehat menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, menerapkan pola hidup sehat.

“Jalan sehat ini menjadi bagian dari semangat kita untuk bersama-sama menjaga kesehatan, memperkuat kebersamaan, dan membangun generasi muda yang aktif serta produktif,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, semangat Pramuka tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan kepramukaan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kesehatan, lingkungan, dan masyarakat.

“Semangat Pramuka adalah semangat mengabdi, berkarya dan menjaga alam. Ini yang harus terus kita tanamkan kepada generasi muda agar menjadi generasi yang tangguh dan bermanfaat bagi bangsa,” katanya.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Bone diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran Gerakan Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, sehat, peduli lingkungan, dan memiliki semangat pengabdian.

Ribuan peserta mengikuti Jalan Sehat Anti Mager dengan penuh antusias, menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari perayaan Hari Pramuka yang berlangsung semarak di Kabupaten Bone. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan Pemerintah Kota Makassar tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Di saat yang sama, pemerintah Kota juga menegaskan proyek tersebut tetap akan berjalan sebagai bagian dari program strategis nasional dalam penanganan darurat sampah.

Penegasan itu disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat menerima perwakilan masyarakat Tamalanrea bersama perwakilan PT Sarana Utama Synergy (PT SUS), dan hadir perwakilan Kementerian LH RI, di Balai Kota Makassar, Kamis (6/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Appi menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai regulator yang memiliki tanggung jawab memastikan setiap investasi berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat.

“Kami Pemerintah Kota memastikan proyek strategis nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik tetap dilanjutkan. Namun lokasi dan seluruh prosesnya harus sesuai regulasi yang berlaku,” kata Munafri.

Menurutnya, proyek PSEL di Makassar tetap menjadi kebutuhan mendesak mengingat persoalan sampah di Kota Makassar yang semakin kompleks.

Kehadiran fasilitas tersebut diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pemerintah Kota masih melakukan koordinasi terkait penetapan lokasi definitif pembangunan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat.

Selain persoalan lokasi, pemerintah juga tengah menyesuaikan mekanisme pembangunan akibat perubahan regulasi dari skema lama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 menjadi skema baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 109.

“Artinya memang harus ada pengakhiran kontrak yang menggunakan peraturan lama, yaitu Perpres 35,” tuturnya.

“Untuk berpindah ke Perpres 109 harus dilakukan pengakhiran perjanjian karena berubah skemanya,” sambung Appi.

Ia menambahkan, proses transisi tersebut dilakukan secara hati-hati dengan meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Tinggi Sulsel, agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

“Dalam proses perubahan skema ini kami meminta pendampingan dari BPKP dan Kejaksaan supaya proses perpindahan dari Perpres 35 ke Perpres 109 dapat berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Appi menegaskan, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebutuhan investasi yang menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan persampahan.

“Lagi-lagi saya ingin menyampaikan, posisi kami di sini adalah pemerintah yang hadir sebagai regulator untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat menjadi hal yang paling utama dalam setiap proses perizinan,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Appi, Kota Makassar juga membutuhkan investasi besar untuk mempercepat penyelesaian kondisi darurat sampah yang saat ini dihadapi.

Menurut Appi, pembangunan PSEL merupakan strategi pemerintah mengubah limbah perkotaan menjadi sumber energi listrik melalui teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Selain menghasilkan energi, fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah secara signifikan di TPA.

Serta menggantikan sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang selama ini menimbulkan berbagai persoalan lingkungan.

Pada kesempatan itu, Appi juga menegaskan pertemuan ini bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan menjadi wadah bersama untuk memahami seluruh aspek pembangunan PSEL secara komprehensif.

“Hari ini kita berkumpul dalam sebuah pertemuan yang melibatkan semua pihak. Ini menjadi ruang diskusi bersama, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah,” ucapnya.

Menurutnya, seluruh masukan masyarakat akan didengar dan setiap pertanyaan akan dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh proses berjalan secara transparan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, investor, dan masyarakat.

“Inilah yang saya harapkan menjadi ruang diskusi bersama agar semua persoalan menjadi lebih jelas,” katanya.

Munafri berharap dialog ini, dapat menghasilkan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus memastikan program strategis penanganan sampah di Kota Makassar tetap dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pertemuan ini bisa memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pembangunan infrastruktur jalan melalui program Multi Years Contract (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menujukkan progres signifikan. Hingga kini, sudah ada 49 ruas jalan yang sedang dikerja.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan, menyampaikan bahwa progres pengerjaan fisik pada Paket MYP 1 hingga 6 saat ini masih berjalan sesuai dengan rencana.

“Keseluruhan ada 85 ruas jalan. Dari jumlah tersebut, 49 ruas sedang ditangani, sementara 36 ruas lainnya masih dalam tahap perencanaan,” kata Andi Ihsan kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, pengerjaan pada tiap paket berada dalam kondisi normal. Bahkan, beberapa ruas telah menyelesaikan tahap fisik utama dan tinggal menuntaskan pengerjaan pelengkap, seperti pemasangan marka jalan.

Salah satu ruas yang mendekati perampungan adalah Jalan Hertasning di Kota Makassar. Menurut Andi Ihsan, pengerjaan fisik di lokasi tersebut sudah hampir tuntas.

“Hertasning sudah hampir 90 persen. Jalan Aroepala dan Burung-Burung juga sudah masuk tahap pengecoran beton. Sebagian besar sisanya tinggal penyelesaian marka jalan,” ujarnya.

Program MYP Tahun 2025-2027 terbagi dalam enam paket pekerjaan dengan panjang penanganan mencapai 1.400 kilometer jalan provinsi. Adapun rincian masing-masing per paket yakni; Paket I sepanjang 300,24 kilometer, Paket II 209,38 kilometer, Paket III 254,85 kilometer, Paket IV 286,80 kilometer, Paket V 218,75 kilometer, dan Paket VI 157,49 kilometer. Total anggaran mencapai Rp2,5 Triliun yang bersumber dari APBD Pemprov Sulsel.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, progres fisik masing-masing paket hingga awal Agustus 2026 mencapai 28,92 persen untuk Paket I, 20,56 persen Paket II, 28,31 persen Paket III, 12,03 persen Paket IV, 16,92 persen Paket V, dan 0,96 persen untuk Paket VI.

Pembangunan infrastruktur jalan ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, konektivitas antarwilayah, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengajak masyarakat untuk terus mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar seluruh tahapan pekerjaan di lapangan dapat berjalan dengan baik.

“Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap. Yang kami harapkan adalah dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” harap Andi Sudirman beberapa waktu lalu. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).

Program ini diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta serta memperkenalkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujar Roem.

Sementara itu, rombongan dipimpin oleh Course Leader Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia), Rachel Nolan, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari lokakarya pra-studi singkat sebelum peserta mengikuti Lokakarya Pra-Studi Singkat Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Australia.

“Studi ini yang bertujuan memperkenalkan praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, salah satu daerah yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas bidang kebijakan publik, digitalisasi, serta administrasi pemerintahan,“ujarnya.

Dalam sesi pemaparan bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Dr. Muhammad Roem memperkenalkan berbagai inovasi digital Pemerintah Kota Makassar yang dikembangkan melalui Dinas Kominfo, yakni Makassar Super Apps Lontara+ yang resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 lalu.

Dr. Roem menjelaskan, sebelum hadirnya Lontara+, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi milik perangkat daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan layanan tidak terintegrasi, aspirasi masyarakat tersebar di berbagai platform, serta menyulitkan pemerintah dalam mengukur kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelasnya

Ia juga memaparkan capaian pengelolaan aduan masyarakat selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Tercatat sebanyak 25.219 aduan masuk melalui Lontara+, dengan 22.663 aduan berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 89,9 persen.

“Hasil evaluasi menunjukkan implementasi Lontara+ berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Sebanyak 92,5 persen pengguna menilai aplikasi tersebut mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan mudah digunakan, 87,5 persen menilai layanan semakin transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima. Sementara itu, lebih dari 70 persen responden menilai respons penanganan aduan berlangsung cepat,” paparnya.

Roem mengatakan berbagai capaian tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih sejumlah apresiasi dan penghargaan nasional di bidang transformasi digital, sekaligus menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Selain Lontara+, Roem juga memperkenalkan Call Center 112 sebagai layanan kegawatdaruratan yang memberikan respons cepat terhadap laporan masyarakat selama 24 jam. Ia turut menjelaskan fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat analisis dan integrasi data Kota Makassar.

“Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara real-time, mulai dari CCTV lalu lintas, proses pelayanan pajak, pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai indikator strategis lainnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data,” jelasnya

Pemaparan tersebut mendapat perhatian besar dari para peserta. Mereka aktif mengajukan berbagai pertanyaan mengenai strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.

Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, mengaku sangat terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar serta sistem teknologi yang digunakan dalam merespons keluhan masyarakat.

“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem yang dibangun Pemerintah Kota Makassar memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dengan mudah, termasuk melalui foto, sekaligus memperoleh informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai proses penanganannya. Menurutnya, sistem tersebut juga membantu pemerintah mengelola sumber daya secara efektif sehingga pelayanan dasar dapat berjalan optimal.

“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutup Rachel Nolan.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Seminar Nasional Desa/Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Seminar tersebut digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dihelat oleh Pemerintah Provinsi Sulsel melalui dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Melibatkan 10 asosiasi desa sebagai upaya penguatan pemahaman terkait program KDKMP.

Kehadiran Munafri dalam forum tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemkot Makassar untuk terus mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat perekonomian masyarakat serta mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat.

Kegiatan yang mengangkat tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” tersebut dihadiri langsung oleh dua menteri. Diantaranya Menko Pangan RI, Zulkifli Hasan, dan Mendes PDT RI, Yandri Susanto.

Munafri bersama kepala daerah kabupaten kota dan se-Sulawesi selatan yang hadir menyimak langsung pemaparan arah kebijakan pemerintah pusat melalui keduanya.

Zulkifli Hasan dan Yandri Susanto menjelaskan langkah-langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan pemerintah pusat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan KDKMP.

“Tujuan kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sebagian rakyat. Apa itu? desa yang paling banyak. Oleh karena itu, desa-desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Zulkifli Hasan.

Mereka menjelaskan sejumlah kebijakan dan program pemerintah yang disiapkan untuk mendorong koperasi menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung agenda swasembada pangan.

Sementara itu, Munafri menuturkan Penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat. Karena itu, penyamaan pemahaman melalui forum seperti seminar tersebut penting agar kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat di daerah.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mendukung program KDKMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Sinergi antarpemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.(*)