LANGITKU.NET, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menorehkan capaian di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi yakni, berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini kepada Andi Sudirman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026.

Gubernur Andi Sudirman mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. “Alhamdulillah Sulsel mendapatkan penghargaan 1 dari 2 Provinsi di Indonesia peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2025 menjadi BB,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan peningkatan nilai SAKIP tidak terlepas dari kontribusi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel.

“Ini adalah penghargaan bersama sebagai tim dari semua OPD bersama jajaran dalam meningkatkan capaian Sistem Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah secara signifikan dari Tahun sebelumnya,” terangnya.

Sekadar diketahui, SAKIP di lingkup Pemprov Sulsel dikoordinasikan secara terpadu. Bappeda berperan pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab pada pelaporan kinerja, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal.

Secara kuantitatif, nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun ini mencapai 70,26 poin, meningkat dari tahun sebelumnya 69,02 poin.

Adapun Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, terus menggenjot akselerasi pembangunan demi mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, berbagai program unggulan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.

Memasuki tahun perencanaan 2026, komitmen tersebut tercermin dari tingginya partisipasi dan usulan program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tercatat sebanyak 2.181 usulan program masuk dalam sistem perencanaan, yang terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 980 usulan sektoral.

Selain itu, terdapat 795 usulan gabungan Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penajaman prioritas pembangunan.

Gambaran tersebut mengemuka dalam Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).

Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi dan penyelarasan program antarperangkat daerah guna memastikan setiap usulan terakomodasi secara terukur dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran SKPD, para camat, dan lurah se-Kota Makassar, sebagai bentuk komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026 yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Makassar.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa sebelum berbicara lintas koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus lebih dahulu diselesaikan.

“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.

Ia bahkan mengulang pesan terkait istilah deep state dan state capture, yang menurutnya tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah.

Munafri menjelaskan, deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.

Mantan Bos PSM itu mengungkapkan, selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, ia menemukan praktik-praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, ia menilai masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa program prioritas bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal.

“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.

Appi menegaskan akan melakukan pengawasan dan cross check secara langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Bahkan, ia menyebut akan melibatkan organ non-pemerintahan untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang berjalan.

Dia juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan sebagai instrumen penguatan integritas dan transparansi. Namun ia mengakui, tidak semua perangkat daerah menerima proses digitalisasi dengan terbuka.

Dalam forum tersebut, politisi Golkar ini menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral antarperangkat daerah. Ia meminta seluruh SKPD saling mendukung, termasuk dalam kebutuhan teknis lintas dinas.

“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.

Ia juga menekankan, persoalan kebersihan kota sebagai isu krusial yang harus ditangani serius. Munafri menyampaikan bahwa program “Jumat Bersih” menjadi kegiatan wajib hingga tingkat RT setiap pekan.

Selain kebersihan, ia menilai penataan taman kota dan penertiban spanduk serta baliho yang dinilai semrawut, termasuk larangan pemasangan iklan rokok di kawasan jantung kota.

Oleh sebab itu, Appi mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah hanya demi memudahkan pencapaian dan perolehan insentif.

Tak hanya itu, dia kembali menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat daerah yang mengelola anggaran.

Ia juga meminta agar para pimpinan dikelilingi oleh orang-orang yang berani mengingatkan jika terjadi kesalahan.

Alumni FH Unhas ini menekankan pada kondisi Makassar Creative Hub (MCH) yang menurutnya tidak terkelola maksimal meski merupakan program prioritas pemerintahannya.

Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh jajaran untuk memperbaiki sistem bersama. Ia berharap melalui forum lintas perangkat daerah tersebut, sinergi dan integritas dapat diperkuat demi memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan maksimal.

“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.

Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.

“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rancangan program strategis yang merupakan rekomendasi dari seluruh SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan di Kota Makassar.

Menurut Dahyal, seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah melalui proses sinkronisasi dan penajaman lintas perangkat daerah.

“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.

Dari Dinas Pendidikan, sejumlah program prioritas diusulkan, di antaranya rehabilitasi ruang kelas pada UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya.

Selain itu, terdapat program rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, serta pemenuhan kebutuhan mobiler pada SDN KIP Maccini guna menunjang kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.

Dinas Pendidikan juga mengusulkan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan serta memastikan sistem pendidikan inklusi berjalan berdasarkan kebutuhan siswa dan siswi penyandang disabilitas.

Termasuk di dalamnya penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersedia secara by name dan by address.

“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.

Sementara dari Dinas Kesehatan, rekomendasi program diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang, melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, diusulkan pelatihan penggunaan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Kota Makassar sebagai bagian dari pelayanan ramah disabilitas.

“Program lainnya adalah pembuatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan ramah disabilitas di seluruh Puslesmas” ungkapnya.

Dinas Kesehatan juga diharapkan memastikan akses dan ketersediaan data terbaru, khususnya terkait pelayanan posyandu, guna mendukung Forum Kota Sehat dalam menghadapi Penilaian Kota Sehat tingkat nasional tahun 2027.

“Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan,” jelasnya.

Kemudian dari Dinas Sosial, rekomendasi program mencakup penambahan tenaga pekerja sosial untuk memperkuat pelayanan sosial di masyarakat.

Penganggaran perlengkapan jenazah juga diusulkan dengan pelimpahan kewenangan hingga tingkat kecamatan, khususnya sebagai kebijakan khusus untuk wilayah Kepulauan Sangkarrang.

“Selain itu, terdapat program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Sosial, termasuk Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC),” paparnya.

Lanjut dia, pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana juga menjadi prioritas, disertai peningkatan kapasitas petugas pelayanan Dinas Sosial.

” Untuk mendukung pembangunan inklusi, Dinas Sosial juga mengusulkan alokasi anggaran bagi penerjemah bahasa isyarat,” terangnya.

Sedangkan, dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), program difokuskan pada pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah Makassar Utara, Timur, dan pesisir, meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan Tamalanrea.

Selain itu, terdapat program peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan gedung pemerintah, serta penataan sistem drainase dan infrastruktur pengendalian banjir.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, melalui pemilahan, edukasi, dan pengawasan pengelolaan sampah.

Program pelatihan dan pendampingan pengelolaan dana kelurahan juga diusulkan, termasuk pengembangan bank sampah, komposter, TPS3R, serta edukasi pengelolaan sampah.

“Ada juga usulan perbaikan tata kelola lingkungan yang terintegrasi, berbasis data, dan akuntabel menjadi bagian dari agenda prioritas,” katnaya, menjelaskan.

Tak ketinggalan, Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan optimalisasi potensi ruang dalam pengembangan urban farming melalui pemanfaatan lorong dan pekarangan untuk tanaman ekonomis seperti sayuran dan cabai.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku perikanan tangkap, budidaya, petani, dan peternak juga menjadi fokus, termasuk pendampingan pengembangan keterampilan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Penguatan sarana dan prasarana kelompok nelayan, khususnya masyarakat pesisir dan pulau kecil, turut menjadi perhatian,” jelasnya lagi.

Dari Dinas Pariwisata, program diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur, pelibatan masyarakat, serta legalitas objek wisata.

Optimalisasi promosi dan pemasaran pariwisata juga diusulkan, termasuk penguatan konektivitas udara (air connectivity) dan pengembangan destinasi wisata baru.

“Selain itu, pengembangan subsektor ekonomi kreatif didorong melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif serta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata,” sebutnya.

Terakhir dari Dinas Koperasi dan UKM, mengusulkan program penguatan SDM dan kelembagaan koperasi melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi kelurahan.

“Transformasi digital dan penguatan daya saing koperasi melalui inovasi produk serta profesionalisme tata kelola juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal,” tutupnya.

Dahyal menyampaikan, total usulan Musrenbang (Dakel dan Sektoral) yang masuk mencapai 2.181 usulan, terdiri atas 1.194 usulan Dakel dan 987 usulan sektoral.

Selain itu, terdapat 795 usulan Musrenbang hasil integrasi Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penetapan prioritas pembangunan.

“Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

LANGITKU NET, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Munafri Aliyah Mustika Ilham meresmikan Lapangan Rebound Padel yang berlokasi di Jalan Karunrung, Rabu (11/02/2026).

Grand Opening ini menandai semakin tingginya popularitas olahraga padel di Kota Makassar, yang kini diperkirakan telah memiliki lebih dari 50 lapangan tersebar di berbagai wilayah.

Munafri menyampaikan apresiasi atas bertambahnya fasilitas olahraga padel di Makassar. Ia menilai tren olahraga ini masih akan terus berkembang, seiring tingginya minat masyarakat.

“Padel ini unik. Hampir tidak ada orang yang sudah mencoba lalu berhenti. Selain olahraga, ini sudah menjadi gaya hidup dan ruang silaturahmi,” ungkap Munafri.

Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menekankan bahwa pertumbuhan padel bukan hanya berdampak pada gaya hidup sehat, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.

Dari sisi pendapatan, Appi menyampaikan lapangan olahraga masuk dalam kategori pajak ketangkasan. Selain itu, hadirnya banyak lapangan membuka peluang kerja baru, termasuk bagi atlet yang dapat berprofesi sebagai pelatih (coach).

“Banyak pemain Padel yang kini bisa menjadi coach juga melatih pemain-pemain baru,” jelasnya.

Dengan bertambahnya jumlah dan variasi lapangan Padel seiring berjalannya waktu, Munafri mengapresiasi langkah para pemilik lapangan Padel yang telah berkoordinasi untuk membuat klasifikasi standar harga guna menjaga iklim usaha tetap sehat dan menghindari perang tarif.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menilai kehadiran Rebound Padel Club menjadi warna baru dalam mendorong gaya hidup sehat masyarakat.

“Fasilitas seperti ini diharapkan mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin aktif, sehat, dan produktif,” ujarnya.

Owner Rebound Padel yang juga Ketua POBSI Makassar Periode 2026–2030, M. Ikram Riswandi Sahabuddin, menyampaikan rasa syukur atas dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirnya fasilitas olahraga tersebut. Ia berharap Rebound Padel tidak hanya menjadi sarana menyalurkan hobi, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja serta memberi dampak positif bagi kesehatan masyara kukat.

“Alhamdulillah, harapannya usaha ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih juga atas dukungan Bapak Wali Kota,” ujar Ikram.(*)

LANGITKU.NET, Takalar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan groundbreaking preservasi jalan Paket 2 Multi Years Project (MYP) senilai Rp274 miliar yang mencakup wilayah Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto, dan Kota Makassar dengan total panjang penanganan mencapai 209,38 kilometer. Kegiatan tersebut dipusatkan di ruas Bontoramba–Galesong, Kabupaten Takalar, Selasa, 10 Februari 2026.

“Bismillah, hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan jalan ruas Galesong. Takalar mendapatkan total panjang sekitar 110 kilometer sebagai bagian dari paket multiyears,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Ia menjelaskan, Paket 2 MYP senilai Rp274 miliar tersebut mencakup sejumlah ruas strategis lintas kabupaten/kota. Program preservasi difokuskan pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan agar mobilitas barang dan jasa semakin lancar.

Adapun daftar ruas penanganan preservasi jalan dalam paket tersebut meliputi Ruas Panciro–Batas Kota Makassar, Batas Kabupaten Gowa–Barombong–Batas Takalar, Batas Kota Makassar–Bontoramba, Bontoramba–Galesong–Patallassang, Palangga–Salekoa–Batas Takalar, Batas Gowa–Tanakaraeng, Tanakaraeng–Sapaya–Batas Jeneponto, Batas Jeneponto–Rumbia–Jeneponto, Sapaya–Malino, serta Ruas Palleko–Towata.

Menurutnya, kehadiran infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat waktu tempuh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan terdampak.

“Kehadiran infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini menjadi solusi bertahap menuju Sulsel yang semakin maju dan berkarakter,” tuturnya.

Gubernur Sulsel juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan selama proses pekerjaan berlangsung serta meminta dukungan agar proyek dapat berjalan lancar.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung dan mohon dukungan penuh dari masyarakat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Makassar, tahun 2026 tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial semata, melainkan harus mampu melahirkan capaian nyata yang dapat direalisasikan.

Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rakor PAD yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/2/2026).

“Acara ini jangan dijadikan hanya sebuah seremonial. Tapi ini harus kita achieve, kita harus mampu untuk merealisasikan,” tegas Appi di hadapan peserta rakor.

Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah komitmen bersama yang memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar.

” Ini adalah janji kita, artinya ini akad. Kalau akad yang tidak diselesaikan, konsekuensinya dosa,” tuturnya.

“Jadi saya berharap ini menjadi akad untuk kita semua, untuk kita memaksimalkan apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi tujuan kita hadir di tempat ini,” smabung Munafri.

Menurut Appi, akan terasa sangat naif apabila para peserta hanya datang mengikuti kegiatan, menghabiskan anggaran.

Namun, tidak mampu memetik hasil maksimal dari diskusi dan materi yang disampaikan oleh para narasumber.

“Begitu naif rasanya kalau kita cuma datang, buang-buang anggaran, lalu apa yang kita dapatkan tidak semaksimal apa yang bisa kita lakukan,” katanya.

Dia menilai, Rakor PAD ini menyimpan banyak potensi dan pelajaran penting yang harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan maupun terobosan nyata di masing-masing perangkat daerah.

Banyak sekali potensi-potensi, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa di petik dari hasil diskusi yang disampaikan oleh beberapa narasumber.

Appi juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan SKPD lainnya, untuk lebih berani menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam menggali potensi pendapatan daerah.

“Kita harus mampu punya inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan berbagai macam potensi yang bisa digali dari tempat masing-masing,” tegasnya.

Politisi Golkar itu meyakini, dengan kerja yang maksimal dan terukur, potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sangat besar dan tidak akan berada di bawah angka Rp2,7 triliun.

Potensi pendapatan yang ada di Kota Makassar tidak akan di bawah 2,7 triliun dalam kondisi seperti ini. Sehingga ini menjadi sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang harus kita dapatkan.

Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya penerapan pendekatan digitalisasi dalam sistem pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan, salah satunya melalui pendekatan yang namanya pendekatan digitalisasi,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Appi mengajak seluruh peserta Rakor PAD untuk menghadiri jamuan makan malam bersama sebagai bagian dari kebersamaan dan keakraban antarpeserta. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri malam penganugerahan Golden Award pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan Anugerah “Golden Leader” JMSI 2026 dianugerahkan kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong kemajuan daerah serta membangun komunikasi publik yang positif.

Penghargaan itu diterima oleh Wakil Wali Kota Makassar yang hadir mewakili Pemerintah Kota Makassar, didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem.

Aliyah Mustika Ilham menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diraih Kota Makassar.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kota dan dukungan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami di Pemerintah Kota Makassar untuk terus menghadirkan program dan pelayanan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil seleksi dan kurasi selama tiga bulan oleh tim JMSI. Apresiasi diberikan kepada tokoh dan pemimpin daerah yang dinilai berkontribusi positif bagi pembangunan dan kualitas informasi publik.

Malam penganugerahan turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, menteri dan wakil menteri, serta pengurus dan anggota JMSI dari berbagai provinsi di Indonesia.

Momentum ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung penyebaran informasi yang akurat dan mencerahkan.

LANGITKU.NET, Makassar – Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan (BPPD Sulsel) resmi menyelenggarakan Sayembara Logo Pariwisata Sulawesi Selatan sebagai upaya memperkuat identitas dan branding pariwisata Sulawesi Selatan di tingkat nasional maupun internasional.

Sayembara ini terbuka bagi desainer grafis, seniman visual, pelaku industri kreatif, serta masyarakat umum yang memiliki minat dan kompetensi di bidang desain. Logo yang dihasilkan diharapkan mampu merepresentasikan kekayaan alam, keberagaman budaya, serta karakter dan semangat pariwisata Sulawesi Selatan.

Ketua BPPD Sulawesi Selatan, Andri Arief Bulu, menyampaikan bahwa logo pariwisata memiliki peran strategis sebagai identitas visual daerah dalam berbagai kegiatan promosi kepariwisataan.

“Logo pariwisata merupakan wajah Sulawesi Selatan dalam memperkenalkan potensi daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui sayembara ini, kami mengajak para kreator untuk menghadirkan karya yang kreatif, autentik, dan mencerminkan jati diri Sulawesi Selatan,” ujar Andri Arief Bulu. minggu (8/8/2006) di Makassar.

Ia menambahkan, sayembara ini juga menjadi ruang partisipasi publik dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui pendekatan kreatif dan kolaboratif. Logo terpilih nantinya akan digunakan sebagai logo resmi pariwisata Sulawesi Selatan dalam berbagai media promosi, baik cetak maupun digital, serta pada event-event kepariwisataan.

Sebagai bentuk apresiasi, BPPD Sulsel menyiapkan hadiah bagi pemenang sayembara. Informasi lengkap terkait persyaratan, mekanisme pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan ketentuan lainnya akan diumumkan melalui akun instagram @sulselprov dan @sulseltourismboard. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Momentum silaturahmi antara Wali Kota Makassar, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW), untuk memperkuat komitmen pelayanan publik hingga ke tingkat lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan kebersihan lingkungan menjadi dua fokus utama yang harus dijalankan secara konsisten dan kolaboratif oleh RT/RW sebagai garda terdepan pemerintah.

“RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif, melainkan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga,” tuturnya.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, peran strategis RT dan RW sebagai garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Karena itu, setiap amanah yang diberikan masyarakat harus dibalas dengan kerja nyata, kepedulian, serta kehadiran aktif dalam menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing,” lanjut Appi.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri pertemuan dan pengarahan kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar, yang juga dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa terdapat kesamaan mendasar antara RT/RW dan Wali Kota, yakni sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan.

Karena itu, tanggung jawab yang diemban harus dijalankan secara nyata dan maksimal demi kepentingan warga.

“RT/RW dan Wali Kota itu sama, kita dipilih oleh masyarakat melalui ujung paku. Artinya, amanah ini harus dibalas dengan kerja nyata dan pelayanan maksimal,” kata Munafri, saat silaturahmi bersama Ketua RT/RW se-Kota Makassar, yang gelar di Pantai Bosowa. Minggu( 8/2/2026).

Ia secara tegas mengingatkan agar tidak ada RT/RW yang abai terhadap tugas dan keluhan warga.

Appi, menekankan tidak ingin mendengar adanya laporan masyarakat terkait RT/RW yang malas, tidak responsif, enggan bergaul dengan warga, atau tidak mau menjalankan program-program pemerintah.

“Saya tidak mau dengar ada RT/RW dilaporkan karena tidak mau mendengar keluhan warganya. Tidak mau bergaul dengan tetangganya. Apalagi tidak mau menjalankan program pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di Kota Makassar.

Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan RT/RW sebagai pihak yang paling memahami kondisi wilayah terkecil.

Ia menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, Aliyah, pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat.

Termasuk kemudahan akses kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan kesempatan kerja.

“Saya tidak mau lihat lagi ada warga susah berobat di Puskesmas, dan susah mendapatkan pekerjaan di Kota Makassar. Ini harus kita kerjakan bersama RT/RW,” tegasnya.

RT dan RW diminta aktif melaporkan persoalan di wilayah masing-masing kepada lurah dan camat. Menurutnya, RT/RW adalah ujung tombak pemerintah dalam memantau kondisi lingkungan, mulai dari persoalan sosial hingga infrastruktur.

Tak hanya itu, penekanan soal kebersihan lingkungan menjadi perhatian khusus dalam arahan tersebut.

Selaku Wali Kota, ia meminta RT/RW serius mengelola sampah mulai dari sumbernya dan mendorong partisipasi warga menjaga kebersihan lingkungan.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar akan memberikan penghargaan bagi RT/RW terbaik pada akhir tahun, dengan hadiah mencapai ratusan juta rupiah.

“Ini untuk menunjukkan bahwa kita serius menjaga lingkungan. Kebersihan adalah dasar dari kesehatan,” imbuh Appi.

Ketua IKA FH Unhas itu juga mengajak masyarakat rutin melakukan kerja bakti mingguan dan memanfaatkan bank sampah.

Botol plastik bekas yang bernilai jual Rp7.000–Rp8.000 per kilogram dinilai bisa menjadi sumber tambahan pendapatan di tingkat RT.

Terkait retribusi sampah, Wali Kota menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya hanya diberikan kepada warga kurang mampu.

Salah satunya diukur melalui daya listrik rumah tangga 900 watt. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat miskin.

“Kalau tinggal di perumahan real estate, tidak bisa minta gratis sampah. Ini soal keadilan,” tegasnya.

Aduan Publik Lewat Aplikasi Lontara
Wali Kota juga memperkenalkan sistem pengaduan berbasis digital melalui aplikasi Lontara.

Seluruh RT/RW diwajibkan mengunduh aplikasi tersebut agar dapat memantau dan meneruskan aduan warga secara cepat.

Dua menegaskan bahwa aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam dua hari akan langsung masuk ke ponsel pribadinya untuk segera dievaluasi.

“Persoalan jalan, sampah, dan drainase harus cepat diselesaikan. Alhamdulillah, tahun ini banjir di Makassar jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya, mengingatkan.

Paparan Program Strategis
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan, di antaranya.

Selanjutnya, Appi mengingatkan agar RT/RW meninggalkan sekat-sekat politik dan kepentingan kelompok.

Menurutnya, seluruh RT/RW kini adalah bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang bertugas menyukseskan program pembangunan.

“Hari ini tidak ada lagi orangnya A, orangnya B, atau orangnya C. Semua adalah orangnya Wali Kota Makassar,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Bos PSM itu juga menekankan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang adil dan transparan.

Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan memaksimalkan sistem pembagian sembako dan bansos berbasis digital, menjadikan Makassar sebagai salah satu kota percontohan nasional.

Ia menegaskan tidak boleh lagi ada anggapan bantuan sosial hanya diberikan kepada kerabat RT atau RW.

“Tidak boleh lagi ada cerita yang dapat bantuan itu sepupunya Pak RT atau Pak RW. Bansos harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung program prioritas pemerintah kota, termasuk program seragam sekolah gratis.

Ketua Golkar Makassar ini menegaskan, sekolah bukan tempat bisnis dan program seragam gratis bertujuan meringankan beban orang tua siswa.

“Sekolah bukan penjual baju. Pemerintah menyediakan dua pasang seragam setiap tahun ajaran baru untuk anak-anak kita,” terangnya.

Munafri juga menyampaikan terkait rumah bersama bagi anak. Muda disebut Makassar Creative Hub, sebagai ruang pengembangan kapasitas anak muda sekaligus penghubung pencari kerja dan pemberi kerja.

Begitu pun program, akses air bersih. Dimana, PDAM dengan upaya penyaluran air ke wilayah-wilayah yang selama puluhan tahun belum terlayani.

Selain itu, pembangunan Stadion Untia, yang saat ini tengah memasuki proses tender dan pembangunan, dengan target penyelesaian pada 2027–2028.

Seluruh Ketua RT dan RW dijanjikan undangan gratis saat peresmian stadion.

Di akhir arahannya, Wali Kota menegaskan komitmen integritas pemerintahan dengan melarang segala bentuk pungutan liar di tingkat kelurahan.

RT dan RW diminta bekerja sama dengan lurah untuk saling mengawasi serta melaporkan oknum ASN yang menyalahgunakan kewenangan atau fasilitas negara.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan RT/RW sebagai tulang punggung pemerintah wilayah agar tetap fit dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.

“Bapak Ibu RT/RW sua adalah pilihan masyarakat. Amanah ini harus dijaga. Bantu kami Pemerintah membangun Kota Makassar, dan meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Pa’baeng-baeng, Kota Makassar, Jumat, 6 Februari 2026.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga pangan menjelang Bulan Suci Ramadan.

Wakil Gubernur Sulsel menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga pasokan dan harga bahan pokok agar tetap stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan khusyuk.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Ramadan. Kami ingin masyarakat beribadah dengan tenang tanpa dibebani lonjakan harga,” katanya.

Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel terus bersinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke tingkat pasar tradisional.

“Kami hadir langsung di pasar untuk memastikan harga tetap terkendali dan distribusi berjalan baik. Pedagang, khususnya ibu-ibu, harus merasa dilindungi karena mereka adalah penggerak ekonomi rakyat,” ujar Wagub perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini.

Dalam peninjauan tersebut, Fatmawati Rusdi berdialog langsung dengan para pedagang, yang mayoritas merupakan perempuan, guna mendengar secara langsung kondisi harga dan pasokan bahan pokok di lapangan.

Pemerintah daerah memastikan stabilisasi harga pangan menjadi prioritas utama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan stok beras di Sulawesi Selatan berada dalam kondisi aman. Ia menyebutkan cadangan beras di Bulog Sulsel mencapai sekitar 500 ribu ton.

“Stok kita ada 500 ribu ton jadi aman,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pa’baeng-baeng masih berada di bawah rata-rata harga nasional.

“Stabil, yang murah sekali di sini cabai,” sebutnya.

Ia melanjutkan bahwa harga cabai keriting dan cabai merah besar masing-masing berada di kisaran Rp20.000 per kilogram, daging ayam masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp33.000, serta harga telur lebih murah dibandingkan wilayah Pulau Jawa.

Selain memantau harga pangan, kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menko Pangan memastikan program tersebut tetap berjalan selama Ramadan dengan penyesuaian pola distribusi.

“Ramadan akan tetap berjalan. Untuk sekolah yang siswanya berpuasa, makanan diberikan dalam bentuk kering saat pulang sekolah, seperti telur rebus, susu, roti, dan kurma,” katanya.

Untuk daerah dengan mayoritas masyarakat tidak berpuasa, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, program MBG tetap berjalan seperti biasa. Sementara di pondok pesantren, distribusi makanan disesuaikan dengan waktu berbuka puasa.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulsel menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan ekonomi rumah tangga tetap kuat, harga pangan terkendali, dan anak-anak kita tetap sehat,” tandasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, kembali melakukan penyegaran birokrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, di tahun 2026.

Rotasi tersebut mencakup jabatan camat, kepala bagian (Kabag), kepala bidang (Kabid), hingga kepala seksi, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).

Meritokrasi menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan kepegawaian, yakni sistem penempatan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas, yang dijalankan secara objektif, adil, dan profesional.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi Pemerintahan.

Di tengah dinamika rotasi jabatan yang kerap dipersepsikan sebagai “mutasi berjamaah”. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa proses penyegaran birokrasi ini tidak dilandasi oleh kepentingan politik, diskriminasi, maupun sentimen personal.

“Seluruh ASN diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdi, tanpa melihat latar belakang atau pilihan politik di masa lalu,” tegasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (6/2/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam pergeseran jabatan tersebut, tidak ada ASN yang dinonjobkan. Rotasi yang dilakukan murni merupakan penyesuaian dan penempatan kembali pejabat pada posisi baru yang dinilai paling sesuai dengan tugas, fungsi. Serta kompetensi masing-masing, baik dari jabatan lama ke jabatan baru maupun sebaliknya.

Momentum ini menjadi simbol semangat baru bagi para pejabat yang dilantik, baik yang memperoleh amanah baru maupun yang kembali mengemban tugas pada posisi berbeda.

Melalui rotasi dan penyegaran ini, Appi berharap kinerja birokrasi semakin adaptif, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sejalan dengan visi pembangunan kota yang inklusif, profesional, dan berintegritas.

Munafri Arifuddin, memberikan apresiasi kepada para camat yang mengalami pergeseran jabatan dalam rotasi dan penyegaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar.

Ia menilai para camat tersebut merupakan figur-figur terbaik dengan kinerja yang telah teruji selama menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan yang dilakukan bukanlah bentuk penilaian negatif terhadap kinerja aparatur, melainkan bagian dari dinamika organisasi dan strategi pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik.

“Para camat yang hari ini bergeser adalah camat-camat terbaik yang telah menunjukkan kinerja baik di wilayah mereka masing-masing,” tuturnya.

“Pelantikan ini bukan soal naik atau turun jabatan, tetapi bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” lanjut Munafri.

Dalam penataan birokrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, resmi melantik 106 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemkot Makassar hasil mutasi jabatan perdana tahun 2026.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan, dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi, kapasitas, dan kebutuhan organisasi.

Dari total 106 pejabat yang dilantik, sebanyak 13 Camat dirotasi, dan masuk naik jabatan dipromosikan. Sesnagkan camat baru, diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan wilayah yang responsif, tegas, dan humanis dalam menjawab berbagai persoalan di masyarakat.

Pada kesmepatan ini, Wali kota yang akrab disapa Appi itu menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, dalam menjalankan program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan lainnya.

“Program prioritas tidak bisa berjalan sendiri. Harus dikerjakan bersama-sama. Semua harus terlibat, saling mendukung, dan bergerak dalam satu irama,” tegasnya.

Secara khusus, Munafri mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk fokus menjalankan program unggulan MULIA sebagai arah kebijakan utama Pemerintah Kota Makassar.

Program tersebut, kata dia, menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Munafri berharap para pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru, menjaga soliditas organisasi, serta bekerja dengan semangat pengabdian demi kemajuan Kota Makassar dan kesejahteraan masyarakat.

“Program unggulan bukan hanya slogan. Ini adalah komitmen bersama yang harus diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa proses pengisian dan pergeseran jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan dinamika organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menilai, pelantikan pejabat bukanlah bentuk pengambilan hak atau penilaian negatif terhadap aparatur, melainkan bagian dari proses penyegaran birokrasi.

Munafri menekankan bahwa pergeseran jabatan dilakukan untuk memaksimalkan fungsi dan tugas masing-masing individu sekaligus memperkuat sistem kelembagaan.

“Pelantikan ini adalah proses penyegaran dan pergeseran untuk memaksimalkan fungsi dan tugas, baik secara individu maupun kelembagaan,” ujar Munafri dalam sambutannya.

Secara khusus, Munafri menyampaikan pesan kepada para camat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa camat-camat yang digantikan merupakan figur-figur yang berhasil menjalankan tugas dan menunjukkan kinerja yang baik di wilayah masing-masing.

Pergeseran tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan ruang pengembangan karier agar tidak berada pada satu posisi dalam waktu terlalu lama.

Lanjut dia, Camat baru yang gantikan camat lama adalah camat yang sangat berhasil. Mereka ditempatkan di posisi lain untuk membangun yang lebih baik.

Alumni IKA FH Unhas itu berharap, para camat yang baru dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik bahkan melampaui capaian pendahulunya, khususnya dalam merespons dan menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat secara tegas namun tetap humanis.

Ia menegaskan bahwa masa uji kinerja para camat akan berlangsung selama enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kelanjutan jabatan yang bersangkutan.

“Kalau setelah enam bulan rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf, banyak yang antre di posisi itu,” tegas Munafri.

Selain camat, Munafri juga menekankan pentingnya jabatan-jabatan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, dan urusan umum.

Menurutnya, posisi tersebut memegang peran strategis dalam menjaga ritme kerja organisasi agar tetap berjalan efektif.

“Ketika kepala OPD dan sistem kelembagaannya berlari kencang, Bapak Ibu di posisi administrasilah yang harus memastikan semuanya tertata, terdokumentasi, dan terlapor dengan baik,” katanya.

Appi mengingatkan agar kelalaian administrasi tidak menjadi beban di akhir periode kerja yang justru dapat memperlambat roda birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Golkar Makassar itu, mengakui bahwa persoalan Kota Makassar sangat kompleks dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan soliditas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya tidak mau lagi ada ego sektoral. Tidak ada lagi saling menjatuhkan atau membicarakan kelemahan individu. Orang besar berbicara tentang ide dan gagasan, bukan tentang pribadi,” imbuh Appi.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintah fokus pada tujuan utama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Makassar.

Sehingga, ia mengingatkan bahwa pengabdian sebagai ASN menuntut komitmen, kerja keras, dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan publik.

Dia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Ditegaskan, pentingnya semangat belajar dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru sebagai bekal menghadapi persoalan nyata di tengah masyarakat.

Selain itu, mantan Bos PSM itu menegaskan pentingnya integritas, pemahaman hak dan kewajiban, serta kekompakan seluruh aparatur pemerintahan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Munafri mengingatkan agar setiap ASN memahami secara jelas batas antara hak dan kewajiban.

“Yang lebih penting adalah tahu mana hak dan kewajiban. Jangan sekali-kali mengambil yang bukan haknya dan jangan sekali-kali tidak mengerjakan kewajibannya,” harap Munafri.

Appi menekankan bahwa persoalan integritas tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga.

Appi secara khusus mengingatkan pasangan ASN agar saling menjaga dan mendukung karier masing-masing.

Ia juga menegaskan bahwa sistem pengawasan pemerintahan saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran tidak mencoba bermain-main dengan sistem dan aturan yang berlaku.

“Pengawasan semakin hari semakin ketat. Jangan coba-coba bermain-main dengan sistem. Integritas harus dibangun untuk menciptakan kepemimpinan yang komprehensif,” katanya.

Menurut Munafri, integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan kepemimpinan dan pelayanan publik.

Tanpa integritas, ia menilai seluruh sistem pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal.

Lanjut dia, proses penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Makassar tidak berhenti pada pelantikan kali ini. Ia memastikan akan ada putaran rotasi dan pengisian jabatan berikutnya untuk mengisi seluruh posisi kosong dengan figur yang berkapabilitas.

Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses tersebut adalah mewujudkan pemerintahan yang berdampak (impactful government), sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

“Kalau integritas hilang, jangan harap semua bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau integritas kita pertahankan, insyaallah segala bentuk godaan dan ancaman bisa kita lewati,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Munafri mengajak para lurah dan camat yang baru dilantik untuk membangun kerja sama yang solid dan bergerak dalam satu irama demi keberhasilan program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Bekerjasamalah untuk memberikan pelayanan maksimal dan dampak langsung bagi masyarakat. Saya tidak mau program prioritas terganjal karena ada yang tidak mau satu gerak satu jalan.

Dua mengungkapkan perlu ada keseriusan menjalankan seluruh program prioritas harus dijalankan secara konsisten sebagai bentuk pemenuhan janji pemerintahan kepada masyarakat Kota Makassar.

“Program prioritas ini adalah janji yang harus kita deliver sampai ke tengah masyarakat,” pungkasnya.

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, pelantikan ini merupakan amanah dan tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, dan semangat kolaborasi demi kemajuan Kota Makassar,” harap Aliyah Mustika Ilham. (*)

Dalam mutasi jabatan perdana tahun 2026 ini, Wali Kota Makassar Munafri Appi Arifuddin melantik 13 camat baru yang mengemban amanah memimpin wilayah masing-masing, sedangkan camat lama dipromosikan naik kelas jabatan Sekretaris Dinas dan Kabag, Kabid di OPD lain.

1. Muharuddin, S.Sos., M.M. – Camat Biringkanaya
2. Fataullah, AP.,  – Camat Bontoala
3. Tri Sugiarto, S.STP., M.A.P. – Camat Makassar
4. M. Rizal, ZR, S.STP. – Camat Mamajang
5. Nanin Sugiar, AP. – Camat Ujung Pandang
6. Andi Husni, S.STP., – Camat Tallo
7. Ahmad, S.Sos. – Camat Manggala
8. Andi Syahrir, S.E. – Camat Mariso
9. Syahril, S.STP. – Camat Panakkukang
10. Yudistira Ekaputra Nugraha, S.STP., Master Administrasi Pemerintahan – Camat Rappocini
11. Andi Patihroi, S.H., M.H. – Camat Tamalanrea
12. Muhammad Aril Syahbani KH, S.I.P. – Camat Tamalate
13. Andi Unru, S.STP., S.AP., M.A.P. – Camat Ujung Tanah.