LANGITKU NETWORKS, Makassar – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Naoemi Octarina ST,mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas ditentukan sejak bayi dalam kandungan hingga anak usia 5 tahun Karena itu, semua stakeholder terkait harus bersinergi.

Hal ini disampaikan Naoemi Octarina ST, saat menghadiri Pelantikan Pengurus Wilayah ^Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi Sulsel Periode 2021-2025, yang dilaksanakan secara virtual, Selasa, 21 September 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua TP PKK Sulsel ini mengungkapkan, salah satu tugas ke depan adalah mengubah pola pikir orangtua dalam mendidik anak-anaknya. Karena itu, perlu ada PAUD holistik terintegratif, minimal satu di setiap desa.

“Gizi anak-anak juga harus diperhatikan, jangan sampai anak-anak mengalami stunting. Kami di PKK telah membentuk tim stunting, dimana kami monitoring ibu hamil, sehingga saat melahirkan bayinya sehat dan berat badannya cukup. Kami juga sosialisasikan inisiasi menyusui dini,” tuturnya.

Ia juga menekankan, agar anak usia dini ini ditekankan pada adab dan akhlak.

“Kita lihat sekarang banyak lansia diabaikan anak mereka, karena sejak kecil mungkin kurang ditekankan adab dan akhlak. Pendidikan bagi anak usia dini ini bukan hanya tanggung jawab guru saja, tapi merupakan tanggungjawab bersama termasuk orangtua,” ujarnya.

Ke depan, Noemi berharap program-program PKK dan Bunda PAUD, bisa disinergikan dengan HIMPAUDI.

“Pemprov Sulsel telah membentuk Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif, dimana HIMPAUDI juga tergabung didalamnya.”Pungkasnya.

Ketua HIMPAUDI Sulsel, Dr Ir Hj Andi Majdah M Zain MSi, mengatakan, komunikasi dan kerjasama yang baik antar pengurus tentu harus diperhatikan, agar program HIMPAUDI untuk anak usia dini bisa dilaksanakan. Harus dipahami bersama, pendidikan yang paling utama dan mendasar adalah PAUD, dan butuh kesabaran dan kesungguhan dalam pengembangan PAUD ke depan.

“Semua harus bekerjasama mempersiapkan generasi penerus dan SDM dalam membangun bangsa ini,” kata Majdah.

Iapun berharap agar Bunda PAUD Sulsel Naoemi Octarina bisa memberikan arahan, bimbingan, bahkan teguran terhadap HIMPAUDI Sulsel, serta bersama-sama mewujudkan PAUD holistik integratif dan berkualitas

Ketua Umum HIMPAUDI, Prof Dr Netti Herawati MSi, memberikan pujian kepada Ketua HIMPAUDI Sulsel, Dr Ir Hj Andi Majdah M Zain MSi, yang pada kepengurusan periode sebelumnya mencatat prestasi luar biasa. Dan pada Musyawarah Wilayah yang dilaksanakan Maret 2021 lalu, kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua HIMPAUDI Sulsel.

“Ini bukan hanya amanah, tapi sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tetap jadi inspirator bagi yang lain. Perjuangkan agar setiap anak di Sulsel ini mendapatkan pengasuhan holistik integratif,” pesan Prof Netti.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sosialisasi TK Binaan Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar, Bunda PAUD Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, tekankan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya pembangunan karakter anak bangsa.

“Pendidikan anak PAUD, merupakan tanggung jawab semua orang, karena melibatkan anak mereka,” ujar ibu Indira dalam sosialisasi yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, Senin (20/09/2021).

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan hak bagi anak-anak mendapatkan kualitas pendidikan yang bermutu. “Lima tahun pertama kehidupan, penting untuk membangun fondasi untuk pembelajaran seumur hidup. Menyajikan dunia pendidikan yang layak bagi anak kita akan menjadi amal jariyah,” lanjutnya.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Pengurus DWP Kota Makassar, Pengurus TK Binaan DWP Kota Makassar, Ketua Unit Kerja se Kota Makassar, Kepala Sekolah TK DWP beserta guru, serta Kepala Sekolah TK Pertiwi beserta para guru.

Dalam kesempatan tersebut, ibu Indira Yusuf yang juga selaku penasehat DWP Kota Makassar menyampaikan harapannya, agar meski di tengah pandemi Covid19, semangat para guru PAUD tetap terjaga, serta optimal dalam memberikan ilmu kepada anak didik.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto telah resmi memberhentikan pengoperasian kapal isolasi apung Umsini, Senin (20/9/21).

Pemberhentian pengoperasian ini ditandai dengan penurunan bendera kuning  serta penyerahan penghargaan berupa plakat kepada pihak terkait seperti; Kapolrestabes Makassar, Dandim XIV/Hasanuddin, pihak Pelni, Pelindo Empat Makassar, Kajari, Polres pelabuhan, Nahkoda Pelni, Kementerian perhubungan para nakes dan dokter yang berdedikasi selama dua bulan penuh bertugas.

“Alhamdulillah kita akhiri, karena BORnya sudah sangat rendah satu kota itu cuman 8 persen. Di kapal ini bornya 2,5 persen. Sehingga sudah selayaknya itu berarti program isolasi terpadu itu berhasil. Kenapa berhasil, karena berhasil menekan angka bor. Itu menjadi rujukan,” ucapnya.

Katanya, untuk penanganan selanjutnya, Danny akan mengevaluasi perbulan serta akan mengantisipasi jika ada lonjakan secara tiba-tiba.

Salah satunya dengan menggencarkan vaksinasi di Kota Makassar di setiap kelurahan yang termasuk dalam program sistem sapu jagad 100 vaksin 1 RT/hari 100 persen.

Untuk jumlah pasien covid isolasi terpadu sendiri selama dua bulan beroperasi sebanyak 275 orang .

“Alhamdulillah semua sembuh. Terakhir masih ada 8 orang pasien tapi hari ini semua sudah pulang dan sembuh,” terang Danny.

Tak hanya itu, salah satu alumni KM Umsini, Putri mengucapkan terimakasih di hadapan Wali Kota Makassar atas fasilitas luar biasa selama ia menjalani isolasi.

“Terima kasih banyak pak wali. Saya dan teman-teman saya yang pernah isolasi di kapal ini sangat senang. Fasilitasnya luar biasa. Vitaminnya makanannya sehingga saya cuman 6 hari sudah sembuh,” ungkapnya.

Wali kota Danny berharap tak ada lagi kapal isolasi terpadu.

“Ini bukan sekedar program tapi ini sebuah sejarah yang membuat mata dunia melirik semua ke kota Makassar dan menjadikannya contoh. Tapi jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan,” himbaunya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengaku pembangunan bandara arung palaka Kabupaten Bone terus dilalukan agar segera beroperasi secara maksimal.

“Bandara arung palakka kabupaten bone kita bagi tugas,pertama pemerintah provinsi sulsel telah memberikan anggaran bantuan keuangan daerah untuk rintisan jalan masuk bandara termasuk membantu pengaspalan dan lainnya ,”Ungkap Plt Gubernur sulsel saat di temui di Kantor Gubernur Sulsel. Senin (20/9).

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Bone telah menyelesaikan pembebasan lahan bandara arung palaka.

“Kabupaten Bone juga sudah selesai melakukan pembebasan lahannya bahkan pak Mentri perhubungan minta akan segera di hibahkan,”sebutnya.

Plt Gubernur Sulsel lebih jauh Mengaku pemerintah pusat melalui kementrian perhubungan akan menyelesaikan pembangunan bandara arung palaka.

“Anggarannya sekitar Rp 60 milyar,insya allah,paling tidak tugas pemerintah provinsi sulsel selesai dengan kita memberikan bantuan keuangan daerah termasuk kabupaten bone yang telah membebaskan lahannya, Kalau bantuan keuangan totalnya sekitar Rp 25 Milyar untuk tahun ini dan tahun depan,”pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sulsel Muhammad Arafah menyebutkan nantinya panjang landasan bandara arung palaka akan bertambah dari 1.200 meter menjadi 1.600 meter.

“Nanti bandara arung palakka ditargetkan bisa dilalui itu ATR 72 setelah Perpanjangan Runway ini,” kata Arafah.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Giat Plt. Sekretaris DPRD Makassar Dahyal sharing bersama tenaga honorer terkait tufoksi kerja pelayanan Dewan,Selasa (21/09). Di ruang Badan Anggaran.

Dalam sharing tersebut, Dahyal menghimbau kepada seluruh tenaga honorer yang hadir di piket tanggal ganjil untuk terus meningkatkan kinerja dengan disiplin dan memahami tufoksi kerja yang telah ditugaskan dalam pelayanan agenda kegiatan Anggota DPRD Makassar.

Dalam kesempatan tersebut,turut hadir mendampingi dan meberi himbauan Kepala Bagian Umum DPRD Makassar Muhajir dan tiga pejabat struktural yang diantaranya Marlina Tawang,Aisyah dan Puspawati Haera.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Ketua III DPRD Makassar Andi Nurhaldin NH turut hadir pada acara pemberhentian pengoperasian Kapal Isolasi Apung Umsini,Senin (20/09).

Terimakasih atas dedikasinya selama dua bulan penuh kepada sleuruh pihak terkait seperti Walikota Makassar, Wakil Walikota Makassar, Kapolrestabes Makassar,Dandim XIV/Hasanuddin,Pihak Pelni,Pelindo IV Makassar,Kajari,Polres Pelabuhan,Nahkoda Pelni,Kementrian Perhubungan,para Nakes dan Dokter.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengunjungi kesiapan kontainer Makassar Recover, Senin, (20/9/21).
Ada 3 titik yang dikunjungi yakni Kontainer di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate, Kelurahan Banta-Bantaeng Kelurahan Rappocini dan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang.
Tiga titik tersebut di klaim Danny sebagai percontohan untuk kecamatan dan kelurahan lainnya.
“Hasil dari program posko kelurahan dengan Kontainer makassar Ini fungsinya multifungsi bukan hanya program Makassar Recover seperti vaksin dan lain-lainnya saja tapi menyangkut hal lain seperti posyandu dan restorasi justice. Tapi 3 kecamatan ini sangat surprise saya bakal jadi percontohan,” ucap Danny.
Restorasi Justice menurut Danny misalnya ada pertengkaran di kalangan masyarakat bisa diselesaikan di Kontainer Makassar Recover dan tak usah jauh ke pengadilan. Tentunya melalui dan berdasar mekanisme yang ada.
“Saya serahkan camat dan lurah moment pandemi ini dijadikan moment konsolidasi sistem kesehatan. Sebenarnya kita sudah di Level 2 mi tapi kita dipertahankan masih di level 4. Tapi semoga kita menurun terus namun jangan lengah,” sebutnya.
Kelengahan tersebut diantisipasi Danny dengan pendirian kontainer agar camat dan lurah terus memantau. Rencananya, kontainer ini beroperasi selamanya 24 jam.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, Jumat (17/09/2021).

Pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2021 mulai dibahas Komisi-komisi DPRD Makassar bersama mitra kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar.

Rapat Komisi A dipimpin Ketua Komisi Supratman membahas realisasi belanja pada APBD Pokok 2021 dan penambahan serta pengurangannya di APBD Perubahan 2021 pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Sejumlah belanja alat perkantoran pada sekretariat daerah diminta dirasionalisasikan, termasuk anggaran pakaian dinas. Sebab, Ketua Komisi A Supratman mengatakan anggaran itu dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih bermanfaat misalnya penanganan covid-19.

“Menurut saya ini perlu dirasionalisasi lagi, selanjutnya sebelum di ajukan ke badan anggaran. kami butuh waktu untuk mempelajari data-data yang diberikan. Sementara itu kami melihat masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu anggaran,” ujarnya.

Yang juga menjadi perhatian komisi A perlunya ada pengurangan terkait biaya-biaya pencetakan yang selama ini hanya dijalankan melalui virtual pada atau via email.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, Kamis (16/09/2021) di ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Makassar.

Melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, APBD Perubahan Tahun 2021 diminta tetap memprioritaskan kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat.Mengingat pendapatan dan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan pada masa pandemi covid-19.
Pentingnya, catatan ini disampaikan Anggota Banggar DPRD Makassar Hj. Fatma Wahyudin (F-Demokrat) yang menilai urgensi belanja pemerintah kota masih perlu diefisienkan menurut kebutuhan masyarakat. Misalnya, belanja kebutuhan perkantoran yang dapat dialihkan ke pengadaan sejumlah ambulance gratis bagi masyarakat.

Sementara, mengenai pendapatan, target realisasinya dipertanyakan Anggota Banggar DPRD Makassar H. Irwan Djafar (F-Nasdem) yang mengatakan pihaknya butuh penjelasan. Maka dari itu, pihaknya butuh rasionalisasi target pencapaian pada akhir tahun anggaran mendatang.
“Mohon pencapaian yang ditargetkan itu dirasionalisasikan, karena kami tidak mau sudah ditarget tapi tidak dicapai pada akhir tahun nanti,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Firman Pagarra menyampaikan pihaknya telah memproyeksikan selurh aspek pendapatan dengan sejumlah penurunan di berbagai sektor, misalnya pajak restoran, pajak hotel dan pajak tempat hiburan.

Selaku koordinator Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Makassar meminta saran dan masukan dari tenaga ahli yang bersedia guna melakukan revisi selanjutnya sebelum dilakukan pembahasan palfon anggaran pada komisi terkait selaku mitra kerja.

“Disini ada tenaga ahli, kami minta Tim TAPD meminta padangan dan masukan darai tenaga ahli, ada bapak Dr. Syarifuddin (Akademisi Unhas) untuk rasionalisasi serta asistensi berlanjut sebelum masuk pada komisi”, tegasnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dulsel meninjau pelaksanaan seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di hari ketiga yang dilaksanakan di gedung Celebes Vonvention Venter (CCC), Kamis (16/9).

Usai peninjauan Plt Gubernur Sulsel Mmengaku secara umum pelaksanaan seleksi ASN berjalan lancar dan tertib dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Alhamdulillah berjalan lancar, dan tertib kemudian sesuai Prokes, ada tempat khusus bagi peserta yang suhunya diatas 37, kemudian yang positif ada tempat khususnya,”Uungkapnya.

Ia menyebutkan tempat seleksi ASN di ccc sudah sangat efektif dan efisien karena luas bahkan bisa untuk 10 kabupaten di Sulsel.

“Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang ketiga yang dilaksanakan di CCC sudah efisien ya karena tempatnya satu tempat dan bisa untuk 10 kabupaten untuk satu tempat,”sebutnya.

Andi Sudirman Sulaiman lebih jauh mengaku panitia harus tegas dalam menegakkan aturan termasuk bagi calon yang terlambat datang.

“Mungkin namanya tes begini memberikan kesempatan saja, kita panitia juga harus tegas bahwa kalau memang tidak pada waktunya atau tidak datang ya sudah mau di apa lagi tidak bisa masuk, Jadi kita juga tidak bisa memaksakan cepat dia dapat pekerjaan yang lebih baik karena akan menjadi PNS ataupun P3K kan bukan jalan satu-satunya untuk mencari kesuksesan tapi ini salah satu bagian dari pada yang penting,” tuturnya.

Ia menambahkan sejauh ini kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulsel semakin bagus termasuk dalam seleksi ASN yang semuanya sudah transparan dan sistem komputerisasi.

“Alhamdulillah bahwa memang kualitas sdm semakin kesini semakin bagus ya, pertama sudah tidak ada lagi bagaimana bagaimana kemudian intervensi dan ini sudah sistem komputerisasi ini sangat kuat sudah kan ya jadi memang kita butuh keluaran SDM itu kayak CPNS itu yang integritas tinggi kemudian bagaimana keterampilan dan skill yang mumpuni dan siap untuk menjadi pelayan masyarakat,”pungkasnya.

source : sulselprov