LANGITKU NETWORKS, Makassar – Upaya menuju tatanan baru atau yang lazim disebut new normal, terus dilakukan semua pihak, tak terkecuali gabungan ibu-ibu di tim penggerak PKK Kota Makassar. Salah satu tatanan baru tersebut adalah sistem belanja online di pasar tradisional yang sejak tiga bulan terakhir ini sudah dilaksanakan oleh perusahaan daerah pasar Makassar Raya.

Sosialisasi sistem belanja online dan offline ini dilakukan oleh PD Pasar Makassar raya di sela-sela pengukuhan antar waktu pengurus TP PKK Kota makassar di baruga angin mamiri beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, PJ Walikota Makassar, Prof Yusran Jusuf didampingi ketua TP PKK Kota Makassar, DR. Andi Masniawaty Yusran, mengimbau seluruh anggota PKK dari kelurahan, kecamatan hingga SKPD agar mendownload aplikasi ini. Menurut mantan dekan Kehutanan Unhas ini, inovasi PD Pasar ini sangat membantu usaha kecil menengah (UKM) dan bisa menyerap tenaga kerja.

“Program ini sangat bagus karena bisa menyerap tenaga kerja. Harapan saya nanti PKK sosialisasi ke tingkat kelurahan sehingga kita bisa menata pasar dan membantu umkm kita,” ujarnya.

Selain ke PKK, Prof Yusran juga berjanji akan membantu program PD pasar kepada seluruh ASN di pemkot Makassar agar mensosialisasikan dan menggunakan aplikasi belanja online ini.

Dalam pemaparan programya, direktur operasional PD Pasar Makassar Raya, Saharuddin Ridwan, menyatakan, inovasi ini selain mengikuti trend belanja online juga sebagai upaya memutus mata rantai covid 19. Menurutnya, warga tidak perlu datang ke pasar tradisional untuk belanja. Cukup buka aplikasi malltronik, mencari pasar yang terdekat dari rumah kemudian mencari kebutuhan pokok yang akan dibeli.

“Jadi kami sudah siapkan kurir untuk mengantarkan langsung belanjaan masyarakat ke rumahnya dengan biaya antar yang jauh lebih murah karena yang jadi kurir adalah karyawan pd pasar sendiri,” ungkap Sahar.

Sementara itu, owner Malltronik, Hengky dalam kesempatan tersebut juga memaparkan tata cara menjadi user atau pengguna dan cara pemesanan melalui aplikasi tersebut.

Saat ini menurut Hengky, masyarakat sudah mulai merasakan manfaat belanja secara online di pasar tradisional. Meski demikian, jumlah user harus terus ditingkatkan sehingga pedagang di pasar tradisional juga bisa meningkatkan pendapatannya.(Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sebagai salah satu tempat yang rawan penyebaran virus covid 19, pasar tradisional di Makassar terus berupaya mendisiplin aktifitas dipasar dengan menerapkan protokol kesehatan di 18 pasar yang tersebar di kota Makassar.

Diantara upaya yang dilakukan yakni setiap pasar disiapkan tempat cuci tangan minimal dua unit tandon air per pasar, alat pengukur suhu (thermogun) bagi pedagang dan pengunjung pasar serta imbauan agar menggunakan masker juga filakukan setiap hari.

Menindak lanjuti hasil rapat di Gugus Tugas Covid-19 Kota Makassar tentang pengetatan pemberlakukan protokol kesehatan, yang digelar hari Sabtu (13/6/2020), pihak PD Pasar Makassar Rata langsung menugaskan 100 orang stafnya untuk setiap hari melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pasar.

“Sesuai arahan bapak Pj Walikota, kami langsung bergerak. bahkan sejak dikeluarkannya perwali 31 tahun 2020 tentang protokol kesehatan pasca PSBB kami tetap konsisten melaksanakan protokol kesehatan,” ujar , Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Basdir yang juga mantan legislator DPRD Makassar ini.

Lanjut di katakan Basdir, selain 18 pasar tradisional yang memang memiliki gedung pasar, pihaknya juga melakukan sosialisasi di pasar darurat dan pedagang kaki lima. Untuk itu, pihaknya berharap ada kolaborasi antara PD pasar dengan pihak kelurahan, kecamatan, polsek dan koramil yang berada di masing-masing wilayah pasar dan pedagang kaki lima.

Sementara itu, Direktur Operasional, Saharuddin Ridwan mengharapkan kerjasama dari masyarakat yang akan datang membeli sembako dalam pasar agar menaati protokol kesehatan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam pasar.

“Dan yang juga tak kalah pentingnya yakni tetap menjaga jarak” ujar Saharuddin Ridwan.(Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Banjir yang terjadi di Kabupaten Bantaeng diakibatkan sungai Calendu meluap sehingga tidak dapat menampung debit air hujan di hulu sungai. ditambah lagi dengan jebolnya Dam Balang Sikuyu sebagai pengendali banjir, tidak mampu menampung volume air hujan yang begitu deras.

Hingga saat ini kabupaten Bantaeng hampir sebagian wilayahnya mengalami banjir setinggi satu hingga dua meter. di tiga kecamatan

Menyingkapi bencana banjir di Kabupaten Bantaeng Pemkot Makassar melalui Dinas Padam Kebakaran Kota Makassar peduli dengan mengirimkan personel tim rescue ke Kabupaten Bantaeng yang mengalami bencana banjir terparah.

Upacara pelepasan tim resque dipimpin langsung Penjabat walikota Makassar Prof. Yusran Jusuf dihalaman upacara kantor Dinas Damkar Kota Makassar di Kompleks PDAM. Jalan Ratulang. Sabtu (13/6/20).

Yusran berpesan kepada anggota tim rescue yang di berangkatkan untuk selalu menjaga kekompakan tim selama melaksanakan tugas mengevakuasi korban bencana banjir.

Saat ini kita masih dalam masa Pandemi Covid 19 saya harap anggota yang diberangkatkan untuk bertugas memangani korban selalu menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya saat memberi arahan dihadapan tim resque Damkar.

Usai menggelar apel kepala seksi penyelamatan dinas Damkar Makassar Abd Gafur mengatakan tim yang diterjunkan ke Bantaeng berjumlah 12 orang personel
dengan membawa berbagai macam alat perlengkapan penyelamatan korban banjir.

Ada dua orang dari tim penyelam yang kami bawa serta ditambah beberapa orang yang akan bergerak evakuasi ditambah personel yang mendata dan assesment korban kita juga menerjunkan animal rescue bertugas melakukan penyelamatan jika ada korban terjebak didalam reruntuhan bangunan,,” terangnya. (Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar, Yusran Jusuf meminta camat dan lurah untuk melakukan verifikasi ulang data kependudukan jelang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada 9 Desember 2020.

Hal ini ditegaskan Yusran saat memimpin rapat Koordinasi bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, KPU Kota Makassar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, di ruang Sipakatau Gedung Balaikota Makassar, Jumat (12/6/2020).

Verifikasi ulang dimaksudkan untuk mensinkronkan data pemilih yang di miliki oleh KPU Makassar dengan kondisi ril dilapangan.

“Transparansi data sangat penting dalam menghasilkan Pilwali yang berkualitas. Verifikasi ini harus segera dilakukan, makanya saya minta Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) termasuk dukcapil untuk berkordinasi dengan camat lurah, serta RT RW agar data yang digunakan oleh KPU betul-betul terverifikasi” jelasnya.

Dalam rapat kordinasi ini juga berlangsung serah terima dokumen data kependudukan dari KPU Kota Makassar ke kecamatan, serta pihak Kecamatan ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil).

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua KPU Kota Makassar, Muh. Farid Wajid mengatakan bahwa pihaknya menemukan perbedaan data kependudukan yang di miliki oleh KPU dengan Dukcapil Makassar.

“Kami melihat ada miss data yang perlu segera disingkronkan dengan Pemkot. Di data kami tercatat sebaran lima ribuaan, sedangkan data Pemkot itu ada tujuh ribuan. Dua ribunya ini yang harus ditelusuri,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini biasa disebut dengan data anomali. Data anomali sendiri yaitu, data pemilih yang masih belum sesuai dengan identitasnya. Indikatornya ada lima yakni alamat, nama, NIK, tanggal lahir, dan usia di bawah 17 tahun.

“Makanya kita ingin mengeceknya ke lapangan dan melakukan kordinasi dengan pihak pemkot agar data dari kita sinkron semua dan bisa dicocokkan. Untuk data pemilih tetap belum bisa dipastikan. Kita bereskan dulu kecocokan data,” sebut Farid.

Rencananya, satu bulan sebelum hari pelaksanaan pemilihan, pihak KPU Makassar akan menggelar rapat kordinasi mengenai hasil akhir Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar.

Pada acara tersebut, hadir Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, S. IK, M. Si, Kwtua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo,SH, Kapolres Pelabuhan, AKBP Kadarislam Kasim, Pasi Ops Kodim, Mayor Inf Dewa Putu Gede ( Mewakili Dandim 1408/BS), Muh. Farid Wajid (Ketua KPU Kota Mksr), Nursari (Ketua Bawaslu Kota Mksr), Kasi Intel Kejari, Ivan Nusu, SH (Kejari Makasar), Wakil Ketua PN Makassar, Dr. Ibrahim Palino, SH. MH, Sekda Kota Makassar, Ir. M. Ansar,M.Si serta jajaran SKPD, seluruh Camat dan lurah sekota Makassar. (Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus bekerja melakukan berbagai upaya untuk melawan penyebaran Virus Covid-19 ditengah masyarakat. Salah satu langka taktis yang dilakukan yakni membentuk tim khusus yang dinamakan “Inspektur Covid-19”.

Pj Wali Kota Makassar, Prof Yusran Jusuf menjelaskan tujuan dibentuknya Inspektur Covid-19 yakni untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di tempat-tempat umum, baik itu di pasar, mall, fasilitas umum termasuk tempat ibadah.

“Inspektur Covid-19 ini merupakan tim lapangan yang bertugas menemui warga ditempat umum untuk memberikan pemahaman akan kewajiban pemakaian masker saat keluar rumah atau ketika beraktifitas di tempat kerja, rutin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer” ujar Yusran Jusuf di Makassar, Kamis (11/6/2020).

Menurutnya, langkah ini bagian dari pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pasca PSBB berdasarkan Perwali 31 Thn 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan di tempat umum.

Sementara itu ditempat berbeda, Kasatpol PP Kota Makassar, Iman Hud menjelaskan tim bentukan Yusran Jusuf tersebut merupakan gabungan aparat Satpol PP serta sejumlah stakholder lainnya yang akan melakukan pengawasan secara langsung kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa mematuhi seluruh protokol kesehatan.

“Kita akan jelaskan kepada pelaku-pelaku usaha dilapangan tentang syarat-syarat pembukaan usaha, termasuk sanksi-sanksi nya. Kita harus sepakat bahwa untuk melawan penyebaran virus ini yang paling penting adalah kepatuhan dan ketaatan kita semua menjalankan protokol kesehatan yg tertuang dalam perwal 31” ujar Iman Hud.

Saat ini berita ini diturunkan, tim Inspektur Covid-19 tengah bersiap turun ke mal-mal besar, termasuk ke tempat-tempat umum lainnya untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. (Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus melakukan berbagai upaya memassifkan edukasi ke masyarakat terkait covid-19 dan menuju new normal. Salah satunya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti RT/ RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak kampus.

Karena itu pula, Pj Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf mendorong Ikatan Pemudan Muhammadiyah (IPM) agar dapat menjadi duta edukasi Covid-19. Diharapkan IPM mampu mengambil satu segmen dalam masyarakat seperti pada tingkat pelajar di semua jenjang pendidikan.

“Perlu kita terus memberi edukasi dengan muatan-muatan tentang protokol kesehatan, tentang kelompok yang rentang terpapar, cara penguatan imun, termasuk jenis-jenis penyakit yang rentang jika terpapar virus,” ucap Yusran saat menerima audiens IPM di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (11/6).

Selain itu, kelompok rentan perlu dijaga agar tidak kemana-mana serta senantiasa memperbaiki asupan gizi untuk meningkatkan imunitas. Untuk itulah IPM diminta mengambil peran agar bisa menjadi juru bicara meyakinkan masyarakat khususnya pelajar bahwa kita butuh kesabaran sedikit lagi.

Hal ini juga sejalan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan IPM yakni Syawalan Silaturrahmi dan Diskusi Online dengan tema kebijakan “New School Life”. Rencananya Pj Wali Kota Prof Yusran akan dihadirkan sebagai narasumber di kegiatan tersebut.

Senada, Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Amalia Hambali yang ikut mendampingi Yusran mengatakan bahwa sampai Desember pembelajaran masih di rumah. Sementara kalender pendidikan tetap jalan pada mulai tanggal 13 Juni.

“Sesuai kalender Pendidikan sudah melakukan penerimaan siswa baru 1 Juli, proses belajar mengajar tetap jalan namun kondisinya berbeda. IPM bisa jadi duta edukasi, membentuk tim khusus di sekolah terutama sekolah pinggiran,” jelas Lia sapaan akrabnya.

Sementara itu, Muhammad Ali Mabhan, ketua pimpinan daerah ikatan pelajar Muhammadiyah pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kegiatan yang akan dilakukannya itu dilatari atas keresahan saat kembalinya aktifitas sekolah nanti, jangan sampai penerapannnya tidak sesuai yang diharapkan.

“Kita akan membantu melakukan edukasi di tingkat pelajar sesuai harapan Pak Wali” singkatnya. (Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP). Hal ini diumumkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Priyono melalui Conferensi Virtual, Kamis (11/6).

Opini WTP diberikan berdasar Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019.

Pj Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf yang didampingi Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pengelola keuangan SKPD yang terdiri dari PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Termasuk kepada para pengelola barang, pejabat pengadaan dan Pokja ULP, Auditor dan seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), para pejabat dan staf Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kota Makassar. Berkat upaya maksimal yang terus dilakukan terbukti mampu mempertahankan capaian opini WTP hingga berhasil diraih lima tahun berturut-turut sejak tahun 2015 ini.

Yusran juga mengatakan seluruh saran dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK sangat berarti dalam peningkatan kinerja pemerintah dan akan menjadi motivasi pengelolaan keuangan daerah. Olehnya itu, Yusran berkomitmen akan menjadikan seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Tim BPK akan ditindaklanjuti secara maksimal dan berkelanjutan.

“Kami mohon kiranya dalam perjalanan APBD ke depan, BPK Perwakilan Sulsel senantiasa membuka ruang diskusi dan komunikasi dengan pemerintah daerah sebagai langkah penyempurnaan dan mengantisipasi hal-hal yang dipandang tidak sesuai denganbperaturan perundang-undangan,” ucapnya saat didaulat menyampaikan sambutan mewakili lima kabupaten lainnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sukawesi Selatan Wahyu Priyono menyampaikan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu hal yang sangat penting adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang dilampiri laporan keuangan.

“Alhamdulillah kami telah melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini wajar atas penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan,” pungkasnya.

Selain Makassar, opini WTP juga diberikan kepada Kabupaten Gowa dan Sinjai. Sementara kabupaten Takalar dan Jeneponto gagal meraih opini WTP.

“Yg sudah dapat WTP agar tidak lengah karena bisa saja di tahun selanjutnya bisa turun menjadi tidak WTP, seperti pare-pare ada satu kasus sehingga tidak memperoleh WTP kali ini,” tutur Wahyu. (jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo melayangkan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah kota Makassar meraih WTP yang kelima atas laporan penyelenggaraan keuangan daerah tahun 2019.

“Ini adalah capaian luar biasa dari pemerintah kota Makassar karena berhasil mempertahankan penghargaan WTP ini sejak tahu 2015. Karena menpertahankan itu adalah hal yang sulit, tapi alhamdulillah kita mampu,” ucapnya, sesaat usai Vidcom bersama BPK RI Provinsi Sulsel dan 5 kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten lain di Sulsel, Kamis (11/6).

Artinya, menurut politisi Nasdem ini, pengelolaan keuangan daerah di Makassar di mata BPK sudah luar biasa.

Rudi berharap capaian ini bisa dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

“Saya juga berharap dengan capaian ini seluruh pengelolaan keuangan kita bisa akuntabel dan terbuka,” pungkasnya.

Sehingga, lanjut dia pengelolaan keuangan dan aset kota Makassar tidak ada lagi yang bermasalah.

DPRD sendiri menurut Rudi akan terus memberi pengawasan dan evaluasi jalannya pengelolaan keuangan yang semakin baik lagi kedepan. (jalu)

source : Humas Pemkot Makassar