LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan komitmen Pemprov Sulsel terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel saat menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel (kantor sementara DPRD Sulsel), Rabu (1/7/2026).

Gubernur Andi Sudirman mengapresiasi berbagai masukan, saran dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sulsel sebagai bentuk kemitraan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang seluruh masukan DPRD sebagai bentuk kemitraan yang konstruktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Sudirman.

Ia menyampaikan Pemprov Sulsel akan terus mengoptimalkan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, menurut Andi Sudirman, Pemprov Sulsel terus memperkuat optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami juga terus memperkuat fungsi pengawasan internal guna memastikan setiap tahapan pengelolaan APBD dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Usai mendengarkan jawaban Gubernur Sulsel, sejumlah fraksi DPRD menyampaikan apresiasi dan menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Fadel Tauphan Ansar, menyampaikan apresiasi atas jawaban Gubernur dan menyatakan fraksinya menerima serta menyetujui pembahasan dilanjutkan.

Senada, anggota Fraksi PPP, Ahmad Fauzan Guntur, mengapresiasi jawaban Gubernur. Ia juga menilai Program Multiyears Project (MYP) tahun 2025-2027 Pemprov Sulsel, khususnya di wilayah Ajatappareng, telah memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Mallarangan Tutu. Menurutnya, jawaban Pemerintah Provinsi telah menjawab pandangan umum fraksi sehingga PKS sepakat melanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya.

Hal serupa disampaikan anggota Fraksi Demokrat, Heriwawan, anggota Fraksi Harapan, Kamaruddin serta Fraksi lain yang menyatakan menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. (*)

LANGITKU.NET, Medan – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Grand City Hall, Jalan Balai Kota, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026) malam.

Rakernas XVIII APEKSI secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.

Saat membuka Rakernas, Bima Arya mengajak seluruh kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi dan tidak lagi bergantung pada pola-pola pembangunan konvensional.

Menurutnya, pemerintah kota kini menjadi motor utama transformasi pembangunan nasional melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Hari ini saya melihat dengan bangga dan optimistis bagaimana kota-kota saat ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai macam inisiatif kepemimpinan,” ujar Bima Arya.

Dalam kesempatan itu, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah melampaui Rp100 miliar.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakernas, realisasi PAD Kota Makassar tercatat capai 194,67.

Oleh sebab itu, Bima Arya menegaskan, praktik-praktik terbaik pembangunan tidak harus dicari hingga ke luar negeri karena banyak pemerintah daerah di Indonesia telah membuktikan keberhasilannya melalui inovasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat masing-masing.

“Saya merekomendasikan Bapak-Ibu mempelajari dengan detail berbagai inovasi yang dilakukan daerah-daerah seperti Kota Malang dan Kota Pekanbaru,” katanya.

Selain mengoptimalkan sumber-sumber PAD, ia juga mendorong pemerintah kota untuk memanfaatkan skema pendanaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Skema tersebut dinilai efektif mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bima menyebut sejumlah daerah seperti Semarang, Samarinda, dan Madiun telah berhasil memanfaatkan skema KPBU untuk mendukung percepatan pembangunan.

Dalam arahannya, Wamendagri juga menekankan pentingnya membangun identitas atau city branding yang kuat sebagai strategi meningkatkan daya saing daerah.

Menurutnya, city branding bukan sekadar slogan atau pencitraan, melainkan representasi dari kondisi daerah saat ini, sejarah yang dimiliki, serta visi besar yang ingin diwujudkan di masa depan.

“Branding bukan hanya pencitraan. Branding yang baik adalah citra hari ini, cerita masa lalu, dan cita-cita masa depan,” tegasnya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menjadi forum strategis bagi asosiasi pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

“Aasosiasi Pemerintah Kota memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus menghadirkan pembangunan yang tangguh, dan mampu menjawab berbagai dinamika yang terus berkembang,” ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran para kepala daerah dalam Rakernas APEKSI bukan sekadar memenuhi agenda tahunan organisasi, melainkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kota.

Berbagi praktik terbaik, sekaligus merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Melalui forum Rakernas APEKSI, berbagai isu strategis perkotaan dibahas bersama, mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ketahanan kota,” jelasnya.

“Sehingga, transformasi digital pemerintahan, pengembangan ekonomi daerah, hingga penguatan kolaborasi antarwilayah dalam mendukung program pembangunan nasional,” tambah Appi.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat dan menciptakan kemiskinan yang berlangsung secara terstruktur.

Karena itu, ia meminta seluruh pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan amanah pengelolaan anggaran.

Pesan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Pemerintah Kota Makassar di Novotel Makassar Grand Shayla, Senin (29/6/2026).

Kegiatan ini yang diselenggarakan Inspektorat Kota Makassar ini diikuti kepala sekolah UPT SPF SD Negeri, bendahara sekolah, hingga perwakilan komite orang tua siswa.

Munafri menegaskan setiap rupiah anggaran negara sejatinya merupakan hak masyarakat yang harus diterima secara utuh. Ketika anggaran diselewengkan, yang hilang bukan sekadar uang negara, melainkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan ekonomi keluarga, hingga keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Harusnya masyarakat menerima haknya secara penuh, tetapi karena korupsi hanya tersisa sebagian kecil. Akibatnya, kesejahteraan yang seharusnya mereka rasakan ikut hilang. Inilah yang membangun kemiskinan secara terstruktur,” ujarnya.

Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga menggaris bawahi, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menyasar kasus-kasus besar. Justru praktik tersebut sering berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap lumrah.

Ia mencontohkan keterlambatan masuk kerja bagi aparatur sipil negara sebagai bentuk penyalahgunaan amanah karena ASN menerima gaji sesuai waktu kerja yang telah disepakati.

“Kalau akadnya bekerja mulai pukul 07.30 tetapi datang pukul 09.00, itu juga bentuk korupsi waktu. Kita menerima hak penuh, tetapi kewajiban tidak dijalankan secara penuh,” katanya.

Appi juga mengingatkan kepala sekolah dan bendahara agar tidak membangun kebiasaan meminjam dana sekolah untuk kepentingan pribadi, meskipun hanya sementara. Kebiasaan tersebut, kata dia, berpotensi menjadi temuan administrasi hingga berujung persoalan hukum apabila tidak segera diselesaikan.

Ia meminta seluruh pengelola keuangan membangun komunikasi yang terbuka dan saling mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran tercatat dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Selain itu, Appi menekankan pentingnya mengubah pola pikir dalam memandang anggaran pemerintah. Ia mengingatkan bahwa dana BOS bukan milik pribadi, melainkan uang negara yang dipercayakan untuk dikelola secara bertanggung jawab.

“Jangan pernah mengatakan ‘anggaran saya’. Itu bukan uang kita, tetapi uang negara yang dititipkan kepada kita untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Tak hanya menyoroti tata kelola anggaran, Appi juga meminta sekolah menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik sejak usia dini.

Ia menekankan, pendidikan karakter harus dimulai dari lingkungan sekolah agar anak-anak tumbuh dengan budaya jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Ia meminta agar guru tidak hanya mengajarkan slogan antikorupsi kepada murid, tetapi juga memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari.

“Anak-anak harus dibiasakan memahami sejak kecil bahwa korupsi bukan sesuatu yang biasa, tetapi perbuatan luar biasa yang tidak boleh terjadi. Keteladanan guru menjadi bagian penting dalam membangun karakter mereka,” katanya.

Appi berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu memperkuat budaya integritas di lingkungan pendidikan.

“Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Saya ingin kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak pernah memberi ruang sedikit pun terhadap praktik korupsi, terutama di dunia pendidikan,” harapnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan para imam kelurahan sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Tabligh Akbar dan Pelantikan Imam Kelurahan se-Kota Makassar di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M. Jusuf, Kamis (25/6/2026).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian insentif sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas dan pengabdian para imam dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan di wilayah masing-masing.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga memastikan kehadiran negara bagi para pekerja keagamaan melalui program perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Para imam kelurahan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga memperoleh manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), disertai insentif khusus dari pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Munafri mengaku bersyukur dapat menyaksikan langsung pelantikan para imam kelurahan yang telah melalui proses seleksi dan pengujian oleh pemerintah sebelum akhirnya dikukuhkan.

“Kita bersyukur hari ini dapat bersama-sama menyaksikan pelantikan imam kelurahan yang akan menjadi bagian penting dalam pembinaan masyarakat di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para mubalig, imam masjid, pemandi jenazah, guru mengaji, serta tokoh-tokoh agama yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam membangun kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, tugas seorang imam kelurahan bukanlah tugas yang ringan.

Menurutnya, imam memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya dalam memimpin ibadah, tetapi juga menjadi teladan dan penggerak kehidupan sosial masyarakat.

“Tugas menjadi imam memiliki tanggung jawab moral yang besar, tanggung jawab terhadap umat, serta tanggung jawab menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW,” katanya.

Dia menekankan bahwa pelantikan imam tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial. Lebih dari itu.

Kata dia, pelantikan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat agar para imam mampu memberikan pengaruh positif dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Menurut Munafri, seorang imam tidak hanya diukur dari kemampuan membaca Al-Qur’an atau memimpin salat dengan baik, tetapi juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial.

“Imam harus mampu mengikuti perkembangan zaman, memahami era digitalisasi, memiliki wawasan yang luas,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu juga mendorong optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat aktivitas sosial kemasyarakatan.

Appi menilai masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan salat lima waktu, tetapi juga harus menjadi ruang interaksi, musyawarah, dan penyelesaian berbagai persoalan warga.

Dia menuturkan, masjid dapat menjadi pusat perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, wadah memperkuat solidaritas sosial, sekaligus tempat membangun komunikasi antarwarga.

Secara khusus, Munafri berpesan kepada para imam yang baru dilantik agar mampu menjadi simbol dan figur sentral di lingkungan masing-masing.

“Imam masjid harus menjadi simbol masyarakat di wilayahnya, menjadi tokoh yang mampu mengajak masyarakat berdiskusi, menyelesaikan persoalan dan masjid sebagai pusat interaksi sosial,” tuturnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Makassar berharap para imam kelurahan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, harmonis dan peduli.

Karena itu, Appi menilai keberadaan imam kelurahan memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat nilai-nilai keagamaan di Kota Makassar.

Munafri juga menegaskan bahwa para imam kelurahan yang telah dilantik akan tetap dievaluasi secara berkala. Ia mengatakan, jabatan imam kelurahan bukanlah jabatan seumur hidup, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

“Tentu akan ada evaluasi, mereka telah melalui proses penjaringan dan pengujian sehingga menghasilkan imam yang kita harapkan. Namun jabatan ini bukan jabatan seumur hidup, tentu akan dilakukan evaluasi,” tutup Appi.

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Tabligh Akbar dan Pelantikan Imam Kelurahan yang menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan serta kebersamaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, peran imam sangat strategis dalam membimbing umat dan menjaga harmoni sosial di lingkungan masing-masing.

“Saya berharap para imam yang dilantik hari ini dapat menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan, menjadi teladan dalam akhlak, serta hadir sebagai pembimbing dan pemersatu masyarakat,” singkat Aliyah.

Sedangkan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kota Makassar, Mohammad Syarief, mengatakan para Imam Kelurahan yang baru dilantik akan segera menjalankan tugasnya setelah proses pengukuhan dan pelantikan selesai.

“Setelah pelantikan ini mereka langsung bekerja,” ujar Syarief.

Menurutnya, Bagian Kesra saat ini tengah menyiapkan sistem evaluasi dan penilaian kinerja Imam Kelurahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan, pengelolaan Imam Kelurahan yang mulai tahun ini berada di bawah koordinasi Bagian Kesra membuka peluang untuk memperluas peran mereka dalam mendukung berbagai program keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

“Ini menjadi peluang besar bagi kami untuk menyinergikan tugas-tugas pemerintah dengan peran Imam Kelurahan,” tuturnya.

“Kami ingin melakukan pendataan masjid, TPA, imam masjid, pengurus jenazah, hingga kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan,” sambung dia.

Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat, sekaligus memperkuat pembinaan mental dan spiritual warga.

Syarief menegaskan, Imam Kelurahan tidak boleh hanya dipandang sebagai petugas yang menangani urusan pernikahan atau administrasi keagamaan semata.

Menurutnya, masih banyak tugas sosial keumatan yang dapat dijalankan untuk membantu masyarakat dan pemerintah.

Dia menegaskan, imam Kelurahan harus memiliki marwah, mereka bukan hanya mengurus pernikahan atau menjadi penghulu.

“Masih banyak persoalan umat yang perlu mendapat perhatian dan pendampingan. Di situlah peran mereka sangat dibutuhkan,” katanya.

Ia berharap Imam Kelurahan dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Kota Makassar dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Bahkan, menurutnya, persoalan stunting hingga kemiskinan dapat dijembatani melalui peran para imam yang sehari-hari hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayahnya.

“Para imam tinggal di kelurahan masing-masing dan rutin bertemu masyarakat. Ini menjadi modal besar untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan program-program sosial dan kemasyarakatan,” ungkapnya.

Selain sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, keterlibatan Imam Kelurahan dalam berbagai program sosial juga diharapkan menjadi amal jariyah yang memberikan manfaat luas bagi umat.

Dalam kesempatan tersebut, Syarief menjelaskan bahwa total terdapat 153 Imam Kelurahan yang dihimpun dalam kegiatan pengukuhan dan pelantikan tersebut.

Jumlah itu terdiri atas imam yang sebelumnya telah menjabat untuk periode 2024–2029 dan kembali dikukuhkan, serta 103 Imam Kelurahan baru yang dilantik untuk masa bakti 2026–2031.

“Kita satukan mereka semua agar memiliki kesamaan visi dan misi mengenai bagaimana peran Imam Kelurahan ke depan. Kami ingin mereka tetap berada dalam pembinaan dan pendampingan pemerintah,” jelasnya.

Terkait kesejahteraan, Syarief mengatakan sistem insentif bagi Imam Kelurahan saat ini masih diberikan secara merata dan dikelola melalui pemerintah kecamatan.

Menurutnya, pola tersebut memungkinkan adanya pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan pembinaan dan evaluasi dengan pihak yang mengelola pemberian insentif.

“Sementara ini insentifnya masih sama untuk semua. Yang melakukan pengawasan dan evaluasi adalah kami, sedangkan insentif dikelola melalui kecamatan. Dengan begitu fungsi pembinaan bisa berjalan lebih objektif,” ujarnya.

Selain mendapatkan insentif, Imam Kelurahan juga akan memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan melalui program pekerja rentan yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar.

Melalui program tersebut, para Imam Kelurahan akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta perlindungan hari tua.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masa depan dan kesejahteraan para Imam Kelurahan yang selama ini mengabdikan diri kepada masyarakat,” katanya.

Ke depan, keberadaan Imam Kelurahan juga akan disinergikan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al-Qur’an dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pesantren.

Karena itu, Bagian Kesra segera menyusun indikator dan sistem penilaian yang akan menjadi acuan dalam mengukur kinerja para imam sekaligus mendukung implementasi berbagai program keagamaan di Kota Makassar.

“Peran Imam Kelurahan akan semakin strategis karena mereka akan ikut mendukung pelaksanaan berbagai program keagamaan,” tutup Syarief.

Hadir pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua TP PKK Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran SKPD Pemkot Makassar. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Diplomasi budaya dan kuliner menjadi pintu masuk Pemerintah Kota Makassar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada dunia internasional.

Melalui ajang Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mempromosikan keunggulan Kota Makassar di hadapan 41 delegasi dari 28 negara yang hadir dalam jamuan makan malam resmi di Benteng Fort Rotterdam, Selasa (23/6/2026) malam.

Kegiatan yang dihelat oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Makassar itu, berlangsung meriah dan penuh nuansa budaya lokal, yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan ucapan selamat datang kepada para duta besar, kuasa usaha, dan perwakilan negara sahabat yang hadir di Kota Makassar.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Makassar, saya mengucapkan selamat datang di kota kami dan dalam acara istimewa malam ini di Fort Rotterdam yang bersejarah,” ujar Appi.

Sebanyak 41 delegasi dari 28 negara ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta terdiri atas Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara Sahabat beserta pasangan, Konsul Jenderal, hingga anggota korps diplomatik yang membidangi ekonomi, perdagangan, investasi, dan sosial budaya.

Kehadiran para duta besar, kuasa usaha, dan perwakilan negara sahabat tersebut menjadi momentum strategis serta peluang kerja sama internasional yang dimiliki Kota Daeng.

Negara-negara yang hadir berasal dari kawasan Asia, Eropa, Afrika, Amerika, hingga Pasifik, di antaranya. Fiji, Australia, Pakistan, Japan, Mexico, Brazil, Ukraina, Bosnia and Herzegovina, Cuba, Tunisia, Venezuela, Serbia, Poland.

Selanjutnya, delegasi negara Solomon Islands, Peru, Nigeria, Costa Rica, Bulgaria, Lao PDR, Finland, Cambodia, Zimbabwe, Ethiopia, Rwanda, Netherlands, Uruguay, Malaysia, Philippines.

Menurutnya Appi, penyelenggaraan Indonesia Gastrodiplomacy Series tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarbangsa melalui pendekatan budaya dan diplomasi.

“Malam ini bukan sekadar jamuan makan malam, ini adalah perayaan persahabatan, budaya, dan diplomasi melalui makanan,” tuturnya.

“Gastronomi 2026 memiliki kekuatan unik untuk menyatukan orang-orang, memungkinkan kita berbagi cerita, tradisi, dan nilai-nilai melampaui batas negara dan bahasa,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu.

Pada kesempatan tersebut, Appi yang juga Konsul Kehormatan Republik Kroasia di Makassar itu. Ia secara khusus memperkenalkan Makassar sebagai kota yang memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama kawasan Indonesia Timur.

Selain dikenal dengan kekayaan kuliner khasnya, Makassar juga memiliki potensi besar di sektor perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.

Dia menjelaskan, Makassar terus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional yang didukung oleh infrastruktur modern, konektivitas yang kuat, serta sumber daya manusia yang kompetitif.

“Selama kunjungan ini, kami mengundang para delegasi untuk mengenal Makassar tidak hanya sebagai destinasi kuliner, tetapi juga sebagai kota sejarah, budaya, inovasi, dan peluang,” katanya.

Melalui rangkaian kegiatan IGS 2026 yang mencakup forum bisnis, tur kota, dan pengalaman budaya, Pemerintah Kota Makassar berharap para delegasi dapat melihat secara langsung berbagai potensi yang dimiliki kota ini, sekaligus membuka peluang kerja sama di berbagai sektor.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, Makassar saat ini terus memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan timur Indonesia.

Keberadaan Pelabuhan Makassar New Port (MNP), akses transportasi yang terintegrasi, kawasan industri, serta dukungan iklim investasi yang kondusif menjadi modal penting dalam menarik minat investor dan mitra internasional.

Selain itu, kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki Makassar juga menjadi daya tarik tersendiri. Terbukti, Benteng Fort Rotterdam yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara.

Juga, merupakan salah satu ikon warisan sejarah yang menggambarkan perjalanan panjang Kota Makassar sebagai kota pelabuhan internasional sejak berabad-abad lalu.

Lanjut Appi, di bidang pariwisata, Makassar juga menawarkan beragam destinasi unggulan, mulai dari wisata bahari di gugusan kepulauan, wisata sejarah, hingga kekayaan kuliner yang telah dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Appi juga menyinggung semangat persatuan dan persahabatan yang saat ini digaungkan dunia melalui gelaran Piala Dunia FIFA.

Menurutnya, nilai-nilai yang lahir dari pertemuan berbagai bangsa dalam ajang olahraga tersebut sejalan dengan semangat diplomasi yang dibangun melalui Indonesia Gastrodiplomacy Series.

“Yang terpenting, kami berharap pertemuan ini dapat mempererat persahabatan antarnegara dan membuka peluang baru untuk kerja sama serta kemitraan,” jelas Appi.

Kehadiran para delegasi dari 28 negara dalam Indonesia Gastrodiplomacy Series 2026 menjadi momentum penting bagi Makassar untuk memperluas jejaring internasional, memperkenalkan potensi daerah.

Serta memperkuat posisi kota ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan diplomasi budaya di Indonesia Timur.

Munafri pun mengajak seluruh delegasi menikmati berbagai pertunjukan budaya serta pengalaman khas yang ditawarkan Kota Makassar selama rangkaian kegiatan berlangsung.

“Terima kasih telah memenuhi undangan kami, dengan kehadiran disini. Silakan menikmati malam ini, pertunjukan yang disajikan, serta pengalaman unik yang menanti di Makassar. Semoga kunjungan menjadi kenangan yang indah dan menyenangkan,” tutup Munafri.

Acara Welcome Dinner tersebut turut dihadiri Penasihat Senior Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri RI, R. Heru Hartanto Subolo Prasetyo, para duta besar dan perwakilan negara sahabat, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Kota Makassar.

Hadir Sekda Makassar, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Andi Zulkifly Nanda, jajaran SKPD Pemerintah Kota Makassar, dan unsur tokoh lainya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (19/6/2026).

Pengukuhan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Setya Nugraha, jajaran Forkopimda Sulsel serta sejumlah Bupati dan Wali kota se-Sulsel.

Dalam prosesi tersebut, Gubernur Andi Sudirman membacakan surat keputusan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel.

“Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan,” ucapnya.

“Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab,” sambung Andi Sudirman.

Dalam kesempatan itu juga, Andi Sudirman menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mardiyanto Arif Rakhmadi.

Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin antara BPKP dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Sulsel.

“Selamat datang dan selamat bertugas di Sulawesi Selatan. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta efektivitas pembangunan di daerah.

Karena itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, BPKP, BPK, Kejaksaan, serta TNI-Polri akan terus diperkuat demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Paling penting bagaimana kita semua sama-sama mengawal program asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta program strategis pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan harapan bahwa keberadaan Da’i yang kompeten, berintegritas, dan memiliki pemahaman agama yang mendalam menjadi kunci penting dalam pembinaan umat di tengah tantangan kehidupan modern saat ini.

Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus Ikatan Da’i Sulawesi Selatan (IKDA Sulsel) Cabang Makassar dengan tema “Membangun Kemandirian Dakwah di Era Modern”, yang berlangsung di Whiz Prime Hotel Hasanuddin Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin, Minggu (21/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Makassar, Mohammad Syarief.

Wali Kota Munafri mengatakan, peran Da’i sangat strategis karena tidak hanya menjadi penyampai pesan-pesan agama, tetapi juga berkontribusi dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan pembinaan umat.

“Kehadiran Da’i di tengah masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar. Apa yang disampaikan seorang Da’i sering kali menyampaikan syiar kepada masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan,” ujarnya.

Menurutnya, seorang Da’i tidak cukup hanya memiliki kemampuan berbicara di hadapan publik, tetapi juga harus dibekali kapasitas keilmuan yang memadai, metode dakwah yang santun, serta mampu menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Karena itu, kompetensi dan kualitas keilmuan seorang dai harus benar-benar diperhatikan,” jelas Munafri.

Ia menekankan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada para Da’i sangat tinggi. Oleh sebab itu, setiap pesan keagamaan yang disampaikan harus berdasarkan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh seba itu, Munafri berharap IKDA Sulsel Cabang Makassar dapat menjadi wadah yang mampu menjaga kualitas dan profesionalitas para dai melalui peningkatan kapasitas, sertifikasi kompetensi, serta penguatan wawasan keilmuan.

Menurut Appi, berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman yang benar terhadap suatu persoalan.

Karena itu, para dai dituntut memiliki kemampuan untuk menghadirkan solusi dan pencerahan bagi masyarakat.

“Melalui organisasi Da’i ini, saya berharap ada tanggung jawab bersama untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan eksistensi para Da’i dengan terus melakukan pembaruan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman,” katanya.

Munafri juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana memperluas jangkauan dakwah.

Menurutnya, era digital bukan menjadi hambatan, melainkan peluang besar bagi para dai untuk mengakses referensi yang kredibel dan menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan secara lebih efektif.

“Hari ini kita berada dalam era digitalisasi. Ini bukan penghalang, tetapi harus menjadi sarana para Da’i untuk meningkatkan kualitas dakwah,” tuturnya.

“Gunakan teknologi untuk memperkaya sumber-sumber ilmu yang akan disampaikan kepada masyarakat,” tambah mantan CEO PSM itu.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa tugas seorang dai tidak berhenti sebagai penceramah. Da’i juga merupakan figur dan teladan di tengah masyarakat yang harus mampu menjaga harkat dan martabat profesinya.

Ia menilai, para Da’i memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan keagamaan dan kemasyarakatan yang humanis.

Lanjut dia, Da’i bukan hanya juru ceramah. Akan tetapi Da’i adalah simbol dan panutan di tengah masyarakat.

“Karena itu, kehadiran mereka harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Munafri kembali menegaskan pentingnya mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Ia menambahkan, masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah salat lima waktu, tetapi juga harus berfungsi sebagai pusat penyelesaian persoalan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat.

Dimana, Masjid harus menjadi episentrum penyelesaian persoalan masyarakat. Dan Masjid harus mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Di sinilah peran aktif para Da’i bersama imam masjid menjadi sangat penting,” jelasnya.

Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, siap berkolaborasi dengan IKDA Sulsel untuk menyusun berbagai program peningkatan kapasitas Da’i agar mampu menghadirkan dakwah yang mencerahkan, menambah wawasan keagamaan masyarakat, serta menjaga persatuan umat.

Orang nomor satu Kota Makassar itu juga mengajak para dai, khususnya generasi muda, untuk terus belajar, memperluas wawasan, dan mengedepankan kebijaksanaan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah.

Bagi Appi, seorang Da’i merupakan tugas yang berat, tetapi sekaligus sangat mulia. Karena itu jangan pernah berhenti belajar dan terus meminta nasihat kepada para ulama dan orang-orang yang lebih berpengalaman.

“Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan agar para Da’i dapat menjadi mitra strategis dalam membangun masyarakat yang religius, cerdas, dan harmonis,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Munafri berharap para pengurus IKDA Sulsel Cabang Makassar, yang baru dilantik dapat menjadi garda terdepan dalam menghadirkan dakwah yang menyejukkan, memperkuat persatuan umat, serta mampu menjawab berbagai tantangan sosial di era modern.

“Semoga para Da’i terus menjadi sumber pencerahan dan manfaat bagi masyarakat di Kota Makassar,” pungkasnya.

Sedangkan, Ketua Umum Ikatan Da’i Sulawesi Selatan (IKDA Sulsel) Cabang Makassar, Dedi Gunawan Saputra, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi pusat pemberdayaan dai profesional yang mampu menjawab tantangan dakwah di zaman kekinian.

Menurut Dedi, IKDA Sulsel Cabang Makassar hadir sebagai organisasi profesi dan dakwah yang tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas keagamaan para dai, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan di bidang ekonomi, teknologi digital, dan sosial kemasyarakatan.

“Kami mengusung tagline ‘Dakwah Beradab, Makassar Bermartabat’. Tagline ini menjadi semangat kami dalam melahirkan Da’i yang memiliki pemahaman agama, unggul dalam literasi digital, serta tetap berpijak pada kearifan lokal demi kemaslahatan umat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, secara operasional IKDA Sulsel Cabang Makassar menjalankan program kerja melalui empat bidang utama, yakni Bidang Dakwah dan Pengembangan SDM, Bidang Ekonomi dan Usaha Kreatif, Bidang Media dan Humas, serta Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga.

Keempat bidang tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan kapasitas dai sekaligus memperluas peran dakwah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Dedi mengatakan, eksistensi IKDA Sulsel Cabang Makassar bertujuan memberikan pelayanan keagamaan yang komprehensif kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan tersebut mencakup penyediaan dai untuk khatib Jumat, ceramah pada peringatan hari-hari besar Islam, ceramah tarawih selama Ramadan, takziah, hingga pembinaan majelis taklim dan pengajian rutin.

“IKDA hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keagamaan dapat terpenuhi oleh dai-dai yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman keislaman yang baik,” katanya.

Selain aktivitas dakwah di mimbar, organisasi ini juga aktif menggelar berbagai kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan, seperti pelatihan peningkatan kapasitas dai, workshop pengembangan keterampilan, serta kegiatan bantuan sosial dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa IKDA Sulsel Cabang Makassar memiliki sejumlah misi strategis yang menjadi fokus pengembangan organisasi ke depan.

Di antaranya mendorong kemandirian ekonomi para dai, memperkuat dakwah digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta meningkatkan kualitas sumber daya dai melalui sertifikasi kompetensi profesi. Pihaknya juga memberikan perhatian besar terhadap proses regenerasi.

“Karena itu, program mentorship dan pembinaan dai muda menjadi salah satu prioritas agar estafet dakwah tetap terjaga dan mampu menghadirkan dakwah yang tematik, solutif, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan dakwah saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Oleh sebab itu, para dai dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana edukasi dan penyebaran pesan-pesan keagamaan yang moderat dan mencerahkan.

Dedi menambahkan, IKDA Sulsel Cabang Makassar berkomitmen menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dengan semangat kolaborasi, pihaknya membuka ruang kerja sama yang luas dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, maupun berbagai pihak lainnya.

“Kami percaya bahwa penguatan dakwah tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen untuk membangun masyarakat yang religius, berdaya, dan bermartabat,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengukuhkan dan mengambil sumpah/janji 47 Kepala Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (17/6/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa kepala puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kesehatan masyarakat.

“Kepala Puskesmas adalah garda terdepan pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Setelah selama beberapa tahun posisi kepala puskesmas diisi oleh pelaksana tugas (Plt) seiring adanya perubahan nomenklatur dan penyesuaian regulasi jabatan di lingkungan pemerintahan.

Lanjut dia, perubahan nomenklatur dan penyesuaian regulasi yang menyebabkan mekanisme pengisian jabatan kepala puskesmas harus menyesuaikan ketentuan yang berlaku sehingga pelantikan definitif secara menyeluruh, kini baru dilaksanakan di tahun 2026.

“Pelantikan kepala puskesmas definitif kali ini memiliki arti yang sangat penting karena terakhir kali pengukuhan definitif dilakukan pada tahun 2019,” jelas Appi.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, bahwa proses penetapan kepala puskesmas yang dikukuhkan hari ini tidak dilakukan secara instan.

Pemerintah Kota Makassar, melalui kolaborasi sejumlah perangkat daerah telah melaksanakan serangkaian tahapan seleksi yang objektif dan akuntabel.

Tahapan tersebut meliputi verifikasi persyaratan administrasi, penilaian kompetensi, uji kompetensi, wawancara, hingga penilaian rekam jejak dan integritas.

“Dengan proses yang panjang dan selektif ini, kami berharap yang terpilih benar-benar ASN yang memiliki kompetensi manajerial, kemampuan teknis, serta kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin puskesmas,” terangnya.

Menurutnya, puskesmas tidak hanya berfungsi memberikan pelayanan kuratif atau pengobatan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam upaya promotif dan preventif, yakni peningkatan kesehatan masyarakat serta pencegahan penyakit di tingkat wilayah.

Karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, profesional, berintegritas, dan mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Appi menilai, pelantikan hari ini menandai hadirnya kembali kepastian kepemimpinan di seluruh puskesmas Kota Makassar setelah melalui proses penataan organisasi dan penyesuaian regulasi yang cukup panjang.

“Kepastian kepemimpinan ini sangat penting agar pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal, terukur, dan berkelanjutan,” kata Munafri.

Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu menekankan bahwa kesehatan merupakan salah satu fokus utama pembangunan Pemerintah Kota Makassar selain sektor pendidikan.

Karena itu, keberadaan kepala puskesmas yang definitif diharapkan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Ia mengatakan, layanan kesehatan sebagai layanan dasar harus mampu menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

“Makanya sangat penting menempatkan orang-orang yang kompeten pada posisi ini,” tuturnya.

Dia menambahkan, fungsi puskesmas harus dimaksimalkan, terutama dalam fungsi-fungsi pencegahan penyakit.

Selain itu, puskesmas juga harus membantu menyukseskan berbagai program pemerintah seperti percepatan penurunan stunting.

Juga, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, menjaga kesehatan lingkungan, termasuk persoalan sanitasi.

Munafri juga meminta para kepala puskesmas yang baru dikukuhkan untuk aktif mengenali berbagai persoalan kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat serta mampu menghadirkan solusi yang tepat dan cepat.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang responsif, mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan.

Dikatakan, masyarakat membutuhkan kehadiran puskesmas sebagai jawaban atas persoalan kesehatan mereka.

“Karena itu dibutuhkan respons yang cepat dan pelayanan yang baik mulai dari kepala puskesmas hingga seluruh perangkatnya,” jelasnya.

“Ini bukan tugas biasa karena menyangkut kesehatan dan nyawa masyarakat,” sambung Appi.

Ia mengingatkan bahwa puskesmas bukan sekadar kantor pelayanan yang dapat ditinggalkan kapan saja, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan manusia dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Karena Puskesmas adalah bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Ini bukan pekerjaan sampingan dan tidak bisa didelegasikan begitu saja.

“Dibutuhkan komitmen, integritas, dan kepedulian yang tinggi dari seluruh jajaran puskesmas,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menghadirkan seluruh camat se-Kota Makassar. Ia menilai kolaborasi antara kepala puskesmas dan pemerintah kecamatan sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan yang terjadi di wilayah.

Menurutnya, camat merupakan mitra strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan masyarakat.

“Saya sengaja menghadirkan para camat karena mereka adalah mitra di wilayah. Kepala puskesmas dan camat harus menjadi tandem yang kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat,” katanya.

“Saya berharap para camat terus memberikan dukungan terhadap pengembangan pelayanan puskesmas agar masyarakat bisa terlayani dengan baik dan pembangunan kesehatan berjalan maksimal,” tambah Appi.

Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Munafri juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia kesehatan secara baik dan terukur.

Ia meminta seluruh kepala puskesmas memastikan pemutakhiran data tenaga kesehatan pada Sistem Informasi SDM Kesehatan (SDMK) dilakukan secara berkelanjutan.

Ia. Melanjutkan, data yang akurat, lengkap, dan terkini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di masa mendatang.

“Data SDMK harus menjadi perhatian serius. Saya berharap seluruh kepala puskesmas memastikan validitas dan pembaruan data tenaga kesehatan di unit kerja masing-masing sehingga kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.

Kepada para kepala puskesmas yang baru dilantik, Munafri berpesan agar menjadikan amanah tersebut sebagai tanggung jawab besar untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik kepada masyarakat.

Ia meminta para kepala puskesmas mampu menghadirkan inovasi, memperkuat budaya kerja yang melayani, serta membangun kolaborasi dengan seluruh tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing-masing.

“Saya berharap para Kepala Puskesmas menjadi motor penggerak berbagai program prioritas kesehatan, termasuk percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan promosi dan pencegahan kesehatan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Munafri optimistis dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang baik, serta dukungan seluruh pihak, puskesmas di Kota Makassar akan semakin mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Saya percaya saudara-saudara mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya masyarakat Kota Makassar yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkasnya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Kepala UPT Puskesmas ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan,” katanya.

Menurut Aliyah, keberadaan kepala puskesmas yang definitif menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kesehatan dasar berjalan lebih optimal, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Ia menilai puskesmas memiliki peran vital sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Ini juga menghadirkan layanan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Aliyah.

Aliyah menekankan bahwa jabatan yang diemban para kepala puskesmas bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.

Karena itu, ia berharap seluruh kepala puskesmas yang baru dikukuhkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja masing-masing.

Lanjut dia, jabatan yang diamanahkan hari ini adalah tanggung jawab untuk memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

“Saya berharap seluruh Kepala UPT Puskesmas dapat bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan semangat melayani, sehingga kehadiran puskesmas benar-benar menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat Makassar yang sehat dan sejahtera,” tuturnya.

Lebih lanjut, Aliyah mengajak seluruh kepala puskesmas untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah kecamatan, kelurahan, tenaga kesehatan, maupun elemen masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

*Dengan pengukuhan kepala puskesmas definitif ini, kami berharap pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat, program-program prioritas kesehatan dapat berjalan lebih efektif, serta dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar,”harapnya.

Prosesi pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji kepala puskesmas tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda.

Hadir, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina, anggota DPRD Kota Makassar, unsur Forkopimda, para camat, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, bersama tim lapangan Sensus Ekonomi 2026, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (16/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang kini memasuki tahap pendataan lapangan secara door-to-door di Kota Makassar.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga menjadi salah satu warga yang didata langsung oleh petugas sensus. Usai proses pendataan, ia menyaksikan penempelan stiker pada bagian depan rumah jabatan sebagai tanda telah mengikuti Sensus Ekonomi 2026.

Pada kesempatan tersebut, Munafri menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2036. Ia menilai pendataan tersebut merupakan elemen penting dalam menyediakan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai bentuk dukungan simbolis, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga mengusulkan agar pencanangan Sensus Ekonomi di Makassar tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi juga disertai dengan kegiatan penanaman pohon sebagai simbol pertumbuhan.

“Bagus kalau kita tanam pohon Sensus Ekonomi kita, sebagai bagian dari menjaga kota kita. Bisa juga di kantor Balaikota,” ujarnta

Ia juga menawarkan beberapa opsi waktu yang memungkinkan agar dirinya bisa turut hadir langsung pada kegiatan penanaman pohon bersama petugas sensus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menyambut baik gagasan penanaman pohon yang diusulkan Munafri. Ia menyebut ide tersebut sangat positif menunjukkan sensus ekonomi mencakup semua sektor, termasuk pertanian.

“Ini menunjukkan suatu simbol bahwa Sensus Ekonomi diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sangat luar biasa idenya tadi Bapak Wali Kota,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia menguraikan audiensi bersama Wali Kota Makassar membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar. Serta sekaligus, BPS melakukan pendataan terhadap keluarga Wali Kota Makassar sebagai bagian dari pelaksanaan sensus yang berlangsung secara nasional.

Abdul Hafid juga menjelaskan sensus umum untuk perusahaan telah dimulai sejak 1 Mei dengan metode pengisian bersama. Lalu pendataan lapangan secara door-to-door dijalankan serentak mulai 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

“Di Kota Makassar, sebanyak 934 petugas diterjunkan untuk menyukseskan kegiatan tersebut, terdiri atas petugas pendata lapangan, petugas pemeriksa lapangan, serta tim khusus pendataan usaha besar,” urainya.(*)