Daerah

LANGITKU.NET , Makassar – Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) bagi ASN di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bakal segera cair.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BKD Sulsel Imran Jausi. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk segera membayarkan TPP bagi ASN.

“Kami berharap pencairan TPP ini dapat tuntas di semua OPD dalam minggu ini, dan ini juga sesuai arahan bapak Gubernur agar pembayaran TPP sudah dapat dilakukan secepatnya sebelum memasuki bulan Ramadan,” ungkap Imran, Selasa (29/3/2022).

Keterlambatan ini menurut Imran dikarenakan ada perubahan regulasi dari aturan Pemerintah Pusat.

“adanya perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 tahun 2020 yang mengatur tentang kriteria TPP. Selain itu, adanya keterlambatan rekomendasi terkait besaran TPP dari Kemendagri dan ini berlaku secara Nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, hal ini juga dipengaruhi adanya penyesuaian dengan SKP format baru sesuai Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja.

“Selain itu penginputan target dan capaian kinerja oleh masing-masing ASN berbasis dokumen secara bersamaan, sehingga akses jaringan ke aplikasi sangat lambat,” ujarnya.

Selain itu menurut Imran, saat ini juga ada penyesuaian pada aplikasi yang digunakan.

“Untuk itu, kami di BKD Melakukan percepatan proses verifikasi berdasarkan hasil penginputan SKP oleh setiap ASN, dan tentunya kami semua berharap dukungan jaringan internet dan aplikasi yg digunakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan,” tuturnya.

Sementara terkait besaran TPP yang akan diterima oleh ASN, saat ini diberlakukan berbasis kinerja.

“Sehingga ini akan memicu semangat ASN untuk lebih aktif untuk terus berinovasi dan memberikan capaian-capaian yang baik untuk Sulsel,” ungkapnya. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Pemerintah Kota Makassar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk TA 2023, di Phinisi Ballroom Claro, Jumat (25/3/22).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Dharmawan Tim Ahli, Sekretaris Daerah Kota Makassar, forkopimda Kota Makassar dan Provinsi Seluruh Camat Kota Makassar, RT/RW. tim ahli Walikota, tokoh adat masyarakat, serta tokoh perempuan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M.Anshar yang mewakili Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan Musrenbang kota makassar menjadi wadah usulan prioritas aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan bagi rakyat.

“Kita bisa lihat contoh periode pertama pak Danny dengan membuat lorong garden dan alhamdulillah berhasil. Periode kedua ini sementara digodok lorong wisata dan kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmi Budiman mengungkapkan pengusulan musrembang terdapat 2561 usulan program. Dimana sebanyak 1611 program dikerjakan dari kecamatan dan pokok pikiran sendiri ada 715 usulan di tahun 2023.

“Jadi usulan tahun ini kebijakan cukup berubah dari tahun kemarin di mana tahun ini kita membagi usulan menjadi dua pertama usulan dana sektoral dan sektoral itu di kerja oleh SKPD masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya,” ucapnya.

“Yang kedua usulan yang berkaitan dengan dana Kelurahan. Kenapa kita membagi dua Karena yang namanya dana Kelurahan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat,” tambah Helmi

Dia menyebutkan ada empat kunci pada musrembang TA 2023 yakni produktifitas, kesejahteraan, kemudian transformasi digital metaverse.

“Sebagian besar usulan program yang diterima seperti penyediaan infrastruktur, drainase serta keluhan masyarakat tentang kemacetan,” sebutnya.

Tak hanya itu, pemerintah Kota Makassar juga akan memfokuskan buat kesehatan masyarakat utamanya pada anak yang mengalami stunting.

Kata Helmi, total ada 80 persen anak yang mengalami stunting dari 153 kelurahan. Karenanya, ia akan menyiapkan anggarannya secara serius terhadap masalah stunting ini, agar masyarakat sadar untuk hidup sehat.

Berbicara dana kelurahan, Helmi berencana menaikkan anggarannya untuk tahun depan senilai Rp 500 juta.

“Mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya di masa pemerintahan Danny- Fatma kita maksimalkan terus dan tadi kan sudah ada arahan ada atau harapan bisa dinaikkan menjadi 1 Miliar mudah-mudahan itu tercapai di tahun-tahun selanjutnya,” harap Helmi.

LANGITKU.NET , Bone – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri acara 692 Tahun Kabupaten Bone di halaman Rumah Jabatan Bupati Bone di Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Senin (28/3/2022).

Hadir dalam kegiatan itu, Anggota DPR RI, Dirlantas Polda Sulsel, Pangdam XIV Hasanuddin, Menteri Pertanian Periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Pimpinan Nasional, Ketua Kerukunan Keluarga Bone (KKMB) Pusat, Ketua KKMB Sejumlah Provinsi di Indonesia, Bupati Bulukumba, Bupati Gowa, Muspida, pejabat Pemprov Sulsel dan Bone serta tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Andi Sudirman menyerahkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bone yang diterima langsung Bupati Bone Andi Fashar Mahdin Padjalangi dengan nilai Rp 37 miliar. Untuk tahun 2021, Pemprov Sulsel telah memberikan bantuan keuangan senilai Rp 54 Miliar.

Bantuan ini diperuntukkan untuk sejumlah pembangunan di Bone, diantaranya jalan akses masuk Bandara Arung Palakka, jalan bypass Sumpallabu (Lilina Ajangale – Alinge), beberapa infrastruktur lainnya serta subsidi tiket penerbangan.

“Yang pertama New By Pass Sumpallabbu (Lilina – Ajangale – Alinge) mudah diakses, kita punya alternatif, insya Allah dengan bantuan keuangan. Kemudian untuk akses bandara (Arung Pallaka) kita perbaiki sekaligus untuk subsidi tiket,” katanya.

Diharapkan, bantuan keuangan ini bisa diserap dan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

“Untuk upaya pemulihan perekonomian masyarakat. Dengan memberikan kemudahan akses mobilitas masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bone Andi Fashar Padjalangi mengungkapkan bahwa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada perkembangan dan pembangunan Kabupaten Bone.

“Meski di masa pandemi Covid-19, komitmen Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung program pembangunan infrastruktur di kabupaten Bone tetap berjalan seperti Jembatan Watu Kecamatan Cenrana dan Jembatan Solo Kecamatan Ponre,” ungkapnya.

Alokasi bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Andi Sudirman  dari tahun ke tahun telah menangani jalan kabupaten yang strategis terhadap pengembangan perekonomian dari sektor pariwisata, maupun akses perlintasan kabupaten.

“Bantuan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pemicu pembangunan di Kabupaten Bone,” akunya.
Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Sulsel meresmikan beberapa pengerjaan di Bone,  diantaranya pengaspalan jalan Bakunge – Solo, jembatan sungai solo, dan jalan Uloe – Ujung. Ketiganya merupakan pembangunan dari bantuan keuangan Provinsi untuk Kabupaten Bone. (*)

LANGITKU. NET , Makssar – Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulsel Amson Padolo menegaskan bahwa renovasi rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel yang berlokasi di Jl Jenderal Sudirman Makassar 2022 adalah hal rutin dan sesuai amanah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD Sulsel TA 2022.

Hal tersebut diungkapkan Amson Padolo, Sabtu (26/3/2022) di Makassar. “Pembangunan atau renovasi rujab itu atau perbaikan perbaikan di dalamnya adalah hal rutin. Karena bangunan ini cagar budaya yang harus kita rawat,” ujar Amson Padolo.

Mantan Kabag Protokol Pemprov Sulsel ini juga membantah jika perbaikan perbaikan atau renovasi rujab gubernur tersebut menjadi alasan karena Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ingin masuk ke rujab tersebut.

“Tidak benar itu kalau alasan pak gubernur mau masuk itu rujab diperbaiki. Sekali lagi itu hal biasa dan rutin dilakukan. rujab ini memang butuh perawatan karena memang masuk peninggalan sejarah atau cagar budaya,” jelas Amson.

Mau masuk atau tidak masuk gubernur di rujab tersebut, lanjut Amson Padolo, tetap rujab tersebut diperbaiki dan dirawat secara rutin.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Andi Sudirman masih menempati rujab wagub karena menunggu rehab rujab gubernur selesai. “Sekali lagi saya sampaikan rehab rujab ini rutin tak ada hubungannya dengan pak gubernur mau masuk atau tidak,” tegas Amson. (*)

LANGITKU. NET , Makssar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Musyawarah Nasional (Munas) I dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Alumni Jogja Sulselbar (IKAJOSS) se-Nusantara, yang dilaksanakan di Hotel Myko, Sabtu, 26 Maret 2022. Ia berharap, IKAJOSS bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi, dan hadir memberi solusi ketika ada persoalan.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat memberikan apresiasi kepada Alumni Jogjakarta yang ada di Sulsel dan Sulbar, yang menginisiasi kegiatan ini dengan melaksanakan Munas I. Ia berharap, kepengurusan yang terpilih pada  periode ini amanah dalam menjalankan tugas dan dapat membawa manfaat sebagai wadah persatuan bagi para alumni Jogjakarta yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Barat.

“Saya berharap para pengurus ini dapat berperan aktif dalam membina serta memberdayakan masyarakat, untuk  dapat berkontribusi melalui kritik dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang terkait peningkatan SDM, membangun jiwa enterpreunership, menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor serta pengelolaan sumber daya alam secara optimal,” urainya.

Eks Direktur Kementerian Sosial Bidang Penanggulangan Kemiskinan itu mengatakan, dirinya sempat berbincang dengan Ketua Umum DPP IKAJOSS terkait pelaksanaan pasar murah.Hal lain, dirinya ingin connecting antara produk-produk lokal Sulsel dipasarkan oleh IKAJOSS.

“Untuk itu, kehadiran IKAJOSS ini, memberikan solusi untuk bagaimana Sulsel ini bertindak untuk kepentingan nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPW IKAJOSS Sulselbar, Imam Hud, mengatakan, organisasi ini adalah wadah mempersatukan khusus untuk alumni Jogja yang bisa dimanfaatkan keilmuannya.

“Dan kita sangat bersyukur karena dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Kementerian Pertanian, Bulog, Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kota, semua mensupport. Oni bentuk sumbangsih kita untuk alumni Jogja. Namun, tidak menutup kemungkinan, bisa berkolaborasi dengan yang lain,” ungkapnya.

Hadir dalam Rakernas IKAJOSS yakni Dewan Pembina IKAJOSS M Parawansa, Ketua Umum DPP IKAJOSS M Hasyir Thaha, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ketua Panitia Imam Hud sekaligus Ketua DPW IKAJOSS. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Rabu (23/3/2022).

Dalam laporannya, Gubernur menyampaikan capaian realisasi pendapatan daerah sampai akhir Tahun 2021 yang meningkat 14,89 persen atau sebesar Rp 643,98 Milyar lebih. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 lalu.

Capaian realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulsel sampai dengan akhir Tahun 2021 sebesar Rp 9,968 Triliun atau 96,02 persen dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp 10,381 Triliun lebih.

“Realisasi Pendapatan ini meningkat sebesar Rp 643,98 Milyar lebih atau tumbuh sebesar 14,89 persen dari Tahun 2020. Pendapatan Daerah ini bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah,” lanjutnya.

Selain itu, kata Andi Sudirman, realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 juga meningkat dibandingkan realisasi PAD pada tahun 2020 lalu.

“Pendapatan Asli Daerah (2021) sebesar Rp 4,422 Triliun lebih atau 94,05 persen dari target sebesar Rp 4,702 Triliun lebih. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3,890 Triliun lebih terjadi peningkatan sebesar Rp 579.304 Milyar lebih atau tumbuh sebesar 14,89 persen,” lanjutnya.

Andi Sudirman juga menyampaikan perkembangan capaian berdasarkan visi misi pemerintahan. Ia menyebutkan, mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Pelayanan Publik masing-masing mencapai 100 persen.

Pada kesempatan itu, Gubernur termuda se-Indonesia ini juga mengungkapkan Capaian Program Pembangunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib Dasar dan Urusan Wajib Non-Dasar serta urusan pilihan.

Urusan Wajib Dasar meliputi Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan anggaran Rp 2,868 Triliun lebih dan direalisasikan Rp 2,744 Triliun lebih atau 95,67 persen dan capaian fisik 82.98 persen. Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan anggaran Rp 104,526 Milyar lebih dan direalisasikan Rp. 98,335 Milyar lebih atau 94,08 persen dan capaian fisik 91,95 persen.

Sementara untuk capaian Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar, misalnya, Urusan Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM dialokasikan anggaran Rp 24,707 Miliar lebih dan direalisasikan Rp 22,408 Miliar lebih atau 90,69 persen dan capaian fisik sebesar 100 persen.

Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dialokasikan anggaran Rp 20,534 Miliar lebih dan direalisasikan sebesar Rp 19,248 Miliar lebih atau 93.74 persen dan capaian fisik sebesar 100 persen.

“Urusan Pangan, pada Dinas Ketahanan Pangan dialokasikan anggaran Rp 39,679 Miliar lebih dan dapat direalisasikan Rp 37,951 Miliar lebih atau 95,64 persen, dan capaian fisik 100 persen,” terangnya.

Gubernur yang akrab disapa Andalan ini juga menyampaikan Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan untuk Urusan Pertanian, pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dialokasikan anggaran sebesar Rp 370,192 Miliar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp 322,401 Miliar lebih atau 87,09 persen, dan capaian fisik sebesar 84 persen.

Pada Urusan Perdagangan, anggaran yang dialokasikan melalui Dinas Perdagangan sebesar Rp 16,963 Miliar lebih dan dapat direalisasikan Rp 15,767 Miliar lebih atau sebesar 92,95 persen dengan capaian fisik 99.32 persen.

“Urusan Perindustrian, pada Dinas Perindustrian dialokasikan anggaran Rp 29,402 Miliar lebih dan direalisasikan Rp 28,224 Miliar lebih atau 96,00 persen dan capaian fisik 100%,” tuturnya.

Andi Sudirman juga menambahkan, untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 98,186 Miliar lebih dan direalisasikan Rp 88,014 Miliar lebih atau 89,64 persen dan capaian fisik 96.37 persen. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Terkait Permasalah Publik, Pemkot Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyiapkan layanan call center 112. Salah satunya melayani masyarakat Kota Makassar dalam situasi darurat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Mahyuddin mengatakan kegunaan call center 112.

“Selain panggilan darurat, layanan 112 juga merupakan wadah untuk memperoleh informasi dan melaporkan hal-hal yang terkait dengan pelayanan pemerintah atau campur tangan pemerintah di Kota Makassar”. Ujar Mahyuddin (Jumat, 25/03/2022).

Selain itu, beliau juga membeberkan bagaimana pengembangaan pengelolaan laporan dari masyarakat hingga pegaduan kasus Covid.

“Jadi, layanan 112 menerima panggilan dari masyarakat kemudian diteruskan ke stakeholder terkait. Terkait pengaduan kasus covid, kami dari 112 selalu sedia menerima laporan masyarakat jika ada warga atau keluarga yang terindikasi maupun terpapar Covid-19 yang menghubungi 112. Dari pihak 112 akan menindaklanjuti kepada tim Covid Hunter yang ada pada masing-masing Puskesmas untuk memberikan penanganan” Ungkap Mahyuddin.

“Penanganannya itu tentu dari covid hunter akan melakukan swab baik secara PCR atau antigen. Jika hasilnya positif maka tim covid hunter akan menindaklanjuti” .Tambahnya

Pengembangan 112 kedepan diharapkan layanan ini bisa melayani langsung masyarakat sesuai laporan dan keluhan yang dialami. Ada report dari pihak yang melayani secara langsung

“Harapan call center makassar Pertama masyarakat memanfaatkan layanan ini secara maksimal. Kedua, call center 112 bisa memberikan layanan yang terbaik dengan cepat dan tepat. Ketiga, stakeholder yang terkait menerima laporan diharapkan merespon dengan cepat dengan feedback setidaknya setengah jam sudah ada.” Jelasnya.

LANGITKU.NET , Makassar – Kota Makassar berhasil meraih posisi kedua setelah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam nominasi daerah dengan belanja lokal terbanyak.

Penghargaan ini diraih Makassar setelah diumumkan saat penutupan business matching yang diadakan Kementrian Perindustrian RI di Nusa Dua Bali, Kamis (24/3/2022).

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto yang hadir bersama dengan kepala daerah lainnya di Indonesia, mengutarakan upayanya meningkatkan ekonomi masyarakat di Makassar dan menumbuhkan kembali UMKM di masa pandemi.

“Semua bekerja aktif meningkatkan ekonomi di Makassar. Perangkat pemerintah kami berupaya untuk membangun kembali UMKM yang sempat merosot. Tapi kami yakin akan mampu menembus target belanja daerah terbanyak pertama dengan pembelanjaan produk lokal dan juga produk dalam negeri,”jelas Danny.

Ditambahkannya bahwa dengan merangkul pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan pertumbuhan ekonomi akan mampu melaju secara otomatis, supaya menjadikan daerah sejahtera.

“Pelaku usaha kecil dan menengah ini yang menjadi magnet perputaran ekonomi di daerah. Jika diberdayakan secara maksimal tentunya akan dapat mensejahterakan daerah serta merta memajukan ekonomi negeri,” ungkap Danny.

Senada dengan Walikota Danny, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Kota Makassar mampu menunjukkan tajinya membantu pemerintah dalam menumbuhkan kembangkan produk dalam negeri.

“Bojonegoro kabupaten yang paling banyak melakukan belanja daerah terbanyak dan disusul Makassar. Terima kasih untuk semua pimpinan daerah yang telah berpartisipasi menumbuhkan Indonesia maju. Kepala daerah yang berprestasi akan dipilih menemani kunjungan kerja saya, melihat bagaimana perkembangan di negara lain seperti di Dubai,” ujarnya.

Business matching yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menko Marves dan Kepala LKPP ini, memberikan semangat kepada para pemangku kebijakan daerah agar senantiasa selalu menggunakan produk dalam negeri.

“Untuk memudahkan belanja daerah maka akan dibuat e-katalog jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan produk dalam negeri. E-katalog ini juga bisa meminimalisir adanya peluang mark up yang kerap menjadi bencana kepala daerah dalam pengelolaan belanja daerah,” terangnya.

Business matching yang digelar sejak tanggal 22-24 Maret 2022 ini rupanya mampu memberikan efek positif untuk pembelanjaan dalam negeri. Hal ini dengan keberhasilan penjualan yang menembus angka 214,4 Triliun selama 3 hari dan mendapat rekor Muri.

LANGITKU.NET , Makassar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M. Ansar, membuka secara resmi pembekalan Muballigh dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1433 H.

Pembekalan ini yang diselenggarakan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Gedung IMMIM Makassar, Kamis (24/03/2022).

Sekda Kota Makassar dalam kesempatan itu, memberikan semangat dan motivasi kepada Mubaligh agar dalam menyampaikan dakwahnya dapat menyatukan seluruh umat.

“Penting untuk memperhatikan materi dakwah, agar mampu memberi ketenangan di tengah-tengah umat, menjadikan manusia mukmin lebih mandiri, berbahagia, dan bermanfaat,” ujarnya.

Selain itu, Sekda Kota Makassar juga mengingatkan agar muballigh tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga menjadi teladan di tengah tengah masyarakat.

Dalam Pembekalan Muballigh kali ini menghadirkan pula beberapa narasumber yakni Prof Dr H Darussalam Syamsuddin, MA, Iqbal Djalil LC, Dr H Mukhlis Mukhtar, dan Dr KH baharuddin HS.

LANGITKU.NET , Makassar – Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menerima kunjungan Badan Perwakilan Keuangan ((BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, di ruang rapat Walikota lantai 2 Rabu (23/3/2022).

Kunjungan BPK ini dalam rangka membahas secara rinci mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Kota Makassar Tahun 2021.

Danny mengatakan pertemuan entry meeting antara dirinya bersama BPK membahas persoalan yang ada di pemerintah Kota Makassar dan juga bersilaturahmi.

“Tadi kami rapat cuma sebentar, kami silaturahim cerita pengalaman saya diperiksa, saat menjadi konsultan perbatasan,” ucap Danny.

Sedangkan untuk persoalan pemerintah kota sendiri kata Danny tidak terlalu. Dalam kesempatan itu Danny juga menyampaikan bahwa Pemkot Makassar pernah meraih 5 kali WTP.

“Jadi kita tahu cara untuk memperoleh WTP, yang jelas BPK minta supaya seluruh SKPD jika dipanggil harus datang dan lengkap berkas jika diminta. Saya jamin, saya yang akan pimpin langsung,” ujar Danny.

Menurut Danny, jika dalam suatu pemerintahan tidak meraih WTP, maka pemerintahan itu tidak bisa jalan, karena WTP adalah pintu sebuah prestasi dalam suatu pemerintahan.

“Kita bisa berprestasi bagus, tapi kalau tidak raih WTP itu sama saja kita dikali nol,” tandasnya.