Daerah

LANGITKU.NET, Makassar – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menilai rehabilitasi jaringan irigasi yang diinisiasi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor pertanian.

Menurutnya, pembangunan jaringan irigasi melalui program Multi Years Project (MYP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel ini memastikan ketersediaan air bagi persawahan petani, termasuk di sejumlah wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan jaringan pengairan.

“Di Kabupaten Jeneponto itu kami terus melakukan pembangunan jaringan irigasi, termasuk juga di Takalar, Gowa, dan beberapa daerah lain. Kalau Pemprov Sulsel membangun, maka akan baguslah pertanian kita ke depan dalam hal mewujudkan swasembada pangan,” kata Hamka, Rabu (16/9).

Hamka juga mendorong agar pembangunan infrastruktur dasar pertanian tersebut berjalan beriringan dengan modernisasi pertanian, baik melalui penggunaan alat dan mesin pertanian maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Karena kita tidak lagi berkutat dengan masalah dasar pertanian. Langkah Pak Gubernur ini, sekali lagi saya sampaikan, ini tepat dan berani. Ini bagus, ke depan kita tinggal dorong modernisasi alat pertaniannya dan SDM-nya,” jelasnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, pembangunan jaringan irigasi menjadi bagian penting dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional dan daerah.

“Irigasi yang baik membuat sawah petani teraliri air secara optimal. Lahan yang tadinya tadah hujan kini bisa teraliri air dengan baik. Hal ini tentu mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Diketahui, rehabilitasi jaringan irigasi ini melayani 54.000 hektare sawah yang berada di Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Total anggarannya sebesar Rp780 Miliar yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025-2027.

Hingga kini, proses pembangunan terus dikebut. Data per 13 September 2026, progres keseluruhan pekerjaan rehabilitasi pada 39 daerah irigasi telah mencapai sekitar 17,8 persen sejak dimulai pada April 2026.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, program recovery ini dilakukan lantaran mayoritas infrastruktur irigasi eksisting telah mengalami penurunan fungsi hingga tinggal tersisa 50 persen. Kerusakan pada bendung serta penyumbatan aliran kerap membuat pasokan air gagal mencapai area persawahan di tingkat hilir maupun tersier.

Penormalan jaringan irigasi ini diproyeksikan mampu mendongkrak Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian secara signifikan. Ketersediaan air memungkinkan para petani meningkatkan frekuensi masa tanam hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.

“Para petani bisa lima kali dalam dua tahun, atau tiga kali setahun, atau minimal dua kali setahun untuk bercocok tanam sampai panen,” kata Andi Sudirman beberapa waktu lalu. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, kembali meninjau perkembangan pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, Kecamatan Manggala, Rabu (16/9/2026).

Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, Appi bahkan naik hingga ke puncak area TPA untuk melihat langsung progres penataan kawasan dan perbaikan sistem pengelolaan sampah.

Dari atas area TPA, perubahan wajah kawasan tersebut mulai terlihat. Area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah, bau, dan kondisi yang tidak tertata, kini secara bertahap mulai dibenahi dan ditata.

Pembenahan itu merupakan bagian dari langkah Pemerintah Kota Makassar setelah menerapkan program pemilahan sampah dan penataan pengelolaan TPA sejak Agustus 2026.

Appi mengatakan, perubahan tersebut menjadi bagian dari proses panjang untuk mengubah sistem pengelolaan TPA Tamangapa dari pola open dumping menuju sistem yang lebih terkendali.

“Pembenahan ini masih kita tingkatkan dari open dumping ke controlled landfill atau menuju sanitary landfill, sampah harus ditutup dengan tanah urug,” ujar Appi saat meninjau TPA Tamangapa.

Selain area timbunan, pembangunan akses menuju TPA Tamangapa juga masih terus berjalan. Saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap pembuatan tiang pancang untuk mendukung pembangunan akses jalan utama.

Penataan kawasan juga disiapkan dengan beberapa jalur akses. Selain akses utama dari sisi barat, terdapat jalan alternatif di sisi kanan kawasan TPA serta akses melalui poros Samata dari sisi selatan TPA, di sekitar kawasan Bintang Lima.

Pembangunan sejumlah akses tersebut diharapkan mendukung kelancaran mobilitas armada sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan TPA secara keseluruhan.

Dia mengatakan, persoalan persampahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kualitas kehidupan dan lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Kita tidak hanya bicara tentang teknis, tapi kita bicara tentang kelas. Kita tidak mau mewariskan generasi kita soal kotornya kota, persoalan joroknya kota, persoalan kota yang tidak sehat,” terangnya.

Karena itu, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan tertata.

Ketua IKA FH Unhas itu menilai persoalan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Hari ini pemerintah kota berkomitmen bagaimana mewariskan kota yang bersih, kota yang sehat, kota yang indah,” katanya.

“Sampah ini, menjadi sumber dari seluruh persoalan-persoalan hidup yang bisa berakibat fatal, kalau kita tidak kelola dengan baik,” sambung Appi.

Dalam peninjauan tersebut, Appi melihat langsung proses penutupan timbunan sampah menggunakan tanah urug atau tanah merah.

Menurutnya, penggunaan tanah urug menjadi salah satu bagian penting dalam pembenahan TPA karena dapat membantu menutup timbunan sampah, mengurangi bau, serta mengendalikan keberadaan hama.

“Di sini kelihatan proses menutupi penumpukan sampah. Ini masih dalam proses penutupan dan perbaikan,” katanya.

Penataan tersebut perlahan membuat kawasan TPA terlihat lebih rapi dibandingkan kondisi sebelumnya. Appi menyebut perubahan wajah TPA Tamangapa mulai menunjukkan hasil nyata.

Namun, ia menegaskan pembenahan tidak berhenti pada aspek estetika kawasan. Sehingga, Pemerintah kota, kata dia, sedang menata keseluruhan sistem persampahan agar proses pengelolaan berlangsung secara terus menerus.

Lebih jauh, Appi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur maupun pembenahan TPA.

Menurutnya, perubahan harus dibarengi dengan kesadaran seluruh masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya.

“Soal pengelolaan sampah itu harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Selain itu, pria kelahiran 20 September 1975 itu juga menyampaikan keberadaan pipa-pipa yang dipasang di area timbunan sampah untuk mengalirkan gas metana.

“Kalau kita lihat pipa-pipa pembuangan ini adalah pipa-pipa untuk gas metan,” jelas Appi.

Pemanfaatan tersebut menjadi bagian dari konsep pengelolaan sampah yang tidak sekadar memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mengolah potensi yang dihasilkan dari proses penguraian sampah.

Menurutnya, keberadaan pipa tersebut berfungsi sebagai jalur ventilasi agar gas yang berada di dalam timbunan dapat keluar melalui saluran yang telah disiapkan.

“Di dalam tanah ini ada tumpukan sampah, sehingga harus dibuka rongga untuk bernapas. Kalau tidak, bisa meledak. Nah, ini harus dibuka rongga,” ungkapnya.

Sistem ventilasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan aspek keselamatan di kawasan TPA. Gas metana yang terakumulasi tanpa pengendalian dapat meningkatkan risiko kebakaran maupun ledakan.

Namun, Appi mengatakan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Gas Metana Bakal Dimanfaatkan Pemerintah Kota Makassar, kata Appi, telah menyiapkan proyek percontohan pemanfaatan gas metana di kawasan TPA Tamangapa.

Ke depan, proyek tersebut akan dikembangkan secara lebih masif dengan membangun jaringan instalasi yang dapat menangkap dan menyalurkan gas metana secara lebih optimal.

“Selain dibuka rongga, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bakar untuk memasak di rumah masing-masing,” tuturnya.

“Sudah ada proyek percontohan yang kita lakukan. Ke depan akan kita bangun secara masif untuk memastikan jaringan instalasi gas metan berfungsi dengan baik,” lanjut Appi. (*)

LANGITKU.NET, Jeneponto – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada tiga warga korban kebakaran di Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Penyerahan bantuan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Jeneponto Paris Yasir, di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, pada Sabtu (12/9/2026) malam.

Musibah kebakaran yang terjadi pada Agustus 2026 lalu, mengakibatkan tiga rumah warga di Kelurahan Balang Toa terbakar.

Atas musibah tersebut, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan duka cita dan berharap para korban diberikan ketabahan.

“Kami turut berduka cita atas musibah kebakaran yang terjadi di Kelurahan Balang Toa. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban dan membantu memenuhi kebutuhan setelah musibah yang terjadi,” kata Andi Sudirman.

Masing-masing korban menerima bantuan sosial kemanusiaan senilai Rp15 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada Bagsawan Dg Sikki, St Siang Dg Kebe, dan Sudirman Sappara.

Andi Sudirman mengatakan, kehadiran pemerintah merupakan bagian dari upaya memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat musibah.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban dalam masa pemulihan setelah musibah kebakaran.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban,” tuturnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Meski antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mulai mereda, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, Pertamina, dan seluruh pihak terkait untuk memastikan penyaluran BBM kembali normal.

Koordinasi tersebut dilakukan Munafri bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/09/2026).

Rapat diikuti Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta para pemilik SPBU Kota Makassar.

Pertemuan tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi penyaluran BBM dalam beberapa hari terakhir sekaligus menyusun langkah penanganan dan antisipasi agar persoalan antrean tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.

Munafri mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu terlihat dari antrean di sejumlah SPBU Makassar yang mulai berkurang.

“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujarnya.

Pemerintah, kata Munafri, telah memaksimalkan pelayanan di hampir seluruh SPBU untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah kebijakan juga diterapkan untuk mengurai kepadatan, mulai dari pelaksanaan pembelajaran daring, work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM, hingga permintaan penambahan kuota ke pemerintah pusat.

“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya.

Selain memperkuat koordinasi, pada rapat evaluasi tersebut Munafri juga mendorong agar disparitas harga BBM menjadi bagian dari evaluasi Pertamina. Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh menjadi salah satu alasan yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Sehingga, banyak masyarakat yang memilih beralih ke jenis BBM yang harganya lebih murah. Ia pun berharap disparitas harga BBM dapat dikaji dna di evaluasi. Sehingga pola konsumsi masyarakat di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam penyesuaian pasokan.

Di sisi lain, Munafri meminta penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Ia menilai berbagai regulasi khusus yang telah diterapkan perlu dievaluasi secara berkala seiring membaiknya kondisi antrean.

Sehingga, Masyarakat Kota Makassar dapat segera kembali beraktivitas dalam kondisi yang normal. Seperti siswa yang saat ini belajar daring padahal musim ujian hingga para ojol dengan mobilitas tinggi akan kesulitan jika hanya bisa mengisi BBM mengikuti aturan isi bensin ganjil-genap.

“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperluas cakupan program iuran sampah gratis bagi masyarakat.

Di Kecamatan Biringkanaya, tercatat sebanyak 6.103 kepala keluarga (KK) telah menikmati pembebasan pembayaran iuran sampah, sejak diterapkan pada 2025 lalu.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pesta Rakyat Kecamatan Biringkanaya, Sabtu (5/9/2026) malam.

Appi mengatakan, perluasan program iuran sampah gratis akan dilakukan pada 2026-2027. Jika sebelumnya pembebasan iuran berlaku bagi rumah dengan daya listrik 450 hingga 900 volt ampere (VA), cakupannya akan dinaikkan hingga 1.300 VA.

“Kalau selama ini hanya di KWh meter rumah itu 450 sampai 900 watt, tahun ini insyaallah kita naikkan yang 900 sampai ke 1.300,” kata Appi.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu program unggulan Pemkot Makassar yang terus diperkuat. Tak berhenti pada jumlah penerima saat ini, Pemkot Makassar juga menyiapkan perluasan cakupan hingga sekitar 3.000 rumah tambahan di Kecamatan Biringkanaya.

Menurutnya, khusus di Biringkanaya terdapat sekitar 3.000 rumah tambahan yang akan masuk dalam program pembebasan iuran sampah tersebut.

“Di Biringkanaya ini ada sekitar tambahan 3.000 rumah. Ada tambahan 3.000 rumah yang akan kita gratiskan dalam pembayaran iuran sampahnya,” ujarnya.

Namun, Appi menegaskan perluasan program tersebut tidak diberikan tanpa syarat. Warga penerima wajib melakukan pemilahan sampah dari rumah.

“Kalau listriknya dari 450 sampai 1.300, iuran sampahnya kita akan bebaskan. Maka dari itu, ini penting sekali, pilah sampah’ ta,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.

Dikatakan, kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumber yang selama ini, menjadi arahan pemerintah pusat.

Oleh seba itu, Pemkot Makassar ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari rumah tangga.

Appi menyebut, dengan jumlah penduduk Biringkanaya yang mendekati 300 ribu jiwa, kapasitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut perlu terus ditambah.

Ia menilai keberadaan tujuh TPS3R yang ada saat ini belum cukup untuk mengimbangi volume sampah yang dihasilkan masyarakat.

“Di Biringkanaya ini dengan penduduk yang sangat banyak, harusnya memang TPS3R ini tidak cukup kalau cuma tujuh,” tuturnya.

“Ini harus kita tambah lagi untuk mampu mengolah begitu besar dan begitu banyak sampah yang dihasilkan,” sambung Manafri.

Karena itu, Pemkot Makassar mendorong pemilahan sampah sejak dari rumah sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.

Selain memperluas penerima iuran sampah gratis, Pemkot Makassar juga akan melakukan pembenahan terhadap sistem Bank Sampah Unit (BSU).

Appi mengatakan, perbaikan dilakukan agar proses pembayaran kepada masyarakat atas sampah nonorganik dapat berlangsung lebih sederhana dan cepat.

“Kalau bisa kita mencoba bagaimana masyarakat datang langsung bayar, tidak ada waktu tunggu lagi di pembayaran untuk sampah-sampah nonorganiknya. Ini kita akan coba untuk memaksimalkan,” terangnya.

Menurut Appi, pembenahan sistem persampahan juga akan berjalan beriringan dengan pengembangan urban farming yang dikelola kelompok masyarakat.

Dinas Pertanian dan Perikanan, kata dia, akan memberikan dukungan agar pengelolaan sampah dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara simultan.

“Ini akan berjalan simultan semua ini supaya sirkulasi pengelolaan sampah ini bisa berjalan dengan baik, dan bisa dinikmati untuk memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat,” tandasnya.

Diketahui, hadir pada kegitan ini, Wali Kota Makassar bersama jajaran SKPD lingkup Pemkot Makassar. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Aduan warga terkait sulitnya mendapatkan air bersih di tengah kondisi cuaca ekstrem dan kekeringan mendapat respons cepat dari Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, turun langsung ke sejumlah wilayah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tersebut mendapat penanganan.

Tidak hanya memantau pendistribusian air bersih, Appi juga mengecek fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menjadi salah satu bagian penting dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Rabu (2/9/2026) pagi, Appi menyusuri sejumlah lorong permukiman di Kecamatan Tallo hingga Kecamatan Tamalanrea.

Ia melihat langsung warga yang tengah mengantre membawa jeriken, galon dan berbagai wadah untuk mendapatkan air bersih yang didistribusikan pemerintah melalui BPBD, Damkarmat dan Dinas PU Kota Makassar.

“Hari ini kami turun langsung di beberapa titik di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea melihat SPAM dan distribusi air kepada warga membutuhakn. Kami turun langsung pastikan bantuan tersalur,” ujanrya.

Kehadirannya di tengah antrean warga menjadi perhatian tersendiri. Warga yang sebelumnya menunggu pasokan air, kini dapat menyampaikan langsung kondisi yang mereka alami kepada orang nomor satu di Kota Makassar tersebut.

Dengan berjalan menyusuri lorong, Munafri menyapa warga satu per satu sekaligus melihat dari dekat proses pengisian air ke wadah yang dibawa masyarakat.

Suasana haru pun terasa ketika warga melihat langsung wali kota hadir di lokasi, mendengarkan keluhan mereka dan memastikan kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah.

Appi menegaskan, langkah dilakukan menijau sitribusi air, merupakan respons Pemkot Makassar terhadap aspirasi dan aduan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh air bersih di tengah musim kemarau.

“Saya ingin memastikan penanganan tidak berhenti pada pendistribusian air secara darurat, tetapi juga menyentuh ketersediaan infrastruktur air melalui optimalisasi SPAM,” tuturnya.

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas sekaligus memastikan keberadaannya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di kawasan yang terdampak kekeringan.

Rangkaian agenda dimulai dari Kelurahan Rappokalling, tepatnya di Jalan Dg Tantu. Dari lokasi tersebut, Munafri kemudian bergerak menuju Jalan Teuku Umar 15 untuk kembali melihat kondisi masyarakat dan proses pemenuhan kebutuhan air bersih.

Perjalanan dilanjutkan dengan meninjau sejumlah titik SPAM serta kawasan Rumah Warna-warni di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.

Tak hanya itu, Wali Kota juga mengunjungi SPAM Air di kawasan Kelurahan Kaluku Bodoa, tepatnya di Jalan Butta-butta Ca’di Lorong 4. Setelah itu, peninjauan berlanjut ke SPAM Air Pannampu di Jalan Bersih, Kelurahan Pannampu, yang berada tepat di depan Kantor Lurah Pannampu.

Tak berhenti di satu titik, Munafri kemudian mengecek SPAM Air Pannampu di Jalan Indah, Kelurahan Pannampu. Selanjutnya, ia melihat langsung SPAM Air Kelurahan Buloa yang berada di Jalan Sultan Abdullah Raya Lorong 3, tepat di belakang Kantor Lurah Buloa.

Dari Kecamatan Tallo, agenda Munafri berlanjut ke Kecamatan Tamalanrea. Salah satu titik yang dikunjungi yakni SPAM Air di Kelurahan Parangloe, tepatnya di Jalan Bontoa Barat.

Usai memantau distribusi air, Munafri kembali menegaskan, peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas sekaligus memastikan keberadaannya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di kawasan yang terdampak kekeringan.

Ia menyebutkan Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat penanganan kebutuhan air bersih di tengah musim kemarau panjang yang berdampak pada sejumlah wilayah.

Appi menegaskan seluruh elemen pemerintah harus bergerak bersama memastikan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih tetap terpenuhi.

Menurut Appi, kebutuhan air bersih masyarakat terus mengalami peningkatan. BPBD Kota Makassar yang selama ini melakukan pendistribusian air bersih bahkan mencatat permintaan telah mencapai 50 titik dan menjangkau ribuan Kepala Keluarga (KK).

“Kebutuhan air terus difasilitasi BPBD sudah turun dan setiap hari ada peningkatan jumlah permintaan. Hari ini sudah menuju ke angka 50-an titik yang membutuhkan air bersih,” kata Appi.

Dia menekankan langkah tersebut penting dilakukan karena tekanan air PDAM mengalami penurunan selama musim kemarau.

Dari PDAM sudah memberikan pelayanan kepada para pelanggan maupun nonpelanggan melalui mobil tangki PDAM yang disediakan karena tekanan air lagi turun di musim kemarau ini.

Di sisi lain, Pemkot Makassar mengoptimalkan keberadaan SPAM yang telah dibangun, termasuk fasilitas yang sedang dalam proses pembangunan maupun yang tengah menjalani pemeliharaan.

Appi mengatakan optimalisasi dilakukan untuk memastikan sumber-sumber air yang tersedia dapat didistribusikan secara maksimal kepada masyarakat.

“Dari Dinas PU melalui SPAM yang dibangun, ada juga dalam proses pembangunan, ini kita akan optimalisasi dengan baik, memastikan bahwa seluruh sumber air ini bisa terdistribusi dengan baik ke masyarakat,” jelasnya.

Selain mengandalkan distribusi mobil tangki dan SPAM, Pemkot Makassar juga menyiapkan intervensi lain melalui pembangunan sumur bor konvensional di sejumlah kawasan.

Langkah tersebut dilakukan bersama tokoh masyarakat untuk mempercepat penyediaan sumber air sekaligus membangun titik-titik penampungan seperti tandon.

Appi menilai keberadaan tandon menjadi penting agar distribusi air tidak hanya terpusat di satu lokasi. Dengan semakin banyak titik penampungan, masyarakat diharapkan tidak perlu bergerak terlalu jauh untuk mendapatkan air.

“Kita akan melakukan intervensi melalui tokoh-tokoh masyarakat dengan membangun sumur bor yang lebih cepat, sumur bor konvensional, untuk segera memberikan pola penyaluran air dan tempat-tempat penampungan seperti tandon,” ungkapnya.

Ia juga menargetkan pembangunan SPAM baru terus dilakukan secara bertahap. Tahun ini, terdapat 18 SPAM yang direncanakan untuk dibangun. Dari jumlah tersebut, beberapa titik masih dalam proses pengerjaan. Bahkan, terdapat lokasi yang telah memasuki tahap pengeboran untuk mencari sumber air.

“Kontraknya tiga bulan, sudah berjalan satu bulan. Jadi tidak lebih dari dua bulan sudah terbangun lagi SPAM yang dalam proses pengerjaan sekarang ini,” katanya.

Menurutnya, pembangunan SPAM akan terus dilanjutkan dan ditambah setiap tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan air Kota Makassar.

Dia juga mengakui pembangunan sumur bor konvensional tidak selalu berhasil. Kondisi air yang ditemukan di sejumlah lokasi pun dapat berbeda, termasuk adanya sumur yang menghasilkan air berwarna hitam atau berbau.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pencarian sumber air melalui sumur bor konvensional.

Namun, Appi menyebut terdapat pula sumur bor yang berhasil memberikan pasokan air meski dibangun dengan kedalaman relatif pendek.

Salah satunya berada di kawasan RB 03. Menurut Appi, sumur tersebut hanya menggunakan satu pipa dengan kedalaman sekitar empat meter, tetapi mampu mendistribusikan air ke sejumlah rumah warga.

Karena itu, Pemkot Makassar berencana menambah beberapa titik sumur bor di sekitar lokasi yang berhasil, sekaligus memperkuat sistem penampungan air.

“Yang paling penting adalah tempat penampungannya seperti tandon-tandon penampungan itu harus diatur dengan baik supaya kebutuhan masyarakat tidak terfokus pada satu tempat, tapi sudah bisa terdistribusi,” jelasnya lagi.

Dalam penanganan kekeringan ini, Pemkot Makassar juga telah menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Appi memastikan BTT sudah dapat digunakan karena kondisi kekeringan yang berkepanjangan telah membutuhkan intervensi pemerintah secara lebih besar.

“Sudah, BTT-nya ini sudah jalan karena kita sudah masuk ke dalam wilayah tanggap darurat karena musim kering ini sangat panjang,” tegasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menghadiri rapat paripurna DPRD Sulsel yang membahas laporan pelaksanaan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026, Senin (31/8/2026).

Rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penutupan Masa Persidangan II dan pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif. Dalam rapat tersebut, Sufriadi mengatakan, reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.

“Reses digunakan oleh anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat,” ucap Sufriadi Arif.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 139 ayat (8) dan (9) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Sulsel, laporan hasil reses dikoordinasikan oleh masing-masing fraksi untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

“Hasil rapat paripurna ini akan ditetapkan dalam bentuk keputusan DPRD dan disampaikan kepada gubernur sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang membuka ruang bagi aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Sementara itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulsel atas penyampaian laporan hasil reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas laporan hasil reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026,” ucap Jufri Rahman.

Jufri mengatakan, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses merupakan salah satu bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

“Kami menyadari setiap aspirasi, saran masyarakat sebagai masukan strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia berharap koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD yang telah berjalan selama ini dapat terus diperkuat, khususnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia pun berharap semangat kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan serta memperkuat langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Terakhir, ia mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memberikan perhatian serius dan menindaklanjuti hasil-hasil reses yang telah disampaikan sebagai bahan perbaikan kinerja pelayanan publik. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Setelah berjalan sekitar satu tahun, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kini memperluas cakupan program pembebasan iuran sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika sebelumnya program menyasar rumah tangga dengan daya listrik 450 hingga 900 VA, cakupannya akan diperluas hingga pelanggan 1.300 VA.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Pesta Rakyat Kecamatan Ujung Tanah dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu (2/9/2026) malam.

Penegasan yang sama juga telah disampaikan Munafri di sejumlah kecamatan lain ketika menghadiri pesta rakyat.

Munafri mengatakan, perluasan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meringankan beban masyarakat sekaligus membangun pola pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah.

“Ini kita mulai dari melihat KWH atau beban listrik yang ada di rumah masing-masing. Tahun lalu kita sudah mulai dengan kekuatan atau daya listrik 450 sampai 900 watt, dan tahun ini kita akan tingkatkan ke kemampuan listriknya 900 sampai 1.300,” katanya.

Namun demikian, Munafri melanjutkan, skema pembebasan iuran sampah tidak hanya dirancang sebagai bentuk keringanan bagi masyarakat. Program tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk mendorong keterlibatan warga dalam mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Tamangapa.

Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan perluasan pembebasan iuran sampah tersebut disertai syarat yang harus dipenuhi masyarakat, yakni wajib memilah sampah rumah tangga masing-masing sebelum diangkut.

“Nah, tetapi syaratnya sampah dipilah. Kalau tidak dipilah, Pak Camat akan tetap menagih pembayarannya,” tegasnya.

Appi juga meminta pemerintah kecamatan memastikan rumah tangga yang memperoleh pembebasan iuran diberikan penanda khusus berupa stiker. Hal tersebut diperlukan agar penerima program dapat teridentifikasi sekaligus menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan kebijakan.

“Pak Camat tolong rumah-rumah yang akan digratiskan, ditempelkan stiker. Buat laporannya bahwa ini sudah gratis,” ujarnya.

Lebih jauh, Appi menjelaskan, kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya Pemkot Makassar mengubah pola pengelolaan sampah. Pemerintah ingin sampah tidak seluruhnya berakhir di TPA yang kini telah bertransformasi jadi sanitary lanfill, tetapi terlebih dahulu diselesaikan dari sumbernya.

“Ini untuk memastikan bahwa kita tidak mau membebani seluruh sampah kita langsung ke TPA. Kita mau ini bisa kita selesaikan sendiri karena ini adalah sampah yang kita produksi,” katanya.

Ia juga mendorong agar pemilahan tidak berhenti pada pemisahan sampah, tetapi dilanjutkan dengan pemanfaatan. Ia menjelaskan sampah organik diarahkan untuk dikelola, sementara sampah anorganik dapat memiliki nilai ekonomi bagi rumah tangga.

“Sampah organik bisa terkelola dengan baik, sampah anorganik bisa menjadikan tambahan penghasilan rumah tangga,” tuturnya.(*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus).

Program unggulan tersebut, disajikan Appi, dalam program Talkshow Zona Inspirasi secara live berlangsung di Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam talkshow bertema “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar”, tersebut, Munafri menjelaskan bagaimana transformasi digital dikembangkan Pemkot Makassar untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan pemerintahan.

“Aplikasi Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app Pemkot Makassar yang kita dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital,” ujarnya.

“Jadi, Lontara Plus bisa menampung aspirasi warga berkaitan dengan infrastruktur, kebersihan, masalah sosial, serta kebutuhan masyakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota,” sambung Appi.

Menurut Munafri, gagasan tersebut lahir dari kebutuhan untuk menyederhanakan sistem pelayanan yang sebelumnya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menyebut, sebelum dilakukan integrasi, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu tantangan yang mendorong Pemkot Makassar melakukan penyederhanaan dan integrasi layanan.

“Itu poin terpentingnya, dari inisiatif itu kita bangun bagaimana percepatannya, dan itu kita kerjakan apa disampaikan warga ke OPD,” ujar Munafri dalam talkshow tersebut.

Dia menjelaskan, transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan pembuatan aplikasi. Lebih jauh, digitalisasi harus menjadi instrumen untuk membangun birokrasi yang lebih efektif.

Serta mempercepat pelayanan, serta menciptakan ekosistem pemerintahan yang mampu merespons persoalan masyarakat.

Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu mengatakan, Pemkot Makassar berupaya mendesain sistem pemerintahan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.

Lanjut dia, Pemerintah Kota tidak hanya dituntut menghadirkan layanan administrasi, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kreativitas, serta pelayanan dasar masyarakat.

“Bagaimana satu cara itu untuk mendesain atau meningkatkan birokrasi, mendesain ekosistem, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya pendidikan,” katanya.

“Akhirnya kita melihat bagaimana aplikasi itu bisa terkoneksi, dan terbukti berjalan efektif,” tambah Appi menjelaskan.

Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, integrasi ratusan aplikasi menjadi satu platform merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.

Melalui Lontara Plus, berbagai kebutuhan warga diarahkan agar dapat diakses melalui satu pintu digital.

Mulai dari layanan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, informasi pemerintahan dan perkotaan, hingga sejumlah layanan publik lainnya.

Untuk kedepan, konsep tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap proses pelayanan yang sebelumnya mengharuskan warga datang secara langsung ke kantor pemerintahan.

“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena kebutuhan masyarakat juga terus berubah.

Bagi Munafri, keberadaan teknologi digital bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan.

Salah satu manfaat yang ditekankan Munafri adalah kemampuan teknologi digital dalam membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.

Dikatakan, melalui kanal digital, masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang ditemui di lingkungan masing-masing tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor lurah, kecamatan, maupun kantor wali kota.

Appi juga memberikan gambaran, warga dapat melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya, seperti saluran air yang tersumbat, kondisi infrastruktur, maupun persoalan fasilitas publik yang membutuhkan respons pemerintah.

“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara plus,” ungkapnya.

Menurut dia, pola komunikasi tersebut penting karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.

Setiap laporan masyarakat kemudian dapat menjadi bagian dari gambaran mengenai kondisi perkotaan yang harus direspons pemerintah sesuai kewenangan dan tingkat urgensinya.

Ini memberikan sebuah gambar kondisi masyarakat, kondisi masyarakat yang ada di perkotaan.

“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” jelas Munafri.

Lebih jau, Wali Kota Makassar itu menyinggung pentingnya reformasi digital dalam memangkas waktu penyelesaian berbagai urusan pemerintahan.

Digitalisasi, kata dia, harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan.

Appi mencontohkan proses pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang dapat didorong menjadi lebih cepat melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi antar-OPD.

Dengan sistem yang terkoneksi, masyarakat tidak perlu berulang kali memasukkan data atau mendatangi unit pelayanan yang berbeda untuk menyelesaikan satu kebutuhan administrasi.

“Konsep ini, menjadi bagian dari upaya kami di Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi,” tuturnya.

Selain itu, Munafri menekankan bahwa inovasi digital pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Karena itu, pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dasar warga secara cepat dan tepat.

“Harapan masyarakat itu sangat besar. Kehadiran Pemerintah Kota di sini adalah memberikan pelayanan. Kehadiran pemerintah adalah memaksimalkan apa keinginan masyarakat yang harus terpenuhi,” imbuh Munafri.

Ia menyebut kebutuhan dasar masyarakat harus memperoleh perhatian dan pengayoman dari pemerintah.

Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap persoalan di wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Alumni FH Unhas itu, mengakui tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan. Namun, menurut dia, hal yang paling penting adalah memastikan pemerintah mengetahui persoalan tersebut dan memiliki mekanisme untuk menindaklanjutinya.

“Tidak semua persoalan itu di depan mata diselesaikan. Tapi kita harus tahu mau tahu kemajuan apa,” terangnya.

Dalam pembahasan tersebut, transformasi digital Makassar juga dikaitkan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi kreatif dan memberikan ruang bagi generasi muda.

Disebutkan, Pemkot Makassar menyiapkan ruang pengembangan kreativitas melalui berbagai inisiatif, termasuk Makassar Youth Philosophy, sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang memberikan ruang kepada generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif.

Bagi Munafri, digitalisasi pemerintahan tidak boleh berdiri sendiri. Teknologi perlu dihubungkan dengan pengembangan ekosistem perkotaan secara lebih luas, termasuk ekonomi, pendidikan, kreativitas, dan pelayanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya membangun aplikasi, tetapi juga membangun ekosistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pelayanan sekaligus memiliki ruang untuk berkembang.

Pada sesi akhir, Munafri menegaskan, pengembangan Lontara Plus merupakan proses yang terus berjalan.

Integrasi sistem membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan agar teknologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, dalam proses membangun sistem digital pemerintahan, berbagai persoalan dan masukan dari masyarakat justru menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan.

Ia mengatakan, pemerintah harus terbuka terhadap perubahan karena kebutuhan masyarakat terus berkembang.

“Dan akhirnya kita melihat ini memberikan sebuah gambaran kondisi masyarakat, dan hasilnya menjadi ruang menampung aspirasi,” ungkapnya.

Melalui Lontara Plus, Pemkot Makassar ingin menjadikan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin terintegrasi dalam mendukung visi pembangunan Kota Makassar.

Munafri berharap transformasi digital yang dilakukan Pemkot Makassar dapat memperkuat pola pemerintahan yang lebih responsif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Dia menekankan, keberhasilan digitalisasi bukan hanya dilihat dari keberadaan aplikasi, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

“Yang paling penting yang harus kita berikan adalah pemerintahan Kota yang menjaminkan agar pesan dan aspirasi warga muda sampai ke Pemerintah,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menunjukkan keberpihakan terhadap kondisi masyarakat dengan tidak menaikkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Keputusan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan Pemprov Sulsel bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel dalam pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rapat paripurna DPRD Sulsel yang digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sulsel, yang menjadi kantor sementara DPRD Sulsel, Rabu (26/8/2026) malam, disepakati bahwa tidak ada perubahan tarif BBNKB dan PBBKB.

Gubernur Andi Sudirman menegaskan bahwa Pemprov Sulsel bersama DPRD memilih untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak daerah.

“Saya sampaikan, tidak ada kenaikan pajak daerah,” tegasnya.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Pemprov dan DPRD Sulsel dalam hal ini Tim Pansus, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan.

Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja dalam proses pembahasan Ranperda tersebut.

“Saya mengapresiasi kepada tim Pansus, Banggar dan TAPD yang bekerja keras dalam meramu, khususnya Ketua DPRD dan para Wakil Ketua yang turut mendampingi,” kata Andi Sudirman.

“Pembangunan tetap harus berjalan, tetapi kondisi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Kita ingin kebijakan pemerintah memberikan manfaat, bukan menambah beban masyarakat,” lanjutnya.

Sebelumnya, terdapat usulan penyesuaian tarif BBNKB dari 7,5 persen menjadi 10 persen dan PBBKB dari 7 persen menjadi 9 persen. Namun, setelah melalui pembahasan bersama, Pemprov dan DPRD Sulsel sepakat untuk mempertahankan tarif yang berlaku saat ini.

Wakil Ketua Pansus Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024, Andi Anwar Purnomo dari Fraksi PKB, saat membacakan hasil pembahasan Pansus menyampaikan bahwa tim Pansus menyepakati untuk tidak melakukan perubahan tarif.

“Ini bukti bahwa Pak Gubernur sangat peka akan kondisi masyarakat kita di Sulawesi Selatan,” ujar Andi Anwar.

Ia menyebut, kebijakan tersebut menunjukkan perhatian Pemprov Sulsel terhadap kemampuan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

“Mungkin Sulsel satu-satunya provinsi yang tidak melakukan penyesuaian terhadap kenaikan pajak daerah dan retribusi sesuai Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD),” pungkasnya.(*)