Daerah

LANGITKU.NET, Balikpapan – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII tahun 2024 resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian beserta puluhan Wali Kota se Indonesia termasuk PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra di Dome BSCC, Balikpapan, Selasa (4/06/2024).

Dalam sambutannya, Joko Widodo mengapresiasi agenda tahunan ini. Karena, menurutnya tahun 2045 mendatang beban kota akan menjadi sangat berat.

Pasalnya, 70-80 persen masyarakat akan berpindah tinggal atau melakukan urbanisasi ke area perkotaan.

Olehnya itu, Jokowi menghimbau agar setiap Kota di Indonesia sudah harus memiliki perencanaan pembangunan kota secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang mencekam seperti di negara lain.

“Rencana kota harus detail. Jangan sampai kita menjadi kota yang mencekam seperti banyak yang terjadi di negara lain. Seperti penganggurannya banyak, home lessnya banyak dan saya tidak ingin itu terjadi di kota-kota negara Indonesia,” ucapnya.

“Saya harap semua kota nyaman dihuni, pengunjung yang datang senang dan akan berkunjung kembali serta masyarakat setempatnya juga bisa mencintai kotanya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik,” sambung Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebutkan setiap kota sudah harus memiliki konsep kota masa depan yang matang.

Kota masa depan yang dimaksud yakni kota yang ramah lingkungan, ramah pejalan kaki, green dan smart city, ramah disabilitas, ramah pesepeda, ramah terhadap anak dan perempuan.

“Banyak kota sudah mulai macet. Rencana transportasi umum di kota harus disiapkan. Jangan sampai membangun kota tapi hanya beton yang didirikan. Ada pedestrian tapi tidak ada pohonnya jadi orang tidak mau berjalan karena tidak teduh. Kehijauan kedepan akan sangat menjadi perhatian kota,” sebutnya.

Di IKN pun konsepnya demikian “Kota Nusa Rimba”. Penghijauan yang akan mendominasi.

Menanggapi hal tersebut, PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menyebutkan Pemerintah Kota Makassar mendukung konsep kota masa depan seperti yang disebutkan Presiden RI, Joko Widodo.

Terbukti saat ini di Kota Makassar sudah mulai dengan konsep Makassar Low Carbon City. Upaya itu diwujudkan dengan membangun solar cell atau panel surya di sekolah hingga gedung pemerintahan.

“Pak Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto sangat konsen terhadap kota Masa depan. Saat ini beberapa disekolah-sekolah Makassar telah terpasang panel surya. Ini wujud Makassar menuju nol emosi karbon. Sejalan yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya tadi,” ungkapnya.

Tak hanya di sekolah, Pemkot Makassar juga menyasar perkantoran hingga Puskesmas.

Ia mengaku hal ini menjadi penting untuk mewujudkan komitmen Kota Makassar menjadi kota dunia yang baik untuk semua.

Dia menyebut upaya ini dikerjakan dengan sangat serius hingga mengalokasikan anggaran pengadaan solar cell itu di APBD Perubahan 2024.

Firman juga menambahkan, transportasi publik yang ramah lingkungan pun telah dilakukan di Kota Makassar.

“Mobil dinas kita sudah listrik. Mobil bus kita listrik. Mobil Do’torotta kita sudah mobil listrik. Ini sudah nyata kita jalankan,” bebernya.

Selain tranportasi ramah lingkungan, Pemkot Makassar juga menghadirkan gedung Makassar Government Center (MGC) tahun ini yang sementara dalam tahap penyelesaian. Gedung MGC ini adalah gedung pemerintah pertama yang green energy.

“Ini gedung pertama low carbon di Makassar yang diinisiasi langsung oleh pak Wali. Sementara tahap finishing dan bulan ini sudah bisa ditempati oleh OPD yang memiliki pelayanan publik secara bertahap,” pungkas Firman.

Dengan konsep Makassar Low Carbon City, membuktikan Kota Makassar sudah siap menjadi kota masa depan yang ramah dan nyaman untuk semua. (*)

Sumber : Humas Kominfo Kominfo

LANGITKU.NET, Makassar – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menilai perlu adanya daftar stok komoditas pangan dari setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Tujuannya agar menjadi rujukan untuk mengetahui ketersedian stok pangan pada masing-masing daerah.

Hal ini diusulkannya saat menghadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi Jelang Hari Raya Idul Adha Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (4/6).

Menurut Adnan, daftar stok komoditas pangan ini sebaiknya dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya daftar tersebut, masing-masing pemerintah daerah bisa mengetahui mana daerah yang memiliki stok komoditas pangan yang lebih atau sebaliknya. Hal ini pun akan membantu pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian inflasi, sebab lewat daftar stok komoditas pangan yang ada kelangkaan stok dapat diatasi.

“Karena daerah yang kekurangan stok atau mengalami kelangkaan komoditas bisa bekerjasama dengan daerah yang memiliki stok berlebihan, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya kekurangan stok sebagai penyebab inflasi,” kata Adnan dalam pertemuan tersebut

Ia mencontohkan, Pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganannya mengendalikan inflasi adalah dengan melakukan kerjasama antar daerah untuk pemenuhan stok pangan yang langkah. Kerjasama ini dilakukan setelah sebelumnya melakukan identifikasi stok komoditas yang ada di masing-masing daerah.

“Kami pernah mengalami kekurangan stok bawang dan cabai, makanya kita lakukan kerjasama antar daerah dengan Enrekang yang berlebih komoditasnya. Dimana, kita beli produksinya, kita siapkan kendaraannya dan menyiapkan cool storage. Ini kita lakukan dengan inisitaif sendiri, tapi jika ada data dari provinsi maka akan lebih mudah lagi bagi kita di daerah, dan bisa dilakukan perencanaan yang jelas,” jelasnya.

Hal lainnya yang diusulkan Bupati Gowa yaitu agar Kabupaten Gowa dijadikan rujukan harga berlaku untuk komoditas pangan, diluar Kota Makassar. Apalagi, Kabupaten Gowa saat ini telah menjadi salah satu daerah sentra produksi dan pemasok utama di Kota Makassar.

“Kami mengusulkan agar Gowa juga dijadikan rujukan harga berlaku, bukan hanya ikut terus di Makassar. Kami yakin dan percaya jika Gowa juga dijadikan rujukan harganya bisa lebih murah, karena kita yang jadi pemasok dan suplai ke Makassar selama ini. Kita adalah sentra produksi, tidak mungkin kita yang sentra produksi harganya lebih tinggi,” tegas Adnan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Fajaruddin mengatakan, stok komoditas di Kabupaten Gowa yang mempengaruhi inflasi yakni, bawang merah, cabai besar, cabai rawit dan cabai keriting. Hanya saja hingga saat ini komoditas tersebut masih aman.

“Saat ini ketersediaan bawang merah sebanyak 143,6 ton, kemudian cabai besar sebanyak 908 ton, cabai rawit sebanyak 2.279 ton, dan cabai keriting sebesar 723 ton,” terang Fajar.

Lanjutnya, sejumlah upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengatasi inflasi. Pertama, membuat Gerakan Menanam Cabai. Kedua, memerintahkan kepada seluruh UPT yang ada di 18 Kecamatan untuk menanam cabai.

“Kita juga akan melakukan gerakan penananam cabe serentak di 18 Kecamatan melalui TP PKK pada 12 Juni 2024 nanti,” sebutnya.

Selain itu, program lainnya yakni bantuan nursery dalam bentuk bantuan pembibitan untuk cabai dan bawang merah yang hasilnya bisa dibagi ke petani dan masyarakat di sekitar pembibitan tersebut. Kemudian program kegiatan Pekarangan Pangan Lestari atau P2L dengan memanfaatkan tanaman pekarangan melalui bantuan beberapa jenis sayuran pada lima kecamatan.

“Ini yang kita lakukan termasuk kelanjutan dari apa yang pernah kita lakukan untuk bantuan tidak terduga, jadi masyarakat yang pernah diberikan bantuan, bibit cabai kemudian kultivator itu dimanfaatkan kembali untuk menanam sehingga ini berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara, Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengimbau agar seluruh bupati dan walikota mampu melakukan langkah konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya, dengan turun langsung ke pasar, serta memberikan subsidi harga.

“Inflasi ini berdampak langsung kepada masyarakat, jadi tolong setelah ini TPID mulai minggu depan langkah konkretnya untuk turun ke pasar juga subsidi harga pasar seperti lakukan pasar murah. Jika ini kita lakukan tiap minggu inflasi Sulsel mampu terkendali dan bisa melihat posisi nasional kita dimana dibandingkan dengan provinsi lain,” terangnya singkat. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakhrulloh, menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 ke Provinsi Sulsel. Dialog bersama pemangku kebijakan dan stakeholder terkait dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Selasa, 4 Juni 2024.

“Terima kasih sudah berkenan melakukan kunjungan kerja di sini,” kata Prof Zudan.

Hadir Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II, Junimart Girsan dan anggota lainnya, Arif Wibowo, Komaruddin Watabun, Endro Suswantoro, Cornelis, Arsyadjuliandi Rachman, Ahmad Muzani, Aminurokhman, Ujang Iskandar, Qumi Husniyati, Aus Hidayat Nur dan Guspardi Gaus.

Komisi II telah mengajukan serangkaian pertanyaan tertulis kepada berbagai pihak terkait persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup rencana program, anggaran yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu Sulsel, serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Bagaimana persiapan dari para penyelenggara tentu bekerja sama dengan Pemprov Sulsel termasuk bersama para penegak hukum di sini. Supaya Pilkada serentak ini bisa berjalan seperti Pilpres dan Pileg kemarin yang aman dan nyaman. Itu yang harus dipertahankan,” kata Ketua Tim, Junimart Girsan.

Salah satu fokus utama yang ditanyakan adalah mengenai realisasi perekaman dan pencetakan KTP Elektronik yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Komisi II juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data pemilih dan pencocokan daftar pemilih yang akurat.

Juga menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara penyelenggara Pemilu dengan Pemprov Sulsel, khususnya dalam hal pendataan penduduk dan pemutakhiran data pemilih, untuk memastikan proses pemilihan yang lancar.

“Supaya antara para penyelanggara, KPU dan Bawaslu itu betul-betul bisa bersinergi,” harapnya.

Pertanyaan juga diajukan mengenai proses rekrutmen badan ad-hoc, serta pelaksanaan tahapan bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota dari jalur perseorangan.

Demikian juga Komisi II meminta informasi terkait indeks kerawanan Pemilu di Sulsel dan strategi pencegahan yang akan diterapkan untuk meminimalisir potensi masalah.

“Zona merah itu hanya sebagai sinyal. Tetapi fakta kemarin untuk Pilpres dan Pileg itu cukup kondusif di sini,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah melaporkan terkait anggaran pelaksanaan Pilkada, dana hibah dari Pemprov Sulsel sebesar Rp387 miliar. Ini dialokasikan pada honorarium pemilihan, kemudian tahapan persiapan dan pelaksanaan, operasional dan administrasi perkantoran.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini terdapat dana sharing kepada kabupaten dan kota, 50 persen ke provinsi dan 50 persen ke kabupaten dan kota. Paling besar dana sharing ke Kabupaten Bone, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

“Langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, untuk proses tahapan Pilkada telah dua kali difasilitasi oleh Pemprov dalam kegiatan rapat pemantapan pemilihan kepala daerah dengan mengundang Forkopimda se Sulsel dan kabupaten/kota,” paparnya.

Adapun jumlah pemilih potensial Pilkada Sulsel 6.697.954 pemilih.

“Sejauh bacaan kami secara kelembagaan baik untuk Bawaslu provinsi dan 24 kabupaten dan kota sejauh ini kami tidak menemukan kendala,” kata Anggota Bawaslu Sulsel, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses, Adnan Jamal.

Terkait dana hibah, Bawaslu sendiri mendapatkan Rp173,6 miliar.

Hal lainnya disampaikan, hingga 1 Juni lalu telah terbentuk Panwaslu Kecamatan untuk Pilkada. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menunjuk Makassar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Komunitas Informasi Masyarakat (KIM Fest) 2024.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong secara langsung menemui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk menyampaikan hal tersebut.

“Jadi kita punya event tahunan KIM Fest, tahun lalu di Surabaya dan tahun ini kita ingin sekali di Kota Makassar tentunya dengan dukungan pak wali kota,” kata Dirjen IKP Usman Kansong disela-sela audiensi bersama dengan Wali Kota Makassar Danny Pomanto di Amirullah, Jumat (31/5/2024).

Usman menyebutkan bahwa KIM Fest ini berupa pameran yang akan diikuti oleh KIM di seluruh provinsi di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada KIM sebagai mitra strategis pemerintah di dalam melakukan komunikasi publik.

“Kita ini punya sarana informasi masyarakat di semua provinsi. Biasanya itu mereka didorong oleh Kominfo di daerah menyampaikan seluruh informasi kepada masyarakat, baik itu tentang UMKM, pariwisata, perikanan, pertanian. Jadi segala hal,” tuturnya.

“Jadi nanti mereka ini akan memamerkan itu, mendemonstrasikan dan kemudian kita nilai,” tambah Usman Kansong.

Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk tetap menjaga silaturahmi secara tatap muka di era digital sekarang ini. Sebab akan lebih akrab dan lebih dekat. Apalagi diakuinya tidak sedikit masyarakat yang masih kesulitan menggunakan teknologi, baik itu karena terkendala jaringan ataupun yang lainnya.

“Pemerintah merasa penting untuk membentuk KIM,” ungkapnya.

Selain bentuk apresiasi dan memperkenalkan KIM ke seluruh masyarakat, KIM Fest ini juga bertujuan menumbuhkan semangat berinovasi, kompetisi, kolaborasi, dan berjejaring antar KIM se-Indonesia.

Sementara itu, Wali Kota Danny Pomanto yang didampingi Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar Ismawaty Nur dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar Muhammad Rheza menyambut baik kegiatan ini.

Katanya, suatu kesyukuran bagi Kota Makassar menjadi tuan rumah kegiatan yang digelar oleh Kementerian Kominfo. Ini merupakan peluang bagi Makassar untuk dikenal lebih luas lagi.

“Kami siap pak, senang sekali Makassar bisa menjadi tuan rumah,” ucap Danny Pomanto.

Di hadapan Dirjen IKP Usman Kansong, ia juga memperkenalkan program Lorong Wisata yang diperkuat dengan Dewan Lorong (Delor). Delor terdiri dari tokoh masyarakat, perempuan dan kalangan milenial.

“Nah Delor ini adalah kelompok-kelompok diskusi yang juga menjadi mitra Pemkot Makassar dalam melakukan komunikasi publik,” tutupnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari  menghadiri puncak perayaan HUT Kodam XIV Hasanuddin yang dilaksanakan pada hari, Sabtu,  1Juni 20204.

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari datang dalam perayaan itu disambut langsung Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun bersama jajarannya. Terlihat hadir jajaran Forkopimda, sejumlah  Bupati/Walikota  se Sulsel dan sejumlah tamu undangan.

Ketua DPRD Sulsel mewakili Pimpinan  dan seluruh  anggota DPRD Sulsel  mengungkapkan Dirgahayu Kodam Hasanuddin, Semoga di Usia Yang sudah 67 Tahun ini, Sinergi Kodam XIV Hasanuddin bersama dengan Forkopimda semakin Kuat dan Solid untuk menghadapi Tantangan kedepan Khususnya diwilayah Sulawesi,” kata Ketua DPRD Sulsel.

Kodam XIV/Hasanuddin telah berdiri selama 67 tahun untuk bangsa dan negara sehingga dekat di hati rakyat.

Dalam perayaan HUT Kodam ini, Ketua DPRD Sulsel,  Andi Ina Kartika Sari pun memberikan apresiasi atas dedikasi tersebut.

“Apresiasi untuk Kodam Hasanuddin yang sepanjang 67 tahun melakukan berbagai kegiatan, baik tugas menjalankan keamanan dalam dan luar negeri, maupun membantu masyarakat di lapangan,” ujar Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.

Menurut KetuaDPRDSulsel, pada usia ke-67 tahun Kodam Hasanuddin ini sudah menorehkan banyak prestasi dan pengabdian dalam menjalankan fungsi pengamanan maupun fungsi sosial di kalangan masyarakat.

Kondisi tersebut diakui sangat terasa pada saat terjadi bencana alam, kejadian luar biasa (KLB) dan pembangunan sarana dan prasarana di lokasi terpencil, terdepan dan terluar di suatu daerah, prajurit TNI selalu menjadi garda terdepan.

Semua perjalan itu menjadikan Kodam XIV/Hasanuddin lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

“Tentu saja kerja sama prajurit, dukungan masyarakat dan sinergi dengan berbagai kalangan telah mengantar Kodam Hasanuddin sukses menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tupoksinya,” katanya.

Sesuai dengan tema HUT ke-65 Kodam XIV/Hasanuddin yakni ‘Kodam XIV/Hasanuddin Setia Hingga Akhir Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI’ sejalan dengan  janji dan tekad prajurit TNI AD untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Dalam rangka ulang tahun yang ke-41, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Expo Pengawasan intern 2024 di Krakatau Grand Ballroom, TMII.

Kegiatan ini diikuti oleh pengawasan intern dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dan BUMN/D (KLPBU) dan dikunjungi oleh ribuan pengunjung.

Tak ketinggalan Pemerintah Kota Makassar juga ikut serta dalam Expo Pengawasan Intern 2024 tersebut.

PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra mengatakan kehadiran kota Makassar dalam expo pengawasan intern 2024 ini suatu bentuk kesyukuran karena kota Makassar mendapat ruang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui Inspektorat Makassar, Pemkot menghadirkan booth yang memamerkan sejumlah capaian dan keberhasilan yang telah diraih Pemkot Makassar.

“Alhamdulillah Kota Makassar hadir dan berkumpul sederetan dengan booth-booth dari kementerian dan lembaga keuangan lainnya. Kita mendapatkan kesempatan progres pencapaian pembangunan yang selama ini yang ada di daerah Makassar,” ucap Firman.

Firman menjelaskan Makassar tampil dengan memperlihatkan sejumlah program inovasi dalam hal pengawasan. Inovasi ini mendapat apresiasi.

Apalagi kata Firman, ia melihat tujuan expo ini untuk memberitahukan kepada publik bahwa pengawasan intern hadir untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas keuangan daerah dan pembangunan nasional melalui kemajuan teknologi digitalisasi.

Dan hal itu sudah dilakukan di Kota Makassar dengan pengawasan melalui digital dan memiliki prinsip transparansi, tepat dan berkualitas.

“Alhamdulillah kami Tampilkan beberapa Inovasi dan juga capaian-capaian dan sampai saat ini mendapat penghargaan dan apresiasi dari beberapa Pemerintah pusat dan itu yang kita tampilkan. Tentunya dengan teknologi digitalisasi yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Danny,” ujarnya.

Menurutnya, Kota Makassar kerap mendapat perhatian dari Pemerintah pusat. Olehnya itu apa yang dicapai menjadi semangat untuk bekerja jauh lebih baik lagi.

“Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut Makassar mendapat kesempatan terpilih menjadi perwakilan pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Semoga dengan kegiatan seperti ini memberikan pengetahuan atau pengalaman yang banyak lagi,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Eka Asma Zulistia
mengaku senang dengan kegiatan tersebut.

Ia bangga dengan capaian yang di raih dengan hadir langsung dalam Expo Pengawasan 2024.

“Ini adalah Expo BPKP di dalamnya inovasi di beberapa daerah, sehingga bisa berbagi pengalaman dan program kami dari inspektorat kota Makassar,” kata Eka.

Eka berharap apa yang telah di raih Makassar hari ini menjadi semangat dan motivasi untuk terus berbuat dan berkarya untuk Kota Makassar.

“Salah satu dari 30 pemerintah daerah Provinsi Kabupaten Kota yang diminta untuk mengikuti expo pengawasan ini nantinya inspektorat daerah ini yang sudah mencapai kapasitas kapabilitas APIP,” pungkasnya.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Dinas Kominfo SP Sulsel melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemprov Sulsel, Rabu (29/5/2025) di Hotel Aston Makassar.

Acara yang dihadiri seluruh pejabat sekretaris dinas (Sekdis) OPD lingkup Pemprov Sulsel tersebut dihadiri dan dibuka langsung eh Pj Sekda Provinsi (Sekprov) Sulsel Andi Arsjad.

Dalam sambutannya, Arsjad mengatakan bahwa SPBE menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan. Mulai dari kabupaten provinsi hingga kementerian.

“Semangat ini juga sedang digalakkan oleh bapak Pj Gubernur Prof Zudan. Beliau sangat menekankan SPBE, tanda tangan elektronik dan lain sebagainya,” ujar Arsjad.

Olehnya itu, Diskominfo SP Sulsel sebagai ujung tombak pelaksanaan SPBE diminta untuk memberikan kinerja terbaiknya termasuk meningkatkan sistem digitalisasi pemerintahan di Pemprov Sulsel.

Sementara itu, Kadis Kominfo SP Sulsel Andi Winarno dalam laporannya mengatakan, selain pemerintahan berbasis elektronik, atas petunjuk Pj Gubernur kominfo terus menggenjot aktivitas pertanggungjawaban publik masing masing OPD di sosial media.

“Ini sementara sedang dimonitoring dan akan diserahkan rekapnya kepada pak gubernur setiap pekan,” ujar Winarno.

Hadir pemateri dalam monitoring dan evaluasi SPBE tersebut, Sekretaris Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib, Andi Paisal, kordinator tim IT Diskomonfo Sulsel Putra, dan dari konsultan arsitektur SPBE dari PT TATI Bapk Tony Dwi dan lain sebagainya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DamKarMat) Kota Makassar mengadakan program 70 Jam Pelajaran Inhouse Training Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kualifikasi dalam kebakaran.

Acara ini berlangsung di Kantor DamKarMat Makassar pada Selasa, (28/05/2024) dan dibuka secara resmi oleh Asisten I Pemkot Makassar, Muhammad Yasir.

Dalam sambutannya, Yasir menekankan pentingnya pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel DamKarMat dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

“Pelatihan ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa setiap anggota DamKarMat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dengan lebih efektif,” ujar Yasir.

Sementara itu, Kepala DamKarMat Kota Makassar, Hasanuddin menyatakan Diklat ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran DamKarMat di tengah masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami melalui pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan seperti ini,” kata Hasanuddin.

Ia menjelaskam program diklat 70 Jam Pelajaran ini mencakup berbagai materi penting yang meliputi teknik pemadaman kebakaran, evakuasi korban, serta penggunaan peralatan pemadam kebakaran yang modern.

“Selain itu, peserta juga diberikan pengetahuan tentang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Seluruh materi disampaikan oleh instruktur berpengalaman yang sudah terlatih di bidangnya,” lanjutnya.

Lanjutnya, peserta diklat juga akan mengikuti praktek lapangan yang melibatkan simulasi berbagai situasi kebakaran. Simulasi ini dirancang untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi kondisi nyata di lapangan.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, katanya, diklat ini juga bertujuan untuk membangun mental dan fisik yang tangguh bagi setiap personel.

“Keberanian, ketahanan, dan kecepatan dalam mengambil keputusan adalah kualitas yang harus dimiliki oleh setiap pemadam kebakaran. Pelatihan ini akan membantu kami mencapai itu,” ujar Hasanuddin.

Dengan adanya diklat ini, Ia berharap DamKarMat Kota Makassar dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan dalam menghadapi segala bentuk bencana kebakaran.

“Dengan pelatihan ini, diharapkan personel semakin siap dan sigap dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kota dari ancaman kebakaran dan situasi darurat lainnya. Ini adalah komitmen kami untuk selalu siap melayani dan melindungi masyarakat dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Kegiatan diklat ini berlangsung selama beberapa hari ke depan, dengan jadwal yang sudah disusun untuk memastikan semua materi dapat disampaikan dengan efektif.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Jakarta – Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan selama menjabat Pj Ketua Tim PKK Sulawesi Barat.

Hal itu diungkapkan saat Serah Terima Jabatan Pj Ketua TP PKK Sulsel dari Sofha Marwah Bahtiar kepada Ninuk Triyanti Zudan, dan sebaliknya jabatan Pj Ketua TP PKK Sulbar dari Ninuk kepada Sofha. Keduanya resmi dilantik oleh Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 27 Mei 2024.

“Terima kasih atas seluruh dedikasi, perjuangan, waktu, tenaga, dan dukungan dari ibu-ibu pengurus PKK Provinsi Sulbar dan Kabupaten/Kota selama saya di Sulawesi Barat dalam menyukseskan program kerja PKK Sulbar,” katanya.

Ia berharap, di Sulsel pun demikian, sinergi dan kolaborasi antara PKK Provinsi dan PKK Kabupaten/Kota. “Mohon didukung, diberikan penguatan agar langkah saya ringan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan sebagai Pj Ketua PKK Sulsel dan tugas lainnya. Karena Kabupaten/Kota merupakan motor penggerak di daerah,” tuturnya.

Menurutnya, selama sekitar setahun menjabat di Sulbar, baginya Kota Mamuju merupakan daerah yang sangat indah dan keheningan yang jarang didapatkan di wilayah lain. Baginya, Sulsel dan Sulbar merupakan suatu kesatuan yang terikat.

“Ini namanya organisasi keluarga Sulselbar. Ini merupakan langkah awal kita PKK Sulsel dan Sulbar terus melangkah lebih maju, bersemangat, berkomitmen, karena di pundak kita masing-masing sudah ada tugas yang diamanahkan,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2025-2045 sementara berproses di DPRD Kota Makassar untuk di sah-kan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Prosesnya telah masuk dalam Rapat Paripurna Kedua Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2023/2024 DPRD Makassar agenda Penjelasan Wali Kota Makassar.

Penyusunan RPJPD Kota Makassar 2025-2045 berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Sulsel, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

Kata Danny Pomanto, Pemkot Makassar telah merumuskan dan menyelaraskan Visi RPJPD Kota Makassar 2025-2045; ‘Makassar Kota Dunia, Maju Berkelanjutan yang Sombere’ dan Smart untuk Semua’.

“Jadi ada sedikit penyelarasan yang kita buat, dan yang menarik adalah sombere kita masih masuk di situ. Itu intinya, kan ada persetujuan provinsi dan pusat. Itu disetujui semua,” kata Danny Pomanto usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Makassar, Senin (27/5/2024).

Kata sombere dalam perumusan Visi RPJPD Makassar 2025-2045 yaitu kondisi Makassar pada 2045 yang berbudaya masyarakat maju dengan kualitas keluarga yang tinggi yang mengakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur ‘Bugis-Makassar.

Sombere juga merupakan kondisi terwujudnya pemajuan kebudayaan, menguatnya moderasi beragama, terlindunginya kekayaan intelektual dan meningkatnya citra kota (city branding).

Berdasarkan visi tersebut dirumuskan ke dalam misi dengan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran pokok Kota Makassar dalam dua puluh tahun ke depan.

Diantaranya, Mewujudkan Transformasi Sosial; Mewujudkan Transformasi Ekonomi; Mewujudkan Transformasi Tata Kelola; Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tangguh, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan; Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Kesinambungan Pembangunan.

“Untuk pencapaian misi RPJPD Kota Makassar dijabarkan ke dalam 17 arah pembangunan Daerah yang telah diselaraskan dengan arah
pembangunan RPJPN dan RPJPD Sulsel 2025-2045,” ujarnya.

Yakni, Kesehatan untuk Semua; Pendidikan Berkualitas yang Merata; Perlindungan Sosial yang Adaptif; Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi; Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif; Transformasi Digital; Ketaatan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang
Tangguh serta Demokrasi Berkeadilan; Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif; Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; Lingkungan Hidup Berkualitas; Resiliensi terhadap Bencana dan
Perubahan Iklim; Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; Berketahanan Energi dan Air dan Pangan; dan Daya Saing Daerah Tinggi.

Serta 17 sasaran pokok pembangunan yakni Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua; Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata; Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif; Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Tinggi yang Didukung Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah.

Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru; Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; Terwujudnya Tata Kelola
yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif; Terwujudnya Transformasi Digital; Meningkatnya Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Berkeadilan; Terpeliharanya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif; Terwujudnya
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; Terciptanya Lingkungan Hidup Berkualitas; Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim; Terpeliharanya Kota Makassar sebagai Pusat Pertumbuhan; Meningkatnya Ketahanan Energi dan Air dan Pangan; Meningkatnya Daya Saing Daerah.

“RPJPD menjadi acuan seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Visi Kota Makassar 2025-2045 dapat terwujud melalui partisipasi
semua pelaku,” tutupnya.

Sumber : Humas Kominfo Makassar