Daerah

LANGITKU.NET, Makassar –  Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, menunjukkan komitmennya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan para petugas Pemilu 2024, melalui pembentukan Satgas Kesehatan Petugas Pemilu. Sulsel merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki satgas kesehatan seperti ini.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bidang Kesehatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang dirangkaikan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2024, di Hotel Seraton By Four Points, Selasa, 30 Januari 2024.

Hadir Forkopimda Sulsel, Bupati dan Wali Kota, Ketua KPU dan Bawaslu Sulsel, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Unit Kesehatan Unsur TNI/Polri Provinsi Sulsel, Pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua Organisasi Profesi Kesehatan, serta Pimpinan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.

“Hanya provinsi Sulsel di Indonesia yang punya satgas seperti ini,” kata Pj Gubernur Bahtiar.

Ia mengungkapkan, kehadiran Satgas Kesehatan Petugas Pemilu ini sebagai hasil refleksi dari banyaknya petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu. Total, ada 894 petugas yang meninggal dunia, dan 5.175 petugas mengalami sakit akibat kelelahan.

“Kita tidak mau kejadian tahun 2019 yang banyak petugas kelelahan, lalu ada yang meninggal dan sakit, itu terulang. Sehingga, upaya antisipasi dan pencegahan harus dilakukan,” ungkap Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, dengan adanya pos pembantu kesehatan di setiap TPS, maka petugas medis bisa segera sigap dan cepat memberikan pertolongan pertama jika ada petugas yang sakit.

“Alhamdulillah luar biasa, dukungan juga dari Polda Sulsel, saya tahu petugas medisnya juga ikut, Kodam XIV Hasanuddin seluruh petugas medisnya juga turut serta, Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga ikut, perguruan tinggi dan relawan kesehatan di Sulsel,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ishaq Iskandar, mengatakan, layanan kesehatan ini akan hadir pada 20 ribu TPS lebih. Di posko kesehatan, ada dokter, para medis, apoteker dan ambulance.

“Dengan begitu, kita bisa mengantisipasi jika ada petugas yang sakit ataupun kelelahan,” kata Ishaq Iskandar. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah membangun kota tangguh yang berdaya tahan atau resiliensi.

Untuk mendukung hal tersebut, tentunya perlu langkah-langkah strategis. Salah satu yang akan dilakukan Pemkot Makassar yakni mengcover BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di Kota Makassar.

Hal ini diungkapkan PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, I Nyoman Hari didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Nielma Palamba, di Ruang Kerja Sekda, Balai Kota, Senin (29/01/2024).

Firman mengatakan upaya pemerintah memberikan kenyamanan bagi masyarakat terus akan dilakukan khususnya penjaminan bagi pekerja rentan.

Dimana pekerja rentan yang dimaksud adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim yang rentan terhadap gejolak ekonomi, serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

“Hal ini sesuai program pak Wali Kota Danny, ingin menciptakan kota yang bertahan. Suatu kota bisa bertahan kalau masyarakatnya bisa merasa aman dan tenang dalam bekerja. Makanya kita akan bekerja sama dengan BPJSTK untuk melindungi pekerja rentan ini,” ucap Firman.

Kata Firman, ini merupakan program baru tahun ini yang akan dikerjasamakan dengan pihak BPJSTK.

Koutanya sendiri, mencapai 35 ribu sepanjang tahun 2024 dan akan dilakukan secara bertahap sesuai data yang ada.

Sementara, Kepala Cabang BPJSTK, I Nyoman Hari, mengatakan pihaknya bersama Disnaker sementara melakukan pemadanan data yang akan ditarik dan disesuaikan dengan data real time yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Saya bersama Kadis Ketenagakerjaan sudah mengantongi data pekerja rentan. Tapi kita akan memverifikasi terlebih dahulu datanya di Dinas Dukcapil agar semuanya berjalan dengan maksimal,” ungkap I Nyoman.

“Program ini juga datanya akan dipadankan dengan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), apakah daftar nama sasaran yang kita tetapkan itu benar masuk dalam data P3KE atau tidak,” sambungnya.

Dia juga mengungkapkan ada dua item program yang akan dicover BPJSTK untuk pekerja rentan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Ia pun berharap kolaborasi ini dapat efektif mengurangi angka kemiskinan melalui pemberian perlindungan sosial kepada pekerja rentan yang ada di Kota Makassar secara nyata dan berkesinambungan.

Sumber: Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, membuka Rapat Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 30 Januari 2024.

Dalam sambutannya, Arsjad mengatakan, aplikasi SIPD merupakan aplikasi umum pemerintah daerah yang telah ditetapkan pada Desember 2022 lalu. Aplikasi ini wajib digunakan oleh seluruh pemerintah daerah pada Bulan Januari.

Menurutnya, hadirnya aplikasi ini menjadi instrumen yang memudahkan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah dan pekerjaan pendataan bagi aparatur negara.

“Pada prinsipnya kita sependapat bahwa kita menginginkan adanya suatu instrumen yang bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan pekerjaan kita secara cepat, terintegrasi, terpadu, akuntabel,” harapnya.

Arsjad menjelaskan, hadirnya aplikasi ini juga menjawab kebutuhan pendataan bagi pemerintah daerah ditengah banyaknya kebijakan atau regulasi yang mengalami perubahan dengan tuntutan akselerasi dan penyesuaian.

Hanya, lanjutnya, dalam proses pelaksanaannya ada sejumlah tantangan dam hambatan baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten yang harus dicermati bersama.

“Beberapa hal disebutkan, sulitnya pemerintah kabupaten untuk mengakses pusat ketika ada perlu, mungkin ada proses komunikasi. Saya tadi meminta secara khusus ke BKAD untuk menginventarisir apa yang menjadi keluhan, saya pikir ini yang mau saya sampaikan. Kemudian untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan penginputan data membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita menunggu antrian,” ungkapnya.

Arsjad menjelaskan, proses penyediaan data, pengolahan maupun penarikan data yang diperlukan tidak semudah dengan aplikasi yang digunakan sebelumnya. Sehingga, sosialisasi yang digelar ini menjadi sangat penting bagi para petugas data.

Untuk itu, Arsjad berharap agar para peserta bimtek dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik untuk menambah pengetahuan secara teknis terkait dengan pengelolaan data pemerintah daerah.

Turut hadir memberikan paparan dalam sosialisasi ini yakni Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Tim Pusdatin Kemendagri, dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri secara virtual. (*)

LANGITKU.NET, Maros – Muhammad Ikhwan alias Iwan Dento, aktivis lingkungan asal Kabupaten Maros, sekaligus penerima penghargaan Kalpataru 2023, mengapresiasi upaya Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dalam melestarikan lingkungan di Rammang-rammang. Ia menilai, Bahtiar mengerti persoalan dan solusi terkait lingkungan hidup. Salah satunya melalui gerakan budidaya hortikultura seperti sukun.

Hal itu disampaikan pada kegiatan penanaman sukun di Kawasan Rammang-rammang Maros, tepatnya di Dermaga 2, Minggu, 28 Januari 2024. Selain itu juga diserahkan bibit bunga matahari.

Ia menilai, Bahtiar yang mengetahui jenis pohon yang bisa tumbuh dan bermanfaat untuk kawasan karst, merupakan hal yang menarik. Selain pohon buah, akarnya juga memiliki kemampuan untuk melakukan proses pencernaan air dan pemulihan air di kawasan tersebut.

“Saya sampaikan menarik sebenarnya karena Pak Gubernur tau jenis pohon yang bisa tumbuh dan bermanfaat untuk kawasan karst,” kata Iwan.

Upaya menjaga keberlangsungan wisata di kawasan karst sangat penting. Dengan menanam jenis pohon yang sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti sukun, dapat membantu dalam pemulihan ekosistem dan menjaga kualitas air di sekitar area wisata. Hal ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kelestarian alam dan juga pengalaman wisatawan yang berkunjung ke sana.

“Pertama selain pohon buah, akarnya akan melakukan proses pencernaan air proses pemulihan air, di mana sukun ini ditanam,” ungkapnya.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan, upaya seperti ini menjadi contoh positif dalam menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah ini dapat terus dilakukan agar alam karst tetap terjaga dan pariwisata di kawasan tersebut semakin berkembang dengan baik.

“Sementara salah satu atraksi yang dijual di sini adalah atraksi air. Ia membutuhkan intervensi alam untuk melakukan pemulihan. Itu yang menarik bagi saya kalau kita bicara soal kegiatan hari ini. Soal jenis pohon yang ditanam,” paparnya.

Hal ini mendukung upaya menjaga keberlangsungan wisata. Membangun sistem ekonomi dan bahan pangan. Dan sukun ini punya nilai ekonomi tambahan yang sangat luar biasa. Karena itu, bisa jadi lokal food bagi turis lokal dan mancanegara.

Sedangkan untuk bunga matahari, ia menilai selain untuk lingkungan, juga menambahkan atraksi visual keindahan Rammang-rammang.

“Ini untuk visual mata. Mungkin juga akan ada beberapa jenis pohon jenis bunga seperti tabebuya itu lebih ke atraksi visual untuk mendukung atraksi alami yang sudah ada,” ujarnya.

Ia berharap, semangat dari Penjabat Gubernur sebagai pejabat transisi akan dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya.

“Bapak Gubernur punya pikiran dan gagasan untuk terus menanam. Sangat disayangkan sekali, range waktunya terbatas sebagai penjabat transisi. Ketertarikan beliau terhadap tanaman luar biasa, dan pembacaannya terhadap lingkungan juga luar biasa. Kami harap akan ada orang-orang nanti yang bisa meneruskan gagasan seperti ini,” harap Iwan. (*)

LANGITKU.NET, Maros – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan daya tarik wisata Rammang-rammang melalui perbaikan kondisi alam dan lingkungan di wilayah tersebut. Bersama Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Sofha Marwah Bahtiar, dan jajaran Pemkab Maros, ia kembali melakukan penanaman sukun di Rammang-rammang, tepatnya di Dermaga 2, Minggu, 28 Januari 2024.

Diketahui, budidaya sukun yang dilakukan di kawasan wisata Rammang-rammang, Kabupaten Maros, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, tapi akan semakin meningkatkan daya tarik wisata di daerah tersebut. Penanaman ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melakukan penanaman 5.000 pohon sukun di kawasan ini.

“Selain pohon buah, akarnya akan melakukan proses pencernaan air proses pemulihan air, di mana sukun ini ditanam,” kata Tokoh Masyarakat Setempat, Iwan Dento, yang juga penerima penghargaan Kalpataru.

Selain itu, kata Iwan, penanaman sukun juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Rammang-rammang Maros, akan terjadi peningkatan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa seperti penginapan, makanan dan minuman, serta kerajinan tangan lokal. Hal ini akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui sektor pariwisata.

Sedangkan, Koordinator Desa Salenrang Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar, Taufik Hidayat Abdullah, menilai program ini sangat baik. Selain menghijaukan lahan yang kosong, juga untuk bahan makanan olahan.

“Mungkin juga bisa dijadikan cemilan, dan program sukun ini patut untuk dikembangkan lagi di Sulsel,” ujarnya.

Buah sukun yang punya daging berwarna putih, teksturnya empuk, dan cita rasa sedikit manis dapat diolah mulai dari dikukus hingga digoreng. Bagian batang dan daun sukun dapat dibuat kerajinan seperti anyaman, ukiran dan miniatur, aksesoris, lukisan dari daun kering.

Diharapkan dengan adanya penanaman sukun di lokasi wisata ini, kawasan Rammang-rammang Maros dapat menjadi destinasi wisata unggulan yang menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Penanaman sukun akan mendukung agrowisata daerah ini.

“Ini bagus karena pemandangan alamnya luar biasa dan tempat wisata seperti di dermaga ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga diserahkan bibit bunga matahari yang diharapkan juga akan menambah keindahan kawasan wisata ini. (*)

LANGITKU.NET, Palopo – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 Tingkat Provinsi Sulsel, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo, Jalan Dr Ratulangi, Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Jumat, 26 Januari 2024.

Mengangkat tema Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi, Bahtiar menyampaikan amanat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peranan penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan inovasi dan implementasi kebijakan diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, Direktorat Jenderal Imigrasi tentu harus menyesuaikan dengan dinamika global perkembangan dunia. Hal tersebut tercermin dalam berbagai inovasi dan penyederhanaan layanan yang adaptif.

Kemajuan dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian terus dilakukan, penyederhanaan dalam proses pemeriksaan keimigrasian berupa fasilitas perangkat autogate di beberapa lokasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi sudah tergelar. Hal ini merupakan jawaban dari kebutuhan percepatan layanan keimigrasian yang tentu saja tanpa mengabaikan aspek pengamanannya.

Produk kebijakan layanan keimigrasian lainnya yang akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat adalah Golden Visa. Penerapan kebijakan Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia.

Setelah upacara, masih di lokasi yang sama, menghadiri syukuran di Aula Lapas, di sini Bahtiar menyampaikan, salah satu upaya untuk menuju Indonesia Emas 2045, maka harus ada hukum-hukum pemerintahan layanan publik yang tidak menghambat investasi atau kemajuan. Ia mendukung penerapan kebijakan Golden Visa.

“Jadi saya kira kalau kebijakan ini kita lakukan mungkin membuka investasi di Indonesia. Termasuk idenya Pak Kanwil tadi, bagaimana kalau seluruh kabupaten/kota ada kantor imigrasi, itu akan keren banget,” ujarnya.

Sebab, jika sebuah daerah tidak pernah dikunjungi oleh orang asing atau warga setempat tidak pernah bepergian ke luar negeri, maka tidak akan berkembang dengan baik.

“Sudah bisa diukur uang yang beredar begitu aja, interaksi dengan peradaban lain terbatas, pemahaman dengan dunia lain terbatas. Maka kehadiran imigrasi itu, sama dengan membuka isolasi daerah dari dunia internasional,” pungkasnya.

Sementara, Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Liberti Sitinjak, menekankan, kehadiran Kementerian Hukum dan HAM di daerah harus benar-benar bisa dirasakan oleh pemerintah dan termasuk masyarakat lainnya dari 24 kabupaten/kota.

“Inilah harapan kami sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM menjalin kerjasama dalam mendukung Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan,” imbuhnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar Indira Yusuf Ismail turut menghadiri acara serah terima jabatan pengganti antar waktu dari Ketua DWP Kota Makassar Andi Batari Toja ke Penjabat (Pj) Ketua DWP Kota Makassar Fadliah Firman untuk masa bakti 2019-2024.

Dalam suasana khidmat, Indira bersama anggota DWP lainnya hadir untuk menyaksikan momen peralihan kepemimpinan ini yang digelar di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Jumat (26/01/2024).

Sebagai Pj Ketua DWP Kota Makassar, Fadliah Firman akan bertanggung bertanggung jawab memimpin organisasi perempuan ini hingga ketua definitif ditetapkan.

Indira pun menyampaikan harapannya agar kepemimpinan DWP di bawah kendali Fadliah Firman dapat terus memajukan program-program yang telah menjadi fokus organisasi.

“Selamat kepada Fadliah Firman yang hari ini menerima estafet dari Ketua DWP sebelumnya Andi Batari. Saya yakin Ibu Fadliah bisa melanjutkan semua program dengan baik dan membantu menyukseskan program pemerintah kota,” kata Indira.

Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Andi Batari Toja yang telah memimpin DWP dengan baik dan penuh dedikasi.

“Terima kasih kepada Andi Batari yang telah membawa DWP Kota Makassar menjadi organisasi yang baik. Terima kasih atas kekompakan anggota pengurus di bawah kepemimpinan Andi Batari sehingga semua program berjalan baik,” jelasnya.

Lebih jauh, Ketua TP PKK Kota Makassar ini juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar anggota untuk mencapai tujuan bersama.

“Paling penting adalah kekompakan. Ini masih dalam suasana awal tahun jadi mari kita isi tahun ini dengan kerja-kerja kita dan bantu doakan suami kita agar bekerja dengan baik menyukseskan program Pemerintah Kota Makassar,” pungkas Indira.

Sumber: Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar berkolaborasi bersama USAID ERAT, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri memperkuat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

Penguatan kolaborasi ini terjalin melalui bimbingan teknis dan konsolidasi tim pengelola SP4N LAPOR! yang berlangsung di Hotel Santika mulai 25-26 Januari 2024.

Staf Ahli Bidang Perekonomian Irwan Rusfiady Adnan membuka kegitan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi SP4N-Lapor Pemkot Makassar untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Makassar.

“Kita berharap SP4N-LAPOR! mampu direalisasikan dan diaplikasikan sesuai dengan tujuan keberadaannya. Yakni agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Agar penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” terangnya.

Secara substansi SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. 

Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Ismawaty Nur, menyampaikan layanan SP4N-Lapor di Pemerintah Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan sejumlah SOP untuk memaksimalkan pelayanan publik di Pemerintah Kota Makassar.

Ia mengatakan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan mudah dijangkau. Untuk itu, SP4N-LAPOR! hadir sebagai solusi terintegrasi untuk menangani pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini juga, ia memaparkan jumlah pengelolaan aduan SP4AN-LAPOR yang saat ini telah menerima 160 aduan di tahun 2022 dan 249 aduan di tahun 2023. Laporan diterima rata-rata 20 aduan per bulan dan telah terhubung dengan 65 instansi di kota makassar

“Selain melalui platform SP4N LAPOR, pengaduan masyarakat juga melalui media sosial, call center 112, dan website SKPD, sehingga meskipun aduan di SP4N LAPOR rendah, aduan masyarakat melalui kanal-kanal lain cukup tinggi,” jelas Ismawaty.

Adapun OPD laporan terbanyak di Kota Makassar : 

-Dinas Kesehatan sebanyak 8 aduan terkait Pelayanan rumah sakit

-Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 7 aduan terkait Drainase, Infrastruktur, Septi tank

-Dinas Perhubungan sebanyak 5 aduan terkait ketertiban umum, Penerangan jalan

-Dinas Sosial sebanyak 4 aduan terkait gelandangan dan bantuan sosial

-PD. Parkir Makassar sebanyak 4 aduan terkait parkir liar

-Dinas Polisi Pamong Praja sebanyak 25 aduan terkait ketertiban umum 

-Dinas Perhubungan sebanyak 12 aduan terkait Penerangan Jalan, kendaraan darat

-Dinas Sosial sebanyak 12 aduan terkait bantuan sosial

-Dinas DukCaPil sebanyak 11 aduan terkait Administrasi kewilayahan, Administrasi kependudukan pencatatan sipil, dsb.

Pada kesempatan ini juga, menghadirkan pemateri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB) secara daring yang menjelaskan terkait alur pengelolaan SP4N LAPOR!, jenis monitoring dan evaluasi, prosedur pengelolaan dan pengaduan serta materi lainnya.

Sumber: Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Pj Sekprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad, didampingi Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, dan Plt Biro Hukum Sulsel, mengklasifikasi dan meluruskan terkait headline pemberitaan salah satu media cetak edisi Senin, 15 Januari 2024.

Dimana, didalam berita itu disebutkan  bahwa Pemprov Sulsel Bolehkan ASN Ikut Kampanye. Ini tentu sangat disayangkan karena berita ini adalah berita yang tidak benar (Hoaks) karena tidak sesuai substansi yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sulsel dalam wawancara di waktu berkunjung ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Enrekang.

“Hal ini tentu kita perlu luruskan karena bisa menimbulkan multitafsir yang disalah artikan seakan-akan kita (Pemprov Sulsel) membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, padahal aturannya jelas,” ucap Arsjad saat konferensi pers bersama para wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jum’at, 26 Januari 2024.

Menurut Arsjad, jika dicermati secara seksama, video yang ada dengan durasi 1 menit 57 detik tidak ada satupun statement dari Pj Gubernur Sulsel yang mengatakan Pemprov Bolehkan ASN Ikut Kampanye.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa yang ada adalah justru mengingatkan, menegaskan bahwa ASN itu harus netral dan tidak berpihak. Meskipun ASN boleh memilih, tapi tidak boleh diungkapkan termasuk diartikulasikan dalam bentuk simbolik.

Ia pun berharap agar media meluruskan dan silahkan anda menyaksikan videonya dan dicermati apakah betul yang disampaikan oleh Pj Gubernur sesuai dengan itu. Karena kita perlu buka ini secara terang-terangan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih paham bahkan komitmen untuk memastikan netralitas ASN sejak beberapa waktu yang lalu melalui beberapa kegiatan dan melakukan penandatanganan netralitas ASN.

Kemudian, ia juga sempat menghubungi Kepala Bawaslu Sulsel untuk menilai bagaimana isi video tersebut, dan ketua Bawaslu mengatakan, bahwa tidak ada yang salah dalam sesi wawancara tersebut.

“Untuk itu, saya meminta kepada teman-teman media untuk lebih bijak, lebih terkonfirmasi, dan berharap tidak ada kesalahpahaman atau kesalahtafsiran terhadap statement berita yang keluar, karena kami percaya bahwa teman-teman media ini sebagai mitra pemerintah yang menyampaikan berita secara  benar dan profesional,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan, komitmen Pj Gubernur Sulsel terkait Netralitas ASN telah ditunjukkan melalui beberapa kegiatan. Diantaranya, pada Bulan September terkait netralitas ASN, dimana keterlibatan Komisi ASN yang datang langsung ke Sulsel, berkaitan dengan rapat koordinasi netralitas ASN.

Kedua, lanjut Sukarniaty Kondolele, pada tanggal 16 Oktober 2023 juga diinisiasi oleh BKD dengan Pj Gubernur, ikrar bersama dengan seluruh penjabat tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulsel yang juga satu minggu kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh pejabat tinggi Pratama ini, sampai jajarannya hingga ke bawah.

Kemudian yang terakhir, lanjut Sukarniaty Kondolele, menerbitkan surat edaran tertanggal 17 Oktober 2023 yang juga menekankan netralitas ASN di lingkup Pemprov Sulsel. “Jadi, semuanya tegas dari Bapak Pj Gubernur Sulsel,” ungkapnya.

Plt Biro Hukum Pemprov Sulsel, Herwin Firmansyah, mengatakan, tidak ada statement Pj Gubernur membolehkan ASN ikut kampanye. Tapi yang ada, aturan yang membolehkan baik dalam Undang-undang Pemilu, maupun dalam PP 94 tentang kedisiplinan PNS.

Herwin menambahkan, PNS boleh menghadiri kegiatan kampanye untuk mendengar visi misi dari peserta Pemilu, selama tidak memakai atribut partai maupun atribut PNS.

Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, berharap media memberitakan yang soft lagi, apalagi menghadapi agenda politik yang terbesar di Indonesia.

“Jadi, teman-teman bisa mengkonfirmasi ke kami dan kami akan siap untuk menjelaskan apa pun yang terkait dan ingin disampaikan oleh teman-teman media,” terangnya. (*)

LANGITKU. NET, Makassar – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan penelitian Tahun anggaran 2024.

Penelitian kali ini mengangkat 4 tema yaitu Pencapaian program pembangunan Sulawesi Selatan, Pengembangan komoditas Perikanan, Pengembangan Pertanian Berkelanjutan, Perlindungan Keragaman hayati, dan Peningkatan Inovasi Daerah.

Batas pengumpulan proposal penelitian pada tanggal 31 Januari 2024. Adapun link pendaftaran dapat di akses pada https://bit.ly/FormulirProposalPenelitian dan panduan proposal dapat di akses pada https://bit.ly/PanduanProposalPenelitian

Untuk contac person dapat menghubungi Husain, S.Pd,. P.hd di nomor 082192466884. (*)