Daerah

LANGITKU.NET, Singapura – Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan membuka peluang kerja sama yang berkesinambungan dengan Pemkot Makassar dalam hal ekonomi hijau atau green economy, pariwisata, digitalisasi hingga pendidikan.

Vivian mengaku Singapura ingin menjajaki peluang yang saling mendukung untuk memanfaatkan potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi.

“Dalam hal memperdalam kolaborasi dalam berbagai bidang seperti green economy dan digital, pariwisata, pendidikan dan agribisnis, yang tidak hanya dilakukan di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah lain,” kata Menlu Vivian dalam sambutannya di sela-sela hari terakhir Program 2nd RISING Fellowship di Kantor Kementerian Luar Negeri Singapura, Jumat, (10/03/2023), kemarin.

Olehnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sebagai salah satu peserta dan perwakilan Pemkot Makassar memiliki peluang positif tersebut.

Di samping itu, politikus asal Singapura ini menekankan beberapa hal lain menyangkut hubungan baik Indonesia-Singapura.

Katanya, dalam kondisi global yang tidak baik-baik saja makin bergejolak maka tidak mungkin ada negara yang dapat bekerja sendiri.

“Karenanya, negara-negara khususnya Indonesia dan Singapura harus bekerjasama menghadapi tantangan modern seperti pandemi, perubahan iklim, inflasi, krisis pangan dan energi, Baik secara bilateral maupun sesama negara anggota Asean,” ujarnya.

Kondisi relasi bilateral Indonesia dan Singapura, lanjut dia, harus terus diperkuat.

Termasuk hubungan kekeluargaan antara kedua negara, seperti meneruskan program pertukaran pelajar atau tenaga kerja.

Hal itu penting dalam membangun pengertian dan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan yang akan berguna pada masa depan.

Mengakhiri pidatonya, Menlu Vivian  berharap dari program ini para peserta dapat lebih banyak belajar, mengembangkan networking, dan saling bertukar pikiran untuk mendukung agar negara lebih kuat dari sebelumnya.

Serta meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Singapura ke tingkat yang lebih tinggi.

Diskusi hangat tersebut juga mendorong pertukaran informasi terkait upaya-upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 sekaligus peluang-peluang kerja sama antara Singapura dan kota/kabupaten peserta program.

Acara diakhiri dengan pembagian sertifikat yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kepada peserta yang disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Diketahui, program bergengsi ini telah memberikan kesempatan kepada kepala-kepala daerah terpilih untuk berdialog dengan Perdana Menteri dan tiga Menteri Singapura.

Di antaranya, Deputi Perdana Menteri Lawrence Wong, Menteri Pendidikan dan Menteri Pelayanan Publik Chan Chun Sing, Menteri Kesehatan Ong Ye Kyung, dan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan Vivian Balakrishnan.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makssar – Makassar kota pertama di wilayah Sulawesi Selatan yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022, dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulsel, Amin Adab Bangun, di kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jumat (10/03/2023).

Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi didampingi oleh Sekda Kota Makassar, Muh. Ansar, dan Asisten Administrasi Umum, Muhammad Mario Said, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rusmayani Majid, Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, Muh. Dakhlan, dan Kepala Inspektorat, Asma Zulistia Ekayanti.

Hal ini mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan BPK RI Prov Sulsel, Amin Adab Bangun, atas pelaksanaan tanggung jawab Pemkot Makassar, dan menjadi kota pertama yang menyerahkan LKPD.

“Patut diapresiasi, karena Makassar menjadi kota Pertama yang menyerahkan LKPD, dan selanjutnya akan mulai dilakukan pemeriksaan secara terperinci. Tahapan itu dimulai secara efektif pada Senin, 13 Maret mendatang,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa aspek yang akan menjadi perhatian. Diantaranya adalah opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dengan melihat 4 kriteria.

Adapun kriteria pemeriksaan yakni kesesuaian penyajian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kelemahan sistem pengendalian intern. Ketiga kepatuhan terhadap peraturan dan (keempat) kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyampaikan optimisme Makassar siap kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, untuk menyerahkan LKPD, dan Insya Allah Makassar siap untuk kembali mendapatkan WTP,” ujar Fatmawati Rusdi sesaat setelah penyerahan.

Penyelesaikan LKPD dapat dilakukan tepat waktu, berkat kerja sama seluruh stakeholder lingkup Pemkot Makassar, yang telah secara teliti dan penuh tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Wajo – Rekonstruksi jalan ruas Impa-Impa – Anabanua di Kabupaten Wajo segera dikerjakan oleh Pemprov Sulsel.

Ruas jalan Provinsi ini menjadi salah satu prioritas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman untuk dikerjakan tahun 2023 ini.

Mengingat kondisi rusak berat dan termasuk kategori lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi.

“Telah berkontrak rekonstruksi jalan ruas Impa-Impa – Anabanua di Kabupaten Wajo. Ini menjadi salah satu prioritas kita untuk dikerjakan tahun ini. Insya Allah, segera dikerjakan,” kata Gubernur Andi Sudirman, Sabtu (11/3/2023).

Jalan ini merupakan jalur alternatif dari yang menghubungkan antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo. Serta Kabupaten sekitar, seperti yang mau ke arah Kabupaten Luwu atau yang mau ke Soppeng dan Bone.

Penanganan ruas jalan ini ditangani secara bertahap. Dimana tahun 2020 dan 2021 lalu, Pemprov Sulsel mengerjakan sebagian ruas jalan Impa-Impa – Anabanua.

Rencananya, fokus penanganan tahun ini pada segmen yang rusak berat sepanjang 2,5 km. Dengan alokasi PAGU senilai Rp 12 Miliar.

“Jalan ini sangat padat pelintasnya. Ruas ini merupakan sarana penghubung antar Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo. Tahun ini, kita fokusnya pada segmen yang rusak berat,” ujarnya.

Lanjutnya, “diharapkan masyarakat turut mendukung kelancaran pengerjaan ruas jalan ini. Serta diharapkan jalan ini dapat melancarkan akses perlintasan untuk mobilitas barang dan jasa di Wajo serta daerah disekitarnya,” jelasnya.

Selain ruas jalan itu, Pemprov Sulsel pada tahun 2023, akan melakukan penanganan sejumlah jalan Provinsi di Wajo, yakni rekonstruksi jalan ruas Solo – Peneki – Kulampu; rekonstruksi jalan ruas Doping – Atapangnge; rekonstruksi jalan ruas Anabanua – Malake – Batas Kabupaten Sidrap.

LANGITKU.NET, Makassar – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Selatan tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah rampung dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Pembahasan dilakukan dalam Rapat Kerja (Raker) Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Tower LT 2 Sektretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa, 7 Maret 2023.

Finalisasi Ranperda dipimpin oleh Ketua Pansus, Jufri Sambara, didampingi Wakil Ketua Pansus, Andi Muhammad Anwar Purnomo. Sedangkan Gubernur Sulawesi Selatan diwakili oleh Mujiono, yang merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Subbidang Ekonomi.

Jufri Sambara mengatakan, Raker ini menindaklanjuti hasil fasilitasi Ranperda yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kemendagri telah melakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

Dalam surat hasil fasilitasi oleh Kemendagri yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, disampaikan agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan. Dalam surat yang sama, disebutkan bahwa sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah, wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Pansus kemudian membahas pasal demi pasal serta saran dan penyempurnaan dari Kemendagri. Mulai dari judul Ranperda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah yang disetujui dan beberapa catatan lainnya.

A. Alfatah, SH, MH dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, mengemukakan bahwa fasilitasi merupakan bentuk pembinaan dari Kemendagri dan Ranperda yang sudah difasilitasi wajib dilakukan penyesuaian. Diingatkan, Ranperda ini ada menyebut beberapa delegasi untuk dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda-Subkoordinator Penyusunan Produk Hukum Peraturan Daerah dan Dokumentasi itu menambahkan bahwa karena Pergubnya nanti lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga perlu diarahkan OPD mana yang jadi leading sector-nya. Disarankan untuk segera menyusun Pergub dari Ranperda ini, dan sebaiknya saat penyusunan melibatkan Tim Penyusun.

Rusdin Tompo, salah seorang legal drafter yang terlibat dalam penyusunan Ranperda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah ini, mencoba menelaah beberapa pasal yang dikoreksi. Penulis buku yang merupakan Koordinator Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena Provinsi Sulawesi Selatan itu menyampaikan bahwa masukan dari Kemendagri menginginkan Ranperda fokus pada kewenangan provinsi. Sedangkan, dalam pelaksanaannya nanti, Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ada sejumlah nama terlibat selama penyusunan Ranperda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah ini. Yakni Prof Dr Nurhayati Rahman, Idwar Anwar, Upi Asmaradhana, Yudhistira Sukatanya, dan lain-lain. Proses pengusulan dan penyusunan Ranperda ini dilakukan saat Moh Hasan Sijaya masih menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Sulsel. Hasan Sijaya kini merupakan Staf Ahli Gubernur Sulsel.

Raker itu dihadiri Founder Kabar Group Indonesia, Upi Asmaradhana, yang juga inisiator Festival Aksara Lontaraq, Sekretaris DPK Provinsi Sulsel, Andi Sangkawana, dan beberapa pejabat lingkup DPK Provinsi Sulsel. Juga hadir
Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulsel, serta staf Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Sulsel.

Setelah Raker finalisasi hasil fasilitasi Ranperda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah ini, tahapan selanjutnya tinggal menunggu penjadwalan Paripurna di Rapat Bamus DPRD Provinsi Sulsel. Artinya, tidak lama lagi Sulsel punya Perda definitif tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah. (*)

LANGITKU.NET, Bone – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman seruput kopi dalam giat ‘Seruput Kopi 1000 Gelas’ di Lapangan Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Kamis 9 Maret 2023.

Giat seruput kopi serentak ini menjadi rangkaian kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian dan Kontes Kopi yang diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman. Yang diikuti oleh Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Petugas Instalasi Kebun Benih, Kepala Kebun, Tenaga Harian Lepas dan Petugas Lapangan se-Sulsel.

Dalam kontes kopi ini, diselenggarakan sejumlah agenda, diantaranya seruput kopi 1000 gelas, lomba meracik kopi, dan ngobrol asyik tentang kopi.

Orang nomor satu di Sulsel itu pun melihat langsung kegiatan Lomba Meracik Kopi dari sejumlah berbagai Kabupaten/Kota di Sulsel yang mengikuti

“Alhamdulillah, kita seruput kopi serentak 1000 gelas bersama penyuluh pertanian dari berbagai Kabupaten/Kota se Sulsel, serta masyarakat sekitar,” kata Gubernur Andi Sudirman.

Ia pun berharap, pertemuan para penyuluh pertanian ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus berdiskusi untuk program kedepan dalam peningkatan produktivitas pertanian di Sulsel.

“Bangkit dan jaya terus kopi Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebenun (TPH-BUN) Sulsel, Imran Jausi menyampaikan, bahwa Kontes Kopi ini merupakan rangkaian menuju Hari Kopi Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 Maret.

“Kita kumpul di sini sekaligus minum kopi, bersama binaan kita (DTPHBUN Sulsel). Jadi binaan Pemprov itu 14 kabupaten dan 11 diantaranya kita undang ke sini. Jadi mereka membawa produknya (kopi yang ditanam) sendiri,” jelasnya.

Sejumlah intervensi Pemprov Sulsel dalam mendorong produksi kopi. “Berupa bantuan bibit, pupuk, serta pelatihan kelembagaanya,” tuturnya.

Turut hadir Wakil Bupati Bone H. Ambo Dalle; Forkopimda Bone; Kadis Pertanian Bone, Andi Asman Sulaiman; Direktur Utama PT. Bank Sulselbar; CEO AAS Community, A. Amar Ma’ruf Sulaiman; Camat, Lurah dan Kepala Desa se-kabupaten Bone serta para penyuluh pertanian se-Sulsel.

LANGITKU.NET, Bone – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan panen padi melalui benih program Mandiri Benih di Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Kamis 9 Maret 2023.

Hasil panen di Desa Palakka meningkat. Tahun ini, dari benih program Mandiri benih hasil ubinan 8,4 kg atau jika dikonversi 13,4 ton per hektar. Jika dibandingkan tahun lalu itu, sekitar 6,97 ton per hektar.

Dirinya panen bersama Wakil Bupati Bone, Bapak Ambo Dalle; Kepala Dinas TPHBun Sulsel, Imran Jauzi, jajaran Forkopimda Kabupaten Bone.

“Alhamdulillah, terjadi peningkatan signifikan hasil panen padi melalui program Mandiri Benih oleh Pemprov Sulsel TA 2022. Kita turut senang dengan kabar gembira dari petani yang merasakan manfaat peningkatan produksinya,” ujar Gubernur Andi Sudirman.

Diketahui, selama tahun 2022, Pemprov Sulsel melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan telah menyalurkan bantuan benih padi gratis kepada petani sebanyak 2.511.350 kg atau 2.511 ton untuk lahan pertanian seluas 100.454 hektare.

program prioritas ini akan kembali dilanjutkan di tahun 2023 ini. Rencananya, tahun ini akan disalurkan sebanyak 2,5 juta kg atau 2,5 ribu ton untuk lahan pertanian seluas 100 ribu hektare.

Lanjutnya, “Insya Allah, tahun ini kembali akan kita salurkan bantuan Mandiri Benih padi untuk 100 ribu hektar lahan pertanian se Sulsel. Mari kita bersinergi menjaga ketahanan pangan melalui program Mandiri Benih,” jelasnya.

LANGITKU.NET, Gowa – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) segera menangani ruas jalan Pattalassang di Kabupaten Gowa.

Ruas yang termasuk kategori lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi dengan kondisi rusak berat menjadi salah satu fokus Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman untuk ditangani secara bertahap.

Dimana tahun 2022 lalu, Pemprov Sulsel telah menangani ruas Burung-Burung – Bili-Bili. Adapun pengerjaan itu, untuk menangani Jalan Yasin Limpo, Jalan Burung-burung – Bili-bili dan Jalan Burung-Burung – Benteng Gajah.

Untuk tahun 2023 ini, Pemprov Sulsel akan menangani kembali ruas jalan Pattalassang. Ada 3 paket untuk penanganan ruas itu.

Yakni rekonstruksi jalan ruas Burung-Burung – Bili-Bili dengan alokasi Rp 16 Miliar; rekonstruksi jalan H.M. Yasin Limpo dengan alokasi Rp 16 Miliar; dan jalan ruas Burung-Burung – Benteng Gajah – Carangki – Bantimurung dengan alokasi Rp 12 Miliar.

Kabid Bina Marga pada Dinas PUTR Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim mengatakan, bahwa ada 3 paket di tahun 2023 ini untuk menangani jalan Pattalassang di Gowa.

“Total alokasi sekitar Rp 44 Miliar untuk menangani jalan sepanjang sekitar 7 Km, dengan berfokus pada segmen yang rusak berat,” ujarnya, Rabu (8/3/2023).

Lanjutnya, “ruas Burung-Burung – Bili-Bili telah berkontrak, dan sementara persiapan untuk pekerjaan. Sementara paket yang lain, segera berkontrak. Insya Allah, segera dikerjakan,” pungkasnya.

Selain ruas Pattalassang, di tahun ini Pemprov Sulsel juga akan menangani rekonstruksi ruas Jalan Mustafa Dg. Bunga di Kabupaten Gowa.

LANGITKU.NET, Makassar – Workshop Program Capacity Building Temasek Foundation Singapore Cooperation Enterprise (SCE) yang diikuti ASN Pemkot Makassar memasuki hari kedua, Selasa (7/03/2023).

ASN Pemkot Makassar mulai merumuskan program unggulan untuk setiap dimensi Smart City Kota Makassar. Sebelum itu, mereka telah mendapatkan pengarahan dari tim ahli Temasek SCE Singapura.

Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar, Andi Zulfitra Dianta, menuturkan sebanyak empat program yang dirumuskan adalah program Pemkot Makassar yang dinilai dapat dikembangkan sejalan dengan arahan tim ahli Temasek SCE.

“Kemarin teman-teman mengajukan project. Hari kedua ini kita lebih teknis lagi. Empat project yang teman-teman angkat adalah project Pemkot Makassar dari berbagai lini yang dinilai sejalan,” ujarnya.

Zulfitra melanjutkan, adapun project yang dirumuskan seperti aplikasi layanan pajak digital Pakinta’, media pendorong pertumbuhan UMKM di Lorong Wisata, pengolahan sampah rumah tangga, serta penggunaan IT.

“Empat project yang teman-teman angkat adalah project Pemkot Makassar. Kelompok satu itu terkait pengelolaan pajak digital pada aplikasi Pakinta’. Kedua small media enterprises pada UMKM lorong wisata,” urai Zulfitra.

“Yang ketiga teman-teman mengangkat waste management, yaitu pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Ini nanti akan terkoneksi dengan pengelolaan sampah berbasis energi. Yang terakhir itu penggunaan IT pada kebutuhan dasar di bidang pendidikan maupun kesehatan,” tambahnya.

Zulfitra menuturkan, keempat proyek tersebut saat ini sementara berjalan di masyarakat. Workshop Capacity Building ini, kata dia, untuk  melihat potensi proyek yang dikembangkan setelah melakukan sharing Tim Ahli Temasek SCE.

“Keempat project ini sementara berjalan. Yang kita lakukan ini bagaimana mengembangkan potensi proyek-proyek yang sudah dilaksanakan,” terangnya.

Namun, Zulfitra menegaskan, program smart city yang dikembangkan harus dapat menyentuh seluruh sektor masyarakat. Sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan secara merata.

“Konsep-konsep smart city harus inklusif. Inklusif artinya bisa dinikmati semua kelompok, semua lapisan,” tegasnya.

Sementara itu, tim ahli Temasek SCE, Tan Kim Leng, menjelaskan upaya pembangunan smart city harus membidik beberapa hal. Antara lain layanan digital untuk warga, dukungan teknologi digital dan keamanan infrastruktur.

Kim pun menuturkan hingga hari ini, pihaknya dan ASN Pemkot Makassar yang berpartisipasi masih berdiskusi dan menganalisis kekurangan dan kelebihan program yang telah diusung.

“Hari ini kita terus berdiskusi untuk membedah dan memantapkan program-program Makassar Smart City. Menganalisis apa yang telah dilakukan, lalu diperbaiki lagi,” ujar Kim.

Untuk diketahui, Workshop Capacity Building bertajuk ‘Makassar Sustainable Smart City Programme’ ini berlangsung pada 6-10 Maret 2023 mendatang, di Hotel Aston.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar ikut menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Gammara, Selasa (7/03/20223).

Perpanjangan penandatanganan perjanjian kerja sama ini menyangkut tentang pemanfaatan tanda tangan elektronik atau TTE dan literasi keamanan informasi.

Kepala Bidang Persandian Diskominfo Makassar, Abram mengungkapkan, penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan budaya keamanan siber.

Sejauh ini, sudah ada tiga organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Makassar yang memanfaatkan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, bakal diupayakan untuk menyasar seluruh OPD hingga ke jajaran kecamatan dan kelurahan.

“Saat ini TTE sudah dipakai di tiga OPD, yakni Dinas Kearsipan, Dinas Perumahan, dan Diskominfo sendiri. Ke depan, semua OPD termasuk Camat dan Lurah akan disasar,” sebutnya.

Abram membeberkan, pemanfaatan TTE sangat membantu dalam pengurusan dokumen-dokumen pemerintahan sebab lebih efisien waktu. Selain itu, TTE juga sangat sulit untuk dipalsukan.

“Jadi persuratan itu akan semakin lancar karena tidak perlu ketemu orang yang bersangkutan untuk tanda tangan manual. TTE juga sangat susah dipalsukan, dan bisa ketahuan kapan waktu tanda tangannya. Itu terekam semua,” jelas dia.

Di tingkat kecamatan dan kelurahan pun, penerapan TTE nantinya diharapkan bisa memudahkan pengurusan dokumen milik masyarakat. Sehingga, masyarakat tak perlu menunggu terlalu lama jika membutuhkan tanda tangan dari pejabat kecamatan ataupun kelurahan.

“Camat dan lurah itu kan banyak mengeluarkan tanda tangan, jadi meski mereka tidak ada di tempat, mereka bisa tetap tanda tangan berkas selama memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Selain Diskominfo Makassar, penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama ini juga diikuti oleh 23 Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota lainnya se-Sulsel.

Plt Deputi III BSSN, Hasto Prastowo dalam sambutannya menyampaikan, tanda tangan elektronik yang telah diterapkan di masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, merupakan langkah awal atau milestone dalam upaya mewujudkan budaya keamanan siber.

“Keamanan siber dalam sistem elektronik merupakan proses, sehingga BSSN mendorong agar pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keamanan sistem elektroniknya,” pungkas Hasto.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman hadir memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tiga Pilar Menuju Pemilu 2024 Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Senin, 6 Maret 2023.

Hadir Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto; Ketua DPD PDI-P Provinsi Sulsel / Anggota DPR Ridwan Wittiri, Anggota DPR RI Samsu Niang dan Sarce Bandaso Tandiasik; Anggota DPRD Provinsi Sulsel dan kabupaten/kota dari PDI-P; serta Bupati/Walikota dan wakil se-Sulsel (kader/usungan) PDI-P serta seluruh pengurus DPC PDI-P kabupaten/kota se-Sulsel.

“Atas nama Pemprov Sulsel kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar PDI-Pejuangan yang selalu memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan. Serta berbagai upaya penanganan berbagai persoalan, termasuk percepatan pemulihan ekonomi,” kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Kegiatan konsolidasi ini merupakan upaya untuk bagaimana membawa Sulsel menjadi lebih baik. Termasuk melalui upaya pengkaderan.

Ia juga menyampaikan, bahwa dirinya akan memastikan pemerintahan di daerah harus berjalan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat di kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Saya sangat setuju bahwa pemerintahan di bawah Presiden itu, semuanya harus satu komando, tidak ada pilihan lain. Karena memang harus melaksanakan apa yang menjadi janji-janji pada waktu mau jadi pemerintah,” sebutnya.

Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantapan konsolidasi kepartaian menuju pemilu 2024. Membahas berbagai isu, termasuk masalah pencalegan, serta bagaimana sinergi Tiga Pilar Partai (Struktural, Eksekutif, Legislatif) untuk semakin memperkuat kehadiran di tengah rakyat.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto yang membuka rapat menyampaikan, terkait Sinergi Tiga Pilar Partai, Hasto mengatakan PDIP adalah partai yang tegak lurus melaksanakan dukungan terhadap pemerintahan daerah yang diusung. Termasuk komitmen itu dijaga di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Gubernur Andi Sulaiman Sudirman. Termasuk tidak menginterplasi.

“Tradisi PDI Perjuangan Pak Gubernur, ketika kami memberikan dukungan itu kami memberikan dukungan dengan penuh tanggung jawab,” sebut Hasto.

Lanjutnya, bahwa PDI Perjuangan itu partai terpimpin sehingga disiplin. Kader yang diusungnya harus berjuang bagi kemajuan daerah dan masyarakatnya.

“PDI Perjuangan ini partai terpimpin, sehingga dengan kedisiplinan yang ada. Yang penting adalah bahwa kepemimpinan Pak Gubernur dengan kepala daerah lainnya, anggota legislatif betul-betul bagi kemajuan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua DPD PDI-P Provinsi Sulsel, Ridwan Wittiri menyampaikan, Rakor ini sebagai ajang silaturahmi bagi kader, serta menentukan strategi perjuangan. Selain itu, sebagai kader partai harus bisa mengatasi tantangan yang ada dan menyatukan semangat perjuangan.

“Sehingga dapat memaksimalkan kinerja partai untuk kepentingan rakyat,” sebutnya.(*)