Daerah

LANGITKU.NET, Makassar – Makna stabilitas pangan bukan sekadar menjaga harga tetap terkendali, tetapi memastikan keamanan, mutu, dan distribusi pangan berjalan adil bagi masyarakat.

Prinsip inilah yang ditegaskan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pangan Sulawesi Selatan bersama Badan Pangan Nasional di Polda Sulawesi Selatan, Minggu, 1 Maret 2026.

Rakor tersebut dihadiri Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sekaligus Koordinator Satgas Pangan Sulsel, Kombes Pol Dr. Andri Ananta Yudhistira, menegaskan pengawasan pangan harus diperkuat terutama pada komoditas strategis.

Distribusi minyak goreng melibatkan berbagai pihak, baik swasta maupun BUMN. Karena itu, pengawasan dilakukan secara merata sebagai langkah rutin untuk memastikan tata niaga berjalan sesuai ketentuan.

“Minyak kita itu 65 persen dikelola pelaku usaha atau swasta, sementara 35 persen BUMN. Nah, yang perlu diawasi ini 65 persen tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut komoditas cabai dari Kabupaten Enrekang telah dikirim ke Jakarta melalui koordinasi dengan Bapanas sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga antarwilayah.

Andriko Noto Susanto mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung pengawasan dan distribusi pangan.

Ia menekankan pentingnya peta jalan (road map) pengawasan, termasuk di sektor kesehatan hewan, guna menjamin ketersediaan pasokan. Serta sebagai langkah pencegahan agar seluruh produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan ketentuan kehalalan.

“Jangan sampai ada daging haram dicampur dengan daging halal. Semua harus diawasi dengan ketat,” katanya.

Ia juga menegaskan peran Perum Bulog dalam mobilisasi komoditas strategis serta pentingnya komunikasi publik agar tidak menimbulkan kepanikan.

Menurutnya, Pemprov Sulsel telah mendukung pengawasan pangan melalui penerbitan surat tindak lanjut kebijakan pusat serta pengiriman cabai ke ibu kota untuk membantu stabilisasi harga.

Komoditas yang menjadi perhatian pengawasan meliputi beras, jagung, daging, telur, cabai, minyak goreng, gula, dan terigu.

“Kalau ada harga yang naik tidak sesuai ketentuan, kita tindak langsung, apalagi komoditas yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, Dr. M. Ilyas, menyatakan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Ia menyebut Gubernur Sulsel cepat menerbitkan surat keputusan (SK) terkait pengendalian harga pangan. “Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan eksekusi,” kata Ilyas.

Menurut dia, Pemprov Sulsel telah menambah kios pangan murah di seluruh kabupaten/kota dan mendorong bupati agar penyaluran beras SPHP menjangkau hingga tingkat kecamatan.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Pol Hermawan, menambahkan bahwa pengendalian harga memerlukan komitmen kuat lintas sektor, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia juga menyoroti praktik penjualan beras yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pengemasan ulang beras medium menjadi premium atau khusus untuk meraup keuntungan lebih besar.

“Harga eceran tertinggi (HET), kualifikasi beras, nama dagang, kelas mutu, hingga alamat produsen harus jelas agar seluruh produk beras yang beredar memenuhi standar mutu sesuai ketentuan,” sebutnya.

Hermawan menegaskan, rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan di Sulsel.

“Rakor ini penting untuk menyamakan langkah dan strategi pengawasan, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan pangan yang beredar aman serta memenuhi standar mutu,” katanya.

Juga turut hadir, Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Diskominfo SP Sulsel, pimpinan wilayah Bulog Sulselbar, Kepala BBPOM, perwakilan Bank Indonesia, serta BPS.

Rakor ini diharapkan memperkuat pengawasan terpadu terhadap potensi pelanggaran harga, distribusi, serta standar keamanan pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kepedulian yang nyata bukan sekadar bantuan, melainkan hadirnya harapan baru bagi masa depan generasi.

Makna inilah yang tercermin dalam pengukuhan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi sebagai Bunda Yatim Sulawesi Selatan pada kegiatan Yatim Fest 2026 yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Jumat, 27 Februari 2026.

Kegiatan yang dihadiri ribuan anak yatim dari berbagai kabupaten dan kota tersebut mengusung tema “Dari Luka Menjadi Pembawa Cahaya”. Yatim Fest merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Makassar bersama Komunitas Pola Pertolongan Allah (PPA).

Program ini telah berjalan konsisten selama delapan tahun terakhir dengan fokus pembinaan, pendampingan, serta penguatan mental dan spiritual anak yatim di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Fatmawati menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepadanya sebagai Bunda Yatim Sulawesi Selatan.

Ia menilai pengukuhan tersebut bukan sekadar simbol, tetapi tanggung jawab moral untuk memastikan anak-anak yatim mendapatkan perhatian, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik.

“Ini adalah amanah besar bagaimana menunjukkan bahwa ada harapan besar bagi anak-anakku. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya,” ujar Fatmawati.

Ia juga mengapresiasi Yayasan Abulyatama Indonesia dan Komunitas PPA yang terus konsisten menghadirkan ruang pembinaan dan harapan bagi anak-anak yatim.

Tahun ini, program pembinaan ditargetkan menjangkau 5.000 anak yatim melalui roadshow di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

“Dan tahun ini targetnya 5.000 anak yatim yang akan diasuh. Ini langkah luar biasa, dan akan menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan,” katanya.

Fatmawati menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam upaya membina dan melindungi anak-anak yatim sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

Menurutnya, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki karakter solidaritas dan empati yang kuat sebagai modal sosial membangun masa depan anak-anak.

“Kami siap berkontribusi, siap bergandengan tangan, karena kita tahu anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Masyarakat Sulawesi Selatan punya solidaritas tinggi, punya empati, dan saling merangkul,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi muda.

Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat, di mana Sulawesi Selatan telah memiliki tujuh Sekolah Rakyat sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan inklusif.

Selain itu, Fatmawati secara rutin menggelar forum diskusi kelompok terarah (FGD) di rumah jabatan Wakil Gubernur guna merumuskan langkah strategis dalam memberikan perlindungan dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh anak, termasuk anak yatim.

“Setiap bulan saya membuka FGD di rumah jabatan, untuk mencari cara terbaik memberikan kesetaraan pendidikan dan perlindungan yang baik bagi generasi kita,” jelasnya.

Ia pun memberikan pesan motivasi kepada anak-anak yatim agar terus memiliki harapan dan semangat dalam meraih masa depan.

“Teruslah bermimpi, mimpi itu gratis. Terus belajar, terus mencintai Al-Qur’an, karena kalian adalah cahaya untuk Sulawesi Selatan,” pesannya.

Ketua Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Makassar, H. Ardiansyah, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, dukungan pemerintah menjadi energi besar dalam memperluas jangkauan pembinaan anak yatim di daerah ini.

Hal senada disampaikan Ustadz Muhlis Katili, Trainer PPA Institute, yang menilai kehadiran dan dukungan langsung Wakil Gubernur memberikan semangat baru bagi anak-anak yatim untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya menjaga toleransi dan merawat kebersamaan dalam keberagaman saat pagelaran Festival Jappa Jokka Cap Go Meh 2026, yang digelar di Jalan Sulawesi, tepatnya di perempatan Jalan Timor, Kota Makassar, Sabtu (28/2/2026) sore.

Dalam suasana penuh kehangatan dan semangat persaudaraan lintas etnis dan agama, Munafri menyampaikan bahwa Festival Jappa Jokka Cap Go Meh bukan sekadar perayaan budaya, tetapi telah menjadi simbol kuat persatuan masyarakat Kota Makassar.

Menurutnya, festival Jappa Jokka Cap Go Meh bukan sekadar perayaan budaya, tetapi telah menjadi simbol keberagaman dan persatuan masyarakat Kota Makassar.

“Kegiatan ini telah menjadi ruang perjumpaan budaya yang mempererat persaudaraan lintas etnis, agama, dan tradisi, di Kota Makassar,” ujar Munafri.

Ia menambahkan, penyelenggaraan festival tahun ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan momentum Bulan Suci Ramadan.

Perpaduan dua perayaan yang sarat makna tersebut, menurutnya, menjadi gambaran nyata harmonisasi kehidupan masyarakat Makassar.

“Tahun ini, penyelenggaraan festival terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan momentum Bulan Suci Ramadan. Tema yang diangkat, ‘Harmony in Light’, menggambarkan perpaduan indah antara cahaya lampion Cap Go Meh dan cahaya spiritual Ramadan,” jelasnya.

Tema tersebut, lanjut Munafri, mengandung pesan mendalam bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan masyarakat dalam harmoni dan toleransi.

Cahaya lampion dan cahaya spiritual Ramadan menjadi simbol bahwa keberagaman dapat berjalan beriringan dalam semangat saling menghormati.

Pria yang akrab disapa Appi, juga menegaskan bahwa sejak dahulu Kota Makassar dikenal sebagai kota yang terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman.

Masyarakatnya hidup berdampingan dengan semangat saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga satu sama lain.

“Nilai-nilai inilah yang terus kita pelihara agar kota ini tetap menjadi rumah yang nyaman bagi semua,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Appi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Permabudhi, seluruh panitia, relawan, serta masyarakat yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini.

Menurutnya, festival ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM, seniman, dan pelaku industri kreatif di Kota Makassar.

Melalui kegiatan seperti Festival Jappa Jokka Cap Go Meh, Pemerintah Kota Makassar juga berupaya memperkuat citra Makassar sebagai kota wisata budaya yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal.

Munafri berharap festival ini dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan yang semakin besar serta mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara.

“Momentum kebersamaan seperti ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberagaman adalah anugerah,” tuturnya.

“Dengan semangat persaudaraan dan gotong royong, kita dapat menjaga kedamaian serta membangun Kota Makassar menjadi kota yang maju, inklusif, dan harmonis,” sambung Munafri.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat menjadikan festival tersebut sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat toleransi, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan tradisi yang dimiliki bersama.

“Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, meriah, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Makassar, Muhammad Amrullah Arief, melaporkan secara langsung kesiapan pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) tahun 2026 kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pertemuan di Balai Kota Makassar, Kamis (26/2/2026).

Dalam audiensi tersebut, Amrullah menyampaikan sebanyak ratusan jemaah asal Kota Makassar dipastikan berangkat tahun ini dan terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni kloter 17 dan kloter 37.

Pertemuan ini sekaligus menjadi bagian dari koordinasi dan sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Pemerintah Kota Makassar guna memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan lancar hingga hari pemberangkatan.

Kehadiran kami disini, melaporkan sejumlah perkembangan terkait persiapan keberangkatan calon jemaah haji (CJH) asal Kota Makassar tahun 2026 ini,”jelasnya.

“Jumlah calon jemaah haji asal Makassar yang akan berangkat sekitar kurang lebih 325 orang,” katanya.

Penetapan jumlah tersebut mengacu pada sistem waiting list berbasis pendaftaran, bukan lagi menggunakan perhitungan satu persen seperti sebelumnya.

“Sekarang sistemnya berdasarkan pendaftaran dan waiting list. Daftar tunggu yang sebelumnya mencapai 48 tahun, kini berdasarkan aturan terbaru dari Menteri menjadi 26 tahun,” jelasnya.

Amrullah juga melaporkan bahwa seluruh rangkaian manasik haji telah dilaksanakan, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kota.

Dalam pelaksanaannya, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra).

Ia menegaskan, amanah dari Kantor Wilayah dan arahan Menteri agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terus dijalankan, termasuk meminta saran dan petunjuk dari Wali Kota Makassar terkait kesiapan pemberangkatan.

“Kami siap bekerja sama dan mohon arahan dari Pak Wali dalam hal persiapan keberangkatan haji, khususnya untuk jemaah Kota Makassar,” tambahnya.

Selain itu, Amrullah turut melaporkan bahwa Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Makassar kini menempati kantor baru di kawasan Asrama Haji Sudiang. Fasilitas tersebut disiapkan pemerintah pusat mengingat keterbatasan lokasi di Kota Makassar.

“Kami berharap bapak Wali Kota dapat berkenan melepas secara resmi calon jemaah haji Kota Makassar sebelum keberangkatan yang dijadwalkan mulai April mendatang,” harapnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berharap Pemerintah Kota Makassar, bersama Kantor Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen memastikan seluruh proses persiapan, mulai dari manasik hingga pemberangkatan, berjalan lancar dan tertib demi kenyamanan serta keselamatan jemaah. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan tentang keberanian memikul tekanan dan kesanggupan menjaga integritas.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat kembali ke kampung halamannya di Makassar dan didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp yang berlangsung di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Kamis, 26 Februari 2026.

Mentan membagikan perjalanan hidupnya dari seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) hingga dipercaya memimpin Kementerian Pertanian.

Pada kegiatan bertema “Profesional dalam Berkinerja, Berkarakter dan Amanah dalam Kepemimpinan” yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan hampir 1.000 peserta. Amran tampil reflektif kembali ke Sulawesi Selatan.

Suasana forum kemudian menguat ketika ia menyinggung makna kepemimpinan yang sesungguhnya.

“Pemimpin itu indah dalam mimpi tetapi tidak indah dalam kenyataan. Itu sangat mudah diucapkan. Tetapi kalau menjadi pemimpin yang baik, adil dan jujur, insya Allah surga akan menunggu, itu diridhai, yang tidak adil akan kehilangan kehormatan,” kata Amran.

Amran menuturkan, sekitar 40 tahun lalu ia seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), buruh kebersihan, hingga bertugas 8,5 tahun di wilayah perbatasan. Ia mengabdi selama 15 tahun sebelum akhirnya memilih keluar dan menjadi pengusaha, hingga dipercaya menjadi menteri.

“Gaji saya Rp125 ribu rupiah,” kenangnya.

Pengalaman itu, katanya, membentuk karakter disiplin dan tahan uji.

“Bayangkan hingga berdiri di sini banyak kisah menarik dalam perjalanan. Atasan ada dua tipe, ada yang menekan perasaan, ada juga yang menyanjung. Dua-duanya guru kita,” ujarnya.

Amran menekankan bahwa tekanan bukan untuk dihindari dalam menjalankan tugas atau amanah, melainkan dijalani. Menganalogikan dengan proses terbentuknya sebuah berlian.

“Ketika menjadi pemimpin gunakan kalbu, gunakan mata hati. Itu pasti berada di jalan yang benar,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain.

“Untuk jadi pemimpin maka pimpin diri terlebih dahulu. Jika ingin jadi pemimpin, insya Allah bisa memimpin,” tuturnya.

Menurutnya, kepercayaan diri menjadi fondasi penting.

“Untuk bercita-cita jangan berada dalam keraguan. Kalau mau berhasil, self confidence Anda harus tinggi.”

Ia mengutip pernyataan Albert Einstein tentang definisi kegilaan: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.

“Artinya orang-orang yang dianggap gila melakukan sesuatu yang sama terus tetapi ingin hasil yang berbeda,” jelasnya.

Selain itu, ia mengutip QS. Ar-Ra’d ayat 11:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Dua kutipan tersebut menjadi pengantar Amran untuk menegaskan perubahan nasib pegawai, termasuk di lingkup pemerintahan daerah, bergantung pada perubahan pola pikir dan integritas.

“Pegawai harus mengubah mindset-nya dan harus menjadi teladan yang baik,” tegasnya.

Ia mengisahkan pengalaman paling menegangkan saat target swasembada pangan dipercepat dari empat tahun menjadi satu tahun.

“Saat itu sidang kabinet disampaikan tahun 2025 Indonesia stop impor, saya keringatan. Ada media (meliput) dan wartawan ingin mengklarifikasi yang dari 4 tahun menjadi 1 tahun swasembada. Itulah tekanan 4 kali lipat,” ujarnya.

Tekanan itu dijawab dengan kolaborasi lintas sektor.

“Akhirnya kami kerja keras dengan TNI-Polri dan Kejaksaan. Terima kasih, ini tidak akan mungkin jadi kalau sendirian. Ini sukses tercapai karena kolaborasi,” katanya, seraya mengapresiasi Forkopimda yang hadir dalam forum tersebut.

Target swasembada, kata dia, tercapai pada 31 Desember 2025.

Data yang dipaparkan menunjukkan stok beras per Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton. Per 25 Februari 2026 tercatat 3,58 juta ton dan diproyeksikan mencapai 5 juta ton pada Mei mendatang.

“Stok hari ini, tadi pagi dicek 3,5 juta ton. Tidak pernah terjadi selama merdeka pada bulan Januari beras setinggi ini,” ujarnya.

Ia bahkan menyampaikan rencana ekspor beras perdana ke Arab dalam jumlah besar.

Di akhir pemaparannya, Amran menegaskan bahwa pertanian adalah sektor strategis masa depan. Swasembada bukan sekadar capaian angka, tetapi simbol kedaulatan dan martabat bangsa. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui momentum Safari Ramadan dengan melaksanakan salat Subuh berjamaah di berbagai wilayah setiap hari.

Di hari ke delapan Ramadan, Munafri bersama jajaran Kepala OPD Kota Makassar tampak hadir di Masjid Jamiul Ihsan, Kecamatan Panakkukang, Rabu subuh (26/02/2026).

Pada kesempatan tersebut, Munafri menyampaikan bahwa Safari Ramadan dilakukan pemerintah kota untuk terus membangun dan menjaga silaturahmi dengan masyarakat di seluruh wilayah Makassar.

“Kegiatan di bulan suci Ramadan ini adalah kegiatan yang langsung kami lakukan untuk membangun terus silaturahmi dengan masyarakat yang ada di wilayah Makassar,” ujarnya.

Munafri juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan MULIA, pemerintah sangat memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang dijalankan agar benar-benar memberikan manfaat langsung kepada warga.

Ia juga menegaskan program-program pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

“Tentu membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar program-program pemerintah berjalan dengan baik. Tujuannya tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kurang lebih satu tahun sejak kepemimpinannya, berbagai program telah diupayakan untuk dijalankan dengan orientasi pada dampak langsung kepada masyarakat.

Dalam konteks pelayanan, Munafri menekankan penguatan struktur pemerintahan hingga tingkat RT/RW. Ia menjelaskan bahwa struktur tersebut harus menjadi bagian dari proses pelayanan yang mampu memberikan akses dan kemudahan langsung bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungannya.

Dipilihnya RT/RW secara langsung, lanjutnya, menjadi gambaran bahwa pemerintah ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Munafri menekankan peran RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat wilayah, sehingga diharapkan dapat menjadi perwakilan pemerintah di wilayah yang paling dekat dan paling memahami kondisi warga.

“Dipilihnya RT/RW secara langsung ini memberikan gambaran bahwa kami ingin masyarakat itu lebih dekat. Aparat RT/RW harus bisa menjadi perwakilan pemerintah di wilayah yang paling intim untuk bisa merespon apa yang menjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, Munafri mendorong para RT/RW Kecamatan Panakkukang uang juga menjadi bagian dari jamaah subuh, untuk terus membangun interaksi yang baik dengan masyarakat.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas program buka bersama yang dihadiri oleh Wakil Atase Kedutaan Besar Arab Saudi di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, CPI Kota Makassar, Selasa (24/2/2026).

Program ini merupakan bagian dari pelayanan istimewa kepada umat Muslim Indonesia yang didukung oleh YM Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud serta turut dihadiri Forkopimda Sulsel, sejumlah Bupati/Wali Kota dan ribuan jamaah.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat berbuka puasa bersama ribuan masyarakat Sulawesi Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat umum yang membutuhkan perhatian khusus,” ujar Andi Sudirman.

Program buka puasa ini merupakan bentuk kepedulian Kerajaan Arab Saudi kepada umat Muslim di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

Andi Sudirman juga mendoakan agar Raja Arab Saudi beserta jajaran pimpinan kerajaan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah, khususnya dalam menjaga dua masjid suci umat Islam, yaitu Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan serta pahala kepada beliau semua dalam menjalankan amanah, khususnya dalam menjaga dua Masjid Suci umat Islam,” tutupnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Kehadiran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola fiskal yang lebih akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Agus Fatoni hadir langsung di Balaikota Makassar, Selasa (24/02/2026), didampingi Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, untuk melakukan sosialisasi sistem pengelolaan keuangan daerah kepada jajaran Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengarahan langsung dari pemerintah pusat menjadi ruang peningkatan wawasan bagi seluruh perangkat daerah guna memastikan APBD Kota Makassar dikelola dengan penuh tanggung jawab.

“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu hal yang sangat baik, memberikan makna yang mendalam bagi kita semua terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Munafri.

Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab mutlak yang tidak hanya berbicara soal administrasi dan prosedur, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik serta dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah bersumber dari masyarakat dan harus kembali dalam bentuk program yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.

Munafri pun mendorong seluruh peserta sosialisasi untuk aktif memahami setiap detail regulasi yang dipaparkan Dirjen Agus Fatoni. Hal ini penting agar tidak terjadi multitafsir dalam implementasi kebijakan, terutama dalam percepatan realisasi belanja daerah.

“Kesempatan ini harus kita maksimalkan dengan baik untuk mendapat pengarahan dari Bapak Dirjen. Kita sadar betul bahwa aturan-aturan yang ada tidak semua memberikan penjelasan secara utuh, harus dipertanyakan sehingga tidak menjadi ranah abu-abu,” tambahnya.

Sementara itu, Agus Fatoni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam mengelola pendapatan maupun belanja.

Menurutnya, di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan dan penurunan di berbagai sektor, pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara lebih efektif dan efisien.

“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat ini kondisi fiskal kita sedang banyak yang turun, maka optimalisasi pengelolaan keuangan perlu kita maksimalkan,” jelasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, Agus Fatoni memaparkan secara komprehensif sistematika pengelolaan keuangan daerah yang dibagi dalam tujuh aspek utama. Mulai dari kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, hingga kebijakan implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi.

Ia juga menguraikan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, faktor penyebab lambatnya realisasi belanja, serta solusi percepatan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tak hanya itu, Agus Fatoni turut memetakan program prioritas pemerintah pusat dan postur APBN 2026 sebagai arah sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat semakin selaras, akuntabel, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. Rahmawati Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good governance hanya dapat terwujud melalui sinergi solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penegasan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Makassar, Sudiang, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan etika birokrasi selama bulan Ramadan. Dalam paparannya, Rahmawati menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujar Rahmawati.

Ia juga mengapresiasi berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk capaian penurunan angka kemiskinan tertinggi dalam enam tahun terakhir serta inovasi Ramadhan Leadership Camp sebagai upaya peningkatan kapasitas ASN.

“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.

Rahmawati berharap kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. “Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya. Ia pun mengaku awalnya mengira program tersebut lebih bernuansa spiritual semata.

“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” tambahnya.

Pada sesi pertama, RLC menghadirkan unsur Forkopimda yang membahas good governance dari berbagai perspektif kelembagaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Ali Syahdi, memaparkan peran penegak hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulsel, Brigjen Pol Nasri, menyoroti pentingnya transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan APBD, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih, termasuk pada sektor pengelolaan dana desa dan perizinan investasi.

Dari perspektif pertahanan, Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko memaparkan kontribusi TNI dalam mendukung program strategis pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil dan penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan serta stabilitas sosial. Seluruh materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN mengenai pentingnya integritas, kolaborasi lintas sektor, serta orientasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing(*).

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan kegiatan Ramadan Leadership Camp 2026 dirancang sebagai sarana pembekalan komprehensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman terhadap program prioritas Presiden dan Pemerintah Provinsi, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Program ini meliputi pendalaman sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis Asta Cita Bapak Presiden Prabowo-Gibran, wawasan kebangsaan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, swasembada pangan, serta pembinaan karakter dan akhlak keagamaan,” ungkap Andi Sudirman saat membuka Ramadan Leadership Camp 2026 di Asrama Haji Sudiang, Senin (22/2/2026).

Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas ASN menjadi hal krusial dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terlebih di tengah berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan tata kelola yang akuntabel dan responsif.

Sebanyak 938 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 735 pejabat struktural lingkup Pemprov Sulsel, 100 kepala sekolah, 16 direksi BUMD, serta panitia pelaksana yang juga menjadi peserta.

Selain peningkatan kompetensi teknis, pembekalan ini turut menitikberatkan pada pembinaan karakter dan akhlak ASN agar semakin profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ramadan Leadership Camp 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Program ini akan berlangsung selama sepekan dengan menghadirkan pemateri dari pusat maupun daerah sebagai bentuk penguatan kolaborasi dan harmonisasi kebijakan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap lahir ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, loyalitas terhadap negara, serta komitmen kuat dalam mendukung program strategis nasional dan pembangunan daerah.