News

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026.

Surat edaran bernomor 100.3.4/19480/BIRO Org tersebut ditetapkan di Makassar pada 18 Desember 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/531/M.KT.02/2025 tanggal 18 Desember 2025, serta bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, ASN pada perangkat daerah atau unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, baik dari rumah maupun dari lokasi lain yang ditetapkan.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan tugas kedinasan dari rumah masing-masing dan/atau lokasi lainnya mulai tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025 serta tanggal 2 Januari 2026,” demikian bunyi surat edaran tersebut.

Meski demikian, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa pekerjaan yang bersifat mendesak dan harus diselesaikan di kantor tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme koordinasi bersama atasan langsung.

“Apabila terdapat pekerjaan yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan di kantor, maka ASN yang bersangkutan dapat melaksanakannya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan atasan langsungnya,” lanjut isi SE.

Khusus bagi perangkat daerah atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel diserahkan kepada pimpinan masing-masing instansi. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami gangguan.

“Pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel diatur oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal,” sebagaimana tercantum dalam surat edaran tersebut.

Selain itu, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa ketentuan teknis lainnya terkait pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel tetap mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 293/II/Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, dan berlaku untuk seluruh staf ahli gubernur, asisten Setda, serta kepala perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemprov Sulsel.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, Pemprov Sulsel berharap seluruh ASN tetap menjaga kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan publik meskipun melaksanakan tugas dengan pola kerja yang lebih fleksibel menjelang pergantian tahun. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terhadap potensi cuaca ekstrem terutama hujan lebat dan angin kencang.

“Berdasarkan rilis BMKG untuk dasarian ketiga Desember 2025 (21-31 Desember), beberapa daerah di Sulsel memang masuk dalam kategori Waspada, Siaga, dan bahkan Awas,” sebut Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, Minggu, 28 Desember 2025.

Sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan saat ini berada pada status Waspada hingga Awas, khususnya Kabupaten Barru, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Maros, serta Kota Makassar.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan hujan sedang hingga lebat, yang dapat disertai kilat/petir serta angin kencang, dan berdampak signifikan terhadap peningkatan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan.

Amson menjelaskan, dampak paling berisiko saat ini terjadi di wilayah perairan Kabupaten Pangkep dan daerah pesisir lainnya, seiring meningkatnya tinggi gelombang yang dapat membahayakan aktivitas pelayaran dan transportasi laut.

Amson juga mengonfirmasi telah terjadi insiden tragis akibat cuaca buruk di perairan Pulau Sarappo, Kabupaten Pangkep, yang menyebabkan sebuah kapal motor tenggelam.

“Kami menerima laporan adanya kapal motor yang tenggelam akibat cuaca ekstrem. Kejadian ini mengakibatkan tiga orang saudara kita meninggal dunia, termasuk salah satunya adalah Camat Liukang Tupabbiring. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa ini,” ujar Amson.

Merespons insiden tersebut, BPBD Sulsel meminta kepada masyarakat, nelayan, serta pelaku perjalanan laut dalam melakukan pelayaran agar senantiasa memantau dan mendapat informasi yang jelas dari Syahbandar atau otoritas terkait. Apakah menunda perjalanan atau dapat melakukan perjalanan.

“Setiap akan melakukan perjalanan melalui laut itu senantiasa mengikuti petunjuk dan sekaligus melaporkan ke Syahbandar atau otoritas terkait,” tegasnya.

“Kalau disampaikan bahwa kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk berlayar, jangan dulu berlayar untuk menghindari kondisi yang tidak kita harapkan,” tambahnya. .

Selain itu, BPBD Sulsel juga mengingatkan para pengelola objek wisata, khususnya di wilayah perairan yang masuk kategori Waspada, Siaga, dan Awas, agar meningkatkan kehati-hatian dan membatasi aktivitas wisata bahari.

Terkait langkah antisipatif, Amson menegaskan bahwa BPBD Sulsel telah melakukan kesiapsiagaan sejak awal musim penghujan, bahkan sebelum status cuaca ekstrem ditetapkan.

Dengan kondisi cuaca yang terus berkembang, BPBD Sulsel memastikan peningkatan tingkat kewaspadaan serta pelibatan personel dalam jumlah lebih besar sesuai kebutuhan di lapangan.

Ia juga meminta masyarakat secara aktif memantau perkembangan cuaca dari kanal resmi BMKG dan media terpercaya.

“Kami meminta masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca secara mandiri melalui kanal resmi BMKG,” tutup Amson.

Sedangkan, Prakirawan BMKG Nur Asia Utami, menjelaskan bahwa peringatan dini cuaca ekstrem dikeluarkan ketika terdapat potensi curah hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem, yakni lebih dari 100 milimeter per hari.

“Saat ini BMKG Sulsel mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca berupa hujan sedang hingga lebat, serta peringatan dini cuaca berisiko yang diperbarui setiap hari,” ujarnya.

Terkait prakiraan cuaca pada malam pergantian tahun, Nur Asia Utami menyampaikan bahwa secara umum kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Selatan diprakirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan saat perayaan tahun baru.

Untuk wilayah pesisir, BMKG mencatat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai angin kencang/kuat. Kecepatan angin diprakirakan dapat mencapai hingga 40 kilometer per jam.

Sementara itu, intensitas hujan yang lebih tinggi diprakirakan berpotensi terjadi pada dini hari hingga pagi hari. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan hujan dapat berlangsung sepanjang hari, mengingat sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan saat ini telah memasuki musim penghujan.

BMKG Sulsel mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di akhir tahun, khususnya di wilayah dengan risiko banjir yang cukup tinggi. Masyarakat juga diharapkan aktif memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi INFO BMKG serta akun media sosial resmi BMKG sebagai sumber informasi yang valid dan terkini.

Dengan kewaspadaan bersama dan akses informasi yang cepat, diharapkan potensi dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan, sehingga aktivitas masyarakat pada akhir tahun dapat berlangsung dengan aman dan lancar. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengirimkan tim kemanusiaan dengan membantu penanganan dampak bencana di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Bantuan yang disalurkan senilai lebih dari Rp1 miliar, mencakup kebutuhan mendesak sesuai surat resmi permintaan dari Bupati Aceh Timur kepada Pemprov Sulsel yang diterima beberapa hari lalu.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bantuan tersebut difokuskan pada penanganan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Bantuan meliputi dukungan untuk tenaga kesehatan (nakes), penyediaan layanan komunikasi melalui Starlink, kebutuhan anak-anak, selimut serta logistik penting lainnya.

“Tim Pemprov Sulsel kembali membantu Kabupaten Aceh Timur dengan anggaran lebih Rp1 miliar termasuk untuk kebutuhan mendesak seperti Nakes, starlink, kebutuhan anak-anak, selimut dan lain lain, sesuai surat resmi permintaan Bupati Aceh Timur,” ujar Andi Sudirman Sulaiman, Jumat (26/12/2025).

Sebagai bentuk nyata kepedulian, Gubernur Sulsel turut melepas 12 orang tim medis dan relawan Andalan Peduli yang diberangkatkan langsung ke Aceh Timur untuk membantu penanganan kesehatan dan distribusi bantuan logistik di wilayah terdampak.

Tim medis yang dikirim terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, serta perawat, yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memastikan kebutuhan medis terpenuhi, sekaligus memperkuat upaya kemanusiaan di daerah bencana.

Andi Sudirman berharap kehadiran tim dari Pemprov Sulsel dan Andalan Peduli dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Timur.

“Semoga bantuan dan kehadiran tim ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, serta mempercepat pemulihan kondisi di wilayah terdampak,” harapnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat toleransi antarumat beragama sebagai salah satu kunci utama dalam membangun Kota Makassar yang aman, damai, dan harmonis.

Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Kegiatan Open House dan Silaturahmi Natal dan Tahun Baru, bersama umat Kristiani, yang digelar di Aula GR. Schienders, CICM Keuskupan Agung Makassar, Jalan Thamrin No. 5 Makassar, Jumat (26/12/2025).

Pada kesempatan tersebut, Munafri hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim.

Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Makassar ini menjadi simbol nyata dukungan pemerintah terhadap semangat kebersamaan dan toleransi lintas iman.

Dalam sambutannya, Munafri mengapresiasi ketertiban dan ketenteraman selama perayaan Natal 2025 di Kota Makassar.

Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif tersebut mencerminkan kuatnya nilai toleransi dan persaudaraan yang telah lama terbangun di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, perayaan Natal tahun ini berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh ketenangan,” ujarnya.

“Ini menunjukkan bahwa toleransi dan rasa saling menghormati antarumat beragama di Kota Makassar terus terjaga dengan baik,” tambah Munafri.

Ia menegaskan, momentum Natal dan Tahun Baru bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Makassar.

Menurut Munafri, toleransi merupakan fondasi penting dalam memperkuat keharmonisan antarkomunitas. Melalui silaturahmi lintas agama, persatuan dan rasa saling menjaga dapat terus diperkuat di tengah perbedaan yang ada.

“Toleransi adalah modal utama kita. Dengan saling menghormati dan menjaga persaudaraan, kita bisa menciptakan kota yang damai dan harmonis, sehingga seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan dengan nyaman,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi Golkar itu juga menyampaikan, kebanggaannya atas capaian Kota Makassar yang tahun ini kembali meraih Harmony Award melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Penghargaan tersebut dinilai sebagai simbol tertinggi atas keberhasilan daerah dalam membangun toleransi dan keharmonisan secara berkelanjutan.

“Penghargaan Harmony Award ini bukan hadir begitu saja. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh umat beragama di Kota Makassar, yang terus dilibatkan untuk berpikir dan berkontribusi dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian kota ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga merupakan buah dari komitmen para pemimpin Kota Makassar sebelumnya yang secara konsisten menjaga dan memperhatikan harmonisasi kehidupan beragama. Nilai-nilai tersebut, kata Munafri, terus dilanjutkan hingga saat ini.

Menutup sambutannya, Munafri berharap seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam forum lintas umat beragama, terus menjaga keharmonisan dan menyelesaikan setiap potensi persoalan secara internal melalui dialog dan musyawarah.

“Kami berharap tidak ada lagi konflik antaragama di Kota Makassar. Mari kita jaga persaudaraan ini bersama-sama, saling melindungi dan menguatkan satu sama lain,” pungkasnya.

Atas nama Pemerintah Kota Makassar, Munafri Arifuddin juga menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Semoga perayaan ini membawa berkah, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua,” tutupnya.

Pada kesmepatan ini, Munafri yang juga orang nomor satu Kota Makassar itu, mengajak seluruh pihak, pada momentum Natal 2025 ini, untuk mendoakan warga yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh, bisa segera pulih.

Secara terpisah, dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan pesan tentang pentingnya toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan dalam keberagaman.

Lanjut dia, Kota Makassar adalah rumah bersama bagi seluruh umat beragama.

“Melalui momentum Natal dan Tahun Baru ini, kita memperkuat silaturahmi, saling menghormati, dan menjaga persatuan agar kota kita tetap rukun, damai, dan penuh kasih dalam keberagaman,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

LANGITKU.NET, Sidrap – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meresmikan Jembatan Sungai Malake Ruas Anabanua-Malake yang menjadi penghubung strategis antara Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Wajo, pada Selasa (23/12/2025).

Peresmian jembatan ini turut disaksikan langsung oleh Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, jajaran Forkopimda serta disambut antusias oleh masyarakat setempat.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami meresmikan Jembatan Sungai Malake Ruas Anabanua-Malake sebagai penghubung antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo,” kata Andi Sudirman.

Ia mengungkapkan, pembangunan jembatan ini merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang telah disuarakan sejak lama. Berdasarkan penuturan warga, rencana pembangunan jembatan penghubung yang aman dan bebas banjir tersebut telah ada sejak tahun 1990-an, namun baru dapat terwujud setelah melalui proses panjang.

“Alhamdulillah, jembatan ini akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami beberapa kali putus kontrak. Ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Keberadaan Jembatan Sungai Malake dinilai sangat vital karena mampu memangkas waktu tempuh warga dari Kabupaten Wajo menuju Sidrap dan sebaliknya. Jika sebelumnya masyarakat harus menempuh jalur memutar dengan waktu perjalanan lebih dari dua jam, kini akses tersebut dapat dilalui dengan jauh lebih singkat, aman, dan efisien.

Gubernur Andi Sudirman berharap, jembatan ini dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta aktivitas sosial masyarakat di kedua kabupaten.

“Mudah-mudahan jembatan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Sidrap dan Wajo, memperlancar aktivitas sehari-hari, serta memperkuat konektivitas antarwilayah,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Menjelang pelaksanaan berbagai program strategis pada tahun 2026, Munafri menilai penting untuk menguatkan komitmen seluruh perangkat pemerintahan yang berpijak pada prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk itu, Munafri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggodok kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif.”

Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston, Selasa (23/12/2025) ini, menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama.

“Kita menyelenggarakan acara ini untuk mendengarkan secara langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK,” ujar Munafri.

Munafri mengibaratkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan seperti sebuah kendaraan yang akan melaju kencang. Namun sebelum itu, menurutnya, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan bekerja dengan baik.

“Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka kita harus memperbaiki dulu remnya. Memastikan rem itu pakem, memastikan keselamatan sebelum kita benar-benar tancap gas. Karena tahun depan kita akan berlari sangat kencang,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa persiapan yang matang menjadi kunci agar seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum. Batasan-batasan kewenangan, wilayah abu-abu dalam pengambilan keputusan, hingga potensi risiko hukum harus dipahami secara jelas oleh seluruh jajaran SKPD.

“Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus tahu di mana batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjut Munafri.

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam pemerintahan tidak boleh terjadi secara individual, melainkan bersifat kolektif dan berjenjang.

Munafri berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu memberi dampak nyata dalam pola kerja dan pengambilan keputusan ke depan.

“Saya berharap ini bukan hanya diskusi, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim, untuk mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.

Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan penuh tanggung jawab, sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Pastikan semuanya hadir dan tidak ada yang terlewat, karena ini sangat penting bagi kita semua. Setelah ini, saya juga akan menyampaikan paparan internal kepada jajaran Pemkot Makassar,” tutup Munafri.

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang mampu bekerja secara bersih, berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kunci mewujudkan Kota Makassar yang tertata, maju, dan berpihak pada kepentingan publik.” ujar Aliyah Mustika Ilham.

LANGITKU NET, Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kediaman resmi Menteri Pertanian di Jakarta, Senin (22/12/2025). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pascabencana yang melanda Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah strategis pemulihan sektor pertanian serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Aceh. Mentan Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh perbaikan lahan sawah rusak, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, serta penguatan produksi pangan daerah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa bantuan beras sebesar 10 ribu ton yang diajukan Pemerintah Aceh telah direalisasikan. Selain itu, bantuan senilai Rp75 miliar untuk provinsi terdampak bencana juga telah disalurkan, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Aceh.
Ia menambahkan, sekitar 89 ribu hektare sawah di Aceh menjadi fokus program pemulihan dan pembangunan kembali. Tim Kementerian Pertanian dijadwalkan turun langsung ke lapangan mulai Januari mendatang, termasuk untuk meninjau program cetak sawah dan menyiapkan sarana produksi pertanian.

Sementara itu, Gubernur Aceh Mualem menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian. Menurutnya, dukungan logistik berupa pangan dan sembako sangat membantu masyarakat Aceh dalam kondisi darurat saat ini.

Meski demikian, Mualem mengungkapkan masih terdapat kebutuhan lanjutan, seperti obat-obatan, selimut, dan perlengkapan sekolah bagi siswa. Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran memastikan pemerintah pusat akan terus menyiapkan stok bantuan dan menyalurkannya sesuai kebutuhan daerah, sebagai bagian dari arahan Presiden untuk membantu masyarakat terdampak.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerataan pembangunan tidak lagi berhenti di daratan Kota Makassar. Dalam momentum Refleksi Akhir Tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dan pulau terluar.

Melalui layanan transportasi laut antarpulau bertajuk Pete-pete Laut, pasangan bertagline MULIA menghadirkan solusi konektivitas yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat pulau.

Program ini tidak hanya menjadi realisasi janji politik, tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjembatani akses sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik bagi warga kepulauan Kota Makassar.

Hadirnya Pete-pete Laut yang beroperasi secara gratis menjadi langkah strategis dalam memperkuat mobilitas antarpulau, memangkas kesenjangan layanan, serta membuka ruang percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini tergolong terluar, terpencil, dan terjauh (3T).

Dengan konektivitas yang semakin baik, pemerintah berharap denyut pembangunan dapat dirasakan secara merata, dari pusat kota hingga pulau-pulau terluar Makassar.

Kapal tersebut, bagian dari janji politik pasangan Tagline MULIA itu, sehingga direalisasikan. Kini transportasi laut kapal antar pulau yang disebut “Pete-pete Laut” sudah ada dan siap beroperasi antar pulau di wilayah Kota Makassar, ini juga bagian dari janji politik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin pada kampanye 2024 lalu.

Dari tiga kapal akan disiapkan, kini satu unit siap beroperasi secara gratis, memenuhi harapan warga pulau. Adapun rute kapal sejis kayu tersebut menyusuri beberapa pulau untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pulau Sangkarang, diantaranya, Lae-lae, Pulau Barrang Caddi.
Pulau Barrang Lompo.

Dan juga empat pulau terluar lainya yakni Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu. Jarak pulau-pulau tersebut sangat jauh dari daratan Kota Makassar, bahkan beberapa di antaranya termasuk kategori pulau terluar, terpencil, dan terjauh (3T).

Sehingga peningkatan konektivitas menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di kepulauan ini.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, menyatakan siap menjalankan program prioritas Wali Kota Makassar, terkait layanan angkutan laut antarpulau bertajuk Pete-pete Laut, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat kepulauan secara gratis.

Kepala Bidang Angkutan Umum dan Prasarana Dishub Makassar, Jusman, mengatakan bahwa bantuan kapal tersebut sangat strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau, khususnya di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarang.

Menurutnya, layanan ini menjadi solusi nyata dalam meningkatkan konektivitas antarpulau yang selama ini masih terbatas.

“Program Pete-pete Laut ini merupakan program prioritas Wali Kota Makassar (pak Munafri), dan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di pulau. Karena itu, kapalnya sudah ada, siap beroperasi tahun ini,” ujar Jusman, Senin (/22/2025).

Saat ini, Dishub Makassar telah menyiapkan satu unit kapal kayu bernama “KM Banawa Nusantara 27”, dengan kapasitas angkut sekitar 20 hingga 25 penumpang.

Kapal tersebut telah dinyatakan siap beroperasi dan mendukung tahap awal pelaksanaan layanan transportasi laut antarpulau. Hadirnya kapal. Sebagai manifestasi pembuktian kinerja Munafri Arifuddin pemerataan dan pemberdayaan pembangunan di Pulau.

Jusman menjelaskan, untuk tahap awal, Dishub Makassar merencanakan pelayanan ke enam pulau, dengan pembagian rute atau trip berdasarkan jarak dan kapasitas kapal.

Rute pertama atau trip satu dirancang melayani jalur Pelabuhan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-lae, kemudian Pulau Kodingareng selanjutnya Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo, kemudian kembali ke Makassar melalui jalur yang sama daratan Kota.

“Trip pertama ini menjadi fokus uji coba awal karena jaraknya relatif dekat dan sesuai dengan kapasitas kapal. Rute ini direncanakan dapat beroperasi setiap hari,” jelasnya.

Sementara itu, trip kedua direncanakan untuk menjangkau wilayah pulau yang lebih jauh dan masuk kategori pulau terluar, yakni dari Pulau Barrang Lompo menuju Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, hingga Pulau Bone Tambu, sebelum kembali ke Barrang Lompo dan Makassar.

Namun demikian, Jusman menegaskan bahwa untuk tahap awal operasional, kapal KM Banawa Nusantara 27 akan difokuskan terlebih dahulu pada trip satu, sambil menunggu hasil kajian lanjutan terkait kondisi jalur, waktu tempuh, serta faktor keselamatan pelayaran.

“Karena kapasitas kapal masih terbatas, maka untuk sementara kami fokuskan pada track satu sebagai uji coba awal,” tuturnya.

“Untuk jadwal dan jam operasional, saat ini masih dalam tahap pengkajian, yang pasti kapal sudah ada, jika ada izin bisa jalan,” sambung Jusman.

Dengan hadirnya layanan Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menghadirkan transportasi laut yang aman, terjangkau, dan merata, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan MULIA dalam membangun Makassar dari darat hingga wilayah kepulauan terdekat dna terluar.

Dishub Makassar juga, akan melakukan survei lapangan secara menyeluruh, termasuk survei teritorial dan survei jalur pelayaran, guna memastikan tidak ada hambatan teknis serta mengetahui secara pasti waktu tempuh antarpulau.

“Kami akan melakukan survei real, menghitung berapa menit kapal menyeberang dari satu pulau ke pulau lain, dan berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke Makassar. Semua ini untuk memastikan layanan berjalan aman dan efektif,” tambah Jusman.

Terkait jumlah armada, Jusman menyebutkan bahwa tahun ini baru satu unit kapal yang disiapkan untuk operasional.

Namun, Pemerintah Kota Makassar telah menganggarkan penambahan dua unit kapal pada tahun 2026, sehingga total armada Pete-pete Laut nantinya menjadi tiga unit kapal.

“Kalau realisasinya sesuai rencana, totalnya nanti ada tiga kapal. Ini tentu akan sangat membantu meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan ke pulau-pulau,” ungkapnya.