LANGITKU.NET , Makassar – Hasil rapat komisi penilai AMDAL Sulawesi Selatan terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare sepanjang 143,87 km + 4,75 Km, patut dipertanyakan.

Pasalnya penanggung jawab atau pemrakarsa proyek, yaitu Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan pihak teknis dalam melakukan kegiatannya jauh dari kata optimal melaksanakan kewajiban-nya. Ironisnya Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman belakangan ini tercium oleh publik ikut memaksakan proyek tersebut.

Padahal diketahui pelaksanaan proyek kereta api ini banyak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik. Diantaranya abai melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak dari rencana pembangunan jalur. Dan intinya tidak mengakomodir amandemen UU Cipta Kerja, melalui KLHK, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Penataan Ruang.

“Apalagi taat melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (emergency response) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Masalah ganti rugi tanah warga, dan ruas jalan yang berdebu hingga lahan pertanian yang rusak oleh karena dampak aktivitas sebut saja ditengah ekstrimnya cuaca dengan curah hujan yang tinggi sudah membanjiri pemukiman warga tak lepas juga oleh adanya lintasan yang menggenangi Kecamatan Bungoro. Dan merendam sejumlah Kampung Baru, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Segeri. Dan Kampung Bonto Mate’ne, Kampung Citta, Kelurahan Bonto Mate’ne, Kelurahan Bawasalo pada awal Desember 2021,” kata Ahmad Yusran, Ketua Forum Komunitas Hijau Makassar Senin (8/8/2022).

Lebih lanjut, Yusran membeberkan bahwa dari balik proyek kereta api yang dipaksakan oleh Gubernur Sulsel telah membawa dampak dalam sistem perkotaan kawasan perkotaan Mamminasata yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai fungsi dan tingkat pelayanannya. Termasuk hilangnya fungsi keseimbangan, fungsi lindung dan fungsi budidaya pada kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar yang membentuk kawasan metropolitan. Berkaca dari pengalaman kost bencana banjir dan kerugian warga di kota Makassar masih terngiang dalam ingatan. Makanya dengan berbagai pertimbangan dan aspek lain, adalah hal wajar Walikota Makassar Danny Pomanto menolak konstruksi rel at grade di daratan kota Makassar karena karena warganya masih trauma oleh teror ancaman banjir yang setiap saat terjadi. Apalagi akan adanya pembangunan rel kereta api melintasi daratan kota Makassar.

Sekedar diketahui, sebelumnya Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto telah perang dingin dengan Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman terkait rancangan rel berdesain at grade kereta api yang melalui lintasan darat kota Makassar. Danny sapaan akrabnya menginginkan rel yang melalui Makassar berdesain elevated.

Danny Pomanto pun berdalih dengan logika dan pengalamannya profesionalnya bahwa pembangunan rel kereta api secara at grade akan merusak tata kota dan menyebabkan banjir di Makassar. Desain elevated juga dianggapnya bisa meminimalkan pembebasan lahan masyarakat. Dan praktek mafia tanah yang masih marak bergentayangan dari balik proyek strategis nasional.

LANGITKU.NET , Makassar – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Pemerintah Australia, memfasilitasi Pemprov Sulsel dalam merancang konsep pengembangan transportasi di Kawasan Mamminasata. Diketahui, kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang mobilitas transportasi di Sulsel sendiri telah dimulai sejak tahun 2020.

Penyerahan strategi mobilitas perkotaan yang berkelanjutan di Kawasan Metropolitan Mamminasata, dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Senin, 8 Agustus 2022. Dokumen diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, didampingi Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang.

Abdul Hayat menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Australia dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PPN/Bappenas yang telah memfasilitasi Pemprov Sulsel dengan menyusun konsep pengembangan transportasi perkotaan di Kawasan Mamminasata. Ia berharap, konsep yang ada bisa segera ditindaklanjuti dengan aksi dalam waktu dekat.

“Kita berharap, agar semua ini menjaga progres, time line dan seterusnya. Serta mengintegrasikan dokumen SUMP dalam kebijakan pembangunan daerah masing-masing, guna mewujudkan sistem transportasi kawasan perkotaan Mamminasata yang aman, nyaman dan efisien,” harapnya.

Di tempat yang sama, Konsulat Jenderal Australia, Bronwyn Robbins, mengatakan, Pemerintah Australia mengapresiasi upaya Pemprov Sulsel, untuk membenahi mobilitas transportasi untuk masyarakat.
Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang mobilitas transportasi di Sulsel sendiri telah di mulai sejak tahun 2020.

“Hal ini atas permintaan Bappenas, Kedutaan Australia menyediakan dukungan untuk penyusunan sistem mobility plan di Mamminasata, karena ini tidak terlepas dari RPJMN dalam transportasi massal di kota-kota prioritas di Indonesia,” jelasnya.

“Kami menyadari bahwa rencana ini adalah keputusan yang besar dan kami tertarik untuk usulan dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut,” sambungnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas RI, Velix Vernando Wanggai, mengatakan, Kawasan Mamminasata memiliki posisi yang strategis dalam konteks pembangunan di Pulau Sulawesi.

“Kami ingin menegaskan bahwa dari segi perspektif nasional, Makassar, Maros, Gowa dan Takalar memiliki peran yang strategis,” ucapnya.

Ia menambahkan, konsep yang telah disusun akan lebih memantapkan kerangka perencanaan yang berpadu dalam sisi infrastruktur perkotaan. Dalam hal ini, transportasi baik dari segi sarana dan prasarana jalannya, sisi aksesibilitas di koridor-koridor jalur-jalur utama, sarana kendaraan, serta wilayah-wilayah yang dilalui harus ditata baik di pasar, maupun pusat-pusat perbelanjaan. (*)

LANGITKU.NET , Padang – Ketua Dekranasda Kota Makassar yang juga Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengapresiasi desainer lokal Padang yang sukses menampilkan karya desainnya di panggung Ladies Program Rakernas XV Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) 2022 di Padang, Senin (8/08).

Indira hadir bersama puluhan ketua Dekranasda dan ketua TP PKK dari sejumlah kota di Indonesia sebagai rangkaian gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi XV Tahun 2022.

Karya desainer Padang tidak hanya dibawakan oleh para model, pimpinan OPD Kota Padang juga turut andil di event ini. Mereka mengenakan pakaian batik tanah liek dengan tema “Kultur Beauty and Heritage”.

Batik tanah liek khas Minangkabau ini menggunakan metode pewarnaan dari tanah liat seratus persen. Kain mula-mula direndam selama seminggu dengan tanah liat, kemudian dicuci dan diberi pewarnaan alamiah lain yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.

“Sangat mengesankan, dan yang unik dari batik tanah liek Minangkabau adalah bahan-bahan pewarna yang digunakan berasal dari pewarna alami seperti tanah liat, kulit jengkol, manggis, getah gambir, jerami padi, kulit mahoni, kulit rambutan, dan tumbuh-tumbuhan yang secara tradisional digunakan untuk pewarna,” puji Indira.

Batik tanah liek Minangkabau juga mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity semenjak bulan Oktober 2009.

“Batik ternyata tidak hanya dikenal sebagai tradisi dari Jawa, tapi juga ditemukan sebagai produk kebudayaan Minangkabau,” lanjutnya.

Fashion show di panggung Ladies Program Rakernas XV Padang Tahun 2022 menghadirkan sejumlah nama desainer lokal diantaranya Yadirsyah Zunur, dan Novia Hartini. Umumnya mereka masih berusia muda dengan karya yang telah dikenal luas.

LANGITKU.NET , Makassar – Kekhawatiran Walikota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto bahwa dengan meneruskan konsep perencanaan rel kereta api (KA) secara at grade (di atas tanah) / bukan melayang (elevated) akan berdampak bencana banjir di wilayah Makassar  ditanggapi oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Perkimtan) Sul-Sel Dr Iqbal Suhaeb.

Minggu (7/8/2022), mantan Pj Walikota Makassar ini menyebutkan bahwa kekhwatiran Pemkot Makassar melalui Danny Pamanto telah dijawab secara resmi oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel.

Kadis Perkimtan Sulsel Dr Iqbal Suhaeb mengatakan, BPKA Sulsel sudah melakukan visibility study pada wilayah yang dilalui rel kereta api di wilayah Makassar.

“Hasilnya Q.50 tahun, itu tidak akan banjir. Itu sudah dianalisis dengan konsep debet hujan yang paling tinggi yang pernah ada di Makassar,” ujar Iqbal.

Sejak awal Pemprov Sulsel sudah melakukan persuratan kepada Kementerian Perhubungan RI, melalui Balai Pengelola Kereta Api Sulsel. Intinya meminta kepada pusat untuk melihat dan menganalisis dampak banjirnya.

Kekhawatiran Pemkot Makassar, lanjut Iqbal, sama yang dialami Pemprov Sulsel sebelumnya. Tapi setelah mendapatkan hasil kajian dari BPKA, bahwa di lokasi yang akan dibangun rel secara at grade bebas banjir hingga 50 tahun ke depan, maka Pemprov Sulsel yakin dan mendukung penuh proyek strategis nasional (PSN) Presiden Jokowi tersebut.

Iqbal juga memperlihatkan surat berupa penjelasan teknis debit air dan lain sebagainya di lokasi pembangunan rel at grade di Makassar.

Dalam surat tersebut dengan nomor KA.604/4/8/BPKA-SS/2022 ditandatangani oleh Ir Ammana Gappa sebagai Kepala BPKA Sulsel secara kesimpulan, BPKA menyebutkan; Berdasarkan hasil survei dan analisis data hidrologi dan hidrolika tersebut, maka design pembangunan jalur kereta api dari Mandai sampai dengan Parangloe dan perencaan saluran melintang berupa box culvert untuk melimpaskan debit air telah memperhitungkan tinggi muka air banjir maksimum dan aman terhadap banjir dengan peroide Q.50 tahun.

“Terlampir data dukung berupa Laporan Survey Hidrologi dan Hidrolika serta Executive Summary DED Intermoda KA ke Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port,” ujar Iqbal membacakan surat “jaminan bebas banjir” tersebut. (*)