News

LANGITKU.NET , Makassar – DPRD kota Makassar gelar Gladi Rapat Paripurna Pengumuman dalam rangka Pengucapan Sumpah Harry Kurnia sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Makassar sisa masa jabatan 2019-2024 dari Partai Demokrat ,Rabu 27 April 2022

Gladi yang digelar di ruang paripurna ini dipimpin langsung Wakil Ketua III DPRD Makassar Andi Nurhaldin NH didampingi Ray Suryadi Arsyad Anggota DPRD dari Partai Demokrat.

Putra Mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar Drs. Daniel Pakambanan.

Rencananya, Rapat Paripurna Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) bakal dilaksanakan pada hari Kamis 28 April besok di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Jalan AP. Pettarani.

“Itu sudah kita agendakan sesuai keputusan Bamus tanggal (27/4/2022)” ujar Kabag Persidangan DPRD Kota Makassar, Rafiqah Lutfi

Lebih lanjut Rafiqah Lutfi mengatakan, SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini telah mereka kantongi, setelah mereka terima belum lama ini.

“Yang jelas proses itu sudah rampung, makanya kita sudah masukkan dalam Bamus (Badan Musyawarah), dan itu sudah diagendakan.

Rafiqah juga mengaku, persiapan, prosesi pelantikan Harry Kurnia sudah mencapai 80 persen. Sehingga, hanya hal-hal teknis kecil saja yang harus dilakukan.

Nantinya, tamu undangan yang hadir dipastikan akan dibatasi, mengingat kasus Covid-19 yang masih merebak hingga saat ini.

source : Humas DPRD Makassar

LANGITKU.NET , Makassar -Pasca gelar RDP, DPRD Makassar Komisi B melakukan peninjauan langsung ke Kawasan Industri Makassar (KIMA) guna mengecek langsung permasalahan kenaikan biaya perpanjangan perjanjian penggunaan tanah industri (PPTI) atau biaya lahan. DPRD Makassar meminta dasar kenaikan biaya lahan tersebut dikaji ulang.

“Dasar penentuan biaya lahan dalam PPTI semestinya diperjelas dahulu antara PT KIMA dan investor. Sebab saat ini, ada dua aturan yang mengatur terkait nilai biaya lahan tersebut,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Makassar Erick Horas di sela-sela kunjungan di KIMA, Selasa (26/4/2022).

Eric mengungkapkan, PT KIMA menetapkan nilai PPTI sebesar 30% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Negara.

Sedangkan, investor menilai ada aturan lain yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menurunkan nilai PPTI.

“Ada juga keputusan BUMN terkait dengan PPTI. Surat rekomendasi dari BUMN itu ada maksimal dengan angka cuman 15%. Inikan ada sedikit tumpang tindih dan ini perlu dibicarakan kira-kira seperti apa, yang jelas harusnya ada solusi, tidak dengan gaya-gaya intimidasi,” tegas Erick.

DPRD juga memastikan aktivitas pabrik tetap berjalan dengan lancar. Sebab sebelumnya, Paguyuban Pengusaha Kawasan Industri Makassar (PPKM) mengaku menerima intimidasi dari PT KIMA.

Terkait biaya lahan ini, pihaknya mengaku akan menyampaikan kepada Pemkot Makassar selaku salah satu pemilik saham.

“Walaupun ini 10% (saham Pemkot), paling tidak ada upaya pemerintah juga bisa melakukan musyawarah mufakat dalam arti ada pertemuan pembicaraan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur PT Piramid Mega Sakti, Adnan Wijaya mengaku sangat merasakan dampak dari kenaikan PPTI tersebut menjadi 30%. Dia juga mengeluhkan keberadaan PPTI ini, karena saat melakukan transaksi awal tidak pernah ada nomenklatur 30%.

“Jadi kita dipaksa tandatangan (oleh PT KIMA), kalau tidak kita ditutup. Jadi dalam satu tahun ditutup 10 sampai 20 kali. Jadi kita punya barang tidak bisa masuk di pabrik,” bebernya.

Adnan mengatakan kebijakan perpanjangan PPTI sebesar 30% ini sangat memberatkan. Jika dihitung, nilai PPTI untuk 20 tahun ke depan sebesar Rp 800 ribu per meter, sesuai luas lahan.

“Kalau kita sendiri kira-kira Rp 6 M sampai Rp 7 M. Yang kami sudah bayar Rp 1,2 M untuk 20 tahun perpanjangan,” ungkapnya.

, Adnan mengaku saat ini kepercayaan supplier dan bank terus menurun lantaran pihak PT KIMA memasang papan bicara di depan pabriknya. Papan bicara itu menegaskan tanah lokasi pabriknya sedang dalam pengawasan PT KIMA.

“Kepercayaan bank, kepercayaan supplier semua sudah tidak bisa. Jadi karyawan kita dari 350 sekarang tinggal 100,” keluhnya.

LANGITKU.NET , Makassar – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo meresmikan mobil ambulance pengantar jenazah sekaligus menyerahkan hibah Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp50 juta ke Masjid Al Hijrah Kompleks Taman Sudiang Indah, Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Peresmian dan penyerahan bantuan keuangan dilakukan saat menggelar safari Ramadhan malam ke 24 dan disaksikan langsung jajaran Sekretariat DPRD Makassar, Kepala OPD, Komamdan Brimob Danyon A. Pelopor, Kompol Sapari beserta Camat Biringkanaya, Senin 25/4/2022.

Safari Ramadhan malam ke 24 ini, Rudianto Lallo menyampaikan beberapa hal penting kepada seluruh jamaah masjid Al Hijrah. Utamanya keutaamaan pada 10 hari terakhir Ramadhan agar senantiasa lebih meningkatkan ibadah. Jika masih diberikan kesehatan dan masih mampu maka sebaiknya dilakukan itikaf.

“melakukan ibadah dengan berdiam diri di masjid,”Kata Rudianto Lallo.

Lanjut Rudianto Lallo, pada masa 10 hari terakhir Ramadan, Allah SWT akan membebaskan hamba-Nya yang berpuasa dari segala dosa dan terbebas dari siksa api neraka. ” Kesempatan ini untuk berbuat amalan terbaik,”jelas Rudianto Lallo.

Dikesempatan ini, Politisi yang dikenal Anak Rakyat tidak lupa menyampaikan pesan serta program Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi. Diantaranya Jaga Anakta dan dilaksanakannya balapan lantang bangngia.

“Jaga anakta dari segala hal yang dapat merusak perilaku dan akhlak. Mari kita senantiasa memberikan pendidikan yang bermanfaat, utamanya pendidikan agama,” kata Rudianto Lallo.

Almuni Pesantren Guppi Gowa itu menilai peran orang tua dalam membina anak sangat besar. Olehnya itu, mari bersama-sama menciptakan keamanan di Makassar. Mengedukasi anak agar tidak salah bergaul.

“Alhamdilillah satu kesyukuran saya, di Biringkanaya tidak ada perang antar kelompok. Saya meyakini ini tidak lepas dari edukasi orang tua kepada anak,”puji Rudianto Lallo.

Selain itu, Rudianto Lallo juga menyampaikan program balapan lantang bangngia dirintis Danny Pomanto semata-mata mencegah balapan liar yang berpotensi merusak ketentraman pengguna jalan dan kecelakaan anak karena tidak adanya standar keamanan.

“Pesan ini harus saya sampaikan sebab kewajiban moral saya sebagai pimpinan daerah Kota Makassar, pesan ini dititipkan Pak Danny Pomanto juka bertemu dengan warga,”tutup Rudianto Lallo.

source : Humas DPRD Makassar

LANGITKU.NET , Makassar – Komisi B DPRD Makassar melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan di Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang mengaku mendapat intimidasi dari pihak PT KIMA (persero) Senin (26/04/2022).

Kujungan peninjauan ini dipimpin Ketua Komisi B DPRD Makassar Bidang Keuangan dan Perekonomian, Eric Horas bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD Makassar .

“Kami mendapat aduan dari pengusaha di KIMA kalau pasca penetapan biaya PPTI, justru mendapat intimidasi. Tekanan dari PT KIMA yang akhirnya mengganggu ketenangan berusaha. Ini kami pantau,” ujar Ketua Komisi B DPRD Makassar Erick Horas, Selasa (26/4/2022).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak pengusaha hingga ada titik temu dengan PT KIMA. Eric juga menyayangkan PT KIMA yang meletakkan beton berkukuran besar dipintu gerbang perusahaan yang tidak sepakat membayar biaya PPTI.

“Perlakuan PT KIMA kepada pengusaha ini tidak boleh dibiarkan, dampaknya besar kepada buruh yang sebagian besar penduduk Kota Makassar jika pengusaha hengkan dari KIMA,”tegas Legislator tiga Periode itu.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Makassar yang melakukan kunjungan ke PT Pyramid Mega Sakti mendengar aspirasi dari pemilik perusahaan tersebut, Adnan Widjaja yang mengaku telah melakukan pengurangan karyawan imbas dari kebijakan PT KIMA (persero) yang tidak pro terhadap pengusaha.

“Pengurangan karyawan telah kami lakukan, karena kebijakan pengeloka KIMA yang tidak pro terhadap kami. Bahan baku sulit kami masukkan, kepercayaan bank juga turun. Kami alami kesulitas dengan biaya PPTI ini,” tutur Adnan di hadapan awak media.

Owner PT Puramid Mega Sakti, Adnan Widjaja, menyebutkan dirinya merupakan investor pertama di Kawasan Industri Makassar. Lahirnya peraturan biaya perpanjangan PPTI sebesar 30 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) secara sepihak menurut dia tidak ada dalam perjanjian di awal.

“Sejak awal kami tidak tahu apa itu PPTI. Yang ada adalah perjanjian jual beli. Hal ini yang kami ketahui,” urai Adnan Widjaja.

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembayaran sekitar Rp1 miliar lebih kepada PT KIMA untuk perpanjangan PPTI. Akan tetapi, hingga kini pihaknya juga masih mengalami intimidasi, seperti beton penghalang masih dipasang di depan pabriknya.

“Kami mengalami kesulitan dan itu tidak menjadi perhatian dari PT KIMA selaku pengelola kawasan. Di awal saat masuk ke kawasan itu, kami dijanji dengan segala kemudahan, tapi sekarang malah dipersulit,” ungkapnya.

Ketua Paguyuban Perusahaan KIMA Makassar, Jemmy Gautama, mengatakan PT KIMA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melaksanakan sila ke lima dari pancasila.

Jemmy membeberkan beberapa alasan, antara lai seperti  kawasan industri Jakarta seperti Pulo Gadung dan  KBN hanya menerapkan PPTI sebesar 10 persen. Kawasan industri Surabaya kota terbesar nomor dua yang terletak di Gersik hanya menerapkan PPTI 4,8 persen.

“Sementara Kawasan Industri Makassar sebagai yang terbesar kelima bagaimana bisa menetapkan biaya PPTI hingga 30 persen. Tidak masuk akal. Kesanggupan kami hanya 1 persen sampai 3 persen. Apalagi kami baru dilanda badai covid lebih 2 tahun,” terabg Jemmy.

Di sisi lain, Jemmy Gautama menegaskan kalau biaya perpanjangan PPTI tersebut tidak ada dalam perjanjian awal sewaktu transaksi jual beli dilakukan. “Kami semua investor dan pengusaha merasa terjebak,” ujarnya.

Sebelumnya, Paguyuban Perusahaan KIMA Makassar juga sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo meminta perlindungan dan kepastian berusaha bagi investor yang telah menjalankan usahanya selama puluhan tahun di kawasan industri terbesar di Indonesia Timur tersebut.

Paguyuban yang menghimpun 30 perusahaan di KIMA adalah resmi dan telah memberikan persetujuan terkait keberatan pengenaan biaya perpanjangan PPTI sebesar 30 persen itu.

Selain intimidasi, pihak investor juga keberatan dengan pelaksanaan audit keuangan internal perusahaan oleh auditor eksternal kalau menyatakan tidak mampu membayar biaya perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI).

Imbasnya, karena ketakutan usahanya akan terganggu, sejumlah investor terpaksa menyerahkan kembali tanahnya ke PT KIMA yang telah dimiliki melalui perikatan jual beli di awal tahun 90-an.

Sebagian lagi pelaku usaha di KIMA, dipaksa melakukan pembayaran biaya PPTI dengan cara cicil. Padahal, telah menyatakan keberatan dan tidak mampu membayar biaya perpanjangan PPTI yang ditetapkan sebesar 30 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena terlalu tinggi.

source : dprd.makassar.go.id