News

LANGITKU.NET, Makassar – Warga Turatea Jeneponto yang berdomisili diseluruh Indonesia sebentar lagi akan memiliki pengurus wilayah. Nantinya pengurus wilayah ini akan menjadi perpanjangan tangan pengurus pusat yang berada di Kota Makassar.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto (PP KKTJ) Abdul Rachmat Noer mengungkapkan rencana pembentukan pengurus di 34 Propinsi ini merupakan amanah Munas yang disempurnakan di Rakernas KKT Jeneponto beberapa bulan lalu di Makassar.

Untuk saat ini sudah terbentuk pengurus wilayah dan kabupaten kota di Indonesia seperti Sultra, Sulut, Sulteng, Kaltim, Riau. Insya Allah pada tahun 2024 nanti, sudah terbentuk pengurus di 34 Propinsi sampai ke kabupaten dan kota, tutur Rachmat.

Menyusul wilayah tersebut, setelah lebaran Idul Fitri tahun ini segera dilakukan pelantikan PW KKTJ di Sulbar, Sumut dan NTT, ujar pria kelahiran Makassar yang saat ini menjabat Dirut PT. Biringkassi Raya.

Target kami sebelum pesta demokrasi, pengurus wilayah di 34 Propinsi sudah terbentuk. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi warga Turatea Jeneponto menyalurkan aspirasi politiknya. Kita harap warga Jeneponto di seluruh Indonesia turut aktif dalam pesta demokrasi yang akan mulai digelar di tahun 2023, kata Rachmat.

Khusus untuk Kota Makassar, dalam waktu dekat akan disusun pengurus KKT Jeneponto. Kami sudah membentuk Tim beranggotakan 3 orang yang bertugas menyusun PD KKT Jeneponto, papar Rachmat.

LANGITKU.NET , Makassar – Kepala Bidang Humas Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib berkesempatan menjelaskan tugas pokok dan fungsi PPID berkaitan dengan upaya Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU no. 8 Tahun 2014. Sultan didapuk menjadi narasumber dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS SMA/SMK) Kota Makassar dalam rangka Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah Mendorong Akselerasi Program Unggulan Gubernur Mencerdaskan Sulawesi Selatan, yang bertempat di Ballroom Nobel Convention Centre, Nobel Indonesia Institute, Jl Alauddin Makassar, Kamis (31/3/2022).

Pengelolaan dana BOS yang masih menyisakan masalah sehingga menimbulkan protes wali murid, presentase kelulusan siswa antar sekolah yang belum seimbang, orang tua murid melaporkan guru ke pihak berwajib karena dianggap kasar dalam mendidik, merupakan beberapa peristiwa negatif yang mencoreng wajah institusi pendidikan di Indonesia. Kejadian tersebut kerap berulang dari waktu ke waktu. Ditambah kemajuan teknologi informasi yang membantu mempercepat kejadian tersebut viral.

Keresahan tersebut akhirnya terjawab oleh Sultan Rakib. Terkait keterbukaan informasi publik yang harus disediakan pihak sekolah dalam pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut Sultan menerangkan peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia menjelaskan, semua informasi mempunyai titik sentral di PPID pembantu dalam hal ini Dinas Pendidikan. Mengingat sekolah merupakan UPT yang merupakan subordinasi dari dinas. Sultan menegaskan pihak sekolah baiknya fokus pada proses pembelajaran, smeentara pengelolaan informasi dapat dikoordinasikan dengan PPID Pelaksana di tingkat Dinas hingga PPID Utama.

“Ketika pemohon informasi datang ke sekolah, seharusnya yang bertanggung jawab memberikan jawaban dan lain sebagainya itu adalah PPID Pelaksana di dinas. Dalam waktu dekat pak kadis (Kadis Kominfo) akan membuat surat edaran kepada seluruh kepala sekolah bahwa ketika ada permohonan informasi oleh pemohon baik perorangan atau lembaga maka secara serta merta kepala sekolah akan menyerahkan hal ini kepada PPID  Pembantu,” terang Sultan Rakib.

Ada empat macam kategori informasi yang disediakan PPID diantaranya, informasi serta merta, berkala, setiap saat serta informasi yang dikecualikan. Berbagai bentuk informasi yang diminta masyarakat tersebut  harus telah melalui uji konsekuensi. Sehingga jelas, apakah informasi tersebut bisa dishare ke publik atau tidak.

“Kita memberikan peluang kepada guru untuk fokus mengajar. Kepala sekolah membantu para guru untuk fokus melaksanakan tugasnya. Urusan pemberian informasi dan lain sebagainya itu domain dari dinas”. tegas Sultan.

Sultan Rakib tidak lupa menjelaskan mengenai alur permintaan dan pemberian informasi di PPID.

“Kalau pihak pemohon masih melakukan protes PPID Pembantu akan mengarahkan ke PPID Utama. Disitu akan kita proses, jadi tidak langsung ke meja hijau. Batasnya itu sepuluh hari plus tujuh (10 hari + 7),” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, pada Dinas Pendidikan ada beberapa informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dipublikasikan. Sebagai contohnya data anak didik yang bermasalah serta laporan keuangan yang belum diaudit. Mengenai pengelolaan dan penyediaan  informasi termasuk informasi tentang dana BOS beserta informasi terkait pendidikan lainnya dapat diperoleh melalui PPID Pembantu. Sebagai penutup diskusi Ia meminta tenaga pendidik untuk fokus dalam bekerja mempersiapkan masa depan anak didiknya. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) bagi ASN di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bakal segera cair.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BKD Sulsel Imran Jausi. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk segera membayarkan TPP bagi ASN.

“Kami berharap pencairan TPP ini dapat tuntas di semua OPD dalam minggu ini, dan ini juga sesuai arahan bapak Gubernur agar pembayaran TPP sudah dapat dilakukan secepatnya sebelum memasuki bulan Ramadan,” ungkap Imran, Selasa (29/3/2022).

Keterlambatan ini menurut Imran dikarenakan ada perubahan regulasi dari aturan Pemerintah Pusat.

“adanya perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 tahun 2020 yang mengatur tentang kriteria TPP. Selain itu, adanya keterlambatan rekomendasi terkait besaran TPP dari Kemendagri dan ini berlaku secara Nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, hal ini juga dipengaruhi adanya penyesuaian dengan SKP format baru sesuai Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja.

“Selain itu penginputan target dan capaian kinerja oleh masing-masing ASN berbasis dokumen secara bersamaan, sehingga akses jaringan ke aplikasi sangat lambat,” ujarnya.

Selain itu menurut Imran, saat ini juga ada penyesuaian pada aplikasi yang digunakan.

“Untuk itu, kami di BKD Melakukan percepatan proses verifikasi berdasarkan hasil penginputan SKP oleh setiap ASN, dan tentunya kami semua berharap dukungan jaringan internet dan aplikasi yg digunakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan,” tuturnya.

Sementara terkait besaran TPP yang akan diterima oleh ASN, saat ini diberlakukan berbasis kinerja.

“Sehingga ini akan memicu semangat ASN untuk lebih aktif untuk terus berinovasi dan memberikan capaian-capaian yang baik untuk Sulsel,” ungkapnya. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Pemerintah Kota Makassar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk TA 2023, di Phinisi Ballroom Claro, Jumat (25/3/22).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Dharmawan Tim Ahli, Sekretaris Daerah Kota Makassar, forkopimda Kota Makassar dan Provinsi Seluruh Camat Kota Makassar, RT/RW. tim ahli Walikota, tokoh adat masyarakat, serta tokoh perempuan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M.Anshar yang mewakili Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan Musrenbang kota makassar menjadi wadah usulan prioritas aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan bagi rakyat.

“Kita bisa lihat contoh periode pertama pak Danny dengan membuat lorong garden dan alhamdulillah berhasil. Periode kedua ini sementara digodok lorong wisata dan kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmi Budiman mengungkapkan pengusulan musrembang terdapat 2561 usulan program. Dimana sebanyak 1611 program dikerjakan dari kecamatan dan pokok pikiran sendiri ada 715 usulan di tahun 2023.

“Jadi usulan tahun ini kebijakan cukup berubah dari tahun kemarin di mana tahun ini kita membagi usulan menjadi dua pertama usulan dana sektoral dan sektoral itu di kerja oleh SKPD masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya,” ucapnya.

“Yang kedua usulan yang berkaitan dengan dana Kelurahan. Kenapa kita membagi dua Karena yang namanya dana Kelurahan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat,” tambah Helmi

Dia menyebutkan ada empat kunci pada musrembang TA 2023 yakni produktifitas, kesejahteraan, kemudian transformasi digital metaverse.

“Sebagian besar usulan program yang diterima seperti penyediaan infrastruktur, drainase serta keluhan masyarakat tentang kemacetan,” sebutnya.

Tak hanya itu, pemerintah Kota Makassar juga akan memfokuskan buat kesehatan masyarakat utamanya pada anak yang mengalami stunting.

Kata Helmi, total ada 80 persen anak yang mengalami stunting dari 153 kelurahan. Karenanya, ia akan menyiapkan anggarannya secara serius terhadap masalah stunting ini, agar masyarakat sadar untuk hidup sehat.

Berbicara dana kelurahan, Helmi berencana menaikkan anggarannya untuk tahun depan senilai Rp 500 juta.

“Mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya di masa pemerintahan Danny- Fatma kita maksimalkan terus dan tadi kan sudah ada arahan ada atau harapan bisa dinaikkan menjadi 1 Miliar mudah-mudahan itu tercapai di tahun-tahun selanjutnya,” harap Helmi.

LANGITKU.NET , Bone – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri acara 692 Tahun Kabupaten Bone di halaman Rumah Jabatan Bupati Bone di Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Senin (28/3/2022).

Hadir dalam kegiatan itu, Anggota DPR RI, Dirlantas Polda Sulsel, Pangdam XIV Hasanuddin, Menteri Pertanian Periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Pimpinan Nasional, Ketua Kerukunan Keluarga Bone (KKMB) Pusat, Ketua KKMB Sejumlah Provinsi di Indonesia, Bupati Bulukumba, Bupati Gowa, Muspida, pejabat Pemprov Sulsel dan Bone serta tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Andi Sudirman menyerahkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bone yang diterima langsung Bupati Bone Andi Fashar Mahdin Padjalangi dengan nilai Rp 37 miliar. Untuk tahun 2021, Pemprov Sulsel telah memberikan bantuan keuangan senilai Rp 54 Miliar.

Bantuan ini diperuntukkan untuk sejumlah pembangunan di Bone, diantaranya jalan akses masuk Bandara Arung Palakka, jalan bypass Sumpallabu (Lilina Ajangale – Alinge), beberapa infrastruktur lainnya serta subsidi tiket penerbangan.

“Yang pertama New By Pass Sumpallabbu (Lilina – Ajangale – Alinge) mudah diakses, kita punya alternatif, insya Allah dengan bantuan keuangan. Kemudian untuk akses bandara (Arung Pallaka) kita perbaiki sekaligus untuk subsidi tiket,” katanya.

Diharapkan, bantuan keuangan ini bisa diserap dan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

“Untuk upaya pemulihan perekonomian masyarakat. Dengan memberikan kemudahan akses mobilitas masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bone Andi Fashar Padjalangi mengungkapkan bahwa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada perkembangan dan pembangunan Kabupaten Bone.

“Meski di masa pandemi Covid-19, komitmen Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung program pembangunan infrastruktur di kabupaten Bone tetap berjalan seperti Jembatan Watu Kecamatan Cenrana dan Jembatan Solo Kecamatan Ponre,” ungkapnya.

Alokasi bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Andi Sudirman  dari tahun ke tahun telah menangani jalan kabupaten yang strategis terhadap pengembangan perekonomian dari sektor pariwisata, maupun akses perlintasan kabupaten.

“Bantuan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pemicu pembangunan di Kabupaten Bone,” akunya.
Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Sulsel meresmikan beberapa pengerjaan di Bone,  diantaranya pengaspalan jalan Bakunge – Solo, jembatan sungai solo, dan jalan Uloe – Ujung. Ketiganya merupakan pembangunan dari bantuan keuangan Provinsi untuk Kabupaten Bone. (*)

LANGITKU. NET , Makssar – Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulsel Amson Padolo menegaskan bahwa renovasi rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel yang berlokasi di Jl Jenderal Sudirman Makassar 2022 adalah hal rutin dan sesuai amanah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD Sulsel TA 2022.

Hal tersebut diungkapkan Amson Padolo, Sabtu (26/3/2022) di Makassar. “Pembangunan atau renovasi rujab itu atau perbaikan perbaikan di dalamnya adalah hal rutin. Karena bangunan ini cagar budaya yang harus kita rawat,” ujar Amson Padolo.

Mantan Kabag Protokol Pemprov Sulsel ini juga membantah jika perbaikan perbaikan atau renovasi rujab gubernur tersebut menjadi alasan karena Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ingin masuk ke rujab tersebut.

“Tidak benar itu kalau alasan pak gubernur mau masuk itu rujab diperbaiki. Sekali lagi itu hal biasa dan rutin dilakukan. rujab ini memang butuh perawatan karena memang masuk peninggalan sejarah atau cagar budaya,” jelas Amson.

Mau masuk atau tidak masuk gubernur di rujab tersebut, lanjut Amson Padolo, tetap rujab tersebut diperbaiki dan dirawat secara rutin.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Andi Sudirman masih menempati rujab wagub karena menunggu rehab rujab gubernur selesai. “Sekali lagi saya sampaikan rehab rujab ini rutin tak ada hubungannya dengan pak gubernur mau masuk atau tidak,” tegas Amson. (*)

LANGITKU. NET , Makssar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Musyawarah Nasional (Munas) I dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Alumni Jogja Sulselbar (IKAJOSS) se-Nusantara, yang dilaksanakan di Hotel Myko, Sabtu, 26 Maret 2022. Ia berharap, IKAJOSS bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi, dan hadir memberi solusi ketika ada persoalan.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat memberikan apresiasi kepada Alumni Jogjakarta yang ada di Sulsel dan Sulbar, yang menginisiasi kegiatan ini dengan melaksanakan Munas I. Ia berharap, kepengurusan yang terpilih pada  periode ini amanah dalam menjalankan tugas dan dapat membawa manfaat sebagai wadah persatuan bagi para alumni Jogjakarta yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Barat.

“Saya berharap para pengurus ini dapat berperan aktif dalam membina serta memberdayakan masyarakat, untuk  dapat berkontribusi melalui kritik dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang terkait peningkatan SDM, membangun jiwa enterpreunership, menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor serta pengelolaan sumber daya alam secara optimal,” urainya.

Eks Direktur Kementerian Sosial Bidang Penanggulangan Kemiskinan itu mengatakan, dirinya sempat berbincang dengan Ketua Umum DPP IKAJOSS terkait pelaksanaan pasar murah.Hal lain, dirinya ingin connecting antara produk-produk lokal Sulsel dipasarkan oleh IKAJOSS.

“Untuk itu, kehadiran IKAJOSS ini, memberikan solusi untuk bagaimana Sulsel ini bertindak untuk kepentingan nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPW IKAJOSS Sulselbar, Imam Hud, mengatakan, organisasi ini adalah wadah mempersatukan khusus untuk alumni Jogja yang bisa dimanfaatkan keilmuannya.

“Dan kita sangat bersyukur karena dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Kementerian Pertanian, Bulog, Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kota, semua mensupport. Oni bentuk sumbangsih kita untuk alumni Jogja. Namun, tidak menutup kemungkinan, bisa berkolaborasi dengan yang lain,” ungkapnya.

Hadir dalam Rakernas IKAJOSS yakni Dewan Pembina IKAJOSS M Parawansa, Ketua Umum DPP IKAJOSS M Hasyir Thaha, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ketua Panitia Imam Hud sekaligus Ketua DPW IKAJOSS. (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Rabu (23/3/2022).

Dalam laporannya, Gubernur menyampaikan capaian realisasi pendapatan daerah sampai akhir Tahun 2021 yang meningkat 14,89 persen atau sebesar Rp 643,98 Milyar lebih. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 lalu.

Capaian realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulsel sampai dengan akhir Tahun 2021 sebesar Rp 9,968 Triliun atau 96,02 persen dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp 10,381 Triliun lebih.

“Realisasi Pendapatan ini meningkat sebesar Rp 643,98 Milyar lebih atau tumbuh sebesar 14,89 persen dari Tahun 2020. Pendapatan Daerah ini bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah,” lanjutnya.

Selain itu, kata Andi Sudirman, realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 juga meningkat dibandingkan realisasi PAD pada tahun 2020 lalu.

“Pendapatan Asli Daerah (2021) sebesar Rp 4,422 Triliun lebih atau 94,05 persen dari target sebesar Rp 4,702 Triliun lebih. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3,890 Triliun lebih terjadi peningkatan sebesar Rp 579.304 Milyar lebih atau tumbuh sebesar 14,89 persen,” lanjutnya.

Andi Sudirman juga menyampaikan perkembangan capaian berdasarkan visi misi pemerintahan. Ia menyebutkan, mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Pelayanan Publik masing-masing mencapai 100 persen.

Pada kesempatan itu, Gubernur termuda se-Indonesia ini juga mengungkapkan Capaian Program Pembangunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib Dasar dan Urusan Wajib Non-Dasar serta urusan pilihan.

Urusan Wajib Dasar meliputi Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan anggaran Rp 2,868 Triliun lebih dan direalisasikan Rp 2,744 Triliun lebih atau 95,67 persen dan capaian fisik 82.98 persen. Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan anggaran Rp 104,526 Milyar lebih dan direalisasikan Rp. 98,335 Milyar lebih atau 94,08 persen dan capaian fisik 91,95 persen.

Sementara untuk capaian Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar, misalnya, Urusan Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM dialokasikan anggaran Rp 24,707 Miliar lebih dan direalisasikan Rp 22,408 Miliar lebih atau 90,69 persen dan capaian fisik sebesar 100 persen.

Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dialokasikan anggaran Rp 20,534 Miliar lebih dan direalisasikan sebesar Rp 19,248 Miliar lebih atau 93.74 persen dan capaian fisik sebesar 100 persen.

“Urusan Pangan, pada Dinas Ketahanan Pangan dialokasikan anggaran Rp 39,679 Miliar lebih dan dapat direalisasikan Rp 37,951 Miliar lebih atau 95,64 persen, dan capaian fisik 100 persen,” terangnya.

Gubernur yang akrab disapa Andalan ini juga menyampaikan Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan untuk Urusan Pertanian, pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dialokasikan anggaran sebesar Rp 370,192 Miliar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp 322,401 Miliar lebih atau 87,09 persen, dan capaian fisik sebesar 84 persen.

Pada Urusan Perdagangan, anggaran yang dialokasikan melalui Dinas Perdagangan sebesar Rp 16,963 Miliar lebih dan dapat direalisasikan Rp 15,767 Miliar lebih atau sebesar 92,95 persen dengan capaian fisik 99.32 persen.

“Urusan Perindustrian, pada Dinas Perindustrian dialokasikan anggaran Rp 29,402 Miliar lebih dan direalisasikan Rp 28,224 Miliar lebih atau 96,00 persen dan capaian fisik 100%,” tuturnya.

Andi Sudirman juga menambahkan, untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 98,186 Miliar lebih dan direalisasikan Rp 88,014 Miliar lebih atau 89,64 persen dan capaian fisik 96.37 persen. (*)