News

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meresmikan rehabilitasi 136 unit sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB se-Sulawesi Selatan dengan total anggaran mencapai Rp484 miliar pada tahun anggaran 2025.

Peresmian tersebut dipusatkan di SLB Negeri 2 Makassar sekaligus meresmikan Aula Sipakatau, di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Selasa (20/1/2026).

Andi Sudirman menyampaikan program rehabilitasi tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyebut komitmen Pemprov untuk menghadirkan lingkungan belajar yang layak dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

“Bismillah, hari ini kita meresmikan rehabilitasi 136 unit sekolah SMA, SMK dan SLB se-Sulsel. Ini adalah program rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan terbanyak yang pernah kita lakukan,” ujar Andi Sudirman.

Andi Sudirman menjelaskan, program ini sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah serta Digitalisasi Pembelajaran.

Dirinya pun berharap rehabilitasi sekolah tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Fasilitas yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang prestasi dan kenyamanan siswa maupun tenaga pendidik.

“Kami berharap mudah-mudahan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan siswa se-Sulsel. Program ini secara bertahap dilakukan untuk menyisir sekolah-sekolah dengan kondisi rusak parah dan sedang yang kemudian dilakukan perbaikan,” cetusnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas peran dan kontribusi Kementerian Agama Kota Makassar, dalam memperkuat kehidupan keagamaan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong penguatan layanan keagamaan hingga menjangkau wilayah kepulauan, agar seluruh warga memperoleh pelayanan yang adil dan merata.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri Ramah Tamah Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80, yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Makassar, di Jalan Rappocini Raya, Makassar, Rabu (21/1/2026).

“Kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan peran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam memperkuat kehidupan keagamaan serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.

Hadir pada kesmepatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, Kepala Kemenag Kota Makassar, H. Muhammad, Kabag Kesra Kota Makassar, Muhammad Syarif, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Evy Aprialti.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendukung peningkatan layanan keagamaan, termasuk bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar telah mendorong percepatan penyediaan lahan dan penguatan sistem pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

“Saya mengapresiasi hadirnya Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Saya berharap tahun ini penyediaan lahan dan sistem pelayanan di Kepulauan Sangkarrang dapat kita resmikan bersama,” katnaya.

Dengan perluasan dan layanan KUA di kepulauan, sehingga masyarakat pulau yang jauh dari pusat kota juga dapat menikmati layanan keagamaan secara maksimal,” tambah pria yang akrab diapa Appi itu.

Mantan Bos PSM itu menilai, Kementerian Agama merupakan lembaga yang sangat vital, karena mengatur bukan hanya kehidupan sosial dan administrasi umat beragama, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual masyarakat.

Menurutnya, salah satu tugas paling berat adalah tugas Kementerian Agama. Bukan hanya mengurus kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan beragama umat.

“Menyatukan perbedaan, melakukan pengawasan, serta mengelola urusan umat di tengah tantangan zaman bukanlah hal yang mudah,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mendukung Kementerian Agama, terutama dalam menjaga stabilitas kehidupan beragama di tengah maraknya penyalahgunaan isu agama yang berpotensi memicu konflik sosial.

“Jika kita semua berjalan sesuai aturan dan norma agama, semuanya akan berjalan dengan baik tanpa perselisihan,” ujarnya.

Munafri juga menekankan pentingnya membangun arsitektur toleransi dan kebersamaan secara sistematis, bukan sekadar jargon.

Menurutnya, toleransi harus dibangun melalui kebijakan, program, dan aksi nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Lanjut dia, keberagaman adalah pilar. Toleransi harus menjadi menara yang menyatukan.

“Semua itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibangun dengan perencanaan yang matang agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri memaparkan sejumlah program Pemerintah Kota Makassar di sektor sosial dan keagamaan.

Salah satunya adalah perluasan jaminan sosial bagi masyarakat, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta penambahan jaminan hari tua bagi 41.000 orang tahun 2026 bagi warga Kota Makassar yang dibiayai melalui APBD.

“Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan unsur keagamaan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pesantren, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan pembentukan akhlak generasi muda.

“Percuma anak-anak kita cerdas secara akademik tetapi tidak berakhlak. Pendidikan akhlak dan etika harus diperkuat sejak dini melalui kurikulum yang tepat,” tegas Munafri.

Selain itu, Munafri mengungkapkan dukungan terhadap percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kota Makassar, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan umat.

“Insya Allah tahun ini sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih baik. Ini menjadi bagian dari upaya kita menghadirkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Pada kesmepatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, khususnya dalam memperkuat layanan keagamaan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

Ali Yafid menilai, di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen nyata dalam memperluas akses layanan keagamaan.

Salah satu capaian yang diapresiasi adalah kehadiran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, yang menurutnya menjadi bukti perhatian pemerintah kota terhadap wilayah kepulauan.

“Layanan keagamaan di Kota Makassar cukup luar biasa. Kehadiran KUA di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah bukti bahwa pemerintah kota benar-benar hadir melayani masyarakat, termasuk di wilayah terluar,” ujar Ali Yafid.

Ia menyebut, Makassar layak menjadi contoh bagi daerah lain karena mampu membangun kekompakan, kebersamaan, serta suasana kekeluargaan antara pemerintah, Kementerian Agama, dan seluruh elemen masyarakat.

“Kota Makassar menunjukkan energi kebersamaan yang kuat. Sinergi ini menjadi modal penting dalam memajukan kehidupan keagamaan. Tanpa kebersamaan, program apa pun tidak akan berjalan optimal,” ungkapnya.

Ali Yafid juga menegaskan dukungan penuh Kementerian Agama terhadap seluruh program keagamaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.

Dia bahkan meminta agar setiap agenda keagamaan yang melibatkan Pemkot Makassar dapat dikoordinasikan dengan Kemenag untuk ditindaklanjuti bersama.

“Kalau ada kegiatan keagamaan di Kota Makassar, silakan sampaikan. Kementerian Agama siap mendukung dan mempraktikkan langsung di lapangan, apalagi jika itu berkaitan dengan program pemerintah kota,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yafid menyebutkan, peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Makassar berhasil meraih juara umum dalam berbagai kategori lomba dan pembinaan keagamaan.

“Dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Makassar terbukti tampil sebagai juara umum. Ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pembelajaran keagamaan di Makassar berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk terus menjaga persatuan.

Serta saling mengingatkan, serta mengedepankan nilai-nilai kebaikan dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis.

“Yang perlu kita tonjolkan adalah kebaikan, karena itulah yang membangun rasa cinta, persatuan, dan kekuatan kita bersama,” pungkas Ali Yafid. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melantik tujuh Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Senin (19/1/2026).

Andi Sudirman menyampaikan pelantikan ini memiliki nilai sejarah tersendiri, karena untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan, pengisian jabatan Eselon II dilakukan melalui sistem manajemen talenta (talent management), bukan melalui mekanisme lelang jabatan.

“Pelantikan ini sejarah karena full talent pertama di Sulsel dilakukan tidak melalui lelang, tetapi menggunakan metode manajemen talenta atau proses menempatkan seseorang yang berkinerja terbaik agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, pendekatan manajemen talenta menjadi langkah strategis untuk memastikan birokrasi diisi oleh figur-figur profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan sistem ini, ia berharap para pejabat dilantik semakin responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Andi Sudirman juga menekankan pentingnya peran pejabat yang dilantik dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, serta program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, mensupport penuh pelaksanaan program prioritas, serta memperkuat sinergi dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.

Adapun tujuh pejabat yang dilantik masing-masing diantaranya:

1. Ir. Taufiq, S.Pt., M.Si (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)

2. Yarham Y., S.STP., M.Si (Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

3. Andi Munawir, S.Pt., M.M (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat)

4. Irawan Dermayasamin Ibrahim, S.T., M.Si (Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa)

5. Syamsul S., S.T (Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)

6. Suhartono Nurdin, S.Pi., M.P., Ph.D (Kepala Biro Umum)

7. Jayady, S.E., M.M (Kepala Biro Organisasi)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka secara resmi Workshop on Managing Child Health for Healthcare Workforce yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melalui Poltekkes Makassar, di The Rinra Hotel, Selasa (20/1/2026).

Workshop internasional yang berlangsung selama tiga hari, 20–22 Januari 2026 ini, bertujuan untuk berbagi best practice serta memperkuat kolaborasi pengelolaan kesehatan anak antarnegara di kawasan Asia Pasifik.

Sejumlah delegasi dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam hadir secara langsung, sementara perwakilan dari Meksiko, Jepang, dan China Taipei mengikuti kegiatan secara daring.

Munafri menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Makassar sebagai tuan rumah kegiatan internasional tersebut. Ia menilai forum ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan solusi bersama dalam memperkuat pelayanan kesehatan anak, khususnya di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk besar.

“Kota Makassar memiliki sekitar 1,4 juta penduduk yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Dengan jumlah tersebut, tentu tantangan di sektor kesehatan cukup besar. Karena itu, kami sangat senang APEC dan Poltekkes membawa forum penting ini ke Makassar,” ujar Munafri.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama kesehatan anak sebagai generasi masa depan.

“Kami tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan kesehatan yang kuat bersama seluruh komunitas. Kesehatan anak adalah fondasi utama untuk masa depan kota ini,” tambahnya.

Ia memaparkan kondisi fasilitas dan sumber daya kesehatan di Kota Makassar di depan peserta Internasional. Saat ini, Makassar memiliki 47 puskesmas, 35 puskesmas pembantu (Pustu), 214 klinik, satu rumah sakit umum daerah, serta total 52 rumah sakit umum.

Menurutnya, ketersediaan data tenaga kesehatan yang akurat, terstandarisasi, dan mutakhir menjadi kunci penguatan sistem pelayanan kesehatan.

Munafri turut menyoroti angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan serius. Data menunjukkan, pada tahun 2024 terdapat 19 kasus kematian ibu dan 198 kematian bayi. Sementara pada tahun 2025, angka tersebut menurun menjadi 13 kematian ibu dan 185 kematian bayi.

“Angka ini menunjukkan masih adanya persoalan dalam akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan,” ujarnya.

Karena itu, Munafri menyampaikan harapannya agar Workshop APEC ini dapat memperkuat jejaring kerja sama lintas negara dan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesehatan anak dan masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

“Kami berharap lokakarya ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa kami terapkan di Makassar,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Makassar, Rusli, menyatakan bahwa lokakarya ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga pembuat kebijakan, dalam pengelolaan kesehatan anak.

Menurutnya, kesehatan anak merupakan isu krusial yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Melalui pertukaran praktik terbaik, diskusi mendalam, dan pemanfaatan teknologi, kami berharap lokakarya ini mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat sistem kesehatan primer di masing-masing negara,” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri sekaligus mewakili kepala daerah pada kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun Anggaran 2025.

Yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bertempat di Ruang Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025.

Serta Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Tahun 2023 hingga Triwulan III Tahun 2025.

Melalui forum resmi ini, Munafri menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan, aset, dan kinerja birokrasi daerah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK bukan semata-mata sebagai bentuk evaluasi, melainkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Rekomendasi yang diberikan BPK Provinsi Sulsel, kami harapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan, aset, serta peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh,” jelas Munafri.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional.

“Serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” tuturnya Appi.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang telah dilakukan BPK Perwakilan Sulsel pada sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Alhamdulillah, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Selatan,” katnaya.

“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” sambung mantan Bos PSM itu.

Dia menjelaskan, pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai melalui keuangan daerah dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta benar-benar mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif yang mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada pemerintah kabupaten/kota terkait tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sekaligus membantu mencegah potensi terjadinya indikasi kerugian daerah.

“Atas nama pemerintah kabupaten/kota, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas masukan, koreksi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung,” ungkapnya.

Munafri juga mengakui bahwa selama proses pemeriksaan, pemerintah daerah masih menemukan berbagai kekurangan dan kealpaan, khususnya dalam penyediaan dan penyajian dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan mengikuti seluruh pedoman serta ketentuan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam menindaklanjuti temuan Pemeriksaan Kinerja dan PDTT, Pemerintah Kota Makassar telah menyusun rencana aksi (action plan) sebagai bentuk keseriusan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Munafri berharap, dalam pelaksanaannya, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dapat terus memberikan bimbingan dan arahan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Lebih lanjut, Appi menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan terinci, terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau tanggapan yang dirasa kurang simpatik dari jajaran pemerintah daerah kepada tim pemeriksa BPK.

Politisi Golkar ini berharap, rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab.

“Selain itu, hasil pemeriksaan ini juga kami harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah,” harapnya.

Menutup sambutannya, Munafri kembali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Hasil pemeriksaan ini, dapat menjadi motivasi bagi kami seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” tutup Munafri.

Sedangkan, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa seluruh pemeriksaan yang dilakukan BPK harus memberikan manfaat nyata dan nilai tambah bagi pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan Winner Franky saat memberikan arahan pada Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2025, yang dihadiri oleh para kepala daerah, perwakilan pemerintah daerah, BNPB, serta sejumlah instansi terkait.

Lebih lanjut, Winner Franky menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan Semester II Tahun 2025.

Baik dari unsur eksekutif maupun jajaran teknis, sehingga seluruh rangkaian pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Pada periode sebelumnya, kami telah membahas sebanyak 24 agenda pemeriksaan dan seluruhnya dapat diselesaikan,” katanya.

“Sementara pada hari ini, dibahas sebanyak 22 agenda lanjutan yang sebagian masih menunggu penyesuaian dengan kebijakan pusat dan tema-tema nasional. Namun kami bersyukur seluruh pembahasan dapat diselesaikan dengan baik,” sambung Winner Franky.

Ia menegaskan, sejalan dengan slogan BPK Bermanfaat, setiap pemeriksaan diarahkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Winner Franky menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, lembaganya memiliki tugas melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Seluruh hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan disampaikan kepada lembaga perwakilan sesuai tingkat pemerintahannya.

Menurutnya, dalam setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan lapangan, pembahasan awal, hingga penyusunan laporan, BPK selalu menyampaikan temuan kepada entitas terkait untuk memperoleh tanggapan.

Sehingga bisa melengkapi dokumen dan memberikan klarifikasi, sehingga hasil pemeriksaan bersifat adil, akurat, dan objektif.

Ditegaskan, setiap temuan dibahas secara internal dan kemudian dikomunikasikan kembali kepada entitas.

“Dengan demikian, laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan diharapkan tidak lagi menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan dan telah disepakati bersama,” jelasnya.

Lanjut dia, pada periode pemeriksaan ini, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, melaksanakan sejumlah pemeriksaan strategis. Pertama, Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas manajemen aset daerah pada Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Pemeriksaan ini fokus aspek digitalisasi pengelolaan aset, penataan data, serta pemanfaatan aset daerah,” tuturnya.

Kedua, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) pada Pemerintah Kota Makassar, dan beberapa kabupaten lainya di Sulsel.

Dalam pemeriksaan ini, BPK menemukan permasalahan antara lain tingginya tingkat kehilangan air di luar ketentuan, pengelolaan pendapatan air yang belum optimal, serta perizinan pengambilan air baku yang belum sepenuhnya dipenuhi.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar direksi perusahaan air minum melakukan pengendalian kebocoran air.

“Serta mengoptimalkan pendapatan, menyusun regulasi turunan sesuai ketentuan, serta menyelesaikan perizinan pengambilan air baku,” saran dia.

Ketiga, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kesesuaian pengelolaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

BPK menemukan bahwa pendataan objek dan wajib pajak PBB-P2 serta retribusi layanan kebersihan belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan daerah.

“Sehingga, kami BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan pendataan ulang, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah,” ungkapnya.

Keempat, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah pada beberapa pemerintah kabupaten.

Dalam pemeriksaan ini ditemukan ketidaksesuaian pengelolaan belanja dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta standar biaya yang berlaku.

BPK mendorong kepala daerah untuk segera menyesuaikan regulasi internal, memperbaiki tata kelola belanja, dan memastikan seluruh pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, Winner Franky menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas melalui penyusunan rencana aksi nyata.

BPK menginginkan tindak lanjut tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu, ia menekankan LHP yang diserahkan dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran. Dan pengawasan, khususnya dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi oleh kepala daerah.

“Semoga hasil pemeriksaan ini benar-benar memberikan manfaat dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara,” tutup Winner Franky. (*).

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsda TNI Mohammad Syafii serta unsur Forkopimda rapat evaluasi dan koordinasi terkait perkembangan pencarian korban pesawat ATR 42-500 di Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar, Minggu (17/1/2026).

Andi Sudirman menyampaikan seluruh unsur yang terlibat terus berupaya maksimal dalam proses pencarian dan pertolongan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh guna memastikan strategi pencarian berjalan efektif, terkoordinasi, serta mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan.

“Kami juga sekaligus menjenguk keluarga salah satu kru pesawat ATR 42-500 yang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Udara dr Dody Sardjoto,” ujarnya.

Terkait perkembangan hasil pencarian, Andi Sudirman mengungkapkan informasi resmi akan disampaikan oleh Kepala Basarnas selaku leading sector dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Lebih lanjut, Andi Sudirman menyampaikan operasi pencarian lanjutan akan terus dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan sekitar ribuan personel dari berbagai instansi.

“Rencana pencarian lanjutan akan terus dilakukan oleh tim gabungan kurang lebih 1000-an personel. Mari kita semua mendoakan yang terbaik dan mengajak semua pihak untuk bersabar,” tukas Andi Sudirman.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam melestarikan sekaligus mengembangkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa dan cabang olahraga berprestasi.

Komitmen tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Makassar, yang digelar di Max One Hotel Makassar, Sabtu (17/1/2027) malam.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IPSI Kota Makassar atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam membina generasi muda melalui pencak silat.

Menurutnya, peran IPSI sangat strategis, tidak hanya dalam mencetak atlet berprestasi, tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai budaya dan pembentukan karakter.

“Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan olahraga, termasuk pencak silat, agar dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Munafri.

Ia berharap kepengurusan baru IPSI Kota Makassar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadikan organisasi semakin solid, serta menjadi wadah pembinaan yang inklusif bagi seluruh masyarakat pencinta pencak silat.

Mantan Bos PSM itu, menekankan bahwa pencak silat harus terus tumbuh dan berkembang di Kota Makassar. Menurutnya, pencak silat bukan sekadar olahraga bela diri, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.

“Pencak silat ini adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan. Harus punya ruang dan tempat untuk tumbuh bersama, sejajar dengan olahraga bela diri lainnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam setiap gerakan dan jurus pencak silat terdapat makna filosofis yang sarat pesan moral serta pengaruh budaya. Nilai-nilai tersebut dinilai sangat penting dalam membangun karakter generasi muda.

Appi menegaskan, di dalam orgnisasi pencak silat bukan hanya ada unsur olahraga dan prestasi, tetapi juga pesan-pesan moral. Setiap gerakan dan jurus memiliki arti yang tidak lepas dari budaya bangsa.

Dia juga menyebut Indonesia dikenal sebagai gudangnya atlet pencak silat berprestasi yang telah mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.

Appi berharap Kota Makassar, dapat memberikan kontribusi nyata dalam melahirkan atlet-atlet pencak silat unggulan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Kami berharap ini bisa menjadi bagian dari sumbangsih Pemerintah Kota Makassar melalui pengurus IPSI untuk dunia bela diri, khususnya pencak silat,” harap orang nomor satu Kota Makassar itu.

Lebih lanjut, Munafri mendorong agar pencak silat dapat diperkenalkan sejak usia dini, termasuk masuk ke lingkungan sekolah dasar.

Langkah tersebut dinilai penting agar pencak silat menjadi bagian dari proses pembangunan karakter dan pembinaan keagamaan di Kota Makassar.

“Saya berharap pencak silat bisa masuk ke tingkat sekolah dasar, agar budaya dan olahraga kita ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan karakter anak-anak kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri turut menyampaikan harapannya agar Kota Makassar kembali menjadi tuan rumah kejuaraan pencak silat berskala nasional, bahkan internasional.

Ia menilai sudah terlalu lama Makassar tidak menggelar kejuaraan nasional pencak silat.

“Mudah-mudahan, kalau tidak tahun ini, tahun depan kita bisa menggelar kejuaraan nasional di Makassar. Saya ingin Makassar dikenal sebagai salah satu kota ikonik penyelenggara kejuaraan pencak silat,” imbuh Appi.

Menurut Munafri, dengan menjadikan pencak silat bagian dari kehidupan masyarakat, proses penjaringan dan pembentukan atlet berprestasi akan berjalan lebih mudah dan masif.

Di akhir sambutannya, Munafri memberikan apresiasi khusus atas terpilihnya perempuan sebagai Ketua IPSI Kota Makassar. Ia menilai hal tersebut sebagai bukti kepedulian dan komitmen kuat dalam memajukan pencak silat di daerah.

“Ini menunjukkan kepedulian yang luar biasa. Pemerintah Kota Makassar siap mendukung penuh agar pencak silat terus berkembang dan berjaya di Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan survei uji coba layanan terbatas Bus Trans Sulsel di Koridor 5 yang melayani rute Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea, Makassar–Kampus Teknik Unhas, Gowa. Uji coba ini berlangsung sejak Senin, 12 Januari 2026, dan masih berjalan hingga saat ini.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sulsel, Setyawan Dwiharto Sutrisno, mengatakan uji coba layanan terbatas tersebut dilakukan untuk melihat respons masyarakat sekaligus sebagai sarana sosialisasi operasional koridor baru Trans Sulsel.

“Tanggapan masyarakat positif. Jadi kita juga mensosialisasikan bahwa sudah terlayaninya koridor 5,” ungkap Setyawan pada Kamis, 14 Januari 2026.

Setyawan menjelaskan, saat ini jumlah armada yang beroperasi masih terbatas, yakni tujuh unit dari total ideal 15 unit bus. Kondisi tersebut berpengaruh pada jarak waktu keberangkatan antarbus.

Selain itu, Dishub Sulsel juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa setelah masa survei uji coba berakhir, layanan Trans Sulsel akan mulai memberlakukan tarif. Namun, hingga kini belum ditetapkan batas waktu pasti berakhirnya uji coba tersebut.

“Kita juga sampaikan ke depannya akan dilakukan pembayaran pemberlakuan tarif. Harapan kita kalau semua sudah siap kita jalan (pemberlakuan tarif). Tidak ada target, harapannya Januari ini kalau sudah siap, kita jalan,” tegasnya.

Dalam masa uji coba, sejumlah penumpang juga memberikan masukan kepada Dishub Sulsel, terutama terkait percepatan layanan dengan penambahan jumlah armada. Menurut Setyawan, dengan tujuh unit bus yang beroperasi saat ini, masing-masing armada diberangkatkan setiap 30 menit.

“Tapi, nanti setelah total 15 unit bus beroperasi, maka masing-masing diharapkan dapat dilepas setiap 15 menit,” terangnya.

Selain Koridor 5, Trans Sulsel juga masih melakukan survei uji coba layanan terbatas di Koridor 1 dan Koridor 2. Kehadiran Trans Sulsel menjadi kelanjutan layanan transportasi publik setelah Teman Bus berhenti beroperasi, guna memastikan mobilitas warga Sulawesi Selatan tetap lancar, nyaman, dan terkoneksi.

Adapun rute Trans Sulsel yang saat ini disiapkan meliputi Koridor 1 Panakkukang Square–Pelabuhan Galesong Takalar (PP), Koridor 2 Kampus Unhas Tamalanrea–Stasiun Kereta Api Mandai melalui Bandara Sultan Hasanuddin, serta Koridor 5 Kampus Unhas Tamalanrea–Kampus Teknik Unhas Gowa (PP).

Diketahui, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, resmi meluncurkan Bus Trans Sulsel pada 14 Juli 2025 untuk wilayah Mamminasata.

Layanan ini memudahkan mobilitas mahasiswa, pekerja, hingga wisatawan untuk menjangkau titik-titik strategis, sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum guna mengurangi kemacetan dan polusi.

Respons positif juga datang dari warga pengguna layanan. Pemilik akun media sosial @annis17nur menuliskan, “Alhamdulillah, terima kasih banyak @sulselprov sangat terbantu sekali dengan fasilitas umum yg disediakan.”

Akun @andifauziahstrid menyampaikan, “Alhamdulillah terimakasih pemprov. Mana naiknya masih gratis.”

Sementara itu, @musdalipah61 memberikan masukan terkait layanan, “

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pesantren IMMIM (AIPIM) masa bakti 2025–2030 yang digelar di Gedung Balai Prajurit M. Jusuf, Jumat malam (16/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Munafri menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan roda organisasi secara solid dan berkelanjutan.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus AIPIM yang telah dikukuhkan. Amanah ini tidak ringan, tetapi saya yakin dengan kebersamaan dan semangat pengabdian, AIPIM akan mampu memberi manfaat luas bagi umat, bangsa, dan daerah,” ujarnya.

Pesantren IMMIM, menurut Appi – sapaan akrab Munafri-, telah lama dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki wawasan kebangsaan.

Ia menyebutkan, para alumni Pesantren IMMIM saat ini tersebar di berbagai bidang pengabdian, mulai dari pendidikan, dakwah, pemerintahan, profesional, hingga dunia usaha.

Sehingga, potensi alumni tersebut dinilai sebagai kekuatan strategis AIPIM untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial, moral, dan spiritual masyarakat.

“Potensi alumni inilah yang menjadi kekuatan strategis AIPIM untuk terus berkontribusi nyata bagi masyarakat. Pembangunan yang kuat tidak hanya berbicara soal fisik, tetapi juga pembangunan karakter, moral, dan spiritual,” tegasnya.

Munafri juga menegaskan bahwa pembangunan yang kuat tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi harus disertai dengan pembangunan karakter dan nilai-nilai keagamaan.

Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, sangat terbuka untuk membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi alumni pesantren, sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

Ia berharap pengurus AIPIM periode 2025–2030 dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan Kota Makassar yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi dengan AIPIM dalam mendukung pembangunan Kota Makassar yang kita cintai,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah, menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada jajaran Pengurus IAPIM yang baru saja dikukuhkan agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berakhlak, dan berdaya saing.

“Ikatan Alumni Pesantren IMMIM memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Saya berharap kepengurusan yang baru ini mampu menjadi motor penggerak lahirnya kontribusi nyata alumni pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Kota Makassar.” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan komitmen dalam menghadirkan pelayanan sosial yang responsif dan berdaya guna.

Melalui Dinas Sosial, Pemkot Makassar, melakukan langkah inovatif dengan menyulap mobil-mobil bekas menjadi kendaraan operasional yang layak pakai, guna menunjang penanganan anak jalanan (anjal), penyaluran bantuan sosial, hingga kegiatan penjangkauan dan razia terpadu.

Upaya tersebut tak hanya mencerminkan efisiensi anggaran, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan di lapangan.

Inovasi ini secara resmi ditandai dengan launching enam unit kendaraan operasional penjangkauan yang digunakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang Dinas Sosial Kota Makassar.

Peluncuran dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Anjungan Pantai Losari, Rabu (14/1/2026), sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat layanan sosial yang humanis, cepat, dan tepat sasaran.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi inovasi Dinas Sosial Kota Makassar yang berhasil memanfaatkan aset kendaraan idle menjadi armada operasional penjangkauan sosial.

Munafri menjelaskan, pemilihan Makassar Creative Hub sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Menurutnya, tempat tersebut merepresentasikan semangat kreativitas yang sejalan dengan terobosan yang dilakukan Dinas Sosial.

“Menurut saya, ini sesuatu yang sangat kreatif yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Sosial. Ini memperlihatkan bahwa ketika ada niat dan upaya, insyaallah akan berbuah hasil yang baik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan kendaraan operasional untuk kegiatan penjangkauan sosial sebelumnya telah disampaikan oleh Dinas Sosial.

Menindaklanjuti hal itu, Pemkot Makassar memaksimalkan sejumlah mobil aset daerah yang sudah lama tidak terpakai untuk direvitalisasi dan digunakan kembali.

“Saya disampaikan bahwa Dinas Sosial butuh kendaraan operasional untuk melakukan jangkauan-jangkauan terhadap kegiatan sosial yang akan dilaksanakan,” tuturnya.

“Di bagian aset kita, ada beberapa mobil yang sebenarnya sudah lama tidak terpakai dan bisa dimaksimalkan dengan baik,” sambung Appi.

Munafri bahkan membuka peluang penambahan kendaraan jika masih terdapat aset serupa yang belum dimanfaatkan. Ia juga menegaskan, langkah ini seharusnya menjadi contoh bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Kalau masih ada, saya akan coba cek, dan kalau ada lagi akan saya serahkan. Ini juga harus menjadi contoh bagi dinas-dinas lain untuk terus berinovasi, tidak selalu menunggu anggaran besar,” tegasnya.

Menurutnya, optimalisasi aset idle merupakan solusi cerdas dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Kendaraan-kendaraan yang telah dibranding oleh Dinas Sosial dinilai mampu menjawab kebutuhan lapangan, khususnya dalam penanganan persoalan sosial di Kota Makassar.

Meski demikian, Munafri juga mengingatkan pentingnya kesiapan teknis kendaraan agar operasional berjalan maksimal.

“Kalau mobil bekas memang harus disiapkan bengkelnya. Jangan sampai satu kali jalan, tiga kali mogok. Pastikan semuanya bisa berjalan dengan baik,” pesannya.

Dia optimistis, dengan sedikit perbaikan, kendaraan-kendaraan tersebut masih sangat layak digunakan.

Kehadiran armada operasional ini diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan hadirnya mobil ini, persoalan-persoalan sosial di Kota Makassar bisa lebih cepat kita selesaikan secara bersama-sama,” tutup Munafri.

Sedangkan, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa kendaraan operasional yang diluncurkan merupakan hasil optimalisasi aset pemerintah daerah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Mobil-mobil tersebut kini difungsikan untuk mendukung kegiatan penjangkauan dan pelayanan sosial di lapangan.

“Mobil yang kita maksimalkan ini. Satu di antaranya berasal dari Dinas Kesehatan, kemudian ada juga kendaraan dari Dalmas,” ungkap Andi Bukti Djufrie.

Ia menyampaikan, kendaraan tersebut telah melalui proses rebranding sehingga layak digunakan sebagai armada operasional Dinas Sosial.

Proses tersebut sepenuhnya didukung dari sisi anggaran oleh pihak internal yang terlibat. Lanjut dia, ini merupakan hasil branding oleh salah satu kepala bidang di Dinsos.

“Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya mobil ini, sangat membantu teman-teman di rehabilitasi sosial (resos) dalam melakukan penjangkauan,” jelasnya.

Menurut Andi Bukti, keberadaan armada operasional tersebut sangat penting untuk mendukung mobilitas petugas dalam menjangkau persoalan-persoalan sosial yang membutuhkan penanganan cepat dan responsif.

Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan lanjutan dari Wali Kota Makassar, khususnya dalam pemanfaatan aset kendaraan lain yang masih berstatus idle.

Dia menegaskan, optimalisasi aset daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan sosial tanpa harus bergantung pada anggaran besar.

“Pemanfaatan kendaraan yang ada akan berdampak langsung pada efektivitas penanganan masalah sosial di Kota Makassar,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Muhammad Zuhur Daeng Ranca, menjelaskan bahwa saat ini Dinas Sosial telah menyiapkan enam unit.

Dimana, kendaraan operasional penjangkauan yang digunakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang untuk menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Zuhur mengungkapkan, TRC Saribattang merupakan tim gabungan yang melibatkan Dinas Sosial Kota Makassar, Kepolisian, Satpol PP, serta unsur TNI.

Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan penanganan masalah sosial berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

“Enam unit kendaraan operasional ini digunakan untuk melakukan peninjauan langsung di lapangan berdasarkan laporan warga terkait permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat,” kata Zuhur.

Ia menjelaskan, penjangkauan dilakukan dengan mengacu pada laporan yang masuk melalui aplikasi Lontara. Salah satu fokus utama penanganan adalah anak jalanan yang kerap beraktivitas di persimpangan lampu merah maupun titik-titik rawan lainnya.

“Misalnya ada laporan anak jalanan yang berkeliaran di lampu merah, maka tim kami langsung melakukan penjangkauan ke titik yang dilaporkan melalui aplikasi Lontara,” jelasnya.

Selain anak jalanan, TRC Saribattang juga melakukan penanganan terhadap kelompok rentan lainnya, seperti orang terlantar dan lanjut usia yang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal.

” Tim kami tidak hanya melakukan peninjauan, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan,” ungkapnya.

“Jika yang dibutuhkan bersifat mendesak seperti makanan, maka langsung kami bantu,” lanjut dia.

Mantan Kabag Protokol Pemkot Makassar ini menambahkan, penanganan dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan fasilitas penampungan milik Kementerian Sosial yang berada di Kota Makassar.

“Untuk penanganan lanjutan, kami juga berkolaborasi dengan penampungan yang ada di bawah Kementerian Sosial di Kota Makassar, sehingga perhatian dan perlindungan terhadap warga yang membutuhkan bisa lebih optimal,” tutupnya. (*)