admin

LANGITKU.NET, Makassar – Kota Makassar, ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, dipercaya menjadi tuan rumah hajatan nasional Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), tahun 2026 yang digelar bulan Agustus mendatang.

MTQ akan digelar di kota berjuluk Anging Mammiri ini, menandai kepercayaan besar pemerintah pusat terhadap kapasitas dan kesiapan daerah.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik hajatan nasional yang digelar Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) melalui kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tahun 2026.

Kota Makassar bersama Kabupaten Pangkep dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan event akbar tersebut.

Menurut Munafri, kepercayaan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta dan tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ini merupakan sebuah kepercayaan yang luar biasa, mengulangi dari kegiatan MTQ yang pernah dilaksanakan pada tahun 2012 lalu,” ujar Munafri.

“Kami ingin menyampaikan kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini, selamat datang di Makassar,” lanjutnya, saat dalam sambutan menghadiri kegiatan Launching dan Sosialisasi Musabaqah Tilawatil Al-Qur’an (MTA) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang digelar di The Rinra Hotel, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sabtu (14/2/2026) malam.

Hadir di launching MTQ ke-VIII, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.

Lebih lanjut, Appi menyampaikan salam hormat kepada seluruh tamu undangan serta memastikan bahwa pada pelaksanaan MTQ yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang, seluruh peserta akan diterima dengan baik di Kota Makassar.

Munafri mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir Kota Makassar memang menjadi salah satu sentra kegiatan berskala nasional.

Hampir setiap bulan, terdapat dua hingga tiga agenda nasional yang digelar di kota ini.

“Mungkin saat ini belum semuanya bisa kami lakukan secara baik dan maksimal, tetapi kami berjanji dengan seluruh kemampuan yang kami miliki untuk terus meningkatkan pelayanan dan hospitality di Kota Makassar,” tegasnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk melaksanakan kegiatan MTQ Korpri ini dengan sungguh-sungguh, serta memastikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta.

“Kami bertekad melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami ingin seluruh peserta yang hadir dapat menikmati semilir angin mamiri dan nikmatnya kuliner di Kota Makassar,” tambahnya.

Lebih jauh, Munafri berharap kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Pangkep, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak terkait dapat memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan MTQ tersebut.

Ia menekankan bahwa MTQ bukan sekadar ajang kompetisi membaca Al-Qur’an, melainkan juga menjadi manifestasi peningkatan nilai-nilai religius di kalangan anggota Korpri dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya sebagai aparatur negara.

“MTQ ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga wujud penguatan nilai spiritual dan nilai-nilai Qur’ani yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam menjalankan tugas sebagai anggota Korpri,” tutupnya.

Pada Launching dan Sosialisasi MTQ ke- VIII Korpri Tingkat Nasional 2026, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Ini adalah momentum memperkuat integritas dan nilai spiritual ASN dalam pengabdian kepada masyarakat,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

Sedangkan, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa MTQ Korpri bukan sekadar ajang perlombaan membaca Al-Qur’an, melainkan momentum strategis untuk memperkuat nilai-nilai religius di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu disampaikan Zudan dalam kegiatan launching dan sosialisasi MTQ Korpri yang digelar di Makassar. Ia menyebut, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fondasi pelaksanaan MTQ Korpri.

“Pilar pertama adalah pilar persaudaraan. Kita ingin memperkuat persaudaraan dari 6,5 juta ASN kita,” ujarnya.

Menurutnya, MTQ menjadi ruang pemersatu ASN dari berbagai kementerian, lembaga, provinsi, hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pilar kedua, lanjut Zudan, adalah pilar kolaborasi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Korpri Pusat, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar dapat tumbuh dan berkembang bersama.

“Bagaimana Korpri Pusat, kementerian, lembaga, dan kabupaten/kota bisa tumbuh bersama-sama,” katanya.

Sementara pilar ketiga yang disebutnya sebagai landasan paling penting adalah kecintaan terhadap Al-Qur’an.

Ia meyakini seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir memiliki semangat yang sama dalam menumbuhkan nilai-nilai Qur’ani di lingkungan ASN.

“Saya meyakini Ibu-Bapak ASN semua yang hadir malam hari ini, di hatinya ada tiga landasan itu, pilar persaudaraan, pilar kolaborasi, dan pilar kecintaan terhadap Al-Qur’an,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zudan juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar, termasuk Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, beserta jajaran, untuk pengeluaran sukses MTQ .

Zudan menegaskan, penyelenggaraan MTQ di Sulawesi Selatan semakin meneguhkan posisi daerah ini sebagai salah satu pusat pelaksanaan MTQ Korpri.

Dia mengingatkan bahwa MTQ Korpri pertama kali digagas pada periode kepemimpinan Diah Anggraeni sebagai Ketua Korpri 2010–2015.

Sejak saat itu, pelaksanaan MTQ Korpri terus berkembang dan digelar di berbagai daerah.

Ia juga mengenang masa pandemi Covid-19, ketika pelaksanaan MTQ sempat direncanakan untuk ditiadakan. Namun, antusiasme ASN begitu tinggi hingga meminta agar kegiatan tetap digelar secara virtual.

“Pada saat Covid-19, kita ingin tidak mengadakan, tetapi para ASN protes, minta diadakan MTQ virtual. Bayangkan kecintaan para ASN sampai MTQ pun dimintakan virtual,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, panitia penyelenggara MTQ Korpri, Muh Saleh menjelaskan secara gambaran umum, Pelaksanaan MTQ ke-VIII Korpri Tahun 2026 dipersiapkan dengan matang menyusul penetapan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah.

Penetapan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar Korpri.

Serta Surat Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional yang menetapkan Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara MTQ ke-Makassar Dipercaya Tuan Rumah MTQ Korpri ke-VIII, Munafri: Kami Siap Beri Pelayanan TerbaikVIII Korpri tahun 2026. Bertempat di Kota Makassar, dan Kabupaten Pangkep.

“Kegiatan berskala nasional ini mengusung tema ‘ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh’, sebagai refleksi komitmen membangun aparatur sipil negara yang tidak hanya profesional dalam pelayanan publik, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral Qur’ani,” jelasnya.

Dijelaskan, MTQ Korpri ke-VIII tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ASN melalui penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelaksanaan tugas birokrasi.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat melestarikan seni dan budaya Islami di lingkungan birokrasi, sekaligus memperkuat karakter ASN yang religius, berintegritas, dan berakhlak mulia.

“Pelaksanaan MTQ kali ini akan mempertandingkan 12 cabang dengan total 36 golongan, serta terdapat penambahan empat cabang baru dibandingkan pelaksanaan MTQ Korpri ke-7 di Kalimantan Tengah,” terangnya.

Cbang yang diperlombakan meliputi,

Tilawatil Qur’an, Tartil Al-Qur’an, Hifzhil Qur’an (hafalan), Khattil Qur’an (kaligrafi), Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, Hafalan Hadis dan Syarah Hadis, hingga lomba seni bernuansa Islami seperti cipta dan baca puisi Islami.

Untuk cabang hafalan Al-Qur’an, terdapat beberapa golongan di antaranya hafalan Juz 30, hafalan Surah Al-Baqarah, hafalan Surah Ali Imran, hafalan Surah An-Nisa, serta hafalan tujuh surah pilihan seperti Surah As-Sajdah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, dan lainnya.

“Sementara pada cabang kaligrafi, dipertandingkan berbagai kategori seperti dekorasi, naskah kontemporer, digital klasik tradisional, hingga digital kontemporer,” ungkapnya.

Adapun, rangkaian kegiatan MTQ Korpri ke-8 telah dimulai dengan pelaksanaan launching dan sosialisasi pada 12 Februari 2026. Selanjutnya, pendaftaran dan pendataan peserta dijadwalkan mulai 2 Maret 2026 hingga Agustus 2026.

Pembukaan resmi direncanakan berlangsung pada 23 Agustus 2026, sementara perlombaan akan digelar pada 24 hingga 29 Agustus 2026, dan penutupan pada 30 Agustus 2026.

Pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 akan digelar di dua lokasi, yakni di Makassar dan Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan), sebagai bentuk kolaborasi daerah dalam menyukseskan perhelatan nasional ini.

Dalam sistem penilaian, dewan hakim akan menetapkan enam kategori juara pada setiap cabang dan golongan, yaitu Juara I, Juara II, Juara III, serta Harapan I, Harapan II, dan Harapan III.

“Dengan persiapan yang telah dimulai sejak dini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Korpri optimistis MTQ Korpri tahun 2026 akan berlangsung sukses dan menjadi momentum penguatan nilai-nilai Qur’ani di lingkungan ASN, sekaligus memperkokoh peran Korpri sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menorehkan capaian di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi yakni, berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini kepada Andi Sudirman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026.

Gubernur Andi Sudirman mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. “Alhamdulillah Sulsel mendapatkan penghargaan 1 dari 2 Provinsi di Indonesia peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2025 menjadi BB,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan peningkatan nilai SAKIP tidak terlepas dari kontribusi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel.

“Ini adalah penghargaan bersama sebagai tim dari semua OPD bersama jajaran dalam meningkatkan capaian Sistem Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah secara signifikan dari Tahun sebelumnya,” terangnya.

Sekadar diketahui, SAKIP di lingkup Pemprov Sulsel dikoordinasikan secara terpadu. Bappeda berperan pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab pada pelaporan kinerja, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal.

Secara kuantitatif, nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun ini mencapai 70,26 poin, meningkat dari tahun sebelumnya 69,02 poin.

Adapun Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, terus menggenjot akselerasi pembangunan demi mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, berbagai program unggulan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.

Memasuki tahun perencanaan 2026, komitmen tersebut tercermin dari tingginya partisipasi dan usulan program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tercatat sebanyak 2.181 usulan program masuk dalam sistem perencanaan, yang terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 980 usulan sektoral.

Selain itu, terdapat 795 usulan gabungan Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penajaman prioritas pembangunan.

Gambaran tersebut mengemuka dalam Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).

Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi dan penyelarasan program antarperangkat daerah guna memastikan setiap usulan terakomodasi secara terukur dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran SKPD, para camat, dan lurah se-Kota Makassar, sebagai bentuk komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026 yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Makassar.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa sebelum berbicara lintas koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus lebih dahulu diselesaikan.

“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.

Ia bahkan mengulang pesan terkait istilah deep state dan state capture, yang menurutnya tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah.

Munafri menjelaskan, deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.

Mantan Bos PSM itu mengungkapkan, selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, ia menemukan praktik-praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, ia menilai masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa program prioritas bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal.

“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.

Appi menegaskan akan melakukan pengawasan dan cross check secara langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Bahkan, ia menyebut akan melibatkan organ non-pemerintahan untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang berjalan.

Dia juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan sebagai instrumen penguatan integritas dan transparansi. Namun ia mengakui, tidak semua perangkat daerah menerima proses digitalisasi dengan terbuka.

Dalam forum tersebut, politisi Golkar ini menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral antarperangkat daerah. Ia meminta seluruh SKPD saling mendukung, termasuk dalam kebutuhan teknis lintas dinas.

“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.

Ia juga menekankan, persoalan kebersihan kota sebagai isu krusial yang harus ditangani serius. Munafri menyampaikan bahwa program “Jumat Bersih” menjadi kegiatan wajib hingga tingkat RT setiap pekan.

Selain kebersihan, ia menilai penataan taman kota dan penertiban spanduk serta baliho yang dinilai semrawut, termasuk larangan pemasangan iklan rokok di kawasan jantung kota.

Oleh sebab itu, Appi mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah hanya demi memudahkan pencapaian dan perolehan insentif.

Tak hanya itu, dia kembali menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat daerah yang mengelola anggaran.

Ia juga meminta agar para pimpinan dikelilingi oleh orang-orang yang berani mengingatkan jika terjadi kesalahan.

Alumni FH Unhas ini menekankan pada kondisi Makassar Creative Hub (MCH) yang menurutnya tidak terkelola maksimal meski merupakan program prioritas pemerintahannya.

Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh jajaran untuk memperbaiki sistem bersama. Ia berharap melalui forum lintas perangkat daerah tersebut, sinergi dan integritas dapat diperkuat demi memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan maksimal.

“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.

Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.

“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rancangan program strategis yang merupakan rekomendasi dari seluruh SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan di Kota Makassar.

Menurut Dahyal, seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah melalui proses sinkronisasi dan penajaman lintas perangkat daerah.

“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.

Dari Dinas Pendidikan, sejumlah program prioritas diusulkan, di antaranya rehabilitasi ruang kelas pada UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya.

Selain itu, terdapat program rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, serta pemenuhan kebutuhan mobiler pada SDN KIP Maccini guna menunjang kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.

Dinas Pendidikan juga mengusulkan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan serta memastikan sistem pendidikan inklusi berjalan berdasarkan kebutuhan siswa dan siswi penyandang disabilitas.

Termasuk di dalamnya penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersedia secara by name dan by address.

“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.

Sementara dari Dinas Kesehatan, rekomendasi program diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang, melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, diusulkan pelatihan penggunaan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Kota Makassar sebagai bagian dari pelayanan ramah disabilitas.

“Program lainnya adalah pembuatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan ramah disabilitas di seluruh Puslesmas” ungkapnya.

Dinas Kesehatan juga diharapkan memastikan akses dan ketersediaan data terbaru, khususnya terkait pelayanan posyandu, guna mendukung Forum Kota Sehat dalam menghadapi Penilaian Kota Sehat tingkat nasional tahun 2027.

“Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan,” jelasnya.

Kemudian dari Dinas Sosial, rekomendasi program mencakup penambahan tenaga pekerja sosial untuk memperkuat pelayanan sosial di masyarakat.

Penganggaran perlengkapan jenazah juga diusulkan dengan pelimpahan kewenangan hingga tingkat kecamatan, khususnya sebagai kebijakan khusus untuk wilayah Kepulauan Sangkarrang.

“Selain itu, terdapat program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Sosial, termasuk Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC),” paparnya.

Lanjut dia, pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana juga menjadi prioritas, disertai peningkatan kapasitas petugas pelayanan Dinas Sosial.

” Untuk mendukung pembangunan inklusi, Dinas Sosial juga mengusulkan alokasi anggaran bagi penerjemah bahasa isyarat,” terangnya.

Sedangkan, dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), program difokuskan pada pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah Makassar Utara, Timur, dan pesisir, meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan Tamalanrea.

Selain itu, terdapat program peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan gedung pemerintah, serta penataan sistem drainase dan infrastruktur pengendalian banjir.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, melalui pemilahan, edukasi, dan pengawasan pengelolaan sampah.

Program pelatihan dan pendampingan pengelolaan dana kelurahan juga diusulkan, termasuk pengembangan bank sampah, komposter, TPS3R, serta edukasi pengelolaan sampah.

“Ada juga usulan perbaikan tata kelola lingkungan yang terintegrasi, berbasis data, dan akuntabel menjadi bagian dari agenda prioritas,” katnaya, menjelaskan.

Tak ketinggalan, Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan optimalisasi potensi ruang dalam pengembangan urban farming melalui pemanfaatan lorong dan pekarangan untuk tanaman ekonomis seperti sayuran dan cabai.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku perikanan tangkap, budidaya, petani, dan peternak juga menjadi fokus, termasuk pendampingan pengembangan keterampilan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Penguatan sarana dan prasarana kelompok nelayan, khususnya masyarakat pesisir dan pulau kecil, turut menjadi perhatian,” jelasnya lagi.

Dari Dinas Pariwisata, program diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur, pelibatan masyarakat, serta legalitas objek wisata.

Optimalisasi promosi dan pemasaran pariwisata juga diusulkan, termasuk penguatan konektivitas udara (air connectivity) dan pengembangan destinasi wisata baru.

“Selain itu, pengembangan subsektor ekonomi kreatif didorong melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif serta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata,” sebutnya.

Terakhir dari Dinas Koperasi dan UKM, mengusulkan program penguatan SDM dan kelembagaan koperasi melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi kelurahan.

“Transformasi digital dan penguatan daya saing koperasi melalui inovasi produk serta profesionalisme tata kelola juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal,” tutupnya.

Dahyal menyampaikan, total usulan Musrenbang (Dakel dan Sektoral) yang masuk mencapai 2.181 usulan, terdiri atas 1.194 usulan Dakel dan 987 usulan sektoral.

Selain itu, terdapat 795 usulan Musrenbang hasil integrasi Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penetapan prioritas pembangunan.

“Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

LANGITKU NET, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Munafri Aliyah Mustika Ilham meresmikan Lapangan Rebound Padel yang berlokasi di Jalan Karunrung, Rabu (11/02/2026).

Grand Opening ini menandai semakin tingginya popularitas olahraga padel di Kota Makassar, yang kini diperkirakan telah memiliki lebih dari 50 lapangan tersebar di berbagai wilayah.

Munafri menyampaikan apresiasi atas bertambahnya fasilitas olahraga padel di Makassar. Ia menilai tren olahraga ini masih akan terus berkembang, seiring tingginya minat masyarakat.

“Padel ini unik. Hampir tidak ada orang yang sudah mencoba lalu berhenti. Selain olahraga, ini sudah menjadi gaya hidup dan ruang silaturahmi,” ungkap Munafri.

Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menekankan bahwa pertumbuhan padel bukan hanya berdampak pada gaya hidup sehat, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.

Dari sisi pendapatan, Appi menyampaikan lapangan olahraga masuk dalam kategori pajak ketangkasan. Selain itu, hadirnya banyak lapangan membuka peluang kerja baru, termasuk bagi atlet yang dapat berprofesi sebagai pelatih (coach).

“Banyak pemain Padel yang kini bisa menjadi coach juga melatih pemain-pemain baru,” jelasnya.

Dengan bertambahnya jumlah dan variasi lapangan Padel seiring berjalannya waktu, Munafri mengapresiasi langkah para pemilik lapangan Padel yang telah berkoordinasi untuk membuat klasifikasi standar harga guna menjaga iklim usaha tetap sehat dan menghindari perang tarif.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menilai kehadiran Rebound Padel Club menjadi warna baru dalam mendorong gaya hidup sehat masyarakat.

“Fasilitas seperti ini diharapkan mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin aktif, sehat, dan produktif,” ujarnya.

Owner Rebound Padel yang juga Ketua POBSI Makassar Periode 2026–2030, M. Ikram Riswandi Sahabuddin, menyampaikan rasa syukur atas dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirnya fasilitas olahraga tersebut. Ia berharap Rebound Padel tidak hanya menjadi sarana menyalurkan hobi, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja serta memberi dampak positif bagi kesehatan masyara kukat.

“Alhamdulillah, harapannya usaha ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih juga atas dukungan Bapak Wali Kota,” ujar Ikram.(*)

LANGITKU.NET, Takalar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan groundbreaking preservasi jalan Paket 2 Multi Years Project (MYP) senilai Rp274 miliar yang mencakup wilayah Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto, dan Kota Makassar dengan total panjang penanganan mencapai 209,38 kilometer. Kegiatan tersebut dipusatkan di ruas Bontoramba–Galesong, Kabupaten Takalar, Selasa, 10 Februari 2026.

“Bismillah, hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan jalan ruas Galesong. Takalar mendapatkan total panjang sekitar 110 kilometer sebagai bagian dari paket multiyears,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Ia menjelaskan, Paket 2 MYP senilai Rp274 miliar tersebut mencakup sejumlah ruas strategis lintas kabupaten/kota. Program preservasi difokuskan pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan agar mobilitas barang dan jasa semakin lancar.

Adapun daftar ruas penanganan preservasi jalan dalam paket tersebut meliputi Ruas Panciro–Batas Kota Makassar, Batas Kabupaten Gowa–Barombong–Batas Takalar, Batas Kota Makassar–Bontoramba, Bontoramba–Galesong–Patallassang, Palangga–Salekoa–Batas Takalar, Batas Gowa–Tanakaraeng, Tanakaraeng–Sapaya–Batas Jeneponto, Batas Jeneponto–Rumbia–Jeneponto, Sapaya–Malino, serta Ruas Palleko–Towata.

Menurutnya, kehadiran infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat waktu tempuh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan terdampak.

“Kehadiran infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini menjadi solusi bertahap menuju Sulsel yang semakin maju dan berkarakter,” tuturnya.

Gubernur Sulsel juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan selama proses pekerjaan berlangsung serta meminta dukungan agar proyek dapat berjalan lancar.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung dan mohon dukungan penuh dari masyarakat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Makassar, tahun 2026 tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial semata, melainkan harus mampu melahirkan capaian nyata yang dapat direalisasikan.

Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rakor PAD yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/2/2026).

“Acara ini jangan dijadikan hanya sebuah seremonial. Tapi ini harus kita achieve, kita harus mampu untuk merealisasikan,” tegas Appi di hadapan peserta rakor.

Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah komitmen bersama yang memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar.

” Ini adalah janji kita, artinya ini akad. Kalau akad yang tidak diselesaikan, konsekuensinya dosa,” tuturnya.

“Jadi saya berharap ini menjadi akad untuk kita semua, untuk kita memaksimalkan apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi tujuan kita hadir di tempat ini,” smabung Munafri.

Menurut Appi, akan terasa sangat naif apabila para peserta hanya datang mengikuti kegiatan, menghabiskan anggaran.

Namun, tidak mampu memetik hasil maksimal dari diskusi dan materi yang disampaikan oleh para narasumber.

“Begitu naif rasanya kalau kita cuma datang, buang-buang anggaran, lalu apa yang kita dapatkan tidak semaksimal apa yang bisa kita lakukan,” katanya.

Dia menilai, Rakor PAD ini menyimpan banyak potensi dan pelajaran penting yang harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan maupun terobosan nyata di masing-masing perangkat daerah.

Banyak sekali potensi-potensi, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa di petik dari hasil diskusi yang disampaikan oleh beberapa narasumber.

Appi juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan SKPD lainnya, untuk lebih berani menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam menggali potensi pendapatan daerah.

“Kita harus mampu punya inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan berbagai macam potensi yang bisa digali dari tempat masing-masing,” tegasnya.

Politisi Golkar itu meyakini, dengan kerja yang maksimal dan terukur, potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sangat besar dan tidak akan berada di bawah angka Rp2,7 triliun.

Potensi pendapatan yang ada di Kota Makassar tidak akan di bawah 2,7 triliun dalam kondisi seperti ini. Sehingga ini menjadi sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang harus kita dapatkan.

Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya penerapan pendekatan digitalisasi dalam sistem pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan, salah satunya melalui pendekatan yang namanya pendekatan digitalisasi,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Appi mengajak seluruh peserta Rakor PAD untuk menghadiri jamuan makan malam bersama sebagai bagian dari kebersamaan dan keakraban antarpeserta. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri malam penganugerahan Golden Award pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan Anugerah “Golden Leader” JMSI 2026 dianugerahkan kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong kemajuan daerah serta membangun komunikasi publik yang positif.

Penghargaan itu diterima oleh Wakil Wali Kota Makassar yang hadir mewakili Pemerintah Kota Makassar, didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem.

Aliyah Mustika Ilham menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diraih Kota Makassar.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kota dan dukungan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami di Pemerintah Kota Makassar untuk terus menghadirkan program dan pelayanan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil seleksi dan kurasi selama tiga bulan oleh tim JMSI. Apresiasi diberikan kepada tokoh dan pemimpin daerah yang dinilai berkontribusi positif bagi pembangunan dan kualitas informasi publik.

Malam penganugerahan turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, menteri dan wakil menteri, serta pengurus dan anggota JMSI dari berbagai provinsi di Indonesia.

Momentum ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung penyebaran informasi yang akurat dan mencerahkan.

LANGITKU.NET, Makassar – Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan (BPPD Sulsel) resmi menyelenggarakan Sayembara Logo Pariwisata Sulawesi Selatan sebagai upaya memperkuat identitas dan branding pariwisata Sulawesi Selatan di tingkat nasional maupun internasional.

Sayembara ini terbuka bagi desainer grafis, seniman visual, pelaku industri kreatif, serta masyarakat umum yang memiliki minat dan kompetensi di bidang desain. Logo yang dihasilkan diharapkan mampu merepresentasikan kekayaan alam, keberagaman budaya, serta karakter dan semangat pariwisata Sulawesi Selatan.

Ketua BPPD Sulawesi Selatan, Andri Arief Bulu, menyampaikan bahwa logo pariwisata memiliki peran strategis sebagai identitas visual daerah dalam berbagai kegiatan promosi kepariwisataan.

“Logo pariwisata merupakan wajah Sulawesi Selatan dalam memperkenalkan potensi daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui sayembara ini, kami mengajak para kreator untuk menghadirkan karya yang kreatif, autentik, dan mencerminkan jati diri Sulawesi Selatan,” ujar Andri Arief Bulu. minggu (8/8/2006) di Makassar.

Ia menambahkan, sayembara ini juga menjadi ruang partisipasi publik dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui pendekatan kreatif dan kolaboratif. Logo terpilih nantinya akan digunakan sebagai logo resmi pariwisata Sulawesi Selatan dalam berbagai media promosi, baik cetak maupun digital, serta pada event-event kepariwisataan.

Sebagai bentuk apresiasi, BPPD Sulsel menyiapkan hadiah bagi pemenang sayembara. Informasi lengkap terkait persyaratan, mekanisme pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan ketentuan lainnya akan diumumkan melalui akun instagram @sulselprov dan @sulseltourismboard. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Momentum silaturahmi antara Wali Kota Makassar, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW), untuk memperkuat komitmen pelayanan publik hingga ke tingkat lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan kebersihan lingkungan menjadi dua fokus utama yang harus dijalankan secara konsisten dan kolaboratif oleh RT/RW sebagai garda terdepan pemerintah.

“RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif, melainkan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga,” tuturnya.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, peran strategis RT dan RW sebagai garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Karena itu, setiap amanah yang diberikan masyarakat harus dibalas dengan kerja nyata, kepedulian, serta kehadiran aktif dalam menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing,” lanjut Appi.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri pertemuan dan pengarahan kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar, yang juga dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa terdapat kesamaan mendasar antara RT/RW dan Wali Kota, yakni sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan.

Karena itu, tanggung jawab yang diemban harus dijalankan secara nyata dan maksimal demi kepentingan warga.

“RT/RW dan Wali Kota itu sama, kita dipilih oleh masyarakat melalui ujung paku. Artinya, amanah ini harus dibalas dengan kerja nyata dan pelayanan maksimal,” kata Munafri, saat silaturahmi bersama Ketua RT/RW se-Kota Makassar, yang gelar di Pantai Bosowa. Minggu( 8/2/2026).

Ia secara tegas mengingatkan agar tidak ada RT/RW yang abai terhadap tugas dan keluhan warga.

Appi, menekankan tidak ingin mendengar adanya laporan masyarakat terkait RT/RW yang malas, tidak responsif, enggan bergaul dengan warga, atau tidak mau menjalankan program-program pemerintah.

“Saya tidak mau dengar ada RT/RW dilaporkan karena tidak mau mendengar keluhan warganya. Tidak mau bergaul dengan tetangganya. Apalagi tidak mau menjalankan program pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di Kota Makassar.

Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan RT/RW sebagai pihak yang paling memahami kondisi wilayah terkecil.

Ia menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, Aliyah, pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat.

Termasuk kemudahan akses kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan kesempatan kerja.

“Saya tidak mau lihat lagi ada warga susah berobat di Puskesmas, dan susah mendapatkan pekerjaan di Kota Makassar. Ini harus kita kerjakan bersama RT/RW,” tegasnya.

RT dan RW diminta aktif melaporkan persoalan di wilayah masing-masing kepada lurah dan camat. Menurutnya, RT/RW adalah ujung tombak pemerintah dalam memantau kondisi lingkungan, mulai dari persoalan sosial hingga infrastruktur.

Tak hanya itu, penekanan soal kebersihan lingkungan menjadi perhatian khusus dalam arahan tersebut.

Selaku Wali Kota, ia meminta RT/RW serius mengelola sampah mulai dari sumbernya dan mendorong partisipasi warga menjaga kebersihan lingkungan.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar akan memberikan penghargaan bagi RT/RW terbaik pada akhir tahun, dengan hadiah mencapai ratusan juta rupiah.

“Ini untuk menunjukkan bahwa kita serius menjaga lingkungan. Kebersihan adalah dasar dari kesehatan,” imbuh Appi.

Ketua IKA FH Unhas itu juga mengajak masyarakat rutin melakukan kerja bakti mingguan dan memanfaatkan bank sampah.

Botol plastik bekas yang bernilai jual Rp7.000–Rp8.000 per kilogram dinilai bisa menjadi sumber tambahan pendapatan di tingkat RT.

Terkait retribusi sampah, Wali Kota menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya hanya diberikan kepada warga kurang mampu.

Salah satunya diukur melalui daya listrik rumah tangga 900 watt. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat miskin.

“Kalau tinggal di perumahan real estate, tidak bisa minta gratis sampah. Ini soal keadilan,” tegasnya.

Aduan Publik Lewat Aplikasi Lontara
Wali Kota juga memperkenalkan sistem pengaduan berbasis digital melalui aplikasi Lontara.

Seluruh RT/RW diwajibkan mengunduh aplikasi tersebut agar dapat memantau dan meneruskan aduan warga secara cepat.

Dua menegaskan bahwa aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam dua hari akan langsung masuk ke ponsel pribadinya untuk segera dievaluasi.

“Persoalan jalan, sampah, dan drainase harus cepat diselesaikan. Alhamdulillah, tahun ini banjir di Makassar jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya, mengingatkan.

Paparan Program Strategis
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan, di antaranya.

Selanjutnya, Appi mengingatkan agar RT/RW meninggalkan sekat-sekat politik dan kepentingan kelompok.

Menurutnya, seluruh RT/RW kini adalah bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang bertugas menyukseskan program pembangunan.

“Hari ini tidak ada lagi orangnya A, orangnya B, atau orangnya C. Semua adalah orangnya Wali Kota Makassar,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Bos PSM itu juga menekankan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang adil dan transparan.

Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan memaksimalkan sistem pembagian sembako dan bansos berbasis digital, menjadikan Makassar sebagai salah satu kota percontohan nasional.

Ia menegaskan tidak boleh lagi ada anggapan bantuan sosial hanya diberikan kepada kerabat RT atau RW.

“Tidak boleh lagi ada cerita yang dapat bantuan itu sepupunya Pak RT atau Pak RW. Bansos harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung program prioritas pemerintah kota, termasuk program seragam sekolah gratis.

Ketua Golkar Makassar ini menegaskan, sekolah bukan tempat bisnis dan program seragam gratis bertujuan meringankan beban orang tua siswa.

“Sekolah bukan penjual baju. Pemerintah menyediakan dua pasang seragam setiap tahun ajaran baru untuk anak-anak kita,” terangnya.

Munafri juga menyampaikan terkait rumah bersama bagi anak. Muda disebut Makassar Creative Hub, sebagai ruang pengembangan kapasitas anak muda sekaligus penghubung pencari kerja dan pemberi kerja.

Begitu pun program, akses air bersih. Dimana, PDAM dengan upaya penyaluran air ke wilayah-wilayah yang selama puluhan tahun belum terlayani.

Selain itu, pembangunan Stadion Untia, yang saat ini tengah memasuki proses tender dan pembangunan, dengan target penyelesaian pada 2027–2028.

Seluruh Ketua RT dan RW dijanjikan undangan gratis saat peresmian stadion.

Di akhir arahannya, Wali Kota menegaskan komitmen integritas pemerintahan dengan melarang segala bentuk pungutan liar di tingkat kelurahan.

RT dan RW diminta bekerja sama dengan lurah untuk saling mengawasi serta melaporkan oknum ASN yang menyalahgunakan kewenangan atau fasilitas negara.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan RT/RW sebagai tulang punggung pemerintah wilayah agar tetap fit dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.

“Bapak Ibu RT/RW sua adalah pilihan masyarakat. Amanah ini harus dijaga. Bantu kami Pemerintah membangun Kota Makassar, dan meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Pa’baeng-baeng, Kota Makassar, Jumat, 6 Februari 2026.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga pangan menjelang Bulan Suci Ramadan.

Wakil Gubernur Sulsel menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga pasokan dan harga bahan pokok agar tetap stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan khusyuk.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Ramadan. Kami ingin masyarakat beribadah dengan tenang tanpa dibebani lonjakan harga,” katanya.

Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel terus bersinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke tingkat pasar tradisional.

“Kami hadir langsung di pasar untuk memastikan harga tetap terkendali dan distribusi berjalan baik. Pedagang, khususnya ibu-ibu, harus merasa dilindungi karena mereka adalah penggerak ekonomi rakyat,” ujar Wagub perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini.

Dalam peninjauan tersebut, Fatmawati Rusdi berdialog langsung dengan para pedagang, yang mayoritas merupakan perempuan, guna mendengar secara langsung kondisi harga dan pasokan bahan pokok di lapangan.

Pemerintah daerah memastikan stabilisasi harga pangan menjadi prioritas utama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan stok beras di Sulawesi Selatan berada dalam kondisi aman. Ia menyebutkan cadangan beras di Bulog Sulsel mencapai sekitar 500 ribu ton.

“Stok kita ada 500 ribu ton jadi aman,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pa’baeng-baeng masih berada di bawah rata-rata harga nasional.

“Stabil, yang murah sekali di sini cabai,” sebutnya.

Ia melanjutkan bahwa harga cabai keriting dan cabai merah besar masing-masing berada di kisaran Rp20.000 per kilogram, daging ayam masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp33.000, serta harga telur lebih murah dibandingkan wilayah Pulau Jawa.

Selain memantau harga pangan, kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menko Pangan memastikan program tersebut tetap berjalan selama Ramadan dengan penyesuaian pola distribusi.

“Ramadan akan tetap berjalan. Untuk sekolah yang siswanya berpuasa, makanan diberikan dalam bentuk kering saat pulang sekolah, seperti telur rebus, susu, roti, dan kurma,” katanya.

Untuk daerah dengan mayoritas masyarakat tidak berpuasa, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, program MBG tetap berjalan seperti biasa. Sementara di pondok pesantren, distribusi makanan disesuaikan dengan waktu berbuka puasa.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulsel menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan ekonomi rumah tangga tetap kuat, harga pangan terkendali, dan anak-anak kita tetap sehat,” tandasnya. (*)