admin

LANGITKU.NET, Makassar – Memasuki hari kelima Ramadan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali melanjutkan agenda Safari Ramadan. Pada safari masjid ke-5 ini, ia melaksanakan salat Subuh berjamaah di Masjid Darun Naim, Kecamatan Wajo, Senin (23/2/2026).

Kehadiran Munafri bersama jajaran perangkat daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat. Ia menegaskan, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga menjadi fondasi penting dalam menjalankan roda pembangunan.

“Kalau hubungan pemerintah dan masyarakat tidak terbangun dengan baik, daerah ini tidak akan berjalan maksimal. Ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan bersama,” ujarnya di hadapan jamaah.

Munafri juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan MTR (Makassar Tidak Rantasa). Menurutnya, kebersihan bukan sekadar program, tetapi wujud kepedulian bersama terhadap kota yang dicintai.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan di tengah curah hujan yang masih tinggi. Ia menyoroti kondisi sejumlah pohon di Kota Makassar yang sudah berusia tua dan akarnya terhimpit beton, sehingga rawan tumbang saat hujan deras disertai angin kencang.

“Kita lihat beberapa pohon tumbang bukan karena batangnya patah, tetapi karena akarnya tercabut. Artinya, kondisinya sudah tidak kuat lagi. Saya harap kita semua tetap mawas diri,” jelasnya.

Momentum Ramadan juga dimanfaatkan Munafri untuk mengajak warga menjaga ketertiban dan kekhusyukan ibadah. Ia meminta agar tradisi sahur berkelompok dengan konvoi kendaraan bermotor yang menimbulkan kebisingan tidak lagi dilakukan karena berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Sebagai upaya peringatan dini, Munafri menekankan menjelang sepuluh malam terakhir Ramadan, ia berharap agar masyarakat tidak menyalakan petasan atau mercon yang dapat mengganggu ketenangan ibadah. Ia meminta camat, kapolsek, dan danramil setempat untuk memberi perhatian pada hal tersebut.

“Isi Ramadan dengan kegiatan yang lebih positif. Perbanyak membaca Al-Qur’an, lakukan kegiatan sosial, dan perhatikan tetangga kita yang mungkin kurang beruntung,” pesannya.

Terakhir, Munafri menyampaikan apresiasi dengan memberikan paket pangan Ramadhan kepada para marbot masjid yang selama ini menjaga kebersihan dan operasional rumah ibadah.

“Bayangkan kalau tidak ada yang mau menjadi marbot. Siapa yang menjaga kebersihan masjid dan mengatur jadwal? Peran mereka sangat besar,” tutupnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penguatan kepemimpinan aparatur sipil negara tidak hanya berbicara tentang kapasitas individu, tetapi juga tentang kemampuan menyelaraskan arah kebijakan nasional dan daerah.

Inilah makna strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan Ramadhan Leadership Camp Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, yang dinilai sebagai langkah konkret memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam kerangka Asta Cita.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgouwansyah, S.STP., M.E., menyampaikan penilaian tersebut saat memberikan pembekalan bertajuk Kebijakan Nasional Terkait Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Asta Cita pada kegiatan Ramadhan Leadership Camp yang diikuti hampir 1.000 pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya pertama-tama mengucapkan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah mengumpulkan hampir 1.000 pejabat dalam satu ruangan di bulan suci ini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bersejarah untuk perubahan Sulawesi Selatan yang lebih baik,” ujar Cheka.

Menurut Cheka, model penguatan kepemimpinan ASN yang dilaksanakan Pemprov Sulsel patut diapresiasi dan memiliki potensi untuk direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.

“Saya secara pribadi dan prinsip mengapresiasi kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini,” sebutnya.

“Kenapa tidak (dicontoh)? Daerah tentu punya skema dan strategi masing-masing. Mengumpulkan eksekutif dalam satu forum seperti ini adalah hal yang baik,” lanjut Cheka.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan semacam ini adalah memastikan seluruh program pemerintah daerah dapat dieksekusi secara selaras dengan kebijakan nasional.

“Pertama, kita harus memastikan sinergitas tetap berjalan. Itu bisa dilakukan melalui dua hal, yakni kejelasan kebijakan dan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah. Dengan begitu, arahan pusat dapat diterjemahkan dan dieksekusi secara tepat di daerah,” jelasnya.

Dalam pembekalannya, Cheka juga mengulas klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus menegaskan tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan tersebut meliputi pemerataan dan keadilan distribusi pembangunan regional, mendorong inovasi dan terobosan pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, penguatan kehidupan demokratis, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, otonomi daerah diarahkan untuk menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah juga bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat, memperkuat sinergi peran dan fungsi kementerian/lembaga serta DPRD yang didukung perangkat daerah yang andal, serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas di daerah.

Namun demikian, Cheka mengingatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.

Terkait evaluasi pelaksanaan otonomi daerah selama hampir 25 tahun terakhir, Cheka menyampaikan bahwa secara umum indikator makro nasional menunjukkan tren yang semakin membaik.

“Hampir seluruh indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, usia harapan hidup, hingga akses air bersih, secara keseluruhan membaik. Tahun 2020 sempat menjadi tantangan besar akibat pandemi Covid-19, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok dan pendapatan per kapita menurun,” ungkapnya.

Untuk Sulawesi Selatan, Cheka menilai capaian daerah ini relatif sejalan dengan tren nasional, bahkan menunjukkan kinerja yang menonjol pada sejumlah urusan pemerintahan.

Berdasarkan gambaran umum evaluasi kinerja urusan pemerintahan provinsi seluruh Indonesia tahun 2024, urusan pendidikan di Sulawesi Selatan berada pada skor sangat tinggi, yakni 4,5 (rentang tertinggi 4,21–5,00). Urusan kesehatan juga mencatat nilai 4,5.

Sementara itu, urusan sosial di Sulawesi Selatan mencatat indeks tertinggi secara nasional dengan nilai 5, disusul urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dengan nilai 4,8.

Cheka menegaskan bahwa capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui pemahaman peran masing-masing unsur pemerintahan.

“Setiap unsur harus memahami posisinya dan memberikan kontribusi terbaik. Ujung dari semua ini adalah satu, yakni kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Satu tahun telah berlalu sejak pasangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, memimpin kota metropolitan ini, Jumat (20/2/2026).

Dalam kurun waktu itu, Makassar mencatatkan sejumlah capaian signifikan di bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi kota tercatat melampaui rata-rata nasional dan provinsi, sementara inflasi berhasil dijaga tetap terkendali.

Keberhasilan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dari penurunan tingkat kemiskinan, pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah, hingga percepatan transformasi digital yang melibatkan ASN dan masyarakat.

Berbagai langkah nyata menunjukkan komitmen kepemimpinan pasangan Munafri-Aliyah untuk menjadikan Makassar kota yang lebih produktif, modern, dan ramah bagi warganya.

Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan inovasi digital, satu tahun kepemimpinan MULIA menjadi bukti kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menyampaikan data terkait kondisi perekonomian Kota Makassar di bawah satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.

Menurutnya, capaian ekonomi Makassar melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi maupun nasional.

Hal ini disampaikan Ricky Satria saat refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan dengan tagline MULIA di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (20/2/2026).

“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39% year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01% dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04%,” ujarnya.

“Artinya, Makassar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Applaus untuk kita semua,” sambung Ricky.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berkisar 5,1–5,2%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut bukan sekadar angka kosong.

Dampak positifnya sudah mulai terlihat, antara lain penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97% pada 2024 menjadi 4,43% di 2025. Tren penurunan juga terlihat pada tingkat pengangguran, dari 9,71% menjadi 9,6% di tahun yang sama.

Menurutnya, ini adalah pertumbuhan yang mulai terasa dampaknya, walaupun baru satu tahun. Namun, yang penting, kita lihat bagaimana menjaga pertumbuhan tetap stabil.

“Dalam konteks inflasi, pertumbuhan tanpa stabilitas harga kurang ada maknanya. Tahun 2025, inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional, yaitu 2,5% plus-minus 1%. Makassar berada di 1,19%, lebih rendah dari nasional (2,92%) dan provinsi (2,8%),” jelasnya.

Ricky menekankan, ketika beberapa daerah mengalami tekanan harga, Makassar relatif stabil. Bahkan dibandingkan dengan 2024, tekanan harga pangan di Makassar mampu dikendalikan melalui langkah konkret.

Salah satunya adalah dengan menurunkan harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah yang tersebar di berbagai titik.

Distribusinya langsung ke masyarakat, dan menariknya, Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai pada kegiatan ini.

Menurut Ricky, langkah ini adalah kombinasi dari aspek sosial dan digitalisasi. Transformasi nontunai ini menjadi model yang diterapkan di beberapa kabupaten lain di provinsi.

Sehingga, inflasi yang terkendali bukan kebetulan, melainkan hasil kerja sama dan program terstruktur.
Ketika ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali, ruang kehidupan kota pun semakin terbuka.

Dia menilai, Kota Makassar saat ini bukan hanya kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle. Kegiatan seperti lari pagi, fun bike, komunitas motor, konser, festival kuliner, dan ekonomi kreatif kian meningkat.

“Event-event ini bukan sekadar hiburan. Setiap kegiatan menggerakkan perekonomian dan akselerasi digitalisasi, karena transaksi masyarakat dan pengunjung sebagian besar dilakukan secara nontunai,” katanya.

“Mulai dari hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga pelaku kreatif. Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD,” lanjut Ricky.

Ia menyebut ada empat faktor utama yang mendorong posisi Makassar saat ini. Pertama adalah aspek digitalisasi yang dimulai dari manusia. Sebelumnya, ASN Kota Makassar belum menjadi role model dalam penggunaan mobile banking dan QRIS.

“Saat ini, lebih dari 70% ASN telah menggunakan layanan digital tersebut, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,” tuturnya.

Faktor kedua adalah proses transformasi digitalisasi melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang digawangi oleh Kementerian Perekonomian, Keuangan, dan Dalam Negeri, serta didukung Bank Indonesia.

Tujuannya, meningkatkan PAD melalui pembayaran nontunai retribusi dan pajak, serta pengeluaran pemerintah sehari-hari.

“Dalam konteks PAD, pembayaran parkir pilot project sudah dilakukan di beberapa titik, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya mulai beralih ke nontunai. Ini bukan sekadar inovasi, tapi reformasi tata kelola,” katanya.

Faktor ketiga, menurut Ricky, adalah kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan bank lainnya untuk memanfaatkan produk layanan yang sudah ada.

Salah satunya adalah implementasi Cash Management System yang mendukung program digitalisasi daerah dari tiga kementerian tersebut.

Dengan empat faktor ini, Makassar mampu tumbuh ekonomi lebih tinggi dari rata-rata nasional, inflasi terkendali, dan kehidupan kota semakin dinamis.

“Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkas Ricky Satria. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda Sulsel, Bulog, BPS, KPPU serta Wali Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pangan di Pasar Terong, Kota Makassar, Jumat (20/2/2026).

Andi Sudirman menyampaikan, hasil pemantauan langsung di lapangan menunjukkan harga sembako dan sejumlah komoditas relatif stabil. Meski terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas toleransi dan tetap terkendali. Bahkan, ada pula komoditas yang mengalami penurunan harga.

“Alhamdulillah, dari hasil pemantauan hari ini, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Ada yang naik karena momentum awal Ramadan, tetapi masih dalam batas wajar dan terkendali. Ada juga yang turun,” kata Andi Sudirman.

Ia mencontohkan harga daging yang mengalami kenaikan dari Rp120 ribu menjadi Rp130 ribu per kilogram akibat meningkatnya permintaan di awal Ramadan. Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas normal. Sementara itu, harga bawang justru mengalami penurunan dari Rp35 ribu menjadi Rp30 ribu per kilogram.

Untuk komoditas lainnya, Minyak Kita dari Bulog terpantau stabil, dan beras SPHP tersedia guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Ketersediaan stok dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan 1447 hijriah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjut Andi Sudirman, akan terus melakukan pemantauan intensif guna memastikan stabilitas harga dan distribusi pangan tetap terjaga selama Ramadan.

“Insya Allah, kita terus menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan. Posko standardisasi harga dari Bulog juga telah disiapkan sebagai langkah pengendalian dan pengawasan di lapangan,” cetusnya. (*)

LANGIKTU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar dengan melaksanakan Salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Al Markaz Al Islami, Kamis (19/2/2026) malam.

Kegiatan ini menjadi malam kedua Safari Ramadan Pemkot Makassar yang direncanakan berlangsung selama 30 hari penuh, menyasar hampir seluruh kecamatan di Kota Makassar.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya di hadapan jemaah, Munafri menyampaikan bahwa malam tersebut terasa sangat spesial. Pasalnya, keesokan harinya (tanggal 20) Februari, bertepatan dengan genap satu tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota memimpin Kota Makassar.

“Malam ini sangat spesial bagi kami, karena besok menjadi satu tahun proses pemerintahan kami memimpin Kota Makassar,” kata Munafri.

“Karena itu, kami hadir di tengah-tengah seluruh jemaah untuk memohon doa terbaik agar kami bersama Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan,” sambung Appi.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan, tujuan utama dari kepemimpinan yang dijalankan adalah menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan di Kota Makassar.

” Kami sangat memahami bahwa satu tahun ini mungkin belum banyak yang bisa kami lakukan. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan komitmen pemerintahannya dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menurutnya, Pemkot Makassar terus berupaya menutup celah bagi oknum aparatur yang mencoba menyalahgunakan kewenangan.

Ke depan, Munafri berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat demi mendorong percepatan pembangunan Kota Makassar.

Dia menilai doa dan dukungan masyarakat, termasuk para ulama dan jemaah, menjadi energi moral bagi pemerintah dalam menjalankan amanah.

“Doa-doa dari jemaah, doa dari masyarakat dan ulama menjadi hal yang sangat penting bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik,” imbuh Appi.

“Kami akan terus melakukan perbaikan, meningkatkan hal-hal yang masih kurang, dan memastikan yang sudah baik bisa berjalan lebih baik lagi,” tambahnya.

Safari Ramadan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung di tengah momentum bulan suci Ramadan.

Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan, Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh SKPD.

Dan Forkopimda akan terus bersinergi agar kegiatan pemerintahan dan aktivitas kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan penuh kekhusyukan.

“Kami akan terus bersama-sama memastikan bahwa di bulan Ramadan ini semua bisa berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” pungkasnya. (*)

LANGIKTU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan kebijakan fiskal daerah dan penataan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional, yakni pemerintah pusat memberikan Mandatory Spending (belanja wajib) maksimal 30 persen dari total belanja APBD pada tahun 2027.

“Faktanya, porsi belanja pegawai kita memang sudah cukup besar. Sementara pemerintah daerah ditargetkan pada 2027 agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD,” ujar Erwin saat dihubungi, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika fiskal nasional, khususnya terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Menurut Erwin, Pemprov Sulsel harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak-hak dasar ASN tetap terlindungi.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area yang harus disesuaikan,” katanya.

Dalam implementasinya, penyesuaian TPP ASN dilakukan secara proporsional dengan penyesuaian 20 persen.

Erwin memastikan bahwa penyesuaian tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen yang bersifat tambahan, termasuk TPP.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulawesi Selatan, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional dan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Meski mengalami penyesuaian, Erwin mengklaim bahwa besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah daerah lain.

Di beberapa daerah, ada yang penyesuaian TPP-nya mencapai 50 persen, bahkan 70 persen. Ada juga yang hampir tidak lagi memberikan TPP.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, serta berkelanjutan, sehingga ruang fiskal dapat lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Pemerintah daerah diberikan waktu penyesuaian selama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni hingga tahun 2027. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2026 yang diinisiasi oleh 22 organisasi warga Tionghoa di Kota Makassar, Rabu, 18 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi simbol kuatnya harmoni dan toleransi antarumat beragama di Sulawesi Selatan.

Perayaan yang dikenal dengan sebutan Bai Nian tersebut dipusatkan di Balai Prajurit Jenderal M. Jusuf, Jalan Jenderal Soedirman, Makassar. Acara berlangsung meriah dan dihadiri ribuan warga dari berbagai latar belakang. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian acara diisi dengan atraksi barongsai, pertunjukan musik, doa bersama, serta sajian kuliner dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar. Kehadiran UMKM menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meramaikan perayaan budaya.

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Ia berharap momentum Imlek dapat menjadi titik awal memperkuat harapan, kebersamaan, dan optimisme menatap masa depan.

“Momen Imlek ini kita menatap harapan dan masa depan yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Imlek, semoga kebahagiaan, harmoni, kesehatan, dan kesejahteraan senantiasa menyertai kita semua,” ujar Fatmawati.

Fatmawati menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan utama dalam membangun Sulawesi Selatan yang harmonis dan maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, berkomitmen menjaga persatuan serta memperkuat solidaritas antarwarga dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mari kita terus mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan dalam bingkai keberagaman tanpa ada sekat,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kontribusi masyarakat keturunan Tionghoa dalam pembangunan daerah, termasuk peran aktif dalam menggerakkan sektor ekonomi melalui kegiatan usaha dan UMKM.

Menurutnya, partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Perayaan Imlek yang diinisiasi organisasi warga Tionghoa ini tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarmasyarakat serta memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap momentum Imlek terus menjadi ruang memperkokoh harmoni sosial sebagai fondasi mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sebanyak 18 brand kuliner dan lima perusahaan ambil bagian dalam kegiatan Festival Mulia Ramadan yang dilaksanakan oleh Pengurus Masjid Amirul Mukminin Pantai Losari.

Kegiatan ini berlangsung selama satu bulan penuh sepanjang Ramadan di pelataran Masjid Terapung, Kota Makassar.

Festival tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar, serta pendiri Masjid Amirul Mukminin, Ilham Arief Sirajuddin.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa pelaksanaan festival di pelataran Masjid Amirul Mukminin di kawasan Pantai Losari diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang sekaligus memeriahkan suasana Ramadan di Kota Makassar.

“Dengan hadirnya festival ini memberikan ruang kepada saudara-saudara kita UMKM untuk bisa bergabung dan bersama-sama dengan pengurus masjid dan seluruh warga Makassar untuk memeriahkan festival amaliah Ramadan ini,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan festival tersebut sebagai lokasi ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa. Beragam kegiatan religius dan lomba digelar untuk menyemarakkan Ramadan.

Ia berharap warga Makassar, yang ingin menunggu waktu buka puasa bisa datang dan hadir, karena banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di tempat ini, mulai dari lomba dai cilik, dan lomba lain sebagainya.

“Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi acara tahunan yang lebih meriah di tahun-tahun yang akan datang,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Munafri juga mengungkapkan bahwa dirinya kini telah menempati rumah jabatan, sehingga untuk kebutuhan sahur pengurus masjid tidak perlu lagi dibebankan kepada panitia.

“Kalau sahurnya pengurus masjid, itu sudah jadi urusan saya, jangan lagi diurus,” katanya.

Appi menegaskan bahwa pelaksanaan festival dipusatkan di Masjid Amirul Mukminin agar kegiatan lebih terfokus dan berkualitas.

Menurutnya, dengan pemusatan kegiatan, seluruh pengunjung akan terarah ke tenant yang tersedia. Pemerintah Kota Makassar juga memastikan aspek kebersihan dan ketertiban menjadi prioritas.

Munafri mengapresiasi keterlibatan UMKM dalam festival ini. Dimana, banyak pelaku usaha kecil di Makassar yang membutuhkan sentuhan dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

“Terima kasih karena sudah melibatkan UMKM. Banyak sekali UMKM hari ini di Kota Makassar yang butuh disentuh oleh pemerintah untuk ditingkatkan kemampuan usahanya,” jelasnya.

Festival Mulia Ramadan di Masjid Terapung Losari diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi, menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat Kota Makassar selama bulan suci Ramadan.

Ia berharap kekompakan seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah menjadi tameng dalam menghadapi berbagai dinamika.

“Karena hanya dengan kekompakan, persoalan-persoalan yang datang di tengah-tengah Pemerintah Kota Makassar bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan bahwa Festival Mulia Ramadan yang digelar di pelataran Masjid Amirul Mukminin Pantai Losari menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi serta menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, bulan suci Ramadan bukan sekadar momentum ibadah secara personal, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan dan solidaritas antarwarga.

“Festival Mulia Ramadan menjadi momentum mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Di bulan suci ini, mari kita jadikan Makassar sebagai kota yang penuh berkah, kebersamaan, dan semangat berbagi,” ujarnya.

Aliyah menilai, kegiatan yang dipusatkan di kawasan Masjid Terapung Losari tersebut tidak hanya menghadirkan suasana religius, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial yang positif.

Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan dan partisipasi pelaku UMKM dinilai mampu menghadirkan nuansa Ramadan yang lebih semarak dan inklusif.

Ia berharap festival ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya, sekaligus menjadi agenda yang memperkuat identitas Makassar sebagai kota yang religius dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

“Kita ingin Ramadan di Makassar tidak hanya terasa khusyuk dalam ibadah, tetapi juga hangat dalam kebersamaan,” tambahnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penutupan Sementara Tempat Hiburan dalam rangka menghormati Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 M serta memperingati Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948).

Surat edaran yang ditetapkan di Makassar pada 13 Februari 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pengelola atau pengusaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, serta panti pijat atau refleksi yang beroperasi di wilayah Kota Makassar.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Islam yang menjalankan ibadah puasa selama Ramadan 1447 Hijriah, serta umat Hindu yang memperingati Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa pengaturan penutupan sementara ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, khususnya Pasal 34 ayat (1) poin a dan poin e.

“Adapun ketentuan yang diatur yakni seluruh kegiatan usaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, serta panti pijat atau refleksi wajib ditutup sementara mulai Selasa, 17 Februari 2026,” demikian isi surat edaran tersebut.

Dalam isi surat edaran, Pemerintah Kota Makassar, menyampaikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kebijakan ini, Pemkot Makassar berharap seluruh pelaku usaha dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban umum serta menciptakan suasana yang kondusif dan penuh khidmat selama Ramadan dan peringatan Nyepi.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penutupan tempat hiburan malam (THM) selama Ramadan merupakan komitmen pemerintah kota dalam menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat.

“Soal Ramadan kita tutup THM, saya pastikan itu akan kami keluarkan edaran untuk memastikan itu, jangan dibuka THM-nya,” tegas Munafri, Selasa (17/2/2026).

Ia mengingatkan bahwa Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan memperbanyak amal ibadah.

Munafri juga mengimbau para generasi muda agar tidak memaknai Ramadan dengan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Terkait kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Ramadan, Munafri memastikan seluruh agenda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk kegiatan Safari Ramadan.

“Kegiatan-kegiatan kita sama, ada Safari Ramadan, turun ke wilayah-wilayah untuk menyampaikan program-program kepada masyarakat,” tuturnya.

Melalui kebijakan ini, Appi menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas dan nilai-nilai keagamaan serta ketertiban sosial di tengah masyarakat.

“Ini akan berjalan sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh teman-teman di Kesra bersama camat dan Lurah yang baru,” jelasnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ahmad Hendra, mengatakan momentum Ramadan dan Nyepi merupakan ruang refleksi, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan kebhinekaan yang menjadi kekuatan Kota Makassar.

Lanjut dia, momentum Ramadan dan Hari Raya Nyepi adalah ruang introspeksi, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual serta kebhinekaan yang menjadi kekuatan Kota Makassar.

“Kepatuhan pengelola tempat hiburan bukan hanya bentuk ketaatan terhadap regulasi, tetapi juga kontribusi nyata dalam menjaga harmoni sosial dan ketertiban umum, sehingga ditutup sementara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penegakan aturan administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha pariwisata, untuk menjaga suasana kondusif selama momen keagamaan berlangsung.

Menurutnya, sebagai kota yang terus bergerak menuju visi Makassar MULIA (Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan). Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus tumbuh secara beretika dan selaras dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tumbuh secara beretika, menghormati norma sosial, serta memperkuat citra Makassar sebagai destinasi yang berkelas dan beradab,” jelasnya.

Ahmad Hendra menambahkan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal.

“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis suasana Ramadan dan peringatan Nyepi tahun ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kekhidmatan, sekaligus tetap menjaga kepercayaan publik terhadap iklim usaha pariwisata di Kota Makassar,” tutupnya. (*)

Dinas Pendidikan Kota Makassar, telah merilis jadwal libur Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah Tahun 2026 bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, hingga SMP se-Kota Makassar.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 400.3.5/60/Disdik/II/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Bulan Suci Ramadan 1447 H Tahun Pelajaran 2025/2026.

Surat edaran ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh sekolah dalam mengatur kegiatan pembelajaran selama bulan suci Ramadan hingga masa libur Idulfitri.

Melalui kebijakan tersebut, peserta didik akan menikmati masa libur awal Ramadan selama enam hari, yakni mulai 16 hingga 21 Februari 2026.

Setelah itu, kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan pada 23 Februari hingga 14 Maret 2026 dengan penyesuaian suasana dan aktivitas pembelajaran yang lebih kondusif selama bulan suci.

Selanjutnya, masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 24 Maret 2026. Kegiatan pembelajaran secara efektif direncanakan kembali berjalan mulai 25 Maret 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa penerbitan surat edaran tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap bulan suci Ramadan sekaligus penyesuaian kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2026.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK negeri dan swasta, UPT SPF SD negeri dan swasta, serta UPT SPF SMP negeri dan swasta di wilayah Kota Makassar.

“Dinas Pendidikan Kota Makassar menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pembelajaran Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah bagi satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP se-Kota Makassar,” ujarnya, Senin (16/2/2026).

Namun demikian, Achi mengungkapkan bahwa jadwal tersebut akan mengalami penyesuaian jadwal libur siswa dis semua tingkatan Sekolah.

Hal ini menyusul terbitnya Surat Edaran Bersama (SEB) Tiga Menteri yang secara nasional mengatur jadwal pembelajaran dan libur sekolah selama Ramadan dan Idulfitri 2026.

Berdasarkan SEB tersebut, libur awal Ramadan ditetapkan mulai 18 hingga 21 Februari 2026. Sementara itu, libur Idulfitri dijadwalkan pada 16–20 Maret 2026 dan dilanjutkan pada 23–27 Maret 2026.

Menurut Achi, surat edaran yang sebelumnya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar memang dikeluarkan lebih awal sebelum terbitnya kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait tambahan masa libur Lebaran.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan akan kembali menerbitkan surat edaran penyesuaian agar jadwal libur sekolah selaras dengan kebijakan nasional.

“Sekarang masih dalam masa libur awal Ramadan, sehingga kami akan segera membuat surat edaran penyesuaian berdasarkan edaran pusat dari tiga menteri,” terangnya.

“Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat mengikuti ketentuan terbaru libur Lebaran secara tertib,” sambung Achi.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa meskipun terdapat masa libur pada awal Ramadan, pihaknya mengimbau kepada seluruh orang tua untuk tetap memantau aktivitas anak-anak selama berada di rumah.

Achi berharap siswa tetap menjaga kedisiplinan, memanfaatkan waktu luang secara positif, serta meningkatkan kualitas ibadah selama bulan suci.

Dia juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran selama Ramadan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi kurikulum reguler, tetapi juga diarahkan pada penguatan pendidikan karakter peserta didik.

Menurutnya, Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat untuk memperkuat nilai-nilai akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial di lingkungan sekolah.

“Ramadan adalah momentum pendidikan karakter. Sekolah kami dorong untuk memperbanyak kegiatan yang membentuk akhlak, kedisiplinan, dan kepedulian sosial peserta didik,” imbuh Achi.

Dalam surat edaran tersebut, satuan pendidikan juga diminta untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial selama bulan Ramadan.

Kegiatan tersebut antara lain tadarus Alquran, pesantren kilat, kultum atau ceramah keagamaan, serta kegiatan sosial dan bakti sosial.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun suasana religius di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan empati antarpeserta didik.

“Kita ingin anak-anak tidak hanya memahami makna puasa secara ritual, tetapi juga mampu mengamalkan nilai empati, berbagi, serta disiplin dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga mengingatkan seluruh peserta didik agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, serta meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak mulia selama Ramadan.

Surat edaran tersebut nantinya, akan ditembuskan kepada Wali Kota Makassar, sebagai bentuk laporan resmi pelaksanaan kebijakan pendidikan selama Ramadan 1447 Hijriah.

“Kami berharap proses pembelajaran selama bulan suci tetap berjalan optimal dan kondusif, sekaligus menjadikan Ramadan sebagai momentum penguatan karakter generasi muda di Kota Makassar,” tutupnya. (*)