admin

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berencana membangun Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Provinsi Sulsel. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kementerian Kesehatan RI, Prof. dr. Abdul Kadir saat melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Rujab Wagub Sulsel, Sabtu (17/4).

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kementerian Kesehatan RI, Prof. dr. Abdul Kadir mengatakan, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini menjadi rumah sakit otak kedua di Indonesia, setelah Rumah Sakit Otak Nasional di Jakarta.

“Kami mohon bantuan bapak Plt Gubernur untuk merealisasikan rencana pembangunan rumah sakit ini. Dan kami siapkan anggaran sekitar Rp 900 Miliar untuk bangunan gedung dan peralatan rumah sakit,” ungkapnya.

Ia mengatakan bangunan RS Pusat Otak Nasional ini bisa berstandar internasional.

“Rumah sakit ini, bisa menjadi peluang besar untuk Sulsel, karena akan melayani masyarakat di Indonesia bagian Timur,” sebutnya.

Prof. dr. Abdul Kadir menyampaikan terima kasih atas penerimaan dan dukungan Plt Gubernur Sulsel.

“Kami berterima kasih atas penerimaan dan dukungan Plt Gubernur Sulsel dalam mendukung percepatan pembangunan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Makassar,” pungkasnya.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memaparkan beberapa progres pembangunan di Sulsel. Diantaranya Makassar New Port yang menjadi pelabuhan terbesar, bahkan kapal 400 meter bisa bersandar serta transportasi lainnya yang terus dikembangkan seperti bandara dan kereta api.

“Untuk lahannya, kita bisa buatkan hibah bangunan dan kerjasamakan. Kita ingin nantinya rumah sakit ini dikelola BUMN, karena ini beresiko. Saya tidak mau menetapkan kebijakan yang jika itu nantinya bisa berubah (pergantian kepemimpinan),” katanya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan beberapa lokasi untuk pembangunan rumah sakit.

“Sulawesi Selatan nyatakan siap untuk pembangunan rumah sakit Pusat Otak Nasional ini.  Kami senang dengan ide ini,” imbuhnya.

Ia pun mengaku, senantiasa siap menerima kembali kunjungan rombongan Kementerian Kesehatan.

“Anytime, kapan saja, saya selalu terbuka. Saya siap menerima, yang penting untuk masyarakat banyak. Mari kita sama-sama kerjakan,” tegasnya.

Sementara itu Neurolog RS PON Jakarta, dr. Nizar Yamanie mengaku, bahwa persetujuan dari Plt Gubernur menjadi kabar gembira untuk percepatan pembangunan rumah sakit ini. Ia pun memuji infrastruktur di Sulsel khususnya di Makassar yang berkembang pesat.

“Makassar ini akan jadi central Indonesia Timur. Banyak potensi di Sulsel. Aman Indonesia jika Gubernurnya (Andi Sudirman Sulaiman) seperti ini,” katanya

Diketahui, tingkat kesakitan karena stroke (serangan otak) yang cukup tinggi, maka diperlukan rumah sakit yang khusus dan secara komprehensif menangani masalah kesehatan otak dan syaraf (neurologi). Stroke juga menjadi salah satu tertinggi tingkat penyebab kematian terbanyak di rumah-rumah sakit di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Plt Gubernur Sulsel, diantaranya Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Kepala BKAD Sulsel dan Direktur RS Dadi.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Yayasan Sahabat Sampulo Makassar, melaksanakan acara buka puasa bersama di Pondok Madina Makassar Minggu (18/4/21).

Yayasan Sahabat Sampulo (YSS) didirikan oleh Amirullah sejak tahun 2018, dan anggotanya terus bertambah dari tahun ke tahun. Mayoritas anggota YSS adalah alumni SMP Negeri 10 Makassar.

Ketua Yayasan Sahabat Sampulo Yahya Sirajuddin mengatakan kegiatan seperti ini akan menjadi agenda rutin tahunan setiap Ramadhan.

“Kegiatan buka puasa seperti ini akan rutin dilaksanakan setiap Ramadhan, tujuannya agar makin mepererat tali silaturahmi anggota YSS”. kata Yahya.

Sebelumnya YSS rutin melaksanakan kegiatan Jum’at Berkah dan pembagian Al-Qur’an oleh masing-masing bidang yang ada di organisasi YSS ini.

Yahya juga menambahkan bahwa ada beberapa program yang sedang dirancang YSS untuk kegiatan sosial, seperti acara Amaliah Ramadhan bersama kaum dhuafa, anak yatim dan fakir miskin, khususnya yang berada disekitar kantor YSS.

“Memang benar, kami akan laksanakan beberapa program sosial yang sudah menjadi agenda Yayasan Sahabat Sampulo, semoga saja seluruh anggota dapat memberikan kontribusinya bagi kegiatan ini”, pungkasnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, siap bersinergi dengan Kodam XIV Hasanuddin dalam mendukung program TNI untuk masyarakat.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat melakukan pertemuan dengan Panglima Kodam (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jum’at (16/4).

Andi Sudirman Sulaiman berharap TNI selalu menjaga koordinasi, komunikasi dan sinergitas bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kita harap TNI selalu menjaga koordinasi, komunikasi dan sinergitas bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Ia menyebutkan Jelang mudik akan dilakukan pengamanan diwilayah perbatasan mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Yang diizinkan hanya di Sulsel, wilayah aglomerasi di Mamminasata yakni (Maros, Makassar, Sungguminasa (Gowa) dan Takalar). 

“Namun ada pengecualian kepada pengantar barang, rumah sakit emergency dan lainnya. Jadi sekiranya dilakukan screening dengan kendaraan bisa menggunakan logo yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Yang diwaspadai itu dari luar Sulsel, namun Pemerintah Pusat sudah keluarkan aturan tidak ada transportasi pada jelang lebaran nanti,” jelasnya.

Pemprov Sulsel telah memberikan izin melalui surat edaran pelaksanaan shalat tarawih, namun dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Olehnya itu, diharapkan dukungan aparat TNI dalam penegakan protokol kesehatan.

“Kita menginginkan, ada pertemuan rutin untuk membahas isu-isu bersama Forkopimda. Jika ada masukan terkait keamanan, ketertiban dan isu masyarakat,” ujarnya.

Melihat kondisi saat ini di musim penghujan, Pemprov Sulsel ingin membuat mitigasi. Apalagi Sulsel dikenal wilayah yang rawan terjadi bencana. Serta ada sistem komando untuk penyaluran bantuan. 

“Saya menginginkan, adanya tim komando yang bertugas untuk pemetaan dalam penyaluran logistik di posko bantuan. Sehingga pembagian lebih merata, penataan logistik lebih terarah, mudah dikontrol dan tepat sasaran. ” Pungkasnya.

Sementara itu, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, menyampaikan akan terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apa lagi sejalan dengan program TNI, salah satunya dalam pembukaan rintisan jalan yang selama ini dibangun oleh Pemprov Sulsel.

“Sesuai dengan fungsi Kodam Hasanuddin untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk program teritorial ke masyarakat. Misalnya bisa dengan kerja bakti, pembukaan jalan. Kami harap bersama Pemerintah Daerah bisa bekerja sama dengan bergotong royong bersama masyarakat. Aparat TNI siap turun dan kami juga sudah siap alat berat lengkap,” ungkapnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 H.

Moda transportasi mudik dilarang beroperasi mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Larangan ini berlaku untuk semua moda transportasi, diantaranya adalah moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian

Menindak lanjuti hal ini, Pemerintah provinsi sulsel terus berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk penjagaan arus mudik ini nantinya menjelang lebaran. Tentunya dalam penjagaan perbatasan itu melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kita terus berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, karena kita daripada penyambung Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota harus melihat sejauh mana itu, bagaimana pergerakan orang per orang setiap harinya, maka tentu ada pertimbangan dari Kabupaten/Kota,” ungkapnya.Kamis (15/4).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berfokus penyekatan pembatasan di area Mamminasata untuk penjagaan arus mudik jelang Idul Fitri 1442 H. Area Mamminasata ini mencakup wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), dan Takalar.

“Terkait mudik, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan. Terkait aglomerasi wilayah di Sulawesi Selatan kebetulan di area perkotaan Mamminasata. Kita akan memperketat pembatasan di wilayah Mamminasata ini,” jelasnya,

Plt Gubernur Sulsel menghanturkan terima kasih atas kebijakan Presiden RI, Joko Widodo melalui Kementerian Perhubungan. Menurutnya, Pemprov Sulsel pun berfokus pada arus mudik dari luar Sulsel, hal itu salah satu upaya mencegah dan menekan penyebaran Covid-19.

“Kami berterima kasih atas kebijakan bapak Presiden yang menginstruksikan dengan tidak adanya penerbangan jelang lebaran. Permasalahan yang paling penting kita ketahui bersama bahwa arus dari luar Sulsel itu menjadi konsen kita dan itu dilakukan dengan pembatasan arus transportasi,” tuturnya.

Dalam memperketat pengawasan protokol kesehatan, melibatkan Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota guna memantau eskalasi perkembangan Covid-19.

“Alhamdulillah sampai saat ini, penyebaran Covid-19 di Sulsel masih relatif terkendali. Tetapi kita terus menekankan protokol kesehatan,” ucapnya.

Pelaksanaan salat tarawih di Masjid, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan ‘lampu hijau’. Hal itu merujuk dari Surat Edaran Kementerian Agama.

“Merujuk surat edaran Menteri Agama republik Indonesia No : SE.03 Tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H. Kita buat surat edaran Nomor 451/3574/B.Kesra tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kita izinkan pelaksanaan tarawih dengan tetap protokol kesehatan yang ketat,” pungkasnya.

kapasitas untuk salat tarawih di Masjid itu 50% serta menyarankan pemanfaatan teras masjid dan termasuk pemasangan tenda-tenda.

“Kapasitas untuk salat tarawih di Masjid itu 50%, jika jemaah banyak, kita menyarankan pemanfaatan teras masjid dan termasuk pemasangan tenda-tenda untuk kapasitasnya tetap 50% dipertahankan. Untuk lebaran (Salat Idul Fitri), kita akan melihat lagi dan mengevaluasi kembali dengan melihat proses ini. Namun kami tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah Pusat. Sedianya, (pelaksanaan Salat Idul Fitri), bisa  dilakukan di lapangan, lebih terbuka dan tentu bisa pengaturan jarak lebih baik, apalagi dalam sunnahnya lebih utama pelaksanaan Idul Fitri itu di lapangan,” katanya.

Kegiatan lainnya, seperti buka puasa diizinkan dengan pembatasan kapasitas peserta 50% dan tidak dengan prasmanan.

“Jika ingin mengambil penceramah dari luar, maka kita tekankan harus sudah melakukan validasi bahwa mereka sudah melakukan Vaksinasi Covid-19. Mereka diutamakan dari Wilayah sekitar dan kita batasi hanya 10 menit untuk ceramah,” terangnya.

Ia Menambahkan telah menyiapkan upaya zona Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, jika terjadi penularan Covid-19 di lingkungan masjid setempat.

“Kita menyiapkan pola merujuk edaran Kemendagri tentang PPKM Mikro. Ketika terjadi eskalasi dengan pembatasan di masjid ketika itu terjadi. Untuk surat edaran tarawih itu dan tata laksana itu secara general. Namun kebijakan PPKM, penutupan masjid dan pembukaan kembali itu kita kembalikan kepada (Satgas Covid-19) Kabupaten/Kota yang lebih tahu pelaksanaannya,” Tutupnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan Pemerintah Provinsi Sulsel akan terus mendukung upaya ekspor komoditi ikan, terutama dalam meningkatkan produksi ekspor dari sejumlah daerah di Sulsel.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat melaunching program Indonesia Satu Ekspor sekaligus melepas ekspor komoditi perikanan di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Rabu (14/4).

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan salah satu bentuk dukungan pemerintah yakni dengan upaya membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura dan pihak terkait lainnya, agar menghadirkan penerbangan langsung dari Makasar ke berbagai negara tujuan ekspor.

“Inilah nanti yang kita tindaklanjuti supaya teman-teman eksportir leluasa, banyak pilihan untuk mengirim kemana-mana. Kita perlu meningkatkan kapasitas pengangkutan, dan kita tahu Arab Saudi, Hongkong, China, Malaysia ini suka semua seafood,” ungkapnya.

Plt Gubernur sulsel juga mengapresiasi pelaksanaan ekspor perikanan ke sejumlah negara yang dilakukan Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar. Mengingat nilai ekspornya yang cukup besar.

“Kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Balai Besar Karantina perikanan yang telah melakukan kegiatan ini, yang nilainya luar biasa ya, Rp 97 miliar untuk kegiatan hari ini dan ini tentu melibatkan perusahaan-perusahaan lokal,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Sitti Chadidjah mengaku pihaknya menggelar ekspor periode tanggal 12 hingga 17 April untuk 20 jenis komoditi ikan atau sebanyak 71.555 ekor ikan, dengan volume pengiriman sebesar 2.075,8 ton dan nilai ekspor sebesar 97 miliar Rupiah atau senilai USD 6,9 juta.

“Meski ditengah pandemi covid ini, angka ini menunjukkan potensi yang sangat besar di Sulawesi Selatan. Program Indonesia Satu Ekspor yang dicanangkan hari ini memicu pertumbuhan ekonomi yang besar khususnya di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan tingginya produksi ekspor perikanan terlihat dari data ekspor komoditi perikanan tahun 2020 lalu, dimana volume ekspor sebesar 158.050 ton.

“Volume ekspor sulsel tahun lalu sebesar 158.050 ton dengan nilai ekonomi sebesar 5,47 triliun rupiah dengan berbagai jenis komoditi perikanan yang diekspor terutama rumput laut, udang, tuna, gurita, dan beberapa komoditi lainnya,” sebutnya.

Sitti Chadidjah menambahkan Sulsel adalah satu provinsi dengan produksi perikanan yang sangat besar.

“Provinsi Sulsel jadi hub komoditi ekspor perikanan untuk wilayah Indonesia timur,” tutupnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota makassar tahun 2021-2026 mendapatkan persetujuan DPRD Kota makassar pada Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rudianto Lallo, didampingi tiga wakil Ketua masing-masing Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sapaille dan Andi Nurhaldin Halid, Rabu (14/4/2021).

Juru bicara DPRD Makassar pada pembahasan awal RPMJD HM Yunus HJ mengatakan Dewan setuju pada rancangan awal RPJMD tersebut.

“DPRD menyepakati visi misi Pemerintahan Kota Makassar yang Sombere dan Smart City dengan imunitas kuat untuk semua,” kata Yunus dari Fraksi Partai Hanura itu.

Sementara itu, Wakil Walikota Makassar Fatmawaty Rusdi menyampaikan terima kasih karena Ranperda RPJMD yang merupakan visi dan misinya saat kampanye Pilwalkot dulu, telah mendapatkan persetujuan Dewan.

“Kita berharap bahwa ke depan akan lahir produk dokumen perencanaan yang berkualitas untuk pembangunan di Kota Makassar. Kami eksekutif menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik dengan legislatif,” ujar Fatma.

Ia juga menjelaskan, RPJMD 2021-2026 merupakan dokumen perencaan yang akan menjadi acuan dalam menyelenggarakan pembangunan di kota Makassar lima tahun ke depan.

“RPJMD ini, setelah nanti ditetapkan menjadi Perda, dari situlah semua rencana strategi pembangunan lima tahun ke depan di susun setiap tahun dalam merancang pembangunan untuk kemaslahatan warga Kota Makassar,” pungkas Fatma.(Jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto bersama Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi dan seluruh kepala daerah hasil pemenang pilkada serentak pada bulan Desember 2020 lalu, mengikuti rapat koordinasi nasional bersama presiden RI Joko Widodo secara virtual.

Walikota Makassar Danny Pomanto berkesempatan mengikuti zoom bersamaan Paparan Program di Kementerian Pariwisata, Jakarta Rabu (14 /4/2021). Adapun Wakil Walikota Makassar melaksanakan zoom bersama forkopimda bertempat dirumah jabatan Wakil Walikota Jalan Hertasning. Makassar

Rakor yang dibuka menteri dalam negeri RI Tito Karnavian sesuai lampiran surat dari mendagri diikuti 5 Gubernur, 27 Walikota dan 148 Bupati dari seluruh indonesia.

Menurut Tito dimasa pandemi covid 19 pemerintah telah berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada bulan desember tahun 2020 lalu.

“Dalam sejarah bangsa indonesia di masa pandemi covid 19, pemerintah berhasil melaksanakan pilkada, proses pilkada berjalan setelah pemerintah melakukan konsolidasi, koordinasi, dan komunikasi bersama unsur TNI, Polri dan satuan tugas covid 19 sehingga berjalan aman tanpa ada konflik,” kata Tito dalam sambutan pembukaannya.

Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi mengatakan ada lima point penting yang diutarakan oleh bapak Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya dihadapan Gubernur, Walikota, serta Bupati terpilih pada pemilukada 2020 lalu.

“Ada lima hal penting yang diarahkan oleh bapak presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah diantaranya; Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan, Pemulihan Ekonomi Nasional, Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat Daerah tentang tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 dan Vaksin,” jelas Fatma.

Menurut wakil walikota, berdasarkan arahan dari bapak presiden tersebut, maka pemerintah kota sangat memperhatikan apa yang arahkan oleh bapak presiden joko Widodo.

“Pemerintah kota siap melaksanakan arahan dari bapak presiden, utamanya lima point penting yang diutarakan oleh presiden tadi, termasuk pula arahan refocusing anggaran yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani” terang Fatma.

Dalam rakornas virtual ini, Wakil Walikota Fatmawati Rusdi didampingi asisten 1 Pemkot Makassar M.Sabri, asisten ll Sittiara serta Plt Asisten lll Sri Susilawati. (jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Audiensi Bersama Walikota Makassar membahas pentingnya keterbukaan Informasi Publik.

Pertemuan yang dilaksanakan di kediaman Danny Pomanto di Jl. Amirullah tersebut dihadiri oleh ketua KI Sulsel, Pahir Halim,SH yang didampingi Andi Tadampali, SH selaku wakil ketua KI Sulsel (Senin, 12/4/2021)

Ketua KI Sulsel Pahir Halim mengatakan bahwa pertemuan dengan Walikota Makassar Danny Pomanto selain bersilaturahim juga membahas beberapa kegiatan yang rencananya dilaksanakan bersama pemerintah kota Makassar.

“sebagai Lembaga pemerintah KI mempunyai tugas dan bertanggungjawab menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturannya, ini yang kita bahas progressnya lebih jauh bersama pak Danny,”katanya.

KI Provinsi Sulsel juga mendorong pemerintah Kota Makassar menjadi kota yang terdepan dalam keterbukaan informasi publik.

Walikota Danny Pomanto mengapresiasi KI Sulsel dan langsung merespon dengan 2 hal, diantaranya akan membuat aturan dalam bentuk SK Walikota terkait pengoptimalan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu. Danny Pomanto juga memerintahkan Dinas Kominfo Kota Makassar untuk melaksanakan Bimbingan Teknis PPID di lingkup OPD Kota Makassar.

“ini perlu kita pahami bersama, bahwa KI Sulsel sebagai Lembaga pemerintah dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat untuk menyelesaikan berbagai sengketa publik melalui mediasi,” ujar Danny.

Dalam pertemuan ini dihadiri pula kepala bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kota Makassar Ade Ismar Gobel beserta kepala Bidang Aplikasi Telematika, Denny Hidayat.(jalu)

SC : diskominfomks

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengajak untuk bersama-sama mendoakan Abdul Latif agar diampuni segala kekhilafan serta diterima amal baktinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

“Kepada keluarga almarhum, kami berharap hendaknya dapat menerima kepergian almarhum dengan tabah, ikhlas, dan tawakal,” Ungkap Andi Sudirman Sulaiman saat menjadi  Pembina Upacara pelepasan jenazah Mantan Sekprov Sulsel, Abdul Latif di rumah duka, Jalan Mapala, Kota Makassar, Minggu (11/4).

Upacara pelepasan jenazah dimulai dengan penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Atas nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Ir. H. Abdul Latief, M.Si, MM kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk dimakamkan di pemakaman umum Panaikang,” ujar Irjen Pol (Purn) H. Arifin Rahim, SH. mewakili keluarga yang kemudian jenazah almarhum diterima oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

“Pada kesempatan penuh rasa belasungkawa ini, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Ir. H. Abdul Latief, M.Si, MM. Kita semua umat beragama yang percaya, bahwa kepergian almarhum ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyempatkan melihat jenazah almarhum Abdul Latif di Primaya Hospital Makassar.

Diketahui, Abdul Latif menjabat sebagai Sekprov Sulsel sejak tahun 2014 di masa kepemimpinan Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Namun di tahun 2018 mengajukan pensiun dini karena mengikuti Pilkada Kabupaten Pinrang.

Pria kelahiran Pinrang 18 agustus 1956 (64 tahun) ini menghembuskan nafas terakhirnya di Primaya Hospital Makassar, Minggu (11/4).

Turut hadir pada upacara pelepasan jenazah ini diantaranya Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, anggota DPR RI, Rusdi Masse, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari serta beberapa pejabat lingkup Pemprov Sulsel.

source : sulselprov