admin

LANGITKU NETWORKS, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken PP No 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Mantan anggota Komisi X DPR Anang Hermansyahmenilai PP yang merupakan aturan turunan dari UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini membawa angin segar bagi industri musik di Indonesia, meski terlambat.

“PP No 56/2021 ini membawa angin segar bagi ekosistem musik di Indonesia. Kami menyambut positif atas komitmen pemerintah,” kata Anang di Jakarta, Selasa (6/4/2021).
Politikus PAN itu menyebut yang terpenting saat ini yakni pengawasan pelaksanaan amanat PP No 56 Tahun 2021. Dia mewanti-wanti jangan sampai penerbitan PP tidak diikuti dengan pelaksanaan di lapangan.

“Saat ini yang terpenting bagaimana pelaksanaan aturan ini,” sebut Anang.

Anang memprediksi jika pelaksanaan PP No 56/2021 berjalan sesuai dengan rencana, akan memberi dampak konkret terhadap pendapatan royalti di Indonesia. “Secara logis, penerimaan royalti akan meningkat tajam,” tambah Anang.

Hanya saja, Anang menyebutkan, untuk mencapai titik ideal dalam pendistribusian royalti, banyak langkah yang harus disiapkan. Salah satunya keberadaan Pusat Data Lagu sebagaimana tertuang dalam Bab II di Pasal 4-7 PP No 56 Tahun 2021. “Pusat Data Lagu ini tak lain adalah Big Data yang memiliki posisi penting karena dengan data ini outputnya persoalan royalti menjadi lebih transparan, akuntabel dan ekosistem musik menjadi lebih sehat,” urai Anang.

Selain itu, kata Anang, keberadaan Sistem Informasi Lagu dan atau Musik (SILM) juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam hal pendistribusian royalti lagu dan musik. Dalam Pasal 22 PP No 56 Tahun 2021 disebutkan keberadaan Pusat Data Lagu dan SILM maksimal dua tahun sejak pemberlakuan. Menurut Anang, sebaiknya realisasi dua lembaga tersebut dapat dipercepat.

“SILM memiliki posisi penting karena memuat laporan penggunaan lagu atau musik yang menjadi dasar pendistribusian royalti. Inti dari peraturan ini yang hakikatnya di SILM dan Pusat Data Lagu. Saya kira maksimal satu tahun sudah bisa terbentuk Pusat Data Lagu dan SILM. Karena faktanya, data-data kan telah tersedia di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Data tersebut tinggal disinkronkan melalui LMKN untuk diolah oleh Pusat Data Lagu. Jadi satu tahun adalah waktu yang moderat,” harap Anang.

Anang juga menyebutkan peran pemerintah daerah (Pemda) tak kalah penting dalam implementasi peraturan ini. Menurut dia, keberadaan restoran, cafe, hotel, mal dan tempat hiburan yang berada di daerah memiliki keterhubungan yang erat dengan royalti lagu atau musik.

“Karena itu, perlu penyesuaian peraturan daerah dengan PP No 56 Tahun 2021. Misalnya, perizinan usaha dikaitkan dengan pembayaran royalti. Pemda dapat berinovasi dalam penyusunan peraturan daerah agar PP No No 56/2021 ini juga efektif di daerah,” tegas Anang.

source : detiknews

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melepas serta menghaturkan terima kasih kepada Mayjen TNI Andi Sumangerukka selama bertugas sebagai Pangdam XIV Hasanuddin.

Hal itu disampaikan pada Lepas Sambut Pangdam XIV Hasanuddin dari Mayjen TNI Andi Sumangerukka kepada Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno yang berlangsung di Balai Prajurit M. Yusuf Makassar, Senin (5/4/2021) malam. Lepas sambut itu dihadiri pula oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Sekda Provinsi Sulawesi Barat; serta jajaran unsur Forkopimda.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, “Atas nama Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada Mayjen TNI Andi Sumangerukka, atas pengabdian, dedikasi dan loyalitasnya dalam menunaikan amanah dan tanggung jawab selama bertugas di Pangdam XIV Hasanuddin. Terima kasih atas kontribusi dalam menciptakan suasana kondusif sehingga pembangunan di Sulawesi Selatan dapat berjalan aman dan lancar. serta banyak  mengawal dan membantu penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mendoakan beliau bisa jauh lebih sukses,” imbuhnya.

Ia pun mengingat sosok Mayjen TNI Andi Sumangerukka yang memiliki peran besar dalam penanganan pandemi Covid-19 di Sulsel. Bahkan Andi Sumangerukka yang menginisiasi Balai Prajurit M. Yusuf sebagai Posko Penanganan Covid-19 Sulsel.

“Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno sebagai Pangdam XIV Hasanuddin yang baru. Semoga sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terus berlanjut dalam mewujudkan Sulsel yang aman dan kondusif,” pungkasnya.

Kehadiran Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, kata dia, menjadi suasana dan semangat baru. Ia pun berharap, peran Kodam XIV Hasanuddin senantiasa dalam melayani dan pengabdian ke masyarakat. “Selamat datang di Sulawesi Selatan. Anggap Sulawesi Selatan sebagai rumah sendiri untuk bekerja jauh lebih baik ke depan. Mudah-mudahan dengan team work bersama untuk memberikan solusi terbaik ke depan,” imbuhnya.

Mayjen TNI Andi Sumangerukka menyampaikan kesan dan pesan selama menjabat sebagai Pangdam XIV Hasanuddin sekitar 1 tahun 3 bulan atau sejak Januari 2020 lalu. Mayjen TNI Andi Sumangerukka digeser menjadi Pati Mabes TNI AD, sekaligus dalam rangka pensiun.

“Saya pertama kali bertugas sebagai Pangdam XIV Hasanuddin, berkomitmen untuk mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi Kodam XIV Hasanuddin. Dalam kondisi pandemi Covid-19, kita telah melewati berbagai tantangan bersama, kami terus menjalin sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan bencana alam,” ujarnya.

Dirinya pun meyakini dibawah kepemimpinan Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno sebagai Pangdam XIV Hasanuddin yang baru bisa menjadikan Kodam XIV Hasanuddin lebih baik. “Beliau jauh lebih muda dan energik, kami berharap sinergitas antara Kodam XIV Hasanuddin dan Pemerintah Daerah dalam membangun Kodam XIV Hasanuddin semakin baik dan maju,” ungkapnya.

Salah satu upaya dilakukan Kodam XIV Hasanuddin bersama Pemprov Sulsel dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Dimana sebelumnya angka penyebaran (positif rate) tinggi, namun mengalami kemajuan dengan penurunan angka positif.

“Hal ini dapat diraih berkat kerjasama Pemerintah Daerah dan stakeholder serta dukungan dari masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan segenap unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan segenap instansi/unsur terkait di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara atas dukungan dan kerjasamanya. Kami berharap dukungan dan kerjasama ini agar terus berlanjut bersama bapak Pangdam XIV Hasanuddin yang baru,” tuturnya.

Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Daerah XIV/Hasanuddin, memperkenalkan diri. Ia sebelumnya menjabat Pa Sahli Tingkat III Bidang Komsos Panglima TNI. “kami mohon doa restu dari para hadirin serta masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Dengan dukungan dan bantuan dari prajurit TNI Kodam XIV Hasanuddin, kami bertekad untuk berupaya sekuat tenaga bisa menyamai oleh bapak Mayjen TNI Andi Sumangerukka,” ucapnya.

Pada lepas sambut ini, Plt Gubernur Sulsel memberikan cinderamata kepada Mayjen TNI Andi Sumangerukka didampingi istrinya, Ibu Arinta Andi Sumangerukka yang dilanjutkan oleh para tetamu lainnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2021-2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021. Pelantikan dilaksanakan secara hybrid.

Andi Sudirman melantik Budiman menjadi bupati melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-684 Tahun 2021 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021.

“Dengan pelantikan ini saya ingin mengucapkan selamat atas amanah, jabatan bupati 2021-2026, mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum awal memberikan kemaslahatan bagi orang banyak, terkhusus bagi masyarakat Luwu Timur dan Sulawesi Selatan yang kita cintai,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Ia berharap bupati yang dilantik demikian juga dengan ketua TP PKK Lutim diberikan hidayah, kekuatan dan pertolongan dalam memimpin.

Andi Sudirman mengutarakan telah berdiskusi dengan Bupati Lutim membahas rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang akan mengambil alih pengelolaan Bandara Sorowako di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini terkait program percepatan pembangunan terkait pengelolaan Bandara Sorowako milik PT Vale Indonesia di Sorowako, Kecamatan Nuha, Luwu Timur oleh Pemprov Sulsel.

“Bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya bandara bisa menjadi bagian dari program pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah. Tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat banyak,” sebutnya.

Selain itu, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa Luwu Timur adalah daerah yang strategis di Sulsel. Investasi terbesar di Sulsel salah satunya di Luwu Timur.

Ia juga mengajak bupati dan juga ketua TP-PKK yang dilantik untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan instansi vertikal dan Forkopimda. Demikian juga dengan OPD dan jajaran Pemerintah Sulsel.

“Saya juga mengingatkan OPD, pada jajaran pemerintah Sulsel, jika ada program yang dijalankan dengan Pemerintah Luwu Timur, sedianya untuk melaporkan pada pimpinan wilayah yang sudah dilantik yakni Bapak Bupati dan Forkopimda yang ada di Luwu Timur,” tegasnya.

Sinergitas terbangun di tengah pandemi Covid-19 dengan menghadirkan program prioritas atau program istimewa yang menyentuh masyarakat.

“Terkhusus di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Tiga sektor ini menjadi poin dalam laporan Badan Statistik bahwa ini yang memberikan kontribusi terbesar dalam kehidupan ekonomi masyarakat,” paparnya.

Seperti diketahui Budiman mengantikan bupati terpilih Muhammad Thorig Husler yang telah meninggal dunia.
Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wakil bupati menjadi Bupati Luwu Timur ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 26 Februari 2021 yang lalu, khusus untuk Luwu Timur yang dilantik hanya wakil bupati, dimana bupati terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 berhalangan tetap.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menerima Ketua Tim dan para Staf serta Tenaga Ahli Komite III DPD RI di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Kunjungan ini dalam rangka Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai RUU usul inisiatif DPD RI. Dari pertamuan ini diharapkan dapat memberi inspirasi, motivasi dan semangat bagi jajaran aparatur pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan, khususnya yang menyangkut pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Andi Sudirman Sulaiman berharap pertemuan ini berguna bagi peningkatan pembangunan dan pengembangan di semua sektor. Selanjutnya unit satuan kerja perangkat daerah dimintanya memberi penjelasan sebagai masukan kepada tim kerja komite III DPD RI, yang nantinya dapat dikaji secara bijak dan seksama.

“Kami Provinsi Sulsel tentu kami mendukung, DPD selaku senator bagaimana membawakan beberapa bahan-bahan dari daerah. Ini penting sekali dengan ada penguatan seperti ini bahwa kami juga tentu merasa ada yang membawakan. Terkhusus fokusnya adalah bagaimana perimbangan pembangunan yang ada di Sulsel,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Lanjutnya, segala bentuk masukan diperlu Pemerintah Pusat. Di Sulsel juga berbagai wilayah-wilayah mengaspirasakan dalam hal terkait perimbangan pemerataan pembangunan berkeadilan termasuk di pulau-pulau. Sulsel memiliki 300an pulau sekitar 200an berpenghuni.

Penekanannya pada kesempatan ini, yakni pembangunan daerah terpencil sebagai wujud Sila Ke-5 Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dimana kerangka-kerangka dari daerah terpencil menjadi suatu bahan untuk pemberlakuan Sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini sudah dilaksanakan maka pelayanan dasar sampai pelosok, misalnya di Papua, Sulsel dan pulau-pulau kecil lainnya paling tidak pelayanan dasar sudah sampai ke meraka. Paling tidak kita bersatu membawa keadilan sila ke-5 yang lebih jelas,” sebutnya.

Di Sulsel juga berupaya mewujudkan cita-cita tersebut dengan membangun wilayah terisolir. Termasuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah bawahan. Sebelumya hanya Rp 30 miliar ditingkatkan Rp 300 miliar.

“Kami membangun daerah terisolir. Dulunya ditempuh tiga hari tiga malam, sekarang ada yang bisa enam jam. Ada juga beberapa ruas jalan kita buka untuk akses tercepat dan inilah salah satu bentuk adalah tugas kami bagaimana melaksanakan sila ke-5 pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk seluruh wilayah di Sulsel,” ungkapnya.

Sedangkan, Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, menyebutkan, apresiasi telah diterima langsung oleh Plt Gubernur Sulsel sebagai penentu kebijakan utama.

Dari kegiatan ini diharapkan DPD memiliki peran lebih sebagai perwakilan daerah. Terdapat 12 kementerian dan lembaga berada dibawah koordinasi Komite III DPD.

“Hari ini kita akan menggalang sebuah Undang-undang yang kita yakini dalam kondisi saat ini sangat kita butuhkan. Yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di sinilah kami perlu mendapatkan masukan. Oleh karena itu rapat kerja kita saat ini menghimpun dan menyusun daftar inventaris masalah yang akan kita catat masuk dalam revisi undang-undang tadi,” ungkapnya.

“Revisi dilakukan karena terjadi inefisiensi dan inefektivitas. Berbicara masalah kesejahteraan sosial bukan hanya pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah karena paling mengerti masalah daerah,” tambahnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat terkait dengan perluasan dan pemerataan layanan penanganan yang mengarah pada layanan yang berkeadilan dan terpenuhinya hak dasar penyandang masalah sepereti kemiskinan, kecatatan, ketunaan sosial, keterlantaran, kebencanaan, keterpencilan dan kekerasan yang adil dan transparan. Juga terkait pemerataan pelayanan pada semua lapisan masyarakat.

Diharapkan peningkatan mutu dan relevansi penanganan masalah sosial, hendaknya mengarah pada penanganan yang berbasis masyarakat.

Oleh karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memperhatikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dan bimbingan sosial.

Pada kesempatan ini Plt Gubernur juga mendapatakan Buku terkait kinerja DPD RI. Hadir, juga Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya; para anggota Komite III yakni Tamsil Linrung, Erlinawati, Rahmiyati Jahja, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Andi Nirwana, Herlina Murib, Yance Samonsabra; juga kepala perangkat daera lingkup Pemprov Sulsel; para ketua lembaga sosial; Civitas Akademika Universitas Islam Negeri.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan melalui Pendataan Keluarga Tahun 2021, pemerintah dapat mengetahui dengan baik kondisi ekonomi, maupun kesehatan masyarakat termasuk dalam menekan resiko terjadinya stunting.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat menerima Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulsel Andi Ritamariani di Rumah Jabatan Wakil Gubernur sekaligus menjalani proses pendataan pertama di sulsel dalam rangka Program Pendataan Keluarga Tahun 2021. Kamis (1/4).

Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat untuk mensukseskan Program Pendataan Keluarga Tahun 2021.

“Dengan pendataan ini kami minta kerjasama warga untuk bisa memberikan data akurat untuk membantu mempercepat pendataan,” ungkapnya.

Lebih jauh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyampaikan dukungannya terhadap program pendataan keluarga.

“Sekali lagi saya sampaikan,Pendataan keluarga ini penting untuk mengetahui tentang kondisi kesehatan keluarga dan kondisi pendapatan dalam hal ini ekonomi keluarga untuk melihat persoalan perencanaan keluarga yang baik dan berimbang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani mengaku target masyarakat yang akan didata dalam Program Pendataan Keluarga tahun 2021 sebanyak 2.340.658 KK yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota.

“Program ini akan menyasar seluruh masyarakat di 24 kabupaten/ kota disulsel sebanyak
2.340.658 KK,” ungkapnya.

Ia menjelaskan program ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021.

“Hasil pendataan keluarga ini, nantinya akan memberikan informasi terkait indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang merupakan alat untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga yang diklasifikasikan kedalam kategori tangguh, berkembang, dan rentan,” jelasnya.

Andi Ritamariani lebih jauh mengaku ada 3 indikator yang menjadi ukuran kualitas pembangunan keluarga, yakni meliputi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

“Tidak hanya menghasilkan data mikro keluarga Indonesia berupa data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana), namun juga memuat data dan informasi terkait keluarga yang berisiko Stunting yang menjadi program prioritas nasional ( Pro-PN ),” pungkasnya.

source : sulselprov