LANGITKU NETWORKS, Makassar – Panitia Khusus Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 melakukan pertemuan ketiga dalam rangka pembahasan Ranperda tersebut, Jumat (30/07/2021) di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar.

Pelaksanaan rapat ini dihadiri Tim ahli dan sejumlah stakeholder secara terbatas. Meski demikian sejumlah undangan menghadiri melalui virtual.

Rapat dipimpin Ketua Pansus Abd. Wahab Tahir didampingi Wakil Ketua Pansus Kasrudi bersama Asisten Pemkot Makassar. Beserta anggota Pansus Abdi Asmara, Fatma Wahyudin, Supratman, Yeni Rahman.

Dalam kesempatan ini, Wahab Tahir mengatakan rapat ini adalah rapat pembahasan sejumlah visi misi walikota yang akan dituangkan dalam RPJMD. Maka dari itu rapat ini untuk menyatukan dan mempertemukan persepsi antara stakeholder yang inign menjalankan program-program tersebut dan juga mendengarkan pernyataan dari tim ahli.

“Insha Allah hari senin kami akan kembali bertemu untuk membahas pandangan dari para ahli setelah menganggapi sejumlah jawaban dari walikota untuk mewujudkan dan berkerjasama menuangkan visi misi walikota dalam RPJMD ini.” Ungkapnya.

Selain itu, Abdi Asmara juga mengutarakan, akan mendorong pembahasan dalam rangka percepatan. Sebab, menurutnya, RPJMD ini adalah kontrak politik pemerintah kota makassar dengan masyarakat kota makassar.

source: info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial melakukan verifikasi secara tepat dan tidak salah sasaran.

Hal itu dikemukakan Danny saat rapat koordinasi secara virtual yang diikuti seluruh camat dan lurah se kota Makassar dalam rangka verifikasi data bansos

bagi warga yang berdampak pada PPKM level 4. Di kediaman pribadinya. Jalan Amirullah. Minggu (1/8/2021).

Danny menjelaskan sesuai dengan arahan Mendagri dalam rapat PPKM level 4. dalam mendata dan mendaftarkan warganya sebagai penerima bansos harus diklarifikasi dengan melibatkan tiga pilar.

“Tolong diklarifikasi seluruh data warga penerima bansos, karena arahan dari Mendagri semua unsur harus dilibatkan mulai dari PKK, Tokoh Masyarakat serta bhabinkamtibmas jangan sampai tidak dilibatkan semua harus dilibatkan,” kata Danny.

Dari data laporan kecamatan yang diterima Danny, 15 Kecamatan di Kota Makassar hampir seluruhnya telah melakukan klarifikasi data penerima bansos dan sudah menyerahkannya ke Dinas Kominfo dan Dinas Sosial Makassar dengan menggunakan sistem GPS SMAP yang ditangani Diskominfo dan data XL untuk dinas sosial.

“Kita harus serius validasi data warga, di samping RT/RW akan di validasi juga oleh tiga pilar Kecamatan setelah kembali ke kecamatan akan divalidasi juga oleh Camatnya,” jelasnya.

Dalam rapat ini Danny juga mengemukakan hasil rapatnya bersama dengan Menteri Airlangga bahwa yang paling mendasar saat ini adalah pemerintah kota masih kekurangan Posko penanganan Covid 19.

“Hari Kamis depan, saya akan resmikan Posko yang dipusatkan di Karebosi dan ini beroperasi selama 24 jam, dan selanjutnya melalui Master Covid dan Lurah mempersiapkan posko di tingkat Rw. Tolong dikoordinasikan segera bersama Sekda dan PU ,karena Recover Center bukan hanya penanganan Covid saja tapi juga terkait bansos dan vaksinasi,” terangnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo hadir sebagai Narasumber yang digelar Ombudsman, Jumat (30/07). Di Hotel Grand Town.

Dalam Pemaparan RL sapaan akrab Rudianto Lallo menjelaskan bahwa ditengah Pandemi Covid 19, pemerintah dituntut akan dua hal yakni dengan menjaga kondisi kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan prima dan sekaligus menjadi garda terdepan dalam mendukung kebutuhan sosial ekonomi Masyarakat.

“Ada berbagai pergeseran layanan di beberapa penyedia layanan publik ditengah masa pandemi covid 19, masyarakat membutuhkan pelayanan online lewat aplikasi untuk menunjang pelayanan publik oleh pemerintah kota Makassar,”ucapnya

Dalam kesempatan itu juga RL mengajak masyarakat kota Makassar untuk menyampaikan aduan atau aspirasi di aplikasi Ajamma (Ajang Aspirasi Masyarakat Makassar) yang merupakan sebuah motivasi publik yang telah disediakan oleh DPRD Makassar.

“Jika ada aspirasi ataupun aduan permintaan informasi terkait pelayanan publik, kita DPRD Makassar menyediakan aplikasi Ajamma yang nantinya akan diteruskan ke komisi terkait untuk disampaikan pemerintah kota,”jelasnya

Diketahui dalam seminar yang bertema “Pelayanan Publik Prima di Tengah Pandemi” ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel Subhan Djoer sebagai narasumber dan juga disiarkan secara live instagram ombudsman kota makassar.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Dalam forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diselenggarakan secara virtual, Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto paparkan bagaimana cara pengelolaan Bank Sampah di kota Makassar.

Danny menjelaskan pengelolaan Bank sampah di kota Makassar, pada awalnya dikelola dari partisipasi masyarakat dalam mengelola persoalan sampah rumah tangganya sendiri.

“Dalam prosesnya program bank sampah terbentuk di tingkat RW ada 1000 bank sampah, di tingkat kecamatan ada namanya Bank Sampah sektoral dan ditingkat kota adanya namanya Bank Sampah pusat yang dikelola oleh UPTD dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Makassar,” ucap Danny dihadapan peserta APEC.

UPTD ini nantinya membeli sampah dari masyarakat  dan pemerintah kota menyiapkan anggaran untuk membeli sampah dari unit bank sampah RW, sektoral maupun pusat.

Kepala UPTD Bank Sampah Sahar mengatakan yang menarik dalam forum ini adalah program inovasi pemerintah kota Makassar dalam mengelola Bank Sampahnya.

“Menariknya yang menjadi perhatian peserta forum ini, adalah program inovasi Bank Sampah melalui inovasi sampah ditukar beras, air galon dan tabung gas,” katanya .

Dalam forum salah satu pembicara dalam WEBINAR  APEC menjelaskan 5 aspek dalam pengelolaan sampah mulai regulasi, organisasi, pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat serta teknologi.

“Makassar sudah melaksanakan itu, menjadi perhatian dan menjadi prioritas kita dalam pengelolaan sampah,”  jelas Sahar

Dalam forum APEC ini Danny menjelaskan pula tentang pengembangan pengelolaan sampah organik yang nanti dikembangkan melalui sistem Biodigester menjadi gas.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengaku, Provinsi Sulsel saat ini sudah membangun koordinasi dengan Forkopimda untuk memastikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Hal ini disampaikan Sekprov Sulsel saat mengikuti secara virtual, rapat terkait PPKM bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch Adrian, Rabu (28 Juli 2021).

Abdul Hayat Gani mengatakan surat edaran Gubernur Sulsel diperkuat Kapolda, Kejaksaan Tinggi dengan Kepala BPKP dan BPK RI untuk sama-sama memastikan penyerapan sesuai arahan dari Bapak Presiden.

“Kita membuat kesepakatan bekerjasama dengan Kapolda, Kejaksaan Tinggi. Selain surat edaran Gubernur kita diperkuat juga oleh bapak Kapolda, Kejaksaan Tinggi dengan Kepala BPKP dan BPK RI untuk sama-sama memastikan penyerapan sesuai arahan dari Bapak Presiden yang disampaikan langsung ke Kejagung dan Kapolri,” tutur eks Direktur Kemiskinan Kemensos RI itu.

Sementara koordinasi dengan kabupaten kota se-Sulsel akan dilakukan dalam waktu dekat ini, untuk memastikan bagaimana penyaluran bantuan tersebut.

“Kemarin saya sudah rapat di Polda Sulsel dan Minggu depan atau beberapa hari kedepan ini akan melakukan rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten kota yang mana agak lambat penyerapannya kita akan melakukan tinjau langsung di tempat,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch Adrian, mengingatkan, agar seluruh pihak terkait betul-betul memperhatikan masyarakat, terutama bagaimana membagi bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, di wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Tolong dilihat betul-betul seperti orang yang razia masyarakat yang sedang lapar. Tolong diberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang saat ini betul-betul membutuhkan,” katanya.

“Kalau bisa dalam pembagian bantuan sosial ini menyampaikan kegiatan itu lewat media sosial karena saat ini banyak sekali hoax yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” lanjutnya.

Diketahui, di Sulsel, PPKM level 4 berlaku di Kabupaten Tana Toraja dan Kota Makassar. Sedangkan yang masuk dalam kategori level 3, antara lain, Kabupaten Bantaeng, Barru, Gowa, Janeponto, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Sidenreng Rappang, Soppeng, Takalar, Toraja Utara, Kota Palopo dan Kota Parepare.

“Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,” terang Adrian.

Bagi pelanggar mulai dari diktum satu sampai terakhir akan diberikan sanksi berdasarkan kitab UU hukum pidanan lasal 212 – pasal 218, UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehataan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

“Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, hal ini berdasarkan pada aturan yang ada ini,” tegasnya.

Diketahui Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Sulsel mencapai 5.870.450 juta orang. Pemprov Sulsel sendiri berkolaborasi dengan Polda Sulsel, Kejati Sulsel, BPKP Sulsel, dan BPK RI dalam penyaluran bantuan tersebut.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mendukung deklarasi area Pelabuhan Makassar Wajib Vaksin.

Hal tersebut diapresiasi Danny saat menghadiri kegiatan “Deklarasi Pelabuhan Makassar Wajib Vaksin” yang digelar di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Rabu (27/7/21).

Menurut Danny Kawasan pelabuhan Makassar ini menjadi area wajib vaksinasi Covid-19. dikarenakan menjadi pintu masuk penumpang dan menjadi titik ke bongkar muat di pelabuhan.

“Vaksinasi sebagai komitmen untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 di indonesia, khususnya di pelabuhan makassar ditargetkan sebanyak 3000 orang yang akan di vaksin secara gratis yang dimulai hari ini,” ucapnya.

Kata Danny, setiap instansi stakeholder Pelabuhan dan para pengguna jasa di pelabuhan Makassar wajib mengikuti vaksinasi sebagai komitmen untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 di indonesia khususnya di Kota Makassar.

Untuk itu, hari ini dekorasi dirangkaikan dengan vaksinasi untuk para supir truk, pengendara ojek online, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan buruh pelabuhan yang akan beraktifitas atau masuk ke dalam pelabuhan Makassar wajib harus sudah divaksin.

“Kita apresiasi PT Pelindo IV atas partisipasinya dalam menekan penyebaran covid 19 melalui “ayo vaksin,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Utama PT Pelindo IV, prasetyadi mengatakan deklarasi ini digelar sebagai pernyataan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat terutama yang beraktivitas di pelabuhan Makassar.

“Dalam kegiatan ini setiap Stakeholder Pelabuhan Makassar bekerjasama dengan Lantamal IV dan KKP makassar, menyediakan tempat vaksinasi di dalam pelabuhan untuk memfasilitasi dalam memudahkan mereka divaksin,” jelasnya.

Menurutnya pandemi ini cukup berdampak bagi masyarakat karenanya Pelindo IV mengambil peran dengan melihat sebagai sebuah tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Tak hanya menyediakan Vaksinasi gratis, Pelindo IV juga menyiapkan sebanyak 3.000 paket sembako yang akan langsung diberikan kepada para ojol, supir truk, TKBM dan buruh pelabuhan yang sudah melakukan vaksinasi gratis.

“ini adalah perwujudan dari tanggung jawab sosial bagi BUMN,” tandasnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menerima kunjungan Perum Bulog di Kediaman Pribadinya, Jalan Amirullah, Selasa (27 Juli 2021).

Pertemuan ini membahas penyaluran bantuan beras untuk warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahun 2021.

Danny menjelaskan bantuan beras untuk warga di masa PPKM ini, tentu sedikit banyak meringankan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

“Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya menghadapi situasi sulit ini sendiri. Berbagai bantuan telah dan akan kami distribusikan untuk warga. Nah sekarang Perum Bulog Makassar akan menyalurkan bantuan beras bagi warga terdampak tentu akan membantu warga di tengah keterbatasan yang sekarang sedang kita alami bersama,” jelas Danny.

Penyaluran bantuan selama masa PPKM berdasarkan instruksi dari Kemensos RI, bahwa bantuan harus segera di alokasikan paling lambat hingga 31 Juli 2021. 

Pimpinan Cabang Perum Bulog Makassar Harisun  mengaku melakukan koordinasi dengan Walikota Danny terkait titik pembagian beras nanti.

“Alhamdulillah pertemuan dengan Bapak Wali Kota Makassar atas dukungannya mulai hari ini Perum Bulog Makassar akan membagikan bantuan beras. Kepada warga dimana jatah Makassar sebesar 68.030 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 680 ton yang harus terbagi hingga akhir bulan Juli,” ucap Harisun.

Untuk wilayah Kota Makassar, Pemerintah kota akan memberikan titik atau area mana saja yang warganya perlu dan layak menerima bantuan dan selanjutnya akan di tindak lanjuti oleh Perum Bulog Makassar. 

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menyampaikan ajakannya kepada masyarakat untuk mendukung Program Makassar Recover.

Hal itu disampaikan dirinya saat menjadi narasumber dalam acara Celebes Virtual Business Week (CVBW) pada Senin (26/7/2021) di Function Room, Menara Bosowa.

Rudianto Lallo hadir bersama Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan dipandu langsung oleh Direktur Utama Celebes TV, Andi Suruji dengan tema “Bangkit di Masa Pandemi Makassar Aman untuk Semua”.

Dalam talkshow ini, Rudianto Lallo menyanjung langkah-langkah Walikota Makassar dalam memutus mata rantai Covid-19.

Saya meyakini bahwa aturan-aturan yang disampaikan oleh masyarakat Makassar itu lebih kepada aturan pusat. Kita kan NKRI, jadi kita bersyukur karena pak Wali ini sangat kreatif dan nyata, langkah-langkahnya konkrit dalam penanganan Covid-19, meskipun ada yang kurang puas, tidak puas, kan pak Wali ini bukan alat pemuas, yang penting yang DPRD catat bahwa pak Wali punya niat baik luar biasa dalam memutus mata rantai Covid-19 melalui program Makassar Recover tadi,” ungkapnya.

Menurut dia, pandemi Covid-19 bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, melainkan masyarakat Makassar juga memiliki tanggung jawab bersama dalam memutus penyebaran Covid-19 di Makassar.

“Saya berharap masyarakat Makassar bisa memahami dan mendukung juga pak walikotanya, minimal protokol kesehatannya jalan dalam keseharian jangan hanya bisa mencibir dan sebagainya tanpa menyukseskan program-program Walikota, karena bencana kedaruratan ini bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab tapi semua (masyarakat dan pemerintah). Saya berharap di akhir 2021, di 2022 persoalan Covid ini tidak lagi dibicarakan. Hidup kita bisa normal kembali sehingga kita bisa sejahtera,” harapnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengaku terjadi peningkatan produksi hasil pertanian, salah satunya produksi beras yang meningkat 41 persen di banding tahun lalu.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat produksi padi pada periode Januari – April tahun 2021 meningkat.

Produksi pada periode Januari – April 2021, mencapai 1.669.308 ton gabah kering giling (GKG), sedangkan produksi periode Januari – April tahun 2020  sebesar 1.182.712 ton atau mengalami peningkatan sebesar 41 persen.

Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang bulan Januari-April 2021 produksi beras mencapai 952.975 ton. Sedangkan  produksi beras pada periode Januari – April 2020 yang sebesar 675.187 ton, atau mengalami peningkatan sebesar 41 persen.

Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengenai strategi agar produksi beras di Sulsel disinkronkan untuk program bantuan sembako untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Kami telah menyampaikan kepada bapak Menko agar diberikan solusi dengan hasil pertanian beras petani,” katanya, Senin (26/7).

Ia berharap dengan dukungan dari Pemerintah Pusat bisa membantu dalam mendistribusikan hasil pertanian. Terlebih lagi petani akan segera memasuki masa panen.

“Di Bulog Sulsel sudah penuh gudang-gudang, penggilingan juga penuh. Apalagi bulan Agustus akan ada panen lagi. Kita tidak ingin petani menjadi was-was jika panen lagi namun tidak terserap di pembeli ataupun bulog,”tuturnya.

Menurutnya, dengan mengusulkan ke pemerintah pusat akan dibantu dalam mendistribusikan produksi gabah sulsel.

“Kami usulkan agar dibantu dalam  mendistribusikan produksi gabah sulsel, baik disinkronkan dengan program bagi sembako oleh bulog untuk program bantuan sembako terdampak Covid-19 maupun bulog kirim stok keluar provinsi. Dan Alhamdulillah, pak Menko sudah minta tim dari Kementerian untuk menindaklanjuti,” tutupnya.

source : sulselprov