LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto kembali menegaskan tekadnya untuk mengawal dunia pendidikan di Kota Makassar. Ia dengan lantang menyebutkan semua anak usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang layak.

Hal ini di gaungkannya saat hadir menjadi pembicara dalam rapat koordinasi dewan pendidikan Makassar yang diadakan di Hotel Claro, Selasa (25/5/2021).

“Tantangan pemerintah saat ini adalah bagaimana semua anak usia sekolah di Makassar harus sekolah dan merdeka belajar agar ilmu yang diserap dapat diaplikasikan secara maksimal,” ucapnya dalam sambutannya.

Wali Kota Makassar ini juga mengatakan dengan adanya merdeka belajar,para anak didik akan belajar bukan hanya pada ruang kelas di sekolah tapi juga akan mengunjungi situs budaya serta tempat lainnya yang akan di desain nyaman untuk anak belajar.

“Sistem pembelajaran kita seharusnya jangan monoton agar anak didik bisa meningkatkan kemampuannya. Jika anak didik di ajak untuk belajar di alam bebas otomatis memicu otaknya bekerja lebih cepat untuk melihat apa yang ada di lingkungannya,” paparnya.

Rakor dengan mengambil tema revolusi pendidikan dan dan pendidikan Makassar recover ini juga diharapkan Walikota Danny agar para tenaga pendidik dapat meningkatkan ilmunya dengan senantiasa mengikuti perkembangan yang ada.

“Bukan hanya anak didiknya, tapi gurunya juga harus di poles. Semua guru harus meningkatkan disiplin ilmuannya demi menghasilkan anak didik cerdas.  Ikuti perkembangan yang ada dan perbaiki tampilan diri. Guru itu panutan, jadilah panutan di depan para anak didik,” ujar Danny.

Dengan adanya program 9 tahun merdeka belajar, Danny berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi handal Makassar di masa depan.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar melaksanakan Rapat Paripurna Pengumuman dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2020/2021, Senin (24/05/2021) di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, Andi Nurhaldin, NH. Sementara, pemerintah Kota Makassar diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar Ir. M. Ansar.

Laporan Hasil Reses dibacakan berturut-turut dan dihimpun menurut Daerah Pemilihan (Dapil). Seperti yang diketahui, Reses ini dilaksanakan pada tanggal 19-24 April 2021 lalu. Telah dihimpun sejumlah aspirasi dan dibacakan dalam laporan hasil reses.

Dapil 1 disampaikan melalui Anwar Faruq (F-PKS) yang meminta perhatian serius pemerintah, diantaranya, penyediaan air bersih, pembagian sembako untuk masyarakat ekonomi lemah, dan melonjaknya tarif listrik dan air.

aspirasi Dapil 2 dibacakan oleh Rahmat Taqwa (F-PPP) yang juga berharap penyediaan air bersih, modal usaha bagi pedagang kecil, dan sebagian perbaikan infrastruktur.

laporan reses Dapil 3 disampaikan Sangkala Saddiko (F-PAN). Ia menyampaikan harapan kerjasama dari berbagai pihak menyikapi tenaga kerja terdampak pada Pandemi covid-19.

pembacaan dari Dapil 4 disampaikan oleh Imam Musakkar (F-NIB) dan Dapil 5 Nurul Hidayat (F-Golkar) yang menghimpun aspirasi reses, berharap pemerintah perhatian terhadap lorong sosial kemasyarakatan dan sejumlah pembangunan infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, mewakili Walikota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar Ir. M. Ansar mengutarakan dari hasil reses DPRD yang dilaporkan ini selanjutnya akan dibahas menurut skala prioritas. Akan dilihat dan disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing OPD, mana yang bisa tercover dan mana yang bisa didahulukan, melihat anggaran yang tersedia.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Hj. Irmawati Sila (F-NIB) menilai pendidikan hal yang sangat mendasar masyarakat di dalam kehidupan. Apalagi saat ini, sebentar lagi akan memasuki penerimaan siswa baru untuk anak didik di Kota Makassar.

Legislator Partai Hanura itu, menjelaskan, bahwa perda pendidikan ini untuk peningkatkan perluasan akses pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah.

“pendidikan minimal bagi Peserta Didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup layak di dalam masyarakat atau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelasnya.

Hal disampaikan dirinya saat menggelar Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Minggu (23/05/2021) di hotel Fox Lite, Makassar.

Bahkan, menurutnya, hal ini untuk mengetahui apa yang menjadi hak-hak anak, orang tua dan guru atau tenaga kependidikan hingga membahas kewajiban.

Terlebih, kata Irmawati, di masa pandemi saat ini menyebabkan sistem pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Aktivitas ini memberikan banyak keluhan dari orang tua siswa.

“Semoga kita bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka, karena begitu banyaknya persoalan pembelajaran daring, mulai dari terbatasnya dana membeli kuota dan tidak semua siswa memiliki HP, kedepannya semoga ada solusi yang lebih tepat,” ujar Srikandi parlemen itu.

Narasumber lainnya, Guru Besar Unhas Makassar Prof Lomba Sultan, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar Hj. Andi Amalia Malik.

Sementara, Sekdis Pendidikan Andi Amalia Malik mengatakan, pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak bisa sekolah. Perda ini menjadi pedoman bagi masyarakat kota makassar untuk menjalankan pendidikan formal maupun nonformal.

“Perda ini menjadi pedoman kita, semua ini masukan dari masyarakat dan kita meramu bersama anggota DPRD dan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat”, ujarnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh.Ramdhan  “Danny” Pomanto didampingi oleh anggota DPRD Makassar dari Partai Nasdem, Supratman, meninjau langsung pengerukan drainase di Jalan Tamangapa Raya Kecamatan Manggala. Senin 24/5/2021.

Sebelumnya, warga Kecamatan Manggala, Ahad (23/5/2021) kemarin menggelar aksi protes akibat  tidak adanya perhatian dan respon terkait genangan air yang sudah berlangsung selama 5 tahun di atas jalan Tamangapa raya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel karena masuk dalam jalan Nasional.

“Sama sekali tidak ada respon dari Dinas PU Provinsi Sulsel, apalagi perhatian, termasuk sangat lamban dalam bersikap, ” kata Djamaluddin Ketua RT 06 RW 04 Kel. Bangkala  Kec. Manggala.

Justru sebaliknya dengan sigap dan respon cepat Pemkot Makassar, Dinas PU Makassar langsung turun beserta alat beratnya melakukan pengerukan di lokasi genangan.

Sementara itu Danny Pomanto, yang baru saja  meninjau TPA Antang langsung  mengecek sejumlah titik drainase yang tengah dikeruk sedimennya oleh Satgas Dinas PU Makassar,

Danny mengatakan, bahwa pemerintah itu hadir untuk memberikan solusi atas keluhan warga dengan memberikan pelayanan respon cepat

” Kita tidak inginkan ada hal seperti ini kemudian kita biarkan, yang kena dampak adalah warga Makassar. Saya pastikan tindakan Dinas PU Makassar saat ini adalah sebuah wujud tanggung jawab sebagai pemerintah, kita bantu Dinas PU Provinsi dulu, ” kata Danny Pomanto.

Danny juga menginstruksikan kepada Dinas PU Makassar untuk bekerja secara maksimal dan menyelesaikan keluhan – keluhan warga terkait dengan adanya genangan air seperti ini.

“Intinya saya mau normalisasi drainase ini harus tuntas, saya tidak mau ada hal – hal seperti ini yang merugikan masyarakat. Selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan Plt Gubernur Sulsel untuk langkah selanjutnya, ” kunci Danny.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menggelar pertemuan bersama deputi Bank Indonesia di kediaman pribadinya. Di jalan Amirullah No 18 Makassar, Senin 24/5/2021.

Pertemuan antara keduanya membahas keikutsertaan Pemerintah Kota Makassar dalam ajang Indonesia Investment Forum (IIF) 2021 London secara Webinar pada tanggal 27-28 Mei 2021 yang diikuti investor dari Inggris dan Eropa.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Endang Kurnia Saputra menjelaskan dari sembilan kota di Indonesia, Kota Makassar salah satu yang diundang pada pertemuan IIF 2021 London untuk memaparkan program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

“Forum IIF 2021 ini terlaksana atas kerja sama KBRI London dengan Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) London, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia London dan Kota Makassar diundang untuk hadir,”

Danny mengatakan dalam forum IIF 2021 dirinya diundang untuk presentasi terkait Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), namun menurutnya saat ini pemahamannya masih memakai pandangan lama serta data data yang lama.

“Saya akan buat presentasi sendiri nanti karena kita masih memakai pandangan lama dari data data pejabat kemarin, karena didalamnya  tidak mempertimbangkan kegiatan kemasyarakatan secara sosial dan kondisi-kondisi sistem persampahan di Makassar,” terang Danny.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Legislator DPRD Kota Makassar, Imam Muzakkar, SH menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost, Minggu, 23/05/2021 di Grand Asia Hotel Kota Makassar

Turut Hadir sebagai narasumber Kepala sub bidang Hotel dan ABT Bapenda Kota Makassar, Harriman S,STP M. AP dan Dewan Pengawas Asosiasi Sekertaris Dewan H. Syarifuddin Machmud SH.

Menurut Imam Muzakkar, bahwa meningkatnya usaha di sektor kos-kosan di kota Makassar itu membutuhkan kebijakan yang tepat dan jelas. Karenanya, DPRD bersama pemkot Makassar bersama-sama melahirkan perda nomor 10 tahun 2011 ini untuk menata, mengendalikan kependudukan dan melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

“Sejak 2011 disahkan, perda ini sudah ditetapkan. Saya berharap pihak eksekutif yakni pemerintah kota Makassar bisa menjalankan dan menegakkan perda ini,” ungkap legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Ia menambahkan , regulasi yang jelas mengatur terkait pengelolaan rumah kos ini, jika dijalankan dengan baik, akan menimbulkan dampak baik pada efektifitas pemerintahan. Razia yang marak dilakukan pemerintah melalui penegak hukum yang berwajib dan pihak Kecamatan dan kelurahan pun akan lebih efektif.

“Saya malah mau mendorong pihak pemerintah dilingkungan sekitar, Mereka itu nantinya adalah para RT/RW kita. Kita legalkan mereka. Minimal, bisa melakukan pembinaan kepada orang atau pengusaha bahwa ada perda yang mengatur usaha kos-kosan ini,” tambah Imam.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Makassar menggelar sosialisasi peraturan daerah kota Makassar nomor 41 tahun 2001 tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam daerah kota Makassar Minggu (23/5/2021) di Ball Room Hotel Grand Maleo Makassar.

Muchlish A Misbah mengatakan sosialisasi digelar untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

“Saya kira LPM ini sudah sangat jelas dan bagus tinggal bagaimana penerapannya dilapangan harus diterapkan secara bersama-sama serta bagaimana sinergitas alias sinkronisasinya antara masyarakat pemerintah setempat,”ujarnya politisi asal partai Hanura tersebut.

Adapun permasalahan yang paling krusial yang banyak dipertanyakan adalah terkait Makassar Recovery menanggapi hal tersebut,Muhlis lebih mengimbau pada masyarakat untuk mendukung program ini agar Makassar terbebas dari badai Pandemic Covid19.

Sementara itu Juliaman salah satu narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan perda tentunya diperlukan sinergitas dan koordinasi penyampaian informasi antara legislatif dan masyarakat.

“Saya kira disinilah peran pengurus untuk membantu terlaksananya program LPM,”imbuhnya.

Muchlish A Misbah mengajak masyarakat untuk mengawasi secara bersama-sama Undang -Undang (UU) tersebut dalam hal realisasinya termasuk pengawasan dilingkungan sekitar ataupun menjaga diri sendiri dan keluarga jangan sampai melanggar UU.

“Harapan saya dengan adanya Makassar Recovery maka covid 19 hilang dengan bersama-sama

bahu membahu mensukseskan program walikota Makassar ini tentunya diperlukan koordinasi dan komuikasi yang baik antar warga pemerintah setempat,”pungkasnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE (F-Nasdem) melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan, Sabtu (22/05/2021) di Hotel Almadera Makassar.

Ketua Fraksi Nasdem itu mengajak warga khususnya di daerah pemilihan (dapil) 5 meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate sosialisasikan Perda nomor 5 tahun 2019 dilingkungan masing-masing.

Kata Ari Azhari, tujuan dari Perda ini adalah menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan kesamaan hak. Tidak hanya itu, regulasi yang disahkan 2019 ini bisa menjadi acuan menyusun strategi dalam pengintegrasian gender.

“Saya selaku anggota legislatif merasa bangga denga adanya perda ini bisa menjamin kesetaraan gender di kota Makassar,” pungkasnya.

Dengan adanya perda ini, Ari Azhari berharap agar pemerintah kota, pihak swasta, masyarakat, ormas dapat mewujudkan dan menerapkan serta meningkatkan kesataraan dan keadilan gender.

“Baik itu dalam partisipasi, kontrol dalam proses pembagunan, dalam kedudukan, peranan serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya,” tambahnya.

Turut Hadir sebagai Narasumber lainnya, akademisi UNHAS Dr. Sakka Pati SH MH dan Kepala Bagian Persidangan Sekertariat DPRD Kota Makassar H. Jabbar, S. Sos M. Si.

source : Info DPRD Makassar