LANGITKU NETWORKS, Makassar – Merujuk surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia No : SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H.

Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 8 April 2021. Berisi 18 poin yang menjadi instruksi untuk pelaksanaan tarawih dan kegiatan amaliyah Ramadan, Diantaranya, menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masjid, hingga mengatur terkait pengisi ceramah saat tarawih.

Plt Gubernur sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta agar protokol kesehatan dilakukan secara ketat, menjaga kapasitas masjid maksimal 50 persen jemaah.

“Kami meminta agar protokol kesehatan dilakukan secara ketat, menjaga kapasitas masjid maksimal 50 persen jemaah, mengatur jarak shaf antar jemaah, memeriksa suhu tubuh jemaah sebelum masuk ke masjid, dan pengurus masjid menyiapkan sarana cuci tangan,” ungkapnya. Sabtu (10/4).

Olehnya itu, untuk memperluas kapasitas jemaah, pengurus masjid bisa memanfaatkan teras dan memasang tenda di pekarangan masjid.

“Setiap jemaah agar membawa perlengkapan alat salat-nya masing-masing. Untuk masjid tidak menggunakan karpet dan secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Serta diimbau agar masjid mengurangi penggunaan AC dan memanfaatkan sirkulasi udara secara alami,” terangnya.

Bagi penceramah dari luar lingkungan masjid, kata dia, agar bisa dipastikan penceramah tersebut telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Serta penceramah hanya bisa memberikan tausiyah agama dipersingkat antara 10 sampai dengan 15 menit.

“Untuk acara pengajian dan Amaliyah Ramadan lainnya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 setempat, dengan ketentuan jemaah/peserta maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan atau lapangan,” ungkapnya.

Andi Sudirman menghimbau untuk pelaksanaan buka puasa agar dilakukan di rumah masing-masing.

“Jika ada buka puasa bersama, dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah jamaah maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan dan paket per orang (bukan prasmanan),” imbuhnya.

Ia pun meminta Bupati/Wali Kota se Sulsel untuk menginstruksikan Satgas Covid-19 serta seluruh jajaran terdepan sampai dengan tingkat RT, untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan selama Ramadan. Serta diharapkan agar adanya penerapan sanksi atau teguran bagi pengurus dan petugas masjid yang tidak taat protokol kesehatan.

“Kita harus mendisiplinkan diri tentang pentingnya protokol kesehatan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Jadi diharapkan seluruh pihak bersama untuk terus saling mengingatkan dan bekerjasama untuk penerapan protokol kesehatan,” tuturnya.

Lebih jauh Andi Sudirman Sulaiman mengaku tarawih keliling ditiadakan selama Ramadan 1442 H.

“Untuk i’tiqaf pada 10 malam terakhir Ramadan, dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.” Pungkasnya.

Ia menambahkan Jika ada masjid berada di lingkungan yang terdapat kasus penularan Covid-19 atau yang ditetapkan sebagai zona Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Mikro agar tidak membuka mesjid.

“Pemerintah kabupaten/kota, agar tidak membuka mesjid, jika berada di lingkungan yang terdapat kasus penularan Covid-19 atau yang ditetapkan sebagai zona PPKM,” tutupnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melaunching pembelajaran tatap muka terbatas SMA/SMK/SLB di SMA Negeri 21 Makassar, Jalan Tamalanrea Raya, Jum’at (9/4/2021). Dirangkaikan dengan launching aplikasi literasi 15 menit baca kitab suci Al-Qur’an.

Pembelajaran tatap muka terbatas ini dimulai dilaksanakan di tiga sekolah di Makassar. Yakni SMA Negeri 21 Makassar, SMA Negeri 4 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar. Para siswa nantinya akan mulai belajar pada hari Senin (13/4/2021). Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta membatasi kehadiran siswa atau diikuti oleh 50% siswa dari jumlah siswa setiap kelas.

Usai melaunching, Plt Gubernur Sulsel bersama para unsur Forkopimda meninjau ruang kelas pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 21 Makassar. Di sana, Andi Sudirman pun berbincang-bincang dengan para siswa.

“Selamat pagi. Senang sekolah kembali? Rindu sekolah? Kita melakukan ini secara bertahap. Anak-anak harus disiplin, jangan ada yang lepas maskernya,” ujar Andi Sudirman dihadapan para siswa.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengaku, “Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, hari pertama dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas dan bertahap,” ungkapnya.

Andi Sudirman menyampaikan, bahwa saat ini vaksinasi Covid-19 pada guru dan tenaga kependidikan di Sulsel terus digalakkan.

Kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka terbatas ini, kata dia, dilakukan setelah mendapatkan keluhan masyarakat selama belajar online. Apalagi masih ada sarana infrastruktur di Sulsel yang tidak menjangkau signal.

Lebih lanjut, bahwa akan dievaluasi lebih lanjut dari tingkat bawah atau secara sistem bottom-up. “Nantinya 1 bulan ke depan kita akan lakukan evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas ini. Apalagi sekolah sudah melakukan sistem zonasi, jadi para siswa tinggal tak jauh dari sekolah, jadi lebih mudah untuk dikontrol,” katanya.

Plt Gubernur Sulsel mengajak, komite sekolah, serta masyarakat sekitar untuk bersama mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian untuk menjadi bahan evaluasi.

“Kita berharap protokol kesehatan tentu harus diperlakukan sangat ketat, kita harus meyakinkan anak-anak aman saat datang dan aman saat pulang,” paparnya.

Ia pun berharap adanya keterbukaan, kepercayaan dan sportivitas dengan kondisi di lingkungan sebelum para siswa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas.

“Mudah-mudahan sekolah ini bisa menjadi rujukan. Uji coba tatap muka terbatas ini dan bulan depan kita melihat bagaimana keadaan sekolah untuk dipresentasikan secara keilmuan dan bagaimana pergerakannya,” tuturnya.

Kepada pelajar yang tinggal diwilayah terpencil dan jauh dari sekolah, diharapkan, Dinas Pendidikan mempersiapkan modul dan video offline untuk memudahkan pembelajaran. Sehingga para anak-anak bisa mengenyam pendidikan. Ia pun meminta Dinas Pendidikan untuk bisa memberlakukan home schooling, apalagi ada kuota 20 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Prof. Muhammad Jufri menyampaikan, bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo dan Plt Gubernur Sulawesi Selatan. Menurutnya, ini sebuah kebahagiaan, karena dirindukan oleh sekitar 24 ribu guru SMA/Sederajat, sekitar 600 ribu siswa SMA/sederajat serta para orang tua.

“Pembelajaran tatap muka terbatas ini hanya dilakukan pada jenjang SMA/sederajat. Untuk di Makassar, tiga sekolah dulu. Dalam satu minggu dibatasi dengan dua hari pembelajaran dalam waktu maksimum tiga jam dengan jumlah siswa yang datang dibatasi 50% dari jumlah setiap kelas. Jadi siswa (yang tidak masuk sekolah), belajar di rumah dan Minggu berikutnya masuk,” jelasnya.

Ia pun mengaku, bahwa para guru di 3 sekolah tersebut telah melakukan vaksinasi Covid-19. “Jika ada guru yang masih belum vaksin, hari ini kami berkomitmen bersama Dinas Kesehatan menyelesaikan vaksinasi bagi guru-guru di masing-masing sekolah itu,” imbuhnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, yang digelar di Hotel Grand Claro, Makassar, Kamis (8/4/2021).

Musrenbang tersebut mengangkat tema Inovasi pemanfaatan potensi dan sumber daya alam untuk kebangkitan ekonomi.

Dalam kegiatan itu, Plt Gubernur menyampaikan perlunya sinergitas antara pemerintah dan juga legislatif dalam mengawal pembangunan daerah melalui aspirasi yang diterima para legislator di lapangan.

“Kami butuh orang ke lapangan, kami punya mitra ada 85 (legislator provinsi) dan bisa dibayangkan kalau semuanya kita sinergikan dan berapa kabupaten kota yang memberikan aspirasi dengan baik, kami bisa bersinergi. Tinggal arah sinergi yang perlu kita perbaiki,” jelasnya.

Sehingga, kata Plt Gubernur, ada tahapan-tahapan prioritas yang tentu hadir dari kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan juga para legislator.

Bahkan, Plt Gubernur menginginkan dalam setiap kunjungannya ke daerah ada legislator dari provinsi maupun dari kabupaten kota setempat yang ikut serta mengawal dan melihat langsung kondisi pembangunan dan perekonomian di daerah.

“Ini cara kami manfaatkan cara cepat menguasai lapangan dengan menerima masukan dari tim legislatif dan semua dirangkum dalam catatan,” ungkapnya.

Dalam momentum Musrenbang tersebut, Andi Sudirman mengaku akan mengeluarkan keputusan berdasarkan aspirasi dari bawah untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Keputusa bottom up ketika diproses secara administratif dan memungkinkan itulah keputusan saya. Saya tidak mau top down, kalau top down bahaya dipaksa-paksa nanti saya masalah, mereka bermasalah, memasalahkan orang memasalahkan juga diri sendiri. Saya mau sistem bottom up dalam mengambil keputusan,” tegasnya.

Plt Gubernur juga menyampaikan sudah memetakan kondisi jalan di Sulsel baik jalan nasional maupun jalan strategis provinsi yang menghubungkan jalan kabupaten dengan kabupaten untuk melihat kondisi jalan agar bisa dikerjakan dengan baik.

“Data tersebut juga untuk dicocokkan dengan data yang disampaikan oleh netizen, itu sebagai upaya untuk meminimalisir persoalan jalan dan akhirnya persoalan itu dirangkum dan dihitung dalam bentuk uang,” lanjutnya.

Dengan begitu, Plt Gubernur menilai pendataan jalan rusak yang telah dipetakan ini diketahui membutuhkan anggaran perbaikan sebesar 400 miliar rupiah. “Itu baru jalan provinsi yang menghubungkan antar kota ke kota, belum jalan provinsi yang menjadi alternatif yang menghubungkan dari kota ke kota,” terangnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman berharap, di hari jadi Kabupaten Bone ke 691 tahun menjadi momentum menjadi tulang punggung perekonomian Sulsel, memperlihatkan dan menjadi contoh persatuan dan kesatuan di Sulsel.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel didampingi Plt Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Naomie Octarina, saat menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bone dalam rangka peringatan Hari Jadi Bone Ke-691, di Kantor DPRD Kompleks Stadion Lapatau, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Watampone, Selasa, 6/4.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Kabupaten Bone harus menjadi rujukan bagi daerah lainnya di sulsel.

“Saling menyemangati, sipakainge, sipakallebi dan Bone menjadi rujukan seluruh kabupaten kota di Sulsel menjadi tempat yang santun dan saling mensupport,” Ungkapnya.

Ia juga menyampaikan anggaran untuk Bone tahun 2021 disiapkan Rp 200 miliar, sudah termasuk PEN didalamnya. Terdapat Rp 60 miliar di dalamnya untuk pembangunan Bendungan Lalengrie.

“Ini menjadi mata air yang mengalir untuk anak cucu kita,” ujarnya

Andi Sudirman mendorong agar anggaran Rp 100 miliar untuk Bendungan Waru-Waru dan Lalengrie bisa digunakan dan diserap secepatnya, sebelum bulan Mei. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergitas dalam pembangunan, terutama sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan, termasuk dengan bantuan keuangan daerah.” tuturnya.

Pria yang akrab disapa Andalan ini juga meminta desa-desa, agar APBDes digunakan pada kegiatan padat karya.

“Kabupaten kota untuk bersinergi dalam penanggulangan Covid-19 dalam pelaksanaan PPKM skala Mikro,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Bone, A Fahsar M Padjalangi, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas bantuan keuangan tahun 2020 lalu.

“Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyalurkan bantuan keuangan Rp  43 miliar untuk infrastruktur jalan sepanjang 18 kilometer, dan dua unit jembatan, yakni Jembatan Watu Cenrana dan Jembatan Solo Ponre,” Ungkapnya.

Ia menuturkan, pelaksanaan Hari Jadi Bone ke 691 sengaja mengambil tema yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Ya Tutu Ya Upe, Ya Capa Ya Cilaka, siapa yang berhati-hati akan selamat, siapa yang lalai akan celaka. Tema yang relevan saat ini di tengah pandemi Covid-19. Tema ini tentu jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Saat ini kita harus menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih baik menghindari mudharat, dan keselamatan masyarakat jauh lebih penting,” paparnya.

Pemerintah daerah berjuang untuk masyarakat menghadapi dampak ditimbulkan di tengah pandemi Covid-19. Utamanya menjaga kesehatan masyarakat, dan memastikan roda ekonomi masyarakat berjalan baik.

“Pemda harus bekerja keras menanggulangi Covid-19, menyelamatkan yang sehat, merawat yang sakit, termasuk menyalurkan bantuan bagi yang membutuhkan,” terangnya.

Pada kesempatan itu Bupati Bone juga menyampaikan terima kasih kepada sejumlah tokoh putera-puteri Bone yang menyempatkan hadir di Bone.

“Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada semua atas kehadiran dalam paripurna,” tutupnya.

Diketahui, Sejumlah tokoh hadir pada acara ini. Diantaranya, Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Bupati Bone Fahsar M Padjalangi dan Wakil Bupati Bone Ambo Dalle, Wakil Bupati Kutai Kartanegara H. Rendi Solihin, Wakil Ketua DPRD Kolaka, Anggota DPRD Provinsi Kaltim, dan Anggota DPRD Banyuasin

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken PP No 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Mantan anggota Komisi X DPR Anang Hermansyahmenilai PP yang merupakan aturan turunan dari UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini membawa angin segar bagi industri musik di Indonesia, meski terlambat.

“PP No 56/2021 ini membawa angin segar bagi ekosistem musik di Indonesia. Kami menyambut positif atas komitmen pemerintah,” kata Anang di Jakarta, Selasa (6/4/2021).
Politikus PAN itu menyebut yang terpenting saat ini yakni pengawasan pelaksanaan amanat PP No 56 Tahun 2021. Dia mewanti-wanti jangan sampai penerbitan PP tidak diikuti dengan pelaksanaan di lapangan.

“Saat ini yang terpenting bagaimana pelaksanaan aturan ini,” sebut Anang.

Anang memprediksi jika pelaksanaan PP No 56/2021 berjalan sesuai dengan rencana, akan memberi dampak konkret terhadap pendapatan royalti di Indonesia. “Secara logis, penerimaan royalti akan meningkat tajam,” tambah Anang.

Hanya saja, Anang menyebutkan, untuk mencapai titik ideal dalam pendistribusian royalti, banyak langkah yang harus disiapkan. Salah satunya keberadaan Pusat Data Lagu sebagaimana tertuang dalam Bab II di Pasal 4-7 PP No 56 Tahun 2021. “Pusat Data Lagu ini tak lain adalah Big Data yang memiliki posisi penting karena dengan data ini outputnya persoalan royalti menjadi lebih transparan, akuntabel dan ekosistem musik menjadi lebih sehat,” urai Anang.

Selain itu, kata Anang, keberadaan Sistem Informasi Lagu dan atau Musik (SILM) juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam hal pendistribusian royalti lagu dan musik. Dalam Pasal 22 PP No 56 Tahun 2021 disebutkan keberadaan Pusat Data Lagu dan SILM maksimal dua tahun sejak pemberlakuan. Menurut Anang, sebaiknya realisasi dua lembaga tersebut dapat dipercepat.

“SILM memiliki posisi penting karena memuat laporan penggunaan lagu atau musik yang menjadi dasar pendistribusian royalti. Inti dari peraturan ini yang hakikatnya di SILM dan Pusat Data Lagu. Saya kira maksimal satu tahun sudah bisa terbentuk Pusat Data Lagu dan SILM. Karena faktanya, data-data kan telah tersedia di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Data tersebut tinggal disinkronkan melalui LMKN untuk diolah oleh Pusat Data Lagu. Jadi satu tahun adalah waktu yang moderat,” harap Anang.

Anang juga menyebutkan peran pemerintah daerah (Pemda) tak kalah penting dalam implementasi peraturan ini. Menurut dia, keberadaan restoran, cafe, hotel, mal dan tempat hiburan yang berada di daerah memiliki keterhubungan yang erat dengan royalti lagu atau musik.

“Karena itu, perlu penyesuaian peraturan daerah dengan PP No 56 Tahun 2021. Misalnya, perizinan usaha dikaitkan dengan pembayaran royalti. Pemda dapat berinovasi dalam penyusunan peraturan daerah agar PP No No 56/2021 ini juga efektif di daerah,” tegas Anang.

source : detiknews

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melepas serta menghaturkan terima kasih kepada Mayjen TNI Andi Sumangerukka selama bertugas sebagai Pangdam XIV Hasanuddin.

Hal itu disampaikan pada Lepas Sambut Pangdam XIV Hasanuddin dari Mayjen TNI Andi Sumangerukka kepada Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno yang berlangsung di Balai Prajurit M. Yusuf Makassar, Senin (5/4/2021) malam. Lepas sambut itu dihadiri pula oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Sekda Provinsi Sulawesi Barat; serta jajaran unsur Forkopimda.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, “Atas nama Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada Mayjen TNI Andi Sumangerukka, atas pengabdian, dedikasi dan loyalitasnya dalam menunaikan amanah dan tanggung jawab selama bertugas di Pangdam XIV Hasanuddin. Terima kasih atas kontribusi dalam menciptakan suasana kondusif sehingga pembangunan di Sulawesi Selatan dapat berjalan aman dan lancar. serta banyak  mengawal dan membantu penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mendoakan beliau bisa jauh lebih sukses,” imbuhnya.

Ia pun mengingat sosok Mayjen TNI Andi Sumangerukka yang memiliki peran besar dalam penanganan pandemi Covid-19 di Sulsel. Bahkan Andi Sumangerukka yang menginisiasi Balai Prajurit M. Yusuf sebagai Posko Penanganan Covid-19 Sulsel.

“Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno sebagai Pangdam XIV Hasanuddin yang baru. Semoga sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terus berlanjut dalam mewujudkan Sulsel yang aman dan kondusif,” pungkasnya.

Kehadiran Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, kata dia, menjadi suasana dan semangat baru. Ia pun berharap, peran Kodam XIV Hasanuddin senantiasa dalam melayani dan pengabdian ke masyarakat. “Selamat datang di Sulawesi Selatan. Anggap Sulawesi Selatan sebagai rumah sendiri untuk bekerja jauh lebih baik ke depan. Mudah-mudahan dengan team work bersama untuk memberikan solusi terbaik ke depan,” imbuhnya.

Mayjen TNI Andi Sumangerukka menyampaikan kesan dan pesan selama menjabat sebagai Pangdam XIV Hasanuddin sekitar 1 tahun 3 bulan atau sejak Januari 2020 lalu. Mayjen TNI Andi Sumangerukka digeser menjadi Pati Mabes TNI AD, sekaligus dalam rangka pensiun.

“Saya pertama kali bertugas sebagai Pangdam XIV Hasanuddin, berkomitmen untuk mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi Kodam XIV Hasanuddin. Dalam kondisi pandemi Covid-19, kita telah melewati berbagai tantangan bersama, kami terus menjalin sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan bencana alam,” ujarnya.

Dirinya pun meyakini dibawah kepemimpinan Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno sebagai Pangdam XIV Hasanuddin yang baru bisa menjadikan Kodam XIV Hasanuddin lebih baik. “Beliau jauh lebih muda dan energik, kami berharap sinergitas antara Kodam XIV Hasanuddin dan Pemerintah Daerah dalam membangun Kodam XIV Hasanuddin semakin baik dan maju,” ungkapnya.

Salah satu upaya dilakukan Kodam XIV Hasanuddin bersama Pemprov Sulsel dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Dimana sebelumnya angka penyebaran (positif rate) tinggi, namun mengalami kemajuan dengan penurunan angka positif.

“Hal ini dapat diraih berkat kerjasama Pemerintah Daerah dan stakeholder serta dukungan dari masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan segenap unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan segenap instansi/unsur terkait di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara atas dukungan dan kerjasamanya. Kami berharap dukungan dan kerjasama ini agar terus berlanjut bersama bapak Pangdam XIV Hasanuddin yang baru,” tuturnya.

Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Daerah XIV/Hasanuddin, memperkenalkan diri. Ia sebelumnya menjabat Pa Sahli Tingkat III Bidang Komsos Panglima TNI. “kami mohon doa restu dari para hadirin serta masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Dengan dukungan dan bantuan dari prajurit TNI Kodam XIV Hasanuddin, kami bertekad untuk berupaya sekuat tenaga bisa menyamai oleh bapak Mayjen TNI Andi Sumangerukka,” ucapnya.

Pada lepas sambut ini, Plt Gubernur Sulsel memberikan cinderamata kepada Mayjen TNI Andi Sumangerukka didampingi istrinya, Ibu Arinta Andi Sumangerukka yang dilanjutkan oleh para tetamu lainnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2021-2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021. Pelantikan dilaksanakan secara hybrid.

Andi Sudirman melantik Budiman menjadi bupati melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-684 Tahun 2021 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021.

“Dengan pelantikan ini saya ingin mengucapkan selamat atas amanah, jabatan bupati 2021-2026, mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum awal memberikan kemaslahatan bagi orang banyak, terkhusus bagi masyarakat Luwu Timur dan Sulawesi Selatan yang kita cintai,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Ia berharap bupati yang dilantik demikian juga dengan ketua TP PKK Lutim diberikan hidayah, kekuatan dan pertolongan dalam memimpin.

Andi Sudirman mengutarakan telah berdiskusi dengan Bupati Lutim membahas rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang akan mengambil alih pengelolaan Bandara Sorowako di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini terkait program percepatan pembangunan terkait pengelolaan Bandara Sorowako milik PT Vale Indonesia di Sorowako, Kecamatan Nuha, Luwu Timur oleh Pemprov Sulsel.

“Bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya bandara bisa menjadi bagian dari program pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah. Tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat banyak,” sebutnya.

Selain itu, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa Luwu Timur adalah daerah yang strategis di Sulsel. Investasi terbesar di Sulsel salah satunya di Luwu Timur.

Ia juga mengajak bupati dan juga ketua TP-PKK yang dilantik untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan instansi vertikal dan Forkopimda. Demikian juga dengan OPD dan jajaran Pemerintah Sulsel.

“Saya juga mengingatkan OPD, pada jajaran pemerintah Sulsel, jika ada program yang dijalankan dengan Pemerintah Luwu Timur, sedianya untuk melaporkan pada pimpinan wilayah yang sudah dilantik yakni Bapak Bupati dan Forkopimda yang ada di Luwu Timur,” tegasnya.

Sinergitas terbangun di tengah pandemi Covid-19 dengan menghadirkan program prioritas atau program istimewa yang menyentuh masyarakat.

“Terkhusus di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Tiga sektor ini menjadi poin dalam laporan Badan Statistik bahwa ini yang memberikan kontribusi terbesar dalam kehidupan ekonomi masyarakat,” paparnya.

Seperti diketahui Budiman mengantikan bupati terpilih Muhammad Thorig Husler yang telah meninggal dunia.
Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wakil bupati menjadi Bupati Luwu Timur ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 26 Februari 2021 yang lalu, khusus untuk Luwu Timur yang dilantik hanya wakil bupati, dimana bupati terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 berhalangan tetap.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menerima Ketua Tim dan para Staf serta Tenaga Ahli Komite III DPD RI di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Kunjungan ini dalam rangka Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai RUU usul inisiatif DPD RI. Dari pertamuan ini diharapkan dapat memberi inspirasi, motivasi dan semangat bagi jajaran aparatur pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan, khususnya yang menyangkut pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Andi Sudirman Sulaiman berharap pertemuan ini berguna bagi peningkatan pembangunan dan pengembangan di semua sektor. Selanjutnya unit satuan kerja perangkat daerah dimintanya memberi penjelasan sebagai masukan kepada tim kerja komite III DPD RI, yang nantinya dapat dikaji secara bijak dan seksama.

“Kami Provinsi Sulsel tentu kami mendukung, DPD selaku senator bagaimana membawakan beberapa bahan-bahan dari daerah. Ini penting sekali dengan ada penguatan seperti ini bahwa kami juga tentu merasa ada yang membawakan. Terkhusus fokusnya adalah bagaimana perimbangan pembangunan yang ada di Sulsel,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Lanjutnya, segala bentuk masukan diperlu Pemerintah Pusat. Di Sulsel juga berbagai wilayah-wilayah mengaspirasakan dalam hal terkait perimbangan pemerataan pembangunan berkeadilan termasuk di pulau-pulau. Sulsel memiliki 300an pulau sekitar 200an berpenghuni.

Penekanannya pada kesempatan ini, yakni pembangunan daerah terpencil sebagai wujud Sila Ke-5 Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dimana kerangka-kerangka dari daerah terpencil menjadi suatu bahan untuk pemberlakuan Sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini sudah dilaksanakan maka pelayanan dasar sampai pelosok, misalnya di Papua, Sulsel dan pulau-pulau kecil lainnya paling tidak pelayanan dasar sudah sampai ke meraka. Paling tidak kita bersatu membawa keadilan sila ke-5 yang lebih jelas,” sebutnya.

Di Sulsel juga berupaya mewujudkan cita-cita tersebut dengan membangun wilayah terisolir. Termasuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah bawahan. Sebelumya hanya Rp 30 miliar ditingkatkan Rp 300 miliar.

“Kami membangun daerah terisolir. Dulunya ditempuh tiga hari tiga malam, sekarang ada yang bisa enam jam. Ada juga beberapa ruas jalan kita buka untuk akses tercepat dan inilah salah satu bentuk adalah tugas kami bagaimana melaksanakan sila ke-5 pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk seluruh wilayah di Sulsel,” ungkapnya.

Sedangkan, Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, menyebutkan, apresiasi telah diterima langsung oleh Plt Gubernur Sulsel sebagai penentu kebijakan utama.

Dari kegiatan ini diharapkan DPD memiliki peran lebih sebagai perwakilan daerah. Terdapat 12 kementerian dan lembaga berada dibawah koordinasi Komite III DPD.

“Hari ini kita akan menggalang sebuah Undang-undang yang kita yakini dalam kondisi saat ini sangat kita butuhkan. Yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di sinilah kami perlu mendapatkan masukan. Oleh karena itu rapat kerja kita saat ini menghimpun dan menyusun daftar inventaris masalah yang akan kita catat masuk dalam revisi undang-undang tadi,” ungkapnya.

“Revisi dilakukan karena terjadi inefisiensi dan inefektivitas. Berbicara masalah kesejahteraan sosial bukan hanya pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah karena paling mengerti masalah daerah,” tambahnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat terkait dengan perluasan dan pemerataan layanan penanganan yang mengarah pada layanan yang berkeadilan dan terpenuhinya hak dasar penyandang masalah sepereti kemiskinan, kecatatan, ketunaan sosial, keterlantaran, kebencanaan, keterpencilan dan kekerasan yang adil dan transparan. Juga terkait pemerataan pelayanan pada semua lapisan masyarakat.

Diharapkan peningkatan mutu dan relevansi penanganan masalah sosial, hendaknya mengarah pada penanganan yang berbasis masyarakat.

Oleh karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memperhatikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dan bimbingan sosial.

Pada kesempatan ini Plt Gubernur juga mendapatakan Buku terkait kinerja DPD RI. Hadir, juga Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya; para anggota Komite III yakni Tamsil Linrung, Erlinawati, Rahmiyati Jahja, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Andi Nirwana, Herlina Murib, Yance Samonsabra; juga kepala perangkat daera lingkup Pemprov Sulsel; para ketua lembaga sosial; Civitas Akademika Universitas Islam Negeri.(jalu)