LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2026 yang diinisiasi oleh 22 organisasi warga Tionghoa di Kota Makassar, Rabu, 18 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi simbol kuatnya harmoni dan toleransi antarumat beragama di Sulawesi Selatan.

Perayaan yang dikenal dengan sebutan Bai Nian tersebut dipusatkan di Balai Prajurit Jenderal M. Jusuf, Jalan Jenderal Soedirman, Makassar. Acara berlangsung meriah dan dihadiri ribuan warga dari berbagai latar belakang. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian acara diisi dengan atraksi barongsai, pertunjukan musik, doa bersama, serta sajian kuliner dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar. Kehadiran UMKM menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meramaikan perayaan budaya.

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Ia berharap momentum Imlek dapat menjadi titik awal memperkuat harapan, kebersamaan, dan optimisme menatap masa depan.

“Momen Imlek ini kita menatap harapan dan masa depan yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Imlek, semoga kebahagiaan, harmoni, kesehatan, dan kesejahteraan senantiasa menyertai kita semua,” ujar Fatmawati.

Fatmawati menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan utama dalam membangun Sulawesi Selatan yang harmonis dan maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, berkomitmen menjaga persatuan serta memperkuat solidaritas antarwarga dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mari kita terus mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan dalam bingkai keberagaman tanpa ada sekat,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kontribusi masyarakat keturunan Tionghoa dalam pembangunan daerah, termasuk peran aktif dalam menggerakkan sektor ekonomi melalui kegiatan usaha dan UMKM.

Menurutnya, partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Perayaan Imlek yang diinisiasi organisasi warga Tionghoa ini tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarmasyarakat serta memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap momentum Imlek terus menjadi ruang memperkokoh harmoni sosial sebagai fondasi mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sebanyak 18 brand kuliner dan lima perusahaan ambil bagian dalam kegiatan Festival Mulia Ramadan yang dilaksanakan oleh Pengurus Masjid Amirul Mukminin Pantai Losari.

Kegiatan ini berlangsung selama satu bulan penuh sepanjang Ramadan di pelataran Masjid Terapung, Kota Makassar.

Festival tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar, serta pendiri Masjid Amirul Mukminin, Ilham Arief Sirajuddin.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa pelaksanaan festival di pelataran Masjid Amirul Mukminin di kawasan Pantai Losari diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang sekaligus memeriahkan suasana Ramadan di Kota Makassar.

“Dengan hadirnya festival ini memberikan ruang kepada saudara-saudara kita UMKM untuk bisa bergabung dan bersama-sama dengan pengurus masjid dan seluruh warga Makassar untuk memeriahkan festival amaliah Ramadan ini,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan festival tersebut sebagai lokasi ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa. Beragam kegiatan religius dan lomba digelar untuk menyemarakkan Ramadan.

Ia berharap warga Makassar, yang ingin menunggu waktu buka puasa bisa datang dan hadir, karena banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di tempat ini, mulai dari lomba dai cilik, dan lomba lain sebagainya.

“Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi acara tahunan yang lebih meriah di tahun-tahun yang akan datang,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Munafri juga mengungkapkan bahwa dirinya kini telah menempati rumah jabatan, sehingga untuk kebutuhan sahur pengurus masjid tidak perlu lagi dibebankan kepada panitia.

“Kalau sahurnya pengurus masjid, itu sudah jadi urusan saya, jangan lagi diurus,” katanya.

Appi menegaskan bahwa pelaksanaan festival dipusatkan di Masjid Amirul Mukminin agar kegiatan lebih terfokus dan berkualitas.

Menurutnya, dengan pemusatan kegiatan, seluruh pengunjung akan terarah ke tenant yang tersedia. Pemerintah Kota Makassar juga memastikan aspek kebersihan dan ketertiban menjadi prioritas.

Munafri mengapresiasi keterlibatan UMKM dalam festival ini. Dimana, banyak pelaku usaha kecil di Makassar yang membutuhkan sentuhan dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

“Terima kasih karena sudah melibatkan UMKM. Banyak sekali UMKM hari ini di Kota Makassar yang butuh disentuh oleh pemerintah untuk ditingkatkan kemampuan usahanya,” jelasnya.

Festival Mulia Ramadan di Masjid Terapung Losari diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi, menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat Kota Makassar selama bulan suci Ramadan.

Ia berharap kekompakan seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah menjadi tameng dalam menghadapi berbagai dinamika.

“Karena hanya dengan kekompakan, persoalan-persoalan yang datang di tengah-tengah Pemerintah Kota Makassar bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan bahwa Festival Mulia Ramadan yang digelar di pelataran Masjid Amirul Mukminin Pantai Losari menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi serta menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, bulan suci Ramadan bukan sekadar momentum ibadah secara personal, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan dan solidaritas antarwarga.

“Festival Mulia Ramadan menjadi momentum mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Di bulan suci ini, mari kita jadikan Makassar sebagai kota yang penuh berkah, kebersamaan, dan semangat berbagi,” ujarnya.

Aliyah menilai, kegiatan yang dipusatkan di kawasan Masjid Terapung Losari tersebut tidak hanya menghadirkan suasana religius, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial yang positif.

Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan dan partisipasi pelaku UMKM dinilai mampu menghadirkan nuansa Ramadan yang lebih semarak dan inklusif.

Ia berharap festival ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya, sekaligus menjadi agenda yang memperkuat identitas Makassar sebagai kota yang religius dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

“Kita ingin Ramadan di Makassar tidak hanya terasa khusyuk dalam ibadah, tetapi juga hangat dalam kebersamaan,” tambahnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penutupan Sementara Tempat Hiburan dalam rangka menghormati Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 M serta memperingati Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948).

Surat edaran yang ditetapkan di Makassar pada 13 Februari 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pengelola atau pengusaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, serta panti pijat atau refleksi yang beroperasi di wilayah Kota Makassar.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Islam yang menjalankan ibadah puasa selama Ramadan 1447 Hijriah, serta umat Hindu yang memperingati Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa pengaturan penutupan sementara ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, khususnya Pasal 34 ayat (1) poin a dan poin e.

“Adapun ketentuan yang diatur yakni seluruh kegiatan usaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, serta panti pijat atau refleksi wajib ditutup sementara mulai Selasa, 17 Februari 2026,” demikian isi surat edaran tersebut.

Dalam isi surat edaran, Pemerintah Kota Makassar, menyampaikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kebijakan ini, Pemkot Makassar berharap seluruh pelaku usaha dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban umum serta menciptakan suasana yang kondusif dan penuh khidmat selama Ramadan dan peringatan Nyepi.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penutupan tempat hiburan malam (THM) selama Ramadan merupakan komitmen pemerintah kota dalam menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat.

“Soal Ramadan kita tutup THM, saya pastikan itu akan kami keluarkan edaran untuk memastikan itu, jangan dibuka THM-nya,” tegas Munafri, Selasa (17/2/2026).

Ia mengingatkan bahwa Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan memperbanyak amal ibadah.

Munafri juga mengimbau para generasi muda agar tidak memaknai Ramadan dengan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Terkait kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Ramadan, Munafri memastikan seluruh agenda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk kegiatan Safari Ramadan.

“Kegiatan-kegiatan kita sama, ada Safari Ramadan, turun ke wilayah-wilayah untuk menyampaikan program-program kepada masyarakat,” tuturnya.

Melalui kebijakan ini, Appi menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas dan nilai-nilai keagamaan serta ketertiban sosial di tengah masyarakat.

“Ini akan berjalan sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh teman-teman di Kesra bersama camat dan Lurah yang baru,” jelasnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ahmad Hendra, mengatakan momentum Ramadan dan Nyepi merupakan ruang refleksi, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan kebhinekaan yang menjadi kekuatan Kota Makassar.

Lanjut dia, momentum Ramadan dan Hari Raya Nyepi adalah ruang introspeksi, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual serta kebhinekaan yang menjadi kekuatan Kota Makassar.

“Kepatuhan pengelola tempat hiburan bukan hanya bentuk ketaatan terhadap regulasi, tetapi juga kontribusi nyata dalam menjaga harmoni sosial dan ketertiban umum, sehingga ditutup sementara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penegakan aturan administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha pariwisata, untuk menjaga suasana kondusif selama momen keagamaan berlangsung.

Menurutnya, sebagai kota yang terus bergerak menuju visi Makassar MULIA (Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan). Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus tumbuh secara beretika dan selaras dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tumbuh secara beretika, menghormati norma sosial, serta memperkuat citra Makassar sebagai destinasi yang berkelas dan beradab,” jelasnya.

Ahmad Hendra menambahkan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal.

“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis suasana Ramadan dan peringatan Nyepi tahun ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kekhidmatan, sekaligus tetap menjaga kepercayaan publik terhadap iklim usaha pariwisata di Kota Makassar,” tutupnya. (*)

Dinas Pendidikan Kota Makassar, telah merilis jadwal libur Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah Tahun 2026 bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, hingga SMP se-Kota Makassar.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 400.3.5/60/Disdik/II/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Bulan Suci Ramadan 1447 H Tahun Pelajaran 2025/2026.

Surat edaran ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh sekolah dalam mengatur kegiatan pembelajaran selama bulan suci Ramadan hingga masa libur Idulfitri.

Melalui kebijakan tersebut, peserta didik akan menikmati masa libur awal Ramadan selama enam hari, yakni mulai 16 hingga 21 Februari 2026.

Setelah itu, kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan pada 23 Februari hingga 14 Maret 2026 dengan penyesuaian suasana dan aktivitas pembelajaran yang lebih kondusif selama bulan suci.

Selanjutnya, masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 24 Maret 2026. Kegiatan pembelajaran secara efektif direncanakan kembali berjalan mulai 25 Maret 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa penerbitan surat edaran tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap bulan suci Ramadan sekaligus penyesuaian kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2026.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK negeri dan swasta, UPT SPF SD negeri dan swasta, serta UPT SPF SMP negeri dan swasta di wilayah Kota Makassar.

“Dinas Pendidikan Kota Makassar menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pembelajaran Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah bagi satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP se-Kota Makassar,” ujarnya, Senin (16/2/2026).

Namun demikian, Achi mengungkapkan bahwa jadwal tersebut akan mengalami penyesuaian jadwal libur siswa dis semua tingkatan Sekolah.

Hal ini menyusul terbitnya Surat Edaran Bersama (SEB) Tiga Menteri yang secara nasional mengatur jadwal pembelajaran dan libur sekolah selama Ramadan dan Idulfitri 2026.

Berdasarkan SEB tersebut, libur awal Ramadan ditetapkan mulai 18 hingga 21 Februari 2026. Sementara itu, libur Idulfitri dijadwalkan pada 16–20 Maret 2026 dan dilanjutkan pada 23–27 Maret 2026.

Menurut Achi, surat edaran yang sebelumnya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar memang dikeluarkan lebih awal sebelum terbitnya kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait tambahan masa libur Lebaran.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan akan kembali menerbitkan surat edaran penyesuaian agar jadwal libur sekolah selaras dengan kebijakan nasional.

“Sekarang masih dalam masa libur awal Ramadan, sehingga kami akan segera membuat surat edaran penyesuaian berdasarkan edaran pusat dari tiga menteri,” terangnya.

“Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat mengikuti ketentuan terbaru libur Lebaran secara tertib,” sambung Achi.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa meskipun terdapat masa libur pada awal Ramadan, pihaknya mengimbau kepada seluruh orang tua untuk tetap memantau aktivitas anak-anak selama berada di rumah.

Achi berharap siswa tetap menjaga kedisiplinan, memanfaatkan waktu luang secara positif, serta meningkatkan kualitas ibadah selama bulan suci.

Dia juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran selama Ramadan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi kurikulum reguler, tetapi juga diarahkan pada penguatan pendidikan karakter peserta didik.

Menurutnya, Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat untuk memperkuat nilai-nilai akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial di lingkungan sekolah.

“Ramadan adalah momentum pendidikan karakter. Sekolah kami dorong untuk memperbanyak kegiatan yang membentuk akhlak, kedisiplinan, dan kepedulian sosial peserta didik,” imbuh Achi.

Dalam surat edaran tersebut, satuan pendidikan juga diminta untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial selama bulan Ramadan.

Kegiatan tersebut antara lain tadarus Alquran, pesantren kilat, kultum atau ceramah keagamaan, serta kegiatan sosial dan bakti sosial.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun suasana religius di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan empati antarpeserta didik.

“Kita ingin anak-anak tidak hanya memahami makna puasa secara ritual, tetapi juga mampu mengamalkan nilai empati, berbagi, serta disiplin dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga mengingatkan seluruh peserta didik agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, serta meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak mulia selama Ramadan.

Surat edaran tersebut nantinya, akan ditembuskan kepada Wali Kota Makassar, sebagai bentuk laporan resmi pelaksanaan kebijakan pendidikan selama Ramadan 1447 Hijriah.

“Kami berharap proses pembelajaran selama bulan suci tetap berjalan optimal dan kondusif, sekaligus menjadikan Ramadan sebagai momentum penguatan karakter generasi muda di Kota Makassar,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kota Makassar, ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, dipercaya menjadi tuan rumah hajatan nasional Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), tahun 2026 yang digelar bulan Agustus mendatang.

MTQ akan digelar di kota berjuluk Anging Mammiri ini, menandai kepercayaan besar pemerintah pusat terhadap kapasitas dan kesiapan daerah.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik hajatan nasional yang digelar Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) melalui kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tahun 2026.

Kota Makassar bersama Kabupaten Pangkep dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan event akbar tersebut.

Menurut Munafri, kepercayaan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta dan tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ini merupakan sebuah kepercayaan yang luar biasa, mengulangi dari kegiatan MTQ yang pernah dilaksanakan pada tahun 2012 lalu,” ujar Munafri.

“Kami ingin menyampaikan kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini, selamat datang di Makassar,” lanjutnya, saat dalam sambutan menghadiri kegiatan Launching dan Sosialisasi Musabaqah Tilawatil Al-Qur’an (MTA) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang digelar di The Rinra Hotel, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sabtu (14/2/2026) malam.

Hadir di launching MTQ ke-VIII, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.

Lebih lanjut, Appi menyampaikan salam hormat kepada seluruh tamu undangan serta memastikan bahwa pada pelaksanaan MTQ yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang, seluruh peserta akan diterima dengan baik di Kota Makassar.

Munafri mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir Kota Makassar memang menjadi salah satu sentra kegiatan berskala nasional.

Hampir setiap bulan, terdapat dua hingga tiga agenda nasional yang digelar di kota ini.

“Mungkin saat ini belum semuanya bisa kami lakukan secara baik dan maksimal, tetapi kami berjanji dengan seluruh kemampuan yang kami miliki untuk terus meningkatkan pelayanan dan hospitality di Kota Makassar,” tegasnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk melaksanakan kegiatan MTQ Korpri ini dengan sungguh-sungguh, serta memastikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta.

“Kami bertekad melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami ingin seluruh peserta yang hadir dapat menikmati semilir angin mamiri dan nikmatnya kuliner di Kota Makassar,” tambahnya.

Lebih jauh, Munafri berharap kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Pangkep, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak terkait dapat memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan MTQ tersebut.

Ia menekankan bahwa MTQ bukan sekadar ajang kompetisi membaca Al-Qur’an, melainkan juga menjadi manifestasi peningkatan nilai-nilai religius di kalangan anggota Korpri dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya sebagai aparatur negara.

“MTQ ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga wujud penguatan nilai spiritual dan nilai-nilai Qur’ani yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam menjalankan tugas sebagai anggota Korpri,” tutupnya.

Pada Launching dan Sosialisasi MTQ ke- VIII Korpri Tingkat Nasional 2026, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Ini adalah momentum memperkuat integritas dan nilai spiritual ASN dalam pengabdian kepada masyarakat,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

Sedangkan, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa MTQ Korpri bukan sekadar ajang perlombaan membaca Al-Qur’an, melainkan momentum strategis untuk memperkuat nilai-nilai religius di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu disampaikan Zudan dalam kegiatan launching dan sosialisasi MTQ Korpri yang digelar di Makassar. Ia menyebut, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fondasi pelaksanaan MTQ Korpri.

“Pilar pertama adalah pilar persaudaraan. Kita ingin memperkuat persaudaraan dari 6,5 juta ASN kita,” ujarnya.

Menurutnya, MTQ menjadi ruang pemersatu ASN dari berbagai kementerian, lembaga, provinsi, hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pilar kedua, lanjut Zudan, adalah pilar kolaborasi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Korpri Pusat, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar dapat tumbuh dan berkembang bersama.

“Bagaimana Korpri Pusat, kementerian, lembaga, dan kabupaten/kota bisa tumbuh bersama-sama,” katanya.

Sementara pilar ketiga yang disebutnya sebagai landasan paling penting adalah kecintaan terhadap Al-Qur’an.

Ia meyakini seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir memiliki semangat yang sama dalam menumbuhkan nilai-nilai Qur’ani di lingkungan ASN.

“Saya meyakini Ibu-Bapak ASN semua yang hadir malam hari ini, di hatinya ada tiga landasan itu, pilar persaudaraan, pilar kolaborasi, dan pilar kecintaan terhadap Al-Qur’an,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zudan juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar, termasuk Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, beserta jajaran, untuk pengeluaran sukses MTQ .

Zudan menegaskan, penyelenggaraan MTQ di Sulawesi Selatan semakin meneguhkan posisi daerah ini sebagai salah satu pusat pelaksanaan MTQ Korpri.

Dia mengingatkan bahwa MTQ Korpri pertama kali digagas pada periode kepemimpinan Diah Anggraeni sebagai Ketua Korpri 2010–2015.

Sejak saat itu, pelaksanaan MTQ Korpri terus berkembang dan digelar di berbagai daerah.

Ia juga mengenang masa pandemi Covid-19, ketika pelaksanaan MTQ sempat direncanakan untuk ditiadakan. Namun, antusiasme ASN begitu tinggi hingga meminta agar kegiatan tetap digelar secara virtual.

“Pada saat Covid-19, kita ingin tidak mengadakan, tetapi para ASN protes, minta diadakan MTQ virtual. Bayangkan kecintaan para ASN sampai MTQ pun dimintakan virtual,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, panitia penyelenggara MTQ Korpri, Muh Saleh menjelaskan secara gambaran umum, Pelaksanaan MTQ ke-VIII Korpri Tahun 2026 dipersiapkan dengan matang menyusul penetapan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah.

Penetapan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar Korpri.

Serta Surat Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional yang menetapkan Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara MTQ ke-Makassar Dipercaya Tuan Rumah MTQ Korpri ke-VIII, Munafri: Kami Siap Beri Pelayanan TerbaikVIII Korpri tahun 2026. Bertempat di Kota Makassar, dan Kabupaten Pangkep.

“Kegiatan berskala nasional ini mengusung tema ‘ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh’, sebagai refleksi komitmen membangun aparatur sipil negara yang tidak hanya profesional dalam pelayanan publik, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral Qur’ani,” jelasnya.

Dijelaskan, MTQ Korpri ke-VIII tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ASN melalui penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelaksanaan tugas birokrasi.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat melestarikan seni dan budaya Islami di lingkungan birokrasi, sekaligus memperkuat karakter ASN yang religius, berintegritas, dan berakhlak mulia.

“Pelaksanaan MTQ kali ini akan mempertandingkan 12 cabang dengan total 36 golongan, serta terdapat penambahan empat cabang baru dibandingkan pelaksanaan MTQ Korpri ke-7 di Kalimantan Tengah,” terangnya.

Cbang yang diperlombakan meliputi,

Tilawatil Qur’an, Tartil Al-Qur’an, Hifzhil Qur’an (hafalan), Khattil Qur’an (kaligrafi), Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, Hafalan Hadis dan Syarah Hadis, hingga lomba seni bernuansa Islami seperti cipta dan baca puisi Islami.

Untuk cabang hafalan Al-Qur’an, terdapat beberapa golongan di antaranya hafalan Juz 30, hafalan Surah Al-Baqarah, hafalan Surah Ali Imran, hafalan Surah An-Nisa, serta hafalan tujuh surah pilihan seperti Surah As-Sajdah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, dan lainnya.

“Sementara pada cabang kaligrafi, dipertandingkan berbagai kategori seperti dekorasi, naskah kontemporer, digital klasik tradisional, hingga digital kontemporer,” ungkapnya.

Adapun, rangkaian kegiatan MTQ Korpri ke-8 telah dimulai dengan pelaksanaan launching dan sosialisasi pada 12 Februari 2026. Selanjutnya, pendaftaran dan pendataan peserta dijadwalkan mulai 2 Maret 2026 hingga Agustus 2026.

Pembukaan resmi direncanakan berlangsung pada 23 Agustus 2026, sementara perlombaan akan digelar pada 24 hingga 29 Agustus 2026, dan penutupan pada 30 Agustus 2026.

Pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 akan digelar di dua lokasi, yakni di Makassar dan Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan), sebagai bentuk kolaborasi daerah dalam menyukseskan perhelatan nasional ini.

Dalam sistem penilaian, dewan hakim akan menetapkan enam kategori juara pada setiap cabang dan golongan, yaitu Juara I, Juara II, Juara III, serta Harapan I, Harapan II, dan Harapan III.

“Dengan persiapan yang telah dimulai sejak dini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Korpri optimistis MTQ Korpri tahun 2026 akan berlangsung sukses dan menjadi momentum penguatan nilai-nilai Qur’ani di lingkungan ASN, sekaligus memperkokoh peran Korpri sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menorehkan capaian di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi yakni, berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini kepada Andi Sudirman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026.

Gubernur Andi Sudirman mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. “Alhamdulillah Sulsel mendapatkan penghargaan 1 dari 2 Provinsi di Indonesia peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2025 menjadi BB,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan peningkatan nilai SAKIP tidak terlepas dari kontribusi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel.

“Ini adalah penghargaan bersama sebagai tim dari semua OPD bersama jajaran dalam meningkatkan capaian Sistem Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah secara signifikan dari Tahun sebelumnya,” terangnya.

Sekadar diketahui, SAKIP di lingkup Pemprov Sulsel dikoordinasikan secara terpadu. Bappeda berperan pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab pada pelaporan kinerja, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal.

Secara kuantitatif, nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun ini mencapai 70,26 poin, meningkat dari tahun sebelumnya 69,02 poin.

Adapun Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, terus menggenjot akselerasi pembangunan demi mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, berbagai program unggulan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.

Memasuki tahun perencanaan 2026, komitmen tersebut tercermin dari tingginya partisipasi dan usulan program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tercatat sebanyak 2.181 usulan program masuk dalam sistem perencanaan, yang terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 980 usulan sektoral.

Selain itu, terdapat 795 usulan gabungan Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penajaman prioritas pembangunan.

Gambaran tersebut mengemuka dalam Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).

Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi dan penyelarasan program antarperangkat daerah guna memastikan setiap usulan terakomodasi secara terukur dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran SKPD, para camat, dan lurah se-Kota Makassar, sebagai bentuk komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026 yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Makassar.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa sebelum berbicara lintas koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus lebih dahulu diselesaikan.

“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.

Ia bahkan mengulang pesan terkait istilah deep state dan state capture, yang menurutnya tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah.

Munafri menjelaskan, deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.

Mantan Bos PSM itu mengungkapkan, selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, ia menemukan praktik-praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, ia menilai masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa program prioritas bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal.

“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.

Appi menegaskan akan melakukan pengawasan dan cross check secara langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Bahkan, ia menyebut akan melibatkan organ non-pemerintahan untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang berjalan.

Dia juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan sebagai instrumen penguatan integritas dan transparansi. Namun ia mengakui, tidak semua perangkat daerah menerima proses digitalisasi dengan terbuka.

Dalam forum tersebut, politisi Golkar ini menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral antarperangkat daerah. Ia meminta seluruh SKPD saling mendukung, termasuk dalam kebutuhan teknis lintas dinas.

“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.

Ia juga menekankan, persoalan kebersihan kota sebagai isu krusial yang harus ditangani serius. Munafri menyampaikan bahwa program “Jumat Bersih” menjadi kegiatan wajib hingga tingkat RT setiap pekan.

Selain kebersihan, ia menilai penataan taman kota dan penertiban spanduk serta baliho yang dinilai semrawut, termasuk larangan pemasangan iklan rokok di kawasan jantung kota.

Oleh sebab itu, Appi mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah hanya demi memudahkan pencapaian dan perolehan insentif.

Tak hanya itu, dia kembali menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat daerah yang mengelola anggaran.

Ia juga meminta agar para pimpinan dikelilingi oleh orang-orang yang berani mengingatkan jika terjadi kesalahan.

Alumni FH Unhas ini menekankan pada kondisi Makassar Creative Hub (MCH) yang menurutnya tidak terkelola maksimal meski merupakan program prioritas pemerintahannya.

Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh jajaran untuk memperbaiki sistem bersama. Ia berharap melalui forum lintas perangkat daerah tersebut, sinergi dan integritas dapat diperkuat demi memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan maksimal.

“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.

Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.

“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rancangan program strategis yang merupakan rekomendasi dari seluruh SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan di Kota Makassar.

Menurut Dahyal, seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah melalui proses sinkronisasi dan penajaman lintas perangkat daerah.

“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.

Dari Dinas Pendidikan, sejumlah program prioritas diusulkan, di antaranya rehabilitasi ruang kelas pada UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya.

Selain itu, terdapat program rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, serta pemenuhan kebutuhan mobiler pada SDN KIP Maccini guna menunjang kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.

Dinas Pendidikan juga mengusulkan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan serta memastikan sistem pendidikan inklusi berjalan berdasarkan kebutuhan siswa dan siswi penyandang disabilitas.

Termasuk di dalamnya penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersedia secara by name dan by address.

“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.

Sementara dari Dinas Kesehatan, rekomendasi program diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang, melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, diusulkan pelatihan penggunaan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Kota Makassar sebagai bagian dari pelayanan ramah disabilitas.

“Program lainnya adalah pembuatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan ramah disabilitas di seluruh Puslesmas” ungkapnya.

Dinas Kesehatan juga diharapkan memastikan akses dan ketersediaan data terbaru, khususnya terkait pelayanan posyandu, guna mendukung Forum Kota Sehat dalam menghadapi Penilaian Kota Sehat tingkat nasional tahun 2027.

“Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan,” jelasnya.

Kemudian dari Dinas Sosial, rekomendasi program mencakup penambahan tenaga pekerja sosial untuk memperkuat pelayanan sosial di masyarakat.

Penganggaran perlengkapan jenazah juga diusulkan dengan pelimpahan kewenangan hingga tingkat kecamatan, khususnya sebagai kebijakan khusus untuk wilayah Kepulauan Sangkarrang.

“Selain itu, terdapat program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Sosial, termasuk Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC),” paparnya.

Lanjut dia, pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana juga menjadi prioritas, disertai peningkatan kapasitas petugas pelayanan Dinas Sosial.

” Untuk mendukung pembangunan inklusi, Dinas Sosial juga mengusulkan alokasi anggaran bagi penerjemah bahasa isyarat,” terangnya.

Sedangkan, dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), program difokuskan pada pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah Makassar Utara, Timur, dan pesisir, meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan Tamalanrea.

Selain itu, terdapat program peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan gedung pemerintah, serta penataan sistem drainase dan infrastruktur pengendalian banjir.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, melalui pemilahan, edukasi, dan pengawasan pengelolaan sampah.

Program pelatihan dan pendampingan pengelolaan dana kelurahan juga diusulkan, termasuk pengembangan bank sampah, komposter, TPS3R, serta edukasi pengelolaan sampah.

“Ada juga usulan perbaikan tata kelola lingkungan yang terintegrasi, berbasis data, dan akuntabel menjadi bagian dari agenda prioritas,” katnaya, menjelaskan.

Tak ketinggalan, Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan optimalisasi potensi ruang dalam pengembangan urban farming melalui pemanfaatan lorong dan pekarangan untuk tanaman ekonomis seperti sayuran dan cabai.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku perikanan tangkap, budidaya, petani, dan peternak juga menjadi fokus, termasuk pendampingan pengembangan keterampilan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Penguatan sarana dan prasarana kelompok nelayan, khususnya masyarakat pesisir dan pulau kecil, turut menjadi perhatian,” jelasnya lagi.

Dari Dinas Pariwisata, program diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur, pelibatan masyarakat, serta legalitas objek wisata.

Optimalisasi promosi dan pemasaran pariwisata juga diusulkan, termasuk penguatan konektivitas udara (air connectivity) dan pengembangan destinasi wisata baru.

“Selain itu, pengembangan subsektor ekonomi kreatif didorong melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif serta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata,” sebutnya.

Terakhir dari Dinas Koperasi dan UKM, mengusulkan program penguatan SDM dan kelembagaan koperasi melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi kelurahan.

“Transformasi digital dan penguatan daya saing koperasi melalui inovasi produk serta profesionalisme tata kelola juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal,” tutupnya.

Dahyal menyampaikan, total usulan Musrenbang (Dakel dan Sektoral) yang masuk mencapai 2.181 usulan, terdiri atas 1.194 usulan Dakel dan 987 usulan sektoral.

Selain itu, terdapat 795 usulan Musrenbang hasil integrasi Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penetapan prioritas pembangunan.

“Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

LANGITKU NET, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Munafri Aliyah Mustika Ilham meresmikan Lapangan Rebound Padel yang berlokasi di Jalan Karunrung, Rabu (11/02/2026).

Grand Opening ini menandai semakin tingginya popularitas olahraga padel di Kota Makassar, yang kini diperkirakan telah memiliki lebih dari 50 lapangan tersebar di berbagai wilayah.

Munafri menyampaikan apresiasi atas bertambahnya fasilitas olahraga padel di Makassar. Ia menilai tren olahraga ini masih akan terus berkembang, seiring tingginya minat masyarakat.

“Padel ini unik. Hampir tidak ada orang yang sudah mencoba lalu berhenti. Selain olahraga, ini sudah menjadi gaya hidup dan ruang silaturahmi,” ungkap Munafri.

Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menekankan bahwa pertumbuhan padel bukan hanya berdampak pada gaya hidup sehat, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.

Dari sisi pendapatan, Appi menyampaikan lapangan olahraga masuk dalam kategori pajak ketangkasan. Selain itu, hadirnya banyak lapangan membuka peluang kerja baru, termasuk bagi atlet yang dapat berprofesi sebagai pelatih (coach).

“Banyak pemain Padel yang kini bisa menjadi coach juga melatih pemain-pemain baru,” jelasnya.

Dengan bertambahnya jumlah dan variasi lapangan Padel seiring berjalannya waktu, Munafri mengapresiasi langkah para pemilik lapangan Padel yang telah berkoordinasi untuk membuat klasifikasi standar harga guna menjaga iklim usaha tetap sehat dan menghindari perang tarif.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menilai kehadiran Rebound Padel Club menjadi warna baru dalam mendorong gaya hidup sehat masyarakat.

“Fasilitas seperti ini diharapkan mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin aktif, sehat, dan produktif,” ujarnya.

Owner Rebound Padel yang juga Ketua POBSI Makassar Periode 2026–2030, M. Ikram Riswandi Sahabuddin, menyampaikan rasa syukur atas dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirnya fasilitas olahraga tersebut. Ia berharap Rebound Padel tidak hanya menjadi sarana menyalurkan hobi, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja serta memberi dampak positif bagi kesehatan masyara kukat.

“Alhamdulillah, harapannya usaha ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih juga atas dukungan Bapak Wali Kota,” ujar Ikram.(*)

LANGITKU.NET, Takalar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan groundbreaking preservasi jalan Paket 2 Multi Years Project (MYP) senilai Rp274 miliar yang mencakup wilayah Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto, dan Kota Makassar dengan total panjang penanganan mencapai 209,38 kilometer. Kegiatan tersebut dipusatkan di ruas Bontoramba–Galesong, Kabupaten Takalar, Selasa, 10 Februari 2026.

“Bismillah, hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan jalan ruas Galesong. Takalar mendapatkan total panjang sekitar 110 kilometer sebagai bagian dari paket multiyears,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Ia menjelaskan, Paket 2 MYP senilai Rp274 miliar tersebut mencakup sejumlah ruas strategis lintas kabupaten/kota. Program preservasi difokuskan pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan agar mobilitas barang dan jasa semakin lancar.

Adapun daftar ruas penanganan preservasi jalan dalam paket tersebut meliputi Ruas Panciro–Batas Kota Makassar, Batas Kabupaten Gowa–Barombong–Batas Takalar, Batas Kota Makassar–Bontoramba, Bontoramba–Galesong–Patallassang, Palangga–Salekoa–Batas Takalar, Batas Gowa–Tanakaraeng, Tanakaraeng–Sapaya–Batas Jeneponto, Batas Jeneponto–Rumbia–Jeneponto, Sapaya–Malino, serta Ruas Palleko–Towata.

Menurutnya, kehadiran infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat waktu tempuh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan terdampak.

“Kehadiran infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini menjadi solusi bertahap menuju Sulsel yang semakin maju dan berkarakter,” tuturnya.

Gubernur Sulsel juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan selama proses pekerjaan berlangsung serta meminta dukungan agar proyek dapat berjalan lancar.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung dan mohon dukungan penuh dari masyarakat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Makassar, tahun 2026 tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial semata, melainkan harus mampu melahirkan capaian nyata yang dapat direalisasikan.

Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rakor PAD yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/2/2026).

“Acara ini jangan dijadikan hanya sebuah seremonial. Tapi ini harus kita achieve, kita harus mampu untuk merealisasikan,” tegas Appi di hadapan peserta rakor.

Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah komitmen bersama yang memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar.

” Ini adalah janji kita, artinya ini akad. Kalau akad yang tidak diselesaikan, konsekuensinya dosa,” tuturnya.

“Jadi saya berharap ini menjadi akad untuk kita semua, untuk kita memaksimalkan apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi tujuan kita hadir di tempat ini,” smabung Munafri.

Menurut Appi, akan terasa sangat naif apabila para peserta hanya datang mengikuti kegiatan, menghabiskan anggaran.

Namun, tidak mampu memetik hasil maksimal dari diskusi dan materi yang disampaikan oleh para narasumber.

“Begitu naif rasanya kalau kita cuma datang, buang-buang anggaran, lalu apa yang kita dapatkan tidak semaksimal apa yang bisa kita lakukan,” katanya.

Dia menilai, Rakor PAD ini menyimpan banyak potensi dan pelajaran penting yang harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan maupun terobosan nyata di masing-masing perangkat daerah.

Banyak sekali potensi-potensi, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa di petik dari hasil diskusi yang disampaikan oleh beberapa narasumber.

Appi juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan SKPD lainnya, untuk lebih berani menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam menggali potensi pendapatan daerah.

“Kita harus mampu punya inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan berbagai macam potensi yang bisa digali dari tempat masing-masing,” tegasnya.

Politisi Golkar itu meyakini, dengan kerja yang maksimal dan terukur, potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sangat besar dan tidak akan berada di bawah angka Rp2,7 triliun.

Potensi pendapatan yang ada di Kota Makassar tidak akan di bawah 2,7 triliun dalam kondisi seperti ini. Sehingga ini menjadi sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang harus kita dapatkan.

Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya penerapan pendekatan digitalisasi dalam sistem pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan, salah satunya melalui pendekatan yang namanya pendekatan digitalisasi,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Appi mengajak seluruh peserta Rakor PAD untuk menghadiri jamuan makan malam bersama sebagai bagian dari kebersamaan dan keakraban antarpeserta. (*)