News

LANGITKU.NET, Jakarta – Pemerintah Kota Makassar, memastikan proses seleksi Direksi PDAM segera memasuki tahap lanjutan, menyusul hasil audiensi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu terus mendorong penguatan reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya pada sektor pelayanan air minum, agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, yang berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

“Hari ini, kami bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Bapak Agus Fatoni. Berdiskusi mendengarkan arahan soal lanjutan seleksi PDAM,” ujar Munafri.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan proses seleksi dan percepatan lelang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, agar berjalan sesuai koridor regulasi sekaligus menjawab kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik.

Dalam audiensi tersebut, pemerintah pusat melalui Dirjen Keuda memberikan penegasan sekaligus restu agar tahapan seleksi dilanjutkan tanpa mengulang proses sebelumnya, sepanjang tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, menjelaskan bahwa arahan pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, menegaskan bahwa tahapan seleksi yang telah berjalan tidak diulang, melainkan dilanjutkan dengan mekanisme yang telah ada.

“Jadi sesuai arahan Pak Dirjen, tahapan yang sudah berjalan itu akan kita lanjutkan kembali dalam waktu dekat,” ujar Muh Amri.

“Saat ini kami fokus menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi dan pembentukan tim seleksi, sebelum masuk ke tahapan lanjutan,” lanjutnya.

Diketahui, sebanyak 24 peserta yang telah lolos tahapan administrasi sebelumnya akan langsung melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) melalui sesi wawancara.

Proses ini difokuskan pada penentuan posisi jabatan strategis di tubuh PDAM, guna menghadirkan manajemen yang profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pelayanan air bersih di Kota Makassar.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk memastikan transformasi PDAM berjalan lebih cepat, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pendekatan yang dikonsultasikan langsung ke pemerintah pusat mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan regulasi nasional dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Pada kesmepatan ini, Amri menegaskan, proses ini disebut sebagai kelanjutan seleksi karena hanya diikuti oleh peserta yang sebelumnya telah memenuhi ambang batas nilai Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Pemerintah kota nantinya akan kembali melayangkan undangan resmi kepada seluruh peserta tersebut untuk mengikuti tahapan berikutnya.

“Ada 24 peserta yang ikut, mereka hanyalah calon direksi PDAM yang nilai UKK-nya sudah memenuhi syarat. Kita akan lakukan pesuratan ulang untuk mengundang mereka mengikuti tahapan lanjutan,” jelasnya.

Dalam skema terbaru, terdapat penyesuaian penting yang menjadi penekanan dari Kemendagri. Jika sebelumnya peserta hanya melamar sebagai anggota direksi secara umum.

Lanjut Amri, kini setiap calon diwajibkan memilih secara spesifik jabatan yang dilamar, seperti Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Umum, atau Direktur Teknik.

“Nanti mereka harus memilih satu posisi jabatan. Jadi saat UKK wawancara, penilaiannya akan spesifik berdasarkan jabatan yang dipilih,” tambah Amri.

Lebih lanjut, hasil komunikasi dengan Kemendagri juga menyepakati adanya penguatan komposisi tim seleksi (timsel), dengan penambahan satu perwakilan dari Kemendagri.

Pemkot Makassar, akan terlebih dahulu menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat sebagai dasar pembentukan tim tersebut.

Tahapan UKK yang akan dilaksanakan pun tidak mengulang keseluruhan proses, melainkan difokuskan pada sesi wawancara, mengingat nilai kompetensi peserta telah diperoleh pada tahapan sebelumnya.

“Seleksi bulan Mei ini, UKK-nya nanti hanya wawancara. Karena nilai kompetensi sudah ada, jadi wawancara ini untuk menguji kesesuaian dengan jabatan yang dipilih,” katanya.

Di sisi lain, Amri juga menekankan pentingnya percepatan proses ini, mengingat PDAM saat ini belum memiliki pimpinan definitif.

“Kita ingin proses ini lebih cepat, karena jangan terlalu lama PDAM dalam kondisi tanpa pimpinan definitif,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa struktur di PDAM saat ini masih diisi oleh dewan pengawas (Dewas) yang merangkap, sehingga tidak akan ikut dalam proses seleksi direksi.

Sebaliknya, mereka akan berperan dalam memfasilitasi jalannya seleksi.
Adapun masa jabatan direksi PDAM yang terpilih nantinya bersifat fleksibel, dengan masa maksimal lima tahun sejak pelantikan.

Namun, evaluasi oleh pimpinan yakni Wali Kota tetap dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kebijakan pimpinan daerah.

“Secara aturan maksimal lima tahun, tapi bisa dievaluasi kapan saja. Jadi sifatnya kondisional, tergantung kinerja dan kebutuhan organisasi,” tutup Amri. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Langkah reformasi birokrasi di Kota Makassar kian menemukan bentuknya untuk lebih baik.

Di tengah tuntutan publik akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya mengakhiri praktik-praktik lama dalam pengelolaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap dipersepsikan tidak transparan.

Melalui penerapan manajemen talenta berbasis digital, Pemkot Makassar kini mendorong sistem yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kompetensi serta kinerja, sebagai fondasi menuju birokrasi modern yang akuntabel dan berintegritas.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menerapkan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) secara matang dan terukur berbasis digitalisasi.

Komitmen tersebut disampaikan Munafri kepada jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dalam kegiatan Ekspose Manajemen Talenta Pemerintah Kota Makassar, yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (9/5/2026).

Jajaran BKN RI hadir diantaranya Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Herman, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Rahman Hadi, Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Diah Kusuma Ismuwardani.

Mereka hadir untuk mengevaluasi kesiapan Pemkot Makassar melalui presentasi simulasi penggunaan aplikasi SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta) yang telah diimplementasikan Pemkot Makassar.

Munafri menegaskan penerapan manajemen talenta Pemkot Makassar bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan langkah strategis untuk memastikan ASN ditempatkan sesuai kompetensi dan kapasitasnya.

“Pemkot Makassar menginginkan pola penjenjangan karier ASN yang jelas, transparan, dan akuntabel. Seluruh ASN harus duduk pada posisi yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. The right man on the right place,” katanya.

Munafri berharap, penerapan sistem tersebut menghapus paradigma lama dalam proses mutasi, promosi, maupun pengangkatan jabatan yang selama ini kerap dipersepsikan dipengaruhi faktor nonteknis.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi kesan bahwa promosi dan mutasi dilakukan karena pengaruh di luar ketentuan teknis. Semua harus berbasis sistem, berbasis kompetensi, dan berbasis kinerja,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memfasilitasi proses pendampingan penerapan manajemen talenta di Kota Makassar.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Herman, menekankan pentingnya bagi seluruh ASN memahami arah pengembangan kariernya, termasuk kompetensi apa yang perlu ditingkatkan untuk menempati posisi tertentu.

Ia menilai Makassar telah matang dalam menjalankan sistem manajemen talenta ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan sistem merit pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Yang terpenting adalah semua pegawai harus tahu bahwa Kota Makassar sudah memiliki model pengembangan pegawai dengan manajemen talenta. Jadi ASN tahu apa yang harus mereka tingkatkan, baik dari sisi kinerja maupun kualifikasi,” jelasnya.

Apresiasi juga disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Rahman Hadi. Ia mendorong Pemkot Makassar untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN agar aktif memperbarui data kompetensi, prestasi, dan rekam jejak dalam sistem SIMATA sehingga pengembangan karier dapat berjalan lebih optimal dan objektif.

“Dengan manajemen talenta, kepala daerah memiliki argumentasi yang kuat karena seluruh proses berbasis sistem dan data,” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Penyaluran dan Rekomendasi BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 4 Mei 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat pengendalian penyaluran serta penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi, khususnya bagi sektor prioritas penerima manfaat di Sulawesi Selatan. Rakor ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel dalam mendukung kebijakan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang memengaruhi sektor energi. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah serta gangguan distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, memberikan tekanan terhadap stabilitas pasokan dan harga energi dunia.

Kondisi tersebut berdampak pada negara importir energi, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor minyak.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak mentah dunia berada pada tren tinggi dan sempat melampaui 100 dolar AS per barel. Indonesia sendiri masih mengimpor sekitar 700–800 ribu barel minyak per hari atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional.

“Situasi ini membawa konsekuensi terhadap perekonomian nasional, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi, meningkatnya biaya logistik, hingga potensi tekanan inflasi,” ujar Jufri.

Di sejumlah wilayah, kondisi ini bahkan sempat memicu antrean dan kelangkaan BBM sebagai dampak tekanan rantai pasok energi. Dalam konteks ini, negara hadir melalui kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi global.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran guna menjaga stabilitas harga BBM subsidi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, konsumsi BBM nasional terus meningkat. Untuk solar subsidi mencapai 17–18 juta kiloliter per tahun, sedangkan pertalite sekitar 30 juta kiloliter per tahun. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran jika tidak dikelola dengan baik.

Persoalan BBM subsidi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terukur.

“Saya menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dan integrasi sistem distribusi BBM,” kata Jufri.

Pemanfaatan teknologi seperti barcode dan sistem aplikasi dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi. Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meminimalkan praktik penyelewengan di lapangan serta memperkuat pengawasan berbasis data.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi agar semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

BBM bersubsidi tidak hanya menyasar kendaraan, tetapi juga petani dan nelayan untuk kebutuhan alat mesin pertanian serta operasional kapal.

“Petani dan nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi melalui surat rekomendasi dari dinas terkait. Diperlukan sinergi, termasuk dengan aparat penegak hukum, agar pengawasan berjalan optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyebut kuota BBM bersubsidi Sulsel tahun 2026 mencapai sekitar 1,8 juta kiloliter yang terdiri dari pertalite dan biosolar.

Pertamina juga menjalankan sejumlah langkah pengendalian, antara lain implementasi program subsidi tepat sasaran, koordinasi dengan aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan.

Sepanjang Januari–April 2026, tercatat 28 SPBU telah mendapat pembinaan hingga sanksi, serta 3.314 nomor polisi kendaraan diblokir.

Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Andri Ananda Yudhistira, menekankan tiga langkah utama, yakni penguatan pengawasan dari hulu ke hilir, pembukaan hotline pengaduan masyarakat, serta komitmen internal untuk mencegah keterlibatan oknum dalam penyalahgunaan BBM subsidi.

“Masing-masing satker tingkatkan pengawasan dari mulai hulu hingga hilir,” tegas nya.

Pemprov Sulsel menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang berhak. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Kota Makassar kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional pada tahun 2026 ini. Ini membuktikan Makassar keluar dari zona merah intoleransi.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Kota ini resmi masuk dalam 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia, berdasarkan penilaian SETARA Institute melalui Indeks Kota Toleran (IKT).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan capaian tersebut.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi seluruh pihak yang telah menunjukkan bahwa kota ini adalah kota yang inklusif, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah,” ucap Appi, Rabu (6/5/2026).

Menariknya, jika melihat Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2024, Makassar berada di posisi ke-52, maka pada riset IKT mengalami kenaikan drastis dengan lompatan 43 peringkat hingga menempati posisi ke-9 nasional, diumumkan 2026.

Menurut Munafri, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Kota Makassar.

“Toleransi bukan sekadar jargon, tetapi harus benar-benar hadir dan dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Capaian ini menjadi lompatan signifikan, di mana Makassar berhasil naik 43 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Prestasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh elemen masyarakat dalam merawat keberagaman dan memperkuat harmoni sosial di tengah kehidupan perkotaan yang dinamis.

Penilaian IKT yang dirilis pada April 2026 di Jakarta mengukur berbagai indikator, mulai dari regulasi yang mendukung kebebasan beragama, kebijakan pemerintah daerah, hingga praktik sosial masyarakat dalam menjaga toleransi dan inklusivitas.

Hasil ini menunjukkan bahwa Makassar tidak hanya mampu menghadirkan stabilitas sosial, tetapi juga berhasil membangun ruang hidup yang aman, setara, dan saling menghargai bagi seluruh warganya.

Munafri menegaskan, capaian ini tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas toleransi di Kota Makassar.

“Kita berharap kondisi ini dapat kita pertahankan secara bersama-sama. Dengan masuknya Makassar sebagai salah satu dari 10 besar kota toleran,” tuturnya.

“Ini menjadi bukti bahwa ketika semua pihak peduli dan bekerja bersama, maka tujuan besar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dapat tercapai,” tambahnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar, sendiri selama ini terus mendorong berbagai program yang mendukung terciptanya iklim toleransi, mulai dari penguatan regulasi yang inklusif.

Fasilitasi dialog antarumat beragama, hingga pendekatan persuasif dalam menyelesaikan potensi konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan juga menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan indeks toleransi di Kota Makassar.

Budaya gotong royong, saling menghormati, serta keterbukaan antarwarga menjadi fondasi kuat dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman.

Dengan capaian ini, Kota Makassar diharapkan dapat menjadi role model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif, dan berkeadilan sosial.

“Ke depan, kami Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan dan program yang berorientasi pada keberagaman, serta memastikan bahwa nilai-nilai toleransi tetap menjadi bagian integral dalam pembangunan kota,” tutup Appi. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Komitmen tersebut kini diwujudkan melalui pembentukan relawan Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS), sebagai langkah konkret menjemput kembali anak-anak yang terputus dari dunia pendidikan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, pembentukan tim pengembalian ATS bukan sekadar program administratif, melainkan gerakan sosial yang menyasar langsung akar persoalan, guna menekan angka putus sekolah yang masih di Kota Makassar.

“Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, tim ini diharapkan mampu memastikan tidak ada lagi anak di Makassar yang tertinggal dari hak dasarnya untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Appi, Minggu (3/5/2026).

Relawan Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah, pengukuhan berlangsung di Lapangan Karebosi, Sabtu (2/5/2026), bertepatan hari pendidikan nasional.

Dengan hadirnya Tim ATS, Munafri berharap dapat menekan angka putus sekolah secara bertahap sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Wali Kota Makassar, menegaskan bahwa pembentukan tim tersebut dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka anak yang terpaksa berhenti sekolah karena berbagai faktor.

“Banyak sekali anak-anak kita yang terpaksa harus putus sekolah. Nah, ini yang harus kita pastikan mereka bisa kembali ke sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan formal merupakan hak dasar yang wajib diterima setiap anak untuk melanjutkan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Karena itu, pemerintah kota mengambil tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh anak di Makassar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Artinya pendidikan formal yang harus mereka terima itu dijalankan dengan baik. Jadi itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk memastikan mereka bisa kembali ke bangku sekolah,” tambahnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan, Tim ATS nantinya akan bekerja secara aktif di lapangan untuk menjaring anak-anak yang tidak sekolah.

Para relawan ini, akan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, mengidentifikasi penyebab putus sekolah, hingga mendampingi proses pengembalian mereka ke sistem pendidikan.

Terkait target, Munafri menyebutkan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan dan penyesuaian berdasarkan kapasitas tim yang telah dibentuk. Evaluasi berbasis data akan menjadi dasar dalam menentukan capaian yang ingin diraih.

“Mereka akan mempresentasikan kepada kita berapa persen target yang bisa dicapai,” ungkapnya.

“Tim ini yang akan menjaring mereka, menjangkau langsung, dan memastikan proses pendidikan ini berjalan. Termasuk bagaimana kita menurunkan angka anak putus sekolah,” tambahnya.

Ia juga mengakui bahwa angka putus sekolah di Makassar, masih tergolong signifikan, sehingga membutuhkan kerja serius dan turun langsung ke lapangan.

“Makanya ini harus kita cocokkan dengan data di dinas, dan memang kita harus turun langsung ke bawah, solusinya lewat tim yang kita bentuk,” tutupnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengungkapkan sejumlah rangkaian kegiatan strategis dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Dalam keterangannya, Achi menyampaikan bahwa momentum Hardiknas tahun ini diisi dengan peluncuran berbagai inovasi dan program konkret di sektor pendidikan.

Salah satu agenda utama adalah peluncuran Sistem Penerimaan Murid Baru berbasis digital yang terintegrasi dengan platform On The Class.

Inovasi ini dihadirkan untuk memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih transparan, adil, dan merata.

“Melalui integrasi sistem ini, kami ingin menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, dengan proses yang akuntabel dan terbuka,” ujarnya.

Terkait program pengukuhan relawan Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS). Pemerintah Kota Makassar, kata dia, pihaknya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Melalui gerakan kolaboratif yang melibatkan komunitas dan lembaga, diharapkan anak-anak yang putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan mereka.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan tidak ada satu pun anak di Makassar yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Dalam rangkaian Hardiknas 2026, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan penghargaan kepada insan pendidikan dan mitra strategis.

Penghargaan tersebut diberikan kepada sekolah, siswa berprestasi, guru berprestasi, serta berbagai pihak yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem pendidikan di Makassar.

Menurut Achi, apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi para guru sebagai garda terdepan pendidikan, sekaligus mendorong semangat kolaborasi dengan berbagai mitra.

Tak hanya itu, Pemkot Makassar turut menyerahkan beasiswa penyelesaian studi bagi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami ingin memastikan para tenaga pendidik memiliki kapasitas yang terus berkembang, sehingga mampu menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas,” tambahnya.

Achi menegaskan bahwa seluruh rangkaian program dilandasi semangat kolaborasi multipihak, mengingat pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

Dinas Pendidikan berkomitmen untuk terus menghadirkan program pendidikan yang merata dan berkualitas melalui berbagai inovasi.

“Kami berharap langkah-langkah ini menjadi bagian nyata dalam menciptakan generasi unggul di Kota Makassar,” tukansya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat kerja sama internasional dalam mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan.

Hal ini ditandai dengan kunjungan Konsulat Jenderal Jepang di Makassar, Ohashi Koichi, yang diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (28/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, membahas penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar, dengan sejumlah kota di Jepang, khususnya dalam penanganan persampahan, pengendalian banjir, serta pengembangan program pertukaran pelajar.

Konsulat Jenderal Jepang di Makassar, Ohashi Koichi mengatakan, bahwa peluang kelanjutan kerjasama antara Kota Makassar dengan kota-kota di Jepang terus dilakukan.

“Salah satu yang kembali kita perkuat adalah kolaborasi Jepang melalui program Makassar dan Kawasaki Project,” jelasnya.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas jejaring global, sekaligus memperkuat posisi Makassar sebagai kota yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur.

Lebih lanjut, Ohashi menyebutkan bahwa terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama, antara lain pengelolaan sampah, potensi banjir, serta kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan.

Kerja sama tersebut sebelumnya telah berjalan di sektor penyediaan air minum, dan pada tahun ini kembali mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang sebagai proyek kolaborasi lanjutan antar kedua kota.

“Kolaborasi antara Makassar dan Kawasaki kita lanjutkan, juga dalam bidang lingkungan,” katanya.

“Ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan kota yang lebih berkelanjutan,” lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah Jepang memiliki pengalaman dan teknologi yang dapat dikolaborasikan dengan Kota Makassar untuk menjawab tantangan tersebut.

“Kami melihat ada peluang besar untuk kerja sama, terutama dalam penanganan persampahan, pengendalian banjir, dan transportasi. Kota-kota di Jepang siap berkolaborasi dengan Makassar,” tambahnya.

Tidak hanya itu, kerja sama juga diarahkan pada penguatan hubungan antar generasi muda melalui program pertukaran pelajar antara Indonesia dan Jepang.

Ohashi menilai, program tersebut penting sebagai upaya membangun pemahaman, pertukaran pengetahuan, serta mempererat hubungan kedua negara di masa depan.

“Kami sangat gembira dengan rencana pertukaran pelajar ini. Generasi muda Indonesia dan Jepang perlu saling bertukar wawasan dan memperkuat hubungan sebagai mitra,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik berbagai peluang kerja sama yang ditawarkan, serta menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus membuka ruang kolaborasi internasional.

Menurutnya, sinergi dengan pemerintah dan kota-kota di Jepang diharapkan mampu memperkuat kapasitas Kota Makassar dalam menghadapi tantangan perkotaan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

“Kami sangat terbuka terhadap kerja sama yang memberikan dampak positif, baik dalam penanganan lingkungan, infrastruktur, maupun pengembangan SDM lewat pertukaran pelajar,” jelas Munafri. (*)

LANGITKU.NET, Luwu Utara – Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman atas pelaksanaan Groundbreaking pembangunan jalan ruas Sabbang-Tallang-Sae di Kecamatan Rongkong, Luwu Utara, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yag bersumber dari APBN dan APBD Provisi Sulsel kurang lebih Rp70-80 miliar tahun anggaran 2026, memiliki posisi strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah pegunungan Luwu Utara.

“Posisi jalan ini sangat strategis untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Luwu Utara,” ujar Abdullah Rahim saat menghadiri prosesi groundbreaking bersama jajaran Forkopimda Lutra dan tokoh masyarakat.

Ia menegaskan kehadiran akses jalan yang memadai akan membuka keterisolasian sejumlah wilayah, sekaligus menjadi solusi atas berbagai kendala geografis yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama di Rongkong menuju Seko dan Rampi.

“Apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur merupakan langkah strategis, tentunya akan sangat membantu kami dalam menuntaskan kemiskinan dan mendorong kemakmuran di wilayah pegunungan Luwu Utara nantinya,” jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan kondisi jalan sebelumnya cukup memprihatinkan, dengan medan yang sulit dilalui serta rawan longsor, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta hasil pertanian.

“Alhamdulillah kami bersyukur atas bantuan dari Bapak Gubernur. Dengan adanya pengerjaan jalan ini, yang sebelumnya sulit dilewati dan sering terjadi longsor, kini sudah mulai terlihat progresnya,” ungkapnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri dan membuka Rapat Kerja Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Makassar Tahun 2026 di Hotel Aryaduta, Sabtu (25/04/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Munafri hadir didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.

Pada kegiatan bertajuk “Satu Frekuensi Menuju Makassar MULIA” tersebut, Munafri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kormi yang dinilai telah menghadirkan berbagai kegiatan positif bagi masyarakat.

Wali kota yang akrab disapa Appi ini menggarus bawahi, keberadaan KORMI sangat strategis karena menjadi wadah olahraga rekreasi sekaligus ruang silaturahmi dan interaksi sosial warga.

“Organisasi ini dibentuk agar masyarakat bisa hidup sehat, hidup lebih baik, bermasyarakat dengan baik,” katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar siap memberikan dukungan maksimal bagi keberlanjutan program-program Kormi Kota Makassar ke depan.

Sebab, KORMI dinilai mampu menjangkau masyarakat luas melalui ragam cabang olahraga yang fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja.

Appi mendorong KORMI menghadirkan kegiatan rutin minimal satu kali setiap bulan. Menurutnya, Makassar memiliki potensi besar dengan 15 kecamatan yang dapat menjadi pusat penyelenggaraan event olahraga masyarakat secara bergilir.

“Minimal satu bulan sekali ada kegiatan yang dilaksanakan oleh KORMI,” tuturnya.

“Bahkan saya berharap dalam satu bulan bisa dua kecamatan digabung melaksanakan kegiatan bersama,” lanjutanya.

Dia menilai kegiatan rutin semacam itu akan memperkuat budaya hidup sehat, mempererat kebersamaan warga, sekaligus menghidupkan ruang-ruang publik di tingkat kecamatan.

Appi juga mengingatkan agar rapat kerja tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Ia meminta seluruh pengurus benar-benar memanfaatkan forum tersebut untuk mengevaluasi program sebelumnya dan merancang langkah baru yang lebih relevan.

Menurut Appi, setiap tahun tantangan organisasi pasti berubah, sehingga program kerja harus disusun berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat serta target yang jelas.

Selain program kerja, Munafri menekankan pentingnya kekompakan internal organisasi. Ia mengingatkan bahwa dukungan pemerintah akan lebih mudah diberikan apabila organisasi berjalan rapi, solid, dan bebas dari konflik internal.

“Kalau organisasinya rapi, organisasinya berjalan dengan baik, kita juga dengan senang hati akan memberikan support,” ujarnya.

Ia berharap kepengurusan baru KORMI Kota Makassar dapat segera melakukan konsolidasi, membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder, dan membagi tanggung jawab secara merata agar beban kerja tidak hanya ditanggung segelintir orang.

Di akhir arahannya, Appi berharap KORMI Kota Makassar semakin hadir sebagai rumah besar olahraga masyarakat, khususnya bagi warga yang ingin aktif berolahraga namun tidak berada di jalur olahraga prestasi.

“Kormi harus menjadi wadah masyarakat untuk hidup sehat, olahraga bermasyarakat, dan berkompetisi,” tutupnya.

Sedangkan, Ketua KORMI Kota Makassar, Andi Ryan Adrianto, menegaskan komitmennya dalam memperkuat olahraga masyarakat melalui berbagai agenda strategis hingga tahun 2027.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja KORMI Kota Makassar Tahun 2026 yang menjadi momentum penyusunan program kerja ke depan.

Ryan mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah kegiatan besar, termasuk penyelenggaraan event olahraga masyarakat di seluruh 15 kecamatan yang ditargetkan rampung pada tahun ini.

“Dalam Raker ini kami fokus membahas agenda kegiatan 2026 hingga 2027. Salah satunya kegiatan di 15 kecamatan yang insyaallah kami selesaikan tahun ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini KORMI Makassar telah cukup aktif dengan rata-rata dua kegiatan olahraga masyarakat setiap bulan. Ke depan, intensitas dan skala kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan.

“Alhamdulillah, dalam satu bulan kami sudah melaksanakan hampir dua kali kegiatan. Ke depan, kami akan jauh lebih produktif dan gaungnya lebih besar lagi,” katanya.

Dengan kolaborasi yang kuat, KORMI Makassar optimistis dapat mendorong kota ini menjadi tidak hanya aktif secara sosial, tetapi juga unggul dalam budaya olahraga masyarakat.

Menurut Ryan, tujuan utama dari seluruh program tersebut adalah mendorong masyarakat agar semakin sehat dan bugar melalui olahraga massal yang mudah diakses.

“Kami ingin bagaimana olahraga masyarakat ini semakin berkembang, sehingga masyarakat Makassar bisa hidup lebih sehat dan lebih aktif,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada partisipasi, KORMI Makassar juga menargetkan prestasi di tingkat nasional. Salah satu target utama adalah ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) 2027.

Ryan menyebut, pihaknya akan menyiapkan para pegiat olahraga terbaik untuk diberangkatkan dan bersaing di ajang tersebut.

“Tentu ada target prestasi. FORNAS 2027 menjadi fokus kami, bagaimana para pegiat olahraga ini bisa kita siapkan menjadi atlet yang siap berkompetisi,” jelasnya.

Saat ini, KORMI Kota Makassar menaungi 23 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) yang seluruhnya dinilai memiliki potensi besar untuk berprestasi.

Berkaca dari pengalaman FORNAS sebelumnya di Nusa Tenggara Barat, Ryan menyebut seluruh Inorga yang dikirim berhasil menorehkan prestasi, bahkan menyumbangkan medali emas.

“Alhamdulillah, dari 23 Inorga yang kami kirim di FORNAS NTB, semuanya berprestasi. Bahkan ada beberapa medali emas yang berhasil diraih,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam menunjang prestasi para pegiat olahraga masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara organisasi dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan.

“Semua Inorga punya potensi, tinggal bagaimana kita kelola dan berikan dukungan maksimal,” tegasnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus memperkuat upaya peningkatan literasi masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Langkah ini sejalan dengan agenda nasional peningkatan literasi yang menjadi salah satu indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penguatan tersebut diwujudkan melalui optimalisasi layanan perpustakaan yang berada di bawah naungan Pemprov Sulsel. Saat ini, tersedia dua layanan utama, yakni perpustakaan di Jalan Sultan Alauddin Makassar dan Perpustakaan Ibu dan Anak di Jalan Lanto Daeng Pasewang Makassar. Serta layanan Perpustakaan Abdul Rasyid Dg. Lurang di Jalan Malino Kabupaten Gowa. Juga didukung layanan Perpustakaan Mobil Keliling.

Pengembangan ini turut mencakup peningkatan fasilitas, koleksi bahan bacaan, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, Prof. Muhammad Jufri, menegaskan bahwa peningkatan minat baca menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Kami terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat. Literasi merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga budaya membaca harus diperkuat,” ujarnya.

Hal itu disampaikan saat mendampingi Sekda Sulsel, Jufri Rahman melakukan kunjungan ke UPT Jasa Kearsipan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 12 Makassar, Selasa, 21 April 2026.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berupaya menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif dan ramah bagi semua kelompok usia, termasuk anak-anak. Kehadiran Perpustakaan Ibu dan Anak menjadi salah satu langkah strategis untuk menanamkan budaya literasi sejak dini.

Tidak hanya menyediakan koleksi buku anak, fasilitas tersebut juga dilengkapi dengan area bermain edukatif. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus membangun kedekatan anak dengan buku sejak usia dini. Model integrasi edukasi dan rekreasi ini dinilai efektif untuk menarik minat baca anak di tengah dominasi penggunaan gawai.

“Perpustakaan ini juga diperuntukkan bagi ibu dan anak. Para orang tua dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengajak anak-anaknya mengenal dan mencintai buku sejak dini,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembiasaan mengunjungi perpustakaan sejak usia dini menjadi kunci dalam membentuk karakter gemar membaca.

“Untuk anak-anak, meskipun belum sepenuhnya mampu membaca, kehadiran rutin di perpustakaan akan menumbuhkan kecintaan terhadap buku. Ini adalah proses pembiasaan yang sangat baik jika dimulai sejak usia muda,” tuturnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menekankan pentingnya literasi sebagai bekal menghadapi masa depan.

“Orang bijak mengatakan, gudang ilmu adalah buku, dan kuncinya adalah membaca. Siapa yang tidak bersedia belajar hari ini, harus siap menghadapi pekerjaan yang lebih berat di masa depan akibat keterbatasan pengetahuan,” ungkapnya.

Pemprov Sulsel menargetkan peningkatan indeks literasi masyarakat sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat nasional.

Adapun Dispusarsip Sulsel menorehkan sejumlah capaian strategis sepanjang tahun 2025, yang mencerminkan penguatan peran institusi dalam pengembangan literasi, inovasi layanan publik, serta pembinaan perpustakaan berbasis masyarakat.

Salah satu prestasi utama adalah keberhasilan sebagai pelaksana terbaik Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tingkat provinsi. Capaian ini menegaskan komitmen dalam menghadirkan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup.

Di sisi lain, pengelolaan layanan juga menunjukkan performa unggul melalui predikat sebagai pengelola BI Corner teraktif tahun 2025. Hal ini mencerminkan optimalisasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam menghadirkan akses informasi dan literasi ekonomi kepada masyarakat.

Dalam aspek pembinaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan turut mengantarkan Perpustakaan Mandiri Desa Bacu, Kabupaten Bone, meraih predikat terbaik wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) untuk kategori perpustakaan desa/kelurahan. Prestasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.

Selain itu, komitmen terhadap inovasi pelayanan publik ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Tiga inovasi unggulan yang diusung, yakni “Gemas De”, “Gempita Sjaya”, dan “Gempur Pustaka”, menjadi representasi upaya transformasi layanan yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan arah kebijakan yang konsisten dalam memperkuat ekosistem literasi, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong inovasi sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan komitmen serius dalam menghidupkan kembali denyut ekonomi kawasan perdagangan melalui rencana transformasi Pasar Sentral atau yang dikenal sebagai New Makassar Mall.

Pasar yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal, kini menghadapi tantangan berupa penurunan aktivitas dan berkurangnya daya tarik pengunjung.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Munafri melakukan kunjungan langsung ke kawasan Blok M di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Diterima langsung Iqbal Bimo Arifianto, selaku Kepala Divisi Property Managemen MRT Jakarta.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari keberhasilan penataan kawasan yang telah direvitalisasi menjadi ruang publik modern berbasis integrasi fungsi ekonomi, sosial, dan budaya masa kini.

Dalam keterangannya, Munafri menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari upaya benchmarking Pemerintah Kota Makassar, dalam mengaktivasi kembali aset-aset strategis daerah agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Hari ini kita berada di Blok M, melihat bagaimana M Bloc Space dan Blok M Hub diaktivasi kembali dengan sangat baik,” jelas Appi.

“Kawasan ini menjadi sentra kegiatan ekonomi, mampu merespons UMKM, sekaligus menyediakan ruang-ruang interaksi bagi masyarakat,” tambah Munafri.

Orang nomor satu Kota Makassar itu, terus memperkuat langkah strategis dalam menghidupkan kembali kawasan perdagangan legendaris kota melalui rencana revitalisasi Pasar Sentral yang akan direvitalisasi.

Kawasan Blok M Hub menjadi salah satu referensi utama, yang mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD).

Konsep ini mengintegrasikan sistem transportasi publik dengan kawasan komersial dan ruang publik, sehingga menciptakan mobilitas yang efisien sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi.

Revitalisasi Blok M turut menghadirkan berbagai ruang publik kreatif seperti Taman Literasi dan M Bloc Space, yang kini menjadi pusat interaksi masyarakat, khususnya generasi muda.

Selain itu, keberadaan kuliner khas Blok M memperkuat identitas kawasan sebagai destinasi gaya hidup dan modern.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa revitalisasi Pasar Sentral tidak sekadar menyentuh aspek fisik, tetapi diarahkan menjadi kawasan terpadu yang modern, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan gaya hidup masyarakat perkotaan.

“Kami menargetkan kawasan pasar Sentral dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi baru,” tuturnya.

Melalui studi ini, Pemerintah Kota Makassar akan mengadopsi pendekatan penataan kawasan yang komprehensif, mencakup penguatan konsep ruang terbuka hijau, pengaturan sirkulasi yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan aktivitas ekonomi kreatif berbasis kolaborasi.

Revitalisasi Pasar Sentral diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi kawasan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadikannya sebagai ruang hidup baru yang menggabungkan fungsi perbelanjaan, hiburan, budaya, dan interaksi sosial dalam satu ekosistem perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Appi menegaskan, konsep pengembangan kawasan yang mengintegrasikan fungsi ekonomi, sosial, dan ruang publik tersebut menjadi referensi penting dalam merancang penataan kawasan di Makassar, khususnya Pasar Sentral.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar memiliki sejumlah aset potensial yang perlu diaktivasi kembali agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kini menjadi perhatian utama adalah Pasar Sentral yang dulunya dikenal sebagai ikon perdagangan Kota Makassar, namun kini mengalami penurunan aktivitas.

“Makassar dulu memiliki ikon kuat, yakni Pasar Sentral sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

“Namun saat ini kondisinya mulai mengalami pergeseran dan cenderung sepi. Karena itu, kami mencoba melakukan benchmarking untuk mengembalikan peran strategis kawasan tersebut,” lanjut Appi.

Dia menambahkan, konsep yang akan diterapkan tidak serta-merta meniru secara utuh, melainkan mengadaptasi prinsip dasar pengembangan kawasan seperti yang diterapkan di Blok M.

“Kita melihat dasar pemikirannya ada di sini. Kita ingin memastikan bahwa Pasar Sentral bisa kembali diaktivasi sebagai pusat ekonomi yang hidup dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” jelas Munafri.

Kawasan Blok M, dinilai sukses bertransformasi dari pusat lama yang sempat lesu menjadi ruang publik modern yang kembali hidup dan digandrungi.

Revitalisasi ruang publik seperti Taman Literasi dan M Bloc Space menghadirkan wajah baru kawasan yang lebih humanis dan atraktif.

Terinspirasi dari keberhasilan tersebut, Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan konsep serupa untuk diterapkan di Pasar Sentral. Kedepan, penataan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik.

Tetapi juga mencakup integrasi transportasi, penguatan identitas kawasan, penyediaan ruang publik, hingga pengembangan aktivitas ekonomi kreatif yang mampu menarik berbagai segmen masyarakat.

Dengan pendekatan ini, Pasar Sentral diharapkan tidak lagi sekadar menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi bertransformasi menjadi pusat ekonomi, budaya, dan gaya hidup baru, ruang yang hidup, inklusif, dan mampu mengembalikan kejayaan kawasan sebagai jantung kota Makassar.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar turut didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait guna memastikan adanya kesamaan visi dan pemahaman dalam proses perencanaan ke depan.

Ia berharap, melalui kunjungan ini, seluruh jajaran dapat memperoleh perspektif baru dalam merancang konsep revitalisasi kawasan yang lebih terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan.

Munafri juga menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan selama kunjungan tersebut, serta membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan kawasan di Makassar.

“Kunjungan ini, menjadikan pengalaman bagaimana pasar Sentral menjadi kawasan terpadu yang menggabungkan aktivitas ekonomi, ruang publik, serta interaksi sosial dalam satu ekosistem perkotaan,” kata politisi Golkar itu.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar turut didampingi Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, serta sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, dan jajaran Direktur PD Pasar Makassar Raya.

“Kami mengajak seluruh dinas terkait untuk melihat langsung, agar nantinya memiliki gagasan yang selaras dalam menjalankan proses ini,” beber Appi.

“Yang terpenting, kawasan yang akan kita aktivasi ke depan bisa menghadirkan kehidupan baru, seperti yang kita lihat di Blok M,” tutup Munafri.

Sedangkan, Kepala Divisi Property Management MRT Jakarta, Iqbal Bimo Arifianto, menjelaskan konsep pengembangan kawasan di Blok M.

Menurutnya, PT MRT Jakarta terus memperkuat peran strategisnya tidak hanya sebagai operator transportasi publik, tetapi juga sebagai penggerak pengembangan kawasan berbasis integrasi.

Iqbal mengungkapkan bahwa sejak awal beroperasi pada 2018, MRT Jakarta telah memiliki tiga mandat utama, yakni pembangunan infrastruktur, pengoperasian layanan transportasi, serta pengembangan kawasan bisnis di sekitar stasiun.

“Kami tidak hanya membangun dan mengoperasikan transportasi, tetapi juga mengembangkan kawasan di sekitar stasiun agar terintegrasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham, yang mendorong optimalisasi ruang-ruang di sekitar stasiun menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Salah satu contoh konkret adalah kawasan Blok M yang kini terintegrasi dengan terminal dan berbagai fasilitas publik.

Iqbal menjelaskan, terdapat delapan prinsip utama dalam penerapan konsep di antaranya peningkatan konektivitas pejalan kaki, pengembangan kawasan dengan kepadatan tinggi, peningkatan mobilitas dan akses transportasi, serta penyediaan fasilitas sosial yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan kawasan.

“Konsep ini tidak hanya soal transportasi, tetapi bagaimana menciptakan kawasan yang hidup, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, layanan MRT Jakarta telah beroperasi dari kawasan Bundaran HI hingga Lebak Bulus. Ke depan, pengembangan akan dilanjutkan hingga kawasan Kota Tua, yang ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada periode 2027 hingga 2029.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat konektivitas antarkawasan di Jakarta sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sekitar jalur MRT.

Lebih lanjut, Iqbal menambahkan bahwa MRT Jakarta juga memiliki mandat untuk mengembangkan kawasan tematik di sejumlah titik strategis.

“Ke depan, kami juga memastikan kawasan di sekitarnya berkembang sebagai pusat aktivitas yang produktif dan terintegrasi,” tutupnya. (*)