News

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Capaian ini menjadi raihan WTP kelima secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021. Opini tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (4/6/2026).

LHP tersebut diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.

“Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Nyoman dalam penyampaian laporannya.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas opini WTP ini. Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik,” lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Andi Sudirman.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 BPK telah memberikan pendampingan melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel.

“Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” cetusnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Proses seleksi calon pimpinan dan anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar, memasuki tahapan krusial.

Dari sejumlah peserta yang mengikuti penjaringan, kini tersisa 10 nama terbaik yang akan bersaing memperebutkan lima kursi pimpinan Baznas Kota Makassar periode mendatang.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa proses seleksi yang berjalan secara baik, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting untuk melahirkan figur-figur yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat untuk kepentingan umat.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Verifikasi Faktual Offline Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar Periode 2026-2031 di Balai Kota Makassar, Kamis (4/6/2026).

“Kami berharap adanya seleksi Baznas, bisa memberikan titik terang terkait tugas pokok dan perhatian kepada masyarakat Kota Makassar,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan Baznas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran.

“Banyak pekerjaan yang selama ini dilakukan bersama dan manfaatnya masih sangat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini,” ujar Munafri.

Dia menilai proses seleksi merupakan tahapan yang harus dilalui secara objektif untuk mendapatkan pimpinan terbaik.

Namun demikian, peserta yang nantinya belum terpilih tidak berarti tidak memiliki kapasitas atau kualitas yang baik.

Lanjut dia, dalam seleksi tentu ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Yang terpilih bukan berarti paling sempurna di antara semuanya, dan yang belum terpilih bukan berarti tidak bisa mengabdi.

“Pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan melalui banyak cara dan banyak ruang,” katanya.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan, pihaknya menyerahkan seluruh proses kepada tim seleksi agar berjalan sesuai aturan dan mampu menjaring figur yang memiliki kemampuan menggali serta mengembangkan potensi zakat yang masih sangat besar di Kota Makassar.

Appi meyakini Baznas bukan sekadar lembaga pengelola zakat, melainkan salah satu instrumen penting yang dapat memperkuat kehidupan sosial masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan kemanusiaan.

“Karena saya sangat paham bahwa kehadiran Baznas bukan hanya sebagai lembaga, tetapi menjadi struktur penguat dalam kehidupan masyarakat yang mampu melihat kebutuhan warga dan memberikan manfaat yang besar,” tuturnya.

Dengan mekanisme berlapis tersebut, Pemkot Makassar optimistis proses seleksi akan menghasilkan pimpinan Baznas yang memiliki kapasitas, integritas.

Serta komitmen kuat dalam mengelola zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Munafri berharap seluruh tahapan seleksi dapat menghasilkan pimpinan Baznas yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang inklusif dan berkeadilan.

“Yang paling penting adalah memberikan yang terbaik sehingga Baznas ke depan, siapa pun yang terpilih, dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Kota Makassar yang kita cintai,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai kriteria yang diharapkan dari calon pimpinan Baznas Kota Makassar, Munafri menegaskan sedikitnya terdapat tiga aspek utama yang harus dimiliki.

Pertama, memiliki pemahaman yang kuat terkait syariat Islam dan sistem pengelolaan zakat.

Kedua, mampu membangun sinergi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, Baznas merupakan bagian penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya memastikan dana umat dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara kriteria ketiga adalah amanah. Menurut Munafri, integritas menjadi fondasi utama dalam mengelola dana zakat yang berasal dari masyarakat.

Ia berharap lima pimpinan yang nantinya terpilih benar-benar mampu membawa Baznas Kota Makassar menjadi lembaga yang semakin profesional, kredibel, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Kita berharap seleksi ini benar-benar menghasilkan sosok pimpinan Baznas yang mampu membawa Baznas memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat,” harapanya.

Terkait komitmen transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi, Munafri memastikan seluruh tahapan telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar telah membentuk tim seleksi independen yang diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan proses penjaringan dan penilaian peserta.

“Tim seleksinya sudah kita bentuk dan seluruh prosesnya kita percayakan kepada tim seleksi untuk dilaksanakan secara profesional,” tuturnya.

Ia menjelaskan, setelah melalui tahapan seleksi di tingkat daerah, para peserta yang lolos hingga 10 besar masih harus menjalani proses lanjutan oleh Komisioner Baznas Pusat sebelum ditetapkan sebagai pimpinan definitif.

“Lalu kita menghasilkan 10 besar, kemudian diseleksi lagi oleh Komisioner Baznas Pusat. Jadi menurut saya, kurang transparan apa lagi,” pungkas Munafri.

Sedangkan, Pimpinan Baznas RI, Saidah Sakwan, mengatakan, proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar, memasuki tahapan verifikasi faktual.

Selaku Baznas RI menegaskan bahwa proses tersebut merupakan amanat konstitusi untuk menjaring amil negara yang kompeten, profesional, berintegritas, dan memahami tata kelola zakat sesuai syariat serta regulasi yang berlaku.

“Kita diminta mencari para amil negara yang kompeten, profesional, dan tentu aman secara syar’i,” katanya.

Menurut Saidah, proses seleksi pimpinan Baznas bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Kita sedang melanjutkan proses konstitusional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pengelolaan zakat memiliki landasan kuat dalam syariat Islam. Bahkan, menurutnya, proses pengangkatan amil zakat merupakan bagian dari estafet risalah implementasi yang dijalankan oleh pemerintah atau ulil amri.

Dalam konteks Indonesia, mandat itu diteruskan kepada Presiden, gubernur, hingga kepala daerah termasuk wali kota.

Saidah menegaskan, secara kelembagaan Baznas merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu, pimpinan Baznas yang nantinya terpilih harus mampu menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus menjaga independensi dan profesionalitas lembaga.

“Ketika seseorang ditetapkan menjadi pimpinan Baznas, maka dia menjalankan fungsi negara dalam pengelolaan zakat,” ungkapnya.

“Seluruh kebijakan yang dijalankan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melayani masyarakat,” tambah dia .

Menurutnya, dinamika yang berkembang menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel.

“Saya senang melihat antusiasme di Makassar. Ramainya proses ini menunjukkan banyak pihak yang ingin berpartisipasi dan memastikan pengelolaan zakat berjalan baik, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk menjaga kepercayaan publik, Baznas RI menerapkan prinsip 3A dalam tata kelola zakat, yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI.

Prinsip pertama adalah Aman Syar’i, yakni seluruh proses penghimpunan dan pendistribusian zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kedua adalah Aman Regulasi, yaitu seluruh aktivitas pengelolaan zakat wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga regulasi teknis lainnya.

Sedangkan prinsip ketiga adalah Aman NKRI, yakni memastikan dana zakat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Seluruh penggunaan dana zakat, infak dan sedekah harus digunakan untuk meneguhkan NKRI, bukan untuk meruntuhkannya,” tegas Saidah.

Dalam proses verifikasi faktual tersebut, Baznas RI menegaskan hanya ingin memastikan para calon pimpinan memahami dan mampu menjalankan tiga prinsip utama tersebut.

Menurut Saidah, seluruh kandidat yang masuk dalam 10 besar merupakan figur-figur yang memiliki kualitas baik.

“Kami hanya ingin memastikan siapa yang paling memahami aspek syariah, regulasi dan tata kelola kelembagaan. Sepuluh calon ini semuanya bagus, dan tugas kami adalah memilih lima yang paling siap mengemban amanah tersebut,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Baznas RI bersikap netral dan objektif dalam proses seleksi, sehingga hasil seleksi nantinya dapat melahirkan pimpinan Baznas Kota Makassar yang tidak hanya memiliki kompetensi dan integritas.

Tetapi juga mampu membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas manfaat zakat bagi masyarakat.

“Kita berharap dapat memperoleh pimpinan-pimpinan terbaik yang mampu menjaga kredibilitas Baznas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi umat serta pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil sumpah/janji sebanyak 167 Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun 2024 lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau Balaikota Makassar, Rabu (3/6/2026).

Prosesi tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS secara simbolis kepada perwakilan peserta yang telah resmi mengemban status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Di hadapan para PNS yang baru diangkat, Munafri menegaskan bahwa momentum pengambilan sumpah bukanlah garis akhir perjuangan, melainkan titik awal perjalanan panjang dalam dunia pengabdian kepada masyarakat.

“Ini akan menjadi tonggak dari perjalanan karier kalian ke depannya. Di dalam perjalanan karier ini, memang sangat penting untuk memastikan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi dasar-dasar kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai seorang ASN,” katanya.

Munafri menekankan, menjadi ASN bukan sekadar memperoleh status pekerjaan yang aman dan nyaman. Lebih dari itu, ASN dituntut memiliki komitmen kuat untuk melayani masyarakat, serta terus meningkatkan kapasitas diri di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat.

“Kalau berpikir menjadi ASN untuk santai-santai, saya pikir bukan di sini tempatnya. Di sini tempatnya orang melakukan berbagai macam kegiatan untuk memastikan bahwa proses yang kita jalankan ini benar-benar punya dampak kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengajak para PNS muda untuk mulai merancang masa depan karier mereka sejak dini. Karena itu, ia mendorong seluruh PNS baru memiliki visi karier yang jelas, termasuk target kompetensi yang ingin dicapai.

Ia mendorong para PNS untuk terus mengembangkan diri, termasuk mempelajari bahasa asing dan memanfaatkan berbagai kesempatan pendidikan lanjutan, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, Munafri juga menekankan pentingnya inovasi dan penguasaan teknologi. Hingga kemampuan baru yang perlu dikuasai untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern.

“Semua punya kesempatan yang sama. Tinggal siapa yang lebih siap, lebih serius, dan lebih fokus. Itulah yang nantinya akan mampu bersaing dan berkembang dalam dunia birokrasi,” ujarnya.

Munafri bahkan menyebut para pejabat yang saat ini menduduki posisi strategis di Pemerintah Kota Makassar suatu saat akan memasuki masa pensiun. Karena itu, estafet kepemimpinan birokrasi akan berada di tangan para PNS yang baru dilantik hari ini.

“Yang akan menggantikan mereka kalian. Semua dimulai dari posisi paling bawah, lalu berproses, terseleksi, hingga akhirnya akan menghasilkan pola penjenjangan yang teratur dan stabil untuk menempatkan the right man on the right place,” katanya.

Terakhir, Munafri mengingatkan para PNS baru agar senantiasa memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pengabdian kepada bangsa dan masyarakat.

Ia juga meminta mereka menjadikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman dalam bekerja, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

“Saya berharap amanah yang diberikan hari ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi ladang pengabdian yang bernilai ibadah,” tutupnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri acara Syukuran Dirgahayu ke-69 Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin yang berlangsung di Baruga Setia Hingga Akhir, Markas Kodam XIV/Hasanuddin, Senin (1/6/2026).

Kehadiran Munafri menujukkan bentuk dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta mendukung pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar.

Munafri menghadiri syukuran usai memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Karebosi, dengan dengan mengenakan setelan jas yang sama. Ia turut mengenakan Passapu atau Patonro, ikat kepala merah khas Bugis-Makassar yang identik dengan sosok Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin.

Atribut budaya tersebut juga dikenakan oleh para tamu undangan sebagai simbol penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keberanian, dan semangat pengabdian kepada bangsa.

Acara syukuran turut dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, para pimpinan perguruan tinggi, serta sejumlah pejabat sipil dan militer.

Munafri menyampaikan apresiasi atas pengabdian Kodam XIV/Hasanuddin yang selama hampir tujuh dekade menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan membantu masyarakat dalam berbagai situasi.

Atas nama Pemerintah Kota Makassar, Munafri mengucapkan selamat kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Kodam XIV/Hasanuddin yang memperingati hari jadinya ke-69 tahun.

“Selamat Dirgahayu ke-69 Kodam XIV/Hasanuddin. Terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara,” ujarnya

Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Sementara itu, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI, Bangun Nawoko, menegaskan komitmen TNI untuk terus hadir dan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan demi kesejahteraan rakyat.

“Karena itulah yang ada di jiwa TNI. Hiduplah dalam kebersahajaan, teruslah rangkul rakyat di sekitarmu, teruslah bantu mereka apa pun kondisinya,” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyerahkan bantuan sebesar Rp1 miliar untuk mendukung pemulihan pasca kebakaran yang terjadi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Bantuan tersebut diserahkan usai Gubernur meninjau langsung gedung RSUD Syekh Yusuf Gowa yang terdampak kebakaran pada Minggu (31/5/2026). Hadir dalam kunjungan tersebut Bupati Gowa ST Husniah Talenrang.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera kembali normal.

“Kami menyerahkan bantuan sebesar Rp1 miliar sebagai bentuk dukungan percepatan pemulihan fasilitas yang terdampak, agar pelayanan kesehatan dapat kembali berjalan maksimal dan lebih baik ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Sudirman bersyukur karena tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang berdampak pada gedung Instalasi Radiologi dan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) tersebut.

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan seluruh pasien tetap mendapatkan penanganan yang baik,” katanya.

Gubernur juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh fasilitas pelayanan publik untuk terus memperkuat sistem keamanan, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko guna mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang.

“Musibah ini menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem keamanan, kesiapsiagaan, dan mitigasi risiko di fasilitas pelayanan publik. Semoga proses pemulihan berjalan lancar dan RSUD Syekh Yusuf semakin kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Upacara digelar di Tribun Lapangan Karebosi, Senin (1/6/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diikuti unsur Forkopimda, jajaran ASN Pemerintah Kota Makassar, TNI-Polri, hingga pelajar.

Turut hadir mendampingi, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, dan Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa.

Dalam kesempatan itu, Munafri membacakan naskah pidato resmi kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia sebagai amanat upacara Hari Lahir Pancasila 2026.

Ia menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Lebih dari sekadar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia,” jelasnya.

Munafri menjelaskan bahwa Pancasila merupakan jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global. Mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik dunia.

Ia melanjutkan bahwa sejauh ini Indonesia dinilai telah mampu menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau di teks di buku sejarah,” tambahnya.

Selain itu, Munafri menyambut pemerintah pusat mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam tindakan sehari-hari.

Secara khusus, Munafri berharap momentum Hari Lahir Pancasila menjadi penguat komitmen seluruh warga untuk menjaga harmoni sosial serta bersama-sama membangun Kota Makassar yang maju, unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi fondasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

“Hari Lahir Pancasila mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa harus selalu berjalan beriringan dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.

Serta, Pemerintah Kota Makassar kata Ia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan semangat Pancasila hadir dalam setiap program dan kebijakan yang dijalankan.

“Semangat keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong harus menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan yang merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Kota Makassar tanpa terkecuali,” tambahnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Tim Sekretariat Kepresidenan RI, Rio Gunawan kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri para Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Sulawesi Selatan serta para petani dan peternak sapi dari berbagai daerah di Sulsel.

Dalam kesempatan tersebut, Sulawesi Selatan menerima total 25 ekor sapi kurban bantuan Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan bobot masing-masing sapi mencapai lebih dari 1 ton.

Adapun rinciannya, satu ekor sapi diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi Sulsel dan 24 ekor lainnya disalurkan untuk pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Gubernur Andi Sudirman menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian Presiden RI kepada masyarakat Sulawesi Selatan melalui bantuan sapi kurban tersebut.

“Alhamdulillah, Sulawesi Selatan mendapatkan 25 ekor sapi kurban dengan berat lebih dari 1 ton dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto melalui Tim Sekretariat Kepresidenan, Bapak Rio Gunawan,” ujar Andi Sudirman.

Ia mengatakan, sapi kurban tersebut akan didistribusikan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan dan menjadi prioritas penerima bantuan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

“Sapi kurban ini kami kirimkan ke beberapa wilayah yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat kita yang menjadi prioritas untuk diberikan pada Hari Raya Idul Adha,” katanya.

“Pemerintah juga akan menyiapkan kemasan ramah lingkungan berupa totebag dan goodie bag, supaya tidak memakai plastik lagi untuk masyarakat penerima,” tambahnya.

Andi Sudirman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan kemasyarakatan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Tentu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban kepada Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mendorong pengembangan program urban farming atau pertanian perkotaan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Hal ini disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan urban farming dan pertemuan dengan tokoh masyarakat serta Ketua RT/RW di RW 02, RT 03, Kelurahan Paccerakkang, Selasa (19/5/2026).

Munafri menekankan, Pemkot Makassar secara aktif menginstruksikan jajaran wilayah untuk menghadirkan program pertanian lahan sempit sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan laju inflasi.

“Urban Farming ini bukan hanya soal menanam, tapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan lahan terbatas untuk menghasilkan kebutuhan pangan sehari-hari,” ujarnya.

Munafri mengapresiasi praktik urban farming yang dikembangkan oleh warga setempat, termasuk yang dilakukan oleh Haji Ridwan bersama keluarganya.

Ia menilai konsep pertanian terintegrasi yang menggabungkan budidaya ikan, sayuran, hingga ternak menjadi contoh konkret yang bisa direplikasi di wilayah lain.

“Ini luar biasa. Ada ayam, ikan, sayur, semua terintegrasi dalam satu kawasan. Ini harus menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan yang dimiliki,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu juga mengungkapkan, sejumlah wilayah di Makassar telah lebih dulu mengembangkan konsep serupa.

Di Kecamatan Tamalate, misalnya, kelompok masyarakat berhasil membudidayakan kangkung dengan masa panen sekitar 20–21 hari dan mampu menghasilkan hingga 150 kilogram.

Hasil panen tersebut, lanjutnya, telah terserap oleh pasar lokal seperti MBG (Makanan Bergisi Gratis), yang membutuhkan pasokan rutin setiap hari.

Pola kerja sama ini dinilai saling menguntungkan antara kelompok tani dan pelaku usaha.

“Ini yang kita harapkan, ada siklus ekonomi yang berjalan. Masyarakat dapat penghasilan tambahan, sementara kebutuhan pasar juga terpenuhi,” katanya.

Tak hanya itu, Munafri menekankan pengelolaan limbah yang dilakukan kelompok tani dengan memanfaatkan sisa makanan menjadi pupuk kompos.

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya ekosistem pertanian berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Dia pun mendorong camat dan lurah untuk lebih aktif membuka akses serta pendampingan kepada warga agar program urban farming semakin meluas dan terorganisir.

Selain pertanian pangan, Pemkot Makassar juga tengah mendorong pengembangan kawasan berbasis tanaman herbal.

“Ini potensi besar. Kalau dikelola dengan baik, bisa menjadi identitas wilayah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” ungkap Munafri.

Pemkot Makassar, lanjutnya, juga akan memberikan dukungan berupa bantuan bibit, sarana kandang ternak, serta pendampingan teknis guna memastikan keberlanjutan program.

Appi turut menyinggung kenaikan harga telur yang mulai terjadi, sehingga menurutnya penting bagi masyarakat untuk mulai memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri di pekarangan rumah.

Ia berharap program urban farming tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Ini harus menyebar luas ke seluruh kelurahan. Bahkan di wilayah yang lahannya terbatas pun tetap bisa dilakukan,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Munafri mengajak seluruh perangkat wilayah untuk menjadikan urban farming sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi rumah tangga.

“Kalau ini berjalan baik, masyarakat berdaya, ada tambahan penghasilan, dan kebutuhan pangan juga lebih terjamin. Inilah yang kita harapkan,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya literasi dan pengembangan perpustakaan sebagai gerbang ilmu pengetahuan masa depan di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada kegiatan talkshow literasi dalam rangka Hari Buku Nasional Tahun 2026, yang digelar oleh Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026), dengan tema “Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital”.

Hadir pada kesempatan ini, Bunda Literasi Kota Makassar, yang juga bunda PAUD, Melinda Aksa.

Dalam paparannya, Munafri menekankan pentingnya membangun ekosistem literasi yang kuat, dimulai dari lingkungan internal pemerintah.

Dia mendorong aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat eselon III seperti kepala bidang (kabid), kepala subbagian (kasubag), hingga kepala dinas (kadis), untuk menghasilkan karya tulis berupa buku sebagai bagian dari penguatan literasi dan kontribusi ilmiah.

“ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional,” ujarnya.

Appi menjelaskan, buku yang ditulis tidak harus bersifat akademik berat, melainkan dapat disusun dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pelajar tingkat SD dan SMP.

Selain itu, kontennya pun diharapkan relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan sampah, kepedulian terhadap lingkungan dan hewan, hingga pola hidup di ruang terbatas.

Menurut Munafri, langkah tersebut merupakan strategi konkret untuk menghadirkan literasi yang aplikatif dan dekat dengan masyarakat.

Jika setiap perangkat daerah mampu menghasilkan satu buku setiap tahun, maka akan ada sekitar 150 buku baru yang dapat diproduksi oleh Pemerintah Kota Makassar.

“Buku-buku ini nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta,” tuturnya.

“Saat ini terdapat puluhan SMP dan ratusan SD di Makassar yang membutuhkan bahan bacaan kontekstual dan mudah dipahami,” sambung politisi Golkar itu.

Lebih lanjut, alumni FH Unhas itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya literasi.

Ia menyebut, penguatan literasi tidak dapat berjalan maksimal tanpa sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, penerbit, serta seluruh pemangku kepentingan.

Setiap persoalan pembangunan kota, juga di diskusikan dengan pihak kampus. Dari sana muncul berbagai perspektif dan solusi.

“Artinya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kota, termasuk dalam penguatan literasi,” ungkapnya.

Appi menekankan, peran perpustakaan sebagai ruang asimilasi berbagai disiplin ilmu dan komunitas. Menurutnya, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi juga memberikan pengetahuan baru.

“Disis lain, perpustakaan menampung buku sebagai jendela dunia menjadi ruang interaksi intelektual yang mempertemukan beragam gagasan. Karena Perpustakaan adalah ruang pertemuan berbagai segmen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Appi menjelaskan dalam konteks transformasi digital, ia menegaskan bahwa digitalisasi bukanlah pengganti buku fisik, melainkan jembatan untuk memperluas akses literasi.

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara buku cetak dan platform digital dalam proses pembelajaran.

“Digitalisasi tidak menghilangkan buku teks, tetapi menjadi penghubung menuju akses yang lebih luas. Kita harus membangun kombinasi yang baik antara keduanya,” katanya.

Munafri juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan perpustakaan daerah yang modern.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, pihaknya optimistis dalam waktu dekat perpustakaan kota dapat menjadi salah satu yang terbaik di Sulawesi Selatan.

Selain itu, melalui Dinas Perpustakaan, berbagai program literasi terus digalakkan secara rutin, termasuk kegiatan edukasi yang menjangkau langsung masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.

Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan indeks literasi di Kota Makassar yang saat ini termasuk tinggi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia berharap kegiatan literasi yang dilaksanakan tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Lanjut dia, literasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah kerja kolaboratif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah, kampus, dan seluruh stakeholder terus terjalin kuat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD Kota Makassar atas rekomendasi yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Munafri Arifuddin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda pengumuman masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025/2026, yang dirangkaikan dengan penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).

Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sangat mengapresiasi sekaligus berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam Pansus DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi dasar menjalankan Pemerintahan.

“Tentu, kami dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” ujar Munafri.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan cerminan perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus bentuk dukungan dan partisipasi aktif dari legislatif dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, hal tersebut selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar, yakni mewujudkan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, yang diimplementasikan melalui tujuh program prioritas “Sapta Mulia”.

“Rekomendasi ini menjadi penguatan bagi kami dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dengan menyusun langkah-langkah strategis yang terukur.

“Tentu saja kami akan segera menyampaikan tanggapan atas rekomendasi tersebut serta merumuskan kebijakan strategis yang akan diimplementasikan,” tuturnya.

“Baik dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran maupun melalui regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota,” sambung Appi.

Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Makassar atas kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Dia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Appi turut memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran perangkat daerah Kota Makassar atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat.

” Rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kinerja pemerintah Kota,” katanya.

Aliyah menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi sekaligus penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

“Kami berharap kolaborasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah kota dan DPRD menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan publik yang efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Tentu, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dalam melayani masyarakat akan semakin memperkuat kualitas pemerintahan di Kota Makassar,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, SKPD Pemkot Makassar. (*)