News

LANGITKU NET, Makassar – Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Cabang Makassar menggelar Musyawarah Cabang (Musycab) yang dirangkaikan dengan kegiatan Halal Bi Halal, Sabtu (4/4), di Hotel FourPoints Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepengurusan organisasi ke depan sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota.

Ketua Panitia Musycab PDSKJI Makassar, dr. Agus Japari, Sp.KJ, menyampaikan bahwa agenda utama Musycab adalah pemilihan pengurus baru untuk periode 2026–2029. “Musycab ini dilakukan untuk pemilihan pengurus PDSKJI periode 2026–2029. Musycab dihadiri utusan dari daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Selain menggelar musyawarah, juga dirangkaikan dengan Halal Bi Halal,” ujar dr. Agus.

Kegiatan ini dihadiri oleh para psikiater dari berbagai wilayah di Indonesia Timur, yang turut memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan program kerja organisasi ke depan. Suasana musyawarah berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat kolegialitas di antara para anggota.

Ketua PDSKJI Makassar periode 2023–2026, dr. Irma Santi, Sp.KJ., M.HKes, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama masa kepemimpinannya. Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh anggota yang telah berperan aktif dalam menjalankan berbagai program organisasi. “Sejumlah program telah dilaksanakan, dan itu semua tidak terlepas dari dukungan seluruh anggota dan pengurus,” ungkap dr. Irma.

Musycab yang berlangsung pada hari tersebut berhasil menetapkan ketua baru secara aklamasi. Para peserta secara bulat mendaulat dr. Israeni Nur, Sp.KJ, sebagai Ketua PDSKJI Makassar untuk periode 2026–2029. Penetapan ini mencerminkan kepercayaan penuh anggota terhadap kepemimpinan yang baru.

Sebagai ketua terpilih, dr. Israeni Nur, Sp.KJ, menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan peran psikiater di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara PDSKJI cabang dengan pengurus pusat dalam menjalankan program kerja. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan peran psikiater di masyarakat serta menyelaraskan program kerja dengan Pengurus Pusat PDSKJI,” kata dr. Israeni.

Rangkaian kegiatan Musycab ditutup dengan Halal Bi Halal yang berlangsung penuh kehangatan. Hikmah Halal Bi Halal disampaikan oleh Ust. Andi Quartz Ayatullah, SHI, MHI, yang mengajak seluruh peserta untuk memperkuat ukhuwah dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui rapat koordinasi memperketat pengawasan terhadap perizinan usaha sektor pariwisata sebagai langkah strategis untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kualitas investasi di daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin rapat pembahasan terkait perizinan usaha sektor pariwisata di Hotel Claro Makassar, Senin, 30 Maret 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran lingkup Pemprov Sulsel, antara lain Inspektur Daerah Marwan Mansyur, Kepala Satpol PP Andi Arwin Azis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Asrul Sani, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Andi Mirna, serta perwakilan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Kesbangpol, dan Biro Hukum.

“Kita akan melakukan pengecekan perizinan terhadap usaha sektor pariwisata di Sulsel, mulai dari awal proses penerbitan izin sampai proses terkini, untuk mengetahui pada tahapan mana terjadi pelanggaran atau pelampauan aturan,” ujar Sekda Sulsel.

Langkah pengawasan ini akan mencakup seluruh sektor usaha pariwisata di Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bersama instansi terkait.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Asrul Sani, menjelaskan bahwa pihaknya mengelola layanan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen utama dalam proses perizinan usaha secara nasional.

Selain melibatkan perangkat daerah tingkat provinsi, pengawasan ini juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, resmi membuka pendaftaran calon Komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar untuk masa jabatan 2026–2031.

“Pendaftaran Ketua dan anggota Komisioner BAZNAS Kota Makassar, dibuka mulai tanggal 31 Maret hingga 10 April 2026,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar, M. Syarief, yang juga menjadi bagian dari Panitia Seleksi (Pansel), Selasa (31/3/2026).

Melalui proses ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaring figur-figur terbaik yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam mengelola zakat secara transparan dan akuntabel, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa kesempatan ini, pihak panitia membuka ruang seluas-luasnya, sehingga terbuka bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Kami mengundang seluruh masyarakat yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam seleksi pimpinan BAZNAS Kota Makassar,” ujarnya.

Adapun persyaratan yang ditetapkan antara lain Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berusia minimal 40 tahun, serta memiliki integritas, akhlak mulia, dan kapasitas dalam pengelolaan zakat.

Selain itu, calon pendaftar juga harus sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat dalam politik praktis maupun menjadi anggota partai politik.

Peserta juga diwajibkan bersedia bekerja penuh waktu, tidak pernah terlibat tindak pidana berat, serta tidak merangkap jabatan di lembaga pengelola zakat lainnya.

Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap diperbolehkan mendaftar dengan syarat bersedia diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni secara daring melalui situs resmi simzat.kemenag.go.id atau dengan memindai barcode yang telah disediakan,” tuturnya.

Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan berkas ke Bagian Kesra Kota Makassar.

Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi pada 12–13 April 2026, ujian tertulis berbasis CAT pada 18–19 April 2026, serta wawancara pada 19–20 April 2026.

“Hasil seleksi dijadwalkan kita umumkan pada 23–25 April 2026,” terangnya.

Syarief menjelaskan, tim seleksi telah dibentuk dan terdiri dari unsur Pemerintah Kota Makassar, Kementerian Agama Kota Makassar, serta kalangan akademisi.

Ia juga menegaskan bahwa pimpinan BAZNAS yang saat ini menjabat masih memiliki peluang untuk kembali mendaftar, mengingat baru menjalani satu periode.

Nantinya, dari seluruh peserta yang lolos tahapan seleksi, panitia bersama Pemerintah Kota Makassar akan mengusulkan maksimal 10 nama calon pimpinan kepada BAZNAS Republik Indonesia.

Proses seleksi lanjutan hingga penetapan akhir akan menjadi kewenangan BAZNAS RI.

“Seluruh hasil seleksi akan kami konsultasikan kepada Wali Kota Makassar selaku pembina,” tambahnya. (*)

—————————-

Persyaratan Calon Komisioner BAZNAS Kota Makassar:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Beragama Islam

3. Bertakwa kepada Allah SWT

4. Berakhlak mulia

5. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

6. Sehat jasmani dan rohani

7. Tidak menjadi anggota partai politik

8. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis

9. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat

10. Bersedia bekerja penuh waktu

11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

12. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pada lembaga pengelola zakat lainnya

13. Berasal dari unsur masyarakat, yang meliputi:

– Ulama

– Tenaga profesional

– Tokoh masyarakat Islam

14. Bagi pelamar dari unsur ASN, wajib bersedia diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

15. Belum pernah menjabat sebagai pimpinan BAZNAS kabupaten/kota selama 2 (dua) kali masa jabatan pada daerah yang sama

16. Bukan berasal dari unsur panitia seleksi atau sekretariat panitia seleksi

17. Pendidikan terakhir minimal SMA/sederajat.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat melalui program konkret berbasis kebutuhan lokal, seperti urban farming hingga pengelolaan sampah.

Arahan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Darul Arqam Madya (DAM) Pelatihan Instruktur Dasar (PID) Pengurus Cabang (PC) IMM Kota Makassar di Pusdiklat Unismuh Makassar, Minggu (29/03/2026).

Munafri menekankan, mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori kepemimpinan di ruang kelas, tetapi harus mampu membaca peluang dan mengimplementasikannya langsung di tengah masyarakat.

Salah satu peluang yang ia contohkan adalah tingginya kebutuhan pangan, khususnya telur dan ayam di Kota Makassar, yang dapat dijawab melalui program urban farming berbasis lorong.

“Mahasiswa harus menjadi motor penggerak. Caranya bagaimana? Lihat peluang. Hari ini harga telur di Makassar tinggi sekali, ini peluang besar yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia bahkan menantang kader IMM untuk membina minimal dua lorong sebagai percontohan, dengan program “satu lorong satu kandang” yang terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar, kata wali kota yang akrab disapa Appi ini, siap memberikan dukungan infrastruktur serta pendampingan melalui dinas terkait.

“Kalau satu lorong saja kita bisa gerakkan, membuat satu kandang ayam, ini bisa jadi percontohan bahwa anak muda mampu memberi dampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Selain sektor peternakan, Appi juga mendorong pengembangan budidaya ikan dengan metode sederhana seperti penggunaan drum atau wadah terbatas yang mudah diterapkan di wilayah perkotaan.

Appi menggaris bawahi bahwa keterbatasan lahan tidak boleh menjadi hambatan untuk berinovasi, melainkan peluang untuk menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat urban.

“Sekarang orang tidak harus punya empang luas. Pakai drum, pakai wadah sederhana, itu sudah bisa. Tinggal bagaimana kita melihat pasarnya yang sebenarnya sangat terbuka,” tambahnya.

Lebih jauh, Appi menjelaskan isu strategis ekoteologi dan pengelolaan sampah sebagai tantangan utama Kota Makassar. Ia mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mentransformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari sistem open dumping menjadi sanitary landfill.

Serta mengembangkan proyek waste to energy sebagai bagian dari solusi jangka panjang terhadap produksi sampah yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.

“Kita akan ubah sistem TPA dari open dumping menjadi sanitary landfill, lalu kita dorong ke tahap berikutnya, waste to energy, bagaimana sampah bisa jadi listrik,” jelasnya.

Ia menegaskan, persoalan kebersihan harus menjadi kesadaran kolektif, karena menjadi fondasi utama pembangunan kota. Menurutnya, kota yang bersih akan membuka peluang investasi, sementara lingkungan yang kotor justru memicu berbagai persoalan kesehatan dan infrastruktur.

Appi menegaskan Pemerintah Kota Makassar membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya antara pemuda IMM dalam menjalankan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Ia berharap setelah proses pengkaderan, para kader IMM dapat mengambil langkah awal untuk menciptakan sebuah gerakan pemberdayaan.

“Pikir dulu kegiatannya, pastikan bisa jalan. Lalu mulai saja dulu, karena yang tersulit adalah memulai,” tutupnya(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus memperkuat pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.

Salah satu fokus utama berada pada ruas Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala di Kota Makassar yang masuk dalam Paket 1 skema Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2025–2027.

Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp2,5 triliun untuk periode 2025–2027. Anggaran tersebut terbagi dalam enam paket pekerjaan Multi Years Project (MYP) serta didukung skema Single Years Contract (SYC) setiap tahunnya.

Khusus Paket 1 MYC memiliki nilai kontrak sebesar Rp430 miliar yang mencakup penanganan 13 ruas jalan di empat kabupaten/kota, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba, dengan total panjang penanganan mencapai 300,24 kilometer.

Adapun ruas jalan yang ditangani meliputi Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala di Kota Makassar, Jalan Tun Abdul Razak, Jalan HM Yasin Limpo, Burung-Burung–Bili-Bili, Sungguminasa–Malino, serta Malino–Batas Sinjai di Kabupaten Gowa.

Kemudian ruas Batas Gowa–Tondong, Botolempangan–Batubelerang–Batas, dan Batas Bulukumba–Sinjai di Kabupaten Sinjai. Sementara di Kabupaten Bulukumba meliputi ruas Batas Sinjai–Palampang, Tanete–Tanaberu, serta Kalimporo–Sumalaya–Batas Sinjai.

Kepala Seksi Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, ZN Ahmad Wildani, menjelaskan bahwa sepanjang 1,8 kilometer Jalan Hertasning dan 1,8 kilometer Jalan Aroepala menjadi fokus penanganan pada Paket 1.

Ia menjelaskan bahwa Jalan Hertasning dimulai dari pertigaan Jalan AP Pettarani hingga eks Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sementara dari titik tersebut hingga perbatasan Kabupaten Gowa merupakan bagian dari Jalan Aroepala.

“Kita perlu jelaskan, bahwa untuk Jalan Hertasning sepanjang 1,8 km sampai di eks Kantor Disdik itu sudah ditangani pengaspalan. Untuk selanjutnya sampai perbatasan Gowa itu juga masuk dalam Paket 1, dan akan ditangani,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penanganan Jalan Hertasning dilakukan melalui pengaspalan, sementara Jalan Aroepala menggunakan dua metode, yakni pengaspalan dan beton (rigid pavement).

“Kalau Hertasning pengaspalannya telah selesai, selanjutnya perbaikan pedestrian dan pembersihan saluran. Untuk Aroepala akan ditangani 1,8 km dengan dua macam penanganan yakni aspal dan beton. Belum dimulainya penanganan jalan di sana karena kita menunggu pengerjaan saluran terlebih dahulu, untuk salurannya menggunakan U-Ditch beton dan sementara dalam tahap pabrikasi,” jelasnya.

Penanganan Jalan Aroepala diawali dengan pembangunan saluran untuk memastikan kelancaran aliran air saat hujan serta mengurangi potensi kemacetan selama proses pengerjaan.

“Kita harap kesabaran masyarakat, dan mohon doa agar pengerjaan jalan Aroepala dapat berjalan lancar. Tentunya Bapak Gubernur memfokuskan jalan ini, karena termasuk LHR tinggi yang akan membantu konektivitas wilayah dan berpengaruh pada perekonomian masyarakat,” tuturnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan (unaudited) Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (26/3/2026), dalam suasana formal dan penuh optimisme terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan LKPD secara langsung dari Wali Kota Munafri Arifuddin kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu.

Langkah cepat ini menandai komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar, dalam menghadirkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan tepat waktu.

Tidak hanya menjadi yang pertama dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, capaian ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah kota dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang profesional dan bertanggung jawab.

Munafri Arifuddin menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

“Ini merupakan sebuah proses pertanggungjawaban yang kami laporkan, bagaimana penggunaan anggaran yang kami lakukan yang berasal dari masyarakat,” katanya.

“Dengan memaksimalkan proses penggunaan tersebut untuk kembali kepada masyarakat melalui program-program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung,” lanjutnya.

Ini membuktikan, komitmen Pemkot tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga mencerminkan arah baru kepemimpinan di Kota Makassar yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja sebagai fondasi utama dalam setiap program pembangunan.

Dengan langkah ini, Pemkot Makassar menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui kerja nyata dan terukur.

Momentum ini sekaligus menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dalam memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip good governance.

Pada kesempatan ini, Appi berharap laporan ini dapat memberikan gambaran utuh terkait efektivitas penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kota Makassar, sekaligus memastikan tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.

Menurutnya, setiap alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berdampak langsung, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkup pemerintah kota.

“Kami berharap seluruh anggaran yang digunakan benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan dampak nyata,” harap orang nomor satu Kota Mkassar itu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyerahan LKPD ini juga menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan oleh BPK, sebelum nantinya dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

“Laporan ini memberikan gambaran bagaimana tata kelola keuangan di pemerintah kota. Nantinya akan diperiksa oleh BPK apakah sudah sesuai dengan sistem dan prosedur. Jika sesuai, tentu kita berharap mendapatkan opini WTP,” jelasnya.

Ia menambahkan, capaian penyampaian laporan tepat waktu bahkan lebih cepat dari batas yang ditentukan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar, dalam menjaga akuntabilitas.

“Kami menyelesaikan ini lebih cepat sebagai bagian dari kebiasaan baik, agar proses pemeriksaan bisa segera berjalan sebelum nantinya dipertanggungjawabkan di DPRD,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Appi menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang selama ini terus memberikan arahan dan masukan dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

“Kami berterima kasih kepada BPK yang senantiasa memberikan arahan dalam penyusunan laporan, sehingga kami bisa memaksimalkan proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara baik,” ucapnya.

Sedangkan, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas ketepatan waktu dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited).

Ia menyampaikan, sesuai ketentuan perundang-undangan, batas akhir penyerahan laporan keuangan daerah adalah 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir. Namun, Pemerintah Kota Makassar telah menyerahkan laporan tersebut lebih awal, yakni pada 26 Maret 2026.

“Secara aturan, paling lambat penyerahan laporan itu tanggal 31 Maret. Dan Pemkot Makassar telah menyerahkan pada tanggal 26 Maret. Ini menjadi yang pertama dari 25 entitas yang diaudit BPK di Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Winner juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar beserta jajaran atas komitmen dalam menyelesaikan laporan keuangan sebelum nantinya disampaikan kepada DPRD, setelah melalui proses audit oleh BPK.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memiliki waktu dua bulan untuk melakukan pemeriksaan sejak laporan diterima.

“Sejak laporan ini kami terima, maka waktu pemeriksaan sudah mulai berjalan. Kami harus mempersiapkan pemeriksaan terinci karena waktunya sangat terbatas,” jelasnya.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK berharap Pemerintah Kota Makassar dapat kooperatif, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan tim auditor agar hasil pemeriksaan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Winner menegaskan, penilaian opini atas laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

“Keempat kriteria ini yang akan kami uji. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar dapat mempertahankan opini WTP yang sebelumnya telah diraih,” katanya.

Ia menambahkan, secara prinsip, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan standar yang seharusnya dicapai dalam pengelolaan keuangan negara.

“Opini WTP itu sebenarnya default. Artinya, kalau tidak WTP berarti ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Untuk itu, BPK menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar selama proses pemeriksaan berlangsung, baik dalam penyediaan data, komunikasi, maupun dukungan terhadap tim pemeriksa.

“Kami berharap proses pemeriksaan ini berjalan lancar, menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang bermanfaat luas, serta menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD di Kota Makassar,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Munafri turut didampingi oleh sejumlah pejabat strategis lingkup Pemerintah Kota Makassar, di antaranya Plh Sekretaris Daerah yang juga Kepala Bappeda, Dahyal.

Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Andi Asminullah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muhammad Dakhlan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Suasana Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, dimanfaatkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, untuk merawat dan mempererat silaturahmi dengan tokoh nasional sekaligus Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan khas Lebaran, Appi bersama Melinda yang memiliki kedekatan sebagai anak/ponakan, bertandang ke kediaman Jusuf Kalla selaku sosok orang tua, di Jalan Haji Bau, Makassar, Minggu (22/3/2026) malam.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang berbagi pandangan dan meminta wejangan dari JK selaku negarawan, guna memperkuat arah dan strategi pembangunan Kota Makassar ke depan.

Menurut Appi, kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi tradisi Lebaran, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyerap pandangan dan nasihat dari sosok yang telah berpengalaman dalam pemerintahan dan pembangunan.

“Ini setiap tahun, kami ke rumah Pak JK silaturahmi dalam momentum Idulfitri. Pak JK sebagai orang tua, kami wajib meminta pandangan dan mendengarkan nasihatnya,” ujar Munafri.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh kehangatan. Munafri dan Melinda Aksa tampak duduk mendengarkan nasihat dari Jusuf Kalla, yang turut didampingi sang istri, Mufidah Jusuf Kalla.

Nuansa Idulfitri yang hangat semakin terasa, mencerminkan eratnya hubungan kekeluargaan sekaligus sinergi antara pemerintah Kota dan tokoh bangsa dalam semangat membangun Makassar yang lebih maju.

Appi menilai, Hari Raya Idulfitri merupakan waktu yang tepat untuk mempererat hubungan sosial sekaligus memperkuat komunikasi lintas kepemimpinan, termasuk JK selaku tokoh bangsa yang pernah memimpin Republik Indonesia.

Appi menuturkan, wejangan dari JK, akan dijalankan agar pembangunan Kota Makassar dapat semakin terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan ke depan.

“Ada hal perlu kami terus lakukan untuk pembangunan Kota ini, sehingga momentum hari raya ini penting untuk menjaga silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua kami pak JK,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Munafri bersama Melinda Aksa selaku Ketua TP PKK Makassar, bersilaturahmi di kediaman mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, melanjutkan ke kediaman mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), di Kompleks PDAM Ratulangi, Kecamatan Ujung Pandang, Sabtu (21/3/2026) malam.

Setelah itu, Appi dna Melinda juga silaturahmi ke kediaman mantan Wali Kota Makassar lainnya, Andi Herry Iskandar, yang berlokasi di Jalan Sungai Lariang, Kecamatan Ujung Pandang. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak para pelaku industri kreatif dan selebgram untuk ikut berperan aktif menyosialisasikan berbagai program Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan Buka Puasa Bersama Selebgram se-Kota Makassar yang berlangsung di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Munafri, peran kreator digital saat ini sangat penting dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas dan dengan cara yang lebih kreatif.

“Saya sangat menunggu momentum seperti ini. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali program pemerintah kota yang bukan hanya perlu dijalankan, tetapi juga perlu disosialisasikan dengan cara penyampaian yang baik,” ujarnya.

Suasana sejuk dan penuh keceriaan terasa di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar saat para pelaku industri kreatif berkumpul dalam sebuah momentum silaturahmi di bulan suci Ramadan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut langsung para selebgram dan kreator konten dari berbagai komunitas yang selama ini aktif mewarnai ruang digital dengan karya dan gagasan kreatif

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk merawat silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara Pemerintah Kota Makassar dengan komunitas pelaku industri kreatif.

Kehadiran konten kreator, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan para pelaku industri kreatif demi menghadirkan berbagai inovasi yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam suasana santai namun penuh makna, berbagai ide dan gagasan pun mengalir, membuka ruang kolaborasi dalam mendukung pembangunan kota serta menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Momen tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas kreatif yang memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi positif serta membangun citra Kota Makassar di ruang digital.

Pada kesempatan ini, Appi selaku Wali Kota meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, untuk memaksimalkan potensi para kreator digital yang ada di Makassar agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah.

Menurutnya, para pelaku industri kreatif bisa menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat, namun tidak hanya sebatas menyampaikan hal-hal positif saja.

Ia mencontohkan, jika ada persoalan infrastruktur seperti jalan rusak atau fasilitas publik yang membutuhkan perhatian pemerintah, masyarakat bisa menyampaikannya melalui konten kreatif di media sosial.

Munafri juga mendorong para kreator untuk memberikan kritik yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah.

“Silakan menjadi corong pemerintah, bukan hanya menyampaikan program, tapi juga memberikan kritik. Kalau ada yang tidak bagus, sampaikan. Itu penting supaya kami bisa memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Appi itu menyampaikan sejumlah isu perkotaan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti penataan trotoar yang masih sering digunakan untuk aktivitas lain serta pengelolaan sampah dari rumah tangga.

Ia mengajak para kreator untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah serta memanfaatkan sampah melalui berbagai metode seperti komposter dan maggot.

“Kita kolaborasi berikan edukasi pada masyarakat. Kita ingin masyarakat memahami bahwa sampah bukan hanya masalah, tapi juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi rumah tangga,” ajak Appi.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu Kota Makassar itu juga, memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Kota Makassar, yang membutuhkan dukungan sosialisasi dari para kreator digital.

Diantaranya adalah, sambungan air gratis bersih PDAM bagi masyarakat kurang mampu, kemudian layanan pengaduan masyarakat melalui Lontara, yang menampung ribuan laporan warga dan berupaya menindaklanjuti aduan tersebut secepat mungkin.

Selain itu, Pemkot Makassar juga menjalankan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP, masing-masing dua pasang seragam yang dibiayai melalui APBD.

Progrma tak kalah penting kata dia, kebijakan iuran sampah gratis bagi masyarakat rumah tangga kurang mampu di Kota Makassar.

“Program ini harus diketahui masyarakat bahwa ada anggaran pemerintah yang digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak kita,” jelas Munafri.

Di bidang perlindungan sosial, Pemkot Makassar juga menanggung iuran BPJS bagi puluhan ribu masyarakat. Tahun ini, sebanyak 81 ribu warga mendapat jaminan sosial yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Tak hanya itu, pemerintah kota juga memberikan 41 ribu jaminan hari tua bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan, termasuk membuka peluang bagi pekerja kreatif untuk didaftarkan dalam program tersebut.

Ia mengajak para kreator untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah serta memanfaatkan sampah melalui berbagai metode seperti komposter dan maggot.

“Kita ingin masyarakat memahami bahwa program gratis terutama sampah bukan hanya masalah, tapi juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi rumah tangga,” terang politisi Golkar itu.

Melalui pertemuan ini, Munafri berharap terjalin kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan komunitas kreatif, sehingga berbagai program pembangunan dapat tersampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat.

“Kami berharap setelah pertemuan tersebut, para pelaku industri kreatif dapat terus menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai OPD untuk menyosialisasikan program-program Pemerintah Kota Makassar secara lebih luas,” harap Appi.

Sedangkan, Perwakilan komunitas selebgram Kota Makassar, Ahmad Zuhaelsi yang akrab disapa Abu, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas undangan silaturahmi dalam kegiatan buka puasa bersama para kreator digital.

Dalam kesempatan itu, Abu mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Makassar yang telah membuka ruang silaturahmi dan komunikasi dengan para pelaku industri kreatif di Kota Makassar.

“Kita berkumpul bersama Pak Wali Kota sore ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diundang untuk bersilaturahmi sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.

Ia berharap, pertemuan tersebut dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara komunitas kreator digital dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung berbagai program pembangunan.

Menurutnya, para selebgram dan kreator konten di Makassar siap berkontribusi dengan cara mereka masing-masing untuk membantu menyampaikan berbagai informasi serta program pemerintah kepada masyarakat.

“Semoga ke depan teman-teman di sini bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar bersama Pak Wali Kota,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Abu kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar, beserta jajaran pemerintah kota yang selama ini dinilai terus memberikan dukungan kepada komunitas kreatif.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wali dan seluruh jajaran yang sudah bersilaturahmi dengan teman-teman semua,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melepas peserta mudik Lebaran Tahun 2026 melalui jalur laut yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Sulselrabar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Minggu (15/3/2026).

Program mudik ini menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Andi Sudirman menyampaikan mudik merupakan tradisi yang sangat dinantikan masyarakat setiap menjelang Idulfitri. Menurutnya, mudik tidak sekadar perjalanan pulang ke kampung halaman, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali bersua dengan keluarga.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PT PLN, Pelindo dan Telkom yang menghadirkan program mudik ini bagi masyarakat kita,” ujar Andi Sudirman.

Adapun peserta mudik yang akan diberangkatkan sekitar 500 orang dengan tute tujuan Bau-bau dan Surabaya. Pada hari ini, rute Surabaya akan berangkat terlebih dahulu, sedangkan rute Bau-bau pada tanggal 19 Maret mendatang.

Andi Sudirman berharap seluruh rangkaian program mudik ini dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman hingga para peserta tiba di tujuan masing-masing.

Ia pun turut mengingatkan para pemudik agar senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan, serta menjaga ketertiban demi kenyamanan bersama.

“Kami berpesan kepada pemudik agar senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan, serta menjaga ketertiban demi kenyamanan bersama,” terangnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pelaksana BPBD HIPMI Sulawesi Selatan Bidang VIII menggelar buka puasa bersama sekaligus diskusi interaktif bertema “Transformasi Digital: Kemajuan Ekonomi Kreatif dan Pertumbuhan Ekonomi Umat” di Vann In Sky, Jalan Aroepala, Makassar, Senin, 9 Maret 2026.

Diskusi ini menghadirkan narasumber Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Selatan (Diskominfo SP Sulsel) Sultan Rakib serta Kepala BBLSDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Makassar Baso Saleh.

Diskusi ini bertujuan melihat peluang pengembangan ekonomi kreatif melalui transformasi digital. Terlebih, DPD HIPMI Sulsel telah menjalin kerja sama dengan Balai Komdigi untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu melakukan scale-up usaha melalui pemanfaatan teknologi digital.

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Irma Trisnawati Anwar, berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa yang telah memulai usaha di sektor ekonomi kreatif.

“Acara ini bisa memberikan kontribusi khususnya kaum muda atau mahasiswa yang memiliki usaha di bidang ekonomi kreatif sehingga bisa mengikuti perkembangan di era komunikasi dan informasi yang begitu pesat,” ujarnya.

Ia juga berharap para pelaku usaha muda dapat memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya juga berharap teman-teman bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat membantu Pemprov meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa lebih dari 5,43 persen,” tambahnya.

Sekretaris Diskominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berbicara mengenai peningkatan keterampilan teknologi, tetapi juga harus diimbangi dengan kesadaran keamanan dan etika digital.

Menurutnya, ada empat pilar penting dalam literasi digital yang perlu diperhatikan, yakni digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics.

“Bahwa jangan fokus saja pada bagaimana meningkatkan digital skill di era transformasi digital ini, tetapi juga harus meningkatkan bagaimana selain kecakapan digital dalam hal ini skill juga tiga pilar lainnya,” sebutnya.

Sultan Rakib juga mengapresiasi program Digital Talent Scholarship dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang memberikan pelatihan digital bagi pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM.

Melalui program tersebut, peserta dapat mempelajari berbagai kompetensi seperti digital marketing, pengembangan bisnis digital, hingga pemanfaatan teknologi untuk usaha.

“Di situ terdapat silabus khusus untuk mahasiswa, pelajar, dan pelaku UMKM. Mereka diajarkan dengan mekanisme belajar mandiri, kemudian digital marketing berbagai level. Ini penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan skill digitalnya,” ujarnya.

Ia juga menilai pelaku usaha yang mewarisi bisnis keluarga memiliki peluang besar melakukan transformasi digital.

“Pelaku usaha yang mewarisi usaha orang tua dapat melakukan transformasi dengan menerapkan digitalisasi pada kegiatan usaha seperti transaksi dan sebagainya, sehingga adaptif dengan kondisi sekarang,” katanya.

Ia juga mengingatkan generasi muda, termasuk wirausaha muda, untuk mewaspadai fenomena judi online (judol) dan pinjaman online ilegal yang dapat merusak stabilitas ekonomi pelaku usaha.

“Karena banyak saudara kita yang sukses sudah mampu membangun UMKM, tetapi di satu sisi ada yang terjebak judi online. Ini bagaimana tanggung jawab kita untuk berempati dan menyusun sebuah strategi agar hal-hal ini tidak terjadi di generasi muda mendatang,” katanya.

“Sehebat-hebatnya bermain, yang akan menang itu bandar (judi). Gayung bersambut ada yang namanya pinjol. Jadi biasanya kalau kalah di judol akan berurusan dengan pinjol,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur keuntungan instan di ruang digital.

“Jangan pernah percaya bisa mendapatkan sesuatu yang tinggi atau cuan banyak, tetapi tidak dengan effort yang tinggi. Itu tidak mungkin. Pasang mindset kita di situ,” ujarnya.

Selain itu, Sultan Rakib mengingatkan pentingnya perlindungan keamanan perangkat digital, salah satunya dengan mengaktifkan verifikasi dua faktor.

“Kalau tidak sengaja membuka tautan ilegal tersebut lalu sadar, langsung lakukan factory setting pada handphone misalnya. Karena bisa saja sudah tertanam aplikasi yang melakukan remote control di gawai kita,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BBLSDM Komdigi Makassar, Baso Saleh, menilai tema transformasi digital sangat relevan dengan momentum Ramadan.

“Berbicara transformasi digital, ini menjadi menarik didiskusikan terutama terkait Ramadan. Kita diajarkan tentang disiplin dan melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik dalam konteks transformasi digital,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi kini telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha.

“Dengan teknologi sekarang jadi mudah. Dulu mesti ada tempat atau toko fisik, sekarang bisa menjual di marketplace. Kita di rumah saja bisa juga melakukan promosi melalui media sosial,” jelasnya.

Transformasi digital dinilai semakin penting mengingat struktur ekonomi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Data perekonomian daerah menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 52,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel, disusul investasi sebesar 38,96 persen dan konsumsi pemerintah sekitar 10,76 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM dan digitalisasi ekonomi memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sulawesi Selatan sendiri memiliki sekitar 1,8 juta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Digitalisasi juga terlihat dari penggunaan sistem pembayaran digital. Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat sekitar 1,31 juta pengguna QRIS di Sulawesi Selatan, dengan 76,8 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Jumlah merchant QRIS di Sulsel juga mencapai sekitar 1,3 juta, menjadikan provinsi ini peringkat ketujuh nasional dengan merchant QRIS terbanyak.

Sepanjang 2025, volume transaksi QRIS di Sulawesi Selatan mencapai 170,5 juta transaksi, dengan pertumbuhan hingga 116,56 persen.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki inovasi digital melalui BajuBodo Marketplace yang menjadi platform e-purchasing untuk mendukung UMKM lokal masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Platform tersebut telah mencatat 33.709 produk terdaftar, dengan sekitar 85 persen merupakan produk dalam negeri dari 2.238 penyedia, yang sebagian besar adalah UMKM lokal Sulawesi Selatan.

Total valuasi transaksi melalui platform tersebut telah mencapai Rp211,7 miliar, menjadikannya peringkat ketiga nasional dalam transaksi e-purchasing pemerintah berbasis UMKM.

Dengan dukungan digitalisasi, sektor ekonomi kreatif Sulawesi Selatan seperti kuliner lokal, fesyen daerah, kriya, hingga konten kreatif digital diproyeksikan terus berkembang, seiring posisi Makassar sebagai hub ekonomi di kawasan Indonesia Timur. (*)