Daerah

LANGITKU.NET, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang diselenggarakan di Gedung A Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025. Acara tersebut mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” dan menjadi panggung apresiasi atas berbagai capaian sektor pendidikan di tingkat nasional.

Sulawesi Selatan kembali menunjukkan prestasi gemilang dengan menyabet tiga penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketiganya adalah: Provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah secara Nasional, Peringkat Kedua Nasional dalam Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Menengah Tahun 2024, serta Apresiasi atas Tingkat Serapan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui Seleksi ASN PPPK Tahun 2023–2024.

“Alhamdulillah, apresiasi luar biasa dari pemerintah pusat untuk Sulawesi Selatan. Ini buah dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh tenaga pendidik,” ujar Fatmawati Rusdi usai menerima penghargaan, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulsel.

Fatmawati menuturkan, sepanjang tahun 2024, Pemprov Sulsel telah berhasil menyerap lebih dari 12 ribu guru lulusan PPG ke dalam formasi ASN PPPK. Menurutnya, ini menjadi indikator nyata keberhasilan reformasi sektor pendidikan di Sulsel, meskipun masih terdapat tantangan dalam kesesuaian formasi dengan kebutuhan guru di berbagai daerah.

“Strategi kita jelas, meningkatkan kompetensi guru, memperluas pemerataan guru berkualitas ke seluruh daerah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kita juga terus memperjuangkan insentif TPP bagi guru-guru yang mengabdi di daerah terpencil,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penghargaan ini bukanlah titik akhir, melainkan pemicu semangat untuk terus memperbaiki mutu pendidikan. Fatmawati menekankan pentingnya menjaga kesinambungan reformasi pendidikan dalam rangka menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. “Kami ingin pendidikan di Sulsel benar-benar merata dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Sulsel juga berharap sinergi dengan pusat terus diperkuat, utamanya untuk memperluas akses DAK dan PIP. Kita telah melihat dan merasakan langsung dampaknya di lapangan,” imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Fatmawati mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam kemajuan pendidikan di Sulsel. “Capaian ini milik kita bersama. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, saya yakin pendidikan Sulsel akan terus menjadi inspirasi nasional,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menjalin kerja sama strategis dengan Google for Education dalam rangka membangun ekosistem pembelajaran modern berbasis teknologi. Kolaborasi ini mencakup penggunaan perangkat Chromebook, pemanfaatan akun belajar.id, serta pelatihan kecerdasan buatan (AI) untuk guru dan siswa sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi pendidikan di era digital.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan jawaban atas tantangan zaman sekaligus bukti komitmen kota Makassar dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berdaya saing global. “Dengan program ini, maka pelatihan guru dan didukung infrastruktur memadai, Kota Makassar siap menjadi pusat inovasi pendidikan digital di Indonesia,” ujar Munafri saat menerima Education Specialist Google wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, M. Edward Ranggong, di Kantor Balai Kota, Senin (26/5/2025).

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pendirian sekolah unggulan berbasis teknologi di setiap kecamatan pada tahun ajaran baru 2025. Sekolah ini akan menampung guru bersertifikasi digital dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti Chromebook dan akses akun belajar.id.

“Kita targetkan untuk SD satu sekolah per kecamatan diterapkan di kelas 4–6. Sedangkan SMP, bisa di lima kecamatan sesuai dapil, mulai kelas 1–3,” jelas Munafri.

Program ini juga memberikan perhatian khusus bagi anak-anak dari wilayah kepulauan agar dapat ikut serta dalam sistem pendidikan digital. Pemerintah akan melakukan uji coba untuk memetakan kebutuhan guru dan siswa.

“Anak-anak dari pulau pun akan kita fasilitasi untuk bisa masuk dalam sekolah digital ini. Kita akan uji coba, tes seberapa besar kebutuhan guru dan sebaran muridnya,” tambah Munafri.

M. Edward Ranggong dari Google Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya tengah menggulirkan pelatihan AI berbasis platform Gemini untuk satu juta guru selama tiga tahun ke depan. Chromebook dipilih sebagai perangkat utama karena efisiensi dan keamanannya yang tinggi.

“Chromebook ini hanya bisa diakses melalui akun belajar.id. Bahkan di kota Madiun, siswa diperbolehkan membawa Chromebook pulang karena keamanannya sangat tinggi,” ujar Edward.

Edward juga memperkenalkan program Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG) yang ditujukan bagi sekolah negeri. Sekolah yang memenuhi syarat, seperti memiliki minimal 60 Chromebook dan 30% guru bersertifikasi Google, akan mendapat pendampingan langsung serta peluang kolaborasi lintas negara. “Kami berharap dalam waktu dekat, kota Makassar juga bisa turut menyusul menjadi bagian dari transformasi digital pendidikan nasional melalui program KSRG,” pungkasnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa, hadir langsung dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut bagi anak-anak PAUD di TK Hang Tuah, Kecamatan Ujung Tanah, Jumat (24/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Gebyar PAUD 2025 bertema “GEMA PAUD Andalan Hati Sulsel” yang dilaksanakan serentak di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Didampingi Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi, dan Bunda PAUD Kecamatan Ujung Tanah, Fadilah Rizki Rifai, Melinda meninjau langsung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis dari Puskesmas Tabaringan. Sebanyak 23 anak menjalani pemeriksaan gigi dan mulut dalam suasana ceria dan tertib.

Dalam keterangannya, Melinda Aksa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama tenaga kesehatan dan guru-guru PAUD yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

“Ini langkah awal yang penting. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Kalau mereka sehat, mereka bisa belajar dengan baik dan tumbuh jadi pribadi yang kuat,” ujarnya.

Ia menilai Gebyar PAUD 2025 sebagai momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan demi layanan PAUD yang holistik, termasuk dalam aspek kesehatan.

Lebih lanjut, Melinda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berinvestasi pada masa depan bangsa dengan memberikan pondasi kuat bagi anak-anak sejak dini.

“Investasi terbaik itu bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita mencurahkan kasih sayang, membangun karakter, dan menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak kecil,” tambahnya.

Tak hanya soal kesehatan, Melinda juga menekankan pentingnya pengenalan nilai-nilai karakter seperti disiplin, peduli lingkungan, serta rasa hormat kepada orang tua dan guru sejak usia dini.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini juga digelar serentak di 12 kecamatan di Kota Makassar, melibatkan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan, Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, serta sejumlah OPD terkait.

Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, yang membuka resmi kegiatan secara daring, menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak-anak PAUD.

“Setidaknya dua kali setahun, anak-anak PAUD harus dicek mata dan giginya. Ini penting untuk mendeteksi masalah sejak awal yang bisa memengaruhi proses belajar mereka,” tegasnya.

Naoemi juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan menjadikan program ini sebagai agenda berkelanjutan dalam menyambut visi Indonesia Emas 2045.

“Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka budaya sehat harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak harus tumbuh di lingkungan yang bersih, penuh kasih sayang, dan mendapat perhatian yang cukup dari orang tua dan guru,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaboratif dan penuh kasih, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan edukasi untuk memperkuat ketangguhan perempuan dan anak dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel di Auditorium KH Muhyiddin Zain, Universitas Islam Makassar, Sabtu (24/5/2025).

Dengan mengangkat tema “Mengokohkan Peran Muslimat NU Sulsel melalui Konsolidasi Organisasi dan Internalisasi Nilai Aswaja”, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiril Fauzi, yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU.

Fatmawati menyebutkan bahwa saat ini perempuan Sulsel telah memegang peran strategis dalam pembangunan. Tiga kepala daerah, empat wakil kepala daerah, serta Ketua DPRD Sulsel saat ini dijabat oleh perempuan.

“Perempuan hari ini tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi pemegang peran penting di ruang publik. Kesetaraan gender di Sulsel makin nyata dan mengakar,” tegasnya.

Namun, ia juga menyoroti peningkatan kasus kekerasan seksual di berbagai sektor, termasuk lembaga pendidikan, rumah ibadah, hingga keluarga. Untuk itu, Fatmawati mendorong para penyintas untuk berani bersuara serta memanfaatkan lembaga layanan seperti UPTD PPA dan PUSPAGA.

“Pemerintah hadir. Kita ingin semua kabupaten/kota memiliki rumah aman dan layanan pendampingan yang benar-benar bisa diakses korban kekerasan. Edukasi adalah fondasi, keberanian adalah kunci,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Choiril Fauzi menjelaskan tiga program prioritas nasional yang tengah dijalankan: Ruang Bersama Indonesia (RBI), penguatan Call Center SAPA 129, dan pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat, termasuk Muslimat NU.

“Kementerian PPPA tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus kolaborasi,” ujarnya.

Arifah juga mengapresiasi langkah Muslimat NU Sulsel yang secara sistematis menggelar pelatihan paralegal. Hingga kini, sekitar 1.200 kader telah mengikuti pelatihan tersebut guna membantu korban kekerasan yang kesulitan mengakses pendampingan hukum.

Ia turut menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, khususnya kepada Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi atas komitmen dan langkah cepat dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Wakil Gubernur Sulsel adalah sosok aktivis perempuan yang gerakannya luar biasa. Ketika kita berkolaborasi, insyaAllah kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat kita cegah dan tekan bersama,” ujar Arifah.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Muslimat NU Sulsel untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus mempertegas peran strategis dalam pembangunan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu perempuan dan anak.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan menggelar pertemuan strategis guna membahas percepatan akses sambungan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), khususnya untuk wilayah utara dan timur Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi forum penting untuk membahas sejumlah kendala teknis yang terjadi di lapangan, terutama terkait penempatan jaringan pipa air bersih pada badan jalan nasional. Kedua pihak menyepakati solusi teknis agar pembangunan dan distribusi air bersih bisa segera berjalan tanpa merusak atau mengganggu infrastruktur jalan yang sudah ada.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kebutuhan air bersih menjadi salah satu fokus utama dalam tahun pertama masa kepemimpinannya. Wilayah timur dan utara kota, seperti Kecamatan Tallo dan Parangloe, disebut sebagai titik prioritas.

“Ada dua titik penting yang sedang kita fokuskan, yakni di Tallo dan Parangloe. Ini untuk menjawab kebutuhan air di wilayah timur dan juga utara kota,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Salah satu solusi yang diambil adalah penyesuaian jalur pipa. Jalur yang semula direncanakan di bahu jalan akan dialihkan ke bawah saluran, dengan pertimbangan keamanan dan kemudahan pemeliharaan.

Sementara itu, Kepala BBPJN Sulsel, Asep Syarif Hidayat, menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga sinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam penataan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan badan jalan untuk jaringan pipa diperbolehkan selama mengikuti regulasi yang berlaku.

“Alhamdulillah, sinergi selama ini baik. Kami bertanggung jawab dalam hal infrastruktur. Kami tidak melarang pemanfaatan, asalkan mengikuti regulasi yang berlaku,” jelas Asep.

Ia juga menambahkan bahwa kelanjutan pekerjaan distribusi air bersih sangat bergantung pada kelengkapan administrasi dari pihak PDAM, seperti jaminan pelaksanaan pekerjaan dan izin prinsip. Permohonan perizinan terkait proyek ini disebut telah diterima dan tengah dalam proses evaluasi.

Dengan kesepakatan tersebut, Pemkot Makassar dan BBPJN optimistis program percepatan distribusi air bersih akan segera terealisasi, terutama untuk mengantisipasi kebutuhan warga saat musim kemarau yang mulai mendekat.

“Jadi tinggal metode kerja yang akan kita bahas bersama,” pungkas Asep.

LANGITKU.NET, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin rapat virtual percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Rabu, 21 Mei 2025. Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Kepala Dinas Koperasi kabupaten/kota se-Sulsel, serta pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulsel.

Dalam rapat tersebut, Jufri mengungkapkan bahwa dari target 3.059 koperasi, hingga kini telah terbentuk sebanyak 2.168 koperasi, atau sekitar 70,87 persen. “Ini menunjukkan progres yang sangat baik, namun kita masih punya pekerjaan rumah untuk merampungkan sisanya,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi di lapangan, terutama menyangkut pengesahan akta pendirian koperasi. Menurut Jufri, masih banyak laporan dari daerah yang menyebutkan adanya syarat tambahan dari notaris yang sebenarnya tidak diperlukan. Hal ini dikhawatirkan menghambat proses percepatan pembentukan koperasi.

“Kami banyak menerima keluhan dari daerah, terutama ketika mereka mendaftarkan hasil musyawarah desa/kelurahan ke notaris. Ada notaris yang meminta persyaratan di luar ketentuan. Padahal ini adalah program mandatori dari Presiden,” jelas Jufri.

Salah satu kasus yang disoroti adalah Kabupaten Takalar. Meski telah menyelesaikan pembentukan koperasi di seluruh desanya—sebanyak 110 desa—baru 8 koperasi yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Jufri juga menyoroti adanya laporan pungutan liar di luar ketentuan Rp2,5 juta untuk pembuatan akta koperasi. Menanggapi hal ini, Ketua INI Sulsel, Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh notaris NPAK agar mematuhi ketentuan biaya yang telah disepakati.

“Kalau ada notaris yang memungut lebih dari Rp2,5 juta, kami minta untuk mundur dari penanganan koperasi ini,” tegasnya.

Menjelang pengecekan progres oleh Gubernur Sulsel yang dijadwalkan pada 26 Mei 2025, Jufri meminta seluruh kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan proses musyawarah desa di wilayah masing-masing.

“Kita ingin memastikan seluruh tahapan berjalan lancar dan tidak ada hambatan administratif. Ini bukan hanya target, tapi bentuk komitmen kita untuk memperkuat ekonomi desa,” tutup Jufri.

LANGITKU.NET, Makassar – Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti jamuan makan malam yang digelar oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa, serta jajaran pimpinan DPRD Kota Makassar. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha, dan berlangsung di Rumah Makan Labakkang, Jalan Chairil Anwar No.25, Rabu malam (21/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Munafri menekankan pentingnya mengeksplorasi, melestarikan, dan mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki Makassar. Ia menyampaikan bahwa potensi budaya lokal merupakan aset strategis yang harus terus dikembangkan sebagai bagian dari identitas kota sekaligus daya tarik pariwisata.

“Kita ingin kekayaan dan budaya kita terus dikembangkan dan menjadi daya tarik yang bisa diandalkan. Ini juga bagian dari strategi penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya,” ujar Munafri.

Munafri juga menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Wamen Giring Ganesha, yang menurutnya memiliki latar belakang dan visi yang selaras dengan penguatan budaya lokal. “Kita senang sekali karena beliau bukan hanya pejabat, tapi juga sahabat lama. Kedatangan beliau tentu sangat berarti,” tambahnya.

Komitmen Pemkot Makassar: Budaya sebagai Arah Pembangunan

Sebagai bentuk komitmen nyata, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah membentuk Dinas Kebudayaan secara khusus, serta menetapkan Hari Kebudayaan sebagai wujud pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Andi Herfida Attas, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa Makassar kembali dipercaya menjadi tuan rumah salah satu event kebudayaan terbesar nasional, yaitu “Warna Budaya Indonesia”.

“Ini menjadi peluang besar untuk memperkuat posisi Makassar sebagai pusat budaya di Indonesia Timur. Kita harap ini membuka lebih banyak ruang untuk kolaborasi, pertumbuhan ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis budaya,” jelas Herfida.

Acara “Warna Budaya Indonesia” dijadwalkan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan budaya daerah, pameran wastra khas Sulawesi Selatan, serta partisipasi dari 24 kabupaten/kota yang akan menampilkan ragam budaya masing-masing.

Kehadiran Wamen Giring Ganesha juga diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi pusat dan daerah dalam memajukan kebudayaan nasional, dengan Makassar sebagai salah satu simpul utamanya.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memantapkan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Setelah sukses besar dengan program Mandiri Benih Padi, kini Sulsel bersiap mengembangkan benih mandiri untuk komoditas kentang dan kakao, sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi pertanian.

Program ini menjadi prioritas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, sejalan dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan berbasis kekuatan daerah.

Program Mandiri Benih Padi sendiri telah dilaksanakan sejak 2022 hingga 2023, dengan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi beras. Sulsel kini tercatat sebagai provinsi pemasok beras terbesar di Indonesia, menjadikannya tumpuan nasional dalam hal penyediaan pangan.

Bapak Gubernur mendorong terwujudnya Sulsel sebagai provinsi mandiri benih. Khusus untuk benih padi sudah berhasil dilaksanakan dan kini sedang berlanjut. Apalagi Sulsel sejak dulu memang merupakan sentra produksi padi nasional,” ujar Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, Selasa (20/5/2025).

Siapkan Produksi Benih Kentang dan Kakao

Melanjutkan keberhasilan di sektor padi, Pemprov Sulsel kini mulai mempersiapkan kemandirian benih untuk komoditas kentang dan kakao. Benih kentang ditargetkan dapat diproduksi sendiri dalam tiga tahun ke depan, menggantikan pasokan yang selama ini berasal dari Jawa Barat. Sementara untuk kakao, pengadaan benih yang selama ini bergantung pada Jember, Jawa Timur, akan mulai difokuskan untuk diproduksi di dalam provinsi.

Kalau kita bisa produksi sendiri di Sulsel, maka akan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat lokal yang jauh lebih kuat,” ungkap Jufri.

Tahun ini, Pemprov Sulsel melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyalurkan bantuan 5 juta kilogram benih padi untuk ditanam di lahan seluas 200 ribu hektare yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Plt Kepala Dinas, Abdul Gafar, menyatakan bahwa bantuan tahun ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Jika pada 2022 dan 2023 kami salurkan 2,5 juta kilogram benih per tahun untuk 100 ribu hektare, maka tahun ini kami tingkatkan menjadi 5 juta kilogram untuk 200 ribu hektare,” jelas Gafar.

Adapun untuk penangkaran benih kentang akan difokuskan di Kabupaten Gowa, Enrekang, dan Bantaeng, sedangkan kakao akan dikembangkan di Kabupaten Bone dan Luwu.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menandatangani berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari tujuh pengembang perumahan dengan total luas mencapai 66.954 meter persegi dan nilai aset sebesar Rp168,7 miliar. Penandatanganan dipusatkan di Kompleks CV Dewi Panakukang pada Senin (19/5/2025).

Munafri menyatakan bahwa penyerahan ini merupakan langkah penting dalam menjaga aset Pemkot sekaligus memastikan sarana publik dimanfaatkan untuk kepentingan warga.

Khusus PSU di CV Dewi ini, penantiannya sampai 40 tahun. Ini bentuk intervensi kami mempercepat pembenahan wilayah,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kesadaran warga untuk ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun, serta memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan tempat tinggal.

PSU yang diterima akan diarahkan untuk pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain, yang menjadi bagian dari visi kota ramah anak dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Makassar, Mahyuddin, menyebut total PSU yang telah diserahkan sejak 2017 mencapai 2,22 juta meter persegi dengan nilai aset Rp5,6 triliun. Proses ini melibatkan koordinasi dengan Kejaksaan dan Badan Pertanahan.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp222 miliar. Penyaluran ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, sebagai bagian dari komitmen memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai kabupaten/kota.

Menurut Gubernur, efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah provinsi telah memberikan ruang untuk tambahan belanja prioritas dan alokasi DBH baik untuk tahun 2024 maupun 2025.

Alhamdulillah, ini buah dari penataan anggaran yang lebih efisien,” ujar Gubernur Andi.

Ia berharap dana tersebut digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah provinsi juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan DBH agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Penyaluran ini adalah bentuk dukungan nyata kepada pemerintah kabupaten/kota. Kami juga akan mendorong percepatan pencairan untuk triwulan berikutnya,” ungkapnya.