Daerah

LANGITKU.NET, Makassar – Diplomasi budaya dan kuliner menjadi pintu masuk Pemerintah Kota Makassar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada dunia internasional.

Melalui ajang Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mempromosikan keunggulan Kota Makassar di hadapan 41 delegasi dari 28 negara yang hadir dalam jamuan makan malam resmi di Benteng Fort Rotterdam, Selasa (23/6/2026) malam.

Kegiatan yang dihelat oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Makassar itu, berlangsung meriah dan penuh nuansa budaya lokal, yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan ucapan selamat datang kepada para duta besar, kuasa usaha, dan perwakilan negara sahabat yang hadir di Kota Makassar.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Makassar, saya mengucapkan selamat datang di kota kami dan dalam acara istimewa malam ini di Fort Rotterdam yang bersejarah,” ujar Appi.

Sebanyak 41 delegasi dari 28 negara ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta terdiri atas Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara Sahabat beserta pasangan, Konsul Jenderal, hingga anggota korps diplomatik yang membidangi ekonomi, perdagangan, investasi, dan sosial budaya.

Kehadiran para duta besar, kuasa usaha, dan perwakilan negara sahabat tersebut menjadi momentum strategis serta peluang kerja sama internasional yang dimiliki Kota Daeng.

Negara-negara yang hadir berasal dari kawasan Asia, Eropa, Afrika, Amerika, hingga Pasifik, di antaranya. Fiji, Australia, Pakistan, Japan, Mexico, Brazil, Ukraina, Bosnia and Herzegovina, Cuba, Tunisia, Venezuela, Serbia, Poland.

Selanjutnya, delegasi negara Solomon Islands, Peru, Nigeria, Costa Rica, Bulgaria, Lao PDR, Finland, Cambodia, Zimbabwe, Ethiopia, Rwanda, Netherlands, Uruguay, Malaysia, Philippines.

Menurutnya Appi, penyelenggaraan Indonesia Gastrodiplomacy Series tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarbangsa melalui pendekatan budaya dan diplomasi.

“Malam ini bukan sekadar jamuan makan malam, ini adalah perayaan persahabatan, budaya, dan diplomasi melalui makanan,” tuturnya.

“Gastronomi 2026 memiliki kekuatan unik untuk menyatukan orang-orang, memungkinkan kita berbagi cerita, tradisi, dan nilai-nilai melampaui batas negara dan bahasa,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu.

Pada kesempatan tersebut, Appi yang juga Konsul Kehormatan Republik Kroasia di Makassar itu. Ia secara khusus memperkenalkan Makassar sebagai kota yang memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama kawasan Indonesia Timur.

Selain dikenal dengan kekayaan kuliner khasnya, Makassar juga memiliki potensi besar di sektor perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.

Dia menjelaskan, Makassar terus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional yang didukung oleh infrastruktur modern, konektivitas yang kuat, serta sumber daya manusia yang kompetitif.

“Selama kunjungan ini, kami mengundang para delegasi untuk mengenal Makassar tidak hanya sebagai destinasi kuliner, tetapi juga sebagai kota sejarah, budaya, inovasi, dan peluang,” katanya.

Melalui rangkaian kegiatan IGS 2026 yang mencakup forum bisnis, tur kota, dan pengalaman budaya, Pemerintah Kota Makassar berharap para delegasi dapat melihat secara langsung berbagai potensi yang dimiliki kota ini, sekaligus membuka peluang kerja sama di berbagai sektor.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, Makassar saat ini terus memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan timur Indonesia.

Keberadaan Pelabuhan Makassar New Port (MNP), akses transportasi yang terintegrasi, kawasan industri, serta dukungan iklim investasi yang kondusif menjadi modal penting dalam menarik minat investor dan mitra internasional.

Selain itu, kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki Makassar juga menjadi daya tarik tersendiri. Terbukti, Benteng Fort Rotterdam yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara.

Juga, merupakan salah satu ikon warisan sejarah yang menggambarkan perjalanan panjang Kota Makassar sebagai kota pelabuhan internasional sejak berabad-abad lalu.

Lanjut Appi, di bidang pariwisata, Makassar juga menawarkan beragam destinasi unggulan, mulai dari wisata bahari di gugusan kepulauan, wisata sejarah, hingga kekayaan kuliner yang telah dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Appi juga menyinggung semangat persatuan dan persahabatan yang saat ini digaungkan dunia melalui gelaran Piala Dunia FIFA.

Menurutnya, nilai-nilai yang lahir dari pertemuan berbagai bangsa dalam ajang olahraga tersebut sejalan dengan semangat diplomasi yang dibangun melalui Indonesia Gastrodiplomacy Series.

“Yang terpenting, kami berharap pertemuan ini dapat mempererat persahabatan antarnegara dan membuka peluang baru untuk kerja sama serta kemitraan,” jelas Appi.

Kehadiran para delegasi dari 28 negara dalam Indonesia Gastrodiplomacy Series 2026 menjadi momentum penting bagi Makassar untuk memperluas jejaring internasional, memperkenalkan potensi daerah.

Serta memperkuat posisi kota ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan diplomasi budaya di Indonesia Timur.

Munafri pun mengajak seluruh delegasi menikmati berbagai pertunjukan budaya serta pengalaman khas yang ditawarkan Kota Makassar selama rangkaian kegiatan berlangsung.

“Terima kasih telah memenuhi undangan kami, dengan kehadiran disini. Silakan menikmati malam ini, pertunjukan yang disajikan, serta pengalaman unik yang menanti di Makassar. Semoga kunjungan menjadi kenangan yang indah dan menyenangkan,” tutup Munafri.

Acara Welcome Dinner tersebut turut dihadiri Penasihat Senior Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri RI, R. Heru Hartanto Subolo Prasetyo, para duta besar dan perwakilan negara sahabat, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Kota Makassar.

Hadir Sekda Makassar, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Andi Zulkifly Nanda, jajaran SKPD Pemerintah Kota Makassar, dan unsur tokoh lainya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (19/6/2026).

Pengukuhan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Setya Nugraha, jajaran Forkopimda Sulsel serta sejumlah Bupati dan Wali kota se-Sulsel.

Dalam prosesi tersebut, Gubernur Andi Sudirman membacakan surat keputusan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel.

“Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan,” ucapnya.

“Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab,” sambung Andi Sudirman.

Dalam kesempatan itu juga, Andi Sudirman menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mardiyanto Arif Rakhmadi.

Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin antara BPKP dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Sulsel.

“Selamat datang dan selamat bertugas di Sulawesi Selatan. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta efektivitas pembangunan di daerah.

Karena itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, BPKP, BPK, Kejaksaan, serta TNI-Polri akan terus diperkuat demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Paling penting bagaimana kita semua sama-sama mengawal program asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta program strategis pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan harapan bahwa keberadaan Da’i yang kompeten, berintegritas, dan memiliki pemahaman agama yang mendalam menjadi kunci penting dalam pembinaan umat di tengah tantangan kehidupan modern saat ini.

Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus Ikatan Da’i Sulawesi Selatan (IKDA Sulsel) Cabang Makassar dengan tema “Membangun Kemandirian Dakwah di Era Modern”, yang berlangsung di Whiz Prime Hotel Hasanuddin Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin, Minggu (21/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Makassar, Mohammad Syarief.

Wali Kota Munafri mengatakan, peran Da’i sangat strategis karena tidak hanya menjadi penyampai pesan-pesan agama, tetapi juga berkontribusi dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan pembinaan umat.

“Kehadiran Da’i di tengah masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar. Apa yang disampaikan seorang Da’i sering kali menyampaikan syiar kepada masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan,” ujarnya.

Menurutnya, seorang Da’i tidak cukup hanya memiliki kemampuan berbicara di hadapan publik, tetapi juga harus dibekali kapasitas keilmuan yang memadai, metode dakwah yang santun, serta mampu menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Karena itu, kompetensi dan kualitas keilmuan seorang dai harus benar-benar diperhatikan,” jelas Munafri.

Ia menekankan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada para Da’i sangat tinggi. Oleh sebab itu, setiap pesan keagamaan yang disampaikan harus berdasarkan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh seba itu, Munafri berharap IKDA Sulsel Cabang Makassar dapat menjadi wadah yang mampu menjaga kualitas dan profesionalitas para dai melalui peningkatan kapasitas, sertifikasi kompetensi, serta penguatan wawasan keilmuan.

Menurut Appi, berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman yang benar terhadap suatu persoalan.

Karena itu, para dai dituntut memiliki kemampuan untuk menghadirkan solusi dan pencerahan bagi masyarakat.

“Melalui organisasi Da’i ini, saya berharap ada tanggung jawab bersama untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan eksistensi para Da’i dengan terus melakukan pembaruan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman,” katanya.

Munafri juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana memperluas jangkauan dakwah.

Menurutnya, era digital bukan menjadi hambatan, melainkan peluang besar bagi para dai untuk mengakses referensi yang kredibel dan menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan secara lebih efektif.

“Hari ini kita berada dalam era digitalisasi. Ini bukan penghalang, tetapi harus menjadi sarana para Da’i untuk meningkatkan kualitas dakwah,” tuturnya.

“Gunakan teknologi untuk memperkaya sumber-sumber ilmu yang akan disampaikan kepada masyarakat,” tambah mantan CEO PSM itu.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa tugas seorang dai tidak berhenti sebagai penceramah. Da’i juga merupakan figur dan teladan di tengah masyarakat yang harus mampu menjaga harkat dan martabat profesinya.

Ia menilai, para Da’i memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan keagamaan dan kemasyarakatan yang humanis.

Lanjut dia, Da’i bukan hanya juru ceramah. Akan tetapi Da’i adalah simbol dan panutan di tengah masyarakat.

“Karena itu, kehadiran mereka harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Munafri kembali menegaskan pentingnya mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Ia menambahkan, masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah salat lima waktu, tetapi juga harus berfungsi sebagai pusat penyelesaian persoalan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat.

Dimana, Masjid harus menjadi episentrum penyelesaian persoalan masyarakat. Dan Masjid harus mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Di sinilah peran aktif para Da’i bersama imam masjid menjadi sangat penting,” jelasnya.

Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, siap berkolaborasi dengan IKDA Sulsel untuk menyusun berbagai program peningkatan kapasitas Da’i agar mampu menghadirkan dakwah yang mencerahkan, menambah wawasan keagamaan masyarakat, serta menjaga persatuan umat.

Orang nomor satu Kota Makassar itu juga mengajak para dai, khususnya generasi muda, untuk terus belajar, memperluas wawasan, dan mengedepankan kebijaksanaan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah.

Bagi Appi, seorang Da’i merupakan tugas yang berat, tetapi sekaligus sangat mulia. Karena itu jangan pernah berhenti belajar dan terus meminta nasihat kepada para ulama dan orang-orang yang lebih berpengalaman.

“Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan agar para Da’i dapat menjadi mitra strategis dalam membangun masyarakat yang religius, cerdas, dan harmonis,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Munafri berharap para pengurus IKDA Sulsel Cabang Makassar, yang baru dilantik dapat menjadi garda terdepan dalam menghadirkan dakwah yang menyejukkan, memperkuat persatuan umat, serta mampu menjawab berbagai tantangan sosial di era modern.

“Semoga para Da’i terus menjadi sumber pencerahan dan manfaat bagi masyarakat di Kota Makassar,” pungkasnya.

Sedangkan, Ketua Umum Ikatan Da’i Sulawesi Selatan (IKDA Sulsel) Cabang Makassar, Dedi Gunawan Saputra, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi pusat pemberdayaan dai profesional yang mampu menjawab tantangan dakwah di zaman kekinian.

Menurut Dedi, IKDA Sulsel Cabang Makassar hadir sebagai organisasi profesi dan dakwah yang tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas keagamaan para dai, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan di bidang ekonomi, teknologi digital, dan sosial kemasyarakatan.

“Kami mengusung tagline ‘Dakwah Beradab, Makassar Bermartabat’. Tagline ini menjadi semangat kami dalam melahirkan Da’i yang memiliki pemahaman agama, unggul dalam literasi digital, serta tetap berpijak pada kearifan lokal demi kemaslahatan umat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, secara operasional IKDA Sulsel Cabang Makassar menjalankan program kerja melalui empat bidang utama, yakni Bidang Dakwah dan Pengembangan SDM, Bidang Ekonomi dan Usaha Kreatif, Bidang Media dan Humas, serta Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga.

Keempat bidang tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan kapasitas dai sekaligus memperluas peran dakwah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Dedi mengatakan, eksistensi IKDA Sulsel Cabang Makassar bertujuan memberikan pelayanan keagamaan yang komprehensif kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan tersebut mencakup penyediaan dai untuk khatib Jumat, ceramah pada peringatan hari-hari besar Islam, ceramah tarawih selama Ramadan, takziah, hingga pembinaan majelis taklim dan pengajian rutin.

“IKDA hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keagamaan dapat terpenuhi oleh dai-dai yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman keislaman yang baik,” katanya.

Selain aktivitas dakwah di mimbar, organisasi ini juga aktif menggelar berbagai kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan, seperti pelatihan peningkatan kapasitas dai, workshop pengembangan keterampilan, serta kegiatan bantuan sosial dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa IKDA Sulsel Cabang Makassar memiliki sejumlah misi strategis yang menjadi fokus pengembangan organisasi ke depan.

Di antaranya mendorong kemandirian ekonomi para dai, memperkuat dakwah digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta meningkatkan kualitas sumber daya dai melalui sertifikasi kompetensi profesi. Pihaknya juga memberikan perhatian besar terhadap proses regenerasi.

“Karena itu, program mentorship dan pembinaan dai muda menjadi salah satu prioritas agar estafet dakwah tetap terjaga dan mampu menghadirkan dakwah yang tematik, solutif, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan dakwah saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Oleh sebab itu, para dai dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana edukasi dan penyebaran pesan-pesan keagamaan yang moderat dan mencerahkan.

Dedi menambahkan, IKDA Sulsel Cabang Makassar berkomitmen menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dengan semangat kolaborasi, pihaknya membuka ruang kerja sama yang luas dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, maupun berbagai pihak lainnya.

“Kami percaya bahwa penguatan dakwah tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen untuk membangun masyarakat yang religius, berdaya, dan bermartabat,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengukuhkan dan mengambil sumpah/janji 47 Kepala Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (17/6/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa kepala puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kesehatan masyarakat.

“Kepala Puskesmas adalah garda terdepan pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Setelah selama beberapa tahun posisi kepala puskesmas diisi oleh pelaksana tugas (Plt) seiring adanya perubahan nomenklatur dan penyesuaian regulasi jabatan di lingkungan pemerintahan.

Lanjut dia, perubahan nomenklatur dan penyesuaian regulasi yang menyebabkan mekanisme pengisian jabatan kepala puskesmas harus menyesuaikan ketentuan yang berlaku sehingga pelantikan definitif secara menyeluruh, kini baru dilaksanakan di tahun 2026.

“Pelantikan kepala puskesmas definitif kali ini memiliki arti yang sangat penting karena terakhir kali pengukuhan definitif dilakukan pada tahun 2019,” jelas Appi.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, bahwa proses penetapan kepala puskesmas yang dikukuhkan hari ini tidak dilakukan secara instan.

Pemerintah Kota Makassar, melalui kolaborasi sejumlah perangkat daerah telah melaksanakan serangkaian tahapan seleksi yang objektif dan akuntabel.

Tahapan tersebut meliputi verifikasi persyaratan administrasi, penilaian kompetensi, uji kompetensi, wawancara, hingga penilaian rekam jejak dan integritas.

“Dengan proses yang panjang dan selektif ini, kami berharap yang terpilih benar-benar ASN yang memiliki kompetensi manajerial, kemampuan teknis, serta kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin puskesmas,” terangnya.

Menurutnya, puskesmas tidak hanya berfungsi memberikan pelayanan kuratif atau pengobatan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam upaya promotif dan preventif, yakni peningkatan kesehatan masyarakat serta pencegahan penyakit di tingkat wilayah.

Karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, profesional, berintegritas, dan mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Appi menilai, pelantikan hari ini menandai hadirnya kembali kepastian kepemimpinan di seluruh puskesmas Kota Makassar setelah melalui proses penataan organisasi dan penyesuaian regulasi yang cukup panjang.

“Kepastian kepemimpinan ini sangat penting agar pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal, terukur, dan berkelanjutan,” kata Munafri.

Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu menekankan bahwa kesehatan merupakan salah satu fokus utama pembangunan Pemerintah Kota Makassar selain sektor pendidikan.

Karena itu, keberadaan kepala puskesmas yang definitif diharapkan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Ia mengatakan, layanan kesehatan sebagai layanan dasar harus mampu menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

“Makanya sangat penting menempatkan orang-orang yang kompeten pada posisi ini,” tuturnya.

Dia menambahkan, fungsi puskesmas harus dimaksimalkan, terutama dalam fungsi-fungsi pencegahan penyakit.

Selain itu, puskesmas juga harus membantu menyukseskan berbagai program pemerintah seperti percepatan penurunan stunting.

Juga, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, menjaga kesehatan lingkungan, termasuk persoalan sanitasi.

Munafri juga meminta para kepala puskesmas yang baru dikukuhkan untuk aktif mengenali berbagai persoalan kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat serta mampu menghadirkan solusi yang tepat dan cepat.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang responsif, mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan.

Dikatakan, masyarakat membutuhkan kehadiran puskesmas sebagai jawaban atas persoalan kesehatan mereka.

“Karena itu dibutuhkan respons yang cepat dan pelayanan yang baik mulai dari kepala puskesmas hingga seluruh perangkatnya,” jelasnya.

“Ini bukan tugas biasa karena menyangkut kesehatan dan nyawa masyarakat,” sambung Appi.

Ia mengingatkan bahwa puskesmas bukan sekadar kantor pelayanan yang dapat ditinggalkan kapan saja, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan manusia dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Karena Puskesmas adalah bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Ini bukan pekerjaan sampingan dan tidak bisa didelegasikan begitu saja.

“Dibutuhkan komitmen, integritas, dan kepedulian yang tinggi dari seluruh jajaran puskesmas,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menghadirkan seluruh camat se-Kota Makassar. Ia menilai kolaborasi antara kepala puskesmas dan pemerintah kecamatan sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan yang terjadi di wilayah.

Menurutnya, camat merupakan mitra strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan masyarakat.

“Saya sengaja menghadirkan para camat karena mereka adalah mitra di wilayah. Kepala puskesmas dan camat harus menjadi tandem yang kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat,” katanya.

“Saya berharap para camat terus memberikan dukungan terhadap pengembangan pelayanan puskesmas agar masyarakat bisa terlayani dengan baik dan pembangunan kesehatan berjalan maksimal,” tambah Appi.

Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Munafri juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia kesehatan secara baik dan terukur.

Ia meminta seluruh kepala puskesmas memastikan pemutakhiran data tenaga kesehatan pada Sistem Informasi SDM Kesehatan (SDMK) dilakukan secara berkelanjutan.

Ia. Melanjutkan, data yang akurat, lengkap, dan terkini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di masa mendatang.

“Data SDMK harus menjadi perhatian serius. Saya berharap seluruh kepala puskesmas memastikan validitas dan pembaruan data tenaga kesehatan di unit kerja masing-masing sehingga kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.

Kepada para kepala puskesmas yang baru dilantik, Munafri berpesan agar menjadikan amanah tersebut sebagai tanggung jawab besar untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik kepada masyarakat.

Ia meminta para kepala puskesmas mampu menghadirkan inovasi, memperkuat budaya kerja yang melayani, serta membangun kolaborasi dengan seluruh tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing-masing.

“Saya berharap para Kepala Puskesmas menjadi motor penggerak berbagai program prioritas kesehatan, termasuk percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan promosi dan pencegahan kesehatan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Munafri optimistis dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang baik, serta dukungan seluruh pihak, puskesmas di Kota Makassar akan semakin mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Saya percaya saudara-saudara mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya masyarakat Kota Makassar yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkasnya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Kepala UPT Puskesmas ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan,” katanya.

Menurut Aliyah, keberadaan kepala puskesmas yang definitif menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kesehatan dasar berjalan lebih optimal, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Ia menilai puskesmas memiliki peran vital sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Ini juga menghadirkan layanan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Aliyah.

Aliyah menekankan bahwa jabatan yang diemban para kepala puskesmas bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.

Karena itu, ia berharap seluruh kepala puskesmas yang baru dikukuhkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja masing-masing.

Lanjut dia, jabatan yang diamanahkan hari ini adalah tanggung jawab untuk memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

“Saya berharap seluruh Kepala UPT Puskesmas dapat bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan semangat melayani, sehingga kehadiran puskesmas benar-benar menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat Makassar yang sehat dan sejahtera,” tuturnya.

Lebih lanjut, Aliyah mengajak seluruh kepala puskesmas untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah kecamatan, kelurahan, tenaga kesehatan, maupun elemen masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

*Dengan pengukuhan kepala puskesmas definitif ini, kami berharap pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat, program-program prioritas kesehatan dapat berjalan lebih efektif, serta dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar,”harapnya.

Prosesi pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji kepala puskesmas tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda.

Hadir, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina, anggota DPRD Kota Makassar, unsur Forkopimda, para camat, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, bersama tim lapangan Sensus Ekonomi 2026, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (16/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang kini memasuki tahap pendataan lapangan secara door-to-door di Kota Makassar.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga menjadi salah satu warga yang didata langsung oleh petugas sensus. Usai proses pendataan, ia menyaksikan penempelan stiker pada bagian depan rumah jabatan sebagai tanda telah mengikuti Sensus Ekonomi 2026.

Pada kesempatan tersebut, Munafri menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2036. Ia menilai pendataan tersebut merupakan elemen penting dalam menyediakan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai bentuk dukungan simbolis, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga mengusulkan agar pencanangan Sensus Ekonomi di Makassar tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi juga disertai dengan kegiatan penanaman pohon sebagai simbol pertumbuhan.

“Bagus kalau kita tanam pohon Sensus Ekonomi kita, sebagai bagian dari menjaga kota kita. Bisa juga di kantor Balaikota,” ujarnta

Ia juga menawarkan beberapa opsi waktu yang memungkinkan agar dirinya bisa turut hadir langsung pada kegiatan penanaman pohon bersama petugas sensus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menyambut baik gagasan penanaman pohon yang diusulkan Munafri. Ia menyebut ide tersebut sangat positif menunjukkan sensus ekonomi mencakup semua sektor, termasuk pertanian.

“Ini menunjukkan suatu simbol bahwa Sensus Ekonomi diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sangat luar biasa idenya tadi Bapak Wali Kota,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia menguraikan audiensi bersama Wali Kota Makassar membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar. Serta sekaligus, BPS melakukan pendataan terhadap keluarga Wali Kota Makassar sebagai bagian dari pelaksanaan sensus yang berlangsung secara nasional.

Abdul Hafid juga menjelaskan sensus umum untuk perusahaan telah dimulai sejak 1 Mei dengan metode pengisian bersama. Lalu pendataan lapangan secara door-to-door dijalankan serentak mulai 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

“Di Kota Makassar, sebanyak 934 petugas diterjunkan untuk menyukseskan kegiatan tersebut, terdiri atas petugas pendata lapangan, petugas pemeriksa lapangan, serta tim khusus pendataan usaha besar,” urainya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut kepulangan 392 jemaah haji Kloter 21 Debarkasi Makassar yang berasal dari Kabupaten Soppeng, Enrekang dan Gowa di Aula Arafah, Asrama Haji Sudiang, Makassar, Selasa (16/6/2026).

Dalam penyambutan tersebut, Gubernur Andi Sudirman turut didampingi Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel, Ali Yafid, Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulsel/Ketua PPIH Embarkasi-Debarkasi Makassar, Ikbal Ismail serta Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle.

Di hadapan ratusan jemaah haji, Andi Sudirman menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan selamat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

“Salah satu ciri haji mabrur adalah ketika seseorang yang sebelumnya masih malas ke masjid, setelah berhaji menjadi rajin beribadah dan istiqamah hingga akhir hayatnya,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, ibadah haji harus mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk meninggalkan kebiasaan yang kurang baik dan menggantinya dengan perilaku bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.

“Sepulang dari Tanah Suci, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dibanding sebelum berhaji. Tinggalkan kebiasaan buruk dan perkuat kebiasaan baik yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji,” terangnya.

“Rutinlah menyampaikan pesan-pesan yang baik, baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar. Jadilah penyebar nilai-nilai agama yang menyejukkan dan membawa manfaat bagi sesama,” sambung Andi Sudirman.

Selain itu, ia mendorong para jemaah agar semakin meningkatkan interaksi dengan Al-Qur’an setelah berhaji.

“Paling tidak dalam sehari bisa menyelesaikan satu juz. Ini menjadi bagian dari upaya menjaga kemabruran haji yang telah diraih,” cetusnya.

Sebagai umat yang taat, lanjut Andi Sudirman, para jemaah haji memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat.

“Semoga kloter ini menjadi percontohan dengan karakter iman lebih baik serta perilaku di masyarakat lebih baik lagi, Setelah kembali dari Tanah Suci ke kampung masing-masing, teruslah menyiarkan pesan-pesan agama dan menjadi inspirasi bagi masyarakat.,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data manifest haji dari Kanwil Kemenhaj Sulsel, jumlah total jemaah kloter 21 debarkasi Makassar 392 orang, perempuan berjumlah 274, sedangkan laki-laki 118 orang. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi dalam menghadapi penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat memberikan arahan dalam rapat persiapan penjaringan desa dan kelurahan berprestasi di Gedung MGC, Senin (15/6).

Menurut Andi Zulkifly, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci untuk memenuhi seluruh indikator penilaian, khususnya karena pelaksanaan lomba tahun ini mengusung tema Transformasi Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas.

“Tahun ini yang berbeda adalah lomba kelurahan dilaksanakan secara tematik. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memahami indikator penilaian dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kolaborasi menjadi kunci agar seluruh aspek yang dinilai dapat dipenuhi secara optimal,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Camat Ujung Pandang ini menjelaskan, terdapat tiga parameter utama yang menjadi fokus penilaian. Pertama, pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi.

Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM diminta menjadi leading sector dengan memastikan seluruh UMKM di Kelurahan Gunung Sari mendapatkan pembinaan, termasuk penguatan kelembagaan koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih.

“Pengembangan ekonomi, UMKM, dan koperasi menjadi indikator utama. Seluruh UMKM harus dibina dengan baik sesuai regulasi, termasuk memastikan koperasi aktif karena itu menjadi salah satu ukuran penting dalam penilaian,” katanya.

Parameter kedua, lanjutnya, adalah ketangguhan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta perubahan iklim. Dalam aspek ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos serta perangkat daerah terkait diminta memperkuat pengelolaan sampah, keberadaan bank sampah, edukasi mitigasi bencana, hingga ketahanan pangan masyarakat.

Sementara parameter ketiga berkaitan dengan ketahanan daerah dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian, serta perangkat daerah lainnya diminta memperkuat program yang mendukung stabilitas harga dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain tiga indikator utama tersebut, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menekankan pentingnya pemenuhan indikator pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, perumahan, sanitasi, hingga kelengkapan administrasi.

“Secara administrasi kita harus lolos terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata. Karena itu seluruh SKPD harus saling bersinergi memenuhi seluruh indikator yang menjadi persyaratan,” tegasnya.

Andi Zul–sapaan akrabnya–juga meminta Bagian Pemerintahan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah, sementara Bagian Hukum memastikan seluruh dokumen administrasi, termasuk surat keputusan yang dibutuhkan, telah disiapkan secara lengkap.

Menutup arahannya, Andi Zulkifly meminta Asisten II Sekretariat Daerah Kota Makassar Zainal Ibrahim memimpin koordinasi lintas perangkat daerah agar seluruh catatan dan kebutuhan penilaian segera ditindaklanjuti.

“Kita akan kembali menggelar rapat dengan melibatkan seluruh SKPD yang berkaitan langsung, terutama perangkat daerah yang mendukung indikator utama maupun pelayanan dasar. Saya berharap seluruh kebutuhan dapat segera dipenuhi sehingga Kota Makassar mampu memberikan hasil terbaik pada lomba tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham membuka rapat persiapan penjaringan desa dan kelurahan berprestasi. Hadir sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan penandatanganan prasasti Cetiya Zhen An Kong “Sam Ong Hu” Makassar di Jalan Pangeran Diponegoro, Sabtu (13/06/2026). Penandatanganan prasasti tersebut sekaligus menandai peresmian hadirnya salah satu tempat ibadah agama Buddha di Makassar.

Pada kegiatan peresmian tersebut, Munafri mengaku kagum dengan bangunan rumah ibadah agama Buddha tersebut. Ia mengapresiasi rumah ibadah dua lantai tersebut dibangun dengan sangat modern dan memperhatikan setiap detail arsitektur maupun interior tionghoanya.

“Saya benar-benar takjub melihat rumah ibadah ini dibuat dengan sangat serius, sangat proper. Semua ornamennya, detailnya, benar-benar sangat luar biasa,” ujarnya.

Namun demikian, Munafri menegaskan bahwa fungsi rumah ibadah tidak hanya sebagai tempat beribadah. Melainkan juga menjadi ruang yang mampu membangun interaksi sosial dan mempererat hubungan antarmasyarakat.

Ia mengajak seluruh pengurus rumah ibadah untuk membangun toleransi dan memperhatikan masyarakat di sekitar lingkungan tempat ibadah. Hal itu kata dia, sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai kebersamaan dan kerukunan di Kota Makassar.

“Rumah ibadah harus menjadi tempat asimilasi bagi para penganut agama untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya bangunannya yang bagus, tetapi juga bagaimana kita memperhatikan saudara-saudara yang ada di sekitar rumah ibadah,” katanya.

Menurut Munafri, toleransi merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menyampaikan keberhasilan Kota Makassar masuk dalam 10 besar kota toleran di Indonesia menjadi capaian yang harus terus dipertahankan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Alhamdulillah Kota Makassar tahun ini sudah masuk 10 besar kota toleransi di Indonesia, berada di peringkat sembilan. Ini harus terus kita jaga dengan membangun kebersamaan di tengah keberagaman yang kita miliki,” tuturnya.

Lebih lanjut, wali kota yang akrab disapa Appi juga ni juga menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat yang harmonis akan melahirkan stabilitas sosial. Dan kondisi positif tersebut akan berdampak baik terhadap pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah.

“Toleransi sangat penting untuk menjaga stabilitas sebuah daerah. Kalau stabilitasnya bagus, investasinya akan lancar. Kalau investasi aman, makin banyak orang datang ke Makassar membawa peluang ekonomi, dan pada akhirnya masyarakat akan semakin sejahtera,” jelasnya.

Terakhir, Appi menyampaikan Atas nama Pemerintah Kota Makassar, Ia apresiasi seluruh pengurus Yayasan Zhen An Kong Makassar atas berdirinya rumah ibadah tersebut.

Ia berharap keberadaan Cetiya Zhen An Kong dapat memperkuat nilai toleransi, serta menjadi bagian dari simbol pembangunan Kota Makassar yang inklusif dan harmonis.

Adapun peresmian tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat umat Budha, diantaranya dihadiri Ketua DPD WALUBI Sulawesi Selatan, Henry Sumitomo, Ketua DPD Majubuthi Sulawesi Selatan, Pendeta Roy Rushim.

Selain itu hadir Perwakilan DPD KCBI Sulawesi Selatan, Caroline Couri, Dewan Pembina Yayasan Zhen An Kong Makassar, Wilson Tiodang, Ketua Yayasan Zhen An Kong Makassar, Erdy Wijaya, serta para pengurus yayasan.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Warga kepulauan di Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut secara gratis.

Bukan lagi sekadar wacana atau janji kampanye, melalui pengoperasian “KM Banawa Nusantara 27” yang akrab disebut sebagai “Pete-pete Laut”.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan soft launching langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (12/6/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan peluncuran Pete-pete Laut merupakan salah satu program penting karena menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Sangkarrang.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri, saat peresmian kapal jenis kayu itu, di dermaga Pulau Barrang Lompo.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 Wita, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, dan melanjutkan perjalanan ke pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan bahwa layanan Pete-pete Laut diberikan secara gratis Layani rute antar jemput masyarakat di pulau.

Menurutnya, transportasi ini bukan semata-mata milik pemerintah, melainkan fasilitas publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh warga kepulauan.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” sambung Appi.

Menurutnya, kehadiran moda transportasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dengan daratan.

Selama ini, akses transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat pulau, mulai dari pelajar yang harus menempuh perjalanan ke sekolah, guru yang bertugas di wilayah kepulauan, hingga tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada warga.

Kini, melalui layanan transportasi laut yang beroperasi secara terjadwal dan tanpa biaya, mobilitas masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

Program ini sekaligus menjadi solusi nyata untuk mendukung akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya yang selama ini terkendala faktor transportasi.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelas Appi.

Pengoperasian Pete-pete Laut menjadi simbol pemerataan pembangunan yang menyentuh seluruh wilayah Kota Makassar, termasuk gugusan kepulauan.

Program ini juga merupakan bagian dari realisasi janji politik Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, saat Pilkada 2024, yang menempatkan masyarakat kepulauan sebagai bagian penting dari pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan beroperasinya “KM Banawa Nusantara 27”, warga kepulauan tidak lagi hanya mendengar rencana atau menunggu janji.

Warga Kepulauan, kini menyaksikan dan merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Dengan bukti tersebut, Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan moda transportasi laut yang dapat menghubungkan pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang secara lebih teratur dan terjadwal.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tuturnya.

“Pulau-pulau disini, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, satu armada belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan.

Karena itu, pemerintah akan menghitung kebutuhan operasional dan skema pengembangan layanan agar program ini dapat terus berlanjut dengan menghadirkan sekitar dua sampai tiga kapal nantinya.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Munafri memberikan perhatian khusus terhadap aspek keselamatan pelayaran, apalagi mengangkut penumpang kisaran 30 orang.

Politisi Golkar itu, meminta Dinas Perhubungan memastikan seluruh standar keamanan dan pelayanan dipenuhi secara maksimal.

Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengoperasian Pete-pete Laut.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai, serta tidak boleh overload,” imbuh Munafri.

Ketua IKA FH Unhas itu juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung (life jacket), serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama perjalanan.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesan Wali Kota.

Munafri menekankan bahwa operasional Pete-pete Laut harus memenuhi prinsip keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesetaraan, dan kemudahan sebagai bagian dari standar pelayanan minimal transportasi publik.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Sangkarrang untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dihadirkan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Saya berharap masyarakat bersama-sama menjaga Pete-pete Laut ini. Ini adalah milik kita semua, milik warga pulau yang difasilitasi pemerintah untuk menjadi sarana transportasi antar pulau,” tutup Munafri.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, memaparkan secara rinci kesiapan armada, sumber daya manusia, hingga skema operasional kapal yang akan melayani masyarakat kepulauan.

Rheza menjelaskan, kapal yang digunakan dalam program Pete-pete Laut merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Dari sisi keselamatan pelayaran, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Dikatakan, seluruhnya telah memiliki sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), dan Security Awareness Training yang merupakan persyaratan wajib bagi pelaut sesuai standar keselamatan maritim internasional.

Ia menambahkan, seluruh awak kapal berstatus tenaga kerja yang terikat melalui perjanjian kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Rheza juga mengungkapkan bahwa operasional Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran khusus yang baru dialokasikan pemerintah.

Program ini dijalankan dengan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang selama ini telah tersedia.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” katanya.

Untuk mendukung operasional kapal selama satu tahun, Dishub mengalokasikan anggaran bahan bakar. Sementara untuk pemeliharaan kapal, termasuk perbaikan mesin dan fisik kapal, dialokasikan anggaran pada tahun 2026.

Selain itu, Dishub juga menganggarkan belanja jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Terkait pola pelayanan, Pete-pete Laut direncanakan mulai beroperasi secara rutin satu kali setiap pekan, tepatnya setiap hari Senin.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo, melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, dan melanjutkan perjalanan ke pulau terluar sebelum kembali ke Barrang lompo.

“Ini merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah kecamatan dan masyarakat. Rute tersebut dipilih karena selama ini menjadi wilayah yang masih sangat terbatas akses transportasi umumnya,” jelas Rheza.

Program Pete-pete Laut diprioritaskan untuk mendukung mobilitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelajar, serta masyarakat umum yang tinggal di wilayah Kepulauan Sangkarrang.

Yang menarik, layanan ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.

“Banyak yang bertanya berapa biaya tiketnya. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, insya Allah layanan ini gratis untuk masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ungkapnya.

Di sisi lain, Rheza juga menekankan tantangan infrastruktur yang masih dihadapi sejumlah pulau tujuan selama kapal kayu tersebut menuju pulau dengan membawa penumpang.

Dari empat pulau yang akan dilayani, sebagian masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal berukuran besar belum dapat bersandar secara langsung.

Ia mencontohkan kondisi di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga, sehingga kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal-kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Melalui kehadiran Pete-pete Laut, Rheza berharap konektivitas antar pulau di wilayah Kepulauan Sangkarrang semakin baik, sekaligus membuka akses yang lebih mudah bagi layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat pulau.

“Karena program ini menjadi langkah awal Pemkot Makassar dalam menghadirkan layanan transportasi publik laut yang terintegrasi, aman, terjangkau, bagi warga di pulau-pulau terluar Kota Makassar,” tukansya.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Seperti Kadis PU, Kaban BPKAD, Kadis Pendidikan, Kalak BPBD, Kabag Kesra, Kabag Protokol, serta Kadis Perdagangan, dan Kadis Kesehatan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penguatan tata kelola arsip dan pengembangan Pusat Khazanah Maritim Indonesia menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kamis, 11 Juni 2026.

Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, Prof Muhammad Jufri, diterima langsung Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional ANRI, Andi Abu Bakar.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), penguatan nilai dan substansi arsip, kebijakan serta regulasi kearsipan, hingga peningkatan kualitas layanan arsip di daerah.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah gagasan pengembangan Pusat Khazanah Maritim Indonesia yang direncanakan hadir di Sulawesi Selatan.

Fasilitas itu dirancang bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan arsip, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat dokumentasi, penelitian, pendidikan, dan pariwisata berbasis sejarah maritim Indonesia Timur.

ANRI menawarkan konsep pengembangan fasilitas yang dilengkapi diorama dan berbagai media edukatif untuk menghadirkan pengalaman belajar sejarah yang lebih menarik dan interaktif bagi masyarakat.

Pengembangan pusat khazanah maritim tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat literasi sejarah dan pelestarian memori kolektif bangsa di tengah percepatan transformasi digital.

Menurut Andi Abu Bakar, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis karena menyimpan banyak jejak sejarah dan peradaban maritim yang berperan penting dalam perkembangan Indonesia Timur.

Sulawesi Selatan juga dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah pelayaran dan perdagangan Nusantara, termasuk jejak peradaban suku bangsanya yang dikenal hingga mancanegara.

Dalam kesempatan itu, Andi Abu Bakar menegaskan pentingnya arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dunia usaha. Menurut dia, arsip menjadi instrumen penting yang berkaitan dengan akuntabilitas dan keamanan administrasi sebuah lembaga.

“Di sektor mana pun, baik pemerintahan, kementerian, maupun swasta, ketika ada pengelolaan anggaran dan keuangan maka arsip menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Arsip inilah yang nantinya menjadi bukti, sumber informasi, sekaligus security (perlindungan administrasi) bagi lembaga di masa depan,” ujarnya.

Karena itu, pengelolaan arsip tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen, tetapi juga menjadi bagian penting dari tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Muhammad Jufri menyambut baik gagasan pengembangan pusat khazanah maritim tersebut. Menurut dia, keberadaan fasilitas itu dapat menjadi ruang pembelajaran yang bernilai bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat sejarah maritim nasional.

Ia menilai penguatan arsip bukan hanya penting bagi birokrasi, tetapi juga menjadi sarana masyarakat mengenali sejarah, identitas, dan perjalanan peradaban daerahnya.

“Kami sangat mengapresiasi berbagai gagasan dan arahan dari ANRI. Ini menjadi peluang besar bagi Sulawesi Selatan untuk semakin memperkuat ekosistem literasi sejarah, penelitian, dan pelestarian arsip sebagai bagian dari pembangunan berbasis pengetahuan,” kata Jufri.

Sementara itu, Kepala UPT Jasa Kearsipan Sulsel, Hj Mustaana, mengatakan koordinasi dengan ANRI menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas layanan kearsipan di daerah.

Menurut dia, pengelolaan arsip yang baik bukan hanya menjaga memori institusi, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendukung pengambilan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Pengembangan layanan arsip berbasis digital juga dinilai penting agar akses informasi publik semakin mudah, cepat, dan tertata.

“Kami berharap sinergi dengan ANRI terus diperkuat sehingga pengelolaan arsip di Sulawesi Selatan semakin modern, tertata, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Mustaana.

Melalui koordinasi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kearsipan yang profesional dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan arsip sebagai sumber pengetahuan, sejarah, dan peradaban bangsa. (*)