News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menegaskan dalam rangka Perayaan Idul Adha 1442 H yang jatuh pada tanggal 20/7/2021, pelaksanaan shalat Idul Adha, baik di Masjid maupun di lapangan sesuai Edaran Menteri Agama No.15 Tahun 2021 diputuskan ditiadakan.

Penegasan ini di utarakan Danny dihadapan ormas Islam yang hadir dalam rapat membahas pelaksanaan shalat Idul Adha, merujuk surat edaran Menteri Agama RI tersebut.

“Tadi kami bersama forkopimda membahas bahwa saat ini varian delta sudah ditemukan di Makassar, sudah ada 12 orang terindikasi terkena varian ini, dalam 5 menit bisa langsung menyebar dengan cepat,” kata Danny.

Untuk mengantisipasi adanya ledakan penyebaran lebih besar, Walikota Danny meminta untuk mengikuti Surat edaran yang dikeluarkan Menteri Agama RI No. 16 tahun 2021, bahwa daerah kabupaten kota yang masuk zona orange dan merah walaupun tidak termasuk dalam daerah PPKM darurat diputuskan shalat Idul Adha ditiadakan.

“Saat ini kita sudah masuk zona merah, untuk itu kita mengikuti Surat edaran No 16 kemenag ,saya pertimbangan jangan sampai ada ledakan kita yang disalahkan, makanya saya tidak mau tanda tangani Surat edaran kalau tidak ada pertimbangan dan kesepakatan dari ormas Islam,” jelas Danny.

Kakandep Kota Makassar Arsyad AT mengatakan, pada prinsipnya pihaknya bersama ormas lainnya saling mendukung bahwa dalam PPKM zonasinya masuk dalam zona orange dan merah menentukan shalat ditiadakan.

“Dengan demikian apapun yang menjadi pembahasan terkait surat edaran no 16 dari Menag menjadi yang terbaik demi kemaslahatan kita bersama,” ujarnya

Sama seperti yang diutarakan Kakandep Kota Makassar, Ketua Immim Ahmad M Sewang pada dasarnya mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah demi kemaslahatan seluruh umat.

“Immim selalu mengikuti Pemerintah, Insya Allah kita menindak lanjuti, jika surat edaran keluar, harus tegas namun ada dasarnya dan mensosialisasikan ini dengan dasar-dasar agama,” terangnya.

Pertemuan ini dihadiri ormas Islam se-Kota Makassar diantaranya Ketua MUI, Immim, Kandepag Makassar, PCNU, Baznas, DMI, Tarbiyah, Wahdah Islamiyah, Wahdah Makassar, Wahdah Pusat serta penyuluh agama.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Fatmawati Rusdi meninjau kegiatan wisata vaksin gratis di mall Pipo, Kamis (15/7/21)
Wisata vaksin gratis yang digelar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Makassar sudah berjalan empat hari dan dibuka untuk umum.

Kedatangan Fatma meninjau sekaligus memberikan edukasi terhadap peserta vaksin yang hadir

“Saya sangat berterima kasih support dari PHRI yang membantu pemerintah untuk mensukseskan vaksinasi di Kota Makassar. Kedatangan saya disini memantau sekaligus menyemangati peserta vaksin. Kalau lebih cepat vaksin kita akan lebih kebal dan insya Allah terhindar dari virus covid 19,” ucapnya.

Fatma berpesan kepada peserta agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh dengan baik.

“Jangan kendor protokol kesehatannya meskipun sudah di vaksin. Ini merupakan ikhtiar kita bersama,” harap Fatma.

Sementara, Ketua PHRI, Anggiat Sinaga mengatakan Kota Makassar diklaim sebagai zona orange karenanya, kata Anggiat, pihaknya berkewajiban menyediakan fasilitas vaksin bagi pelaku wisata dan masyarakat sekitar.

”Kita ingin membantu Pemerintah Kota Makassar memperkecil angka penyebaran Covid-19 dengan cara, antara lain melakukan vaksinasi. Harapan kita tentu kita bisa bersama-sama menurunkan angka covid,” ujarnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menghadiri kegiatan vaksinasi untuk pelajar yang disaksikan lansgung oleh Presiden RI Joko Widodo secara Virtual di SMKN 10 Jalan Bontomanai Makassar, Rabu (14/7).

Plt Gubernur Sulsel mengaku vaksinasi ini dilakukan untuk pelajar tingkat SMP dan SMA atau berada pada umur 12 tahun keatas

” Vaksinasi ini Untuk SMA dan SMP  yang pada range umur 12 tahun keatas, Nanti akan diikuti kabupaten/kota tentu, karena vaksin-vaksin kita sekarang sudah pendistribusian ke kabupaten kota sehingga pelaksanaan vaksinasi bisa segera dilakukan. Harapan kami, bagaimana kita kebut vaksinasinya sebagai langkah hulu untuk proses pencegahan ataupun memperoleh herd immunity untuk komunitas yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

Ia menyebutkan jumlah yang akan di vaksin hari ini sekitar 130 ribuan siswa.

” Kalau jumlahnya sekarang yang baru di vaksin sekitar 130 ribuan siswa. Kalau misalnya kali tiga, berarti sekitar 400 ribuan, itu SMA. Kalau SMP nya kali dua mungkin 1 jutaan,” sebutnya.

Lebih jauh Plt Gubernur Sulsel mengaku target vaksinasi untuk masyarakat umum sudah mencapai 70 persen.

” Kita kan ada target ya 4,5 juta total target untuk umum. Yang tadinya target yang kita sudah melebihi target 70 persen, sekarang ditambahkan lagi target untuk masyarakat umum kalau tidak salah 4,7 juta di Sulsel dari sekitar 8,7 juta penduduk. Intinya kita menyasar sekarang masyarakat umum dari remaja akan kita vaksin di 24 kabupaten kota,” tuturnya.

Ia menambahkan untuk pembelajaran tatap muka sudah berjalan secara terbatas terutama untuk daerah atau kecamatan zona hijau.

” Sudah ada kita keluarkan edaran untuk pembelajaran tatap muka terbatas, terutama untuk daerah dan kecamatan zona hijau. Kemudian yang kuning ada pemberlakuan beberapa persen, tidak lain adalah memberikan pengaturan kepada kebijakan kepala daerah kabupaten kota yang sudah memberlakukan tatap muka secara parsial supaya aturannya jelas bahwa kita tetap memonitor, mengontrol dan tentu harus pada akhirnya izin daripada kepala daerah karena mereka yang memiliki warga langsung,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Heri Sumiharto berharap semua siswa dapat mengikuti vaksin yang saat ini terus dilakukan.

” Kita harap semua anak- anak (siswa) kita bisa ikut vaksin dan tentunya melalui izin orang tua sehingga dapat menekan penyebaran virus covid-19 dan bisa segera melakukan sekolah tatap muka,” ungkapnya.

Ia juga mengaku untuk saat ini pelaksanaan sekolah tatap muka bisa dilakukan di daerah zona hijau.

” Untuk zona hijau sekolah tatap muka terbatas sudah berjalan,” pungkasnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto bersama Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi kembali meninjau kesiapan kapal penumpang Pelni yang akan digunakan sebagai tempat isolasi apung bagi pasien Covid 19.

Di Atas kapal laut milik PT Pelni, Danny berkeliling mengecek kondisi kapal. Satu persatu fasilitas kapal dilihatnya, seperti toilet, kamar kamar penumpang, restoran, serta Mushollanya.

“Kapal ini kondisinya tidak banyak berubah seperti 34 tahun yang lalu, toilet-toilet memadai, restorannya bagus, dan musiknya akan di tambah naik untuk menemani olahraga mereka, musholla juga masih sangat bagus, kita hanya melakukan pembenahan dengan menambah sistem sirkulasi udara, kemudian ditambah Hepa filter untuk menangkal virus Covid- 19,” ucap Danny, Rabu 14/7/2021 di Kantor Pelindo Makassar.

Bahkan menurut Danny untuk memberikan rasa betah selama masa isolasi, dirinya juga akan menyediakan sistem Wifi, hiburan tv edukasi di atas kapal.

“Kita juga menambahkan sistem spot untuk keliling, tidak seperti di hotel yang dibatasi ruang geraknya,” ujarnya.

Danny menambahkan kapasitas kapal ini adalah 804 kamar isolasi, ditambah dengan kamar nakes yang jumlahnya kurang lebih 60 tenaga medis.

“Fasilitas kesehatannya juga kami akan adakan ICU darurat dan kami juga akan siapkan kapal-kapal yang berkecepatan tinggi untuk mengantisipasi keadaan emergency. Sebentar lagi kita akan susun bersama dengan tim pelindo,” ungkapnya.

Mengenai pasien yang bisa dirawat di isolasi apung ini kata Danny ialah gejala ringan dan Orang Tanpa Gejala.

Kalau penderita sedang dan berat tidak bisa kita rawat disini, saya menargetkan dalam 1 minggu kita akan mulai benahi SOP, yang jadi hardwarenya adalah fisiknya, yaitu bagaimana memberikan rasa nyaman selama isolasi mengisi waktunya istirahat itu dengan yang berguna,” terang Danny.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Badan Intelejen Negara Negara Sulawesi Selatan mulai melaksanakan vaksinasi massal gratis bagi pelajar untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Vaksinasi massal bagi pelajar tingkat SMPl dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Negeri 40 Jalan Aroepala Kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini. Rabu (14/7/2021).

Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto bersama Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Selatan Brigjen TNI Dwi Surjatmodjo hadir pada kegiatan ini.

Danny menjelaskan untuk Kota Makassar, termasuk dalam prioritas vaksinasi massal saat peringatan Harganas kemarin oleh Wakil Presiden Ma” Ruf Amin untuk anak usia 12 hingga 17 tahun.

“Hari ini atas inisiasi BIN kita melaksanakan vaksinasi untuk seluruh pelajar kategori SD dan SMP. Kami sangat bersyukur dengan adanya program seperti ini, karena Makassar hari ini telah memvaksinasi 309 ribu orang di Makassar, dari target 224 ribu, berarti lebih dari 100 persen di kota Makassar warganya telah memenuhi kewajiban kepada negara melakukan vaksin,” ucapnya.

Menurut Danny untuk target baru selanjutnya yakni 1,1  juta orang, sangat relevan dan sangat selaras apa yang menjadi target vaksin nasional terhadap Kota Makassar dan juga program dari BIN.

“Apa yang menjadi program vaksinasi dari BIN, tentunya sangat membantu program pemerintah kota Makassar, terlebih lagi dengan adanya vaksinasi secara dor to dor.,” ujarnya.

Melalui tim detektor Danny juga akan memberikan informasi data warga yang belum divaksin maupun yang sudah di vaksin., Karena menurutnya kalau ada warga yang belum divaksin langkah proaktif harus dilakukan.

“Kalau dalam satu rumah hanya satu dua orang saja yang divaksin tentunya kekuatan Herd immunity tidak akan terbentuk, jadi percuma saja,” jelas Danny.

Sementara itu kepala BIN  Sulsel Brigjen TNI Dwi Surjatmodjo berharap bahwa dalam kegiatan vaksinasi massal ini semua pelajar tingkat SMP dapat divaksin.

Vaksinasi tingkat pelajar ini Ini adalah cara termudah dan efisien saat sekarang apalagi ada siswa baru , sasaran lebih mudah dicapai dan penyerapan vaksin juga lebih bagus untuk mencapai 1,1 yang divaksin,” terangnya.

Vaksinasi massal untuk tingkat pelajar SMP ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara Virtual.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Makassar Kasrudi menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2015 di Hotel Grand Town, Rabu (30/6/2021). Menurutnya, masyarakat mempunyai hak untuk meminta bantuan hukum ke Pemkot Makassar.

Hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2015 Abdul Salam dan Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PBHI Sulsel Syamsumarlin.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, Perda No. 7 Tahun 2015 ini memang sudah cukup lama. Namun, Perda ini masih sangat bisa memenuhi dan kewajiban masyarakat Makassar.

“Beberapa isi dari Perda masih mencakup dan masih bisa dipakai. Perda ini dibuat untuk memahami kondisi di Makassar. Ada hak dan tanggung jawab,” tambahnya.

Anggota Komisi A itu menjelaskan, adapun hak dan kewajiban yang dimaksud yakni hak meminta bantuan hukum dan Pemkot Makassar menyediakan lembaga bantuan hukum.

“Sudah menjadi kewajiban Pemkot Makassar untuk melindungi warganya dari kasus hukum. Agar masyarakat bisa mendapatkan rasa keadilan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Covid-19 di Makassar masih zona oranye, saya berharap tetap mematuhi Prokes. Membantu pemerintah memutus mata rantai. Ada beberapa program Pemkot. Tolong kita bantu Pemkot untuk terbebas dari Covid-19,” bebernya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, H. Andi Astiah (F-PKS) melakukan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Angkatan 9 Tahun Anggaran 2021 terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Rabu, (30/06/2021) di Karebosi Premier Hotel Makassar.

Anggota DPRD Makassar Andi Astiah mengatakan sosialisasi perda ini merupakan program pemerintah dan penting diketahui seluruh masyarakat karena masih sering ada masyarakat yang bingung terkait aturan.

“Asas hukum itu jelas, segala sesuatu produk hukum masyarakat wajib tahu dan terkait pada aturan itu makanya kita lakukan sosper agar masyarakat bisa tahu,” Ujar Andi Astiah.

Menurut Astiah, mendidik anak sebenarnya menjadi tanggungjawab orangtua, bukan dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Namun, hal ini belum tersosialisasikan dengan baik. Sehingga ketika kita dihadapkan pada pandemi, orangtua merasa sulit untuk melakukan pendampingan.

“Perda ini membahas secara detail apa hak dan kewajiban orang tua, anak, dan tenaga pendidik. Tapi yang menggelitik bagi saya di Perda ini, ada dalam satu pasal bahwa hak seorang anak bisa memilih dimana sekolah dia kehendaki. Ini masih menjadi PR bagi pemerintah kota,” tambahnya.

Narasumber lainnya yang juga turut memberi edukasi, Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Hj. Andi Amalia Malik, SH dan Akademisi Jamaluddin M.

Senada dengan legislator Komisi B DPRD Makassar itu, Andi Amalia Malik, menjelaskan secara umum di dalam Perda ini diatur mengenai tanggungjawab kita dalam penyelenggataan pendidikan.

Ia berharap, pendidikan di rumah tangga, orangtua berkewajiban meningkatkan potensi akhlak anak-anak kita, bukan hanya dibebankan ke sekolah.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19 serta sejalan dengan program pemerintah pusat yang mulai melaksanakan vaksinasi bagi anak rentang usia 12-17 tahun.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, bersama BIN, mendorong pemberian vaksin pada remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah meminta kepada  kabupaten/kota untuk mengebut pelaksanaan vaksinasi ini yang merupakan vaksinasi Tahap 3.

” Salah satu upaya cegah penularan dan program herd immunity dengan meminta kepada seluruh kabupaten dan kota untuk kebut vaksin,” kata Andi Sudirman, Selasa, 13/7.

Terkait program vaksinasi ini di Sulsel, Plt Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulsel, Muhammadong, mengaku Pencanangan Vaksinasi anak rentang usia 12-17 tahun akan dimulai di Makassar, di SMP 4 Makassar dan SMK Negeri 10 Makassar.

” Pencanangan Vaksinasi ini akan dilakukan di di SMP 4 Makassar dan SMK Negeri 10 Makassar dengan menyasar kurang lebih 2.500 siswa. Dan rencananya akan disaksikan oleh Presiden RI secara Virtual,” ungkapnya.

Ia menjelaskan upaya ini sebagai bentuk vaksinasi tahap tiga di Sulsel. Termasuk dengan menyasar komunitas dan kelompok yang ada, termasuk siswa sekolah. Adapun target capaian vaksinasi di Sulsel hingga 7 juta.

” Salah satu strateginya dengan menyasar komunitas, termasuk komunitas anak sekolah, bisa dikembangkan nanti ke komunitas perusahaan nantinya,” jelasnya.

Lebih jauh Muhammadong, Mengaku kebijakan awal untuk vaksinasi diberikan dengan batas usia 18 tahun ke atas. Namun sekarang usia anak 12 hingga 17 tahun sudah bisa diberikan.

” Sehingga kebijakan Pak Plt Gubernur untuk menyasar SMP dan SMA tepat,” pngkasnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Isolasi apung yang diinisiasi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto segera dioperasikan. Inovasi Isolasi apung ini pertama di Indonesia. Bisa jadi ini juga yang pertama di dunia.

Memastikan seluruh kesiapannya, Danny bersama Kepala Otoritas Pelabuhan, Bambang, pihak Pelni, dan Syahbandar meninjau dan menentukan titik koordinat posisi kapal Pelni untuk isolasi apung akan berlabuh.

Dari hasil tinjauan titik labuhnya ditetapkan di hadapan pulau Lae-Lae.

“Kami lihat titik labuh yang mana paling bagus, titik labuh ini tentunya banyak pertimbangannya. pertimbangan teknis kedalaman, pertimbangan kedua adalah suplay kemudian pertimbangan ketiga nilai rekreatifnya dan nilai penyembuhanya, imunitasnya kalau dia sandar akan seperti di darat tapi kalau dia di tengah laut itu betul-betul  menjadi bahagian daripada penguatan imunitas mereka, nah itu tadi kita sudah dikunci titik koordinatnya di Hadapan Pulau Lae-Lae,” ucapnya.

Untuk teknisnya sendiri, Danny akan melakukan rapat koordinasi bersama seluruh jajaran TNI/Polri untuk membahas finalnya seperti merancang hulu hilir siapa yang akan dibawah ke kapal ini.

“Kita akan bahas bagaimana standarnya dan koordinasi antara detektor, babinsa, bhabinkamtibmas, covid hunter kemudian sampai di atas kapal itu semua punya SOp kami berbagi tugas. otoritas pelabuhan, syahbandar, pelindo merumuskan SOP di sini. Terus ada SOP di atas kapal Pelni secara karantina dan kkp dan ada SOp isolasi dimulai dari darat,” kata Danny.

Adapun kriteria pasien covid yang berhak diisolasi apung yakni pasien yang memiliki gejala ringan dan sedang. Sementara yang berat akan tetap di rawat di Rumah Sakit (RS).

Langkah ini diambil Danny karena mendukung penuh rumah sakit yang menangani covid di Makassar.

“Jadi kami akan konsultasikan dengan teman-teman dokter dan para ahli kesehatan yang jelas adalah kita ingin mendukung rumah sakit, rumah sakit jangan penuh karena orang bergejala ringan saja padahal orang bergejala berat dan sedang tidak terlayani karena dipenuhi dengan bergejala ringan apalagi OTG. Ini kita akan pisahkan jadi ringan dan OTG jangan di rumah sakit tinggal disini saja sedangkan yang gejala berat biar di rumah sakit,” jelasnya.

Sementara, Kepala Otoritas Pelabuhan, Bambang menambahkan, pengawasan kapal isolasi apung ini sangat ketat dan tetap berkoordinasi dengan dinas kesehatan kota Makassar.

“Dikapal ini kapasitasnya 900 tempat tidur itu sudah dikonsepkan jaga jarak. Jadi seluruh pihak melakukan  koordinasi untuk pengawasan yang ketat,” sebutnya.

Kapal penumpang ini merupakan kapal milik PT Pelni yang dihentikan sementara pengoperasiannya akibat pandemi Covid-19.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Makassar di tahun 2020 dan 2021 yang sedang berjalan selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan pengawas internal (APIP/aparat pengawasan intern pemerintah) dan pengawasan ekseternal (BPK RI).

Adapun hasil pengelolaan keuangan di tahun 2020 di DPRD Makassar telah dinyatakan clear dari pengawas internal dan eksternal atau dimyatakan bebas temuan.

Anggaran belanja DPRD Kota Makassar sangat transparan dan akuntabel dan telah dirilis di beberapa media baik nilai dan asas manfaatnya, khususnya anggaran makan minum yang diperuntukkan bagi masyararakat umum.

Hal ini terungkap saat Konferensi Pers Sekretariat DPRD Kota Makassar yang disampaikan melalui Kasubbag Humas Andi Taufiq Nadsir didampingi Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Peneliti Senior Patria Artha, Dr Zainuddin Jaka, rabu (30/06/20212) di Ruang Media Center Sekretariat DPRD Makassar.

“Olehnya kami berterimakasih dan merasa bersyukur karena media telah mengambil peran membantu sekretariat DPRD menginformasikan/menyebarluaskan anggaran belanja DPRD sesuai yang ada di SIRUP (sistem informasi rencana umum pengadaan)”, kata Andi Taufiq.

source : info DPRD Makassar